Download - Police governance index KEMITRAAN
www.kemitraan.or.id
KEMITRAANPartnership for Governance Reform
Dr. M. Gaussyah
Jakarta, 12 Februari 2014
PolicePolice Governance Governance IndexIndex20120144
www.kemitraan.or.id
Latar Belakang
• Dampak program kawalan Presiden SBY• Menjawab kerisauan Presiden Kapolri-
jend.Sutarman• Tata-kelola perpolisian tidak hanya menjadi
tanggung jawab polisi dan pemerintah saja; • Kualitas tata-kelola perpolisian ditentukan oleh
4 arena: pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil;
www.kemitraan.or.id
Arti Tata-kelola Pemerintahan “Sebagai suatu proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan, regulasi dan prioritas pembangunan melalui interaksi antar eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan
masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi/bisnis”
www.kemitraan.or.id
Apa itu PGI? inisiatif Kemitraan-Polri
alat untuk mengukur kinerja tata kelola perpolisian
terdiri dari actionable indicators dan menyediakan alternatif kebijakan
Snapshot praktik tata kelola perpolisian di level Polda
Sketsa setiap arena dalam praktik tata kelola perpolisian di level Polda
Bukan Studi Etnografi
Bukan Sekedar Survey
Bukan Polling
www.kemitraan.or.id
METODOLOGI
www.kemitraan.or.id
Definisi Arena
A. Pemerintah adalah arena pembuat kebijakan yang eksistensinya lahir dari pilihan rakyat.
B. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat
C. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit.
D. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (profit).
www.kemitraan.or.id
Arena, Fungsi dan PrinsipARENA & FUNGSI PRINSIP
Partisipasi
Keadilan
Akuntabilitas
Transparansi
Efisiensi
Efektifitas
PEMERINTAH•Kerangka Kebijakan•Penganggaran•Koordinasi Pembangunan•Pengawasan pembangunan
BIROKRASI•Pengumpul pendapatan daerah•Pelayanan publik•Pengatur kegiatan ekonomi
MASYARAKAT SIPIL•Advokasi•Pemberdayaan
MASYARAKAT EKONOMI•Upaya perlindungan kepentingan bisnis•Mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha
www.kemitraan.or.id
Dari PRINSIP di masing FUNGSI ARENA diturunkan menjadi 89 INDIKATOR PENGUKURAN
Dibutuhkan sejumlah data untuk menjawab/mengukur indikator-indikator
www.kemitraan.or.id
Indikator IGINot everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office at Princeton) - Albert Einstein !
Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1.Indikator yang dapat mengukur kewenangan Polda2.Signifikansi3.Ketersediaan data, 4.Kekuatan pembeda 5.Dapat ditemukan di seluruh Polda
www.kemitraan.or.id
Pembobotan• Setiap Arena, prinsip dan indikator memiliki bobot
yang ditentukan melalui survei terpisah dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Procedure).
• Survei AHP dilakukan dengan mewawancarai 30 narasumber ahli dari 4 Arena agar membanding antar arena, prinsip dan indikator PGI (pair ways comparison)
www.kemitraan.or.id
CONTOH Hasil Pembobotan Arena utk IGI yang dapat direplikasi untuk PGI
www.kemitraan.or.id
Hasil Pembobotan Prinsip (1)
www.kemitraan.or.id
Hasil Pembobotan Prinsip (2)
www.kemitraan.or.id
Sumber Data & Pengolahan• SEKUNDER
– Dokumen Resmi/Objektif (APBD, Statistik, Perda/Qanun, laporan-laporan, dsb)
• PRIMER– Kuisioner/Persepsi (well informed person)– Diskusi grup (well informed person)– Penilaian peneliti/Persepsi (uji akses, dll)
50% indikator objektif : 50% indikator persepsi WIP.
www.kemitraan.or.id
Responden IGIResponden Kriteria Responden
Birokrat 1. Sekretaris Daerah(11 orang) 2. Kepala Bappeda
3. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan4. Kadis Kesehatan5. Kadis PU6. Kadis Sosial7. Kesbanglinmas8. BKPMD9. Dispenda10. Kantor Pajak
11. DisnakerDPRD 1. Komisi A (Bidang Pemerintahan)
(5 orang) 2. Komisi B (Bidang ekonomi dan keuangan)3. Komisi C (Pembangunan)4. Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)5. Sekretariat DPRD
6. Khusus untuk Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat
www.kemitraan.or.id
Responden IGIResponden Kriteria Responden
Aktivis LSM 1. Terlibat dalam advokasi dan/atau pemberdayaan masyarakat
(5 orang) 2. Pengambil keputusan dalam CSO (direktur/manajer program)
3. Lembaga aktif di atas 3 tahun (diutamakan memiliki laporan tahunan)
4. Berbasis dan bekerja di tingkat provinsi bersangkutan
Masyarakat Ekonomi
1. KADINDA Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)
(4 orang) 2. Gapensi Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)
3. HIPMI Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)
4. Asosiasi Bisnis Lain-lain setempat (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)
Akademisi 1. Berasal dari universitas ternama di provinsi bersangkutan, atau bila tidak ada di provinsi terdekat.
(5 orang) 2. Pengajar Senior di bidang yang terkait dengan governance (misal: Ilmu Hukum, Politik dan Sosial, Ekonomi, Studi Pembangunan)
www.kemitraan.or.id
Konstruksi IGIINDONESIA
GOVERNANCE INDEX
Government Sub-Index
Bureaucracy Sub-Index
Civil Society Sub-Index
Economic Society
Sub-Index
Participation
Fairness
Accountability
Transparency
Efficiency
Effectiveness
Participation
Fairness
Accountability
Transparency
Efficiency
Effectiveness
Participation
Fairness
Accountability
Transparency
Efficiency
Effectiveness
Participation
Fairness
Accountability
Transparency
Efficiency
Effectiveness
Indikator Indikator Indikator Indikator
www.kemitraan.or.id
TREN NASIONAL KINERJA TATA KELOLA PROVINSI
www.kemitraan.or.id
Rata-rata KinerjaTata Kelola Provinsi
5,67Sangat Buruk Buruk Cenderung Buruk Cukup
Cenderung baik Baik Sangat Baik
1 2.29 3.57 4.86 6.14 7.43 8.71 10
www.kemitraan.or.id
Peta Kinerja Tata Kelola Pemerintahan
www.kemitraan.or.id
Indeks Arena IGI
www.kemitraan.or.id
Profil Rata-rata Kinerja Provinsi
Partisi-pasi
Keadilan Akunta-bilitas
Trans-paransi
Efisiensi Efektivitas
Pemerintah 5,87 3,78 5,43 4,59 6,01 5,37
Birokrasi 3,96 5,91 6,17 5,50 6,98 5,38
Masy Sipil 6,53 6,28 6,17 6,28 6,22 6,48
Masy Ekonomi
6,16 5,83 6,18 5,80 5,54 4,74
www.kemitraan.or.id
IGI dan HDI
23
r = 0,610**
www.kemitraan.or.id
% PENDUDUK MISKIN VS IGI
24
r = - 0,547**
www.kemitraan.or.id
PENDAPATAN PER KAPITA VS IGI
25
www.kemitraan.or.id
KINERJA TATA KELOLA PROVINSI NTT
www.kemitraan.or.id
Temuan di Provinsi NTT• Profil Kinerja Tata Kelola Provinsi NTT:
– Kinerja Keseluruhan vs. Nasional– Kinerja Semua Arena vs. Nasional– Kinerja Prinsip-Prinsip antar Arena– Kinerja Prinsip-Prinsip masing Arena
• Analisa Indikator Tata Kelola Provinsi NTT• Kesimpulan dan Rekomendasi
www.kemitraan.or.id
Profil Kinerja Tata Kelola Provinsi NTT : Perbandingan Nasional
www.kemitraan.or.id
Profil Kinerja Tata Kelola Provinsi NTT : Semua Arena vs. Nasional
www.kemitraan.or.id
Governance MASYARAKAT SIPIL NTT:Peringkat 14
Indeks Tata Kelola Masyarakat Sipil“NTT Peringkat 14”
www.kemitraan.or.id
Governance BIROKRAT NTT:Peringkat 29
Indeks Tata Kelola Birokrat“NTT Peringkat 29”
www.kemitraan.or.id
Governance PEMERINTAH NTT:Peringkat 31
Indeks Tata Kelola Pemerintah“NTT Peringkat 31”
www.kemitraan.or.id
Governance MASYARAKAT EKONOMI NTT:Peringkat 26
Indeks Tata Kelola Masyarakat Ekonomi“NTT Peringkat 26”
www.kemitraan.or.id
Profil Kinerja Tata Kelola Provinsi NTT: Prinsip-Prinsip antar Arena
www.kemitraan.or.id
Pemerintah NTT :“Partisipatif, tetapi belum cukup Adil dan Transparan”
www.kemitraan.or.id
Birokrasi NTT :“Efektif, tetapi belum cukup Partisipatif dan Transparan”
www.kemitraan.or.id
Masyarakat Ekonomi NTT :“Transparan, tetapi Belum Efisien dan Belum Efektif”
www.kemitraan.or.id
Masyarakat Sipil NTT :“Belum cukup efektif dan partisipatif”
www.kemitraan.or.id
Simpulan…..• Arena Masyarakat Sipil (6,40) masuk dalam kategori Cenderung Baik,
Arena Masyarakat Ekonomi (5,43) di kategori Sedang, sementara Arena Birokrasi (4,29) dan Pemerintah (3,97) termasuk dalam kategori Cenderung Buruk.
• Kendati secara berturut-turut, Prinsip Efektivitas (6,81) di Arena Birokrasi, Transparansi (6,40) di Arena Masyarakat Ekonomi dan ke enam Prinsip (6,40) yang ada di Arena Masyarakat Sipil termasuk dalam kategori Cenderung Baik, namun belum mampu meningkatkan posisi NTT diantara Provinsi lain.
• Faktor penyebabnya adalah adanya nilai-nilai yang secara signifikan menarik turun peringkat NTT, diantaranya adalah Prinsip Keadilan (1,81) di Arena Pemerintah, Prinsip Partisipasi (1,89) dan Keadilan (2,01) di Arena Birokrasi, yang kesemuanya masuk kategori Sangat Buruk.
www.kemitraan.or.id
Indikator yang Berkinerja “Sangat dan Baik”
NO INDIKATOR Arena Prinsip INDEKS Nilai
1Rasio Belanja Hibah/Subsidi dan Bantuan Sosial terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal Pemerintah Akuntabilitas 9.08
Sangat Baik
2Kualitas Air dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2010 dan 2011
Birokrasi Efektivitas
10.0
3Kualitas Udara dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2010 dan 2011
Birokrasi Efektivitas Sangat Baik
4 Kualitas Tutupan Hutan 2010 dan 2011 Birokrasi Efektivitas
5 Jumlah Proyek Investasi Birokrasi Efektivitas 8.94 Sangat Baik
6Persentase anggaran tahunan DPKD Provinsi terhadap realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Birokrasi Efektivitas 7.69 Baik
www.kemitraan.or.id
Indikator yang Berkinerja “Buruk”NO INDIKATOR
Arena PrinsipINDEKS Nilai
1
Rasio APBD Perubahan terhadap APBD Penetapan Tanpa Adanya Perubahan Asumsi Dasar
Pemerintah Akuntabilitas 3.07
Buruk
2Kemudahan akses terhadap dokumen PERDA dan Peraturan Gubernur Non-APBD
Pemerintah Transparansi 3.25
Buruk
3
Persentase kelahiran yang dibantu medis (dokter dan bidan) terhadap total angka kelahiran
Birokrasi Keadilan 2.83 Buruk4 Skor Human Development Index Birokrasi Efektivitas 2.71 Buruk
5Kualitas Kelompok Kerja Pengarusutama-an Gender di Provinsi
Birokrasi Keadilan 3.25 Buruk
www.kemitraan.or.id
Indikator yang Berkinerja “Sangat Buruk”
NO INDIKATOR Arena Prinsip INDEKS Nilai
1Anggaran APBD untuk kesehatan (non belanja pegawai) perkapita (disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi). Pemerintah Keadilan 1.53
Sangat buruk
2Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan perkapita (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi) Pemerintah Keadilan 1.00
Sangat buruk
3Anggaran APBD bidang pendidikan dibagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi) Pemerintah Keadilan 1.20
Sangat buruk
4 Rasio Realisasi pengesahan perda dibandingkan dengan jumlah rencana legislasi daerah (dalam %) Pemerintah Akuntabilitas 1.00 Sangat buruk
5 Kemudahan Akses Pertanggungjawaban APBD provinsi Pemerintah Transparansi 1.00 Sangat buruk
6 Kemudahan Akses Penggunaan Dana Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Pemerintah Transparansi 1.00 Sangat buruk
7Kemudahan akses kegiatan pengawasan DPRD Laporan Singkat, Risalah Rapat,Kunjungan Kerja Pembangunan Anggota DPRD Pemerintah Transparansi 1.00
Sangat buruk
8 Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak Langsung) terhadap Total APBD Pemerintah Efisiensi 2.11 Sangat buruk
www.kemitraan.or.id
Indikator yang Berkinerja “Sangat Buruk”
9 Jumlah Perda Inisiatif Pemerintah Efektivitas 1.00 Sangat buruk
10 Prosentase perempuan di parlemen Pemerintah Efektivitas 1.70 Sangat buruk
11Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Birokrasi Partisipasi 1.00 Sangat buruk
12Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan dewan pengentasan kemiskinan.
Birokrasi Partisipasi 1.00 Sangat buruk
13
Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat
Birokrasi Partisipasi 1.00 Sangat buruk14 Prosentase pejabat perempuan di eselon 2 Birokrasi Keadilan 1.00 Sangat buruk
15Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi
Birokrasi Transparansi 1.00 Sangat buruk16 Pelayanan Untuk Pengurusan Investasi Birokrasi Efisiensi 1.00 Sangat buruk17 Pertumbuhan investasi (investment growth) Birokrasi Efektivitas 2.00 Sangat buruk
www.kemitraan.or.id
Kesimpulan dan RekomendasiPEMERINTAH. Transparansi, efektifitas, keadilan dan efisiensi adalah yang harus
segera diperbaiki oleh pemerintah (Gubernur dan Legislatif).• Transparansi berupa kemudahan publik mengakses penggunaan dana aspirasi,
akses informasi terhadap dokumen kelengkapan APBD dan pertanggungjawabannya, terhadap dokumen-dokumen hukum, risalah rapat/kunjungan/kegiatan DPRD harus dibenahi secara online dan ter-update. Semua ini penting dilakukan untuk meningkatkan kontrol dan kepercayaan publik terhadap Gubernur dan DPRD.
• Efektifitas berupa peningkatan produktifitas jumlah PERDA yang harus dihasilkan untuk mengatur jalannya pembangunan, termasuk membuat berbagai regulasi lingkungan hidup, serta meningkatkan prosentase perempuan di parlemen.
• Keadilan, perlu peningkatan alokasi APBD untuk kesehatan, Penanganan kemiskinan dan pendidikan.
• Efisiensi, perlu peningkatan Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak Langsung) terhadap Total APBD
www.kemitraan.or.id
BIROKRASI. Pada arena ini hal yang paling perlu diperbaiki oleh Birokrasi NTT. • Partisipasi berupa perubahan paradigma kerja dari hal-hal administratif (office-
centered) ke persoalan publik (people-centered). Lebih membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan aktifasi unit-unit pengaduan di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan keuangan. Juga diperlukan interaksi dengan kampus dan elemen sipil lainnya untuk peningkatan kualitas pembangunan.
• Efektifitas pembangunan harus diupayakan melalui pertumbuhan investasi dan bisnis lokal melalui peningkatan PAD. Implementasi proyek pembangunanpun harus mempertimbangkan kelestarian alam, yang cenderung semakin rusak.
• Keadilan adalah dengan memperbaiki kualitas kelompok kerja pengarus utamaan gender di tingkat provinsi guna mencapai kualitas pembangunan yang tidak timpang terhadap kelompok-kelompok rentan. Terlebih dengan semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta peningkatan prosentase pejabat perempuan di eselon 2
• Transparansi, Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi• Efisiensi, meningkatkan kemudahan akses dan Pelayanan Pengurusan Investasi
www.kemitraan.or.id
• MASYARAKAT SIPIL. Partisipasi OMS yang terlihat cenderung ramai pada level evaluasi pembangunan, harus lebih diramaikan lagi sejak tahap perencanaan. Keterlibatan masyarakat sipil sejak awal sangat krusial bagi kualitas proses dan hasil pembangunan. Diperlukan upaya untuk merubah paradigma pokok hubungan dengan pemerintah, harus menjadi partner strategis, bersinergi dan berbagi sumber daya untuk membangun NTT.
• MASYARAKAT EKONOMI. Asosiasi usaha dan kelompok buruh harus melakukan perbaikan mulai dari kesolidan asosiasi dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang pro-pertumbuhan ekonomi rakyat dan mendukung hak-hak pekerja, sampai kepada tanggungjawab untuk menumbuhkan usaha dan penyerapan tenaga kerja tanpa ketergantungan kepada realisasi APBD.
www.kemitraan.or.id
• Sudah waktunya untuk duduk bersama, sudah saatnya untuk buka ruang dalam banyak kesempatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan empat arena secara strategis dan sinergis.
• Mari buka hati, bergandeng tangan dan menatap masa depan bersama untuk membangun NTT tercinta yang semakin demokratis dan sejahtera……
www.kemitraan.or.id