PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOf,PLEI( RUrO BRArA USTIXA Bll, t.ant l {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
T(A'U.IDN
ASERT - 325.Rev.3
. : 0251{333513, 8333515 Fax. 0251{:}33593
PENGUMUMAN HASILAUDITSERIIFIIGSI VERIFIIGSI IEAI|TTAS KAYI.I PADA IUPHHK
Nomor : 55UA-SERT/XIU 2OL7
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi VerlfikasiLegalitas Kayu terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan
IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestari230/Menhut-Il/2011 tanggal 20 April 2011Kabupaten Seram Provinsi MalukuJl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004, Passo, Ambon, Maluku+ 64.690 Hektar27 sld 29 November 2017
Hasll pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. Albasi Priangan Lestari telah "memenuhi"standar veriflkasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan*LUIUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK) dengan Nomor : SLK.112/ASERT/LVLK-O1I-IDN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai
dengan 4 Desember 2020.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tetulis dan dilengkapi data pendukung ke:
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected] www.avamarusertifikast.co id
Bogor, 6 Desember 2017
PT. U SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni2016
Layanan Sertifikasi : E vEll :as€no.r.m.n6crttff [email protected]
lhtn:uww.ayamarus€rtifi kasi.co.id
LVLK O,Il.IDN
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRArA tUSTll(A B-ll' l5ntaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 321.Rev.3 Y,xaxIPPHPL{D,I]ONLVLX-O11.ION. : 0251{333513 833351 5 Fax. 025't {:}33.593
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor :'l 1 2/A-SERT-VLK/KpIs/X|U201 7
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAP IZIN USAHAPEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. ALBASI PRIANGAN
LESTART YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SERAM PROVINSI MALUKU SELAKUPEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR : SK.230/MENHUT-|U2011
TANGGAL 20 APRIL 201 1, SELUAS I 64.690 HEKTAR
Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHruSetjen/PHPL.3/3/2016 disebutkanbahwa bagi pemegang IUPHHK-HA yang belum memiliki SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) wajib memiliki SertifikatLegalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestaritelah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor : 176.a/ASERT-APLA/Ll(Xl/2017 tanggal 2
November 2017;3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Albasi
Priangan Lestari telah "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu untukseluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus" VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu(s-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HAPT. Albasi Priangan Lestari perlu ditetapkan dalam Surat KeputusanDirektur.
1 . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-01 1-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK
43/PHPL/PPH/HPL-31412017 tanggal 28 April 20'17 tentang PenetapanKembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasisebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3O/MenLHl(setjen/PHPl.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;4. Lampiran 2.1 Pe?twan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE. dan Hak Pengelolaan:
5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang lzin danhak Pengelolaan;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi
Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.
Mengingat
Hal 1 dati 2
as€rtoayamarusenifi tasi.co.idEmall
m.alamarusertitik si-co.id
Tanggal '1 Juni2016
Layanan Sertifikasi :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KEEMPAT
KELIMA
ASERT - 321.Rev.3
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HA
PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI,
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HA
PT. Albasi Priangan Lestari dengan Nomor : SLK.1 1 2/ASERT/LVLK-01 1-lDN
masa berlaku 5 Desember 20'17 sampai dengan 4 Desember 2020'
Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu
pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA
PT. Albasi Priangan Lestari.
IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo
PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan' dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 5 Desem r 2017
LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi
Tanggal 'l Juni 2016Hal2 dati 2
KETIGA
SERTIFIKAT LEGALITA$ KAYU YKARIKomite Akreditasi Nasional
LVLK.OI{{DT
Berlaku hingga : 4 Desember 2024No : SLK.112|ASERT/LVLK-O11-lDNTanggal Penerbitan : 5 Desember 2017
Diberikan kepada:
PT: ALBA$I PRIANGAN LESTARISK IUPHHKHA Nomor : SK.230/MENHU}II/2011, Tanggal 20 April 2011Luas & Lokasi : t 84.690 Hektar - lGbupaten Maluku Tengah, Provinsi MalukuAlamat Kantor : Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sesual dengan :
peiaturan Menterl Llngkungan Hldup dan Kehutanan Republlk lndonegla Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016tentang psnllaian KfnerJaiengetotaan frutafProOutdt Lestad dan Veriflkisl Legalltas Kayu Pada Pomegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
Lamplran 2.1 dan l:mplran 3.2 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hutan-Prod.ukst Lestari Nomor : P.i4rPHPUSETI4/2AIA
tentang StairOar dan pedoman Pelaksanaan Penllalan KlnerJa Pengelolian Hutan Produksi Lecterl (PHPL) dan Verlflkasl Legalitas Kayu (VLK)
lr. ADirektur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001, Bogor 16111 - INDONESIA
S€rtifikat ini tidak boleh direprodukei sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAII/IARU SERTIFIKASI.
LEMBAGA VERIFIKAS| LEGALITAS KAYU i ylfiI{pr. AYAMARu SERTIFIKASI
s' ' xonneff;flfisit'/asronar
RESUME
ASERT-324.Rev.3
,. AUDrr VERrFrl(Asr IEGALTTAS KAYU (VLK)
IUPHHK.HA PT ALBASI PRSANGAN LESTARI
KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKUt
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
PT. Ayamaru'Sertifi kasi
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September2OL4 s/d l september 2018
LVLK-01 I-IDN, masa berlaku tanggal
23 November 2016 sld 22 November 2020'
KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 LANtAi 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : ww.^/.ayamarusertifi kasi.co'id
Ir. Akhmad
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.30/MenLHK/ Seden lPHPL.3l3l2016 tanggal
1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak.
2) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.t4lPHPLlSEU4lTOl6 tanggal 29 April 2016 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan'
3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.l4lPHPLlSfil4l2OL6 tanggal 29 April 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan'
4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi l-estari Nomor :
P.l4lPHPLlSEf l4l2OL6 tanggal 29 April 2016 tentang
e
f.
Direktur
Standar
Tanggal 1 Juni 2016Hal-1
a
Yf,iTUKonite Akredihsi Nasional
LVLK.{l'r-lDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFTKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
g. Tm Audit
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/ : PT Albtsi Priangan Lestari
Hak Pengelolaan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman trlodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tengah:
Pedoman PenyusunamLaporan Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas KaYu
1). Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor VLK)
2) Dr. -Iien Lastini, S.Hut, MSi (Auditor VLK)
3) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)
Ir. Akhmad
: SK.230/Menhut-II l20ll: 20 April 2011
: + 64.690 Ha.
: Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
: Kayu Bulat.
Kantor Pusat :
Jl. Raya Batulawang Km 3 Desa Hegarsari, Kecamatan
Pataruman, Banjar Kabupaten Ciamis Jawa Barat'
Kantor Cabang :
Jln Sisingamangaraja No. 1 Desa Passo-Ambon, Maluku'
: 01.436.073.9-442.000.
Proses Perpanjangan
Proses Perpanjangan
: Denny Wijaya
: Sutar
Chrisdianto Rahardjo, ST
Iwan Irawan Yohan
Yana Karliyana
Tlto Sudiarto B
b
c
- Nomor
- Tanggal
- Luas Areal
- Lokasi
- Kelas Perusahaan
Alamat Kantor
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Pengurus
- Dewan Komisaris
- Komisaris
Direktur
- Dewan Komisaris
- Direktur Utama
- Direktur I
- Direktur II- Direktur III
d
e
f
I
Tanggal 1 Juni 2016Hal-2
ffi
Yf,ITUKomite Akreditasi Nasion al
L\i[-K{11-lDN
ASERT-324.Rev.3
I
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(3) Ringkasan Tahapan
- Perkenalan Tjm Auditor dan penyampaian rencana
pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Penjelasan mengenai rencana jadwal audit
lapangan dan metodologi yang digunakan dalam
Verifikasi Legalitas KaYu (VLK)
- Penunjukkan Manajemen Representatif dan
petugas perusahaan yang akan mendampingi
dalam audit dokumen dan laPangan- Penandatanganan berita acara Pertemuan
Pembukaan (OPning Meeting)
Tanggal2TNovember 2017,
Masohi
1 Peltemuan Pembukaan
- Penggalian data tentang persepsi maslarakat atas
keberadaan PT Albasi Priyangan Lestori.- lumlah peserta sebanyak 11 peserta.
- Tempat : penginaPan Masohi.- Output yang dihasilkan meliPuti :
- Notulensi Konsultasi Publik (data atau informasipresepsi masyarakat tentang IUPHHK-HA
PT Albasi PriYangan Lestari)'- Berita Acara Konsultasi Publik.
Tanggal27November 2017,
Masohi
Konsultasi Publik
- Verlfikasi dokumen legal (dokumen perizinan
pemenuhan kewajiban, PUHH, dokumen
lingkungan dan Perencanaan serta
ketenagakerjaan).
danTanggal2TNorcmber 2017,
Masohi
2
Audit Dokumen
- Melakukan obseruasi lapangan dan uji petik
implementasi RKL dan RPL, implementasi K3, dan
ketenagakerjaan.- Wawancara dengan karyawan Yang
bertanggungjawab pada tiap-tiap bidang- Melakukan klarifikasi temuan lapangan.
Tanggal 28November 2017,
Areal Kerja
3 Audit Lapangan
- Metengkapi data-data yang belum dipenuhi
auditee- Penyampaian hasil verifikasi (temuan lapangan)
terhadap prinsip-prinsip yang dinilai dalampelakanaan dan penerapan legalitas kayu
- Penandatanganan hasil temuan dan Berita Acara
Pertemuan Penutupan (Closing Meeting).
olehTanggal 28November 2017
KantorPT Albasi Priyangan
Lestari
4 Pertemuan Penutupan
- Hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa
PT Albasi Priangan Lestari telah "MEMENUHI"
standar veriftkasi legalibs kayu untuk seluruh norma
penilaian pada setiap verifier png dapat diverifikasi
dan dinptakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu'
- Atas dasar tersebut, maka LVIK PT. Ayamaru
Sedifi kasi menerbitkan Sertifi kat Legalitas Kayu
(S-1K) ff Abasi Priangan Lestari, dengan
SLK. 1 12IASERT/LVLK-01 1-IDN, masa berlaku
sertifikat selama 3 (tiga) bhun terhihrng sejak
tanggal keputusan penerbibn seftifikat yaitu pada
tanggal 5 Desember 20t7 sld 4 Desember2020'
Kantor PT. AyamaruSeftifikasi,
Bogor, 5 Desember2017
5 Pengambilan Keputusan
Tanggal 1 Juni 2016Hal-3
ffi,:ii.i.naiiin .' \,i;.,:-:1,'
ffi yf,Af{ ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume HasilVerifikasi Legalitas Kayu
Komile Akredihsi ltlasionalL\[_K.011-lDN
Pl. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksiutaH nnfaatanPema Hasil KayuIzinn Usahaumen keabsaha1.1.1. izin mampu njukkanPemegang
HIUPHdikelolakawasandalam hutan K).H tztndan lain berada yang(IUPH K) yangMemenuhi- Terdapat Dokumen legalterkait izin usaha : (a) Akte pendirian
dan Akte Perubahan terkhir Perusahaan, (b) NPWP, SIUP dan
TDP (sedang dalam proses perpanjangan yang dibuktikan dengan
adanya rekomendasi dari dinas Perindustrian dan Perdagangan
No. 510/1400/INDAG, tanggal 14 Nopember 2017).
- Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan izin
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, yaitu;
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.230/Menhut{I/2011, tanggal 20 April 2011 tentang Pemberian
Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
Kepada PT Albasi Priangan Lestari seluas + tr,690 Hektar di
Kabupaten Maluku Tengah'- Hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja dan Peta
Kawasan Hutan Provinsi Maluku menunjukkan bahwa seluruh
areal kerja PT Albasi Priyangan Lestari dinilai telah sesuai
peruntukkannya sebagai areal untuk pengembangan hutan
tanaman industri.
a. Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK
IUPHHK)
Memenuhi- PT Albasi Priangan Lestari telah memenuhi kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) melalui Bank
BCA Jakarta sebesar Rp.7 '277.625.000 yang dibayar secara
beftahap yakni :
- Tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000'000;- Tanggal 22 November 2011 sebesar Rp' 2.000'000'000;
- Tanggal 21 Desember 20i1 sebesar Rp. 3.277.625.000'
b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu. (IIUPHHK)
- Tidak diverifikasi, dalam areal kerja PT Albasi Priyangan Lestari
tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor
kehutanan.
c. Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan
IUPHHK filka ada)
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang
berwenang.
disahkan oleh Pejabat Yang
2.1.1. RKUpHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKf/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang.Memenuhi- Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Untuk Jangka Waktu 10
(sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 s.d. 2022 yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang A.n' l'lenteri Kehuta'nan,
Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan Alam, melalui Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/BUHA-212014, tanggal 18
Desember 2014, tentang Persetujuan RKUPHHK-HA untuk Jangka
Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013-2022, A'n' PT
Albasi Priangan Lestari di Provinsi Maluku Tengah dan dilengkapi
lampiran peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000'
a. Dokumen RKUPHHIV
RPKH, RKf/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,meliputi :
- DokumenRKUPHHTVRPKH &lampirannya yang
disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan dan
Tanggal 1 Juni 2016Hal- 4
# yf,rilKonite Akrcdibsi ilasional
LVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3
- Tersedia dokumen RKI-UPHHK-HATahun 20L7,yang disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor:
522.1U SW DISH UT-MAU98/20 1 7, ta n g ga I 1 5 Ag ustus 20 17 perihal
Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2017 An'
PT Albasi Priangan Lestari di Kabupaten Maluku Tengah dan
dilengkapi lampiran peta RKTPHHK-HTI (skala 1:50.000) yang
dibuat oleh tenaga teknis PHPL perencanaan hutan (GANIS PHPL
CANHLID atas nama Reinold Wattimena (No. Reg. 00240-
16/GnhuV W<120t6,2 Juli 2016).
dilaksanakln oleh
Ganis PHPLTlmberCruising dan/atauCanhut.
- Dokumen RKf/ RTT
yang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat
yang berwenang atauyang disahkan secara
self approval
- Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL
Canhut
- PT Albasi Priangan Lestari telah memiliki peta areal yang tidak
boleh ditebang, sebagai lampiran peta dokumen RKUPHHK-HA dan
lampiran peta dokumen RKT 2017. Pada peta tersebut telah
digambarkan secara jelas areal yang tidak boleh ditebang dengan
penandaan berupa arsiran dengan keterangan pada legenda
petanya. Jenis areal yang tidak boleh ditebang yang tertera pada
peta RKUPHHK-HA tersebut adalah : (a) Kawasan Pelestarian Satwa
Liar (KPSL), (b) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN),
(c) Sempadan sungai dan (d) Kawasan Buffezone Hutan Lindung'
Sedangkan Pada peta RKT 2017 telah tergambar juga areal-area'l
kawasan lindung, seperti; sempadan sungai, KPPN dan Buffezone
hutan lindung
- Terdapat identitas atau tanda batas pada areal yang tidak boleh
ditebang. Identitasffanda batas yang ditemukan di lapangan
antara lain berupa : papan nama lokasi kegiatan, pal batas dan
jalur rintis.
b. Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKI-/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di
lapangan
Memenuhi I- Tersedia Lampiran Peta Dokumen RKT 2017 yang telah disahkan
dan disetujuioleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Berdasarkan hasil verifikasi lapang menunjukkan adanya buki
implementasi penandaan pada arealyang boleh ditebang yakni
pada blok dan petak tebangan RKT 2017. Buhi
penandaan/identitas pada blo(petak tersebut berupa papan
nama, jalur rintis dan pal batas Blok RKT 2017 antara lain :
- Papan Nama Blok RKT 2017
- Pal Batas Blok RKT 2017, terbuat dari kayu bulat yang
dipipihkan ujung dicat merah sebagian dengan identitas Blok
berwama hitam
- Jalur Rintis Batas Blok.
- Pal Batas Petak Rfi 2017 terbuat dari kayu bulat yang
dipipihkan ujungnya dan dicat merah sebagian dengan identitas
petak berwarna hitam (Petak AC-37).
c. Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok
RKT/petak RTT yang
jelas di peta dan terbukidi lapangan
Tanggal 1 Juni 20'16Hal- 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Memenuhi-
ffi Ylfitt,Komite Akr edih si lVasioaal
LVIK{I'l.lDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
$ - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HA) Untuk Jangka
Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 s.d. 2022yang
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang A.n. Menteri
Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan Alam, melalui
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/BUHA-212014, tanggal
18 Desember 2014, tentang Persetujuan RKUPHHK-HA untuk
Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013-2022, A'n'
PT Albasi Priangan Lestari di Provinsi Maluku Tengah.
- Tersedia lampiran dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HA)
secara lengkap.
Memenuhirencana kerja sah sesuai
a. Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampimn-lampirannya
K2.2. Adanya nenoana keria yang sahperaturan yang berlaku2.2.1. Pemegang izin
- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lestari tidak
melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam untuk
pembangunan HTI, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (Not
Applicab/e).
b. Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.
Keabsahan perdaganga n atau pemindah tanganan kayu bulatP3.
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut darihutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
Tempat Penimbunan KaYu (TPK)
hutan (IPHH)/Pasar, memPunYai
dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /diPanen atauidentitas fisik dan dokumen yang sah
- Tidak diverifikasi, karena Pada saat audit dilaksanakan, PT Albasi
Priangan Lestari belum melakukan penebangan sehingga belum
tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP)' Namun , PT Albasi
Priangan Lestari telah memiliki Petugas Pembuat LHP (PLHP) dan
Operator SIPUHH-Ontine, yakni atas nama : Juan Carlos Kaihena
dengan Nomor Register : 00279-L61PKB-RD00V2015 (berlaku s'd
tanggal 25 OKober 2019), sebagai Petugas Pembuat LHP (PLHP)
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Albasi
Priangan Lestari Nomor: 03/SVDIR-APVI|2}L7 tanggal 1 Maret
2017.
Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabat yang
beruenang
kayu diangkut dilindungi dengan hutanhasilhsaratsu nyaketeranganuarkel !zlnarealSeluru3.1.2. h n9ya
- lldak diverifikasi, PT Albasi Priangan Lestari belum melakukan
penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga belum tersedia
dokumen pengangkutan kayu (Surat Keterangan Sahnya Hasil
H utan Kayu/SKSH H K) maupun dokumen persediaan kayu (Laporan
Mutasi Kayu/LMK).
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan lampirannyadari :
-TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan
dan/atau penampung kayu
terdaftar
Hal- 6Tanggal 1 Juni 2016
ffiymil
Konite Akredihsi NasionalL\,LK{11-lDtl
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
3.1.3. Pembultian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK.HA
- Tidak diverifikasi. karena PT Albasi Priangan Lestari belum
melakukan penebangan sehingq tidak bisa melakukan
pemeriksaan terhadap tanda-tanda pentaausahaan hasil hutan'
a. Tanda-tanda PUHH/
barcde pada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-
HA bisa dilacak balak
- Tldak diverifikasi, karena PT Albasi Prlangan Lestari belum
melakukan penebangan maupun penandaan identitas kayu
sehingga tidak bisa melakukan penelusuran asal usul kayu' PT
Albasi Priangan Lestari telah memiliki acuan dalam penatausahaan
hasil hutan kayu yaitu berupa Prosedur operasi standar Tata Usaha
Kayu sesuai Nomor Dokumen : O4/SOP/DIR-APW12077, tanggal
terbit 08 Mei 2017.
b. Identitas kayu diteraPkan
secara konsisten olehpemegang izin
rlua TPKkencatatanmembuktika kayuangkutanadanya!ztn1.4.3. mampuPemegang- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lesta
melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu
tidak memiliki arsip SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu'
ri belum
sehinggaArsip SKSKB dan dilamPiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan arsiP
FAKB dan lampirannya untukhutan tanaman
kewajiba pemeri itntah terka dengan kayun yan9melunasi2.K3 pungutantelahtztnn9Pemega
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi(DR)Hutan (PSDH).
dan atau Provisi Sumber DaYa
- Tidak diveriflkasi, karena PT Albasi Priangan Lestari belum
melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum
memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)'
a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran)DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan
- Tidak diverifikasi, karena-PT Albasi Priangan Lestari belum
melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum
memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau BuKi
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)'
b. BuKi Setor DR dan/atauPSDH
- Tidak diverifikasi. karena PT Albasi Priangan Lestari belum
melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum
memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau BuKi
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)'
c. Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiaPan lahan
untuk pembangunan
hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan
tanaman
dan perdagangan antar PulauK3.3. Pengangkutan
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KaYu
Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
auditee bahwa kayu hasil penebanga
- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lestari belum
melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari
areal izin, sehingga belum tersedia dokumen Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT) dan berdasarkan wawancara dengan
n akan dijual ke industri grouP
Dokumen PKAPT
Tanggal 1 Juni 2016Hal-7
# Yl(ltt,Konite Akedihsi Nasional
u/LK.01l-lDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yaitu PT Wainebe Wood Industuies yang berlokasi di Kabupaten
Maluku Tengah.
3.3.2. Pengangkutan kayu butatyang menggunakan kapal harus kapal yang
memiliki izin yang sah
berbendera Indonesia dan
- Tidak diverifikasi, karena PT
melakukan penebangan maupunAlbasi Priangan Lestari belum
pengangkutan kaYu keluar dari
areal izin, sehingga belum memiliki dokumen identitas kapal'
Dokumen yang
menunjukkan identitas kaPal
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lestari belum
melakukan penebangan dan belum memiliki dokumen angkutan
kayu, sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap
keberadaan Tanda V-Legal.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebanganP4.DokumenLin nDa (AMDAL)/mAnalisamemiliki sku-ngatelatzln h Mengena pakK4.1. Pemega ng
dan Upayan (uKL)lolaan LingkunganPengePemadan nntaua UpayaDPPL)/Lingkunga (Pengelolaandokumenlamn dan dksanakan yang persyaratkamela& kewajibaPL)(uPemantauan Lingkungan
lingkungan tsb
meliputi
DaAnalisaUUKL mePL mpakAM rliputitelahtzrn Dokumen DAL/ DPPL/memiliki14.L. PemegangLingkunganRencana Pemantauannn daKelolaRencana RKL),Lingkunga ((ANDAt),Lingkungan
aseluruh rea kerja nyarandisatelah sesualhkan ya berlakungperatun9ya(RPL)Memenuhi- PT Albasi Priangan Lestari telah memiliki dokumen lingkungan
(AMDAL) yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola
Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL). Dokumen tersebut seluruhnya telah mendapatkan
persetujuan BAPEDALDA Maluku, Nomor 382 Tahun 2009 tanggal
19 Nopember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di
Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku oleh
PT. Albasi Priangan Lestari.
Dokumen AMDAUDPPUUKL-UPURKL-RPL
kantindakkanuRPL penerapannaaksa RKLn dan menunjmem tiki yan9n1.2.4. lzln pelaIaporaPemegangsosialmanfaatnda menyediakanuntuk lingkunganmengatasi dampak
Memenuhi- PT Albasi Priangan Lestari telah menyusun laporan pelaksanaan
pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang
tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan semester I tahun 2017'
- Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
tersebut di buat pada setiap semester serta kegiatan pengelolaan
dan pemantauan yang dilakukan telah mengacu pada kegiatan
pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL
dan RPL. Kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang
dilakukan meliputi aspek fisik- kimia, biologi dan sosial budaya'
a. Dokumen RKL dan RPL
Memenuhi- Aktifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah
diimplementasikan adalah sebagai berikut :
- Pemeliharaan jalan utama (pengerasan, pembuatan saluran
kanan-kiri jalan dan penyiraman jika berdebu);
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan danpemantauan damPakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Tanggal 1 Juni 2016Hal-B
yfilluKonite Akreilitasi Nasiona I
LWK4ll.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Memeliharan kendaraan /peralabn bermotor sehing ga
menguEngi kadar emisi gas buang;
Pemiihan teknis penebangan;
Mengalokasikan kawasan lindung/kawasan yang tidak
terganggu untuk keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa
sefta tata air;
Membenfuk lembaga yang menangani masalah kebakaran
hubn dan memaSng tanda atau papan peringatan tentang
bahaya kebakaran hutan;Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak
merambah hutan;Melakukan pengelolaan terkait kesehatan karyawan, pendidikan,
keselamatan kerja, kesempatan kerja, peluang usaha dan
pengelolaan peningkatan perekonomian masyarakat;
Memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat sekitar
hutan;Bekerjasama dengan Muspika setempat.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3Memenuhi_ PT Albasi Priangan Lestari sudah memiliki prosedur yang berkaitan
dengan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Lampiran
2-6) yaitu ; SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No'
06/SOP/DIR- APWl2}t7, yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei
20t7 dan sudah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam
imptementasi prosedur K3 bernama Nasar Salasiwa berdasarkan
surat penugasan Direktur PT Albasi Priangan Lestari No'
04/sP/DI R-APLI ttt I 2017 tertanggal 28 Maret 2017.
a. Pedoman/Prosedur K3
MemenuhiTersedia peralatan K3 besefta sarana prasarana penunjang lainnya
seperti papan himbauan K3 yang tersedia cukup memadai dan
dalam kondisi berfungsi dengan baik.
b. Ketersediaan peralatan
K3
Memenuhi- PT Albasi Priyangan Lestari sudah mendokumentasikan catatan
kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan dalam
bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, serta melakukan analisa dan
upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan
tingkat kecelakaan kerja
c. Catatan kecelakaan kerja
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaMemenuhi- Perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karyawannya
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan DireKur PT
Albasi Priangan Lestari No. SE.02/IV/2017 tanggal 4 April2017,
dimana dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa
pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat
pekerja/serikat buruh sesuai perundangan yang berlaku'
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
Adanya Kesepakatan Kerja ( ) (PP)PerusahaanPeraturanatauKKBBersama5.2.2.MemenuhiPT Albasi Priangan Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
dalamtersebutPerusahaan prosesnPeratura7-201 1920periodeProvinsin Transmigrasidaoleh Dinas Kerjaisahkan Tenagad Kepala
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Tanggal 1 Juni 2016Hal- 9
ffi
YlfiTt, ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKom ite Akred ibsi N a sional
LVLK{11.IDN
Maluku, hal ini dibuKikan dengan tanda terima dokumen peraturan
perusahaan (PP) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku, tertanggal 20 Nopember 2017.
5.2.3. Perusahaan tidak anak di bawah umurMemenuhi- Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan
karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Surat
Penyataan Direktur PTAlbasi Priangan Lestari No. SP.02/III/2017
tertanggal 20 Maret 2017.
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
Bogor, Desember 2017
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad
Direktur
Tanggal 1 Juni 2016Hal- 10
ffi