PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA
Amirudin,ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI PEMILU
BERDASARKAN UU NO 14 TAHUN 2008
Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP
Catatan:UU KIP ditetapkan 30 April 2008, dilaksanakan 30 April 2010. Mempersyaratkan 2 PP (masa retensi dan ganti rugi), juklak dan juknis, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi. Semuanya sdh ada, tinggal dilaksanakan.
PERUBAH
AN M
END
ASAR
SEBELUM UU KIP SESUDAH UU KIP
PRINSIP DASAR
• Seluruh Informasi publik tertutup selain yang diperbolehkan untuk terbuka
• Seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan
o Badan publik menerapkan positive list o Badan publik menerapkan negative list
• Penolakan cukup dengan alasan rahasia negara • Penolakan berdasarkan pengujian atas konsekuensi bahaya yang timbul
• Jangka waktu kerahasiaan bersifat permanen • Jangka waktu kerahasiaan tidak permanen
KEPASTIAN LAYANAN
• Tidak ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi
• Ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi
• Sikap proaktif hanya berdasarkan inisiatif badan publik, tidak ada kewajiban minimum.
• Diatur jenis informasi yang harus diumumkan berkala, serta merta dan tersedia setiap saat, selain berdasarkan permintaan.
SANKSI
• Sanksi hanya untuk aparat yang membocorkan dan pihak yang dinilai telah menyalahgunakan informasi
• Sanksi juga diterapkan kepada pihak yang menghambat memberikan informasi yang tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang (informasi terbuka)
Perubahan Mendasar
Apa urgensinya UU KIP dalam pengelolaan data dan informasi Pemilu ?
Pemilu langsung sesungguhnya lahir (pasca reformasi) dalam konteks keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berpola Community-Based Governance (CBG) dari yang semula berpola State-Centered Governance;
Tata kelola pemerintahan CBG memerlukan ketersediaan informasi yang sempurna; agar pemerintahan dapat berjalan sempurna, ada kesungguhan, bukan sekadar ”teatrikal”;
Pemerintahan CBG yang baik harus tercermin pula dari sistem pemilunya. Dan sistem pemilu yang sekarang ini adalah pilihan untuk mewujudkan CBG yang baik;
Dalam CBG memerlukan Pemilu yang berkualitas yang membutuhkan syarat ketersediaan informasi yang berkualitas pula.
Kata Abraham Lincolin: ”Let the people know the fact the country will be safe”.
Ciri Pemerintahan CBG
PERUBAHAN POLAPEMERINTAHAN
• Kesamaan vertikal
• Kesamaan horisontal
• Pengambilan Keputusan
• Pelaksanaan public policy
CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS
• Kebutuhan,• Kepentingan
lokal
Equality Acountability Responsive
Community Based
Government
REGULASI
NB: Pemerintahan CBG menuntut ada care and share, public money menjadi aset milik bersama, bukan milik BP saja
KONTESTAN
PERWAKILAN
PENUNJUKAN
PEMILIH
POLYARCHY
Pemerintahan CBG hanya cocok dibangun dengan Pemilukada Polyarchy
Agar ada pelibatan peran serta masyarakat sebanyak-banyaknya dalam penyelengaraan pemerintahan, dimulai dari memilih kepala daerahnya;
Calon kepala daerah yang dipilih banyak, pilihan menjadi makin terbuka;
Kelak diharapkan, ada implikasi terhadap proses public policy di pemda yang equal, ada local accountability, dan memiliki sense of local response.
Apa filosofinya pemilukada polyarchy?
1.1. MALE MALE 2.2. Akses yg murah, cepat, Akses yg murah, cepat,
utuh, dan akuratutuh, dan akurat3.3. Proaktif Proaktif 4.4. Ada Keseimbangan Hak & Ada Keseimbangan Hak &
Kewajiban antara BP dan Kewajiban antara BP dan PemohonPemohon
5.5. Penyelesaian sengketa yg Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, cepat kompeten, independenindependen
6.6. Sanksi bagi penghambatSanksi bagi penghambat
Situasi yang ingin dicapai UU KIP dalam pemilu/pemilukada
Pilkada Tertutup Pilkada Terbuka
Pengcualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak
Informasi Tertutup
PRINSIP KETERBUKAAN YG SPORTIF
Catatan:1.Pemilu Tertutup (Otoritarianisme) memerlukan perlindungan terhadap negara, parpol, dan pribadi sama-sama kuat. Informasi rahasia diperlukan sebanyak-banyaknya.2.Pemilu Terbuka (Polyarchy/demokrasi) memerlukan ketersediaan informasi yang sempurna/bulat. Ruang rahasia negara (RN), rahasia parpol (RPp), dan rahasia pribadi (RP) perlu menyempit, dan ruang informasi publik melebar;3.UU KIP ingin mendudukan informasi publik menjadi lebih otentik dan melebar dalam Pemilu Polyarchy untuk mewujudkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemilu.
PEMILU TERTUTUP VS TERBUKA
Bagaimana menerapkan Ketentuan KIP dalam pengelolaan Pemilu ?
1. Peraturan Pimpinan BP tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU [SPO Layanan Info Publik);
2. Keputusan Pimpinan BP tentang Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU;
3. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan KPU;
4. Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
5. SOP Melayani Informasi; SOP Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi;
6. Menyediakan anggaran.
Apa yg harus disiapkan Badan Publik
1. CMA = Cepat, Murah, Akurat. 2. Bisa sentralisasi dan/atau desentralisasi
menurut tingkatan kompleksitas badan publiknya;
Prinsip Layanannya
Cara BANK memberikan layanan jasa perbankan dapat dicontoh bagaimana Badan Publik memberikan layanan jasa informasi;
1. Meja (Desk) Informasi, lengkap dengan form2nya (form permohonan informasi, form pengajuan keberatan, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan pemohon informasi)
2. Petugas Informasi yang cukup3. Papan Pengumuman4. Website
Infrastruktur yang Diperlukan
PUBLIC INFORMATION SERVICE CENTER (PUSAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK)
Klasifikasi informasi
Posisi Dokumen yg dicita-citakan UU KIP
Dokumen Informasi Dikecualikan
Dokumen Informasi Terbuka
Catatan: Secara ringkas Informasi Publik adalah dokumen informasi yang berkenaan dengan penyelanggara negara dan penyelenggaraan negara; dan/atau penyelenggara badan publik dan penyelenggaraan badan publik lainnya, dan informasi lain yang berkaitan dg KEPENTINGAN PUBLIK
KLASIFIKASI INFO
RMASI PU
BLIK M
ENU
RUT U
U 14 TAH
UN
2008
INFORMASI PUBLIK
INFORMASI PUBLIK
TERBUKATERBUKA
DIKECUALI-KAN
DIKECUALI-KAN
DIUMUMKAN BERKALA
DIUMUMKAN BERKALA
DIUMUMKAN SERTA MERTADIUMUMKAN SERTA MERTA
TERSEDIA SETIAP SAAT
TERSEDIA SETIAP SAAT
BERDASARKAN PERMINTAAN
BERDASARKAN PERMINTAAN
RAHASIA NEGARARAHASIA NEGARA
RAHASIA PRBADI
RAHASIA PRBADI
RAHASIA BISNISRAHASIA BISNIS
Pasal 9 UU KIP
Pasal 10 UU KIP
Pasal 11 UU KIP
Pasal 22 UU KIP
Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP
Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP
Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP
A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
B. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
C. Informasi yang wajib tersedia setiap saatD. Informasi yang dikecualikan
Kategori Informasi Publik
Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan
publik; Informasi mengenai laporan keuangan; Informasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan
A. Kategori-1
Cakupan & Kedalamanya diatur dalam PERKI No 1/2010 menjadi 10 jenis informasi
Informasi yang kalau tidak diberikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
B. Kategori-2
1. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
a. Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
b. Keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
e. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
f. Rencana gangguan terhadap utilitas publik;
Jenisnya
2. Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurang-kurangnya meliputi
a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
d. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
e. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan Badan Publik; 5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.
C. Kategori-3
1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan Badan Publik; 5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.
C. Kategori-3
Cakupan & Kedalamanya diatur dalam PERKI No 1/2010 menjadi 17 jenis informasi
Informasi yang bersifat rahasia, yang tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU KIP.
Tata cara pengecualiannya diatur dengan melihat tatacaranya dalam PERKI No 1/2010 pasal 16 – 18.
D. Kategori-4
Cara Mengecualikan Informasi Publik
Bisa aktif vs pasif (menunggu permintaan informasi) Pengecualian dilakukan atas dasar UJI KONSEKUENSI
BAHAYA (harm consequential test), dan PERTIMBANGAN KEPENTINGAN yang lebih besar
Siapa yang melakukan ? PPID PPID wajib melakukan uji konsekuensi bahaya hanya
berdasarkan ALASAN pasal 17 UU KIP sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan;
Khusus uji konsekuensi bahaya dengan alasan pasal 17 huruf j harus menyebutkan ketentuan yg secara jelas menyatakan informasi dikecualikan;
Alasan pengecualian harus dinyatakan secara tertulis.
Tata cara
PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan dalam suatu dokumen informasi;
PPID dalam menhitamkan/mengaburkan informasi, wajib memberikan alasan pada masing-masing yang dihitamkan/dikaburkan;
Dalam menguji konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain pasal 17 UU KIP
Lanjutan
… LAN
JUTANPENGECUALIAN
Informasi yang dimohon:………………………… ………………………… …………………………
Alasan penolakan (konsekuensi)o Pasal 17 (a-i) UU KIP
………………………..………………………..
o Undang-undang lain (j)………………………..………………………..
PENGECUALIAN
Informasi yang dimohon:………………………… ………………………… …………………………
Alasan penolakan (konsekuensi)o Pasal 17 (a-i) UU KIP
………………………..………………………..
o Undang-undang lain (j)………………………..………………………..
Konsekuensi apa yang akan
ditimbulkan?
Informasi dikecualikan?
Y
PERTIMBANGAN
Masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap masyarakat;
Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh publik
Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.
MengkajiPertimbangan
AlurnyaDokumen IP
Alasan Pengecualian Menurut Pasal 17
Dokumen
Kategori
Ringkasan Isi Infor-
masi
Pejabat/ Unit/Satker yg Mengu-
asai
Penanggung-jawab Pem-buatan/Pe-nerbitan In-
formasi
Waktu & Tempat
Pembuatan Informasi
Format In-formasi
yang Tersedia
Dasar/Alas-an Penge-cualian & Masa Re-
tensi
Umum
Khusus
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Catatan:Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap unit memilikinya (Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dllKategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi
-
No Nama Dokumen
Ringkasan Isi
Informasi
Pejabat/ Unit yg
Menguasai
Penanggungjawab
Pembuatan/Penerbitan Informasi
Waktu & Tempat
Pembuatan Informasi
Format Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyim-pan
1. Kepgub …
2. DIPA
3. RKA-L
4. Dst
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Rahasia Pribadi Information privacy Bodily privacy Privacy of communication Territorial privacy
UU KIP hanya mengatur rahasia informasi pribadi (information privacy)
Rahasia Informasi Pribadi Akta otentik dan wasiat Riwayat dan kondisi anggota keluarga Riwayat, kondisi & perawatan, pengobatan kesehatan
fisik, dan psikis seorang; Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
bank seseorang, Hasil-hasil evaluasi sehubungan dg kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau
Catatan yg menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
BADAN PUBLIK = Negara dan Non Negara PEMOHON = Perseorangan, Kelompok Orang, Badan Publik, Badan Hukum
lainnya. Pemohon sebagai PENGGUNA atau BUKAN PENGGUNA
Jika Ada Sengketa
PER
KI N
O 2
TA
HU
N 2
010 T
EN
TA
NG
P
RO
SED
UR
PEN
YELEA
IAN
S
EN
GK
ETA
INFO
RM
AS
I PU
BLIK
tidak sepakat
Putusan Ajudikasi
Komisi Informasi:
•Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau•Membuka sebagian atau keseluruhan informasi
Putusan MediasiKomisi Informasi:
•Kersepakatan yang bersifat FINAL dan MENGIKAT
?
Ajudikasi
substansi
Mediasi
prosedur
Komisi Informasi
Komisi Informasi
KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
PROSEDUR PENYELESAIANNYA
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan
mediator komisi informasi. Mediasi tidak diperkenankan untuk informasi yang dikecualikan.
I
Penyelesaian Melalui Mediasi
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
Dua Jenis Ajudikasi:
Ajudikasi prosedur: memutus sengketa informasi terbuka yang gagal diselesaikan melalui mediasi.Ajudikasi substansi: menguji alasan penolakan karena informasi termasuk informasi yang dikecualikan.
Penyelesaian Melalui Ajudikasi
Sumber:UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan inforasi Publik
SA
NK
SI
DA
LA
M
UU
KIP
Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)
Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)
Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)
Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.
• Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)
• Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)
SANKSI
terimakasih wassalamu’alaikum wr. wb.
KIP
Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta PusatTelp (Sementara): 021-58900158,
Faks: 021-58900159Website: www.komisiinformasi.go.id
Alamat Kantor KI Pusat