PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK ATAS TANAH
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Disusun Oleh:
Realino Deva Prajoga
312015137
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
JULI 2019
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah memberikan berkat, kesehatan dan keselamatan sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan oleh Penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Hukum. Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima
kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi,
bantuan, serta bimbingan kepada Penulis selama Penulis menuntut ilmu di
Universitas Kristen Satya Wacana.
Skripsi ini mungkin tidak akan dapat Penulis selesaikan tanpa dukungan
dari orang-orang yang telah memberikan motivasi, semangat, bantuan, bimbingan,
maupun doanya untuk Penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan
hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Kristen Satya
Wacana
2. Bapak Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum., selaku Dekan, serta
jajaran Dekan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
3. Ibu Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali dan
Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
Terima kasih telah menjadi Dosen Wali Penulis selama 4 Tahun,
membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi serta
memberikan nasehat yang sangat berguna untuk Penulis, sehingga
Penulis dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S., selaku Tim Penguji dalam
pelaksanaan ujian skripsi Penulis.
Terima kasih atas segala masukan serta saran yang bersifat
membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kustadi, S.H., M.Hum., selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan
ujian skripsi Penulis.
Terima kasih atas segala masukan serta saran yang bersifat
membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen
Satya Wacana.
Terima kasih atas jasanya memberikan ilmu kepada Penulis selama
menempuh jenjang perkuliahaan.
7. Seluruh Staf Karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Kristen
Satya Wacana.
Terima kasih telah memberikan pelayanan terbaik selama Penulis
mengikuti proses perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua, Bapak Ignatius Kristanto dan Ibu Elisabeth S.
Rumiyati.
Terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang,
pengorbanan, serta ketulusan hati dalam mengasuh, mendidik, serta
mendampingi Penulis.
9. Kepada adikku, Timotius Osvaldo Karel.
Terima kasih atas dukungan, semangat, serta doa yang selalu di
berikan.
10. Kepada sahabat dan teman seperjuangan di Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana, Sergio Paulus, Steven Petrus,
Mordekhai Dewa Gede, Bona Alexander, Gregorius Reno, Kanigia
Adnan, Made Anggara, Rifky O. Tambunan, Ein Charity, Dimas
Surya, Alvin Moses, Carolus Willy, Althur Sagala, Budi Santoso, Petra
Wenno, Rudi Manullang serta seluruh teman-teman angkatan 2015
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Terima kasih atas dukungan, semangat, dan juga kenangan selama
Penulis menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas
Kristen Satya Wacana.
11. Kepada sahabat kost Domas 44 B, Yohanes Yoga, James Ch, Wawan,
Wendy, John, Egi, Ozy serta Ibu Sulastri selaku pemilik Kost,
Terima kasih atas bantuan dan dukungan selama penulis menempuh
jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis di Semarang, Yohan Surya, Panji
Asmarandy, dan kawan-kawan lain yang tidak dapat disebutkan satu
persatu.
Terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga penulis bisa
menyelesaikan study Ilmu Hukum ini dengan lancar.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan dalam
penyusunan skripsi ini.
Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan kepada
pembaca, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.
Namun penulis berharap, kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi
kita semua.
Salatiga, 31 Juli 2019
Penulis
Realino Deva Prajoga
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan berkat
dan perlindungannya dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Perlindungan
dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah” ini dapat
terselesaikan dengan baik. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu Bab I
Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Penutup.
Dalam BAB I Penulis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan
dalam pemilihan judul skripsi ini. Penulis menuliskan penelitian ini karena
Penulis merasa bahwa didalam Perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Atas
Tanah yang diberikan oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
masih ditemukannya ketidakpastian hukum, karena masih terdapat kasus
pembatalan sertifikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
BAB II Dalam Tinjauan Pustaka ini Penulis menjelaskan mengenai konsep
penelitian dari Penulis, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan
yang yang berkaitan dengan Konsep Perlindungan hukum dan kepastian hukum,
Perlindungan terhadap kepemilikan suatu benda, Hak atas tanah serta pendaftaran
tanah dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas
tanah serta Keptutusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penulis
menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan
ini.
BAB III Penulis memaparkan tentang Hasil penelitian dan analisis yang
berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPA dan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 terhadap pemegang hak atas tanah, serta
ditemukannya ketidakpastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah karena
pemegang hak atas tanah masih dapat kehilangan hak atas tanahnya dengan
adanya pembatalan sertifikat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara..
BAB IV Penulis menyampaikan kesimpulan, serta saran yang dapat
diambil dari hasil analisis yang berkaitan dengan Perlindungan dan Kepastian
hukum yang diberikan terhadap pemegang hak atas tanah.
Demikian Kata Pengantar yang berisikan sistematika penulisan skripsi,
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Salatiga, 31 Juli 2019
Realino Deva Prajoga
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN.................................................................................... ii
LEMBAR PENGUJIAN ............................................... ………………………….iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI……………………………………………..iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..................................... vii
UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................ viii
KATA PENGANTAR .......................................................................................... xii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii
DAFTAR PERATURAN ...................................................................................... xv
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xvii
ABSTRAK ....................................................................................................... ..xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 8
D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 8
E. Keaslian Penelitian ........................................................................ ..9
F. Metode Penelitian......................................................................... .11
G. Sistematika Penulisan .................................................................. .13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Perlindungan Hukum……………………………………14
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik ................. 18
2.3 Kepemilikan Hak Atas Tanah ....................................................... 32
2.4 Pendaftaran Tanah ......................................................................... 44
2.5 Keputusan Tata Usaha Negara ...................................................... 58
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian ............................................................................. 65
3.1.1 Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas
Tanah………………………..............................................65
3.1.2 Bentuk Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas
Tanah…………………………………………………......78
3.2 Analisis .......................................................................................... 90
3.2.1 Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang
Hak Atas Tanah Dalam Peraturan Perundang-
Undangan...........................................................................90
3.2.2 Putusan PTUN Mengenai Pembatalan Sertifikat Hak Atas
Tanah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Terhadap
Pemegang Hak Atas Tanah ............................................... 99
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ................................................................................. 106
4.2 Saran ............................................................................................ 107
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 108
DAFTAR PERATURAN
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
6. Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan tanah-
tanah Negara.
10. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
11. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
14. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan.
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Perbandingan Skripsi .............................................................................. 10
ABSTRAK
REALINO DEVA PRAJOGA, 312015137, PERLINDUNGAN DAN
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH.
Dibawah bimbingan Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa UUPA dan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah memberikan perlindungan hukum
terhadap pemegang hak atas tanah dan pemilik tanah yang hak atas tanahnya
dirugikan, serta ditemukan adanya ketidakpastian hukum terkait dengan
pemegang hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
yang didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang selanjutnya
disebut dengan UUPA serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, UUPA dan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah memberikan perlindungan hukum
terhadap pemegang hak atas tanah seperti yang menjadi dasar tujuan dibentuknya
UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Namun, ditemukan adanya
ketidakpastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah, karena masih dapat
ditemukan kasus mengenai pembatalan sertifikat yang dilkukan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara terhadap pemegang hak atas tanah yang kepemilikannya lebih
dari 5 Tahun.