Download - POLITIK HUKUM
POLITIK HUKUMPOLITIK HUKUM
DEFINISI POLITIK DEFINISI POLITIK HUKUMHUKUM
T.M.RADHIE :T.M.RADHIE :
POLITIK HUKUM : SUATU PERNYATAAN POLITIK HUKUM : SUATU PERNYATAAN
KEHENDAK PENGUASA NEGARA MENGENAI KEHENDAK PENGUASA NEGARA MENGENAI
HUKUM YANG BERLAKU DI WILAYAHNYA HUKUM YANG BERLAKU DI WILAYAHNYA
DAN MENGENAI ARAH PEREKEMBANGAN DAN MENGENAI ARAH PEREKEMBANGAN
HUKUM YANG DIBANGUNHUKUM YANG DIBANGUN
PADMO WAHYONO:PADMO WAHYONO:
POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN DASAR YANG POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN DASAR YANG
MENENTUKAN ARAH, BENTUK, MAUPUN ISI MENENTUKAN ARAH, BENTUK, MAUPUN ISI
DARI HUKUM YANG AKAN DIBENTUKDARI HUKUM YANG AKAN DIBENTUK
KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA
TENTANG APA YNG DIJADIKAN KRITERIA TENTANG APA YNG DIJADIKAN KRITERIA
UNTUK MENGHUKUMKAN SESUATU YANG DI UNTUK MENGHUKUMKAN SESUATU YANG DI
DALAMNYA MENCAKUP PEMBENTUKAN, DALAMNYA MENCAKUP PEMBENTUKAN,
PENERAPAN, DAN PENEGAKAN HUKUMPENERAPAN, DAN PENEGAKAN HUKUM
KRISTALISASI DARI KEHENDAK-KEHENDAK KRISTALISASI DARI KEHENDAK-KEHENDAK
POLITIK YANG SALING BERSAINGAN DALAM POLITIK YANG SALING BERSAINGAN DALAM
PEMBERLAKUAN HUKUM SEHINGGA LATAR PEMBERLAKUAN HUKUM SEHINGGA LATAR
BELAKANG POLITIK TERTENTU DAPAT BELAKANG POLITIK TERTENTU DAPAT
MELAHIRKAN HUKUM DNG KARAKTER MELAHIRKAN HUKUM DNG KARAKTER
TERTENTUTERTENTU
SOEDARTO:SOEDARTO:
POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN NEGARA MELALUI POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN NEGARA MELALUI
BADAN-BADAN NEGARA YANG BERWENANG BADAN-BADAN NEGARA YANG BERWENANG
UNTUK MENENTAPKAN PERATURAN-UNTUK MENENTAPKAN PERATURAN-
PERATURAN YANG DIKEHENDAKI YANG PERATURAN YANG DIKEHENDAKI YANG
DIPERKIRAKAN AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK DIPERKIRAKAN AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGEKSPRESIKAN APA YANG TERKANDUNG MENGEKSPRESIKAN APA YANG TERKANDUNG
DALAM MASYARAKAT DAN UNTUK MENCAPAI DALAM MASYARAKAT DAN UNTUK MENCAPAI
APA YANG DICITA-CITAKANAPA YANG DICITA-CITAKAN
USAHA UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN-USAHA UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN-
PERATURAN YANG BAIK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BAIK SESUAI DENGAN
KEADAAN DAN SITUASI PADA SUATU WAKTUKEADAAN DAN SITUASI PADA SUATU WAKTU
SATJIPTO RAHARDJOSATJIPTO RAHARDJO
POLITIK HUKUM: AKTIVITAS MEMILIH DAN POLITIK HUKUM: AKTIVITAS MEMILIH DAN
CARA YANG HENDAK DIPAKAI UNTUK CARA YANG HENDAK DIPAKAI UNTUK
MENCAPAI SUATU TUJUAN SOSIAL DAN MENCAPAI SUATU TUJUAN SOSIAL DAN
HUKUM TERTENTU DALAM MASYARAKATHUKUM TERTENTU DALAM MASYARAKAT
SUNARYATI HARTONOSUNARYATI HARTONO
POLITIK HUKUM: MERUPAKANALAT ATAU POLITIK HUKUM: MERUPAKANALAT ATAU
SARANA DAN LANGKAH YANG DAPAT SARANA DAN LANGKAH YANG DAPAT
DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK
MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL
UNTUK MENCAPAI CITA-CITA BANGSAUNTUK MENCAPAI CITA-CITA BANGSA
ABDUL HAKIM GARUDAABDUL HAKIM GARUDA
POLITIK HUKUM : LEGAL POLICY /KEBIJAKAN POLITIK HUKUM : LEGAL POLICY /KEBIJAKAN
HUKUM YANG HENDAK DITERAPKAN ATAU HUKUM YANG HENDAK DITERAPKAN ATAU
DILAKSANAKAN SECARA NASIONAL OLEH DILAKSANAKAN SECARA NASIONAL OLEH
SUATU PEMERINTAHAN NEGARA TERTENTU SUATU PEMERINTAHAN NEGARA TERTENTU
YANG DAPAT MELIPUTI:YANG DAPAT MELIPUTI:
1.1. PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN
KETENTUAN HUKUM YANG TELAH ADAKETENTUAN HUKUM YANG TELAH ADA
2.2. PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERINTIKAN PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERINTIKAN
PEMBAHARUAN ATAS HUKUM YANG TELAH PEMBAHARUAN ATAS HUKUM YANG TELAH
ADA DAN PEMBUATAN HUKUM - HUKUM ADA DAN PEMBUATAN HUKUM - HUKUM
BARUBARU
3.3. PENEGASAN FUNGSI LEMBAGA PENEGAK PENEGASAN FUNGSI LEMBAGA PENEGAK
HUKUM SERTA PEMBINAAN PARA HUKUM SERTA PEMBINAAN PARA
ANGGOTANYAANGGOTANYA
4.4. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT MENURUT PERSEPSI ELITE MASYARAKAT MENURUT PERSEPSI ELITE
PENGAMBIL KEBIJAKANPENGAMBIL KEBIJAKAN
MOH. MAHFUDMOH. MAHFUD
POLITIK HUKUM : ARAHAN ATAU GARIS RESMI POLITIK HUKUM : ARAHAN ATAU GARIS RESMI
YANG DIJADIKAN DASAR PIJAK DAN CARA YANG DIJADIKAN DASAR PIJAK DAN CARA
UNTUK MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN UNTUK MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN
HUKUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN HUKUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN
BANGSA DAN NEGARABANGSA DAN NEGARA
1.1. PHN MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA PHN MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA
YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN
MAKMUR BERDASARKAN PANCASILAMAKMUR BERDASARKAN PANCASILA
2.2. PHN DITUJUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PHN DITUJUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
NEGARA, YAKNI:NEGARA, YAKNI:
A.A. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIASELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
B.B. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUMMEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
C.C. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSAMENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
KERANGKA DASAR KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL POLITIK HUKUM NASIONAL
(PHN)(PHN)
D.D. MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIALPERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL
3.3. POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIPANDU POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIPANDU
OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA YAKNI:DASAR NEGARA YAKNI:
A.A. BERBASIS MORAL AGAMABERBASIS MORAL AGAMA
B.B. MENGHARGAI DAN MELINDUNGI HAK-HAK MENGHARGAI DAN MELINDUNGI HAK-HAK
ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI
C.C. MEMPERSATUKAN SELURUH UNSUR MEMPERSATUKAN SELURUH UNSUR
BANGSA DENGAN SEMUA IKATAN BANGSA DENGAN SEMUA IKATAN
PRIMORDIALNYAPRIMORDIALNYA
D.D. MELETAKKAN KEKUASAAN DI BAWAH MELETAKKAN KEKUASAAN DI BAWAH
KEKUASAAN RAKYAT KEKUASAAN RAKYAT
E.E. MEMBANGUN KEADILAN SOSIALMEMBANGUN KEADILAN SOSIAL
4.4. PHN DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK: PHN DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK:
A.A. MELINDUNGI SEMUA UNSUR BANGSA DEMI MELINDUNGI SEMUA UNSUR BANGSA DEMI
INTEGRASI ATAU KEUTUHAN BANGSA YG INTEGRASI ATAU KEUTUHAN BANGSA YG
MENCAKUP IDEOLOGI DAN TERITORI.MENCAKUP IDEOLOGI DAN TERITORI.
B.B. MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM
EKONOMI DAN KEMASYARAKATANEKONOMI DAN KEMASYARAKATAN
C.C. MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN
SOSIAL) DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN SOSIAL) DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN
HUKUM)HUKUM)
D.D. MENCIPTAKAN TOLERANSI HIDUP MENCIPTAKAN TOLERANSI HIDUP
BERAGAMA BERDASAR KEADABAN DAN BERAGAMA BERDASAR KEADABAN DAN
KEMANUSIAANKEMANUSIAAN
5.5. SISTEM HUKUM NASIONAL YG HARUS SISTEM HUKUM NASIONAL YG HARUS
DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM
PANCASILA YAKNI SISTEM HUKUM YG PANCASILA YAKNI SISTEM HUKUM YG
MENGAMBIL ATAU MEMADUKAN BERBAGAI MENGAMBIL ATAU MEMADUKAN BERBAGAI
NILAI KEPENTINGAN, NILAI SOSIAL, DAN NILAI KEPENTINGAN, NILAI SOSIAL, DAN
KONSEP KEADILAN KE DALAM SATU KONSEP KEADILAN KE DALAM SATU
IKATAN HUKUM PRISMATIK DENGAN IKATAN HUKUM PRISMATIK DENGAN
MENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYAMENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYA
MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAI DAN MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAI DAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN
KESEIMBANGAN:KESEIMBANGAN:
A.A. KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME
DAN KOLEKTIVISMEDAN KOLEKTIVISME
B.B. KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN
THE RULE OF LAWTHE RULE OF LAW
C.C. KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI
ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM
SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI
DALAM MASYARAKATDALAM MASYARAKAT
D.D. KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA AGAMA KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA AGAMA
DAN NEGARA SEKULER (THEO-DEMOKRATIS) DAN NEGARA SEKULER (THEO-DEMOKRATIS)
ATAU RELIGIOUS NATION STATEATAU RELIGIOUS NATION STATE
PROLEGNASPROLEGNAS
POLITIK HUKUM YANG MENYANGKUT POLITIK HUKUM YANG MENYANGKUT
RENCANA PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DI RENCANA PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DI
INDONESIA, PADA SAAT INI TERMUAT DI INDONESIA, PADA SAAT INI TERMUAT DI
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
(PROLEGNAS)(PROLEGNAS)
PEMETAAN ATAU POTRET RENCANA TENTANG PEMETAAN ATAU POTRET RENCANA TENTANG
HUKUM -HUKUM APA YANG AKAN DIBUAT HUKUM -HUKUM APA YANG AKAN DIBUAT
DALAM PERIODE TERTENTU SEBAGAI POLITIK DALAM PERIODE TERTENTU SEBAGAI POLITIK
HUKUM DAPAT DILIHAT PADA PROLEGNASHUKUM DAPAT DILIHAT PADA PROLEGNAS
PROLEGNAS DISUSUN OLEH DPR BERSAMA PROLEGNAS DISUSUN OLEH DPR BERSAMA
PEMERINTAH YANG DALAM PEMERINTAH YANG DALAM
PENYUSUNANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH PENYUSUNANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH
DPR (PSL 20 (1) UUD 1945)DPR (PSL 20 (1) UUD 1945)
KEDUDUKAN PROLEGNAS SEBAGAI WADAH KEDUDUKAN PROLEGNAS SEBAGAI WADAH
POLITIK HUKUM (PSL 15(1) UU NO 10 THN POLITIK HUKUM (PSL 15(1) UU NO 10 THN
2004)2004)
PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN
PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
UU YG DISUSUN SECARA BERENCANA, UU YG DISUSUN SECARA BERENCANA,
TERPADU DAN SISTEMATISTERPADU DAN SISTEMATIS
REFERENSIREFERENSI
MAHFUD, MOH MAHFUD, MOH MEMBANGUN POLITIK HUKUM, MEMBANGUN POLITIK HUKUM,
MENEGAKKAN KONSTITUSI, MENEGAKKAN KONSTITUSI, JAKARTA : JAKARTA :
PUSTAKA LP3ES INDONESIA, 2006.PUSTAKA LP3ES INDONESIA, 2006.