PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016 - 2021
PEMERINTAH KOTA BLITAR
I N S P E K T O R A T Jalan Imam Bonjol no. 9 Blitar
KATA PENGANTAR
Bagi manajemen yang berorientasi hasil, perencanaan strategis merupakan hal terpenting. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Blitar berusaha untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Kesemua hal tersebut tetap direkatkan dengan koridor Inspektorat sebagai SKPD yang dibentuk khusus untuk menjalankan pengawasan internal Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik terbaik.
Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat akan memposisikan dirinya untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi secara taat, efektif dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk dapat menunaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas internal tersebut, Inspektorat akan lebih banyak berfungsi sebagai ”katalis” dengan bertindak sebagai konsultan dan trigger/pemacu ketimbang pemeriksa/watchdog.
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan dan seluruh elemen Pemerintah Kota Blitar terhadap keberadaan Inspektorat dimaksud. Inspektorat Kota Blitar menyadari bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan.
Akhirnya, Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja (performance plan), penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat, dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat.
Blitar, Juni 2017
INSPEKTURDAERAH
KOTA BLITAR
SUHARSONO,SH, M.AP
PembinaUtama Muda NIP. 19600422 198503 1 009
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR 5
2.1. Tugas, FungsidanStrukturOrganisasi Inspektorat Kota Blitar
5
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar 6
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 7
2.4.
Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah 13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
15
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
16
3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra 17
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
17
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 18
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 19
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar
19
4.2. Strategi dan KebijakanInspektorat Kota Blitar 21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
23
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR 2016-2021
35
BAB IV PENUTUP 37
LAMPIRAN
ii
LAMPIRAN DRAFT KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 5 September 2017 NOMOR : 188/368/410.203/2017
---------------------------------------------------------
PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016 - 2021
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jalan Imam Bonjol No.9 Blitar
BAB I
1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Tujuan peran Inspektorat
sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi
pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien, dengan
memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat dengan
suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan
efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di
lingkungan instansi pemerintah.
Tujuan peran Inspektorat sebagai auditor internal tersebut selaras dengan
maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang
efektif sekurang-kurangnya :
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah
Sebagai auditor internal Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Kota Blitar
hendaknya dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-
baiknya. Inspektorat Kota Blitar secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan
fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Blitar. Untuk
itu Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai pemeriksa/watchdog,
tetapi juga akan berfungsi sebagai katalis yang dapat memberikan keyakinan dan
konsultasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Oleh karena itu keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk
menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk
Rencana Strategis 2016-2021_P
RENSTRA IRDA | 2
mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar. Hasil pengawasan tersebut juga
akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai feedback dalam perencanaan dan
perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan dan penyempurnaan
yang berkelanjutan (continuous improvement).
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Inspektorat
Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47,(tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4287).
b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
d. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 ).
e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
f. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
g. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah.
k. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja
Instansi Pemerintah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun
2011.
Rencana Strategis 2016-2021_P
RENSTRA IRDA | 3
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD).
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.
q. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030.
r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.
s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
v. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kota Blitar 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 dimaksudkan
sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna
mewujudkan visi dan misi Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-
2021 adalah :
a. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja
(performance plan) Inspektorat Kota Blitar setiap tahun.
b. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian
kegiatan Inspektorat Kota Blitar.
Rencana Strategis 2016-2021_P
RENSTRA IRDA | 4
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Blitar.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar disusun berdasarkan
sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD
Provinsi Terkait
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar
4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR 2016-2021
BAB IV PENUTUP
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 5
BAB II 2 GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar
Berdirinya Inspektorat Kota Blitar tidak terlepas dari adanya
kebutuhan pada Pemerintah Kota Blitar untuk menangani pengawasan
internal di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar
Nomor: 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, kedudukan Inspektorat
Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan
daerah, dipimpin seorang Inspektur yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah. Tugas Inspektorat membantu wali kota membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
wali kota;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan;
f. pelaksanaan administrasi inspektorat;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 6
Untuk melaksanakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai
kewenangan :
a. pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah;
b. pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen
resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;
c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah;
d. pembinaan dan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah
meliputi aspek tugas dan fungsi, metode kerja, sumber daya
manusia, keuangan dan sarana prasarana ;
e. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan
Inspektorat;
f. pembuatan rencana program kerja/kegiatan Inspektorat;
g. pengaturan, pendistribusian, pengkoordinasian serta pengendalian
tugas bawahan;
h. pemberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada
bawahan;
i. perumusan visi, misi serta penetapan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
j. perencanaan, pengkoordinasian, penetapan dan pengendalian
kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan,
pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan
Inspektorat;
k. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat
pengawas internal lainnya;
l. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian,
monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 7
m. pengkomunikasian kepada para pimpinan unit kerja tentang
kebijakan – kebijakan pengawasan;
n. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program
pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
o. pengkoordinasian hasil – hasil pemeriksaan dan pengawasan
pemerintah dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja;
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil – hasil
pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah;
q. pembinaan dan pengarahan sekretariat dan para Inspektur
Pembantu dalam melaksanakan tugasnya;
r. pelaksanaan pemeriksaan secara berkala dan sewaktu – waktu
maupun pemeriksaan terpadu;
s. pelaksanaan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu
– waktu dari SKPD;
t. pelaksanaan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya
indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
u. pelaksanaan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan
pelaksanaan program dan kegiatan;
v. pelaksanaan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat
Pengawas Fungsional Pemerintah Tingkat Kota, regional dan pusat;
w. penyusunan dan pembuatan Laporan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan;
y. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran
dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas fungsi.
Inspektorat menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 8
didalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur
dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome
beserta target tahunan yang jelas.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut
Inspektorat Kota Blitar membentuk struktur organisasi sebagai
berikut:
a. Inspektur
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021
disusun dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dalam rangka pemenuhan tugas
pokok dan fungsi diatas. Diharapkan dengan adanya rencana strategis
ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dapat dilakukan
secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis
mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi.
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 9
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar
a. Sumber Daya Manusia
Personil pada Inspektorat Kota Blitar sesuai data per 31 Mei 2017
berjumlah 28 orang dengan rincian :
PNS : 27 orang
PTT : 1 orang
Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar
No. Uraian Jumlah (orang)
L P Keterangan
1. Eselon II 1 1
2. Eselon III 3 2 1
3. Eselon IV 2 2
4. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
6 3 3
5. Jabatan Fungsional Auditor
5 2 3
6. Jabatan Fungsional Umum
11 6 5
Jumlah 28 16 12
Bagan 2.2.1
Komposisi Pegawa berdasar Jenis Kelamin
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 10
Bagan 2.2.2
Komposisi Pegawai berdasar Jabatan
b. Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar berjalan optimal
Inspektorat Kota Blitar didukung sarana dan prasarana sebagai
berikut :
Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Blitar
No. Uraian Jumlah Kondisi
1. Gedung Kantor 1 Baik
2. Mobil Dinas 4 Baik
3. Sepeda Motor Dinas 13 Baik
4. Komputer 7 Baik
5. Laptop 22 Baik
6. Printer 17 Baik
7. LCD 1 Baik
8. Kamera Digital 3 Baik
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 11
9. Brankas 1 Baik
10. Telepon 14 Baik
11. Faximili 1 Baik
12. Filling Cabinet 29 Baik
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis
yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi
pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil
dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis
serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas
efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan
yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja.
Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 12
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar
No Indikator Kinerja Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Tahun 2017
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun ke (setelah perubahan)
Realisasi Capaian Tahun ke
Rasio Capaian pada Tahun (rata2
capaian/target tahun 2017)
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (11/5)
1 Opini BPK atas LKPD
- - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
100%
2
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi
- - 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/BBM
- - - - - - - - - 0
5 Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal Memuaskan (A)
- - 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 13
Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar 2011-2015
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
Target SPM
(2015)
Target IKK
(2015)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
- - - 0% 2% 5% 7% 10% 0% 0% 0% 0% 30% 100% 0% 0% 0% 300%
2
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
- - - 90% 90% 90% 90% 90% 103,51% 109% 98,02% 100,63% 99,89% 115,01% 121,11% 108,91
% 111,81% 110,99%
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 14
Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 15
Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke Rata-Rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PENDAPATAN DAERAH - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pendapatan Asli Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hasil pajak daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Hasil retribusi daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Hasil pengelolaan kekayaan - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Lain-lain PAD yang Sah - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dana Perimbangan - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Pajak - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Dana alokasi umum - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Dana alokasi khusus - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sah - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Pendapatan hibah - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Dana darurat - - - - - - - - - - - - - - - - -
BELANJA DAERAH
2.2
65
.58
6.8
33
,00
2.6
71
.63
9.2
17
,00
3.5
55
.50
6.0
00
,00
3.9
24
.20
6.2
96
,44
4.5
18
.29
3.2
99
,28
2.2
45
.68
0.1
42
,00
2.4
71
.11
6.0
49
,00
3.0
45
.30
8.0
31
,00
.61
5.8
15
.50
3,0
0
4.2
88
.75
2.3
95
,00
99
,12
%
92
,49
%
85
,65
%
92
,14
%
94
,92
%
16
.93
5.2
31
.64
5,7
2
15
.66
6.6
72
.12
0,0
0
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 16
Belanja tidak langsung
1.2
15
.58
6.8
33
,00
1.4
27
.97
6.2
17
,00
1.5
47
.27
8.5
00
,00
1.6
26
.02
9.1
96
,44
1.9
78
.74
3.0
49
,28
1.2
69
.71
4.5
31
,00
1.2
95
.02
2.4
91
,00
1.4
3.5
97
.07
1,0
0
1.6
10
.28
7.3
65
,00
1.9
36
.26
4.4
54
,00
10
4,4
5%
90
,69
%
92
,56
%
99
,03
%
97
,85
%
7.7
95
.61
3.7
95
,72
7.5
44
.88
5.9
12
,00
- Belanja pegawai 1
.21
5.5
86
.83
3,0
0
1.4
27
.97
6.2
17
,00
1.5
47
.27
8.5
00
,00
1.6
26
.02
9.1
96
,44
1.9
78
.74
3.0
49
,28
1.2
69
.71
4.5
31
,00
1.2
95
.02
2.4
91
,00
1.4
3.5
97
.07
1,0
0
1.6
10
.28
7.3
65
,00
1.9
36
.26
4.4
54
,00
10
4,4
5%
90
,69
%
92
,56
%
99
,03
%
97
,85
%
7.7
95
.61
3.7
95
,72
7.5
44
.88
5.9
12
,00
- Belanja bunga - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Belanja subsidi - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Belanja hibah - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Belanja bantuan sosial - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Belanja bagi hasil kepada - - - - - - - - - - - - - - - - -
provinsi/kabupaten/kota dan - - - - - - - - - - - - - - - - -
pemerintahan desa - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Belanja tidak terduga - - - - - - - - - - - - - - - - -
Belanja langsung
1.0
50
.00
0.0
00
,00
1.2
43
.66
3.0
00
,00
2.0
08
.22
7.5
00
,00
2.2
98
.17
7.1
00
,00
2.5
39
.55
0.2
50
,00
97
5.9
65
.61
1,0
0
1.1
76
.09
.55
8,0
0
1.6
11
.71
0.9
60
,00
2.0
05
.52
8.1
38
,00
2.3
52
.48
7.9
41
,00
92
,95
%
94
,57
%
80
,26
%
82
,27
%
92
,63
%
9.1
39
.61
7.8
50
,00
8.1
21
.78
6.2
08
,00
- Belanja pegawai
45
9.8
00
.00
0,0
0
44
1.3
05
.50
0,0
0
89
0.1
52
.75
0,0
0
83
1.0
92
.00
0,0
0
91
.61
2.0
00
,00
41
4.2
86
.00
0,0
0
42
6.8
26
.30
0,0
0
70
1.9
01
.75
0,0
0
68
8.0
87
.00
0,0
0
76
.66
5.0
00
,00
90
,10
%
96
,72
%
78
,85
%
82
,79
%
83
,68
%
2.7
13
.96
2.2
50
,0
0
2.3
07
.76
6.0
50
,0
0
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 17
- Belanja barang dan jasa
49
5.0
32
.42
0,0
0
73
3.0
00
.30
0,0
0
95
0.3
32
.06
8,0
0
1.2
21
.18
5.4
00
,
00
2.0
95
.53
1.2
50
,
00
46
9.5
23
.22
3,0
0
67
9.9
34
.05
8,0
0
74
4.2
35
.21
0,0
0
1.0
72
.91
8.4
38
,
00
1.9
26
.06
6.3
41
,
00
94
,85
%
92
,76
%
78
,31
%
87
,86
%
91
,91
%
5.4
95
.08
1.4
38
,
00
4.8
92
.67
7.2
70
,
00
- Belanja modal
95
.16
7.5
80
,00
69
.35
7.2
00
,00
16
7.7
42
.
68
2,0
0
24
5.8
99
.
70
0,0
0
35
2.4
07
.
00
0,0
0
92
.15
6.3
88
,00
69
.33
3.2
00
,00
16
5.5
74
.
00
0,0
0
24
4.5
22
.
70
0,0
0
34
9.7
56
.
60
0,0
0
96
,84
%
99
,97
%
98
,71
%
99
,44
%
99
,25
%
93
0.5
74
.
16
2,0
0
92
1.4
32
.
88
8,0
0
PEMBIAYAAN - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penerimaan pembiayaan - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Sisa lebih perhitungan anggaran - - - - - - - - - - - - - - - - -
tahun anggaran sebelumnya
- Pencairan dana cadangan - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Hasil penjualan kekayaan
daerah
- - - - - - - - - - - - - - - - -
yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Penerimaan kembali pemberian - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pinjaman
- Penerimaan piutang daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengeluaran pembiayaan
- Pembentukan dana cadangan - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Penyertaan modal (investasi) - - - - - - - - - - - - - - - - -
pemerintah daerah
- Pembayaran pokok utang - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Pemberian pinjaman daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total
2.2
65
.58
6.
83
3,0
0
2.6
71
.63
9.
21
7,0
0
3.5
55
.50
6.
00
0,0
0
3.9
24
.20
6.
29
6,4
4
4.5
18
.29
3.
29
9,2
8
2.2
45
.68
0.
14
2,0
0
2.4
71
.11
6.
04
9,0
0
3.0
45
.30
8.
03
1,0
0
.61
5.8
15
.5
03
,00
4.2
88
.75
2.
39
5,0
0
99
,12
%
92
,49
%
85
,65
%
92
,14
%
94
,92
%
16
.93
5.2
3
1.6
45
,72
15
.66
6.6
7
2.1
20
,00
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dengan kondisi perkembangan konsep pengelolaan organsiasi
yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan,
manajemen resiko dan adanya penyesuaian kelembagaan baru ditahun
2016 , pada kurun 5 (lima) tahun mendatang Inspektorat Kota Blitar
berupa meningkatkan pelayanan dan kinerjanya melalui sasaran
Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas dan ditetapkan 2
(dua) indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau
kegagalannya yaitu:
1. Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi
kerugian negara/daerah yang material
Tngkat kerugian Negara/daerah merupakan tolak ukur
keberhasilan Isnpektorat Daerah dalam melakukan pengawasan
khususnya early worning, untuk itu diharapkan pada tahun 2021
sebesar 87% dari jumlah OPD di Pemerintah Kota Blitar tidak
mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah /Negara.
Untuk Inpsketorat giat melakukan bentuk pengawasan lainnya
berupa pendampingan, evaluasi, monitoring .
2. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat
diselesaikan
Inspektorat Kota Blitar menargetkan penanganan
kasus/pengaduan masyakat yang dapat diselesaikan adalah 90%.
Kasus / pengaduan yang ditangani meliputi kasus PNS maupun
kasus dari luar misalnya pengaduan terkait adanya pungli dan
lain-lain.
3. Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti
Hasil rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti baik dari pihak
internal (APIP Inspektorat), Eksternal(BPK), maupun APIP Lainnya
(BPKP, Inspektorat Propinsi ) pada tahun 2016 masih sebesar
79,23%, diharapkan pada tahun 2017 prosentase tersebut naik
menjadi 78% dan bergerak terus sampai pada tahun 2021 sebesar
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 19
90%. Untuk mendorong upaya-upaya tersebut Inpskektorat
mengambil langkah – langkah sebagai berikut :
a. Melakukan desk pemantauan atas pemeriksaan APIP pada
setiap tribulan, dan desk atas rekomendasi BPK setiap
semester.
b. Memfasilitasi adanya penghapusan atas temuan-temuan APIP
yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan tindak
lanjut.
c. Melakukan evaluasi dan memasukkan rekomendasi yang
belum ditindaklanjuti pada pemeriksaan OPD sebelumnya
untuk dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan OPD
bersangkutan pada pemeriksaan berikutnya.
4. Persentase level maturitas SPIP OPD terdefinisi
Pada tahun 2016 jumlah OPD yang telah mencapai level SPIP
terdevinisi 0%, dan pada tahun 2017 diharapkan 15% atau sekitar
4OPD telah mencapai level tersebut, dan pada akhir tahun 2021
diharapkan 40% OPD pada level terdefinisi atau sebesar 11 OPD.
Untuk mencapai tujuan tersebut Inspektorat mengambil langkah
melakukan evaluasi SPIP tiap tahunnya.
5. OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas
Penetapan Zona Integritas oleh Menpan menjadi tolak ukur
keberhasilan dalam mencegah terjadi korupsi, kolusi dan
nipotesme dan merupakan salah satu ciri kepemerintahan yang
baik, Oleh karena itu pada akhir 2021 Inspektorat mentargetkan
sebesar 4 OPD telah ditetapkan sebagai Wilayah bebas
korupsi/WBBM.
6. Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal Baik (B)
Tingkat pencapaian OPD dengan nilai SAKIP minimal B pada tahun
2016 sebesar 64,29% pada akhir periodde Renstra yaitu tahun
2021 ditargetkan sebesar 95% , untuk itu telah diambil beberapa
langkah-langkah penting yaitu :
a. Pelaksanaan evaluasi LAKIP
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 20
b. Pelaksanaan Desk, Pendampingan dan dalam penyusunan
dokumen SAKIP.
c. Pemberian reward berupa piagam SAKIP.
RENSTRA IRDA | 20
BAB III 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan
mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang
mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi
adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan
- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka
peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai.
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga
memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat
antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan
suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi
kerja yang tinggi.
b. Kelemahan
- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat belum memadai.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding
dengan jumlah OPD yang diawasi.
- Belum ter updatenya kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan dalam mendukung kegiatan pengawasan.
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 21
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan
Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup
Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas
hasil pengawasan.
- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP
Eksternal lainnya.
b. Kendala
- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang
dilaksanakan OPD belum optimal
- Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan
mencampuri kepentingan Inspektorat.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Terpilih
Rencana strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan
implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 dimana RPJMD
tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih
periode 2016-2021.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Blitar,
Inspektorat Kota Blitar yang berada dalam Misi ke-6, yaitu :
“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Profesional”.
Misi tersebut oleh Inspektorat Kota Blitar disikapi dengan
meningkatkan kualitas pengawasan internal, dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 22
1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya
pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil
pengawasan internal.
3. Mewujudkan APIP yang professional, berkualitas dan akuntabel.
4. Sinergitas antar APIP dalam mewujudkan terlaksananya
pengawasan internal pemerintah yang optimal.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Dalam pelaksanaan pelayanan OPD khususnya terkait
pencapaian target-target indikator kinerja baik target tahunan
maupun lima tahunan terdapat faktor-faktor pendukung dan
penghambat sebagai berikut :
Faktor – Faktor Pendukungnya antara lain :
1. Sarana dan prasarana pendukung Inspektorat telah memadai baik
jumlah maupun kualitasnya.
2. Adanya hubungan yang baik antara Inspektorat dengan OPD
Sedangkan Faktor – Faktor Penghambat antara lain :
1. Jumlah SDM Pengawasan yang belum memadai
2. Belum optimalnya penerapan SPIP di Kota Blitar
3. Belum tersedianya anggaran yang memadai atas pelaksanaan
kegiatan pengawasan.
4. Belum ter-update-nya dokumen yang terkait dengan kebijakan
pelaksanaan pengawasan
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016, Inspektorat
Daerah Kota Blitar memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 23
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kota Blitar tidak memiliki
program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada
pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat
Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang
melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain:
1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penanganan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai
wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi
masyarakat.
3. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik
(Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2015 = B).
4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun
APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres
yang menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang
retribusi, dsb.).
5. Masih lemahnya SPIP di OPD Pemerintah Kota Daerah Blitar
Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan
oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih
belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya
amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif
disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 24
6. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi
Quality Assuarance dan Consulting Partner memerlukan
komitmen semua pihak terkait.
Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP
dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan
perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk
memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (
customer satisfaction ). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi
hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan
sebagai mitra bagi stakeholder . Perbedaan paradigma lama
(pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan
baru)
7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 25
BAB IV 4 TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat seperti yang
dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional
berupa perumusanan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya
tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui
apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi
misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih
dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan
Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah
dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi
organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di
dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang
ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator)
yang terukur.
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 26
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN RUMUS
PERHITUNGAN TARGET AKHIR
SASARAN INDIKATOR SASARAN
RUMUS PERHITUNGAN Target
2018 2019 2020 2021
1 Meningkat-nya tata kelola pemerintahan yang baik di Bidang Pengawasan
Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Blitar
Opini yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Kota Blitar
WTP Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas
1. Persentase
rekomendasi hasil
audit yang selesai
ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi hasil
audit yang selesai
ditindaklanjuti/jumlah
rekomendasi x 100%
80% 85% 87% 90%
2. Persentase
Laporan Keuangan
OPD yang telah
direviu
Jumlah Laporan keuangan
OPD yang telah
direviu/jumlah OPD x 100%
35% 45% 60% 70%
3. Persentase kasus /
pengaduan
masyarakat yang
dapat diselesaikan
Jumlah kasus yang
terselesaikan/jumlah kasus
yang diterima x 100%
100% 100% 100% 100%
4. Persentase OPD
yang telah
menerapkan SPIP
pada level terdefinisi
Jumlah OPD yang telah
menerapkan SPIP pada level
terdefinisi/Jumlah OPD
yang dievaluasi x 100%
40% 60% 80% 100%
5. Jumlah OPD yang
telah ditetapkan
WBK/WBBM
Jumlah OPD yang telah
ditetapkan sebagai
WBK/WBBM oleh
KemenpAN dan RB
1 1 1 1
Nilai SAKIP Kota Blitar
Nilai SAKIP Kota Blitar
A 6. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal Memuaskan (A)
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A)/ Jumlah OPD x 100%
50% 60% 70% 85%
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 27
Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan
melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih
lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan
sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada
penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran strategis Inspektorat merupakan bagian integral dalam
proses perencanaan strategis Inspektorat dan merupakan dasar yang
kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja
Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana
jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut
keseluruhan elemen di lingkungan Inspektorat. Sasaran-sasaran yang
ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang
terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan
telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah
dapat dicapai.
4.2 Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan
strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD
menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.
RENSTRA IRDA | 28
Merujuk pada hal definisi diatas, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis
dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Bidang Pengawasan
Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas
Menerapkan prinsip-prinsip good governance
Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal
RENSTRA IRDA 29
BAB V 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada
bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang
lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis
Inspektorat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar
Tahun 2016-2021.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi
kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan
kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh
Inspektorat Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.
Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan
strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat
Kota Blitar adalah sebagai berikut :
Kinerja Utama :
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SESUAI
DENGAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Indikator Kinerja :
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 30
Tujuan :
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI BIDANG
PENGAWASAN
Indikator Kinerja :
1. Opini BPK atas LKPD
2. Nilai SAKIP Kota Blitar
Sasaran :
Meningkatnya Pengawasan Internal yang berkualitas
Indikator :
1. Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti
2. Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu
3. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan
4. Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi
5. Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM
6. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal A (memuaskan)
RENSTRA IRDA 29
TABEL 7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BLITAR
PERUBAHAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021
RPJMD
TUJUAN Indikator
Tujuan
SASARA
N
Indikator
Sasaran
Rumus
Perhitung
an
DATA AWAL TARGET KINERJA KONDISI
AKHIR
2021
STRATEG
I
ARAH
KEBIJAKAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
IRB Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
Opini BPK atas LKPD
Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Blitar
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Menerapkan prinsip-
prinsip good
governance
Peningkatan kualitas
pengawasan internal
Nilai SAKIP Kota Blitar
Hasil Penilaian SAKIP Kota Blitar
C B B BB BB BB A A
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 30
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
PERUBAHAN RENSTRA INSPEKORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021
TUJUAN
Indikat
or
Tujuan
Kondisi
Awal Target
SASARA
N
Indikator
Sasaran
Rumus
Perhitung
an
Data Awal Target Kinerja Kondisi
Akhir
2021 20
15
20
16 2017
20
18
20
19
20
20
20
21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang baik di bidang
Pengawasan
Opini BPK atas LKPD
WTP
WTP
WTP WTP
WTP
WTP
WTP
Meningkatnya
pengawasan
internal yang
berkualitas
1. Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi x 100%
60,70%
79,23%
78% 80% 85% 87% 90% 90%
Nilai SAKIP Kota Blitar
C B B BB BB BB A 2. Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu
Jumlah Laporan keuangan OPD yang telah direviu/jumlah OPD x 100%
0% 0% 25% 35% 45% 60% 70% 70%
3. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan
Jumlah kasus yang terselesaikan/jumlah kasus yang diterima x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 31
TUJUAN
Indikat
or
Tujuan
Kondisi
Awal Target
SASARA
N
Indikator
Sasaran
Rumus
Perhitung
an
Data Awal Target Kinerja Kondisi
Akhir
2021 20
15
20
16 2017
20
18
20
19
20
20
20
21 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
4. Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi
Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi/Jumlah OPD yang dievaluasi x 100%
0% 0% 25% 40% 60% 80% 100% 100%
5. Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM
Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM oleh KemenPAN dan RB
0 0 0 1 1 1 1 4
6. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal Memuaskan (A)
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A)/ Jumlah OPD x 100%
0% 4% 40% 50% 60% 70% 85% 85%
RENSTRA IRDA | 32
BAB VI 6 INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR 2016-2021
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar
Tahun 2016-2021, misi ke-6 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik, Bersih, dan Profesional”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik”, dengan sasaran “ Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah
daerah”, maka Inspektorat Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut.
Tabel 6.1.1
IndikatorKinerjaInspektorat Kota Blitar YangMengacupadaTujuandanSasaran RPJMD
Tahun 2016-2017
No INDIKATOR
RPJMD INDIKATOR RENSTRA
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)
TAR
GET
2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Opini BPK atas
LKPD
Persentaserekomendasihasil audit yang
selesaiditindaklanjuti 60,70% 79,23% 78%
PersentaseLaporanKeuangan OPD yang
telahdireviuw 0% 0% 25%
Persentasekasus /
pengaduanmasyarakat yang
dapatdiselesaikan
100% 100% 100%
Persentase OPD yang telahmenerapkan
SPIP pada level terdefinisi 0% 0% 25%
OPD yang telahditetapkan WBK/WBBM 0 0 0
2 Nilai SAKIP Kota
Blitar
Persentase OPD denganNilai SAKIP
minimal Memuaskan (A) 0% 4% 40%
RencanaStrategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 33
RENSTRA IRDA | 33
Tabel 6.1.2 INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2021
NO INDIKATOR RPJMD
INDIKATOR
RENSTRA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)
TARGET
KondisiKinerjaPadaAkhirTahun 2021 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 IndeksReformasiBirokrasi (IRB)
Opini BPK atas LKPD
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai SAKIP Kota Blitar
B B BB BB A A
RencanaStrategis 2016-2021
RENSTRA IRDA | 34
Tabel 6.1.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2018-2021
NO INDIKATOR UTAMA
INSPEKTORAT
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMD (2016)
TARGET KondisiKinerjaPadaAk
hirTahun 2021 2018 2019 2020 2021
1 3 4 5 6 7 8 9
1 Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Blitar
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2 Persentasekasus / pengaduanmasyarakat yang dapatdiselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase OPD yang telahmenerapkan SPIP pada level terdefinisi
0% 40% 60% 80% 100% 100%
4 OPD yang telahditetapkan WBK/WBBM
0 1 1 1 1 4
5 Persentase OPD dengannilai SAKIP minimal Memuaskan (A)
0% 50% 60% 70% 85% 85%
RENSTRA IRDA | 35
BAB IV 7 PENUTUP
Keberhasilan peningkatan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Kota
Blitar merupakan tujuan akhir dari Inspektorat Kota Blitar. Rencana
Strategis Inspektorat 2016-2021 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke
seluruh jajaran organisasi Inspektorat dan juga Pemerintah Kota Blitar
secara keseluruhan. Dikomunikasikannya renstra ini akan memungkinkan
seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai
kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap
anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan
bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan akan diukur. Dengan
demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan
terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi
tercapainya tujuan dan sasaran strategis.
Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar
2016-2021 ini, semua kegiatan Inspektorat dalam periode 2016-2021
diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama.
Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana
Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran serta diperjanjikan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan. Kemudian selambat-lambatnya 2
bulan setelah akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kota Blitar.
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR
SUHARSONO, SH., M.AP
Pembina Utama Muda NIP. 19600422 198503 1 009