• Amandemen UUD 1945• Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI• Penegakan hukum, HAM,
dan pemberan-tasanKKN
• Otonomi Daerah• Kebebasan Pers• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tuntutan Reformasi
Jumlah:• 16 bab• 37 pasal• 49 ayat• 4 pasal A.P• 2 ayat A.T• Penjelasan
Sebelum Perubahan
• Kekuasaan tertinggi ditangan MPR
• Kekuasaan yang sangatbesar kepada Presiden
• Pasal-pasal multitafsir• Pengaturan lembaga
negara oleh Presidenmelalui pengajuan UU
• Praktek ketatanegaraantidak sesuai dengan UUD1945
Dasar PemikiranPerubahan
Menyempurnakan aturandasar:
• Tatanan negara• Kedaulatan Rakyat• HAM• Pemisahan kekuasaan• Kesejahteraan Sosial• Eksistensi negara
demokrasi dan negarahukum
• Sesuai dengan aspirasidan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
1 PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
dan kebutuhan bangsa
• Pasal 3 UUD 1945• Pasal 37 UUD 1945• TAP MPR
No.IX/MPR/1999• TAP MPR
No.IX/MPR/2000• TAP MPR XI/2001
Dasar Yuridis
• Tidak mengubahPembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankanNKRI
• Mempertegas sistimpresidensial
• Penjelasan UUD 1945ditiadakan, hal-halnormatif masuk pasal-pasal
• Perubahan dilakukandengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
• Sidang Umum MPR, 1999Tgl.14-21 Okt 1999
• Sidang tahunan MPR,2000Tgl.7-18 Agt 2000
• Sidang tahunan MPR,2001Tgl.1-9 Nov 2001
• Sidang tahunan MPR,2002Tgl.1-11 Agt 2002
Sidang MPR
Jumlah:• 21 bab• 73 pasal• 170 ayat• 3 pasal A.P.• 2 Pasal A.T.• Tanpa Penjelasan
Hasil Perubahan
BENTUK DAN KEDAULATAN(Pasal 1)2
Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut UUD
Negara Kesatuan
Negara Hukum
Berbentuk Republik
TNI/POLRI
dewanpertimbangan
badan-badan lainyang fungsinya
berkaitan dengankekuasaan
KY
UUD 1945
KementerianNegarakpu bank
sentral
DPR DPDMPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945
Presiden/Wakil
PresidenBPK MA MK
3
TNI/POLRI kekuasaankehakiman PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
LingkunganPeradilanPEMDA PROVINSI
DPRDKDH
PEMDA KAB/KOTA
DPRDKDH
PERWAKILANBPK
PROVINSI
Pasal 24 (1)memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
MAMK
Pasal 4 (1)memegang
Presiden
Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)memegang
DPR
4
kehakiman yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dankeadilan
memegangkekuasaan
pemerintahan
memegangkekuasaan
membentuk UU
MPRPasal 2 (1)
ANGGOTADPR
dipilih melalui pemilu
ANGGOTADPD
dipilih melalui pemilu
Wewenang
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT5
1. Mengubah dan menetapkan Undang-UndangDasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ];
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal3 ayat (2) ];
3. Memberhentikan Presiden dan/atau WakilPresiden dalam masa jabatannya menurutUndang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)];
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yangdiusulkan oleh Presiden dalam hal terjadikekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)];
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari duapasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yangdiusulkan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik yang pasangan calon Presiden dan WakilPresidennya meraih suara terbanyak pertama dankedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampaiberakhir masa jabatannya, jika Presiden dan WakilPresiden mangkat, berhenti, diberhen-tikan, atautidak dapat melakukan kewajibannya dalam masajabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)];
Presiden/Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presidendipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)]
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPresiden/Wakil Presiden6
Calon Presiden dan calon WakilPresiden harus seorang warga
negara Indonesia sejakkelahirannya dan tidak pernahmenerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknyasendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, sertamampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakantugas dan kewajiban sebagaiPresiden dan Wakil Presiden.
[Pasal 6 (1)]
1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 4 (1)];2. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);3. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
[Pasal 11 (1)];4. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (2)];5. menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12);6. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (2)];7. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (3)];8. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 14 (1)];9. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 (2)];10. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15);11. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16);12. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [Pasal 17 (2)].
MPRKPU
4memperolehjumlah suara>50% dalam
pemilu dengansedikitnya 20% disetiap Prov. yangtersebar di lebihdari 1/2 jml Prov.
5melantik
[Pasal 3 (2)]
sebelummemangku
jabatan,bersumpah di
CalonPresiden
danWapres
Presiden/Wapres
3
Pemilu
1
Presiden dan WakilPresiden dipilih
dalam satupasangan secaralangsung oleh
rakyat
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat7
2
diusulkansebelum pemilu[Pasal 6A (2)]
dari 1/2 jml Prov.[Pasal 6A (3)]
4adalam hal tidak ada
pasangan calon terpilih,dua pasangan calon yangmendapat suara terbanyak1 dan 2 dlm pemilu dipilih
oleh rakyat secara langsungdan yg memperoleh suara
terbanyak dilantik[Pasal 6A (4)]
bersumpah dihadapan
[Pasal 9 (1)]
Parpol/ Gab. ParpolPeserta Pemilu
rakyat[Pasal 6A ayat (1)]
RAKYAT
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPRMK MPR
Presidendan/atau Wakil
Presidendan/atau Wakil
Presidendiberhentikan
Pasal 7A1
Pasal 7B (1)2Pasal 7B (2)3
Pasal 7B (3)4
Pasal 7B (4)5 Pasal 7B (5)6
Pasal 7B (6)
Pasal 7B (7)
7
8
Usul tidakditerima
Usulditerima
8
dan/atau WakilPresiden terus
menjabat
Pasal 7B (4) Pasal 7B (5)
1. usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A);2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhisyarat [Pasal 7B (1)];
3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)];4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)];5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)];6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)];7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)];8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikanpenjelasan [Pasal 7B (7)];
DPR
1Mengangkat
Duta dan
5grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)]
7amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)]
MA
6pertimbangan
Presiden
2Pertimbangan
Duta
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAMengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi danrehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa
9
Duta danKonsul
[Pasal 13 (1)]3
menerimapenempatanduta negara
lain[Pasal 13 (3)]
[Pasal 14 (2)]
8pertimbangan
Duta[Pasal 13 (2)]
4pertimbangan
9Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
Presiden
1memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD[Pasal 4 (1)]
2dalam melakukan
kewajiban dibantu olehsatu orang Wapres
[Pasal 4 (2)]4
KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN NEGARAPresiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan dan Kementerian Negara10
[Pasal 4 (2)]4
dibantumenteri negara [Pasal 17 (1)]
yang diangkat dandiberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)]
membidangi urusan tertentudalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)]
3membentuk
dewan pertimbangan *)(Pasal 16)
*) DPA dihapus
Anggota DPRDdipilih melalui
pemilu
Gubernur,Bupati, Walikota
dipilih secarademokratis
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerahprovinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyaipemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang [Pasal 18 (1)]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAHDAERAH
DPRD
PEMERINTAHAN DAERAH11
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan
[Pasal 18 (2)]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusanpemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (6)]
pemilu[Pasal 18 (3)]
demokratis[Pasal 18 (4)]
DAERAH
DPRAnggota DPR dipilihmelalui pemilihan
umum[Pasal 19(1)]
Anggota DPR dapatdiberhentikan darijabatannya, yangsyarat-syarat dantata caranya diatur
dalam undang-undang
(Pasal 22B)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Fungsi, Wewenang, dan Hak
12
Fungsi, Wewenang, dan Hak
1. Pasal 20 (1)2. Pasal 20A (1)3. Pasal 20A (2)4. Pasal 7B (1)5. Pasal 11 (1)6. Pasal 13 (2)7. Pasal 13 (3)
8. Pasal 14 (2)9. Pasal 22 (2)10.Pasal 23 (2) dan (3)11.Pasal 23F (1)12.Pasal 24A (3)13.Pasal 24B (3)14.Pasal 24C (3)
YA
3
4b
mengesahkan[Pasal 20 (4)]
4cdalam hal RUUtidak disahkan,dalam waktu 30
hari, RUU tersebutsah menjadi UU
dan wajib
1amemegang kekuasaan
membentuk UU[Pasal 20 (1)]
anggota berhakmengajukan usul RUU
(Pasal 21)
4atidak boleh
diajukan lagidalam persi-
dangan masa itu[Pasal 20 (3)]
4
persetujuanbersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYATPembentukan UU
TIDAK
13
DPR
UU
Presiden3
dibahas bersama[Pasal 20 (2)]
RUU
dan wajibdiundangkan[Pasal 20 (5)]
1b
berhak mengajukanRUU
[Pasal 5 (1)]
2
RUUtertentu
ikutmembahas
memberipertimbangan
DPD
DPRPresiden
3bharus dicabut[Pasal 22 (3)]
1dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, berhak menetapkanperaturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang[Pasal 22 (1)]
3a
menjadi3
persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYATPeraturan Pemerintah pengganti UU
TIDAK
YA
14
DPRPresiden
2peraturan pemerintahpengganti UU itu harusmendapat persetujuan
[Pasal 22 (2)]
menjadiUU
persetujuan YA
Anggota DPD dapat
diberhentikan darijabatannya, yang syarat-
syarat dan tata caranyadiatur dalam undang-
undang[Pasal 22D (4)]
DPD
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui
Pemilu.Anggota DPD dari setiap
provinsi jumlahnya samadan jumlah seluruh
anggota DPD itu tidak lebih1/3 jumlah anggota DPR.
[Pasal 22C (1) dan (2)]
DEWAN PERWAKILAN DAERAH15
Wewenang1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)];2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)];3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan
RAPBN [Pasal 22D (2)];4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)];5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan,
dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)];
UUtertentu
4
persetujuanbersama
4b
mengesahkan[Pasal 20 (4)]
4atidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa itu[Pasal 20 (3)]
DEWAN PERWAKILAN DAERAHPembentukan UU tertentu
YA
TIDAK
16
DPR3membahasbersama
bersama
4cdalam hal RUU tidak
sahkan, dalamwaktu 30 hari, RUU
tersebut sahmenjadi UU dan
wajib diundangkan[Pasal 20 (5)]
1dapat
mengajukan[Pasal 22 D (1)]
RUUtertentu
Presiden
2membahas RUU
tertentu[Pasal 22 D (2)]
DPD
AnggotaDPRD
AnggotaDPR
Presiden/Wapres
AnggotaDPD
2
‘luber jurdil’ setiap 5 tahun[Pasal 22E (1)]
untuk memilih[Pasal 22E (2)]a
1diselenggarakan
olehkomisi pemilihan
umumyang bersifat
PEMILIHAN UMUM
PEMILU17
DPRDDPRWapres DPD
3dipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)]
diusulkan oleh parpol ataugabungan parpol peserta
pemilu [Pasal 6A (2)]
5Peserta dari
Perseorangan[Pasal 22E (4)]
4Peserta dariPartai Politik
[Pasal 22E (3)]
yang bersifatnasional tetap dan
mandiri[Pasal 22E (5)]
DPRPresiden
1mengajukan[Pasal 23 (2)]
RAPBN
DPD2
memberipertimbangan
HAL KEUANGANPenyusunan APBN18
DPRPresiden
4
persetujuan
DPD
4bPemerintahmenjalankan
Tahun lalu[Pasal 23 (3)]
APBN
4aPemerintahmenjalankan
APBN
pertimbangan[Pasal 23 (2)]
3membahasbersama
[Pasal 20 (2)]
RAPBN
YA
TIDAK
susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi
HAL KEUANGANbank sentral
bank sentralPasal 23D
19
susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi
diatur dengan undang-undang
BPKAnggota dipilih oleh
DPR denganmemperhatikan
pertimbangan DPD dandiresmikan oleh
Presiden[Pasal 23F (1)]
BADAN PEMERIKSA KEUANGANKeanggotaan Tugas dan Wewenang
menyerahkan hasilpemeriksaan keuangannegara kepada DPR,
DPD, dan DPRD sesuaidengan
kewenangannya[Pasal 23E (2)]
20
[Pasal 23F (1)]
Untuk memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara diadakan
satu Badan Pemeriksa Keuangan[Pasal 23E (1)]
[Pasal 23E (2)]
BPK berkedudukan di ibu kota negara, danmemiliki perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)]
BPK2
hasilpemeriksaandiserahkan
[Pasal 23E (2)]
1
memeriksa pengelolaandan tanggungjawabkeuangan negara[Pasal 23E (1)]
BADAN PEMERIKSA KEUANGANPemeriksaan Keuangan Negara21
3
hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti olehlembaga perwakilan dan/atau badan sesuai
dengan undang-undang[Pasal 23E (3)]
DPD DPRDDPR
Anggota BPK
DPR PresidenDPD
2memberikan
1
memilih calon3
diresmikan
BADAN PEMERIKSA KEUANGANPemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)]22
Anggota BPKterpilih
memberikanpertimbangan
memilih calon diresmikan
KEKUASAAN KEHAKIMANMahkamah Agung
Hakim agung harusmemiliki integritas dankepribadian yang tidak
tercela, adil,profesional, dan
berpengalaman dibidang hukum[Pasal 24A (2)]
Calon hakim agungdiusulkan oleh KomisiYudisial kepada DPRuntuk mendapat per-setujuan dan ditetap-kan sebagai hakim
agung oleh Presiden[Pasal 24A (3)]
MiliterAgama
Umum
MAPasal 24A
23
TUNMiliter
Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)];
2.mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)];3.memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)];
mempunyai sembilan oranganggota hakim konstitusi
yang ditetapkan olehPresiden, yang diajukan
masing-masing tiga orangoleh MA, tiga orang olehDPR dan tiga orang oleh
Presiden[Pasal 24C (3)]
Hakim konstitusi harusmemiliki integritas dankepribadian yang tidaktercela, adil, negarawan
yang menguasai konstitusidan ketatanegaraan, sertatidak merangkap sebagai
pejabat negara[Pasal 24C (5)]
KEKUASAAN KEHAKIMANMahkamah Konstitusi
MKPasal 24C
24
Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)];
2.wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenaidugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)];
KEKUASAAN KEHAKIMANKomisi Yudisial
KYPasal 24B
Anggota Komisi Yudisialharus mempunyaipengetahuan dan
pengalaman di bidanghukum serta memiliki
integritas dankepribadian yang tidak
tercela[Pasal 24B (2)]
Anggota Komisi Yudisialdiangkat dan
diberhentikan olehPresiden denganpersetujuan DPR[Pasal 24B (3)]
25
[Pasal 24B (2)]
Wewenang
1.mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)];2.mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)];
WILAYAH NEGARA26
WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yangberciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A)
WARGANEGARA DANPENDUDUK
ialah orang-orangbangsa Indonesia
asli dan orang-orangbangsa lain yangdisahkan denganundang-undangsebagai warga
negara [Pasal 26(1)]
WARGA NEGARAWarga Negara dan Penduduk
Penduduk ialah WNIdan orang asingyang bertempat
tinggal di Indonesia[Pasal 26 (2)]
27
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalamhukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkanpikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 28)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara [Pasal 27 (3)]
HAKASASI
membentuk keluarga, keturunandan perlindungan anak darikekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B)
mengembangkan dan memajukandiri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK(Pasal 28C)
pengakuan yang sama di hadapan
tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut dan bebas dari
perlakuan diskriminatif(Pasal 28I)
berkewajiban menghargaihak orang dan pihak lain
serta tunduk kepadapembatasan UU
(Pasal 28J)
mempertahankanhidup dankehidupan(Pasal 28A)
HAK ASASI MANUSIA28
ASASIMANUSIA
kebebasan beragama, meyakinikepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilihtempat tinggal, kebebasanberserikat, berkumpul danberpendapat (Pasal 28E)
berkomunikasi danmemperoleh informasi
(Pasal 28F)
pengakuan yang sama di hadapanhukum, hak untuk bekerja dankesempatan yg sama dalam
pemerintahan(Pasal 28D)
hidup sejahtera lahir dan batin,memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuankhusus (Pasal 28H)
perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan,martabat, dan harta
benda serta bebas daripenyiksaan(Pasal 28G)
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
AGAMA29
A G A M A
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]
Usaha hankamnegdilaksanakan melaluisishankamrata olehTNI dan POLRI sbg
kekuatan utama, danrakyat sbg kekuatan
pendukung[Pasal 30 (2)]
Tiap-tiap warganegara berhak dan
wajib ikut sertadalam usaha
pertahanan dankeamanan negara
[Pasal 30 (1)]
Pertahanan danKeamanan Negara
Tugas dan Wewenang
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA30
sebagai alat negarabertugas
mempertahankan,melindungi, dan
memelihara keutuhandan kedaulatan
negara[Pasal 30 (3)]
sebagai alat negarayang menjagakeamanan dan
ketertiban masyarakatbertugas melindungi,mengayomi, melayani
masyarakat, sertamenegakkan hukum
[Pasal 30 (4)]
TNI (AD, AL, AU) POLRI
PENDIDIKAN
negara memprioritaskan anggaranpendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
APBN dan APBD untuk memenuhikebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional [Pasal 31 (4)]
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang [Pasal 31 (3)]
Setiap warga negara wajibmengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajibmembiayainya [Pasal 31 (2)]
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN31
PENDIDIKANDAN
KEBUDAYAAN
negara menghormati dan memeliharabahasa daerah sebagai kekayaanbudaya Nasional [Pasal 32 (2)]
Pemerintah memajukan ilmu penge-tahuan dan teknologi dengan men-junjung tinggi nilai-nilai agama danpersatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umatmanusia [Pasal 31 (5)]
negara memajukan kebudayaanNasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjaminkebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkannilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)]
Setiap warga negara berhakmendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)]
PEREKONOMIANNASIONAL
PEREKONOMIAN NASIONAL
disusun sebagai usaha bersamaberdasar atas asas kekeluargaan
[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orangbanyak dikuasai oleh negara
Bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran
32
banyak dikuasai oleh negara[Pasal 33 (2)]
sebesar-besar kemakmuranrakyat [Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuanekonomi nasional [Pasal 33 (4)]
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Fakir miskin dananak-anak yang
terlantar dipeliharaoleh negara
[Pasal 34 (1)]
Negara mengembangkansistem jaminan sosial bagi Negara bertanggung
jawab atas penyediaan
33
KESEJAHTERAANSOSIAL
sistem jaminan sosial bagiseluruh rakyat dan mem-berdayakan masyarakatyang lemah dan tidakmampu sesuai denganmartabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)]
jawab atas penyediaanfasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitaspelayanan umum yang
layak[Pasal 34 (3)]
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN34
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyanBhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)
MPRberwenang mengubah
dan menetapkan[Pasal 3 (1)]
Pasal-pasalPerubahan
UUD
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapatdiagendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 darijumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)]
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukansecara tertulis dan ditunjukkan dengan jelasbagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya [Pasal 37 (2)]
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR35
alasannya [Pasal 37 (2)]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPRdihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUDdilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh
anggota MPR [Pasal 37 (4)]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapatdilakukan perubahan [Pasal 37 (5)]
Pasal ISegala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belumdiadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar iniPasal IISemua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untukmelaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang barumenurut Undang-Undang Dasar iniPasal IIIMahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dansebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung
ATURAN PERALIHAN36
37Pasal IMajelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadapmateri dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara danKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada SidangMajelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003
Pasal IIDengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal
ATURAN TAMBAHAN37