Download - putusan ma land clearing
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N Nomor : 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A
Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana
Korupsi pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
Nama Lengkap : KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT Bin H.ABDUL
WAHAB NASUTION, SH
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun/ 25 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Karya Bakti RT.IV/II KM.6 Desa Tambun Raya
Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : PNS (pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah)
Pendidikan : S 2 (Tehnik)
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :
1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2013 No. Print-07/T/Ft.1/KPUAS/01/2014
sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 18 Februari 2014;
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya tanggal 13
Februari 2014 Nomor : 20-I/ Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R sejak tanggal
13 Februari 2014 s/d.14 Maret 2014;
4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya
tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 20-II/ Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL.R sejak
tanggal 15 Maret 2014 s/d.13 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 05 Mei 2014 Nomor : 16-PP I/
Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PR sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d.12 Juni 2014;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 16-PP II/
Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PR sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d.12 Juli 2014;
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :
ARIF M.SILALAHI,SH, Advokad & Penasehat Hukum pada kantor ARIF
M.SILALAHI,SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Manunggal I Nomor 129 Kuala
Kapuas, Propinsi Kalteng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08
Nopember 2013 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka
Raya dibawah nomor : 59/II/2014/SK/PN.PL.R tanggal 27 Februari 2014;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berturut-turut;
1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan
Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : B-02/Q.2.12/
Fs.2/01/2014 atas nama Terdakwa Kaidin Hakim Nasution,ST.,MT Bin
H.Abdul Wahab Nasution,SH;
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Februari
2014 Nomor:15/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya
tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL.R
mengenai hari sidang;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar dan membaca dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
tanggal 18 Juni 2014 NO. REG. PERK: PDS-02/Ft.1/KPUAS/02/2014. yang pada
pokoknya berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
secara bersama-sama, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo.Pasal 18
Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.,MT Bin H.ABDUL
WAHAB NASUTION,SH dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.,MT Bin H.ABDUL
WAHAB NASUTION,SH bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi “
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi .Menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatn atau kedudukan
Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.,MT Bin
H.ABDUL WAHAB NASUTION,SH dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan
masa penahanan rutan yang telah dijalani terdakwa, dan memerintahkan
agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa KAIDIN HAKIM
NASUTION,ST.,MT Bin H.ABDUL WAHAB NASUTION,SH sebesar Rp.
50.000.000,--(Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
nomor : 520/608/DISTANAK/VII/2011, tanggal 08 Agustus 2011 untuk
pekerjaan cetak sawah di Desa Pantik dengan biaya sebesar Rp.
747.200.000,- dan pelaksana CV. ANTANG SARANA JAYA.
2. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
nomor : 520/240/DISTANAK/IX/2012, tanggal 03 September 2012 untuk
pekerjaan cetak sawah di Desa Gadabung Kec. Pandih Batu dengan biaya
sebesar Rp. 739.656.000,- dan pelaksana CV. REZKY.
3. 1 (satu) buah asli dokumen Rencana Anggaran Biaya program peningkatan
ketahanan pangan kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan
palawija sub kegiatan cetak sawah lokasi Desa Gadabung Kec. Pandih Batu
TA. 2012 yang dibuat oleh CV. Citra Utama Counsulting Engineer.
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa/kontrak alat berat No : 038/BIG/
SEWA/2011, tanggal 19 September 2011 antara SUHARDI selaku pihak
pertama dengan IHER selaku pihak kedua perihal mengadakan sewa
menyewa alat berupa Exavator MERK HITACHI TYPE ZAXIS 210 MF dengan
harga sewa sebesar Rp. 80.000.000,- per 30 hari kerja atau 350 jam.
5. 9 (sembilan) lembar surat perjanjian kerja borongan Nomor : 007/PKB/GIJ/
PLASMA/V/2011, tanggal 21 November 2011 antara PT. GRAHA INTI JAYA
Divisi Plasma selaku pihak pertama dengan EDMOND. S selaku pihak kedua
perihal Perjanjian kerja Land Clearing/pembukaan lahan dengan luas sekitar
286 Ha yang berada di Saka Tamiang dan Penda Katapi.
6. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja No : BTE/HPIP/
SPK/004/XII/11, tanggal 14 Desember 2011, antara JOHNNY PONTO dan
SUJONO dari PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS selaku pihak
pertama dengan RAHMAD SUGIAN dari CV. BERKAT RACHMAN selaku
pihak kedua perihal Perjanjian kerja Land Clearing/pembukaan lahan di areal
perkebunan Bunga Tanjung Estate di Desa Lupak Dalam Kec. Kapuas Kuala
dan Selat Kab. Kapuas Prop. Kalteng seluas + 357 Ha.
7. 3 (tiga) lembar foto copy DPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011
program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk kegiatan
pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan belanja modal
pengadaan konstruksi dermaga/pelabuhan dalam rangka pembangunan
pelabuhan laut Batanjung Land clearing dan pengupasan dengan anggaran
sebesar Rp.3.500.000.000,-.
8. 4 (empat) lembar foto copy DPPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA.
2011 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk
kegiatan pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan Land clearing/
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
streiping lokasi Pelabuhan Laut Batanjung dengan anggaran sebesar
Rp.2.568.500.000,-.
9. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 551/235/PPK-
Hubkominfo.2011, tanggal 15 Agustus 2011 pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas dengan pelaksana PT. Purna Wira
Dharma.
10.1 (satu) buah buku Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi
Nomor : 05/PAN-PBJP-HUBKOMINFO/2011, tanggal 5 Juli 2011 pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
11.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke I pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
12.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke II pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
13.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke III pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
14.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke IV pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
15.1 (satu) buah buku foto copy Back Up data pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
16.1 (satu) buah buku Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
17.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/37A/Hubkominfo/2011, tanggal 12
Februari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
18.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/214/Hubkominfo/2011,
tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan penunjukan/pembentukan panitia/
pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan SKPD
Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
19.7 (tujuh) lembar asli tanpa cap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Dishubkominfo Kab. Kapuas Nomor : 551/ /PPK-Hubkominfo/2011,
tanggal 6 Juni 2011 tentang perubahan kedua penunjukan pejabat pelaksana
tekhnis kegiatan (PPTK) Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
20.3 (tiga) lembar Surat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dishubkominfo
Kab. Kapuas Nomor : 551/259/PPK-Hubkominfo.2011, tanggal 18 Agustus
2011 tentang penunjukan sebagai koordinator lapangan, pengawasan dan staf
administrasi pada pekerjaan Land Clearing pelabuhan Laut Batanjung
Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
21.1 (satu) buah buku Pre Construction Meeting (PCM) pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung.
22.1 (satu) buah buku foto copy Basic Price dan HSBGN Kab. Kapuas berlaku
dari tanggal 01 Juli s/d 30 September 2011.
23.1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (R.K.S) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
24.1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011.
25.1 (satu) buah buku gambar perencanaan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan
Laut Batanjung.
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
26.1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 551/04.1/IV/PPK-
Hubkominfo.2011 tanggal 4 April 2011 pekerjaan perencanaan teknis Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
27.1 (satu) buah buku Risalah Lelang Pelelangan Umum Jasa Konstruksi
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
28.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Purna Wira Dharma.
29.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Pista Karya Bersaudara.
30.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Berkat Mufakat Kalimantan
Lestari.
31.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Prima Inti Persada.
32.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen penawaran dan dokumen
Pascakualifikasi PT. Purna Wira Dharma.
33.1 (satu) buah buku Dokumen Isian Kualifikasi PT. Pista Karya Bersaudara.
34.1 (satu) buah buku Formulir Isian Kualifikasi Jasa Pemborongan PT. Berkat
Mufakat Kalimantan Lestari.
35.1 (satu) buah buku Dokumen Pascakualifikasi PT. Prima Inti Persada.
36.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran 20%
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai Rp.432.090.909,-.
37.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran termin
pertama pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung
Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai Rp.810.170.455,-
38.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran termin
kedua pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai Rp.810.170.455,-
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
39.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran uang
pemeliharaan (Retensi) pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung
Ds. Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai
Rp.122.500.000,-.
40.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran 100%
biaya perencanaan teknis Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds.
Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada CV. Protec Jasa Konsultant senilai
Rp.91.500.000,-.
41.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
pengawasan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada CV. Kota Waringin Mitratama Konsultan senilai
Rp.77.000.000,-.
42.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011,
tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2011.
43.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 472.a/P2HP/XII/
HUBKOMINFO/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011.
44.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/P2HP/XII/
Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
45.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 488.A/
P2HP/XII/Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
46.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 489/XII/
PB-Brg/ Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
47.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan TANGGAL 2 Desember 2011
dari PT. Purna Wira Dharma yang ditandatangani oleh ROY BUANA
PANGARIBUAN, ST, MT.
48.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1
Februari 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2011 berikut 2
(dua) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1
Februari 2011 yang berisi lampiran I tentang panitia pengadaan barang dan
jasa dilingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas dan lampiran II tentang kelompok kerja pengadaan barang dan jasa”
49.2 (dua) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :
800/09/II/PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011 tentang penunjukan/
pengangkatan penyimpanan dan pengurus barang daerah di lingkungan
pemerintah kabupaten Kapuas tahun anggaran 2011 berikut 3 (tida) lembar
lampiran keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 800/09/II/
PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011.
50.1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Teknis Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Bina Marga No. 015/T/Bt/1995 tentang Petunjuk Teknik
Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara
terdakwa An.TIURMA CLARA PANGARIBUAN;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,--(lima
ribu rupiah);
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari terdakwa yang dibacakan
dipersidangan tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis
Hakim memutuskan seadil-adilnya karena ada kebenaran Terdakwa tidak melakukan
perbuatan yang didakwakan ataupun yang dituduhkan,Terdakwa tidak melakukan
perbuatan melawan hukum,Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau tidak melakukan perbuatan untuk
memperkaya diri atau member keuntungan kepada orang lain atau korporasi, untuk
itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa dari
dakwaan/tuntutan yang ada;
Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama
Terdakwa tanggal 25 Juni 2014 .yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya
memutuskan :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kaidin Nasution,ST.,MT Bin H.Abdul Wahab
Nasution,SH tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan
melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Subsidiair;
2. Membebaskan Terdakwa(vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidak-
tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van
allerechtsvervolging);
3. Membebankan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat
serta martabatnya
Telah mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014
yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya serta memberikan
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
jawaban sepanjang pledooi dari Terdakwa yang mengatakan saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE menandatangani kontrak dengan memalsukan tandatangan Roy
Buana Pangaribuan,ST.,MM dimana Terdakwa mengetahuinya dan mendalilkan itu
bukan urusan Terdakwa karena sesuai info dari Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE
bahwa ia sudah dapat izin dari Roy Buana Pangaribuan,ST.,MM untuk itu Penuntut
Umum memberikan jawaban bahwa seharusnya boleh saja saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE membubuhkan tanda tangan pada semua dokumen untuk pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung tersebut namun harus ada Surat Kuasa
tertulis dari Roy Buana Pangaribuan,ST.,MM sehingga Surat Perjanjian Kontrak
tersebut ditandatangani saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE selaku Direktur
PT.Purna Wira Dharma bukan dengan cara memalsukan tandatangan Roy Buana
Pangaribuan,STR.,MM dan Terdakwa seharusnya memberi arahan apalagi uang
yang akan dicairkan adalah uang Negara dimana sebagai Penyelenggara Negara
Terdakwa berkewajiban untuk menyelamatkan keuangan Negara;
Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juni
2014 pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa
dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas tertanggal 10 Februari 2014
N0.REG.PERK : PDS-02/Ft.1/KPUAS/02/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:
P R I M A I R:
--------- Bahwa Ia terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H.
ABDUL WAHAB NASUTION, SH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo selaku Pengguna
Anggaran Nomor : 551/374/Hubkominfo/2011, tanggal 12 Pebruari 2011
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
bersama-sama dengan sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN, SE
Binti SAMPANG PANGARIBUAN selaku Direktur PT. PURNA WIRA
DHARMA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidak-
tidaknya dalam kurun waktu bulan Pebruari tahun 2011 sampai dengan bulan
Desember tahun 2011 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di
Pelabuhan Laut Batanjung Kabupaten Kapuas atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.518.411.230,25,- (satu
milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus sebelas ribu dua ratus
tiga puluh rupiah dua puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain
sebagai berikut :
- Bahwa ia terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H. ABDUL
WAHAB NASUTION, SH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tahun
2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
1) Spesifikasi Tehnis dan Harga.
2) Harga Perkiraan Sendiri.
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3) Rancangan Kontrak.
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
c. Menanda tangani kontrak.
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
Pengguna Anggaran.
g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran
dengan Berita Acara Penyerahan.
h. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan
Hambatan Pelaksanaan pekrjaan kepada Pengguna Anggaran setiap Triwulan.
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksaan pegadaan
barang/jasa.
j. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
barang/jasa.
k. Menetapkan tim pendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
Tugas dan tanggung jawab terdakwa tersebut mengacu pada uraian tugas
dan tanggung jawab yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
• Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07 01 18 01 5 2, Tahun
Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Kapuas terdapat kegiatan belanja modal berupa pengadaan
kontruksi dermaga/pelabuhan dalam rangka pembangunan pelabuhan laut
Batanjung berupa Land Clearing sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar
lima ratus juta rupiah) dari anggaran dalam DPPA - SKPD tersebut di bagi
menjadi empat sub kegiatan pekerjaan antara lain sebagai berikut :
a. Belanja langsung sebesar Rp. 761.500.000,-.
b. Belanja modal berupa paket pekerjaan Land Clearing / streiping lokasi
pelabuhan laut Batanjung sebesar Rp. 2.568.500.000,-.
c. Belanja modal berupa pekerjaan perencanaan kegiatan sebesar Rp.
92.500.000,-.
d. Belanja modal berupa pekerjaan pengawasan sebesar Rp. 77.500.000,-
- Bahwa untuk pelaksanaan belanja modal berupa paket pekerjaan Land
Clearing / Streiping Lokasi Pelabuhan Laut Batanjung terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Land Clearing / streiping
lokasi pelabuhan laut Batanjung sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun
2010 Lampiran III yang menyebutkan “PPK menyusun HPS yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan”.
- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 tersebut, panitia
lelang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas telah menetapkan CV. PROTEC JASA CONSULTANT pusat
Palangka Raya dengan Direktur sdr. H. SAMINO PUTRO, sesuai dengan
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berita Acara Penetapan Panitia Lelang Nomor : 28.3/P2BJ/III/
Hubkominfo/2011, tanggal 28 Maret 2011 dan Surat Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas Nomor : 551/01.1/PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 1
April 2011, untuk melaksanakan analisa perhitungan biaya Pekerjaan Land
Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dalam penyusunan RKS (Rencana Kerja Dan Syarat-syarat) serta
Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pekerjaan Land
Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung Kabupaten
Kapuas yang dilakukan oleh terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT
Bin H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH selaku PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) hanya mengacu pada dokumen hasil konsultan perencana CV.
PROTEC JASA CONSULTANT pusat Palangka Raya dan Dokumen Basic
Price Kabupaten Kapuas triwulan ke III periode juli s/d september 2011 dan
tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (7), (8) Perpres Nomor 54 tahun 2010 :
Ayat (7) Penyusunan HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat
yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang
dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan
informasi yang meliputi:
a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS);
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
c. daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;
d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs
tengah Bank Indonesia;
f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);
h. norma indeks; dan/atau
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya
overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiran Sendiri (HPS) khusus analisa
kegiatan pencapaian pekerjaan dengan menggunakan alat berat berupa
Exavator dalam satu hari kerja selama 5 (lima) jam dengan mencapai hasil
pekerjaan seluas 600 M2 dengan asumsi alat yang dipergunakan paling
kecil umur dua (2) tahun terhitung dari masa pekerjaan dimulai, terdakwa
KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H. ABDUL WAHAB NASUTION,
SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupa
Exavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta fakta
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanya
mengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultan
perencana ;
- Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaan
pembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.
3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M2 x 615.000 M2 =
2.180.790.000,- (Dua Milyar seratus Delapan Puluh JUta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT
Bin H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH selaku PPK memperoleh angka
tersebut dari penjumlahan biaya pekerja ditambah biaya alat bantu/material
ditambah lagi dengan biaya peralatan dibagi dengan asumsi luas yang bisa
ditangani per hari selama 5 jam seluas 600 M2 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Tengah hasil perhitungan analisa penggunaan alat berat
berupa Exavator dengan kapasitas 105 HP dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan Land Clearing secara mekanik menggunakan alat yang sesuai
dengan pelaksanaan di lokasi kegiatan adalah Exavator.
b. Waktu siklus untuk alat Exavator adalah = 0,80 menit.
c. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan spesifikasi umum tahun 2010
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan
Umum diperoleh kapasitas kerja Exavator dalam 1 hari (waktu kerja per hari
selama 5 jam) adalah Qt = 241,22 M3.
d. Apabila diasumsikan bahwa ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan
di lapangan sedalam 0,1 meter, maka luas pekerjaan yang didapat
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam 1 hari (waktu kerja per hari selama 5 jam) adalah = 2.412,2 M2
(Qt = 241,22 M3 : 0.1 meter).
- Bahwa berdasarkan perhitungan terdakwa untuk pekerjaan 5 jam per hari
seluas 600 M2 sedangkan berdasarkan perhitungan ahli untuk pekerjaan
selama 5 jam adalah seluas 2.412,2 M2 sehingga terdapat perbedaan
jumlah volume pekerjaan yang juga berpengaruh kepada biaya pekerjaan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi
pelabuhan laut Batanjung Kabupaten Kapuas melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
dilakukan melalui prosedur lelang dan perusahaan yang ditetapkan sebagai
pemenang lelang paket pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi
pelabuhan laut Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
adalah PT. PURNA WIRA DHARMA pusat Kuala Kapuas dengan Direktur
sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE dengan besaran
penawaran Rp. 2.450.000.000,-. (Dua milayar empat ratus lima puluh juta
rupiah) ; sesuai dengan Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 11/PAN-PBJP-
HUBKOMINFO/2011 tanggal 19 Juli 2011.
- Bahwa selanjutnya terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H.
ABDUL WAHAB NASUTION, SH bersama-sama dengan sdri. TIURMA
CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE selaku Direktur PT. PURNA WIRA
DHARMA Pusat Kuala Kapuas telah menandatangani kontrak Nomor :
551/235/PPK-Hubkominfo.2011, tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.
2.450.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan
item pekerjaan sebagai berikut :
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Pekerjaan pendahuluan dengan kuantitas 1, satuan ukuran LS, harga satuan
material Rp. 52.400.000, dengan total Rp. 52.400.000.
2. Pekerjaan patok batas beton bertulang dengan kuantitas 1, satuan ukuran
Paket, harga satuan material Rp. 8.944.119, dengan total Rp. 8.944.119.
3. Pekerjaan dermaga sementara dengan kuantitas 40, satuan M2, harga satuan
material Rp. 706.522,83, dengan total Rp. 28.260.913.
4. Pekerjaan Trestle sementara dengan kuantitas 76, satuan ukuran M2, harga
satuan material Rp. 637.159,01, dengan total Rp. 48.424.085.
5. Pembuatan papan nama lokasi dengan kuantitas 2, satuan LS, harga satuan
material Rp. 6.194.305, dengan total Rp. 12.388.610.
6. Pekerjaan Land Clearing dengan kuantitas 615.000, satuan M2, harga satuan
material Rp. 3.377,00, dengan total Rp. 2.076.855.000.
• Bahwa terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H. ABDUL
WAHAB NASUTION, SH selaku PPK pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah menyetujui proses
pencairan atas pekerjaan land clearing lokasi pelabuhan Batanjung
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 yang diajukan oleh sdri.
TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE selaku Direktur PT. PURNA
WIRA DHARMA sebanyak 4 (empat) termin/tahap langsung ke Rekening
PT. PURNA WIRA DHARMA dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
a. Tahap pertama tanggal 13 September 2011 SP2D Nomor: 059/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/ 2011 untuk pembayaran 20% Pekerjaan
Pembangunan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Desa
Batanjung Kec. Kapuas Kuala sebesar Rp. 490.000.000,00.
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Tahap kedua tanggal 11 Nopember 2011 SP2D Nomor: 071/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/2011 untuk pembayaran Termin Pertama Pekerjaan
Pembangunan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Desa
Batanjung Kec. Kapuas Kuala sebesar Rp. 918.750.000,00.
c. Tahap ketiga tanggal 21 Desember 2011 SP2D Nomor: 088/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/2011 untuk pembayaran Termin Kedua sebesar Rp.
918.750.000,00,-
d. Tahap keempat tanggal 21 Desember 2011 SP2D Nomor: 089/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/ 2011untuk pembayaran uang pemeliharaan (Retensi)
5% atas Pekerjaan Pembangunan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Desa Batanjung Kec. Kapuas Kuala sebesar Rp.
122.500.000,00.-
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pekerjaan Land Clearing Lokasi
Pelabuhan Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 adalah
sdr. SULAMNO Bin MARMIN sedangkan PT. PURNA WIRA DHARMA
selaku pemenang lelang hanya sebagai pelaksanaan administrasi untuk
pelaksanaan pelelangan dan pencairan dana, dan dari kegiatan tersebut
sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN, SE Binti SAMPANG
PANGARIBUAN selaku Direktur PT. PURNA WIRA DHARMA mendapat
keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT Bin H. ABDUL
WAHAB NASUTION, SH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
mengetahui apabila yang mengerjakan pekerjaan Land Clearing
(pembukaan lahan) di lokasi pelabuhan laut Batanjung adalah sdr.
SULAMNO Bin MARMIN dan terdakwa tidak ada melakukan teguran baik
21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lisan maupun tertulis terhadap terhadap PT. PURNA WIRA DHARMA
maupun sdr. SULAMNO Bin MARMIN, dimana berdasarkan Dokumen
Pengadaan pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 05 / PAN-PBJP-
HUBKOMINFO/2011 tanggal 5 Juli 2011 untuk pengadaan Pekerjaan
Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Terminal Pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf D. Dokumen
Penawaran Nomor 3 “Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tidak
ada” dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 “Penyedia Barang/Jasa dilarang
mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak,
dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian
pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis” dengan kata
lain bahwa pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) di lokasi
pelabuhan laut Batanjung tersebut harus dikerjakan oleh pihak PT. PURNA
WIRA DHARMA dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak lain.
• Bahwa sesuai volume perhitungan tenaga ahli teknis selisih pembayaran
kepada rekanan PT. PURNA WIRA DHARMA dengan sebagai berikut :
- Pembayaran kepada PT. Purna Wira Dharma :
615.000 m2 x Rp 3.377,00 per m2 = Rp 2.076.855.000,00
Jumlah Biaya dalam Kontrak :
Biaya Pekerja Rp 236.608,00
Biaya Bahan Rp 50.000,00
Biaya PeralatanRp 1.739.415,00
Jumlah Rp 2.026.023,00
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Volume menurut tenaga ahli teknis sebesar 2.412,2 m2 dibulatkan 2.412
m2.
Harga satuan per m2 menurut tenaga ahli teknis sebesar Rp. 839,97
dibulatkan Rp. 840,00,-
Pembayaran yang seharusnya
Rp. 840,00 x 615.000 m2 = Rp. 516.600.000,00.
Selisih pembayaran = Rp.1.560.255.000,00.
Dikurangi Pajak penghasilan yang
sudah dipungut : = Rp. 41.843.769,75.
Kerugian Keuangan Negara/
Daerah = Rp. 1.518.411.230,25.
• Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin
H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres
Nomor 54 tahun 2010; mengakibatkan adanya kemahalan harga sehingga
memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini pihak
rekanan yaitu sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE selaku
Direktur PT. PURNA WIRA DHARMA dalam pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
karena memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (8) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang
menyebutkan “Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk
Pekerjaan Kontruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).
23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT
Bin H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH bersama-sama dengan saksi
TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE Binti SAMPANG
PANGARIBUAN telah terjadi kerugian keuangan negara berdasarkan audit
perhitungan kerugian negara Nomor : SR-393/PW15/5/2013, tanggal 09
Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah, menyimpulkan jumlah Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan
pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) di lokasi pelabuhan laut
Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 melalui
Dishubkominfo Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp.1.518.411.230,25,-
(satu milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus sebelas ribu
dua ratus tiga puluh rupiah dua puluh lima sen) atau setidak-tidaknya
sekitar jumlah tersebut.
Bahwa Perbuatan Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin
H. ABDUL WAHAB NASUTION,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiair :
--------- Bahwa Ia terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H.
ABDUL WAHAB NASUTION, SH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo selaku Pengguna
Anggaran Nomor : 551/374/Hubkominfo/2011, tanggal 12 Pebruari 2011
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
bersama-sama dengan sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN, SE
Binti SAMPANG PANGARIBUAN selaku Direktur PT. PURNA WIRA
DHARMA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidak-
tidaknya dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Juli
tahun 2011 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Pelabuhan
Laut Batanjung Kabupaten Kapuas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, yang
menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara sebesar
Rp.1.518.411.230,25,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta empat
ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh rupiah dua puluh lima sen) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. perbuatan tersebut terdakwa lakukan
dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa ia terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H. ABDUL
WAHAB NASUTION, SH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tahun
2011 mempunyai tugas dan wewenang :
a. Menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1) Spesifikasi Tehnis dan Harga.
2) Harga Perkiraan Sendiri.
3) Rancangan Kontrak.
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
c. Menanda tangani kontrak.
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
Pengguna Anggaran.
g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran
dengan Berita Acara Penyerahan.
h. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan
Hambatan Pelaksanaan pekrjaan kepada Pengguna Anggaran setiap Triwulan.
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksaan pegadaan
barang/jasa.
j. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
barang/jasa.
k. Menetapkan tim pendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
Tugas dan wewenang terdakwa tersebut mengacu pada uraian tugas dan
tanggung jawab yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dan
Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07 01 18 01 5 2, Tahun
Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas terdapat kegiatan belanja modal berupa pengadaan
kontruksi dermaga/pelabuhan dalam rangka pembangunan pelabuhan laut
Batanjung berupa Land Clearing sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar
lima ratus juta rupiah) dari anggaran dalam DPPA - SKPD tersebut di bagi
menjadi empat sub kegiatan pekerjaan antara lain sebagai berikut :
a. Belanja langsung sebesar Rp. 761.500.000,-.
b. Belanja modal berupa paket pekerjaan Land Clearing / streiping lokasi
pelabuhan laut Batanjung sebesar Rp. 2.568.500.000,-.
c. Belanja modal berupa pekerjaan perencanaan kegiatan sebesar Rp.
92.500.000,-.
d. Belanja modal berupa pekerjaan pengawasan sebesar Rp. 77.500.000,-
- Bahwa untuk pelaksanaan belanja modal berupa paket pekerjaan Land
Clearing / Streiping Lokasi Pelabuhan Laut Batanjung terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Land Clearing / streiping
lokasi pelabuhan laut Batanjung sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun
2010 Lampiran III yang menyebutkan “PPK menyusun HPS yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan”.
- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 tersebut, panitia
27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lelang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas telah menetapkan CV. PROTEC JASA CONSULTANT pusat
Palangka Raya dengan Direktur sdr. H. SAMINO PUTRO, sesuai dengan
Berita Acara Penetapan Panitia Lelang Nomor : 28.3/P2BJ/III/
Hubkominfo/2011, tanggal 28 Maret 2011 dan Surat Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas Nomor : 551/01.1/PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 1
April 2011, untuk melaksanakan analisa perhitungan biaya Pekerjaan Land
Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dalam penyusunan RKS (Rencana Kerja Dan Syarat-syarat) serta
Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pekerjaan Land
Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung Kabupaten
Kapuas yang dilakukan oleh terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT
Bin H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH selaku PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) hanya mengacu pada dokumen hasil konsultan perencana CV.
PROTEC JASA CONSULTANT pusat Palangka Raya dan Dokumen Basic
Price Kabupaten Kapuas triwulan ke III periode juli s/d september 2011 dan
tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (7), (8) Perpres Nomor 54 tahun 2010 :
Ayat (7) Penyusunan HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat
yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang
dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan
informasi yang meliputi:
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS);
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
c. daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;
d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs
tengah Bank Indonesia;
f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);
h. norma indeks; dan/atau
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya
overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiran Sendiri (HPS) khusus analisa
kegiatan pencapaian pekerjaan dengan menggunakan alat berat berupa
Exavator dalam satu hari kerja selama 5 (lima) jam dengan mencapai hasil
pekerjaan seluas 600 M2 dengan asumsi alat yang dipergunakan paling
kecil umur dua (2) tahun terhitung dari masa pekerjaan dimulai, terdakwa
KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H. ABDUL WAHAB NASUTION,
29
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupa
Exavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta fakta
pekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanya
mengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultan
perencana ;
- Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaan
pembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.
3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M2 x 615.000 M2 =
2.180.790.000,- (Dua Milyar seratus Delapan Puluh JUta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT
Bin H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH selaku PPK memperoleh angka
tersebut dari penjumlahan biaya pekerja ditambah biaya alat bantu/material
ditambah lagi dengan biaya peralatan dibagi dengan asumsi luas yang bisa
ditangani per hari selama 5 jam seluas 600 M2 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Tengah hasil perhitungan analisa penggunaan alat berat
berupa Exavator dengan kapasitas 105 HP dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan Land Clearing secara mekanik menggunakan alat yang sesuai
dengan pelaksanaan di lokasi kegiatan adalah Exavator.
b. Waktu siklus untuk alat Exavator adalah = 0,80 menit.
c. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan spesifikasi umum tahun 2010
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan
Umum diperoleh kapasitas kerja Exavator dalam 1 hari (waktu kerja per hari
selama 5 jam) adalah Qt = 241,22 M3.
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. Apabila diasumsikan bahwa ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan
di lapangan sedalam 0,1 meter, maka luas pekerjaan yang didapat
dalam 1 hari (waktu kerja per hari selama 5 jam) adalah = 2.412,2 M2
(Qt = 241,22 M3 : 0.1 meter).
- Bahwa berdasarkan perhitungan terdakwa untuk pekerjaan 5 jam per hari
seluas 600 M2 sedangkan berdasarkan perhitungan ahli untuk pekerjaan
selama 5 jam adalah seluas 2.412,2 M2 sehingga terdapat perbedaan
jumlah volume pekerjaan yang juga berpengaruh kepada biaya pekerjaan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi
pelabuhan laut Batanjung Kabupaten Kapuas melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
dilakukan melalui prosedur lelang dan perusahaan yang ditetapkan sebagai
pemenang lelang paket pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi
pelabuhan laut Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
adalah PT. PURNA WIRA DHARMA pusat Kuala Kapuas dengan Direktur
sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE dengan besaran
penawaran Rp. 2.450.000.000,-. (Dua milayar empat ratus lima puluh juta
rupiah) ; sesuai dengan Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 11/PAN-PBJP-
HUBKOMINFO/2011 tanggal 19 Juli 2011.
- Bahwa selanjutnya terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H.
ABDUL WAHAB NASUTION, SH bersama-sama dengan sdri. TIURMA
CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE selaku Direktur PT. PURNA WIRA
DHARMA Pusat Kuala Kapuas telah menandatangani kontrak Nomor :
551/235/PPK-Hubkominfo.2011, tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.
31
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2.450.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan
item pekerjaan sebagai berikut :
1. Pekerjaan pendahuluan dengan kuantitas 1, satuan ukuran LS, harga satuan
material Rp. 52.400.000, dengan total Rp. 52.400.000.
2. Pekerjaan patok batas beton bertulang dengan kuantitas 1, satuan ukuran
Paket, harga satuan material Rp. 8.944.119, dengan total Rp. 8.944.119.
3. Pekerjaan dermaga sementara dengan kuantitas 40, satuan M2, harga satuan
material Rp. 706.522,83, dengan total Rp. 28.260.913.
4. Pekerjaan Trestle sementara dengan kuantitas 76, satuan ukuran M2, harga
satuan material Rp. 637.159,01, dengan total Rp. 48.424.085.
5. Pembuatan papan nama lokasi dengan kuantitas 2, satuan LS, harga satuan
material Rp. 6.194.305, dengan total Rp. 12.388.610.
6. Pekerjaan Land Clearing dengan kuantitas 615.000, satuan M2, harga satuan
material Rp. 3.377,00, dengan total Rp. 2.076.855.000.
• Bahwa terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H. ABDUL
WAHAB NASUTION, SH selaku PPK pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah menyetujui proses
pencairan atas pekerjaan land clearing lokasi pelabuhan Batanjung
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 yang diajukan oleh sdri.
TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE selaku Direktur PT. PURNA
WIRA DHARMA sebanyak 4 (empat) termin/tahap langsung ke Rekening
PT. PURNA WIRA DHARMA dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
a.Tahap pertama tanggal 13 September 2011 SP2D Nomor: 059/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/ 2011 untuk pembayaran 20% Pekerjaan
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pembangunan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Desa
Batanjung Kec. Kapuas Kuala sebesar Rp. 490.000.000,00.
b.Tahap kedua tanggal 11 Nopember 2011 SP2D Nomor: 071/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/2011 untuk pembayaran Termin Pertama Pekerjaan
Pembangunan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Desa
Batanjung Kec. Kapuas Kuala sebesar Rp. 918.750.000,00.
c.Tahap ketiga tanggal 21 Desember 2011 SP2D Nomor: 088/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/2011 untuk pembayaran Termin Kedua sebesar Rp.
918.750.000,00,-
d. Tahap keempat tanggal 21 Desember 2011 SP2D Nomor: 089/SP2D/
BLS/LS/DISHUB/ 2011untuk pembayaran uang pemeliharaan (Retensi)
5% atas Pekerjaan Pembangunan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Desa Batanjung Kec. Kapuas Kuala sebesar Rp.
122.500.000,00.-
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pekerjaan Land Clearing Lokasi
Pelabuhan Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 adalah
sdr. SULAMNO Bin MARMIN sedangkan PT. PURNA WIRA DHARMA
selaku pemenang lelang hanya sebagai pelaksanaan administrasi untuk
pelaksanaan pelelangan dan pencairan dana, dan dari kegiatan tersebut
sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN, SE Binti SAMPANG
PANGARIBUAN selaku Direktur PT. PURNA WIRA DHARMA mendapat
keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT Bin H. ABDUL
WAHAB NASUTION, SH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
mengetahui apabila yang mengerjakan pekerjaan Land Clearing
33
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(pembukaan lahan) di lokasi pelabuhan laut Batanjung adalah sdr.
SULAMNO Bin MARMIN dan terdakwa tidak ada melakukan teguran baik
lisan maupun tertulis terhadap terhadap PT. PURNA WIRA DHARMA
maupun sdr. SULAMNO Bin MARMIN, dimana berdasarkan Dokumen
Pengadaan pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 05 / PAN-PBJP-
HUBKOMINFO/2011 tanggal 5 Juli 2011 untuk pengadaan Pekerjaan
Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Terminal Pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf D. Dokumen
Penawaran Nomor 3 “Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tidak
ada” dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 “Penyedia Barang/Jasa dilarang
mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak,
dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian
pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis” dengan kata
lain bahwa pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) di lokasi
pelabuhan laut Batanjung tersebut harus dikerjakan oleh pihak PT. PURNA
WIRA DHARMA dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak lain.
- Bahwa sesuai volume perhitungan tenaga ahli teknis selisih pembayaran
kepada rekanan PT. PURNA WIRA DHARMA dengan sebagai berikut :
- Pembayaran kepada PT. Purna Wira Dharma :
615.000 m2 x Rp 3.377,00 per m2 = Rp 2.076.855.000,00
Jumlah Biaya dalam Kontrak :
Biaya Pekerja Rp 236.608,00
Biaya Bahan Rp 50.000,00
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Biaya PeralatanRp 1.739.415,00
Jumlah Rp 2.026.023,00
- Volume menurut tenaga ahli teknis sebesar 2.412,2 m2 dibulatkan 2.412
m2.
Harga satuan per m2 menurut tenaga ahli teknis sebesar Rp. 839,97
dibulatkan Rp. 840,00,-
Pembayaran yang seharusnya
Rp. 840,00 x 615.000 m2 = Rp. 516.600.000,00.
Selisih pembayaran = Rp.1.560.255.000,00.
Dikurangi Pajak penghasilan yang
sudah dipungut : = Rp. 41.843.769,75.
Kerugian Keuangan Negara/
Daerah = Rp. 1.518.411.230,25.
• Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin
H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres
Nomor 54 tahun 2010; mengakibatkan adanya kemahalan harga sehingga
menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini pihak
rekanan yaitu sdri. TIURMA CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE selaku
Direktur PT. PURNA WIRA DHARMA dalam pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
karena memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (8) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang
menyebutkan “Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk
Pekerjaan Kontruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).
35
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin
H. ABDUL WAHAB NASUTION, SH bersama-sama dengan sdri. TIURMA
CLARA JULIA PANGARIBUAN,SE Binti SAMPANG PANGARIBUAN telah
terjadi kerugian keuangan negara berdasarkan audit perhitungan kerugian
negara Nomor : SR-393/PW15/5/2013, tanggal 09 Oktober 2013 yang
diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah,
menyimpulkan jumlah Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan pekerjaan
Land Clearing (pembukaan lahan) di lokasi pelabuhan laut Batanjung
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 melalui Dishubkominfo
Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp.1.518.411.230,25,- (satu milyar
lima ratus delapan belas juta empat ratus sebelas ribu dua ratus tiga
puluh rupiah dua puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut.
Perbuatan terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT Bin H.
ABDUL WAHAB NASUTION, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal
55 Ayat (1) ke 1 KUHP.--
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum
Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dakwaan tersebut dan baik
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan
eksepsi / keberatan;
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi
yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam
Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. ALBERT KABAN,SST Bin L.KABAN yang telah memberikan keterangan
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kapuas sejak bulan Maret 1990;
• bahwa pada tahun 2011 pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Kapuas ada pekerjaan Land Clearing (Pembukaan
Lahan) yang Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2011 yang pelelangannya diserahkan kepada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas;
• bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut ditunjuk sebagai Anggota Panitia
Lelang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/214/Hubkominfo/2011
tanggal 28 Juni 2011 dengan susunan kepanitiaan adalah :
* Ketua merangkap Anggota : Drs.Abdul Halim
* Sekretaris : Linggarson,S.Sos,M.AP.
* Anggota : Albert Kaban,SST (saksi sendiri)
: Sunarto,SE
: Heni Mariati,ST
-- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 anggarannya bersumber dari APBD Kab.
Kapuas TA. 2011 dan besaran anggarannya sesuai DIPA saksi tidak
37
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengetahuinya, namun berdasarkan HPS yang kami umumkan sebesar Rp.
2.568.000.000,-.
-- bahwa HPS tersebut disusun Terdakwa selaku PPK nilai Rp.
2.568.000.000,-- (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah),
dengan rincian :
* Pekerjaan pendahuluan dengan nilai Rp. 53.250.000,-.
* Pekerjaan Patok batas beton bertulang Rp. 9.049.571,26,-.
* Pekerjaan dermaga sementara 5 x 8 meter sebesar Rp. 28.307.140,45,-
* Pekerjaan Trestle sementara 2 x 38 meter sebesar Rp. 49.551.427,50,-.
* Pembuatan dua buah papan lokasi sebesar Rp. 13.597.315,34,-.
* Pekerjaan land clearing seluas 615.000 M2 (61,5 Ha) sebesar Rp.
2.180.790.000,-.
Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.334.545.454,55,-
ditambah pajak (PPn 10 %) sebesar Rp. 233.454.545,45,-.
-- bahwa proses lelang tersebut menggunakan metode Pascakualifikasi
dengan sistem gugur dan metode pemasukan dokumen kualifikasi dan
penawaran dengan sistem satu sampul.
-- bahwa untuk proses pelelangan pekerjaan Land Clearing di lokasi
pelabuhan laut Batanjung melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 sudah dilaksanakan sesuai dengan
tahapan – tahapan yang diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010, yaitu
* Pengumuman pelelangan tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan 13 Juli
2011.
* Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dari tanggal 05 Juli 2011
sampai dengan tanggal 13 Juli 2011.
* Pemberian penjelasan pekerjaan tanggal 11 Juli 2011.
38
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
* Pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 12 Juli 2011 sampai
dengan 14 Juli 2011.
* Pembukaan dokumen penawaran tanggal 14 Juli 2011.
* Evaluasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi dari tanggal 15
Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011.
* Pengumuman pemenang tanggal 20 Juli 2011.
* Masa sanggah dari tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan 27 Juli 2011.
* Penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa tanggal 28 Juli
2011.
. -- bahwa terkait dengan gambar dan spesifikasi yang akan dilaksanakan untuk
pekerjaan tersebut apabila dikaitkan dengan rincian HPS saksi tidak tahu
apakah sudah sesuai dengan harga yang ada dipasaran atau harga yang
dikeluarkan oleh instansi yang dapat dipertanggung jawabkan, karena hal
tersebut merupakan kewenangan dari pada PPK dan panitia lelang hanya
meneruskan dan menyampaikan kepada peserta lelang;
-- bahwa untuk perusahaan yang mendaftar pelelangan dan pengambilan
dokumen lelang ada sebanyak tujuh perusahaan dan yang mengikuti kegiatan
penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 2011alah :
1. PT. PRIMA INTI PERSADA pusat Kuala Kapuas.
2. PT. PURNA WIRA DHARMA pusat Kuala Kapuas.
3. PT. BERKAT MUPAKAT KALIMANTAN LESTARI Pusat Kuala Kapuas.
-- bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak lima
perusahaan yaitu :
1. PT. PISTA KARYA BERSAUDARA pusat Palangka Raya mendaftar tanggal
14 Juli 2011.
39
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. PT. PURNA WIRA DHARMA pusat Kuala Kapuas pendaftaran tanggal 14 Juli
2011.
3. PT. BERKAT MUPAKAT KALIMANTAN LESTARI Pusat Kuala Kapuas
pendaftaran tanggal 14 Juli 2011.
4. PT. PRIMA INTI PERSADA pusat Kuala Kapuas mendaftar tanggal 14 Juli
2011.
5. PT. LAHANG BANGUN PERSADA pusat Kasongan mendaftar tanggal 14 Juli
2011.
-- Bahwa dari hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh panitia lelang
yang lulus tahapan evaluasi penawaran yaitu PT. PURNA WIRA DHARMA
pusat Kuala Kapuas dengan Direktur Utama Roy Buana Pangaribuan,ST,MM
sedangkan Direkturnya adalah Terdakwa Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE dengan penawaran Rp. 2.450.000.000,--(Dua milyar empat
ratus lima puluh ribu rupiah) dan disampaikan kepada PPK yaitu terdakwa;
-- bahwa setahu saksi yang menyusun HPS adalah PPK yang mengacu kepadaa
pada harga Basic Prace di tempat pengadaan, mengacu pada juknis serta
mengacu pada harga dipasaran setempat;
-- bahwa sewaktu pelelangan ada sanggahan dari dua perusahaan peserta tapi
sudah dijawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
mengatakan tidak keberatan;
2. SUNARTO,SE Bin KROMO DIRYO, yang telah memberikan keterangan
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kapuas sebagai Staf Pelaksana pada Bidang Bina
Marga;
-- bahwa setahu saksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas mendapat pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas untuk Tahun Anggaran 2011 dan saksi
ditunjuk sebagai Anggota Panitia Lelang berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor :
551/214/Hubkominfo/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan juga selaku
Koordinator Lapangan berdasarkan penetapan pejabat pembuat
komitmen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas
Nomor : 551 / 259 / PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan
saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dengan kualifikasi L2 yang
saksi peroleh pada pelatihan di Banjarmasin;
-- Bahwa Panitia lelang dalam pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut
Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 adalah:
* Drs. ABDUL HALIM........... Ketua
* LINGGARSON.................. Sekretaris
* ALBERT KABAN, S.St ........Anggota
* HENI MARIYATI, ST........... Anggota
* SUNARTO, SE .................. Anggota
-- Bahwa tugas dan tanggung jawab anggota panitia lelang adalah :
1. Mengumumkan pelelangan.
2. Menerima pendaftaran peserta lelang.
3. Memberikan penjelasan pekerjaan.
41
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Menerima pemasukan penawaran dari rekanan yang mendaftar.
5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen
penawaran.
6. Melakukan pembuktian kualifikasi.
7. Menyusun urutan pemenang berdasarkan hasil dari pada evaluasi.
8. Menetapkan pemenang lelang.
9. Mengumumkan pemenang lelang.
10. Menunggu masa sanggah.
11. Menjawab sanggahan apabila ada yang menyanggah.
12. Mengusulkan penunjukan pemenang dan melaporkan hasil pelelangan
kepada PPK
-- bahwa setahu yang terlibat pada pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 adalah :
* Drs. AHMAD SOFIAN selaku Pengguna Anggaran
* KHAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT selaku PPK
* SUDIRMAN selaku PPTK
* SUNARTO, SE selaku Koordinator Lapangan
* CV. Kotawaringin Mitra Tama Consultan selaku konsultan pengawas
* NGADIMIN, ST selaku pengawas lapangan
* RARIO selaku pengawas lapangan
* AHMAD FAUZI, A,Md selaku pengawas lapangan.
-- Bahwa untuk besaran pagu anggaran pekerjaan Land Clearing lokasi
pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 adalah
42
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Rp.2.568.000.000,-- dana anggaran tersebut berasal dari APBD Kab.
Kapuas tahun 2011;
-- bahwa setahu saksi yang menyusun HPS adalah PPK yaitu Terdakwa
dan rincian dari HPS tersebut yaitu :
* Pekerjaan pendahuluan Rp.53.250.000,-
* Pekerjaan patok batas beton bertulang Rp.9.049.571,26,-
* Pekerjaan dermaga sementara 5 x 8 M Rp.28.307.140,45,-
* Pekerjaan trestle sementara 2 x 38 M Rp.49.551.427,50,-
* Pembuatan 2 bh papan nama lokasi Rp.13.597.315,34,-
* Pekerjaan land clearing Rp.2.180.790.000,-
* Ditambah PPN (10%) Rp.233.454.545,45,-. ----
-- bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang mendaftar atas
pekerjaan tersebut da 7 (tujuh) perusahaan dan yang memasukkan
penawaran ada 5 (lima) perusahaan yaitu :
1. PT. Pista Karya Bersaudara dengan harga penawaran sebesar
Rp.2.440.500.000,-.
2. PT. Purna Wira Dharma dengan harga penawaran sebesar
Rp.2.450.000.000,-.
3. PT. Berkat Mufakat Kalimantan Lestari dengan harga penawaran
sebesar Rp.2.500.000.000,-.
4. PT. Prima Inti Persada dengan harga penawaran sebesar
Rp.1.980.000.000,-.
5. PT. Lahang Bangun Persada dokumen penawaran tidak sesuai
dengan isi perusahaan yang mendaftar;
43
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Purna Wira
Dharma dengan penawaran sebesar Rp.2.450.000.000,- Dan untuk
Direktur PT. Purna Wira Dharma adalah Sdr. ROY BUANA
PANGARIBUAN, ST, MM sedangkan yang saksi kenal dari pihak
perusahaan tersebut adalah Sdri. CLARA, karena dia yang
melakukan pendaftaran pada proses pelelangan tersebut;
-- bahwa selaku koordinator lapangan setahu saksi PT. Purna Wira
Dharma melaksanakan pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut
Batanjung Kab. Kapuas dasarnya adanya Surat Perjanjian Kerjasama
/ Kontrak nomor : 551/235/PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 15 Agustus
2011, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalender;
-- Bahwa setahu saksi pihak rekanan pelaksana yang melakukan
pekerjaan di lapangan adalah Sdr. SAMSURI dan HERMAN dan alat
yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah:
* Exapator sebanyak 2 unit,
* Chain saw sebanyak 4 unit
* alat bantu lain yaitu sabit, parang, alat tukang.
Karyawan dari perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut
adalah :
* Operator 2 orang.
* Pembantu operator 2 orang.
* Operator chain saw 4 orang.
* Tukang masak 1 orang.
* Suplay minyak 2 orang.
44
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-- bahwa setahu saksi Sdr. SAMSURI dan HERMAN tidak masuk dalam
daftar personil inti PT. Purna Wira Dharma yang melaksanakan pekerjaan
di lapangan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena terhadap personil
inti yang diusulkan dalam penawaran tidak ada dilapangan;
-- Bahwa sepengetahuan saksi dengan 2 alat exapator tersebut, rekanan
secara efektif pada cuaca normal adalah bekerja masing – masing 1
exapator yang baru mampu bekerja 8 – 9 jam, sedangkan 1 exapator
yang lama mampu bekerja 7 – 8 jam. Itupun apabila kondisi alat exapator
yang digunakan tersebut dalam keadaan normal dan cuaca tidak hujan,
untuk luasan yang dihasilkan oleh 2 alat exapator yang bekerja dalam
sehari saksi tidak tahu karena tidak melakukan pengecekan hasil
pekerjaan untuk setiap hari yang dihasilkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
mengatakak keberatan;
3. Drs. ABDUL HALIM, MM Bin MUGENI, yang telah memberikan keterangan
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas sejak 27 Juli 2012 sampai sekarang;
-- bahwa setahu saksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas mendapat pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas untuk Tahun Anggaran 2011 dan saksi
ditunjuk sebagai Ketua Panitia Lelang berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor :
551/214/Hubkominfo/2011 tanggal 28 Juni 2011 ;
45
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-- Bahwa Panitia lelang dalam pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut
Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 adalah:
* Drs. ABDUL HALIM........... Ketua (saksi sendiri)
* LINGGARSON.................. Sekretaris
* ALBERT KABAN, S.St ........Anggota
* HENI MARIYATI, ST........... Anggota
* SUNARTO, SE .................. Anggota
-- Bahwa tugas dan tanggung jawab anggota panitia lelang adalah :
1. Menyusun Jadwal Pelelangan dan Mengumumkan pelelangan.
2. Menerima pendaftaran peserta lelang.
3. Memberikan penjelasan pekerjaan.
4. Menerima pemasukan penawaran dari rekanan yang mendaftar.
5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen
penawaran.
6. Melakukan pembuktian kualifikasi.
7. Menyusun urutan pemenang berdasarkan hasil dari pada evaluasi.
8. Menetapkan pemenang lelang.
9. Mengumumkan pemenang lelang.
10. Menunggu masa sanggah.
11. Menjawab sanggahan apabila ada yang menyanggah.
12. Mengusulkan penunjukan pemenang dan melaporkan hasil pelelangan
kepada PPK
-- Bahwa untuk besaran pagu anggaran pekerjaan Land Clearing lokasi
pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 adalah
46
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Rp.2.568.000.000,-- dana anggaran tersebut berasal dari APBD Kab.
Kapuas tahun 2011;
-- bahwa setahu saksi yang menyusun HPS adalah PPK yaitu Terdakwa
dan rincian dari HPS tersebut yaitu :
* Pekerjaan pendahuluan Rp.53.250.000,-
* Pekerjaan patok batas beton bertulang Rp.9.049.571,26,-
* Pekerjaan dermaga sementara 5 x 8 M Rp.28.307.140,45,-
* Pekerjaan trestle sementara 2 x 38 M Rp.49.551.427,50,-
* Pembuatan 2 bh papan nama lokasi Rp.13.597.315,34,-
* Pekerjaan land clearing Rp.2.180.790.000,-
* Ditambah PPN (10%) Rp.233.454.545,45,-. ----
-- bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang mendaftar atas
pekerjaan tersebut da 7 (tujuh) perusahaan dan yang memasukkan
penawaran ada 5 (lima) perusahaan yaitu :
1. PT. Pista Karya Bersaudara dengan harga penawaran sebesar
Rp.2.440.500.000,-.
2. PT. Purna Wira Dharma dengan harga penawaran sebesar
Rp.2.450.000.000,-.
3. PT. Berkat Mufakat Kalimantan Lestari dengan harga penawaran
sebesar Rp.2.500.000.000,-.
4. PT. Prima Inti Persada dengan harga penawaran sebesar
Rp.1.980.000.000,-.
5. PT. Lahang Bangun Persada dokumen penawaran tidak sesuai
dengan isi perusahaan yang mendaftar;
47
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Purna Wira
Dharma dengan penawaran sebesar Rp.2.450.000.000,- Dan untuk
Direktur Utama PT. Purna Wira Dharma adalah Sdr. ROY BUANA
PANGARIBUAN, ST, MM dan selaku Direkturnya adalah Terdakwa
Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE;
-- bahwa terhadap pelelangan pekerjaan Land Clearing lokasi
pelabuhan laut Batanjung tersebut ada sanggahan dari PT.Djimat
Sakti dengan alasan dokumen pelelangan yang ditolak karena tidak
mengambil RKS dan sanggahan dari PT.Pista Karya Bersaudara
dengan alasan kegiatan pembuktian kualifikasi tidak dijadwalkan
dan dilaksanakan oleh panitia lelang dan kedua sanggahaan tersebut
telah dijawaab oleh Panitia lelang secara tertulis dan tidak ada
sanggahan banding;
-- bahwa sepengetahuan saksi setelah ditetapkan pemenang lelang
yaitu PT.Purna Wira Dharma maka Terdakwa selaku PPK
menandatangani Kontrak bersama-sama dengan Direktur Utama
PT.Purna Wira Dharma;
-- bahwa dengan telah ditetapkannya PT.Purna Wira Dharma sebagai
pemenang lelang seharusnya yang mengerjakan
pekerjaan Land Clearing tersebut adalah perusahaan pemenang
lelang tersebut yaitu PT.Purna Wira Dharma
-- saksi hanya kenal dengan Direktur perusahaan yaitu Terdakwa
sedangkan dengan Direktur Utamanya Roy Buana saksi tidak kenal
karena yang selalu hadir saat proses lelang adalah Terdakwa:
48
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
mengatakak keberatan;
4. LINGGARSON,S.SOS, M.Ap Bin DAVID TARUNG, yang telah
memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas
sebagai Kasubbag Tata Usaha ;
• bahwa setahu saksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas mendapat pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas untuk Tahun Anggaran 2011 dan saksi
ditunjuk sebagai Anggota Panitia Lelang berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor :
551/214/Hubkominfo/2011 tanggal 28 Juni 2011 ;
• Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemeritah
namun pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa sebanyak dua
kali;
• Bahwa panitia lelang dalam pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 tersebut adalah :
• Drs. ABDUL HALIM..................................Ketua;
• LINGGARSON, S.Sos, M.Ap ..................Sekretaris (saksi sendiri)
• ALBERT KABAN, S.St , HENI MARIYATI, ST(saksi) dan SUNARTO,
SE....selaku Anggota;
• Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bersama panitia lelang yang
lainnya adalah :
a. Mengumumkan pelelangan.
49
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Menerima pendaftaran peserta lelang.
c. Memberikan penjelasan pekerjaan.
d. Menerima pemasukan penawaran dari rekanan yang mendaftar.
e. Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran.
f. Melakukan pembuktian kualifikasi.
g. Menyusun urutan pemenang berdasarkan hasil dari pada evaluasi.
h. Menetapkan pemenang lelang.
i. Mengumumkan pemenang lelang.
j. Menunggu masa sanggah.
k. Menjawab sanggahan apabila ada yang menyanggah.
i. Mengusulkan penunjukan pemenang dan melaporkan hasil pelelangan kepada
PPK;
-- bahwa pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas
melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011
tersebut dengan menggunakan metode Pasca kualifikasi sistem gugur;
-- Bahwa setahu saksi untuk besaran pagu anggaran pekerjaan Land Clearing
lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas adalah Rp.2.568.000.000,-,
dimana dana anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Kapuas tahun 2011
sedangkan HPS sebesar Rp.2.568.000.000,-, terdiri dari :
• Total nilai pekerjaan Rp.2.334.545.454,55,-
a. Pekerjaan pendahuluan Rp.53.250.000,-
b. Pekerjaan patok batas beton bertulang Rp.9.049.571,26,-
c. Pekerjaan dermaga sementara 5 x 8 M Rp.28.307.140,45.-
d. Pekerjaan trestle sementara 2 x 38 M Rp.49.551.427,50,-
e. Pembuatan 2 bh papan nama lokasi Rp.13.597.315,34,-
f. Pekerjaan land clearing Rp.2.180.790.000,-
50
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ditambah PPN (10%) Rp.233.454.545,45,-.
-- bahwa atas pekerjaan Land Clearing tersebut perusahaan yang melakukan
pendaftaran ada 7(tujuh) perusahaan sedangkan yang memasukkan penawaran
ada empat perusahaan dan yang ditetapkan sebagai Pemenang adalah
PT.Purna Wira Dharma dengan Direktur Utamanya Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MM dengan penawaran Rp. 2.450.000.000,--(Dua milyar empat
ratus lima puluh juta rupiah) ;
-- bahwa untuk proses pelelangan kegiatan pekerjaan Land Clearing di Pelabuhan
Laut Betanjung Panitia Lelang telah melakukan pengumuman di Media papan
pengumuman di anor PU, Media oran Tempo dan Kalteng Post tanggal 05 Juli
2011;
-- bahwa dengan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang maka perusahaan
pemenang PT.Purna Wira Dharma wajib melaksanakan pekerjaan tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan;
5. HENI MARIATI,ST Binti ELLYGUAN, yang telah memberikan keterangan pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kapuas sebagai Staf Pelaksana pada Bidang Cipta Karya ;
• bahwa setahu saksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas mendapat pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas untuk Tahun Anggaran 2011 dan saksi
ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas
Nomor : 551/214/Hubkominfo/2011 tanggal 28 Juni 2011 ;
51
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa untuk proses pelelangan kegiatan pekerjaan Land Clearing di
Pelabuhan Laut Betanjung Panitia Lelang telah melakukan pengumuman
di Media papan pengumuman di anor PU, Media oran Tempo dan
Kalteng Post tanggal 05 Juli 2011;
• Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemeritah (L.4);
• Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bersama panitia lelang yang
lainnya adalah :
a. Mengumumkan pelelangan.
b. Menerima pendaftaran peserta lelang.
c. Memberikan penjelasan pekerjaan.
d. Menerima pemasukan penawaran dari rekanan yang mendaftar.
e. Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen
penawaran.
f. Melakukan pembuktian kualifikasi.
g. Menyusun urutan pemenang berdasarkan hasil dari pada evaluasi.
h. Menetapkan pemenang lelang.
i. Mengumumkan pemenang lelang.
j. Menunggu masa sanggah.
k. Menjawab sanggahan apabila ada yang menyanggah.
l. Mengusulkan penunjukan pemenang dan melaporkan hasil pelelangan
kepada PPK;
-- bahwa pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab.
Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
Kapuas TA. 2011 tersebut dengan menggunakan metode Pasca
kualifikasi sistem gugur;
52
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-- Bahwa setahu saksi untuk besaran pagu anggaran pekerjaan Land Clearing
lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas adalah Rp.2.568.000.000,-,
dimana dana anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Kapuas tahun
2011 sedangkan HPS sebesar Rp.2.568.000.000,-, terdiri dari :
Total nilai pekerjaan Rp.2.334.545.454,55,-
a. Pekerjaan pendahuluan Rp.53.250.000,-
b. Pekerjaan patok batas beton bertulang Rp.9.049.571,26,-
c. Pekerjaan dermaga sementara 5 x 8 M Rp.28.307.140,45.-
d. Pekerjaan trestle sementara 2 x 38 M Rp.49.551.427,50,-
e. Pembuatan 2 bh papan nama lokasi Rp.13.597.315,34,-
f. Pekerjaan land clearing Rp.2.180.790.000,-
Ditambah PPN (10%) Rp.233.454.545,45,-.
-- bahwa atas pekerjaan Land Clearing tersebut perusahaan yang melakukan
pendaftaran ada 7(tujuh) perusahaan sedangkan yang memasukkan
penawaran ada empat perusahaan dan yang ditetapkan sebagai
Pemenang adalah PT.Purna Wira Dharma dengan Direktur Utamanya
Roy Buana Pangaribuan,ST.,MM dengan penawaran Rp.
2.450.000.000,-- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
-- bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa selaku Direktur Perusahaan
dan tidak kenal dengan yang namanya Roy Buana Pangaribuan selaku
Direktur Utamanya karena yang hadir sewaktu Proses pelelangan adalah
Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan;
6. KARUNIA BHAKTI Bin HERWIN SALON, yang telah memberikan keterangan
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
53
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas sebagai Staf Pelaksana Bagian Keuangan
dengan jabatan Bendahara Pengeluaran;
• bahwa selaku Bendahara Pengeluaran tugas dan tanggungjawab saksi
adalah menerima, memproses dan mengeluarkan uang rutin sesuai
peraturan yang berlaku ;
• bahwa setahu saksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas mendapat pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas untuk Tahun Anggaran 2011 dan tugas saksi
adalah melakukan proses pencairan dana atas kegiatan tersebut;
• Bahwa setahu saksi kegiatan pekerjaan land clearing lokasi pelabuhan
Batanjung Kab. Kapuas sumber dananya berasal dari APBD Kab. Kapuas
TA. 2011 dengan nilai pagu sebesar RP.2.568.500.000,-.
• Bahwa setahu saksi kegiatan pekerjaan land clearing lokasi pelabuhan
Batanjung Kab. Kapuas tersebut yang melaksanakan pekerjaannya
adalah PT. Purna Wira Dharma Kuala Kapuas dengan Direktur ROY
BUANA PANGARIBUAN, ST, MT dengan nilai kontrak Rp.2.450.000.000,-
sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 551/235/
PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 15 Agustus 2011.
• Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaraan dalam hal pencairan dana
pekerjaan Land Clearing pernah membuat Surat Perintah Pembayaran
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kuasa
Bendahara Umum Daerah yang kemudian permohonan yang telah
dilengkapi dengan SPD, SPP dan SPM tersebut diteruskan oleh rekanan
kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
54
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas pernah melakukan proses
pembayaran / pencairan atas pekerjaan land clearing lokasi pelabuhan
Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011. Sebanyak 4 (empat) kali pembayaran
yaitu :
1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % Rp.490.000.000,-, sebelum
dipotong pajak penghasilan dan PPN berdasarkan SPP tanggal 12
September 2011 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara
Pengeluaran bersama-sama dengan Sudirman selaku PPK yang
langsung dikirim ke Rekening Rekanan atas nama Roy
Pangaribuan,ST;
2. Termyn I sebesar Rp. 918.750.000,--dengan SPP tanggal 9
Nopember 2011, yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara
Pengeluaran bersama-sama dengan Sudirman selaku PPK yang
langsung dikirim ke Rekening Rekanan atas nama Roy
Pangaribuan,ST;
3. Termyn II sebesar Rp. 918.750.000,-- dengan SPP tanggal 19
Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara
Pengeluaran bersama-sama dengan Sudirman selaku PPK yang
langsung dikirim ke Rekening Rekanan atas nama Roy
Pangaribuan,ST;
4. Pembayaraan Pemeliharaan 5% Rp. 122.500.000,-- dengan SPP
tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi selaku
Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Sudirman selaku
PPK yang langsung dikirim ke Rekening Rekanan atas nama
Roy Pangaribuan,ST;
55
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa setahu saksi pihak dari PT. Purna Wira Dharma yang melakukan
pengurusan pengajuan pencairan dana adalah saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE namun berdasarkan kwitansi yang ada bahwa yang
menandatangani adalah Sdr. ROY BUANA PANGARIBUAN selaku
Direktur Utama PT. Purna Wira Dharma dan sekaligus yang
menandatangani Kontrak;
• Bahwa saksi kenal dengan saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE dan
menegetahuinya pada saat pengajuan pencairan dana tersebut, namun
untuk ROY BUANA PANGARIBUAN saksi tidak kenal dan tidak pernah
berhadapan langsung dan setahu saksi bahwa mereka berdua adalah
kakak beradik;
• Bahwa sepengetahuan saksi dana pemeliharaan sebesar 5% telah
dicairkan pada tanggal 19 Desember 2011 dimana hal ini dapat
dibenarkan karena masa pemeliharaan berakhir pada tanggal 10 Juni
2012, hal tersebut karena akhir tahun 2011 yaitu tanggal 31 Desember
2011 buku kas umum harus sudah ditutup, maka terhadap seluruh
beban yang ada harus segera dibayarkan dan dalam pengajuan
pencairan 5% untuk kegiatan tersebut dapat dicairkan dengan cara
dengan adanya jaminan pemeliharaan pekerjaan senilai
Rp.122.500.000,-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan;
7. SINARTO Bin DEHEN, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
56
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa saksi adalah Direktur CV. ASIMA BHAKTI LESTARI pusat Kuala
Kapuas yang bergerak dalam bidang sipil dan arsitektur;
• bahwa saksi mengetahui kalau ada pelelangan atas pekerjaan Land
Clearing di Pelabuhan Laut Batanjung melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
dan proses pelelangannya dilaksanakan pada Dinaas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kuala Kapuas dari saksi Clara dan ikut mendaftarkan
perusahaan saksi;
• bahwa saksi adalah ponakan dari Ny. Bawin Lamiang selaku PT.Prima Inti
Persada dimana saksi sebagai staf pada PT. PRIMA INTI PERSADA
tersebut;
• bahwa saksi mengikuti pelelangan atas pekerjaan Land Clearing
(pembukaan lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung tersebut karena
diminta bantuan oleh sdri. CLARA JP, SE selaku Direktur PT. PURNA
WIRA DHARMA untuk mendampingi perusahaannya melakukan
pelelangan dalam kegiatan tersebut;
• Bahwa untuk perusahaan PT. PRIMA INTI PERSADA pusat Kuala
Kapuas pengoperasionalannya di Kuala Kapuas dilaksanakan oleh
saksi dan adik saksi sdr. FRANCO B DEHEN;
• Bahwa dalam hal proses lelang saksi hanya sebatas mengisi formulir atau
daftar hadir setiap tahapan lelang saja berupa pengisian nama
perusahaan dan tandatangan atau paraf serta membubuhkan cap
perusahaan;
• Bahwa untuk dokumen perusahaan PT. PRIMA INTI PERSADA pusat
Kuala Kapuas saksi tidak pernah membuat dokumen apapun serta
57
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menandatanganinya terkait dengan dokumen PT. PRIMA INTI PERSADA
untuk mengikuti proses pelelangan tersebut;
• Bahwa yang membuat dan melengkapinya adalah pihak sdri. CLARA JP,
SE, karena arsip perusahaan PT. PRIMA INTI PERSADA file nya ada
juga di tempat sdri. CLARA JP, SE sehingga sdri. CLARA JP, SE lah yang
membuat serta menyusun dan melengkapinya dokumen untuk pelelangan
tersebut sesuai dengan keinginan yang di syaratkan di RKS;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak tahu;
8. SUDIRMAN Bin NUAH, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas sebagai Kasi Lalu – lintas angkutan air
sampai dengan sekarang;
• bahwa sepengetahuan saksi ada kegiatan pekerjaan land clearing lokasi
pelabuhan Batanjung Kab. Kapuas melalui Dishubkominfo Kab. Kapuas
TA. 2011 ;
• bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor :
551/6.06/PPK-Hubkominfo/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang perubahan
kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas, dalam pekerjaan
Land Clearing tersebut saksi ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana
Tekhnis Kegiatan) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK;
• Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPTK adalah :
58
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan
kegiatan anggaran SKPD sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA.
2011.
b. Merencanakan dokumen anggaran atas beban kerja pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.
c. Menyusun jadwal rencana kerja kegiatan yang bersangkutan.
d. Menyiapkan dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran belanja
langsung (SPP-LS) atas kegiatan yang menjadi tugasnya.
e. Membuat laporan bulanan kemajuan kegiatan kepada PPK sesuai
format yang ditentukan.
f. Memantau dan mengawasi pelaksanaan perjanjian / kontrak kegiatan
yang bersangkutan.
g. Membuat dan menandatangani bukti pengeluaran / kwitansi dan
bertanggung jawab atas penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
langsung yang tepat waktu.
h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan membuat Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan kepada PPK.
• Selanjutnyan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPTK tersebut
saksi pertanggung jawabkan langsung kepada Terdakwa selaku PPK;
• Bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan land clearing tersebut adalah :
a. Pengguna Anggaran : Drs. AHMAD SOFIAN (Kepala Dishubkominfo)
b. PPK : KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT
c. PPTK : SUDIRMAN (Saksi sendiri)
d. Koordinator Lapangan : SUNARTO, SE
59
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
e. Pengawas Lapangan : NGADIMIN, ST, RORIO, A.Md dan AHMAD
FAUZI, A.Md;
• Bahwa pekerjaan Land Clearing tersebut pagu anggarannya adalah
Rp.2.568.500.000,-, dan dana anggaran tersebut berasal dari APBD Kab.
Kapuas tahun 2011;
• Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Land Clearing tersebut adalah PT.
PURNA WIRA DHARMA berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
551/235/PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 15 Agustus 2011dengan nilai
kontrak sebesar Rp.2.450.000.000,- selaku pemenang lelang;
• Bahwa setahu saksi Direktur Utama PT. PURNA WIRA DHARMA adalah
Sdr. ROY BUANA PANGARIBUAN, ST, MM, ;
• Bahwa sewaktu saksi kelapangan yang ketemu dengan saksi adalah saksi
Syamsuri yang berperan aktif dan Saksi tidak pernah menanyakan
apakah Sdr. SAMSURI tersebut merupakan karyawan PT. Purna Wira
Dharma atau tidak, jadi saksi tidak tahu pasti status Sdr. SAMSURI
tersebut;
• Bahwa dalam pekerjaan land clearing tersebut pekerjaan yang harus
dilaksanakan adalah:
a. Pekerjaan pendahuluan, dengan besarnya biaya Rp.52.400.000,-.
b. Pekerjaan cor patok batas beton bertulang, dengan besarnya biaya
Rp.8.944.119,-.
c. Pekerjaan dermaga sementara 5x8 m, dengan besarnya biaya
Rp.28.260.913.
d. Pekerjaan trastle sementara 2x18 m, dengan besar biaya
Rp.48.424.085,-.
60
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
e. Pekerjaan pembuatan 2 bh papan nama lokasi, dengan besarnya biaya
Rp.12.388.610,-.
f. Land Clearing dengan biaya Rp.2.076.855.000,-.
• Bahwa setahu saksi untuk Konsultan Perencana dilaksanakan oleh CV.
Protec Jas Consultant dengan Direktur H.Samino Putro dengan nilai
kontrak Rp. 92.500.000,--
• Bahwa Saksi tidak ada membuat rencana kerja kegiatan, saksi hanya
mengikuti kegiatan sebagaimana time schedule yang telah dibuat dan
ditentukan oleh perusahaan pelaksana PT. PURNA WIRA DHARMA.
Saksi dalam hal ini hanya menghimpun laporan kemajuan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh rekanan pelaksana yaitu:
--Bulan I (Agustus)
Berdasarkan time scedule, rencana pekerjaan 6,835% dan realisasi
sebesar 1,405% sehingga deviasi (-) sebesar 5,430%.
--Bulan II (September)
Berdasarkan time scedule, rencana pekerjaan 25,339% dan realisasi
sebesar 16,567% sehingga deviasi (-) sebesar 8,772%.
--Bulan III (Oktober)
Berdasarkan time scedule, rencana pekerjaan 53,607% dan realisasi
sebesar 63,335% sehingga deviasi (+) sebesar 9,728%.
--Bulan IV (Nopember)
Berdasarkan time scedule, rencana pekerjaan 94,814% dan realisasi
sebesar 100% sehingga deviasi (+) sebesar 5,186%.
--Bulan V (Desember)
61
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan time scedule, rencana pekerjaan 100%, pekerjaan telah
selesai dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Nopember tanggal 4
Desember 2011;
• Bahwa atas laporan tersebut saksi melaporkan kepada PPK dan terhadap
deviasi (-) yaitu keterlambatan pekerjaan yang sempat vakum
ditindaklanjuti dengan menambah alat berat yang semula hanya satu alat
berat saja;
• Bahwa terhadap laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat rekanan
tersebut saksi tidak melakukan cek fisik kelapangan dan hanya tanda
tangan saja atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat rekanan;
• Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan
100% dan telah diserah terimakan sebagaimana Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 488A/P2HP/XII/Hubkominfo/2011 tanggal
5 Desember 2011;
• Bahwa setahu saksi Land clearing adalah pengupasan lahan dan
penyimpukan bekas tebangan yang berada di tempat yang dikerjakan,
cara pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah dengan
cara pengupasan dengan alat berat exapator yang kemudian dari hasil
yang dikupas tersebut dilakukan penyimpuan dengan jarak 25 m dan
dilakukan penyincangan terhadap kayu yang kecil dengan menggunakan
chain saw.
• Bahwa setahu saksi Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah
sebesar 61,500 Ha, sedangkan yang terealisasi terhadap pekerjaan
tersebut sebesar 63,6053 Ha yang dalam hal ini berarti terdapat kelebihan
volume pekerjaan sebanyak + 1,5 Ha.;
62
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa setahu saksi Alat berat yang digunakan adalah 2 bh exapator,
namun saksi tidak tahu exapator tersebut milik siapa dan untuk
operatornya saksi juga tidak tahu namanya serta untuk karyawan dari
pihak rekanan yang saksi ketahui hanya Sdr. SAMSURI;
• Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan pencairan dana sebanyak 4
kali dan peranan saksi dalam pencairan dana tersebut adalah
menandatangani dokumen permintaan pembayaran yang dibuat oleh
bendahara yang kemudian ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk
disetujui. Yang apabila permohonan tersebut telah disetujui oleh
Pengguna Anggaran maka berkas pencairan dana tersebut dapat
digunakan oleh Rekanan untuk mencairkan dana di Bank yang telah
ditunjuk;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidk keberatan;
9. NGADIMIN,A.Md Bin NGALIRJO, yang telah memberikan keterangan pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kapuas yang pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai staf pelaksana
Bidang Bina Marga;
• bahwa sepengetahuan saksi bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 mendapat
pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi Pelabuhan Laut
Batanjung;
• bahwa saksi dalam pekerjaan Land Clearing tersebut sesuai dengan Surat
nomor: 600/2497/PU 2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Permohonan
63
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Permintaan Tenaga Tehnis dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
Nomor : 551/259/PPK-Hubkominfo.2011 saksi ditunjuk selaku Koordinator
Lapangan, Pengawas dan Staf administrasi Pada Pekerjaan land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung tersebut;
• bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Pengawas Lapangan adalah :
* Memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan
kepada pelaksana;
* Melaporkan hasil pekerjaan atau kemajuan pekerjaan kepada
Koordinator lapangan yang selanjutnya digunakan oleh Koordinator
Lapangan untuk dilaporkan kepada PPTK;
• Bahwa setahu saksi yang mengerjakan adalah PT. Purna Wira Dharma
dengan direktur Sdri. CLARA;
• Bahwa selaku pengawas lapangan terhadap pekerjaan tersebut saksi
tidak pernah melihat kontrak kerjanya, saksi melakukan pengawasan di
lapangan pada saat saksi diajak oleh Koordinator Lapangan;
• Bahwa setahu saksi alat yang digunakan dalam pekerjaan Land Clearing
(pembukaan lahan) lokasi Pelabuhan Laut Batanjung Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2011 adalah:
* Exavator sebayak 1 unit pada saat awal-awal bulan pengerjaan
land clearing tersebut, namun pada bulan ke 3 dan ke 4 sebanyak 2
unit exapator;
* Chain show;
* Alat bantu yang lain seperti Parang/cangkul;
Sedangkan pekerja yang ada setahu saksi:
64
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Untuk Operator alat ada 2 (dua) orang.
2. Untuk Pembantu operator alat ada 2(dua) orang.
3. Untuk Mandor 1 orang.
4. Pekerja harian 5 orang pakai Chain show.;
• Bahwa yang membuat laporan harian adalah saksi atas permintaan dari
konsultan pengawas yang saksi jabarkan dari laporan mingguan dan
bulanan yang diserahkan kepada saksi oleh konsultan pengawas dan
dalam membuat laporan harian tersebut hanya mengacu kepada laporan
mingguan dan bulanan berikut blanko laporan harian untuk saksi isi;
• Bahwa cara saksi membuat laporan harian tersebut yaitu dengan
membagi hasil dari laporan mingguan saat pelaporan setelah dikurangi
dengan hasil mingguan sebelumnya dimana hasilnya dibagi 7 hari kerja
dan itupun tidak dibagi rata per harinya dan saksi tidak melakukan
pengukuran untuk setiap hari dalam pembuatan laporan harian tersebut
dan laporan tersebut dibuat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan;
10 SAMINO PUTRO Bin SODI KROMO, yang telah memberikan keterangan
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja sebagai Direktur CV. Protec Jasa Consultant, saksi
selaku Direktur perusahaan tersebut sejak tahun 1989 yang bergerak
pada bidang jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan fisik,
arsitektur dan sipil;
• Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur CV. Protec Jasa
Consultant adalah:
65
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-Mengatur dan mengarahkan Tim untuk bekerja sesuai dengan aturan
dan pedoman yang berlaku.
-Mengelola keuangan perusahaan.
-Sebagai penanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh
CV.Protec Jasa Consultant.
Data personalia CV. Protec Jasa Consultant adalah :
SAMINO PUTRO
KUSNO, BBA
YUSUF AFFANDI, ST
JADIMAN, ST
SARWITO, ST
ANDREY ANGGORO, ST
AGUSTINUS, ST
AGUS JOKO PRAYITNO
NOVI TRI ANDAKA
AKHMAD FATHONI, ST.
• Bahwa peranan saksi selaku Direktur CV. Protec Jasa Consultant dalam
pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas
TA. 2011 melalui DIshubkominfo Kab. Kapuas adalah CV. Protec Jasa
Consultant selaku Konsultan Perencana pekerjaan tersebut;
• Bahwa CV. Protec Jasa Consultant selaku Konsultan Perencana dalam
pekerjaan tersebut adalah CV. Protec Jasa Consultant mendapat
penunjukan langsung dari P2BJ Dishubkominfo Kab. Kapuas
sebagaimana surat nomor : 14.1/P2BJ/III/Hubkominfo/2011 tanggal 14
Maret 2013;
66
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa kronologis sehingga CV. Protec Jasa Consultant ditunjuk sebagai
Konsultan Perencana adalah awalnya saksi diberitahu oleh pihak dari
Dishubkominfo Kab. Kapuas bahwa akan melaksanakan kegiatan Land
Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 melalui
Dishubkominfo Kab. Kapuas, kemudian saksi selaku Direktur CV.
Protec Jasa Consultant mendatangi Dishubkominfo untuk melobi/
menawarkan apabila ada pekerjaan maka CV. Protec Jasa Consultant
siap untuk melaksanakan Perencanaan. Kemudian pada tanggal 14 Maret
2011, saksi menerima Undangan Pelelangan Penunjukan Lansung
terhadap pekerjaan tersebut. Untuk besarnya usulan besarnya biaya yang
diajukan untuk pekerjaan Perencanaan tersebut adalah sebesar
Rp.92.500.000,-
• Bahwa setahu saksi P2BJ dalam lelang konsultasi perencana adalah:
DAHMAN PRIHATIN, S.Sos.
KARYADIE, ST.
FAHMI RIDIANOOR. S, ST.
• Bahwa besarnya penawaran yang diajukan oleh CV. Protec Jasa
Consultant adalah sebesar Rp.91.500.000,-, untuk proses selanjutnya
setelah adanya penawaran yang diajukan tersebut antara lain
pemeriksaan penawaran sampai dengan klarifikasi dan negosiasi;
• Bahwa hasil dari klarifikasi dan negosiasi tersebut adalah bahwa telah
dicapai kesepakatan antara Panitia dan penyedia Jasa Konsultansi,
selanjutnya Panitia mengusulkan CV. Protec Jasa Consultant sebagai
penyedia Jasa Konsultasi dan ditindak lanjuti dengan adanya Surat
67
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Perintah Kerja Nomor : 551/04.1/iv/ppk-Hubkominfo.2011 tanggal 4 April
2011;
• Bahwa setelah terbitnya SPK tersebut, saksi menghadap kepada Kepala
Disubkominfo Kab. Kapuas untuk mendapatkan arahan / masukan /
gambaran tentang pekerjaan yang bakal dilaksanakan pada kegiatan
Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011
melalui Dishubkominfo Kab. Kapuas tersebut, setelah adanya gambaran
mengenai lokasi kemudian saksi melakukan survey ke lapangan lokasi
pekerjaan;
• Bahwa terhadap lokasi yang dilakukan land clearing adalah dapat saksi
gambarkan bahwa secara garis besar lokasi merupakan daerah pasang
surut, hutan nipah dan pohon hutan lainnya dengan diameter 10 s/d 20
cm, ada beberapa sungai kecil yang berada di lokasi, tanah lembek dan
bergambut. Dari hasil survey tersebut kemudian dituangkan dalam
gambar dan analisa biaya;
• Bahwa menurut saksi terhadap pekerjaan land clearing di lokasi tersebut
dapat dilakukan dengan 2 alternatif yaitu alternatif pertama dengan tenaga
manusia namun untuk pengerjaan land clearing dengan manusia/manual
sangat tidak efektif dan efisien karena terhadap penyelesaian pekerjaan
tersebut akan memakan waktu yang lama. Sedangkan alternatif yang
kedua adalah dengan menggunakan alat berat, namun untuk lokasi land
clearing pelabuhan Batanjung tersebut alat yang bisa digunakan adalah
alat berat jenis Exapator karena lokasi tanah berlumpur dan lokasi
merupakan daerah pasang surut;
68
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa berdasarkan dengan hasil survey yang saksi lakukan dapat saksi
jelaskan analisa biaya untuk masing – masing item pekerjaan Land
Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab.
Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
Kapuas TA. 2011 yang saksi susun dalam dokumen perencanaan adalah:
a.Pekerjaan pendahuluan dengan biaya Rp.75.256.824,95, terdiri :
Pengukuran dan pasang patok Rp.12.500.000,-
Bangsal kerja Rp.12.000.000,-
Mobilisasi alat Rp.42.750.000,-
Papan nama proyek Rp. 500.000,-
Laporan dokumentasi proyek Rp. 7.506.824,95
b. Pekerjaan patok batas beton bertulang dengan biaya Rp.14.000.000,-,
terdiri :
Galian tanah pondasi Rp. 70.161,10
Pengadaan cerucuk kayu galam Rp.1.013.040,-
Upah pancang galam Rp. 900.000,-
Lantai kerja beton tumbuk Rp. 168.349,97
Plat pondasi beton bertulang Rp.1.172.483,16
Kolom beton campuran Rp.2.555.412,02
Plesteran beton Rp. 770.243,83
Pengecatan Rp. 242.369,22
Pasangan angker Rp. 800.000,-
Ongkos angkut Rp.6.307.940,70
c. Pekerjaan dermaga sementara dengan biaya Rp.28.784.000,-, terdiri :
Tongkat galam Rp.6.394.145,40
Kalang bawah galam Rp.4.262.763,60
69
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mur baut Rp.1.043.280,-
Kayu pen Rp. 540.000,-
Suai kayu galam Rp.1.579.730,04
Sloof dan gelagar Rp.2.632.883,40
Lantai papan Rp.9.434.908,80
Pembuatan tangga naik Rp.1.250.000,-
Baut +mur dan klam besi Rp.1.649.288,76
d. Pekerjaan Trestle sementara dengan biaya Rp.48.742.000,-, terdiri :
Galian tanah Rp. 906.844,16
Urug bekas galian Rp. 434.702,98
Tiang tongkat kayu galam Rp.8.976.878,64
Kalang bawah galam Rp.8.224.626,24
Pen kayu galam Rp.1.140.000,-
Suai kayu galam Rp.3.736.186,92
Lantai papan Rp.17.920.626,72
Baut mur Rp.1.634.865,94
e. Pembuatan 2 buah papan nama lokasi dengan biaya
Rp.13.057.175,06, terdiri :
Tiang papan nama Rp.1.343.489,28
Rangka papan nama Rp.1.343.489,28
Suai papan Rp. 401.201,28
Kalang bawah galam Rp. 450.240,-
Rangka papan nama Rp.1.110.482,21
Dinding papan nama Rp.4.244.358,96
Mengecat papan nama Rp.1.164.224,79
Tulisan papan nama Rp.2.999.689,26
70
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
f. Analisa perhitungan pekerjaan Land Clearing dengan biaya
Rp.2.388.660.000,-, terdiri pekerjaan pembersihan lahan dengan
pengupasan akar batang disimpuk pada jalur – jalur yang ditentukan
seluas 615.000 M2 sebesar Rp. 2.388.660.000,- dengan rincian sebesar
Rp. 3.884,- per M2.
• Dan untuk rincian biaya Land Clearing tersebut diperoleh dari perhitungan
sewa alat, biaya operator terlatih, biaya Mandor, Biaya Buruh tak terlatih,
dan biaya alat bantu dengan rincian sbb :
-Dengan menggunakan alat berupa Excavator kapasitas 105 HP
dengan total tahun pemakaian selama 5 tahun dari tahun 2011 ke
bawah dengan biaya Rp. 408.719,- per jam (termasuk sewa alat, BBM
solar sebanyak 16,8 liter, dan Oli/pelumas 0,63 liter).
-Biaya Mandor sebesar Rp. 76.608,- Per hari untuk satu orang.
-Biaya Operator terlatih sebesar Rp. 80.000,- per hari untuk satu orang.
-Biaya Buruh tak terlatih sebesar Rp. 80.000,- per hari untuk dua orang.
Sehingga analisa perhitungan saksi untuk pemakainan alat per hari untuk
5 jam sebesar Rp. 2.330.203,-. Dengan capaian luas hasil pekerjaan saksi
asumsikan seluas 600 M2 (4 M x 150 M).
Sehingga Jumlah biaya yang didapat untuk pekerjaan land clearing
pelabuhan laut batanjung adalah sebesar Rp.2.568.500.000,-.
• Bahwa untuk perhitungan analisa alat exapator sehingga diperoleh harga
Rp.408.719,-/jam tersebut dengan menggunakan analisa biaya peralatan
dengan kode E.020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina
Marga. Yang melakukan perhitungan analisa biaya peralatan tersebut
adalah Sdr. SODIKUL IHWAL (karyawan lepas) CV. Protec Jasa
Consultant;
71
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa dasar saksi dalam menetapkan besarnya biaya satuan untuk biaya
operator terlatih, biaya Mandor, Biaya Buruh tak terlatih, dan biaya alat
bantu tersebut saksi dapatkan dari harga basic price dari Pemda Kab.
Kapuas pada waktu itu;
• Bahwa cara saksi melakukan perhitungan analisa harga satuan
pengupasan tanah dan pembersihan semak menggunakan alat tersebut
adalah dengan perhitungan analisa harga satuan dengan kode K211 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga;
• Bahwa cara perhitungan analisa biaya untuk pekerjaan land clearing
pelabuhan Batanjung TA. 2011 sebesar Rp.3.884,-/M2 tersebut didapat
dari jumlah kebutuhan operasional alat dibagi dengan luasan hasil
capaian selama 5 jam kerja. Yang dalam hal ini adalah Rp.2.330.203,- :
600 M2 = Rp.3.884,-/M2.;
• Bahwa volume hasil capaian alat exapator selama 5 jam bekerja tersebut
diasumsikan adalah 600 M2, mengingat kondisi lapangan/hasil survey
berupa tumbuhan nipah yang padat dan rapat dan tumbuhan hutan lainya
dengan diameter 10 s/d 20 cm dan karena terkendala adanya parit-parit
kecil yang berada di lokasi. Angka 600 M2 tersebut diperoleh dari asumsi
pembersihan oleh alat exapator selama 5 jam kerja adalah 4 m x 150 m;
-- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
a.Setahu saksi petunjuk teknis No.15/T/Bt/1995 tersebut dengan Kode
K211 tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan alat Buldozer.
b. Dasar saksi merubah volume harga satuan yang dicapai selama 5 jam
tersebut adalah berdasarkan asumsi saksi selaku konsultan. Karena
berdasar Petunjuk Teknis dari Dirjen Bina Marga tersebut yang ada
72
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hanya analisa hasil capaian untuk alat Buldozer, namun untuk alat
exapator tidak ada. Sedangkan alat yang bisa melaksanakan
pekerjaan land clearing Pelabuhan Batanjung tersebut hanya
Exapator maka saksi menggunakan K211 ini karena perhitungannya
yang paling mendekati dengan membuat asumsi sendiri hasil capaian
alat exapator selama 5 jam kerja. Kecilnya Asumsi yang saksi buat
tersebut dikrenakan hasil survey yang diperoleh antara lain daerah
rawa dan pasang surut, kondisi hutan padat dan rapat, banyaknya
parit yang menghambat jalannya alat, memerlukan alat bantu miting
untuk operasional exapator. Sehingga menurut asumasi saksi bahwa
exapator tersebut hanya dapat mengerjakan 4m x 150m = 600M2 / 5
jam kerja;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan
tidak tahu;
11. HERMAN Als.IHER, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Duta Salik dan saksi bekerja
sebagai karyawan sejak tahun 2006, karena sejak tahun 2006 sampai
dengan sekarang saksi ada menerima upah/gaji dari PT. Duta Salik.
Namun saksi sendiri tidak tahu apakah saksi masuk dalam karyawan tetap
atau karyawan lepasnya;
• Bahwa dalam pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung
Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kab. Kapuas TA. 2011 saksi selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;
73
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa setahu saksi pemilik / Direktur PT. Purna Wira Dharma adalah Sdr.
ROY BUANA PANGARIBUAN namun yang biasa melaksanakan kegiatan
untuk PT. Purna Wira Dharma adalah Sdri. CLARA PANGARIBUAN;
• Bahwa seingat saksi awal sehingga saksi melaksanakan pekerjaan Land
Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 tersebut
adalah pada tanggal saksi lupa pada bulan Agustus 2011 saksi ada
dihubungi oleh Direktur PT. Duta Salik Sdr. SULAMNO yang
menyampaikan bahwa akan mendapat pekerjaan Land Clearing di
Kapuas dan dia meminta untuk saksi melaksanakan. Kemudian saksi juga
ada ketemu dengan Sri. CLARA yang kemudian menyampaikan bahwa
Sdri. CLARA meminta saksi untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan,
saksi tidak tahu apakah Sdri. CLARA dan Sdr. SULAMNO sudah ada
pembicaraan sebelumnya atau tidak. Dari pembicaraan tersebut saksi
menyampaikan kesanggupan kepada Sdr. SULAMNO yang selama ini
membayar upah/gaji saksi;
• Bahwa bentuk kerjasama tersebut adalah terhadap seluruh kegiatan di
lapangan saksi bersama Sdr. SAMSURI yang melaksanakan pekerjaan
selaku pihak/karyawan PT. Duta Salik, sedangkan untuk masalah
perjanjian anatara PT. Duta Salik dengan PT. Purna Wira Dharma saksi
tidak mengetahui. Menurut saksi hal tersebut yang mengetahui pimpinan
PT. Duta Salik Sdr. SULAMNO dengan Sdri. CLARA dari pihak PT. Purna
Wira Dharma;
74
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk pekerjaan Land clearing pelabuhan Batanjung tersebut, dari
PT. Purna Wira Dharma tidak ada sama sekali yang terlibat langsung di
lapangan;
• Bahwa alat yang saksi gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut
antara lain adalah :
- Exapator tahun 2011 sebanyak 2 unit.
- Chain saw sebanyak 4 unit.
- Alat bantu laen (sabit, parang, alat tukang).
• Bahwa 1 (satu) unit Exapator yang saksi gunakan tersebut adalah
exapator yang saksi sewa dari Sdr. AYUNG yang dikelola oleh Sdr.
SUHARDI, yang berlokasi di Sampit, sedangkan 1 (satu) lagi didatangkan
dari Banjarmasin yang saksi tidak ingat milik siapa;
• Bahwa bentuk kerjasama saksi dengan pemilik exapator adalah dalam
bentuk perjanjian kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Sewa/Kontrak
alat berat No.: 038/BIG/SEWA/2011 tanggal 19 September 2011 dengan
salah satu isi perjanjiannya biaya mobilisasi dari saksi selaku penyewa
alat exapator tersebut. Untuk perhitungan sewa alat exapator tersebut
adalah dengan peritungan Rp.80.000.000,- / 350 jam / unit exapator.
Sedangkan 1 (satu) alat exapator yang lain yang mengetahui Sdr.
SANUSI;
• Bahwa cara saksi dalam hal melakukan mobilisasi alat tersebut adalah
dengan cara menyewa kendaraan angkut berupa traeler sebanyak 2 kali
angkut yang mana biaya angkut exapator dari sampit sebesar
Rp.29.000.000,-. dan untuk biaya angkut exapator yang kedua lebih
ringan daripada yang pertama namun untuk tepatnya saksi tidak tahu
75
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
karena yang melakukan mobilisasi Sdr. SANUSI dan angkut exapator dari
jalan ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan LCT dengan biaya
sebesar Rp.9.000.000,- untuk masing – masing angkut;
• Bahwa cara pembayaran sewa exapator tersebut adalah pembayaran
melalui transfer ke rekening Sdr. AYUNG dan untuk pembayaran awal
pada saat sebelum pengambilan alat, apabila diperpanjang maka saksi
selaku pihak PT. Duta Salik/penyewa harus membayarkan lagi untuk
sewa berikutnya. Sedangkan untuk biaya mobilisasi saksi harus
membayar sendiri sebesar Rp.29.000.000,-. Sedangkan untuk 1 unit yang
dari Banjarmsin saksi yang melakukan pembayaran, untuk
pembayarannya saksi lakukan secara cash, sedangkan untuk biaya
mobilisasi untuk alat tersebut sebesar Rp.27.000.000,-.
• Bahwa terhadap 1 unit alat exapator yang saksi lakukan pembayaran
adalah sebesar Rp.80.000.000,- untuk 350 jam pertama, kemudian saksi
perpanjang lagi untuk 350 jam kedua dengan biaya sama Rp.80.000.000,-
dan untuk perpanjangan berikunta + 220 jam dengan biaya +
Rp.75.000.000,-. Jadi untuk 1 unit alat exapator yang saksi sewa sebesar
Rp.235.000.000,
• Bahwa biaya pendukung operasionalnya exavator tersebut antara lain:
-BBM 1 drum / 200 liter untuk 1 unit exapator dapat digunakan untuk
mengerjakan land clearing dengan luasan 0,6 hektar, dengan harga
pada saat itu Rp.2.200.000,-/drum. Sehingga total BBM yang digunakan
sebesar (61,5 x 0,6) x Rp.2.200.000,- = Rp.225.500.000,-
-Olie mesin 30 liter / 200 jam untuk 1 unit exapator dengan biaya @
Rp.500.000,-.
76
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-Olie hidrolik + 2,5 drum sampai akhir pekerjaan dengan harga @ drum
Rp.3.200.000,- = Rp.8.000.000,-.
-Biaya operator Tersangka tidak mengetahui dan yang mengetahui Sdr.
SAMSURI.
-Biaya pembantu operator dengan upah Rp.150.000,- / hari / orang.
• Bahwa hasil kerja alat exapator untuk 1 jam pada land clearing tersebut
dapat dihitung 615.000 M2 : + 1.365 jam = + 451 M2/jam. Jadi
perhitungan standart alat bekerja 5 jam/hari dapat menghasilkan land
clearing + 2.255 M2;
• Bahwa biaya item pekerjaan yang lain antara lain:
-Pekerjaan patok batas dengan biaya @ Rp.7.000.000,- x 4 bh =
Rp.28.000.000,-.
-Pekerjaan dermaga sementara yang mengetahui Sdr. SAMSURI.
-Pekerjaan trestle sementara yang mengetahui Sdr. SAMSURI.
-Pekerjaan pondok kerja yang mengetahui Sdr. SAMSURI.
• Pembuatan papan nama lokasi sampai pemasangan dengan biaya +
Rp.3.000.000
• Bahwa untuk membiayai kegiatan operasional di lapangan pekerjaan Land
Clearing pelabuhan Batanjung tersebut saksi adanya dukungan dana dari
pimpinan saksi dari PT. duta Salik yaitu Sdr. SULAMNO, yaitu dengan
cara apabila saksi memerlukan dana untuk operasional di lapangan saksi
menghubungi Sdr. SULAMNO untuk keperluan kegiatan di lapangan
tersebut. Selain dana yang saksi terima dari Sdr. SULAMNO tersebut
dalam mencukupi kegiatan operasional di lapangan biasanya saksi
77
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melakukan bon pada toko – toko tertentu untuk belanja kebutuhan
operasional di lapangan;
• Bahwa untuk perincian dana yang saksi terima untuk pekerjaan land
clearing pelabuhan Batanjung saksi tidak tahu pasti, karena pada saat
melaksanakan pekerjaan land clearing tersebut PT. duta Salik juga ada
pekerjaan lapangan yang lain dan yang melaksanakan di lapangan adalah
saksi yaitu pekerjaan pertamanan di Bundaran Besar Kapuas dan
pertamanan di pelabuhan KP3. Terhadap 3 pekerjaan yang saksi
laksanakan tersebut saksi melaksanakan atas perintah Sdr. SULAMNO,
jadi terhadap pembiayaan kegiatan di lapangan tersebut saksi gabung
menjadi satu. Saksi menerima dana untuk melaksanakan pekerjaan di
lapangan tersebut dari Sdr. SULAMNO selaku pimpinan PT. duta Salik
yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan pekerjaan yang ada,
namun terhadap tiga pekerjaan yang saksi laksanakan tersebut tidak
ada dilakukan pembukuan untuk masing – masing pekerjaan tersebut, jadi
saksi tidak tahu pasti berapa besarnya dana yang saksi terima dari Sdr.
SULAMNO untuk pekerjaan land clearing pelabuhan Batanjung tersebut;
• Bahwa total pengeluaran yang saksi keluarkan untuk kegiatan land
clearing pelabuhan Batanjung tersebut + Rp.849.800.000,-, namun secara
pastinya saksi tidak tahu pasti karena setiap pengeluaran tersebut tidak
ada dibukukan dan saat ini tidak ada bukti – bukti pengeluaran tersebut.
Dari jumlah tersebut masih terdapat pengeluaran kecil – kecil yang tidak
dapat saksi rinci dan tidak saksi ketahui pasti jumlahnya, namun secara
garis besar jumlah tersebut pengeluaran yang pasti saksi gunakan untuk
membiayai kegiatan land clearing palabuhan Batanjung tersebut;
78
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa terhadap pekerjaan tersebut saksi tidak mendapatkan untung,
saksi hanya menerima gaji dari PT. duta Salik Sdr. SULAMNO sebesar
Rp.2.000.000,-/bulan;
• Bahwa untuk Volume pekerjaan land clearing berdasarkan kontrak
sepengetahuan saksi adalah 61,5 hektar, namun dalam pelaksanaanya
lebih dari volume kontrak tersebut. Terhadap pekerjaan Land Clearing
lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 tersebut sudah selesai
100% dan untuk serah terima pekerjaan saksi tidak mengatahuinya;
• Bahwa lama waktu yang saksi gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan
tersebut adalah selama + 90 hari dengan jam kerja siang dan malam;
• Bahwa yang melakukan pencairan dana pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas menurut saksi adalah pihak dari
PT. Purna Wira Dharma karena terhadap pekerjaan tersebut yang
mempunyai kontrak pekerjaan dengan Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kab. Kapuas adalah PT. Purna Wira Dharma;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;
12. SAMSURI Bin UYUS RENGKAN, yang telah memberikan keterangan pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja wiraswasta / berkebun, sebelumnya saksi pernah
bekerja sebagai karyawan PT. Duta Salik sejak tahun 2006 s/d akhir tahun
2010. Di PT. Duta Salik saksi selaku karyawan bagian Operator alat berat
yaitu Exapator;
79
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi mengetahui tentang pekerjaan land clearing pelabuhan
Batanjung Kab. Kapuas tahun 2011 tersebut, yang melaksanakan
pekerjaan tersebut setahu saksi adalah PT. Duta Salik;
• Bahwa peranan saksi terhadap pekerjaan land clearing pelabuhan
Batanjung tahun 2011 tersebut adalah selaku pengawas lapangan dari
PT. Duta Salik, sedangkan status saksi pada saat itu saksi bekerja
sebagai karyawan lepas PT. Duta Salik karena pada saat pekerjaan
tersebut dilaksanakan saksi sudah bukan karyawan tetap dari PT. Duta
Salik lagi;
• Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawas lapangan PT.
Duta Salik adalah untuk mengawasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh pekerja di lapangan untuk kegiatan pelaksanaan land
clearing;
• Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dalam melaksanakan pekerjaan land
clearing tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa besarnya nilai
kontrak terhadap pekerjaan tersebut, mungkin yang mengetahui adalah
Sdr. SULAMNO selaku Direktur PT. Duta Salik;
• Bahwa PT. Duta Salik tersebut milik Sdr. SULAMNO, dalam pekerjaan
tersebut pihak PT. Duta Salik yang langsung turun di lapangan adalah
Sdr. HERMAN saja dan selebihnya ada 4 orang karyawan lepas saja
termasuk saksi;
• Bahwa pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan + 3 bulan, alat yang
digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah Exapator dan
chain saw dan pekerjaan yang dilaksanakan di kegiatan tersebut antara
80
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lain pekerjaan tebas tebang, pelabuhan darurat, papan nama proyek,
tempat tinggal, land clearing dan pebuatan patok batas sebanyak 4 titik.;
• Bahwa alat exapator yang digunakan untuk pekerjaan tersebut adalah 1
exapator merk Hitachi PC 210 tahun 2011 dan 1 exapator yang lain merk
Hitachi PC 200 tahun 2011. Exapator yang digunakan tersebut saksi tidak
mengetahui milik siapa, setahu saksi alat tersebut yang PC 210 disewa
dari Sampit dengan operator Sdr. SAMSURI dan PAIDI dan yang PC 200
disewa dari Banjarmasin dengan operator Sdr. CIPTO dan ANAM;
• Bahwa selama saksi melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, masing-
masing unit exapator tersebut selama 1 hari dapat bekerja selama 15 jam
dan luasan land clearing yang dihasilkan untuk 1 unit exapator selama 1
hari + 0,9 – 1 Ha;
• Bahwa waktu yang diperlukan oleh 2 exapator untuk menyelesaikan
pekerjaan land clearing tersebut adalah selama 67 hari dan luasan land
clearing yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah 61,5 Ha namun
berdasarkan perhitungan yang dilakukan land clearing yang diselesaikan
seluas + 66 Ha;
• Bahwa terhadap 2 exapator tersebut untuk kemampuan dan lamanya
dalam bekerja berbeda, yaitu :
--Exapator Hitachi PC 210 bekerja selama 67 hari, dengan kemampuan
bekerja 1 hari + 0,8 Ha.
--Exapator Hitachi PC 200 bekerja selama 43 hari, dengan kemampuan
bekerja 1 hari + 0,7 Ha. Yang lamanya waktu bekerja tidak seluruhnya
penuh selama 1 hari, karena terdapat beberapa kendala di lapangan yang
memerlukan penanganan yang perlu waktu;
81
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk operator terhadap exapator tersebut untuk PC 210 adalah
Sdr. PAIDI dan saksi, sedangkan untuk PC 200 adalah Sdr. ARIF dan
ANAM serta 1 operator cadangan yaitu Sdr. ARBANI;
• Bahwa saksi tidak tahu siapa – siapa saja yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun pada saat saksi bekerja
tersebut ada Sdr. SUDIRMAN dari Dishub, Sdr. SUNARTO dari Dinas PU
tetapi saksi tidak tahu apakah sebagai pengawas atau bukan dan ada
juga dari Konsultan pengawas yang saksi lupa namanya;
• Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan dari pekerjaan tersebut,
saksi hanya menerima gaji bulanan dari Sdr. SULAMNO selaku Dir PT.
Duta Salik yaitu sebesar Rp.2.500.000,-/bulan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi mengatakan tidak
tahu;
13. SULAMNO Bin MARMIN, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja wiraswasta selaku Direktur PT. Duta Salik yang
beralamat di Jl. RTA Milono Km. 7 Komplek Langkai Permai, Palangka
Raya dimana PT. Duta Salik bergerak di bidang Kontraktor Jasa
Konstruksi ;
• Bahwa PT. Duta Salik tidak pernah mengikuti proses pelelangan
pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas
melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA.
2011. Karena PT. Duta Salik tidak mempunyai klasifikasi Sub Bidang Land
Clearing;
82
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa peranan PT. Duta Salik adalah selaku Pelaksana pekerjaan
lapangan / borong kerja Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung
Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kab. Kapuas TA. 2011 tersebut yang diberikan Sdri.Clara;
• Bahwa saksi kenal dengan Sdri. CLARA sejak tahun 2010, setahu saksi
bahwa Sdri. CLARA selaku kontraktor / pemborong di Kapuas. Namun
saksi tidak mengetahui apa perusahaan yang dia pimpinnya dan apa
peranan Sdri. CLARA dalam perusahaan tersebut. Saksi mengetahui
bahwa perusahaan yang dipimpin Sdri. CLARA adalah PT. Purna Wira
Dharma adalah setelah adanya pemeriksaan di Kepolisian.
• Bahwa terhadap proyek pekerjaan pekerjaan Land Clearing lokasi
pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 tersebut PT. Duta
Salik tidak mengikuti proses pelelangan, namun terhadap pekerjaan telah
dilakukan pelelangannya dimenangkan oleh Sdri CLARA yang kemudian
saksi ketahui bahwa perusahaannya adalah PT. Purna Wira Dharma;
• Bahwa saksi selaku pribadi ada dihubungi melalui telepon oleh Sdri.
CLARA dan menawarkan kepada saksi terhadap pekerjaan Land Clearing
lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas tersebut apakah bersedia
untuk mengerjakannya dan kemudian saksi sanggupi untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut;
• Bahwa terhadap kerjasama dengan PT. Purna Wira Dharma tersebut tidak
dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama, Sdri. CLARA melakukan tugas
untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
83
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
administrasi dan saksi bertugas untuk melaksanakan pekerjaan Land
Clearing tersebut secara menyeluruh terhadap fisiknya;
• Bahwa yang melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut adalah PT.
Purna Wira Dharma karena yang mendapatkan kontrak terhadap
pekerjaan tersebut adalah PT. Purna Wira Dharma sebesar
Rp.2.450.000.000,-, namun terhadap pekerjaan tersebut PT. Purna Wira
Dharma menyerahkan dana anggaran tersebut sebesar +
Rp.1.788.000.000,- sebagai upah borong penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam kontrak tersebut;
• Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa besarnya anggaran
yang sudah dicairkan oleh PT. Purna Wira Dharma dalam pekerjaan
tersebut. Karena dalam hal ini saksi hanya melaksanakan borongan
pekerjaan dilapangan saja;
• Bahwa saksi menerima anggaran upah borong untuk pekerjaan land
clearing pelabuhan laut Batanjung dari Sdri. CLARA sebesar +
Rp.1.788.000.000,- tersebut pada bulan Nopember dan Desember
dengan cara saksi menerima transfer melalui rekening saksi, masing –
masing:
1. Tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp.500.000.000,- dengan atas
nama pengirim CLARA JP.
2. Tanggal 17 Nopember 2011 sebesar Rp.288.000.000,- dengan
atas nama pengirim KARNELLI.
3. Tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp.700.000.000,- dengan
atas nama pengirim KARNELLIE.
84
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp.300.000.000,- dengan atas
nama pengirim KARNELLIE
• Bahwa saksi tidak kenal dengan nama KANELLIE tersebut, namun
menurut saksi nama KARNELLIE merupakan utusan dari Sdri. CLARA.
Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum pengiriman uang tersebut
saksi melakukan penagihan kepada Sdri. CLARA melalui karyawan saksi
Sdr. HERMAN dan apabila dana yang saksi tagih sudah dikirim, maka
Sdr. HERMAN menyampaikan melalui telepon bahwa dananya sudah
dikirim. Sehingga saksi yakin bahwa dana yang dikirim oleh KARNELLIE
tersebut dana untuk pekerjaan land clearing pelabuhan laut Batanjung.
• Bahwa anggaran terhadap pekerjaan tersebut yang diambil/digunakan
oleh PT. Purna Wira Dharma adalah besarnya nilai kontrak dikurangi
dengan upah borong pekerjaan yang diserahkan kepada saksi, jadi
besarnya dana yang digunakan oleh Sdri. CLARA adalah
Rp.2.450.000.000,- - Rp.1.788.000.000,- = Rp.662.000.000,-, anggaran
tersebut digunakan oleh PT. Purna Wira Dharma untuk memenuhi
pembayaran PPn, PPH dan jasa perusahaan serta jasa kepengurusan
namun untuk besarnya masing-masing perincian tersebut saksi tidak tahu.
• Bahwa pihak PT. Duta Salik yang melaksanakan pekerjaan di lapangan
adalah Sdr. HERMAN (IHER) yang merupakan karyawan PT. Duta Salik
dan Sdr. SAMSURI yang merupakan karyawan lepas PT. Duta Salik[
• Bahwa saksi tidak ingat betul kapan mulai pekerjaan, namun seingat saksi
beberapa hari setelah tanggak kontrak pekerjaan tersebut. Adapun item –
item pekerjaan yang saksi laksanakan antara lain :
Pekerjaan pendahuluan.
85
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan patok batas beton bertulang.
Pekerjaan dermaga sementara.
Pekerjaan trestle sementara.
Pembuatan papan nama lokasi.
Pekerjaan land clearing.
Bangsal kerja
• Bahwa untuk membiayai kegiatan operasional di lapangan pekerjaan Land
Clearing pelabuhan Batanjung tersebut saksi selaku Direktur PT. duta
Salik yang mebiayai terhadap kegiatan di lapangan dengan cara
memenuhi kebutuhan yang dana yang diperlukan di lapangan yang
biasanya Sdr. HERMAN mengajukan dana kepada saksi apabila
memerlukan dana di lapangan;
• Bahwa secara garis besar dana yang saksi keluarkan untuk
menyelesaikan pekerjaan tersebut antara lain adalah:
BBM sebesar Rp.404.500.000,-.
Upah pekerja sebesar Rp.320.500.000,-
Dapur (makan) sebesar Rp.224.600.000,-.
Sewa alat sebesar Rp.383.500.000,-.
Jadi total dana yang dikeluarkan oleh PT. Duta Salik untuk melaksanakan
pekerjaan Lad Clearing tersebut sebesar + Rp.1.333.100.000,-.
• Bahwa volume pekerjaan land clearing berdasarkan kontrak
sepengetahuan saksi adalah 61,5 hektar, namun dalam pelaksanaanya
lebih dari volume kontrak tersebut. Terhadap pekerjaan Land Clearing
lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan
86
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 tersebut sudah selesai
100% dan untuk serah terima pekerjaan saksi tidak mengatahuinya;
• Bahwa terhadap pekerjaan land clearing tersebut keuntungan yang Saksi
peroleh adalah Rp.1.788.000.000,- - Rp.1.333.100.000,- =
Rp.454.900.000,-.
• Bahwa saksi kenal dengan Sdr. KAIDIN HAKIM NASUTION yang biasa
dipanggil Sdr. HAKIM, saksi mulai kenal dengan Sdr. HAKIM sejak sekitar
tahun 2005 pada saat beliau Dinas di Dinas PU Kab. Kapuas. Saksi kenal
dalam batasan rekanan dan pejabat Dinas PU Kab. Kapuas yang biasa
berkecimpung bidang proyek dan saksi tidak ada hubungan keluarga
dengan Sdr. HAKIM;
• Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AHMAD SOFIAN, saksi mulai kenal
dengan Sdr. SOFIAN sejak tahun 2010 pada saat beliau menjabat
sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.
Kapuas. Saksi kenal dalam batasan rekanan dan pejabat Dinas dan saksi
tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AHMAD SOFIAN
• Bahwa saksi pernah dihubungi PPK yaitu Terdakwa sewaktu pekerjaan
berjalan supaya pekerjaan Land Clearing segera dipacu karena
mengalami keterlambatan;
• Bahwa dalam hal ini PA dan PPK mengetahui bahwa saksi yang
melaksanakan pekerjaan land clearing tersebut. Terhadap pekerjaan
tersebut saksi laksanakan, mereka tidak ada melakukan teguran atau
mengklarifikasi terhadap pelaksananya
• Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Ahmad Syofian secara
pribadi dan telah dibayar akan tetapi peminjaman tersebut tidak ada
87
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hubungannya dengan pekerjaan yang saksi kerjakan yaitu Land Clearing
Pelabuhan Batanjung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;
14. EDMON SUKARLUBI Bin SUKARLUBI, yang telah memberikan
keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi saksi bekerja sebagai swasta yaitu selaku kontraktor di
bidang Land Clearing / pembersihan lahan perkebunan kelapa sawit dan
pekerjaan bidang bangunan perumahan perkebunan.
• Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan Land Clearing lahan
perkebunan kelapa sawit di perusahaan PT. GRAHA INTI JAYA yang
berada di wilayah Kab. Kapuas sejak tahun 2005 sampai dengan
sekarang yaitu berupa pekerjaan pembersihan lahan perkebunan untuk
ditanami bibit kelapa sawit dan pekerjaan saksi tersebut dituangkan dalam
kontrak kerja borongan;
• Bahwa untuk item pekerjaan Land Clearing lahan yang pernah Saksi
laksanakan di perkebunan kelapa sawit PT. GRAHA INTI JAYA dan untuk
alat yang saksi pergunakan untuk pekerjaan Land Clearing di perkebunan
kelapa sawit milik PT. GRAHA INTI JAYA dengan menggunakan alat
berupa Exavator merk HITACHI dan KOMATSU kapasitas PC 110 dan
200 yang saksi kerjakan di tahun 2011 dengan menggunakan alat
pembelian tahun 2009 dan 2010 jenis HITACHI PC 200;
• Bahwa untuk pencapaian luasan lahan yang saksi peroleh untuk
pekerjaan Land Clearing lahan kelapa sawit di PT. GRAHA INTI JAYA
dengan menggunakan alat Exavator kapasitas/tipe PC 110 seluas 1 Ha
selama 10 jam kerja alat dan untuk alat Exavator kapasitas/tipe PC 200
88
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
seluas 1 Ha selama 7 jam kerja alat dengan kondisi lahan rawa dan
berair;
• Bahwa untuk rincian biaya yang saksi keluarkan atau patok untuk
pekerjaan Land Clearing lahan perkebunana kelapa sawit tiap Hektare
(Ha) nya adalah sebesar Rp. 5.400.000,-
• Bahwa untuk metode perhitungan saksi untuk pekerjaan Land Clearing
yang saksi lakukan di perkebunan kelapa sawit adalah semua biaya
operasional alat termasuk sewa alat dan upah pekerja serta biaya lainnya
yg tidak terduga untuk pekerjaan 1 hektarnya ditambah dengan
keuntungan yang saksi peroleh sekitar 20 % dari biaya yang saksi
keluarkan ditambah dengan pajak sebanyak 2 %;
• Untuk lokasi lahan milik PT. GRAHA INTI JAYA yang saksi kerjakan
pekerjaan Land Clearingnya berada di lokasi Desa Pantai, Desa Tamiang,
Desa Penda Ketapi, Desa Teluk Kiri Kec. Kapuas Barat Mandomai,
dengan kondisi lahan berupa rawa berair dan pohon yang ada berupa
pohon galam berdiameter 20 cm, pohon rimba campuran yang
berdiameter 30 cm dan pohon Nipah;
Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakaan
tidak tahu;
15. SAIDIKUL IHWAN,ST Bin ABU MANSUR, yang telah memberikan
keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja di bidang swasta yaitu sebagai pekerja free lan untuk
pekerjaan konsultan perencana dan pengawasan terhadap segala bentuk
pekerjaan fisik ;
89
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa terkait dengan pekerjaan Land Clearing laut Batanjung Kab.
Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
Kapuas TA. 2011 tersebut saksi selaku orang yang membuat RAB
pekerjaan tersebut;
• Bahwa kronologis sehingga saksi selaku orang yang membuat RAB
pekerjaan Land Clearing pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas tersebut
adalah awalnya saksi dihubungi via telepon oleh Sdr. SUGENG yang
menyampaikan bahwa dia mendapat pekerjaan Land Clearing Pelabuhan
Batanjung tersebut dan Sdr. SUGENG meminta saksi untuk membuatkan
RAB pekerjaan tersebut. Karena saksi kenal dengan Sdr. SUGENG dan
pada saat itu saksi sedang tidak ada pekerjaan, maka saksi menyanggupi
pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. SUGENG tersebut. Kemudian
setelah melakukan survey lapangan, Sdr. SUGENG mendatangi saksi dan
memberikan data-data mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Setelah itu diakukan koordinasi antara saksi dan Sdr. SUGENG mengenai
rencana RAB yang akan disuruh melakukan pengerjaannya oleh saksi;
• Bahwa setahu saksi CV. Protec Jasa Konsultant dengan Direktur Sdr.
SAMINO, saksi kenal dengan CV. Protec Jasa Konsultant karena pada
pekerjaan sebelumnya saksi pernah juga pernah dimintai bantuan oleh
Sdr. SUGENG yang lebih kenal dekat dengan CV. Protec Jasa Konsultant
yaitu pada pekerjaan di Lamandau tetapi saksi lupa jenis pekerjaannya.
• Bahwa Produk yang saksi buat dalam RAB pekerjaan land clearing
pelabuhan laut Batanjung tersebut adalah Analisa Biaya Peralatan
Exapator (E.020) dan Analisa Harga Satuan pengupasan tanah dan
pembersihan semak (K.211).
90
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk perhitungan Analisa Biaya Peralatan Exapator (E.020) dan
Analisa Harga Satuan pengupasan tanah dan pembersihan semak
(K.211) untuk pekerjaan land clearing, saksi baru pertama kali untuk
pekerjaan land clearing pelabuhan laut Batanjung tersebut dan hal
tersebut dapat dikoordinasikan atau ditanyakan kepada orang lain yang
pernah melakukan perhitungan analisa tersebut.
• Bahwa analisa perhitungan saksi untuk pemakainan alat per hari untuk 5
jam sebesar Rp. 2.330.203,-. Dengan capaian luas hasil pekerjaan saksi
asumsikan seluas 600 M2 (4 M x 150 M), sehingga haraga satuan per M2
adalah sebesar Rp.3.884,-.
• Bahwa saksi diberitahu besar anggaran untuk kegiatan land clearing
tersebut oleh Sugeng sehingga saksi menyesuaikan saja dan dalam hal
ini saksi hanya melakukan perhitungan terhadap biaya per M2;
• Bahwa dalam penyusunan Analisa Biaya Peralatan Exapator (E.020) dan
Analisa Harga Satuan pengupasan tanah dan pembersihan semak
(K.211) untuk kegiatan Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung
Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kab. Kapuas TA. 2011 dengan menggunakan dasar dokumen – dokumen
pendukung berupa Buku petunjuk tekhnis analisa biaya dan harga satuan
pekerjaan jalan Kabupaten Nomor : 015/T/B1/1995 dari Dirjen Bina Marga
bulan Nopember 1995, Hasil surver di lapangan, Buku analisa alat berat.
• Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan lapangan dimana
pekerjaan tersebut dilaksanakan, saksi melakukan perhitungan
berdasarkan data-data yang saksi terima dari Sdr. SUGENG;
91
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa dasar yang saksi gunakan untuk melakukan perhitungan tersebut
adalah dengan K.211 dari Dirjen Bina Marga, yang mana dalam K.211
tersebut dengan menggunakan alat Buldozer dengan volume 2.400 M2.
Karena terhadap lokasi pekerjaan land clearing pelabuhan laut Batanjung
tersebut untuk alat Buldozer tidak dapat masuk dan yang bisa hanya
dengan menggunakan alat exapator, maka asumsi saksi adalah dengan
luas volume pekerjaan tersebut hanya seperempat dari alat Buldozer yaitu
sebesar 600 M2 yang diperoleh dari 4 M x 150 M
• Bahwa berdasarkan dokumen foto lokasi dan data – data yang disajikan
Sdr. SUGENG yaitu karena berlokasi di daerah rawa dan alat yang bisa
digunakan hanya alat exapator, maka asumsi yang didapatkan adalah 600
M2.
• Bahwa untuk perhitungan K.211, melakukan perubahan volume hasil
capaian tidak dapat dibenarkan karena untuk analisa perhitungan K.211
tersebut sudah baku dari Dirjen Bina Marga.
• Bahwa analisa perhitungan yang seharusnya digunakan untuk alat
exapator adalah dengan analisa K.211a, yaitu analisa K.211 yang dengan
alat buldozer karena terdapat perubahan alat maka terhadap kodenya
ditambah dengan kode a. Namun untuk cara perhitungannya sama
dengan perhitungan K.211.
• Bahwa saksi belum pernah melakukan perhitungan dengan analisa
K.211a, namun setahu saksi untuk volume pekerjaan berdasarkan asumsi
dari masing-masing pembuat;
• Bahwa setelah adanya perhitungan analisa Biaya Peralatan Exapator
(E.020) dan Analisa Harga Satuan pengupasan tanah dan pembersihan
92
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
semak (K.211) yang saksi buat tersebut, kemudian analisa tersebut saksi
serahkan kepada Sdr. SUGENG untuk dikonsultasikan kepada Sdr.
SAMINO selaku Direktur CV. Protec Jasa Konsultan;
• Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut terhadap perhitungan analisa yang
saksi buat, karena setelah saksi serahkan hard dan soft copy kepada Sdr.
SUGENG tidak ada lagi perintah lain terhadap perhitungan analisa yang
saksi buat. Apakah ada perubahan atau tidak, saksi tidak tahu karena
terhadap pekerjaan tersebut adalah sepenuhnya menjadi wewenang Sdr.
SAMINO selaku Direktur CV. Protec Jasa Konsultant selaku rekanan
perencana pada kegiatan land clearing tersebut.
• Bahwa dalam melakukan perhitungan analisa Biaya Peralatan Exapator
(E.020) dan Analisa Harga Satuan pengupasan tanah dan pembersihan
semak (K.211) pada pekerjaan tersebut, saksi menerima upah sebesar
Rp.1.500.000,- dari Sdr. SUGENG selaku orang yang meminta saksi
untuk membuat perhitungan tersebut
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan
tidak tahu;
16. EPRIYATNO, A.md Bin AYER RINGKA, yang telah memberikan
keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja di bidang swasta yaitu selaku konsultan perencana
dan pengawas dan saksi memiliki perusahaan yaitu CV. Bukit Raya
Enginering;
• bahwa dalam pekerjaan Land Clearing saksi tidak ada melaksanakan
pekerjaan tersebut dan pekerjaan yang saksi rencanakan berupa kegiatan
pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palawija sub kegiatan
93
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Cetak Sawah yang dilaksanakan di wilayah Kab. Pulang Pisau TA. 2012
dengan menggunakan perusahaan CV. Citra Utama Counsulting
Engineer, dan saksi berperan selaku pihak yang menghitung dan
menyusun RAB;
• Bahwa yang menjadi acuan atau dasar saksi di dalam melakukan
perencanaan untuk kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi
dan Palawija sub kegiatan Cetak Sawah yang dilaksanakan di wilayah
Kab. Pulang Pisau TA. 2012 adalah : Melakukan survei lapangan,buku
analisaalat yang dikeluarkan PU,Basic Parase yang dikeluarkan Pemda
Kapuas dan anaalisa harga upah;
• Bahwa jumlah biaya pekerjaan pendahuluan dn biaya cetak sawah seluas
50 ha adalah sebesar Rp. 749.650.000,-.
• Bahwa menurut perencanaan yang saksi buat untuk Alat yang
dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan intensifikasi
tanaman padi dan Palawija sub kegiatan Cetak Sawah yang dilaksanakan
di wilayah Kab. Pulang Pisau TA. 2012 berupa satu buah Exavator merk
Hitachi kapasitas 80 HP tahun pembelian 2007 (umur alat 5 tahun) untuk
pekerjaan pembersihan lahan dan pembentukan galangan / tanggul dari
tanah sekitar lahan dan Alat berupa Hand Tractor sebanyak satu buah
untuk pekerjaan pengolahan lahan untuk siap tanam.
• Bahwa untuk analisa biaya dalam penggunaan alat berupa Exavator
kapasitas 80 HP dengan umur alat 5 tahun Saksi menggunakan analisa E.
020 untuk penggunaan alat selama 1 jam dengan rincian biaya
operasional alat termasuk biaya kepemilikan alat, BBM dan Olie serta
biaya perbaikan dan Spareparts;
94
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Selanjutnya untuk pekerjaan pengupasan dan tebang tebas pepohonan,
semak, pencabutan tunggul dan lain-lain Saksi menggunakan analisa K.
211.a dengan menggunakan alat berupa Exavator selama 5 jam untuk
satu hari kerja dengan capaian atau volumen yang diperolah sebanyak
2.400 M2;
• Bahwa untuk lokasi kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi
dan Palawija sub kegiatan Cetak Sawah yang dilaksanakan di wilayah
Kab. Pulang Pisau TA. 2012 terletak di Desa Gadabung Kec. Pandih Batu
Kab. Pulpis tepatnya berada di lokasi yang kondisi lahannya ditumbuhi
kayu galam diameter 10 – 15 cm dan semak belukar, serta tekstur
tanahnya gambut/rawa berair dengan ketebalan gambut berkisar antara
0,5 s/d 1 meter.
• Bahwa untuk lokasi kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi
dan Palawija sub kegiatan Cetak Sawah yang dilaksanakan di wilayah
Kab. Pulang Pisau TA. 2012 terletak di Desa Gadabung Kec. Pandih Batu
Kab. Pulpis tepatnya berada di lokasi yang kondisi lahannya ditumbuhi
kayu galam diameter 10 – 15 cm dan semak belukar, serta tekstur
tanahnya gambut/rawa berair dengan ketebalan gambut berkisar antara
0,5 s/d 1 meter.
• Bahwa setahu saksi untuk analisa K. 211 terhadap penggunaan alat
berupa Exavator maupun Bulldozer terhadap capaiannya yang telah
ditetakan di dalam analisa K.211 tersebut sebanyak 2.400 M2 tidak dapat
dirubah apabila kita akan menyusun untuk pekerjaan serupa, namun kita
hanya dapat merubah untuk analisa biaya untuk pekerjaan tersebut.
95
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) program peningkatan
ketahanan pangan kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi
dan palawija sub kegiatan cetak sawah lokasi Desa Gadabung Kec.
Pandih Batu TA. 2012 yang dikerjakan oleh CV. CITRA UTAMA
CONSULTING ENGINEER adalah produk yang saksi buat dan saksi
susun, karena untuk dokumen tersebut saksi yang melakukan survey
lapangan dan perhitungan analisa biayanya.
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;
17. KARYADIE, ST Bin BATUR D.GATUNG, yang telah memberikan
keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas sebagai Kasubag Perencanaan dengan
tugas dan tanggung jawab :
- Menyusun perencanaan program kegiatan pada Dishubkominfo.
- Menginventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas
pokok Dishubkominfo.
- Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.
• Bahwa terkait dengan kegiatan pekerjaan Land Clearing (pembukaan
lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 peranan
saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Lelang untuk pengadaan jasa
konsultan perencana dan sebagai sekretaris Panitia Lelang untuk
pengadaan jasa konstruksi pada pekerjaan Land Clearing Pelabuhan
Lautnya. ;
96
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Panitia Lelang
sudah saksi laksanakan sesuai peraturan yang berlaku
• Dan pejabat – pejabat yang terlibat serta bertanggung jawab terhadap
kegiatan pelelangan tersebut adalah:
Ketua merangkap anggota : DAHMAN PRIHATIN, S.Sos.
Sekretaris : KARYADIE, ST.
Anggota : FAHMI RIDIANOOR. S, ST.
Pengguna Anggaran : Kepala Dishubkominfo.
PPK : KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT
Bendaharanya : KARUNIA BHAKTI. ;
• Bahwa untuk kegiatan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pekerjaan
Land Clearing laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 anggarannya
bersumber dari APBD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kab. Kapuas program kegiatan sarana dan prasarana perhubungan
kegiatan perencanaan tekhnis land clearing sebesar Rp. 92.500.000,-
yang tercantum dalam DPPA Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011
dengan metode pelelangan penunjukan lngsung dan saksi tidak tahu
dengan metode tersebut;
• Bahwa saksi selaku Sekretaris Panitia lelang dan anggota Panitia Lelang
lainnya tidak pernah melaksanakan proses pelelangan tersebut, karena
untuk setiap tahapan yang ada di risalah dokumen pelelangan jasa
konsultansi saksi tidak pernah membuat dan melaksanakannya dan hanya
menandatangani dokumen lelang tersebut dan tidak mengetahui siapa
yang membuat dokumen tersebut dan siapa yang menyodorkan kepada
saksi tidak ingat lagi;
97
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa dari hasil pelelangan jasa konsultasi untuk perencanaan pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011
berdasarkan dokumen pelelangan yang ada panitia lelang telah
menetapkan CV. PROTEC JASA CONSULTANT pusat Palangka Raya
dengan Direkturnya sdr. H. SAMINO PUTRO untuk dasar penentuannya
saksi tidak tahu dan hanya tanda tangan saja karena sudah ada dalam
bentuk jadi;
• Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing laut Batanjung Kab. Kapuas
melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas TA.
2011 anggarannya bersumber dari APBD Kab. Kapuas TA. 2011 pada
Dishubkominfo Kab. Kapuas dan besaran anggarannya sesuai DPA awal
sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan berdasarkan DPA perubahan pekerjaan
tersebut berubah menjadi Rp. 2.568.500.000,-.
• Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan laut Batanjung
Kab. Kapuas TA. 2011 ada dibuatkan HPS dan yang membuatnya adalah
PPK yaitu saudara KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT dengan total
besaran HPS adalah Rp. 2. 568.000.000,- dengan rincian:
a. Pekerjaan pendahuluan dengan nilai Rp. 53.250.000,-.
b. Pekerjaan Patok batas beton bertulang Rp. 9.049.571,26,-.
c. Pekerjaan dermaga sementara 5 x 8 meter sebesar Rp.
28.307.140,45,-.
d. Pekerjaan Trestle sementara 2 x 38 meter sebesar Rp.
49.551.427,50,-.e.Pembuatan dua buah papan lokasi sebesar Rp.
13.597.315,34,-.
98
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
f. Pekerjaan land clearing seluas 615.000 M2 (61,5 Ha) sebesar Rp.
2.180.790.000,-.
• Bahwa untuk tahapan proses pelelangan jasa konstruksi untuk pekerjaan
Land Clearing pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 sudah
dilaksanakan oleh panitia lelang sesuai dengan tahapan pelelangan
umum metode Pra Kualifikasi;
• Bahwa dari tujuh perusahaan yang mendaftar hanya dua perusahaan
yang memasukkan penawaran yaitu :
- PT. DJIMAT SAKSI pusat Palangka Raya.
- PT. KARYA INSAN pusat Banjarmasin.
Jadi panitia lelang berkesimpulan bahwa untuk proses lelang tersebut
dinyatakan gagal atau dilakukan pelelangan ulang dan melapor secara
lisan kepada PPK yaitu terdakwa setelah itu tidak mengetahui tindak
lanjutnya lagi;
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak
tahu;
18. DAHMAN PRIHATIN,S.Sos Bin KARTO SUWITO, yang telah
memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas dengan jabatan Kasubag Tata Usaha ;
• Bahwa saksi dalam pekerjaan Land Clearing pelabuhan laut Batanjung
Kab. Kapuas TA. 2011 peranan saksi adalah sebagai Ketua Panitia
Lelang untuk pengadaan untuk jasa konsultan perencana dan sebagai
Ketua Panitia Lelang pengadaan jasa konstruksi bersama Panitia lainnya
yaitu :
99
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ketua merangkap anggota : saksi DAHMAN PRIHATIN, S.Sos.
Sekretaris : KARYADIE, ST.
Anggota : FAHMI RIDIANOOR. S, ST.
dengan Tugas dan tanggungjawab adalah :
• Menyusun Jadwal Pelelangan.
• Mengumumkan pelelangan.
• Menerima pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen lelang.
• Memberikan penjelasan pekerjaan.
• Menerima pemasukan penawaran dari rekanan yang mendaftar dan
pembukaan penawaran.
• Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen
penawarannya.
• Melakukan pembuktian kualifikasi.
• Menyusun urutan pemenang berdasarkan hasil dari pada evaluasi.
• Menetapkan pemenang lelang.
• Mengumumkan pemenang lelang.
• Menunggu masa sanggah.
• Menjawab sanggahan apabila ada yang menyanggah.
• Mengusulkan penunjukan pemenang dan melaporkan hasil pelelangan
kepada PPK.
• Bahwa untuk kegiatan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pekerjaan
Land Clearing pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011
anggarannya bersumber dari APBD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika Kab. Kapuas program kegiatan sarana dan prasarana
perhubungan kegiatan perencanaan tekhnis land clearing sebesar Rp.
100
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
92.500.000,--(Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan
metode penunjukan lngsung;
• Bahwa saksi selaku ketua panitia lelang tidak aktif dalam proses
pengadaan tersebut sebab saksi sering mengikuti kegiatan dinas di luar
kantor, sehingga yang lebih mengetahui untuk metode pemilihan tersebut
adalah sekretaris panitia lelang yaitu sdr. KARYADIE, ST. Dan saksi tidak
mengerti kenapa metode pelelangan yang dilaksanakan berupa metode
penunjukan langsung selanjutnya saksi hanya tanda tangan saja di setiap
dokumen proses lelang yang telah diajukan oleh sdr. KARYADIE, ST;
• Bahwa dari hasil pelelangan jasa konsultasi untuk perencanaan pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 panitia
lelang telah menetapkan CV. PROTEC JASA CONSULTANT pusat
Palangka Raya dengan Direkturnya sdr. H. SAMINO PUTRO dan saksi
tidak paham mengenai penentuan pemenang;
• Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pelabuhan laut Batanjung Kab.
Kapuas TA. 2011 anggarannya bersumber dari APBD Kab. Kapuas TA.
2011 pada Dishubkominfo Kab. Kapuas sesuai DPA awal sebesar Rp.
3.500.000,-- dan berdasarkan DPA perubahan pekerjaan tersebut
berubah menjadi Rp. 2.568.500.000,-.
• Bahwa untuk proses pelelangan jasa konstruksi pada pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 ada dilakukan
pengumuman oleh panitia lelang di media masa berupa koran Kalteng
Post dan Harian tempo periode tanggal 16 Mei 2011, dan juga di papan
pengumuman Dishubkominfo ;
101
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa setahu saksi HPS dibuat oleh PPK yaitu Terdakwa sebesar Rp.
2.568.000.000,--dengan rincian :
a. Pekerjaan pendahuluan dengan nilai Rp. 53.250.000,-.
b. Pekerjaan Patok batas beton bertulang Rp. 9.049.571,26,-.
c. Pekerjaan dermaga sementara 5 x 8 meter sebesar Rp.
28.307.140,45,-. d. Pekerjaan Trestle sementara 2 x 38 meter sebesar
Rp. 49.551.427,50,-.
e.Pembuatan dua buah papan lokasi sebesar Rp. 13.597.315,34,-.
f. Pekerjaan land clearing seluas 615.000 M2 (61,5 Ha) sebesar Rp.
2.180.790.000,-.
Sehingga total anggaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.
2.334.545.454,55,- ditambah pajak (PPn 10 %) sebesar Rp.
233.454.545,45,-Sedangkan rincian penyusunan dan metode pembuatan
HPS saksi tidak mengetahuinya dan mengenai penyusunan HPS
semuanya kewenangan pada PPK yaitu terdakwa;
• bahwa untuk lelang selanjutnya Panitia tidak melaksanakan karena dari
tujuh rekanan yang mendaftar hanya dua perusahaan yang memasukkan
penawaran sehingga pelelangan dinyatakan gagal dan dilaporkan kepada
PPK yaitu terdakwa;
• Bahwa saksi kenal dengan direktur CV. Protec Jasa Consultant pusat
Palangka Raya yaitu sdr. H. SAMINO PUTRO sejak adanya penjelasan
pekerjaan untuk kegiatan pelelangan pekerjaan fisik paket pekerjaan
pekerjaan Land Clearing 2011 dan saksi bertemu sebanyak satu kali
yaitu di kantor Dishubkominfo ;
• Bahwa untuk menandatangani dokumen proses pelelangan sedangkan
saksi tidak pernah melakukan proses pelelangan dan juga membuat
102
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dokumen pelelangan tersebut Karena dokumen tersebut sudah jadi
dalam bentuk berkas risalah hasil pelelangan dan dokumen risalah hasil
pelelangan untuk konsultan perencanaan sudah ditandatangani oleh
sekretaris panitia lelang sdr. KARYADIE, ST terlebih dahulu sebelum
saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan;
19. Drs.AHMAD SOFIAN Bin MUHAMMAD SALIM, yang telah memberikan
keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas dengan jabatan Kepala Dinas
Perhubungan berdasarkan SK Bupati Kab. Kapuas Nomor KEP.821.2/19/
BKPPD/2011 tanggal 03 Nopember 2011dengan tugas dan
tanggungjawab :
• Menjalankan kebijakan pimpinan terhadap pembangunan sektor
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
• Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kab. Kapuas berupa pelaksanaan tugas
Administrasi dan tekhnis pelaksanaan kegiatan yang ada di
Dishubkominfo serta mendelegasikan sebagian kewenangan dalam
melaksanakan kegiatan yang berada di lingkup Dishubkominfo Kab.
Kapuas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Melakukan pengawasan dan pembinaaan terhadap pejabat dan
pegawai di lingkungan Dishubkominfo Kab. Kapuas.
103
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Land Clearing Laut Batanjung saksi
adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan tugas dan
tanggungjawab :
• Menetapkan PPK.
• Menetapkan pejabat pengadaan
• Menetapkan Panitia Penerima Hasil pekerjaan
• Mengawasi pelaksanaan anggaran
* Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan aturan perundang-
undangan.
• Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan
tahun 2010 untuk kegiatan pembuatan pelabuhan di Bantanjung Kab.
Kapuas bermula dari proses perencanaan, pembuatan site Plant dan
melakukan ekspose ke Propinsi sampai dengan adanya persetujuan dari
Gubernur untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya pada tahun
2010 diperoleh dana/anggaran pembebasan lahan untuk lokasi Pelabuhan
Laut Batanjung Kab. Kapuas seluas 300 Ha, dan pada TA. 2011 diperoleh
lagi anggaran untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan pekerjaan Land Clearing/pembersihan lahan lokasi
pelabuhan seluas 615.000 M;
• Bahwa setelah anggaran ada dan masuk dalam DPA SKPD
Dishubkominfo Kab. Kapuas, selanjutnya tindakan saksi selaku Pengguna
Anggaran adalah menunjuk pejabat/personil yang akan melaksanakan di
tiap-tiap tahapan dari pada kegiatan pekerjaan land Clearing tersebut
diantaranya adalah :
104
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Menunjuk PPK untuk seluruh kegiatan yang ada di Dishubkominfo
selama satu tahun anggaran yaitu sdr. KAIDIN HAKIM NASUTION, ST,
MT;
- Menunjuk Panitia pengadaan Barang dan Jasa yaitu :
Ketua : DAHMAN PRIHATIN, S.Sos
Sekretaris : KARYADIE, ST
Anggota : FAHMI RIDIANOOR. S, ST.
- Menunjuk Panitia lelang baru dari Dinas PU Kab. Pulpis untuk
membantu proses lelang di Dishubkominfo berdasarkan permintaan
tenaga panitia lelang yang saksi buat kepada Kadis PU Kab. Kapuas:
Ketua : Drs. ABDUL HALIM
Sekretaris : LINGGARSON. S.Sos, M.AP
Anggota : ALBERT KABAN, SST
: SUNARTO, SE
: HENI MARIATI, ST
- Menunjuk Panitia Penerima hasil pekerjaan di lingkup Dishubkominfo
Kab. Kapuas.
• Kemudian dari tindakan saksi tersebut saksi memiliki keyakinan bahwa
kegiatan tersebut akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada untuk
pelaksanaan kegiatan land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kab.
Kapuas TA. 2011 dari tahapan awal sampai dengan selesainya kegiatan.
• Bahwa berdasarkan DPPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011
untuk macam atau tahapan kegiatan pekerjaan land Clearing pelabuhan
Laut batanjung ada dua bagian yaitu tahapan perencanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh konsultan dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh penyedia jasa/kontraktor
105
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk kegiatan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pekerjaan
Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab.
Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
Kapuas TA. 2011 anggarannya bersumber dari APBD Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Kapuas program
kegiatan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan perencanaan
tekhnis land clearing sebesar Rp. 92.500.000,-.
• Metode pelelangan untuk perencanaan menggunakan metode penunjukan
langsung
Untuk pekerjaan Land Clearing (pembukaan lahan) lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 anggarannya bersumber dari APBD
Kab. Kapuas TA. 2011 pada Dishubkominfo Kab. Kapuas dan besaran
anggarannya sesuai DPA awal sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan
berdasarkan DPA perubahan pekerjaan tersebut berubah menjadi Rp.
2.568.500.000,-.
• Selanjutnya proses lelang tersebut menggunakan metode pelelangan
umum Pascakualifikasi dengan sistem pemasukan penawaran satu
sampul dan metode evaluasi sistem gugur.
• Dan untuk pihak yang melaksanakan kegiatan perencanaannya adalah
dari CV. Protec Jasa Consultant dengan direkturnya sdr. H. SAMINO
PUTRO dan saksi mengetahui CV. Protec Jasa Consultant dengan
direkturnya sdr. H. SAMINO PUTRO yang melaksanakan pekerjaan
tersebut setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.
106
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk mengenai rincian dari pada perencanaan yang dilakukan
untuk kegiatan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA.
2011 melalui Dishubkominfo Kab. Kapuas berupa gambar dan RAB saksi
tidak mengetahuinya secara detail karena saksi pada saat itu saksi
memiliki kepentingan di luar daerah, sehingga saksi mempercayakan
sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada PPK dan panitia lelang yang
sudah memiliki kompetensi di bidang pekerjaan tersebut;
• Bahwa berdasarkan laporan dari PPK sdr. KAIDIN HAKIM NASUTION,
ST, MT kepada saksi dan berdasarkan dokumen yang ada bahwa untuk
pekerjaan land Clearing pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011
dikerjakan oleh PT. PURNA WIRA DHARMA pusat Kuala Kapuas, dimana
penunjukan rekanan tersebut melalui proses pelelangan yang telah
dilaksanakan oleh panitia lelang dan PPK.
• Dalam hal proses pelelangan untuk pekerjaan tersebut saksi dapat juga
jelaskan bahwa semula proses pelelangannya yang dilaksanakan oleh
panitia lelang dari Dishubkominfo Kab. Kapuas di anggap gagal karena
pada saat pemasukan dokumen penawaran hanya ada satu rekanan saja,
sehingga berdasarkan masukan dan petunjuk dari PPK agar saksi
memohon kepada Dinas PU untuk menunjuk panitia lelang dari Dinas PU
Kab. Kapuas untuk melaksanakan proses pelelangan ulang untuk
kegiatan tersebut, sehingga berdasarkan masukan dari PPK yang
mengerti secara tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya saksi
menerbitkan SK baru tentang susunan panitia lelang dari Dinas PU
sebagai panitia lelang untuk pekerjaan Land Clearing tersebut setelah ada
persetujuan dan penunjukan personilnya dari kadis PU Kab. Kapuas.
107
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian setelah SK saksi tersebut dibuat selanjutnya proses
pelelangannya saksi serahkan kepada PPK dan Panitia lelangnya.
• Dalam hal proses pelelangan untuk pekerjaan tersebut saksi dapat juga
jelaskan bahwa semula proses pelelangannya yang dilaksanakan oleh
panitia lelang dari Dishubkominfo Kab. Kapuas di anggap gagal karena
pada saat pemasukan dokumen penawaran hanya ada satu rekanan saja,
sehingga berdasarkan masukan dan petunjuk dari PPK agar saksi
memohon kepada Dinas PU untuk menunjuk panitia lelang dari Dinas PU
Kab. Kapuas untuk melaksanakan proses pelelangan ulang untuk
kegiatan tersebut, sehingga berdasarkan masukan dari PPK yang
mengerti secara tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya saksi
menerbitkan SK baru tentang susunan panitia lelang dari Dinas PU
sebagai panitia lelang untuk pekerjaan Land Clearing tersebut setelah ada
persetujuan dan penunjukan personilnya dari kadis PU Kab. Kapuas.
Kemudian setelah SK saksi tersebut dibuat selanjutnya proses
pelelangannya saksi serahkan kepada PPK dan Panitia lelangnya.
• Bahwa berdasarkan laporan dari PPK sdr. KAIDIN HAKIM NASUTION,
ST, MT serta dokumen pelaksanaan perencanaan dan proses pelelangan
serta pelaksanaan pekerjaannya bahwa untuk kegiatan Land Clearing
pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011 sudah dilaksanakan semuanya
• Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi lihat bahwa untuk pembayaran
pekerjaan land Clearing pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011
sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali diantaranya adalah sbb
- Pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 490.000.000,-.
- Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 918.750.000,-.
108
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 918.750.000,-.
- Pembayaran tahap keempat sebesar Rp. 122.500.000,-.
• Bahwa saksi selaku Kepala Dishubkominfo dan juga selaku pengguna
Anggaran tidak ada menerima imbalan baik berupa uang maupun barang
dari pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. N 2011;
• Bahwa saksi kenal dengan Sulamno dan pernah meminjam uang kepada
Sulamno dan sudah saksi bayar dan peminjaman tersebut tidak ada
hubungannya dengan pekerjaan Land Clearing yang dikerjakan Sulamno
yang dapat borongan pekerjaan tersebut dari perusahaan yang
mengerjakan Land Clearing tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
20. BATSYAMSI RAHMAD,SE, yang telah memberikan keterangan pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas sebagai Kasi Sosialisasi, Pembinaan,
Pelayanan dan Humas pada Dishubkominfo Kab. Kapuas;
• Bahwa saksi dalam pekerjaan Land Clearing laut Batanjung Kab. Kapuas
adalah sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan dasar
adalah Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011,
tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas TA. 2011
bersama-sama dengan Panitia lainnya yaitu : saksi sendiri Batsyamsi
Rahmad selaku Ketua, Mujiyat selaku Sekretaris, saksi dan Taufikhul
109
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Fakhurrohman, Fahmi Ridianoor selaku anggota,dengan tugas dan
tanggung jawab :
• Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa
sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
• Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan.
• Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
• Bahwa saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan di lingkup Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas tidak memiliki
kamampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Land
Clearing/pembersihan lahan lokasi pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas
TA. 2011 melalui Dishubkominfo Kab. Kapuas, sedangkan saksi ditunjuk
sebagai Panitia penerima hasil pekerjaan tersebut saksi tidak
mengetahuinya, karena saksi langsung menerima SK tersebut tanpa ada
konfirmasi dari pihak penerbit SK tersebut, namun saksi selaku bawahan
menerima saja tugas tersebut sebagai bukti loyalitas saksi kepada
pimpinan, walaupun sebelumnya saksi pernah menolak dan keberatan
terhadap tugas tersebut kepada Kadis Hubkominfo, namun karena di
dalam panitia tersebut terdapat salah satu anggota yang memiliki bidang
Ilmu tekhnik sipil yaitu sdr. FAHMI RIDIANOR SAPUTRA, ST dan saksi
juga diperintahkan Kadis untuk belajar dan dibimbing oleh PPK Terdakwa
KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, maka saksi bersedia menerima tugas
tersebut;
• Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia penerima
hasil pekerjaan untuk pekerjaan Land Clearing/pembersihan lahan lokasi
110
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pelabuhan laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 sudah saksi laksanakan
semuanya yaitu berupa turun kelokasi pekerjaan dimaksud yang berada di
Desa Batanjung Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas sebanyak dua kali, dan
kegiatan pemeriksaan yang saksi lakukan adalah sbb :
- Melakukan pengukuran luasan areal yang dilakukan
pembersihan/Land Clearing.
- Melakukan pengecekan patok batas lokasi yang dilakukan
pembersihan lahan.
- Melakukan pengukuran luasan dermaga sementara.
- Melakukan pengukuran panjang Trestle/titian sementara.
- Melakukan pengukuran dan pengecekan papan nama lokasi.
• Bahwa sebagai PPK dalam pekerjaan Land Clearing adalah Terdakwa
sedangkan untuk rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut
berdasarkan kontrak yang saksi terima sebelum melakukan pemeriksaan
adalah PT. PURNA WIRA DHARMA, namun secara pasti saksi tidak
mengetahui siapa pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut,
karena pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak mendapati
peralatan maupun karyawan yang bekerja di lokasi tersebut, bahkan pada
saat saksi melakukan pemeriksaan dilapangan tidak didampingi oleh
pihak perusahaan yang mengerjakan;
• Bahwa selaku Panitia maka Tim ada melakukan pemeriksaan pertama
tanggal 30 Nopember 2011 dengan hasil yang diperoleh :
- Pengecatan pekerjaan patok batas yang seharusnya menggunakan cat
Spotlight ternyata di lapangan yang terpasang adalah cat minyak.
- Pekerjaan dermaga sementara berupa mur baut panjang 40 cm untuk
kalang yangseharusnya menggunakan mur akan tetapi menggunakan
111
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
paku dan lantai papan belangiran/meranti 2/20 cm yang terpasang
hanya ukuran 2/10 cm, serta untuk Baut,mur dan klang besi yang
terpasang adalah paku.
- Pekerjaan trestle berupa panjang trestle 38 meter yang terpasang
hanya 36 meter, dan mur serta baut terpasang hanya paku.
• Bahwa terhadap temuan tersebut Tim telah melaporkan kepada PPK dan
selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan kedua pada tanggal 05
Desember 2011 dengan materi pemeriksaan lapangan terhadap item
pekerjaan yang ditemukan kekurangan pekerjaan sesuai Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan pertama dengan hasil yang kami peroleh adalah
bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % sesuai dengan kontrak
yang ada;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan;
21. TAUFIKHUL FAKURRAHMAN,S.Md, yang telah memberikan keterangan
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas sebagai Staf Pelaksana di Bidang
Komunikasi dan Informatika ;
• Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa di
BAPPEDA Kab. Kapuas bulan Nopember 2011, dan saksi dinyatakan
lulus mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat dengan kualifikasi Ahli
Pengadaan dasar;
• Bahwa saksi dalam kegiatan pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 adalah sebagai Ketua Panitia
112
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penerima hasil pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011, tanggal 12 Maret 2011dengan susunan
panitia yaitu :
• BATSYAMSI RAHMAT, SE selaku Ketua merangkap anggota.
• MUJIYAT, S.Sos selaku Sekretaris merangkap anggota.
• PUSPASARI, SE selaku anggota.
• TAUFIKHUL FAKURROHMAN, AMd selaku anggota. (saksi sendiri)
• FAHMI RIDIANOR SAPUTRA, ST selaku anggota.
• Bahwa selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan sudah melakukan
pemeriksaan kelokasi Land Clearing Laut Batanjung dengan kegiatan
yang dilakukan :
• Melakukan pengukuran luasan areal yang dilakukan pembersihan/Land
Clearing.
• Melakukan pengecekan patok batas lokasi yang dilakukan
pembersihan lahan.
• Melakukan pengukuran luasan dermaga sementara.
• Melakukan pengukuran panjang Trestle/titian sementara.
• Melakukan pengukuran dan pengecekan papan nama lokasi.
• Bahwa setahu saksi rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut
berdasarkan kontrak yang saksi terima sebelum melakukan pemeriksaan
adalah PT. PURNA WIRA DHARMA, namun secara pasti saksi tidak
mengetahui siapa pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut,
karena pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak mendapati
peralatan maupun karyawan yang bekerja di lokasi tersebut, bahkan pada
saat saksi melakukan pemeriksaan dilapangan tidak didampingi oleh
pihak perusahaan yang mengerjakan;
113
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Land
Clearing/pembersihan lahan lokasi pelabuhan Laut batanjung Kab.
Kapuas TA. 2011 adalah Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST,MT;
• Bahwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan
pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut untuk hasil yang kami peroleh
setelah saksi beserta Tim turun kelapangan tanggal 30 Nopember 2011
adalah :
• Pengecatan pekerjaan patok batas yang seharusnya menggunakan cat
Spotlight ternyata di lapangan yang terpasang adalah cat minyak.
• Pekerjaan dermaga sementara berupa mur baut panjang 40 cm untuk
kalang yangseharusnya menggunakan mur akan tetapi menggunakan
paku dan lantai papan belangiran/meranti 2/20 cm yang terpasang
hanya ukuran 2/10 cm, serta untuk Baut,mur dan klang besi yang
terpasang adalah paku.
• Pekerjaan trestle berupa panjang trestle 38 meter yang terpasang
hanya 36 meter, dan mur serta baut terpasang hanya paku.
• Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan Kedua tanggal 05 Desember
2011 kekurangan pekerjaan yang ditemukan pada pemeriksaan pertama
sudah selesai 100%;
• Bahwa untuk dokumen yang Panitia seharusnya buat terkait dengan
selesainya saksi beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap paket
pekerjaan Land Clearing/pembersihan lahan laut Batanjung Kab. Kapuas
TA. 2011 adalah berupa :
• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
114
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari rekanan pelaksana kepada
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
• Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
Akan tetapi semua Berita Acara tersebut yang membuatnya adalah
Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi beserta Tim hanya
menandatangani dokumen tersebut, sedangkan hasil temuan yang
dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan saksi dan Tim
sama dengan yang dibuat PPK;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan;
22. PUSPA SARI, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas sejak tahun 1997 sebagai Staf Pelaksana
Angkutan Jalan;
• Bahwa saksi dalam pekerjaan Land Clearing laut Batanjung Kab. Kapuas
adalah sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan dasar
adalah Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011,
tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas TA. 2011
bersama-sama dengan Panitia lainnya yaitu : Batsyamsi Rahmad selaku
Ketua, Mujiyat selaku Sekretaris, saksi dan Taufikhul Fakhurrohman,
Fahmi Ridianoor selaku anggota,dengan tugas dan tanggung jawab :
• Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa
sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
115
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan.
• Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
-- bahwa seingat saksi Panitia ada melakukan pemeriksaan land clearing laut
batanjung tersebut sebanyak dua kali dan terdapat temuan pekerjaan
yang tidak sesuai yaitu :
- Untuk pekerjaan pengecatan patok batas ditemukan yang seharusnya
dengan cat spotlight, kenyataan di lapangan hanya dengan cat minyak.
- Untuk pekerjaan dermaga sementara ditemukan yang seharusnya baut,
tetapi kenyataan di lapangan hanya dengan menggunakan paku.
Lantai papan seharusnya 2/20 cm, di lapangan hanya 2/10 cm. Mur
baut dan klaim besi seharusnya baut dan klam besi, di lapangan hanya
paku.
- Untuk pekerjaan trastle ditemukan panjang trastle di lapangan hanya
36 M, seharusnya 38 M. Mur baut seharusnya baut, di lapangan
hanya paku;
• Bahwa atas pekerjaan yang tidak sesuai tersebut setahu saksi sudah
dilaksanakan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan kelokasi Land Clearing
ternyata sudah dilengkapi dan diperbaiki;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan;
23. FAHMI RIDIANOOR SAPUTRA,ST Bin H.ASRANDAY SAYUTI, yang
telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas sejak tahun 2007 sampai sekarang;
116
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Peranan saksi dalam pekerjaan Land Clearing lokasi pelabuhan
laut Batanjung Kab. Kapuas melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas TA. 2011 adalah sebagai Anggota Panitia Lelang
untuk pengadaan jasa konsultan perencana, saksi juga sebagai Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dan juga sebagai Anggota Panitia
Lelang untuk pengadaan jasa konstruksi pada pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Lautnya;
• Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Lelang Perencanaan adalah :
• Menyusun rencana pemilihan penyedia jasa.
• Menyusun dokumen pengadaan.
• Menyusun Jadwal Pelelangan.
• Mengumumkan pelelangan.
• Menerima pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen
lelang.
• Memberikan penjelasan pekerjaan.
• Menerima pemasukan penawaran dari rekanan yang mendaftar dan
pembukaan penawaran.
• Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen
penawarannya.
• Melakukan pembuktian kualifikasi.
• Menyusun urutan pemenang berdasarkan hasil dari pada evaluasi.
• Menetapkan pemenang lelang.
• Mengumumkan pemenang lelang.
• Menunggu masa sanggah.
• Menjawab sanggahan apabila ada yang menyanggah.
• Mengusulkan penunjukan pemenang dan melaporkan hasil pelelangan
kepada PPK.
• Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan barang / Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
117
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa
sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan.
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
4. Panitia penerima selanjutnya menyerahkan hasil pengadaan barang/
jasa yang diterima dari penyedia kepada penyimpan/pengurus barang
SKPD masing-masing dengan membuat Berita Acara Serah terima
yang diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang bersangkutan.
• Bahwa tugas dan tanggungjawab Bidang Penyimpan Barang adalah :
* Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang pakai habis milik
daerah.
* Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang pakai habis
yang diterima.
* Meneliti jumlah dan kualitas barang pakai habis yang diterima sesuai
dengan dokumen pengadaan.
* Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku barang.
* Mengamankan barang pakai habis milik daerah .
* Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan sisa persediaan barang
pakai habis milik daerah ke Kepala SKPD.
• Bahwa yang terlibat dalam Panitia Lelang pada Kegiatan Perencanaan
tersebut adalah : Dahman Prihatin,S.Sos selaku Ketua, Karyadie, selaku
Sekretaris dan saksi selaku Anggota;
• Bahwa untuk Jasa Konsultan perencanaan pekerjaan Land Clearing
anggarannya bersumber dari APBD Dinas Perhubungan sebesar
Rp.92.500.000,- yang tercantum dalam DPPA Dishubkominfo Kab.
Kapuas TA. 2011;
• Bahwa untuk metode pelelangan menggunakan metode penunjukan
langsung dan saksi tidak tahu kenapa dilakukan dengan penunjukan
118
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
langsung dan saksi hanya tanda tangan saja pada dokumen penunjukan
langsung tersebut dan saksi tidak ikut proses pelelangannya dan siapa
yang melaksanakan saksi tidak tahu;
• Bahwa saksi hanya tanda tangan saja atas semua dokumen pelelangan
yang ada tertera nama saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pihak yang
membuat dokumen–dokumen kelengkapan di dalam proses pelelangan
jasa konsultan perencanaan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011 tersebut;
• Bahwa setahu saksi Pejabat yang ikut terlibat dalam proses pengadaan
jasa Konsultan Perencana pekerjaan Land Clearing Laut Batanjung selain
Panitia Lelang adalah:
- Pengguna Anggaran adalah Kepala Dishubkominfo;
- PPK adalah KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT
- PPTK adalah SUDIRMAN;
- Bendahara adalah KARUNIA BHAKTI;
• Bahwa setahu saksi hasil pelelangan untuk perencanaan atas pekerjaan
Land Clearing tersebut ditetapkan CV. PROTEC JASA CONSULTANT
pusat Palangka Raya dengan Direkturnya sdr. H. SAMINO PUTRO dan
dasar penentuan pemenang untuk CV. PROTEC JASA CONSULTANT
saksi selaku anggota panitia lelang tidak memahami secara keseluruhan,
karena saksi hanya menandatangani dokumennya saja dan saksi
bertanda tangan karena Ketua dan Sekretaris sudah bertandatangan pada
dokumen tersebut;
• Bahwa untuk hasil perhitungan perencanaan dari konsultan untuk
pekerjaan Land Clearing Laut Batanjung TA. 2011 saksi tidak
119
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengetahuinya, karena hal tersebut sudah di dalam lingkup tugas dan
tanggung jawab dari PPK yang dalam hal ini PPK nya adalah Terdakwa
KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT;
• Bahwa setahu saksi pekerjaan Land Clearing laut Batanjung Kab. Kapuas
TA. 2011 anggarannya bersumber dari APBD Kab. Kapuas TA. 2011
pada Dishubkominfo Kab. Kapuas dan besaran anggarannya sesuai DPA
awal sebesar Rp.3.500.000.000,- dan berdasarkan DPA perubahan
pekerjaan tersebut berubah menjadi Rp.2.568.500.000,-.
• Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pelabuhan laut Batanjung Kab.
Kapuas TA. 2011 ada dibuatkan HPS dan yang membuatnya adalah PPK
yaitu Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION, ST, MT, untuk total besaran
HPS saksi tidak tahu;
• Bahwa setahu saksi untuk tahapan pelelangan fisik tidak dilaksanakan
dikarenakan pada saat pemasukan dokumen penawaran hanya di ikuti
oleh dua rekanan saja, sehingga sesuai dengan ketentuan proses
pelelangan tidak dapat dilanjutkan atau gagal maka panitia lelang
membuat laporan hasil pelelangan kepada PPK Terdakwa KAIDIN HAKIM
NASUTION, ST, MT dan melaporkannya secara lisan kepada
Kadishubkominfo Kab. Kapuas dan selanjutnya dari panitia lelang tidak
mengetahui lagi apa tindak lanjut dari proses pelelangan tersebut;
• Bahwa selain Panitia lelang saksi juga ditunjuk selaku Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan (P2HP) yang bertugas sebagai Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas TA. 2011 adalah
* BATSYAMSI RAHMAT, SE selaku Ketua.
* MUJIYAT, S.Sos selaku sekretaris.
* PUSPASARI, SE selaku anggota.
120
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
* TAUFIKHUL FAKRURROHMAN, A.Md selaku anggota.
* FAHMI RIDIANOOR SAPUTRA, ST selaku anggota.
• Bahwa setahu saksi Panitia P2HP telah melakukan pemeriksaan
pekerjaan land clearing pelabuhan laut batanjung tahun 2011 tersebut
sebayak 2 kali, dan terdapat temuan :
- Untuk pekerjaan pengecatan patok batas ditemukan yang seharusnya
dengan cat spotlight, kenyataan di lapangan hanya dengan cat minyak.
- Untuk pekerjaan dermaga sementara ditemukan yang seharusnya baut,
tetapi kenyataan di lapangan hanya dengan menggunakan paku.
Lantai papan seharusnya 2/20 cm, di lapangan hanya 2/10 cm. Mur
baut dan klaim besi seharusnya baut dan klam besi, di lapangan hanya
paku.
- Untuk pekerjaan trastle ditemukan panjang trastle di lapangan hanya
36 M, seharusnya 38 M. Mur baut seharusnya baut, di lapangan
hanya paku;
• Bahwa atas pekerjaan yang tidak sesuai tersebut setahu saksi sudah
dilaksanakan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan kelokasi Land Clearing
ternyata sudah dilengkapi dan diperbaiki;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan;
25. KARNELLIE Bin AMBRAN, yang telah memberikan keterangan pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja sebagai staf di Gapensi Kapuas sejak tahun 2008
sampai dengan akhir tahun 2012;
121
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa CLARA karena merupakan anggota
Gapensi Kapuas dan saksi sebagai staf Gapensi Kapuas jadi hanya
sebatas hubungan teman saja;
• Bahwa saksi tidak kenal dengan yang nama SULAMNO dan tidak pernah
tahu yang namanya SULAMNO, saksi hanya pernah mengetahui nama
SULAMNO pada saat saksi dimintai tolong oleh Terdakwa CLARA untuk
mentransfer dana kepada nama SULAMNO tersebut;
• Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa CLARA
mentransfer dana kepada Sdr. SULAMNO dan saksi juga tidak tahu
mengenai apakah mereka mempunyai hubungan pekerjaan atau tidak;
• Bahwa saksi lupa kapan dan berapa kali saksi membantu Terdakwa
CLARA untuk melakukan transfer kepada Sdr. SULAMNO, saksi juga
tidak ingat berapa besarnya nilai transfernya;
• Bahwa saksi dimintai bantu oleh Terdakwa CLARA untuk melakukan
transfer tersebut adalah dengan cara saksi diberi cek dan kadang juga
pernah dengan uang tunai supaya melakukan transfer ke rekening Sdr.
SULAMNO tersebut melalui Bank BRI Cabang Kapuas dan saksi tidak
ingat nomor Rekening Sulamno;
• Bahwa betul saksi yang melakukan 6(enam) kali transfer ke Rekening
Sulamno, seperti yang diperlihatkan dipersidangan pada Tahun 2011,
yaitu:
* Tanggal 14 September 2011 sebesar Rp.300.000.000,-.
* Tanggal 19 September 2011 sebesar Rp.50.000.000,-.
* Tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp.50.000.000,-.
122
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
* Tanggal 17 Nopember 2011 sebesar Rp.288.000.000,-.
* Tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp.700.000.000,-.
* Tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp.300.000.000,-.
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak
keberatan;
26. ROY BUANA PANGARIBUAN,ST.,MM Bin SAMPANG PANGARIBUAN,
yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
• bahwa saksi bekerja di Bidang Swasta sebagai Direktur Utama PT.Purna
Wira Dharma sejak 29 September 2010 sedangkan selaku Direktur adalah
Tiurma Clara kakak saksi;
• bahwa saksi tahu dengan Terdakwa Kaidin tapi tidak kenal sewaktu
berdinas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas;
• bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan di Dishubkominfo yaitu kegiatan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung tahun 2011 dari kakak saksi
Tiurma Clara yang mengatakan bahwa untuk pekerjaan tersebut
perusahaan PT.Purna Wira Dharma dipinjam oleh Sulamno dan
perusahaan mendapatkan jasa dari Sulamno sebesar Rp.40.000.000,--
• bahwa setelah itu semua dokumen untuk kegiatan Land Clearing tersebut
diurus oleh Tiurma Clara karena waktu itu saksi tidak ada ditempat dan
menurut ketentuan apabila Direktur Utama berhalangan maka bisa
digantikan oleh Direktur untuk itu semua dokumen ditandatangani oleh
Tiurma atas nama saksi dan diberitahukan kepada saksi mulai dari
kontrak sampai dengan Penyerahan pekerjaan dan Tanda Terima
pembayaran ditandatangani oleh Clara atas nama saksi;
123
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa sebetulnya boleh saja Tiurma Clara yang tanda tangan langsung
pada Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kegiatan Land Clearing tersebut selaku Direktur PT.Purna Wira Bhakti
tapi saksi tidak tahu juga kenapa harus nama saksi yang dibuat dan tanda
tangan Tiurma Clara karena yang mempersiapkan semua dokumen surat-
surat adalah Tiurma Clara;
• bahwa Beita Acara Pemeriksaan saksi pada Penyidik saksi cabut kalau
saksi yang tanda tangan pada dokumen kegiatan Land Clearing tersebut
karena saat itu saksi ketemu dengan Sulamno yang mengatakan hanya
tanda tangan untuk memenuhi syarat administrasi saja makanya saksi
saat diperiksa Penyidik saksi katakan kalau saksi yang tanda tangan;
• bahwa saksi tidak melihat adanya Surat Perjanjian Pinjam Perusahaan
kepada Sulamno karena hanya dilaksanakan secara lisan dan dasar
kepercayaan saja;
• bahwa saksi mengetahui dari Clara besarnya penawaran yang diajukan
untuk pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 2.450.000.000,--dan setelah
dana cair telah dibayarkan kepada Sulamno sebagai yang melaksanakan
pekerjaan atas PT.Purna Wira Dharma oleh Tiurma Clara;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan
tidak tahu;
Menimbang, bahwa atas penyampaian Penuntut Umum bahwa saksi Iriani
Binti C Lihi sudah dilakukan pemanggilan beberapa kali namun yang
bersangkutan tidak dapat hadir karena sakit dan mohon kepada Majelis Hakim
agar BAP saksi dibacakan begitu juga dengan saksi Rahmad Sugian Bin H.Subli
124
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang telah meninggal dunia yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa
Keterangan kedua saksi tersebut dibacakan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa mengatakan tidak tahu;
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi Ahli yang pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
AHLI I : YUNIAN EKARAHAP OEMAR,ST, menerangkan dibawah sumpah
sebagai berikut :
• bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan
Tengah dan keahlian yang dimiliki adalah sebagai tenaga tekhnis bidang
tekhnik sipil dan juga memiliki keahlian didalam perhitungan NSPM
(Norma, Standar, Pedoman dan Manual) yaitu dalam hal perhitungan
analisa kerja atau kapasitas alat berat bidang Bina Marga;
• bahwa saksi berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalteng pernah
melakukan perhitungan penggunaan alat berat berupa exapator pada
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2011 melalui Dishubkominfo dengan surat tugas Kepala
Bidang Bina Marga Dinas PU Propinsi Kalteng tanggal 26 Juli 2013;
• bahwa pedomaan yang saaksi adalah buku petunjuk tekhnis spesifikasi
umum tahun 2010 Bidang Bina Marga yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;
• bahwa saksi melakukan perhitungan pengunaan alat berat berupa
Exapator pada kegiatan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung dengan
cara :
125
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Melakukan pemeriksaan lapangan dan meneliti dokumen rencana
kerja dan syarat-syarat untuk pekerjaan Land Clearing tersebut;
• Menentukan alat yang sesuai untuk pekerjaan di lapangan
berdasarkan tinjauan lapangan dan keadaan lapangan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat ;
• Melakukan perhitungan sesuai dengan buku petunjuk tekhnis
spesifikasi umum tahun 2010;
• Bahwa dari perhitungan yang saksi lakukan dapat disimpulkan:
* Pelaksanaan Land Clearing secara mekanik menggunakan Exapator
telah sesuai dengan kondisi dilapangan ;
* Waktu siklus untuk Exapator adalah 0,80 menit;
* Diperoleh kapasitas kerja exapator dalam 1 hari dengan waktu kerja
perharinya 5 jam adalah Qt = 242,22 M3
* Apabila diasumsikan ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan
dilapangan sedalam 0,1 meter, didapat luas pekerjaan dalam 1 hari
dengan waktu kerja perhari 5 jam adalah 2.412,2 M2;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa
mengatakan tidak tahu;
AHLI 2 : LIA AMALIA,Ak Binti BAYHAKI, menerangkan dibawah sumpah
sebagai berikut :
• bahwa ahli adalah PNS pada Kantor BPKP Perwakilan Propinsi Kalteng
dan keahlian saksi adalah dibidang akutansi dan auditing ;
126
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa saksi pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Land Clearing pelabuhan laut
Batanjung Kabupaten Kapuas ats permintaan Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Tengah;
• bahwa pedoman yang saksi pergunakan adalah Pedoman Penugasan
Bidang Investigasi (PPBI) yang diterbitkan BPKP;
• bahwa cara saksi melakukan audit bersama tim adalah membandingkan
jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada PT.Purna Wira Dharma
dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan yaitu harga satuan pekerjaan
Land Clearing yang didapat berdasarkan volume yang dihitung oleh
tenaga tekhnis;
• Bahwa temuan yang didapatkan terhadap kegiatan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung tersebut adalah ketidak sesuaian atau
penyimpangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
a. Penunjukan langsung terhadap konsultan perencana seharusnya
menurut Perpres 54 Tahun 2010 dilakukan melalui seleksi
sederhana maupun seleksi umum;
b. HPS yang disusun tidak dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan karena tenaga
ahli dari konsultan perencana belum pernah membuat RAB untuk
kegiatan sejenis, data yang diperoleh bukan hasil survey langsung
dilapangan serta tidak membandingkan dengan kontrak sejenis yang
dilakukan oleh instansi lain maupun pihak lain;
127
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. Peserta pelelangan kedua saling bekerjasama sehingga tidak terjadi
persaingan yang tidak sehat
d. Pelaksanaaan pekerjaan Land Clearing disubkontrakkan seluruhnya
oleh rekanan pemenang kepada pihak lain;
• Bahwa dasar saksi menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah dari
laporan perhitungan penggunaan alat berat exapator oleh Yunian
E.Oemar,ST ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalteng pada
kegiatan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung dengan asumsi
ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan dilapangan sedalam 0,1 M
maka luas pekerjaan yang didapat dalam 1 hari dengan waktu kerja per
hari 5 jam adalah 2.412,2 M2 sehingga menurut asumsi ahli harga satuan
per M2 sebesar Rp. 839,97 dibulatkan Rp. 840,--
• Bahwa saksi dapatkan perhitungan sebagai Kerugian Keuangan Negara
adalah selisih pembayaran yang dilakukan kapada Rekanan PT.Purna
Wira Dharma dengan harga sesuai volume perhitungan tenaga ahli teknis
dengan perhitungan :
Pembayaran kepada PT.Purna Wira Dharma:
615.000 M2 x Rp. 3.377 …………………………..Rp. 2.076.855.000,--
Pembayaran seharusnya :
615.000 M2 x Rp. 840,-……………………………..Rp. 516.600.000,--
Selisih pembayaran……………………………… Rp. 1.560.255.000,--
Dikurangi Pajak Penghasilan………………….. Rp. 41.843.769,75
Kerugian Keuangan Negara…………………… Rp. 1.518.411.230,25
128
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa seharusnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah baik
dilingkungan pemerintah Daerah atau Pusat maupun BUMN mengacu
atau berpedoman kepada Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang diperbarui dengan Perpres
Nomor : 70 Tahun 2012;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa
mengatakan tidak tahu;
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengarkan
keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
• Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada Tahun 2011 sampai
dengan tahun 2012 ditempatkan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas dengan jabatan sebagai Kasi Keselamatan dan
Tekhnik Sarana dan Prasarana
• Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Kapuas berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terdapat kegiatan belanja modal
berupa pengadaan konstruksi dermaga/pelabuhan untuk pembangunan
pelabuhan laut Batanjung berupa Land Clearing sebesar Rp. 3.500.000.000,--
(Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dibagi menjadi sub.kegiatan pekerjaan
antara lain :
--- Belanja langsung sebesar Rp. 761.500.000,--
--- Belanja modal berupa paket pekerjaan Land Clearing/streiping
lokasi sebesar Rp. 2.568.500.000.—
129
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
--- Belanja modal untuk pekerjaan perencanaan kegiatan sebesar Rp.
92.500.000,--
--- Belanja modal berupa pekerjaan pengawasan sebesar Rp.
77.500.000,--
• Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo
Nomor : 551/374/Hubkominfo/2011 tanggal 12 Pebruari 2011 diangkat
sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atas pekerjaan Land Clearing
tersebut yang mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab :
a. Menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
1. Spesifikasi Tehnis dan Harga.
2. Harga Perkiraan Sendiri.
3. Rancangan Kontrak.
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
c. Menanda tangani kontrak.
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Pengguna Anggaran.
g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna
Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
h. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran
dan Hambatan Pelaksanaan pekrjaan kepada Pengguna Anggaran
setiap Triwulan.
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksaan
pegadaan barang/jasa.
130
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
j. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia barang/jasa.
k. Menetapkan tim pendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
Tugas dan wewenang terdakwa tersebut mengacu pada uraian tugas dan
tanggung jawab yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dan
Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
• bahwa setahu Terdakwa kegiatan perencanaan tekhnis pada pekerjaan Land
Clearing tersebut adalah CV.Protec Jasa Konsultan dengan Direktur
H.Samino Putro dengan nilai Kontrak Rp. 91.500.000,--yang ditetapkan oleh
Panitia Lelang yaitu saksi Dahman Prihatin,S.Sos,selaku Ketua, saksi
Karyadie,ST,Sekretaris merangkap Anggota saksi Fahmi Ridianoor,S.ST
selaku Anggota dengan Penunjukan Langsung;
• bahwa Terdakwa selaku PPK setelah 30 hari kalender Terdakwa menerima
hasil perencanaan tekhnis berupa RAB, Gambar pekerjaan dan metode
pelaksanaan lengkap dengan rinciannya dimana analisa pekerjaan land
clearing dengan biaya Rp. 2.388.660.000,--yang terdiri dari pekerjaan
pembersihan lahan dengan pengupasan akar batang disimpuk jalur-salur
yang ditentukan seluas 615.000 M2 dengan rincian biaya per-M2 nya sebesar
Rp. 3.884,--
• bahwa untuk biaya rincian biaya lad clearing diperoleh dari perhitungan sewa
alat ,biaya operator terlatih, biaya mandor dan biaya alat bantu dengan
rincian :Mengunakan alat Exapator kapasitas 105 HPdengan total pemakaian 5
tahun dari tahun 2011 kebawah dengan biaya Rp. 408.719,-- perjam, biaya
131
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mandor Rp. 76.608 perhari untuk satu orang, biaya operator terlatih Rp.
80.000,-- perhari untuk satu orang, biaya buruh tak terlatih Rp. 80.000, perhari
untuk dua orang sehingga analisa Terdakwa untuk pemakaian alat perhari
untuk 5 jam sebesar Rp. 2.330.203 dengan capain luas hasil pekerjaan
diasumsikan sesuai hasil perencanaan tekhnis seluas 600 M2 (4 x 150 M) ;
• bahwa proses pelelangan untuk Land Clearing memakai metode Pra
Kualifikasi yang dilakukan sebanyak dua kali dan yang kedua di Dinas
Pekerjaan Umum dengan metode Pra Kualifikasi dengan pemenang adalah
PT.Purna Wira Dharma Pusat Kuala Kapuas yang ternyata adalah Perusahaan
yang dipinjam Sulamno dan Terdakwa mengetahui setelah adanya pemenang
lelang;
• bahwa selaku PPK Terdakwa telah membuat RKS (Rencana Kerja Dan
Syarat-Syarat) dengan mengacu kepada Dokumen Perencanaan yang telah
dibuat sebelum pengadaan oleh Konsultan tanpa mengecek lokasi yang akan
dikerjakan dengan alasan hasil perencanaan yang dibuat Konsultan
Perencana dapat diyakini kebenarannya ;
• bahwa Terdakwa selaku PPK juga membuat HPS dengan mengacu kepada
harga yang terdapat didalam dokumen Basic Price Kabupaten Kapuas
Triwulan Ke III Priode Juli s/d. September 2011 dan ditambah dengan
Perhitungan Konsultan Perencara yang sudah ada;
• bahwa Terdakwa menentukan lamanya pekerjaan land clearing tersebut
selama 120 hari kalender dan harga item pekerjaan pembersihan lahan
dengan pengupasan akar yang disimpuk sebesar Rp. 3.546,-- per M2 dengan
mendapatkan angka tersebut dari penjumlahan biaya pekerja ditambah biaya
132
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
alat bantu/material ditambah lagi dengan biaya alat dibagi dengan asumsi luas
yang bisa ditangani perhari selama 5 jam sebesar 600 M2;
• bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan Land Clearing tersebut adalah
PT.Purna Wira Dharma dengan Direktur Utama Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MM dan Direkturnya adalah saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE dengan nilai sesuai kontrak Rp. 2.450.000.000,--dan setelah
dipotong pajak maka nilai pekerjaan adalah senilai Rp. 2.227.272.727;
• bahwa setahu Terdakwa yang menandatangani Kontrak adalah saksi Tiurma
Clara Pabgaribuan,SE dengan memalsukan tandatangan Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MT dan hal tersebut Terdakwa anggap biasa karena saksi
Tiurma juga Pihak dari PT.Purna Wira Dharma dengan jabatn Direktur;
• bahwa Terdakwa mengetahui yang mengerjakan pekerjaan Land Clearing
tersebut adalah saksi Sulamno dari saklsi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE
dan juga dari saksi Sulamno yang menelpon Terdakwa ;
• bahwa Terdakwa tidak ada melakukan peneguran kepada Rekanan PT.Purna
Wira Dharma baik lisan maupun tertulis dengan alasan siapapun yang
mengerjakan pekerjaan tersebut tidak jadi soal dan bukan hal yang prinsip
karena Terdakwa berkonsentrasi pada penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak
dengan kerja tepat waktu selain itu proses pembayarn dilakukan kepada
PT.Purna Wira Dharma dan kelengkapan administrasi tetap kepada PT.Purna
Wira Dharma;
• bahwa setahu Terdakwa pembayaran atas pekerjaan land clearing tersebut
dilakukan sebanyak empat kali pembayaran yang dibayarkan melalui rekening
PT.Purna Wira Dharma dengan mekanisme pembayaran berupa laporan
133
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kemajuan pakerjaan yang disesuaikan dengan progress /pencapaian
pekerjaan yang sudah dilakukan;
• bahwa selaku PPK Tetrdakwa tidak ada menerima uang atau barang baik dari
PT.Purna Wira Dhrma mupun dari saksi Sulamno selaku yang mengerjakan
pekerjaan Land Clearing namun Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi
Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE Rp. 25.000.000,-- sewaktu pekerjaan Land
Clearing sedang dikerjakan atas permintaan Kepada Dinas Drs.Ahmad Sypfian
dan sampai sekarang belum dikembalikan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula
mengajukan barang bukti berupa;
1. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan
pekerjaan nomor : 520/608/DISTANAK/VII/2011, tanggal 08 Agustus
2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Desa Pantik dengan biaya
sebesar Rp. 747.200.000,- dan pelaksana CV. ANTANG SARANA
JAYA.
2. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan
pekerjaan nomor : 520/240/DISTANAK/IX/2012, tanggal 03 September
2012 untuk pekerjaan cetak sawah di Desa Gadabung Kec. Pandih
Batu dengan biaya sebesar Rp. 739.656.000,- dan pelaksana CV.
REZKY.
3. 1 (satu) buah asli dokumen Rencana Anggaran Biaya program
peningkatan ketahanan pangan kegiatan pengembangan intensifikasi
tanaman padi dan palawija sub kegiatan cetak sawah lokasi Desa
Gadabung Kec. Pandih Batu TA. 2012 yang dibuat oleh CV. Citra
Utama Counsulting Engineer.
134
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa/kontrak alat berat No : 038/BIG/
SEWA/2011, tanggal 19 September 2011 antara SUHARDI selaku
pihak pertama dengan IHER selaku pihak kedua perihal mengadakan
sewa menyewa alat berupa Exavator MERK HITACHI TYPE ZAXIS 210
MF dengan harga sewa sebesar Rp. 80.000.000,- per 30 hari kerja atau
350 jam.
5. 9 (sembilan) lembar surat perjanjian kerja borongan Nomor : 007/PKB/
GIJ/PLASMA/V/2011, tanggal 21 November 2011 antara PT. GRAHA
INTI JAYA Divisi Plasma selaku pihak pertama dengan EDMOND. S
selaku pihak kedua perihal Perjanjian kerja Land Clearing/pembukaan
lahan dengan luas sekitar 286 Ha yang berada di Saka Tamiang dan
Penda Katapi.
6. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja No : BTE/
HPIP/SPK/004/XII/11, tanggal 14 Desember 2011, antara JOHNNY
PONTO dan SUJONO dari PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS
selaku pihak pertama dengan RAHMAD SUGIAN dari CV. BERKAT
RACHMAN selaku pihak kedua perihal Perjanjian kerja Land Clearing/
pembukaan lahan di areal perkebunan Bunga Tanjung Estate di Desa
Lupak Dalam Kec. Kapuas Kuala dan Selat Kab. Kapuas Prop. Kalteng
seluas + 357 Ha.
7. 3 (tiga) lembar foto copy DPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA.
2011 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk
kegiatan pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan belanja
modal pengadaan konstruksi dermaga/pelabuhan dalam rangka
pembangunan pelabuhan laut Batanjung Land clearing dan pengupasan
dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,-.
135
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8. 4 (empat) lembar foto copy DPPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas
TA. 2011 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
untuk kegiatan pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan
Land clearing/streiping lokasi Pelabuhan Laut Batanjung dengan
anggaran sebesar Rp.2.568.500.000,-.
9. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 551/235/PPK-
Hubkominfo.2011, tanggal 15 Agustus 2011 pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas dengan pelaksana PT. Purna
Wira Dharma.
10.1 (satu) buah buku Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum
Pascakualifikasi Nomor : 05/PAN-PBJP-HUBKOMINFO/2011, tanggal 5
Juli 2011 pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
11.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke I pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
12.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke II pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
13.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke III pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
14.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke IV pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
15.1 (satu) buah buku foto copy Back Up data pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
16.1 (satu) buah buku Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
17.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/37A/
136
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hubkominfo/2011, tanggal 12 Februari 2011 tentang penunjukan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dishubkominfo Kab. Kapuas TA.
2011.
18.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/214/
Hubkominfo/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan
penunjukan/pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa
pemerintah dilingkungan SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
19.7 (tujuh) lembar asli tanpa cap Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dishubkominfo Kab. Kapuas Nomor : 551/ /PPK-
Hubkominfo/2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang perubahan kedua
penunjukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) Dishubkominfo
Kab. Kapuas TA. 2011.
20.3 (tiga) lembar Surat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
Dishubkominfo Kab. Kapuas Nomor : 551/259/PPK-Hubkominfo.2011,
tanggal 18 Agustus 2011 tentang penunjukan sebagai koordinator
lapangan, pengawasan dan staf administrasi pada pekerjaan Land
Clearing pelabuhan Laut Batanjung Dishubkominfo Kab. Kapuas TA.
2011.
21.1 (satu) buah buku Pre Construction Meeting (PCM) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
22.1 (satu) buah buku foto copy Basic Price dan HSBGN Kab. Kapuas
berlaku dari tanggal 01 Juli s/d 30 September 2011.
23.1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (R.K.S) pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
137
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
24.1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011.
25.1 (satu) buah buku gambar perencanaan pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung.
26.1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 551/04.1/IV/
PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 4 April 2011 pekerjaan perencanaan
teknis Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
27.1 (satu) buah buku Risalah Lelang Pelelangan Umum Jasa Konstruksi
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
28.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Purna Wira Dharma.
29.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Pista Karya Bersaudara.
30.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Berkat Mufakat
Kalimantan Lestari.
31.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Prima Inti Persada.
32.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen penawaran dan dokumen
Pascakualifikasi PT. Purna Wira Dharma.
33.1 (satu) buah buku Dokumen Isian Kualifikasi PT. Pista Karya
Bersaudara.
34.1 (satu) buah buku Formulir Isian Kualifikasi Jasa Pemborongan PT.
Berkat Mufakat Kalimantan Lestari.
35.1 (satu) buah buku Dokumen Pascakualifikasi PT. Prima Inti Persada.
36.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
20% pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung
Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai
Rp.432.090.909,-.
138
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
37.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
termin pertama pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds.
Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai
Rp.810.170.455,-
38.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
termin kedua pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds.
Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai
Rp.810.170.455,-
39.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
uang pemeliharaan (Retensi) pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Ds. Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira
Dharma senilai Rp.122.500.000,-.
40.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
100% biaya perencanaan teknis Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Ds. Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada CV. Protec Jasa
Konsultant senilai Rp.91.500.000,-.
41.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
pengawasan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung
Kec. Kapuas Kuala kepada CV. Kota Waringin Mitratama Konsultan
senilai Rp.77.000.000,-.
42.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN
2011, tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun
Anggaran 2011.
43.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 472.a/
P2HP/XII/HUBKOMINFO/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011.
139
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
44.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/
P2HP/XII/Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
45.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
488.A/P2HP/XII/Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
46.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
489/XII/PB-Brg/ Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
47.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan TANGGAL 2 Desember
2011 dari PT. Purna Wira Dharma yang ditandatangani oleh ROY
BUANA PANGARIBUAN, ST, MT.
48.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011,
tanggal 1 Februari 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan
barang dan jasa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun
anggaran 2011 berikut 2 (dua) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Nomor :
551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1 Februari 2011 yang berisi
lampiran I tentang panitia pengadaan barang dan jasa dilingkungan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
dan lampiran II tentang kelompok kerja pengadaan barang dan jasa”
49.2 (dua) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor
: 800/09/II/PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011 tentang penunjukan/
pengangkatan penyimpanan dan pengurus barang daerah di lingkungan
pemerintah kabupaten Kapuas tahun anggaran 2011 berikut 3 (tida)
lembar lampiran keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor : 800/09/II/PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011.
140
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
50.1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Teknis Departemen Pekerjaan
Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. 015/T/Bt/1995 tentang
Petunjuk Teknik Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan
Kabupaten.
51.35 (tiga puluh lima) lembar rekening koran Bank BRI Cabang Palangka
Raya periode tahun 2011 atas nama SULAMNO dengan nomor
rekening 024301026633502.
52.43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran Bank BRI Cabang
Palangka Raya periode tahun 2012 atas nama SULAMNO dengan
nomor rekening 024301026633502.
53.68 (enam puluh delapan) lembar rekening koran Bank BRI Cabang
Palangka Raya periode tahun 2013 atas nama SULAMNO dengan
nomor rekening 024301026633502.
54.1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Palangka Raya dengan
nomor rekening 0071510383 atas nama TIURMA CLARA, SE SP.
55.1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264222780315008.
56.5 (lima) lembar rekening koran dengan nama nasabah Purna Wira
Dharma, PT nomor rekening 600-003-000001638-0.
57.1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2011
dengan nama penerima PT. Duta Salik, nomor rekening
159.00.0073327.8 dengan nama pengirim CLARA JP.
Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut diatas baik saksi-saksi
maupun terdakwa mengetahui dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana antara satu
141
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan Majelis memperoleh fakta-fakta
sebagai berikut:
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangaan
Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada
Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dengan jabatan sebagai Kasi
Keselamatan dan Tekhnik Sarana dan Prasarana
• Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Kapuas berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terdapat kegiatan belanja modal
berupa pengadaan konstruksi dermaga/pelabuhan untuk pembangunan
pelabuhan laut Batanjung berupa Land Clearing sebesar Rp. 3.500.000.000,--
(Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dibagi menjadi sub.kegiatan pekerjaan
antara lain :
--- Belanja langsung sebesar Rp. 761.500.000,--
--- Belanja modal berupa paket pekerjaan Land Clearing/streiping
lokasi sebesar Rp. 2.568.500.000.—
--- Belanja modal untuk pekerjaan perencanaan kegiatan sebesar Rp.
92.500.000,--
--- Belanja modal berupa pekerjaan pengawasan sebesar Rp.
77.500.000,--
• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Nomor :
551/374/Hubkominfo/2011 tanggal 12 Pebruari 2011 Terdakwa diangkat
142
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang mempunyai tugas-tugas dan
tanggung jawab :
a. Menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
1. Spesifikasi Tehnis dan Harga.
2. Harga Perkiraan Sendiri.
3. Rancangan Kontrak.
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
c. Menanda tangani kontrak.
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Pengguna Anggaran.
g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna
Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
h. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran
dan Hambatan Pelaksanaan pekrjaan kepada Pengguna Anggaran
setiap Triwulan.
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksaan
pegadaan barang/jasa.
j. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia barang/jasa.
k. Menetapkan tim pendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
Tugas dan wewenang terdakwa tersebut mengacu pada uraian tugas dan
tanggung jawab yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dan
143
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
• bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dahman Prihatin,S.Sos, saksi
Karyadie,ST, saksi Fahmi Ridianoor,S.ST dan Terdakwa sendiri bahwa untuk
pekerjaan Land Clearing tersebut maka Terdakwa selaku PPK telah
melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ternyata Terdakwa
selaku PPK tidak melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupa
Exavator dari petunjuk tekhnis maupun literature lainnyas serta fakta pekerjaan
sebenarnya dilapangan untuk alat berat dan hanya mengacu pada hasil
perencanaan tekhnis yang dilakukan Konsultan Perencana;
• bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dahman Prihatin,S.Sos, saksi
Karyadie,ST, saksi Fahmi Ridianoor,S.ST dan alat bukti bahwa untuk
perencanaan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung tersebut
telah menetapkan CV.Protec Jasa Consultant pusat Palangka Raya dengan
Direktur H.Samino Putro dengan penawaran Rp. 91.500.000,--(Sembilan puluh
satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Berita Acara Penetapan Panitia Lelang
Nomor : 28.3/P2BJ/III/Hubkominfo/2011tanggal 28 Maret 2011 dan Surat
Keputusan PPK Nomor : 551/01.1/PPK-Hubkominfo.2011 tanggal 1 April 2011
untuk melaksanakan analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Land Clearing
pelabuhan Laut BatanjungKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011;
• bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dahman Prihatin,S.Sos, saksi
Karyadie,ST, saksi Fahmi Ridianoor,S.ST selaku Panitia Lelang bahwa
metode pelelangan yang dilaksanakan berupa metode penunjukan langsung
dan dasar penentuan pemenang untuk CV.Protec Jasa Consultant pusat
144
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Palangka Raya dengan Direktur H.Samino Putro Para saksi tidak memahami
dan hanya menandatangani dokumennya saja;
• bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Lelang tersebut bahwa untuk
Proses pelelangan untuk Konsultan Perencana tersebut para saksi tidak
pernah melaksanakan proses lelang dan untuk setiap tahapan yang ada pada
risalah dokumen pelelangan tersebut para saksi selaku Panitia Lelang tidak
pernah membuat dan melaksanakannya dan hanya menandatanginya saja
karena dokumen yang diterima Para Saksi selaku Panitia Lelang sudah dalam
bentuk jadi beserta dengan lampirannya dan siapa yang membuat dokumen
lelang tersebut para saksi tidak tahu dan lupa siapa yang menyodorkannya;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Samino Putro selaku Konsultan
Perencana dari CV.Protec Jasa Konsultan bahwa saksi sebelumnya tidak
pernah mendapat pekerjaan Perencana untuk Land Clearing dan yang
melakukan survey kelapangan lokasi pelabuhan laut Batanjung tersebut
adalah Pegawai saksi bernama Sugeng dan yang membuat perhitungan
analisa biaya peralatan adalah Sodikul Ihwal berdasarkan hasil survey
lapangan yang dibuat oleh Sugeng;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sugeng, saksi Sadikul Ihwal dan
saksi Samino Putro adapun Analisa Biaya dalam bentuk RAB pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung adalah analisa biaya peralatan Exapator
(E.020) dan analisa harga satuan pengupasan tanah dan pembersihan semak
(K.211) dan baru pertama kali membuat RAB ;
• Bahwa untuk Land Clearing tersebut dan untuk penyusunan Analisa Biaya
Peralatan Exapator (E.20) dan analisa Harga Satuan pengupasan tanah dan
pembersihan semak (K.211) para saksi menerangkan dengan menggunakan
145
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dasar dokumen pendukung berupa buku petunjuk tekhnis analisa biaya dan
harga satuan pekerjaan jalan Kabupaten Nomor : 015/T/B1/1995 dari Dirjen
Bina Marga bulan Nopember 1995 dan hasil Survey Lapangan serta buku
Analisa Alat Berat;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi tersebut bahwa dasar yang digunakan
untuk melakukan penghitungan adalah dengan K.211 dari Dirjen Bina Marga
dimana dalam K.211 tersebut menggunakan alat Buldozer dengan volume
2.400 M2 yang ternyata pada lokasi pekerjaan land clearing alat Buldozer tidak
dapat masuk dan hanya bisa dengan alat Exapator maka diperkirakan dengan
luas volume pekerjaan tersebut hanya seperempat dari alat Buldozer yaitu
sebesar 600 M2 yang diperoleh dari 4 M x 150 M yang didapatkan dari
dokumen foto lakasi dan analisa perhitungan adalah untuk pemakaian alat per
hari untuk 5 jam sebesar Rp. 2.330.203,-- dengan capaian luas hasil pekerjaan
diasumsikan seluas 600 M2( 4 M x 150 M) sehingga harga satuan permeter
sebesar Rp. 3.884,--(Tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
• Bahwa Terdakwa selaku PPK telah membuat HPS yang berdasarkan kepada
RAB yang dibuat boleh Konsultan Perencana yaitu item pekerjaan
pembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp. 3546
per M2 x 615.000 M2 sama dengan Rp.2.180.790.000,--yang diperdapat dari
penjumlahan biaya pekerja ditambah biaya alat bantu/material ditambah lagi
dengan biaya peralatan dibagi dengan luas yang bisa ditangani perhari selama
5 jam seluas 600 M2;
• Bahwa berdasarkan keterangn Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Kalimantan Tengah hasil perhitungan analisa penggunaan alat berat berupa
Exapator dengan kapasitas 105 HP adalah :
146
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Pelaksanaan Land Clearing secara mekanik menggunakan alat yang
sesuai dengan pelaksanaan di lokasi adalah Exapator;
b. Waktu Siklus untuk alat Exapator adalah 0,80 menit;
c. Kapasitas kerja Exapator dalam 1 hari dengan waktu kerja per hari selama
5 jam adalah Qt 241,22 M3( berdasarkan perhitungan dengan
menggunakan spesifikasi umum Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum)
d. Apabila ketebalan Land Clearing yang dikerjakan sedalam 0,1 meter maka
liuas pekerjaan yang didapat dalam 1 hari dengan waktu kerja per hari
selama 5 jam adalah 2.412,2 M2 (Qt = 241,22 M3 : 0.1 meter);
• bahwa apabila dibandingkan perhitungan terdakwaa untuk pekerjaan 5 jam
per-hari seluas 600 M2 dengan perhitungan ahli untuk pekerjaan selama 5 jam
adalah seluas 2.412,2 M2 yang berpengaruh kepada biaya pekerjaan;
• bahwa sesuai dengan keterangan Dahman Prihatin,S.Sos, saksi Karyadie,ST,
saksi Fahmi Ridianoor,S.ST dan Terdakwa sendiri bahwa untuk pekerjaan
Land Clearing pelabuhan laut Batanjung anggarannya bersumber dari APBD
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 sesuai DPA awal anggarannya
sebesar Rp. 3.500.000.000,-- dan dengan DPA perubahan pekerjaan berubah
menjadi Rp. 2.568.500.000,--dengan proses lelang menggunakan metode Pra
Kualifikasi dengan system gugur dan pemasukan dokumen kualifikasi dan
penawaran dengan system satu sampul;
• bahwa sesuai dengan keterangan Dahman Prihatin,S.Sos, saksi Karyadie,ST,
saksi Fahmi Ridianoor,S.ST selaku Panitia Lelang untuk tahapan pelelangan
jasa konstruksi untuk pekerjaan Land Clearing dinyatakan gagal karena dari
tujuh perusahaan yang mendaftar hanya dua perusahaan saja yang
147
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
memasukkan penawaran yaitu : PT.DJIMAT SAKTI pusat Palangka Raya dan
PT KARYA INSAN pusat Banjarmasin dan sudah dilaporkan kepada Terdakwa
selaku PPK dan selanjutnya bagaimana kelanjutannya para saksi tidak
mengetahuinya lagi;
• bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Syofian dan keterangan
Terdakwa sendiri bahwa dengan gagalnya pelelangan Land Clearing
Pelabuhan Batanjung tersebut maka selanjutnya dilaksanakan lelang di Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas yang pelaksanaannya dari tanggal
5 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 dan Pejabat yang terlibat untuk
pelelangan kedua ini adalah :
--- Ketua/Anggota : Drs.Abdul Halim
--- Sekretaris : Linggarson,S.Sos,M.AP.
--- Anggota : Albert Kaban,SST
Sunarto,SE
Heni Mariati,ST
• Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Panitia lelang tersebut bahwa proses
lelang menggunakan metode Pascakualifikasi dengan system gugur dan
metode pemasukan dokumen kualifikasi dan penawaran dengan system satu
sampul dan berapa anggaran pada DIPA para saksi tidak mengetahuinya dn
yang diumumkan hanya berdasarkan kepada HPS yaitu sebesar Rp.
2.568.000.000,--yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas;
• Bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Lelang yang melakukan pendaftaran
ada tujuh perusahaan sedangkan yang memasukkan penawaran ada 5
perusahaan yaitu :
1. PT. Pista Karya Bersaudara pusat Palangka Raya;
148
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. PT. Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas
3. PT. Berkat Mupakat Kalimantan Lestari
4. PT. Prima Inti Persada pusat Kuala Kapuas
5. PT.Lahang Bangun Persada pusat Kasongan;
• Bahwa dari kelima perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut PT.
Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas dengan Direktur Utama Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MM dan selaku Direkturnya Tiurma Clara Julia Pangaribuan
ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan penewaran Rp. 2.450.000.000,-
(Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
• Bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Lelang dan Terdakwa selanjutnya
Terdakwa bersama-sama dengan Pihak PT.Purna Wira Dharma menanda
tangani kontrak Nomor : 551/235/PPK-Hubkominfo .2011 tanggal 15 Agustus
2011 sebesar Rp. 2.450.000.000,-- yaitu dari Pihak Rekanan Pemenang lelang
ditandatangi oleh Roy Buana Pan PPK yaitu Kaidin Hakim Nasution,ST.,MT;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sulamno Direktur PT.Duta Salik, saksi
Herman Iher, saksi Samsuri serta Terdakwa bahwa yang mengerjakan
pekerjaan Land Clearing pelabuhan laut Batanjung tersebut dengan upah
borongan adalah Sulamno yang dihubungi Clara selaku Direktur PT.Purna
Wira Dharma dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 1.788.000.000,--
sebagai upah borong penyelesaian seluruh pekerjaan yang ada dalam kontrak;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herman alias Iher, saksi Syamsuri
dan saksi Sulamno yang melakukan pekerjaan Land Clearing pelabuhan Laut
Batanjung tersebut adalah saksi selaku pihak dari PT.Duta Salik dan setahu
149
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
saksi tidak ada dari Pihak PT.Purna Wira Bhakti yang terlibat dalam pekerjaan
Land Clearing tersebut;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herman alias Iher, saksi Syamsuri
bahwa alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah;
---- Exapator tahun 2011 sebanyak dua unit
---- Chain saw sebanyak 4 unit
---- Alat bantu lainnya yaitu sabit, parang dan alat tukang;
Dimana untuk alat Exapator tersebut disewa dari Sampit dan Banjarmasin dan
hasil kerja alat Exapator dengan jam kerja terhadap 2 alat Exapator lebih
kurang 1.365 jam dengan hasil kerja untuk 1 jam pada Land Clearing yaitu
451 M2/jam jadi alat bekerja 5 jam/hari dapat menghasilkan land clearing lebih
kurang 2.255 M2;
• Bahwa sesuai keterangan saksi tersebut semua dana untuk membiayai
kegiatan operational dilapangan pekerjaan Land Clearing pelabuhan Batanjung
tersebut berasal dari Sulamno dari PT.Duta Salik;
• Bahwa sesuai keterangan saksi Herman Als Iher bahwa Terdakwa Kaidin
Hakim Nasution,ST.,MT mengetahui kalau yang melaksanakan pekerjaan
Land Clearing tersebut bukan PT.Purna Wira Dharma akan tetapi Sulamno
karena saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk mempercepat pekerjaan
Land Clearing tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau saksi Karyawaan
PT.Duta Salik;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Edmon Sukarlubi, bahwa saksi pernah
mengerjakan pekerjaan Land Clearing di perkebunan kelapa sawit PT.Graha
Inti Jaya tahun 2011 di Wilayah Kabupaten Kapuas dengan menggunakan alat
150
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Exapator merk Hitachi danKomatsu kapasitas PC 110 dan 200 dan untuk
pencapaian luasan lahan yang saksi peroleh untuk pekerjaan Land clearing
Kelapa Sawit tersebut untuk 1 hanya dengan waktu 7 sampai 10 jam dan
untuk rincian biaya untuk setiap hektarnya adalah sebesar Rp. 5.400.000,--
(Lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi belum pernah kelokasi Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Epriyatno bahwa saksi pernah
melakukan perencanaan untuk pekerjaan Land Clearing dengan menggunakan
perusahaan CV.Citra Utama Counsulting Engineer dengan pekerjaan
perencanaan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palawija
sub.kegiatan Cetak Sawah di Wilayah Pulang Pisau Tahun 2012 dengan
mempergunakan alat satu buah Exapator merk Hitachi kapasitas 80 HP tahun
2007 dan alat Hand Tractor dengan menggunakan analisa K.211a (petunjuk
tekhnis No. 015/T/B1/1995) dengan menggunakan alat berupa Exapator
selama 5 jam untuk satu hari kerja dengan capaian volume sebanyak 2.400
M2;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan yaitu BATSYAMSI RAHMAT, SE selaku Ketua, saksi PUSPASARI,
SE selaku anggota, TAUFIKHUL FAKRURROHMAN, A.Md selaku anggota,
FAHMI RIDIANOOR SAPUTRA, ST selaku anggota bahwa para saksi selaku
Panitia P2HP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan land clearing pelabuhan
laut batanjung tahun 2011 tersebut sebayak 2 kali, dan terdapat temuan :
- Untuk pekerjaan pengecatan patok batas ditemukan yang seharusnya
dengan cat spotlight, kenyataan di lapangan hanya dengan cat minyak.
151
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Untuk pekerjaan dermaga sementara ditemukan yang seharusnya baut,
tetapi kenyataan di lapangan hanya dengan menggunakan paku.
Lantai papan seharusnya 2/20 cm, di lapangan hanya 2/10 cm. Mur
baut dan klaim besi seharusnya baut dan klam besi, di lapangan hanya
paku.
- Untuk pekerjaan trastle ditemukan panjang trastle di lapangan hanya
36 M, seharusnya 38 M. Mur baut seharusnya baut, di lapangan
hanya paku;
dan atas pekerjaan yang tidak sesuai tersebut setahu saksi sudah
dilaksanakan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan kelokasi Land Clearing
yang kedua ternyata sudah dilengkapi dan diperbaiki sedangkan yang
membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan dibuat oleh PPK dan Para saksi hanya tanda tangan
saja akan tetapi semua yang dibuat tersebut sesuai dengan penemuan
dilapangan makanya tandatangan saja;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Karunia Bhakti Bendahara
Pengeluaran, saksi Tiurma Clara dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah
menyetujui pencairan dana atas pekerjaan Land Clearing yang diajukan Pihak
Rekanan PT.Purna Wira Dharma sebanyak empat kali dengan jumlah
keseluruhannya Rp. 2.450.000.000,-- yang langsung ditransfer ke Rekening
Perusahaan PT.Purna Wira Dharma;
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Karneli bahwa saksi pernah dimintai
tolong oleh Tiurma Clara untuk mentransfer dana kepada Rekening Sulamno
beberapa kali yang saksi tidak ingat lagi dan saksi tidak tahu kenama Tiurma
Clara mentransfer uang kepada Sulamno;
152
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli Yunian Ekaharap Oemar,ST dari
Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalteng bahwa saksi ditugaskan selaku ahli
untuk melakukan perhitungan analisa penggunaan alat berat berupa Exapator
terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Land Clearing pelabuhan laut Batanjung
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 dengan melakukan perhitungan
sesuai dengan buku Petunjuk Tekhnis Spesifikasi Umum Tahun 2010 Bidang
Bina Marga yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian
Pekerjaan Umum RI maka perhitungan tersebut dapat disimpulkan :
a. Pelaksanaan Land Clearing secara munakan alat yang sesuai dengan
pelaksanaan di Lokasi kegiatan adalah Exapator;
b. Walau Siklus untuk alat Exapator adlah = 0,80 menit;
c. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan spesifikasi umum tahun
2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian
Pekerjaan Umum diperoleh kapasitas kerja Exapator dalam 1 hari (waktu
kerja per hari selama 5 jam) adalah Qt = 241,22 M3;
d. Apabila diasumsikan bahwa ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan
dilapangan sedalam 0,1 meter, maka luas pekerjaan yang didapat dalam 1
hari (waktu kerja per hari selama 5 jam) adalah : 2.412,2 M2 ( Qt = 241,22
M3 : 0,1 meter);
• Bahwa sesuai keterangan ahli Lia Amalia,Ak Binti Bayhaki dari BPKP
Perwakilan Propinsi Kalteng yang melakukan audit berdasarkan surat tugas
Kepala BPKP Perwakilan Kalteng tanggal 20 Mei 2013 untuk melakukan audit
dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Land
153
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Clearing lokasi Pelabuhan laut Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2011dimana ditemukan :
• Penunjukan Langsung terhadap Konsultan Perencana, yang seharusnya
menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 pengadaan Konsultan Perencana
dilakukan melalui seleksi sederhana maupun seleksi umum;
• HPS yang disusun tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan
data yang dapat dipertanggungjawabkan , karena Tenaga Ahli dari
Konsultan Perencana belum pernah membuat RAB untuk kegiatan sejenis
yang dilakukan oleh Instansi lain maupun pihak lain;
• Peserta pelelangan kedua saling berkerjasama sehingga tidak terjadi
persaingan yang sehat;
• Pelaksanaan pekerjaan Land Clearing disubkontrakkan seluruhnya oleh
Rekanan Pemenang kepada Pihak lain;
Yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu :
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
• Bahwa jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai Kerugian Keuangan Negara
adalah selisih pembayaran yang dilakukan kepada rekanan PT.Purna Wira
Dharma dengan harga sesuai volume perhitungan tenaga ahli tekhnis yaitu
Sdr.Yunian E.Oemar,ST bahwa ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan
dilapangan sedalam 0,1 meter maka luas pekerjaan yang didapat dalam 1 hari
(waktu kerja per hari 5 jam) adalah 2,412,2 M2 maka ditemukan Kerugian
Keuangan Negara dengan perhitungan :
- Jumlah biaya dalam kontrak :
154
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Biaya Pekerja Rp. 236.608.000,--
Biaya Bahan Rp. 50.000.000,--
Biaya Peralatan Rp. 1.739.415.000,--
J u m l a h……………. Rp. 2.026.023.000,--
Volume menurut Tenaga Ahli Tekhnis 2.412,2 M2 dibulatkan 2.412 M2.
Harga satuan per M2 menurut Ahli Tekhnis Rp. 839,97 dibulatkan Rp. 840,--
Pembayaran yang seharusnya :
Rp. 840,-- x 615.000 M2 = Rp. 516.600.000,--
Terdapat Selisih Pembayaran yaitu:
• Jumlah biaya dalam kontrak…………..Rp. 2.026.023.000,--
• Pembayaran seharusnya…………….. Rp. 516.600.000,--
Selisih pembayaran………………………. Rp. 1.560.255.000,--
Pajak Penghasilan yang dipungut……… Rp. 41.843.769,75
Kerugian Keuangan Negara…………… Rp. 1.518.411.230,25
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu
yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut
dipertimbangkan dalam putusan ini;
Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut
Umum dalam surat dakwaannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :
155
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDIAIR : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang - Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat
Dakwaan a Quo disusun dalam bentuk Subsidaritas maka sesuai dengan tertib
hukum acara pidana atau proces orde yang berlaku, pertama-tama Majelis akan
mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primer yang
apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi
dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis akan
mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Subsidair dari
Penuntut Umum tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terlebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan Primair dengan konsekwensi apabila
seluruh unsur-unsurnya terpenuhi maka unsur-unsur dari dakwaan selanjutnya tidak
perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila tidak terpenuhi maka unsur-
unsur dari dakwaan selanjutnya akan dibuktikan;
156
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa dan
diancam melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 (1), (2), (3) Undang-
Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu
persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :
Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”;
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi
telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “
Setiap Orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah
orang perorangan atau korporasi.Orang perorangan berarti orang secara individu
atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “ Barang Siapa” sedangkan
korporasi dapat berbentuk Badan Hukum atau tidak berbentuk Badan Hukum.
157
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas,Yayasan, Koperasi
atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya
Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan
lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya
Bakti, Bandung 2002, hal.17);
Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan
diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa
pengertian Setiap Orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah
pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana temnaktub
dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juga termasuk yang
bukan Pegawai Negeri;
Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 999 unsurnya sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur
setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur setiap orang dalam
pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur “ jabatan ” atau “ kedudukan ”
didalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pasal 2;
Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah
bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku
suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (R.Wiyono, Pembahasan
158
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta 2005, hal 37) ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam
Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi memiliki sifat kekhususan tersendiri (Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimaksud;
Menimbang, bahwa sesuai dengan azaz Spesialitas apabila dalam waktu,
tempat dan Objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat
umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah
ketentuan yang bersifat khusus;
Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bila dihubungkan
dengan status personalitas terdakwa dalam perkara a quo, majelis akan
mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang
sebagaimana terdapat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam
kualifikasi sebagai setiap oarang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka persoalan
hukumnya tergantung kepada apakah pada saat terdakwa adalah seorang yang
memangku jabatan atau kedudukan, dimana orang lain tidak akan dapat berbuat
seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dan
kedudukan dimaksud;
Menimbang, bahwa Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT Bin
H.ABDUL WAHAB NASUTION,SH adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada Tahun
2011 sampai dengan 2012 ditempatkan di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Kapuas yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dishubkominfo Nomor : 551/374/Hubkominfo/2011 tanngal 12 Februari 2011
159
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diangkat sebagi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk Pembangunan pelabuhan
Laut Batanjung berupa Land clearing dengan empat Sub.Kegiatan yaitu Belanja
Langsung, Belanja modal berupa paket pekerjaan Land Clearing, Belanja modal
pekerjaan perencanaan serta Belanja Modal pekerjaan pengawasan dengan PAGU
Anggaran Rp. 3.500.000.000,--(Tiga milyar lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa karena jabatannya tersebut terdakwa KAIDIN HAKIM
NASUTION,ST,MT Bin H.ABDUL WAHAB NASUTION,SH selaku PPK memiliki
tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur secara spesifik dalam
perundang-undangan yaitu dalam Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Menimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa
tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan Sarana yang ada padanya untuk
melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut. Dengan kata lain tugas dan
wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak akan dimiliki oleh hanya Pegawai
Biasa pada Dishubkominfo Kabupaten Kapuas;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai
cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri terdakwa terdapat sifat/ karakteristik
khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya
sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pengertian
setiap orang sebagai orang perseorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka
Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang
160
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa;
Menimbang,bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam
Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak meliputi atas diri Terdakwa maka unsur setiap orang
yang terdapat dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Setiap Orang yang
termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka selanjutnya Majelis tidak akan
mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya oleh sebab itu Terdakwa haruslah
dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
Menimbang, oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti,
maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair yaitu Pasal
3 jo.Pasal 18 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai
berikut:
1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
koorporasi;
161
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian
Negara;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama;
Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”
Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Perkara ini
adalah Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.,MT Bin H.ABDUL WAHAB
NASUTION,SH yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Berkas Perkara dan
Surat Dakwaan, dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada Tahun
2011 bertugas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas yang mempunyai jabatan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kbupaten Kapuas Nomor : 551/374/Hubkominfo/2011 tanggal 12
Februari 2011 atas pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011
yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan Subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun
1999 jo.Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menimbang, bahwa karena jabatannya tersebut terdakwa KAIDIN HAKIM
NASUTION,ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai Tugas Pokok
dan Kewenangan yang telah diatur tersendiri dalam perundang-undangan secara
spesifik dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
162
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa
tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan Sarana yang ada padanya untuk
melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya
selaku PPK yang dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab
seperti itu tidak akan dimiliki oleh hanya pegawai biasa pada Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai
cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri terdakwa terdapat sifat/ karakteristik
khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya
sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara Objektif Terdakwa yang
dihadapkan kedepan persidangan telah membenarkan Identitasnya tersebut dan
telah menunjukkan kecakapan serta kemampuan dimana Terdakwa dalam
keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak
terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
secara hukum. Dengan demikian “unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan
terbukti menurut hukum” ; Oleh sebab itu Peledooi Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa yang mendalilkan unsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah
ditolak;
Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang
ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
Menimbang, bahwa unsure ini sengaja dipertimbangkan terlebih dahulu
sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena unsure ini adalah merupakan “
sarana untuk mencapai suatu TUJUAN yaitu Menguntungkan diri sendiri atau
163
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian
Negara”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari
maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan
adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk
mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan
dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja
yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang
yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang
mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan
yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya
dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan
atau kedudukannya, Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, tiada
lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan
yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya
dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau
kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan,
kesempatan dan sarana juga hilang ;
Menimbang, bahwa ukuran untuk menilai penyalahgunaan dalam Pasal 3
adalah dengan parameter berikut:
1. Apakah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Hukum
yang dibebankan kepada Terdakwa ?, atau
164
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Apakah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan
moral ?, atau
3. Apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan tercela?
Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst (Vide Darwan Prinst,op.cit
hal.34) pengertian unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan /
hak. Jadi yang disalah gunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada
pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri ;
Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat
diartikan atau didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang
sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak
sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan
yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;
Menimbang, bahwa menurut R.WIYONO, SH dalam Bukunya Pembahasan
Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, Cet.I tahun 2005
hal.40 menyatakan dari pendapat Pakar dan Penjelasan peraturan perundang
undangan tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan Jabatan dalam pasal 3,
sehingga dengan demikian kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk
Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan,
baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan apa yang dimaksud
dengan kata KEDUDUKAN, SOEDARTO dalam bukunya Hukum dan Hukum
Pidana Penerbit Alumni Bandung 1977 hal.142 bahwa istilah KEDUDUKAN
disamping perkataan JABATAN adalah meragukan. Kalau Kedudukan ini diartikan
fungsi pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai
165
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
KEDUDUKAN. Dalam Penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang Undang
membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHPidana yang
merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-Ambtenaar) yang karena
melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau
pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana
yang diberikan kepadanya karena Jabatannya. Disini tidak ada Kedudukan atau
Fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi
jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang
perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan Kedudukan, yang
disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak pidana
korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai
Negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat Soedarto tersebut senada dengan
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 No.892 K/Pid/1983
yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan
Terdakwa II, dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannya
masing masing sebagai Direktur CV. dan Pelaksana dari CV., telah dinyatakan
terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai Kesimpulannya dapat
dikemukakan bahwa kata kedudukan dalam perumusan ketentuan tentang tindak
pidana korupsi dalam pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi
sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku
suatu Jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
2. Pelaku tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang
terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta
bukti surat yang diajukan Penuntut Umum senyatanyalah pada Tahun Anggaran
166
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2011 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) mendapatkan Kegiatan Belanja Modal berupa Pengadaan
Konstruksi Dermaga/Pelabuhan untuk Pembangunan Pelabuhan Laut Batanjung
berupa Land Clearing sebesar Rp. 3.500.000.000,--(Tiga milyar lima ratus juta
rupiah) yang dibagi menjadi Sub.Kegiatan Pekerjaan yaitu :
---Belanja Langsung sebesar Rp. 761.500.000,--
---Belanja modal berupa paket pekerjaan Land Clearing/Streiping lokasi sebesar
Rp. 2.568.500.000,--
---Belanja modal untuk pekerjaan perencanaan kegiatan sebesar Rp.
92.500.000,----Belanja modal berupa pekerjaan pengawasan sebesar Rp. Rp.
77.500.000,--
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
sendiri dipersidangan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada Tahun
2011 sampai dengan Tahun 2012 ditempatkan pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas yang berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dishubkominfo Nomor : 551/374/Hubkominfo/2011 tanggal 12
Februari 2011 diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atas
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batnjung Tahun Anggaran 2011 yang
mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab mengacu pada uraian tugas dan
tanggungjawab yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala
DISHUBKOMINFO dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
a. Menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
1). Spesifikasi surat penunjukan penyedia barang/jasa
2). Harga Perkiraan Sendiri;
167
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3). Rancangan Kontrak;
b. Menberbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
c. Menandatangani Kontrak
d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepadaPengguna Anggaran;
g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran
dengan Berita Acara Penyerahan;
h. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan
Hambatan Pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap
Triwulan;
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
j. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
Barang/Jasa
L. Menetapkan tim pendukung dalam pelaksanaan tugasnya;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dahman
Prihatin,S.Sos, saksi Karyadie,ST, saksi Fahmi Ridianoor,S.ST dan Terdakwa
sendiri bahwa Terdakwa selaku PPK telah melakukan penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dan ternyata Terdakwa selaku PPK dalam Penyusunan
HPS hanya mengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan Konsultan
Perencana;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dahman
Prihatin,S.Sos, saksi Karyadie,ST, saksi Fahmi Ridianoor,S.ST selaku Panitia
Lelang dan alat bukti bahwa untuk perencanaan pekerjaan Land Clearing
168
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pelabuhan Laut Batanjung telah menetapkan CV.Protec Jasa Consultant pusat
Palangkaraya dengan Direktur H.Samino Putro dengan penawaran Rp.
91.500.000,--(Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Berita Acara
Penetapan Panitia Lelang Nomor : 28.3/P2B/III/.Hubkominfo.2011 tanggal 28
Maret 2011 dan Surat Keputusan PPK Nomor 551/01.1/PPK-Hubkominfo.2011
tanggal 1 April 2011 untuk melaksanakan analisa Perhitungan Biaya Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011
dengan penunjukan langsung ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Lelang tersebut
untuk proses pelelangan Konsultan Perencana tersebut Panitia tidak pernah
melaksanakan proses lelang dan untuk setiap tahapan yang ada pada risalah
dokumen pelelangan para saksi selaku Panitia Lelang tidak pernah membuat dan
melaksanakannya dan hanya menandatanganinya saja karena dokumen yang
diterima para saksi selaku Panitia Lelang sudah dalam bentuk jadi berserta
lampirannya dan siapa yang membuat dokumen lelang tersebut saksi tidak
mengetahuinya dan para saksi tidak ingat siapa yang menyodorkannya;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Samino Putro selaku
Konsultan Perencana dari CV.Protec Jasa Konsultan dimana saksi sebelumnya
tidak pernah mendapat pekerjaan Land Clearing dan yang melakukan survey dan
membuat gambar adalah pegawai saksi bernama Sugeng sedangkan yang
membuat Analisa Biaya untuk Perencanaan berupa RAB adalah Sodikul Ihwan
berdasarkan survey lapangan dan gambar yang dibuat Sugeng;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sugeng, saksi Sodikul
Ihwan adapun analisa biaya dalam bentuk RAB pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung adalah analisa biaya peralatan Exapator (E.020) dan
analisa harga satuan pengupasan tanah dan pembersihan semak (K.211) dan
169
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
baru pertama kali membuat RAB untuk Land Clearing dengan dasar dokumen
pendukung berupa buku petunjuk tekhnis analisa biaya dan harga satuan
pekerjaan jalan Kabupaten Nomor : 015/T/B1/1995 dari Dirjen Bina Marga bulan
Nopember 1995 dan hasil Survey lapangan serta buku Analisa Alat berat;
Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi Sugeng, saksi Sodikul Ihwan
bahwa dasar yang digunakan untuk perhitungan dengan K.211 dari Dirjen Bina
Marga tersebut menggunakan alat bulldozer dengan volume 2.400 M2 per hari
dengan waktu kerja 5 jam dan karena bulldozer tidak bisa masuk kelokasi maka
diperkirakan dengan luas volume pekerjaan tersebut hanya seperempat dari alat
bulldozer yaitu sebesar 600 M2 yang diperoleh dari 4 M x 150 M yang didapatkan
dari foto lokasi dan analisa perhitungan untuk pemakaian alat perhari untuk 5 jam
sebesar Rp. 2.330.203,--dengan capaian luas hasil pekerjaan diasumsikan seluas
600 M2 (4 M x 150 M) sehingga harga satuan permeter sebesar Rp. 3.884,--;
Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa selaku PPK telah
membuat HPS yang mengacu pada harga yang terdapat didalam dokumen Basic
Price Kabupaten Kapuas dan juga dokumen hasil perhitungan yang dibuat oleh
Konsultan Perencana yaitu Item pekerjaan pembersihan lahan dengan
pengupasan akar yang disimpuk sebesar Rp. 3.546 per M2 x 615.000 M2 sama
dengan Rp. 2.180.790.000,-- yang diperdapat dari penjumlahan biaya pekereja
ditambah biaya alat bantu/material ditambah lagi dengan biaya peralatan dibagi
dengan luas yang bisa ditangani perhari selama 5 jam seluas 600 M2 tanpa
melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupa exapator dari petunjuk
tekhnis maupun literature lainnya serta fakta pekerjaan sebenarnya dilapangan
untuk alat berat tersebut;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa selaku PPK
dimana terdakwa dalam membuat dan menyiapkan dokumen RKS (Rencana
170
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kerja dan Syarat-Syarat) adalah juga mengacu kepada dokumen perencanaan
yang telah dibuat sebelum pengadaan oleh Konsultan Perencana tanpa
mengecek kelokasi yang akan dikerjakan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan
Umum Propinsi Kalteng saksi ahli Yunian Ekaharap Oemar,ST bahwa untuk
pekerjaan Land Clearing yang dilaksanakan dilapangan sedalam 0,1 meter, maka
luas pekerjaan yang didapat dalam satu hari yang dihitung waktu kerja perhari
selama 5 jam adalah seluas 2.412,2 M2 yang apabila dibandingkan dengan
analisa perhitungan Konsultan Perencana yaitu dengan waktu 5 jam
menghasilkan pekerjaan 600 M2 maka terdapat perbandingan yang sangat
menyolok sehingga kalau membuat HPS dengan mengacu kepada analisa
Konsultan Perencana maka akan berpengaruh pada biaya pekerjaan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Edmon Sukarlubi,
dimana saksi pernah mengerjakan Pekerjaan Land Clearing /pembersihan lahan
pada tahun 2011 di Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kapuas yaitu di
PT.Graha Inti Jaya dengan harga setiap hektarnya sebesar Rp. 5.400.000,--atau
untuk setiap meternya Rp. 540,-- dan saksi Epriyatno, A.md yang menerangkan
pernah melakukan perencanaan untuk pekerjaan Land Clearing / pembersihan
lahan berupa kegitan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
sub.kegiatan cetak sawah dengan menggunakan Exapator yang dilaksanakan di
wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 dengan menggunakan perusahaan
CV.Citra Utama Counsulting Engineer dengan tugas menghitung dan menyusun
RAB dengan perhitungan sebesar Rp. 749.650.000,-- dengan volume pekerjaan
50 ha;
171
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sejokyanya Terdakwa selaku PPK dalam membuat
HPS mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor :
54 Tahun 2010 sebagaimana dalam pasal :
-- Pasal 66 ayat 7 yang berbunyi:“Penyusunan HPS didasarkan pada data
harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang
dilaksanakannya pengadaan , dengan mempertimbangkan informasi “ yang
meliputi :
a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS)
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal
d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan factor perubahan biaya
e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia
f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan instansi
lain maupun pihak lain
g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate)
h. Norma indeks; dan/atau
i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
--Pasal 66 ayat (8) : HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan
biaya overhead yang dianggap wajar.
172
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Namun dalam kenyataannya Terdakwa selaku PPK membuat HPS hanya dengan
mengacu kepada dokumen hasil perhitungan yang dibuat oleh Konsultan
Perencana yang datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya tanpa
melakukan survey terlebih dahulu terhadap harga pasar dan tanpa melakukan
perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan instansi lain maupun
pihak lain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana isi Perpres
Nomor : 54 Tahun 2010 seperti tersebut diatas;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Panitia Lelang tersebut diatas
bahwa untuk pekerjaan Land Clearing yang telah dibuatkan HPS oleh Terdakwa
selaku PPK serta RKSnya dengan total besaran HPS adalah Rp. 2.568.000.000,--
termasuk pekerjaan, keuntungan dan pajak;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi selaku Panitia
Lelang bahwa untuk tahapan proses pelelangan jasa konstruksi untuk pekerjaan
Land Clearing Laut Batanjung sudah dilaksanakan oleh Panitia Lelang sesuai
dengan tahapan pelelangan umum metode Pra Kualifikasi dan oleh karena
perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya dua rekanan saja
maka pelelangan dinyatakan gagal setelah melapor kepada Terdakwa selaku PPK
saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Syofian dan
Terdakwa sendiri setelah pelelangan dinyatakan gagal lalu dibentuk Panitia
Lelang baru dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas yaitu :
• Ketua : Drs.Abdul Halim
• Sekretaris : Linggarson,S.Sos,M.AP.
• Anggota : Albert Kaban,SST, Sunarto,SE dan Heni Mariati, ST
173
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Panitia
Lelang tersebut bahwa proses lelang menggunakan metode Pasca Kualifikasi dengan
system gugur dan metode pemasukan kualifikasi dan penawaran dengan system
satu sampul dan berapa anggaran pada DIPA saksi tidak tahu dan yang diumumkan
hany berdasarkan kepada HPS sebesar Rp. 2.568.000.000,-- yang anggarannya
bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi Panitia Lelang
dan Terdakwa sendiri serta bukti surat bahwa dalam Pekerjaan Land Clearing
tersebut perusahaaan yang memasukkan penawaran adalah :
1. PT.Pista Karya Bersaudara pusat Palangka Raya
2. PT.Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas
3. PT.Berkat Mupakat Kalimantan Lestari
4. PT.Prima Inti Persada pusat Pusat Kuala Kapuas
5. PT.Lahang Bangun Persada pusat Kasongan
Dan dari kelima Perusahaan tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang adalah
PT.Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas dengan Direktur Utama Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MM dan selaku Direkturnya adalah Tiurma Clara Julia Pangaribuan
dengan penawaran Rp. 2.450.000.000,--(Dua milyar empat ratus lima puluh juta
rupiah) yang seharusnya dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 551/235/PPK-
Hubkominfo.2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Terdakwa selaku PPK dengan Roy
Buana Pangaribuan,ST.,MM selaku Direktur Utama PT.Wira Dharma pusat Kuala
Kapuas namun kenyataannya yang menandatangani Kontrak dari Pihak PT.Purna
Wira Dharma adalah saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE dengan memalsukan
tandatangan Roy Buana Pangaribuan,ST.,MM yang diketahui oleh Terdakwa tanpa
memberikan arahan untuk membuat Surat Kuasa sebagaimana aturan yang berlaku
sehingga saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,ST.,MT dapat bertandatangan pada
174
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
semua Dokumen atas pekerjaan Land Clearing tersebut atas nama saksi Tiurma
Clara Julia Pangaribuan,SE sendiri tanpa harus memalsukan tanda tangan Roy
Buana Pangaribuan,ST.,MM;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sulamno selaku Direktur
PT.Duta Salik, saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE bahwa yang melaksanakan
pekerjaan Land Clearing tersebut dilapangan adalah Sulamno tampa adanya Surat
Perjanjian secara tertulis yang hanya berdasarkan kepercayaan sesama rekanan
dengan kesepakatan bahwa upah untuk pekerjaan Land Clearing tersebut diserahkan
kepada Sakisi Sulamno untuk penyelesaian seluruh pekerjaan yang ada dalam
kontrak sedangkan Administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan sampai
pencairan dana dikerjakan dan diurus oleh Rekanan pemenang lelang yaitu PT.Purna
Wira Dharma dengan Direktur Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herman alias Iher
pegawai PT.Duta Salik, saksi Syamsuri selaku Pegawai lepas bahwa saksi yang
melaksanakan pekerjaan Land Clearing tersebut dilapangan dari PT.Duta Salik atas
perintah Sulamno dan selama saksi dilapangan tidak ada Pihak dari PT.Purna Wira
Dharma pusat Palangkaraya yang terlibat dalam pekerjaan Land Clearing Pelabuhan
Laut Batanjung tersebut dan semua dana yang diperlukan untuk pekerjaan Land
Clearing tersebut berasal dari Sulamno dan setahu saksi Terdakwa selaku PPK
mengetahui kalau yang melaksanakan pekerjaan Land Clearing tersebut bukan
PT.Purna Wira Dharma akan tetapi adalah Sulamno karena saksi pernah dihubungi
Terdakwa untuk mempercepat pekerjaan dan Terdakwa mengetahui kalau saksi
adalah Karyawan PT.Duta Salik;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Batsyamsi
Rahmad,SE, saksi Puspasari,SE, Taufikhul Fakrurrohman, A.Md dan Fahmi
Ridianoor Saputro bahwa para saksi selaku Panitia P2HP telah melakukan
175
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan pekerjaan Land Clearing tersebut sebanyak dua kali dan pada
pemeriksaan pertama ada temuan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai
dan sewaktu pemeriksaan kedua temuan tersebut sudah ditindak lanjuti selanjutnya
para saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah dipersiapkan Terdakwa selaku
PPK namun setelah dibaca semua yang tertulis didalam Berita Acara tersebut sesuai
dengan hasil pemeriksaan para saksi dilapangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah menyetujui pembayaran yang
diajukan Rekanan PT.Purna Wira Dharma dengan menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran dan sesuai dengan
keterangan saksi Karunia Bhakti selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa dana atas
pekerjaan Land Clearing yang diajukan Pihak Rekanan PT.Purna Wira Dharma
tersebut telah cair sebanyak empat tahap dengan jumlah keseluruhan Rp.
2.450.000.000,-- yang langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan PT.Purna Wira
Dharma;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jika perbuatan
Terdakwa tersebut apabila diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan Majelis
Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa
peraturan perundang-undangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan
ditaati dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK dalam
melaksanakan program/kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBD dalam
hal ini adalah APBD Kabupaten Kapuas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Land Clearing
Pelabuahan Laut Batanjung Tahun Anggaran 2011,yaitu :
• Perpress Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran III yang menyebutkan “PPK
dalam menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”
176
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangaan Negara Pasal 3 ayat (1) : “ Keuangan Negara dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ”;
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah :
- - Pasal 86 ayat (2) : “ Pejabat yang menandatangani dan / atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti dimaksud ”
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, maka
unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut
Hukum “; Oleh karena itu Peledooi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang
mendalilkan unsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;
Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
Korporasi;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu
kehendak yang ada dalam alam pikiran sipelaku atau alam bathin sipelaku yang
ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Memang sulit
untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain
(sipelaku), karena hukum hanya mengatur bagaimana untuk melihat suatu tujuan
dalam suasana bathin seseorang adalah dari perbuatan perbuatannya yang nampak
177
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan kasat mata, sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim
tentang ada tidaknya tujuan dalam bathin si pelaku. Penggunaan dengan tujuan
dalam pasal ini sama dengan kata sengaja atau kesengajaan yang terdapat dalam
Teori Hukum Pidana. Dapat diartikan dalam bentuk kesalahan (schuld), dengan
tujuan adalah sebagai suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (Opzet),
sedangkan kesengajaan menurut Wvs 1809 adalah “kehendak untuk melakukan
atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh
Undang-Undang”
Menimbang, bahwa dari bunyi redaksi Unsure pasal ini ada terdapat kata
Atau yang diartikan sebagai Relatip yang maksudnya salah satu point dari Unsure
pasal tersebut telah dapat dibuktikan, maka Unsure redaksi kata yang lain tidak perlu
dibuktikan lagi, karena pengertian yang dimaksud oleh Unsure yang terbukti tersebut
sudah terpenuhi;
Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk adanya perbuatan dengan sengaja,
maka sipelaku harus menginsafi dan menyadari akibat yang akan terjadi, namun
demikian tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan,
tidak perlu benar dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi cukup dibuktikan dengan
mengaitkan tingkat pengetahuan dan intelektualitas pelaku, bahwa perbuatannya
tersebut dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal
29 Juni 1989, No.813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan antara
lain bahwa “Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
CUKUP dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku
terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau
kedudukannya”
178
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Prof.Soedarto,SH dalam bukunya Hukum dan Hukum
Pidana penerbit Alumni Bandung tahun 1977 hal.142 yang dikutip oleh R.Wiyono,SH,
berpendapat bahwa tujuan (Mens Rea) menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu Korporasi adalah merupakan unsure bathin sipelaku yang menentukan
arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsure
bathin ini harus pula ditentukan secara Obyektif dengan memperhatikan segala
sesuatu keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
Korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata
“:menguntungkan” sama artinya dengan mendapat Untung yaitu pendapatan yang
diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh
pendapatan yang lebih terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang
diperolehnya itu;
Menimbang, bahwa dalam kamus bahasa Indonesia karangan Prof. DR.
JS. Badudu, dan Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit PT. Pustaka Sinar
Harapan Jakarta, 1996, menyebutkan bahwa Untung artinya Laba, Memberikan
Guna, Manfaat. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi
berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu
Korporasi;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang
terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta alat
bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan bahwa pada Tahun Anggaran
2011 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas mendapat
kegiatan berupa pengadaan kontruksi dermaga / pelabuhan dalam rangka
pembangunan pelabuhan laut batanjung yang untuk belanja modal paket pekerjaan
179
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Land Clearing / Streiping lokasi dengan dana sebesar Rp. 2.568.500.000,--(Dua
milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
sendiri dipersidangan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada Tahun 2011
sampai tahun 2012 ditempatkan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
yang dalam Kegiatan Paket pekerjaan Land Clearing berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dishubkominfo Nomor 551/374/Hubkominfo/2011 tanggal 12 Pebruari 2011
Terdakwa diangkat sebagai PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan);
Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK sesuai dengan bidang tugasnya
telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) yang hanya mengacu pada Hasil
Perencanaan Tekhnis yang dilakukan Konsultan Pengawas yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya karena dibuat oleh yang bukan ahlinya dan hanya
berdasarkan asumsi karena Konsultan Perencana baru pertama kali membuat
perencanaan untuk pekerjaan Land Clearing tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abdul Halim, saksi
Linggarson,S.Sos.,M.AP, saksi Albert Kaban,SST, saksi Sunarto selaku Panitia
Lelang bahwa yang mendapatkan pekerjaan Land Clearing di Pelabuhan Laut
Batanjung tersebut dengan Proses Lelang adalah PT. Purna Wira Dharma pusat
Kuala Kapuas dengan Direktur Utama Roy Buana Pangaribuan, ST., MM dan selaku
Direkturnya Tiurma Clara Julia Pangaribuan dengan Kontrak Nomor : 551/235/PPK-
Hubkominfo.2011 tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.450.000.000,--(Dua milyar
empat ratus lima puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE bahwa penawaran yang diajukan oleh saksi selaku Direktur
PT.Purna Wira Dharma Pusat Kuala Kapuas tersebut dibuat oleh Pegawai Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas seperti bagian dari kontrak mengacu kepada
180
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
HPS dan RKS yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa selaku PPK dan khusus untuk
pekerjaan Land Clearing dengan kuantitas 615.000 M2, harga satuan material Rp.
3.377,-- dengan total Rp. 2.076.855.000,--dan sesuai alat bukti berupa kontark
dimana dalam HPS maupun RKS untuk pekerjaan pembersihan lahan dengan
pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546,-- per-M2 x 615.000 M2 = Rp.
2.180.790.000,--dimana angka tersebut dari penjumlahan biaya perkerja ditambah
biaya alat bantu /material ditambah lagi dengan biaya peralatan dibagi dengan
asumsi luas yang bisa ditangani per hari selama 5 jam seluas 600 M2;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sulamno Direktur
PT.Duta Salik dan saksi Tiurma Clara bahwa yang melaksanakan pekerjaan Land
Clearing dilapangan adalah saksi Sulamno atas kesepakatan dengan Direktur
PT.Purna Wira Dharma dimana Tiurma Clara menyerahkan dana melalui Transfer
sebesar Rp. 1.788.000.000,-- ditambah dengan dana tunai sebesar Rp.
112.000.000,--sebagai upah borong penyelesaian seluruh pekerjaan dalam kontrak
tersebut sedangkan dana yang telah dihabiskan oleh saksi Sulamno untuk
operasional pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung tersebut adalah Rp.
1.333.100.000,-- sehingga masih ada sisa uang sebagai keuntungan sebesar Rp.
554.900.000,--(Lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
sedangkan saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE selaku rekanan pemenang
lelang tanpa melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya mendapat
keuntungan sebesar Rp. 329.232.727,-- sebagai sisa uang dari pencairan dana
setelah dipotong pajak dan setelah ditransfer kepada saksi Sulamno selaku
pelaksana pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun Anggaran 2011
di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herman Als.Iher
selaku pihak yang mengerjakan dan mengawasi pelaksanaan dilapangan untuk
181
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pekerjaan Land Clearing dari PT.Duta Salik bersama-sama dengan saksi Syamsuri
selaku operator alat berat dilapangan bahwa dari PT.Purna Wira Dharma tidak ada
sama sekali melakukan pekerjaan dilapangan dan sepengetahuan saksi untuk
pekerjaan Land Clearing tersebut menghabiskan biaya lebih kurang Rp.
849.800.000,-- yang keseluruhan biaya dikeluarkan saksi Sulamno Direktur PT.Duta
Salik dan bagaimana kesepakatan antara PT.Purna Wira Dharma dengan Sulamno
Direktur PT.Duta Salik saksi tidak tahu ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Edmond Sukarlubi
yang pernah melaksanakan pekerjaan Land Clearing lokasi perkebunan kelapa sawit
PT.Graha Inti Jaya di Wilayah Kapuas pada Tahun 2011 dengan menggunakan alat
exapator kapasitas/tipe PC 110 seluas 1 Ha selama 10 jam kerja alat dan untuk alat
Exapator kapasitas / tipe PC 200 seluas 1 Ha selama 7 jam sampai 10 jam dan untuk
rincian biaya untuk setiap hektarnya adalah Rp. 5.400,--(Lima ribu empat ratus
rupiah);
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Epriyanto konsultan
perencana atas kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
sub.kegiatan Cetak Sawah yang dilakasanakan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan alat Exapator kapasitas 80 HP
menggunakan analisa E.020 untuk penggunaan alat selama 1 jam dengan rincian
biaya operasional alat termasuk biaya kepemilikan alat , BBm dan Olie serta biaya
perbaikan dan spareparts dan untuk pekerjaan pengupasan dan tebang tebas pohon,
semak, pencabutan tunggul alat hydraulic Exapator dengan harga satuan per M2 Rp.
930,--(Sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang untuk semak dan pepohonan ditebang
dan dicabut sehingga lahan dalam kondisi bersih dan hanya tampak tanahnya saja
yang kemudian tanah dikeruk / dikupas dengan ketebaln 25 sampai 30 cm dan
dengan menggunakan analisa K.211a dengan Exapator selama 5 jam untuk satu hari
182
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kerja dengan volume yang diperoleh sebanyak 2.400 M2 dan saksi menerima untuk
biaya keseluruhan seluas 50 hektar adalah sebesar Rp. 749.650.000,--(Tujuh ratus
empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahli
YUNIAN EKAHARAP OEMAR,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan
Tengah dengan menggunakan :
1. Buku Petunjuk Tekhnis spesifikasi umum Tahun 2010 Bidang Bina Marga yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum
RI yang untuk analisa K. 211 yang tertuang didalam petunjuk tekhnis No. 015/
T/B/1995 tentang Petunjuk Tekhnis Analisa biaya dan harga satuan pekerjaan
jalan kabupaten yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Bina Marga ;
2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 melalui
Dishubkominfo Kabupaten Kapuas;
3. Buku Petunjuk spesifikasi untuk alat berat berupa Exapator merk Komatsu PC
200;
4. Dokumen pengadaan berupa HPS untuk pekerjaan Land Clearing Pelabuhan
Laut Batanjung Tahun Anggaran 2011;
dapat juga dipergunakan untuk menentukan analisa pada alat berat berupa
Exapator tergantung daripada kondisi dan tekstur lahan/tanah yang dikerjakan
sesuai dengan perencanaan tekhnis pekerjaannya dan pemeriksaan dapat
disimpulkan dengan hasil :
dan untuk analisa K.211 yang tertuang didalam petunjuk tekhnis No. 015/T/
Bt/1995 tentang petunjuk tekhnis analisa biaya dan harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina
183
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Marga dapat juga dipergunakan untuk menentukan analisa pada alat berat berupa
Exapator tergantung dari pada kondisi dan tekstur lahan/tanah yang akan
dikerjakan sesuai dengan perencanaan tekhnis pekerjaannya yang kemudian
menyimpulkan :
1. Pelaksanaan land Clearing secara mekanik menggunakan alat yang sesuai
dengan pelaksanaan di Lokasi Kegiatan adalah Exapator;
2. Waktu siklus untuk alat Exapator adalah 0,80 menit
3. Diperoleh kapasitas kerja Exapator dalam 1 hari (waktu kerja per hari selama 5
jam) adalah Qt = 241,33 M3
4. Apabila diasumsikan bahwa ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan
dilapangan sedalam 0,1 meter, maka luas pekerjaan yang didapat dalam 1 hari
(waktu kerja per hari selama 5 jam) adalah = 2.412,2 M2 (Qt=241,22 M3 : 0.1
meter);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Lia Amalia,Ak
selaku Auditor pada BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah
dipersidangan dan sesuai dengan hasil Audit dalam rangka perhitungan
kerugian Negara atas pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung
Tahun Anggaran 2011 maka didapat kerugian Negara keuangan Negara /
daerah yang ditimbulkan akibat adanya mark-up / kemahalan harga khusus
untuk item pekerjaan Land Clearing dengan menggunakan alat berat yang
bermula dari perencanaan dan HPS yang mengacu kepada hasil analisa
Konsultan Perencana;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas
nyata dan jelas dengan telah dicairkannya dana 100% atas pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tersebut jelas-jelas telah
184
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menguntungkan saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE selaku Direktur PT.Purna
Wira Dharma pusat Kuala Kapuas selaku pemenang lelang dan saksi Sulamno
selaku yang melaksanakan pekerejaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung
Tahun Anggaran 2011 tersebut padahal diketahui bahwa dengan keuntungan yang
diperoleh saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE dan keuntungan yang diperoleh
saksi Sulamno sebagai pelaksana pekerjaan terdapat kemahalan harga yang
memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 66
ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan dalam Penjelasan pasal
dimaksud Keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi
maksimal 15% yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
saksi Ahli yang dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran kepada PT.Purna
Wira Dharma pusat Kuala Kapuas yang dilakukan audit dari BPKP Perwakilan
Kalteng sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara ;
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas
menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain
sehingganya unsur “ MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN atau
SUATU KORPORASI” telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum; Oleh karenanya
Pledooi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan unsure ini tidak
terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;
Ad.4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :
Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara”
telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara yang dalam Pasal 1 angka 1 dientukan bahwa “Keuangan
Negara “adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuaatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
185
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewa
dan membayar tagihan pihak ketigajiban tersebut ;
Ketentuan ini dirinci lebih lanjut dalam pasal 2 yang menentukan bahwa Keuangan
Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1, meliputi :
a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang dan melakukan pinjaman
b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga
c. Penerimaan Negara
d. Pengeluaran Negara
e. Penerimaan Daerah
f. Pengeluaran daerah
g. Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah
h. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah ;
Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan
yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam
tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dakam APBN dan
186
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
Menimbang, bahwa senafas dengan ketentuan tersebut dalam penjelasan
umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “ KEUANGAN
NEGARA” merupakan seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga, yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian
Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang
menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak
ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ PEREKONOMIAN NEGARA ”
adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan
manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa
Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil
dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang
187
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada
Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap
dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam
ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik
formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan
tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut didepan
Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsure-unsur
tindak pidana korupsi telah terpenuhi,bukan saja karena perbuatannya tersebut
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss)
tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan
kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potential loss);
Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau Perekonomian Negara/
Kerugian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempuna suatu
Tindak Pidana Korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari
perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti
tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut
didasarkan pada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan
memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan
menguntungkan diri dan orang lain tersebut ;
Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara / Daerah
188
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;
Menimbang, bahwa jika pengertian keuangan Negara dihubungkan dengan
kasus ini maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011 Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas berdasarkan dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tanggal 31 Desember 2010
mendapat kegiatan belanja modal berupa pengadaan konstruksi dermaga/pelabuhan
sebesar Rp. 3.500.000.000,--(Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang didalamnya
terdapat belanja modal berupa paket pekerjaan Land Clearing/ streiping lokasi
pelabuhan Laut Batanjung sebesar Rp. 2.568.500.000,--(Dua milyar lima ratus enam
puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Land Clearing/ streiping lokasi
pelabuhan Laut Batanjung Tahun Anggaran 2011 tersebut telah ditetapkan
pemenang Lelang yaitu PT.Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas dengan nilai
Penawaran Rp. 2.450.000.000,-- dengan Perjanjian kontrak antara Terdakwa selaku
PPK dengan saksi Roy Buana Pangaribuan,ST.,MM selaku Direktur Utama
PT.Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas namun dalam kenyataannya yang
menandatangani kontrak adalah saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE selaku
Direktur PT.Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas dengan cara memalsukan
tanda tangan tandatangan Roy Buana Pangaribuan,ST.,MM yang diketahui oleh
Terdakwa selaku PPK tanpa menyarankan untuk membuat Surat Kuasa sehingga
saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE dapat menandatangani kontrak ataaupun
semua dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan
Laut Batnjung tanpa harus memalsukan tandatangan Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MM;
189
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE dan saksi Sulamno bahwa bahwa atas pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Tahun Anggaran 2011 tersebut walaupun pemenang
lelang adalah PT.Purna Wira Bhakti pusat Kuala Kapuas namun dalam pelaksanaan
dilapangan dikerjakan oleh saksi Sulamno dengan hanya kesepakatan secara lisan
yang atas pekerjaan Land Clearing tersebut saksi Sulamno mendapat bayaran dari
saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE selaku Direktur PT. Purna Wira Bhakti
pusat Kuala Kapuas yang diketahui oleh Terdakwa selaku PPK tampa memberi
teguran pada hal diketahui telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan
dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi
“ Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama
berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali
sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis” hal ini sejalan
dengan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah yang
menerangkan dipersidangan bahwa pengalihan pekerjaan kepada pihak lain tidak
dibenarkan dimana pemenang lelang harus mengerjakan dan bertanggungjawab
atas pekerjaan sampai selesai sesuai kontrak, pengalihan tampa adanya Surat
Perjanjian Pengalihan Pekerjaan/Surat Kuasa dengan kata lain dilakukan secara
lisan maka pengalihan tersebut dapat dikatakan sebagai Subkontrak;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan laut Batanjung Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan
pekerjaan selesai 100% maka sesuai dengan keterangan saksi Karunia Bhakti Bin
Herwin Saloh selaku Bendahara Pengeluaran bahwa dana telah cair 100% ke
Rekening Perusahaan PT.Purna Wira Bhakti atas nama Direktur Utama Roy Buana
190
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pangaribuan,ST.,MM dan atas keterangan saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE
dana tersebut telah diambil keseluruhan dan telh ditransfer secara bertahab ke
Rekening saksi Sulamno selaku yang mengerjakan pekerjaan Land Clearing tersebut
dengan dibantu oleh saksi Karnelli mengirimkan uang sebanyak 7(tujuh) kali transfer
dengan nilai keseluruhan Rp. 1.788.000.000,-- ditambah dengan dana tunai sebesar
Rp. 112.000.000,--yang diakui saksi Sulamno dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Kalimantan Tengah hasil perhitungan anlisa penggunaan alat berat berupa
Exapator dengan kapasitas 150 HP yang disimpulkan apabila diasumsikan bahwa
ketebalan Land Clearing yang dilaksanakan dilapangan sedalam 0,1 maka luas
pekerjaan yang didapat dalam 1 hari yang dihitung waktu kerja perhari 5 jam adalah
seluas 2.412,2 M2 sedangkan perhitungan Terdakwa yang dituangkan dalam HPS
maupun RKS untuk pekerjaan selama 5 jam perhari adalah seluas 600 M2 sehingga
terdapt perbedaan jumlah volume pekerjaan yang berpengaruh kepada biaya
pekerjaan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli dari BPKP
Perwakilan Kalimantan Tengan yang melakukan audit atas Kerugian Keuangan
Negara dengan mengacu kepada hasil volume perhitungan Tenaga Tekhnis terdapat
selisih pembayaran kepada Rekanan PT.Purna Wira Dharma pusat Kuasa Kapuas
yang telah mencairkan dana lunas 100% yaitu sebesar Rp. 1.518.411.230,25
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas,
maka Majelis berpendapat dengan diterimanya seluruh anggaran biaya sebesar Rp.
2.076.855.000,-- oleh saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE selaku Rekanan
PT.Purna Wira Dharma atas pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung
Tahun Anggaran 2011 dan dana tersebut telah diserahkan kepada saksi Sulamno
191
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
selaku yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp.1.898.000.000,-- untuk penyelesaian sesuai kontrak pada hal diketahui masih
terdapat sisa dana pada saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE sejumlah
329,232.727,-- sebagai keuntungan tanpa mengerjakan pekerjaan land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung tersebut dan adanya temuan Kemahalan harga oleh
BPKP Perwakilan Kalteng atas pekerjaan Land Clearing tersebut sebesar Rp.
1.518.411.230,25 oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi secara sah
menurut hukum; Untuk itu Pledooi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang
menyatakan unsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;
Ad. 5. Unsur “Dilakukan Secara Bersama” ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
unsure yang berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran
penyertaan yang lebih dikenal dengan sebutan Deelneming, yang maksudnya Subjek
tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu : Orang
yang Melakukan yang disebut dengan Pleger ; Orang yang menyuruh Melakukan
disebut Doen Pleger ; dan Orang yang turut serta Melakukan disebut Medepleger;
Menimbang, bahwa menurut Prof.Van Hamel sebagaimana disitir oleh
Drs.PAF.Lamintang, SH (dalam buku Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit
Sinar Baru Bandung, tahun 1983 hal.566), bahwa Dader artinya pelaku suatu tindak
pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua
unsure dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik
yang dinyatakan secara tegas maupun yang dinyatakan tidak secara tegas. Jadi
pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak
pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof.
192
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Simon (ibid hal 567), bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang
melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu
kesengajaan atau ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang undang
atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang
diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang
memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang
undang ini, baik itu merupakan unsur unsur subjektif maupun unsur unsur objektif,
tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul
dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;
Menimbang, bahwa dari kedua pendapat hukum tersebut diatas diformulasikan
oleh Hazewingkel Suringa bahwa Dader dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan
artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan
bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua
unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang undang, baik
merupakan unsure subjektif maupun unsure objektif dalam konteks pasal 55 ayat 1
ke 1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama sama melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang
disuruh (pleger), orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat
(instrument) saja sehingga tidak dapat diminta pertanggungan jawab pidana,
sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, kedua
orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau
elemen dari peristiwa pidana;
Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
terbukti bahwa Terdakwa selaku PPK atas pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
193
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Batanjung Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas telah melakukan kerjasama dengan saksi Tiurma
Clara Julia Pangaribuan,SE selaku pemenang lelang dari PT.Purna Wira Dharma
pusat Kuala Kapuas yang diawali dengan penandatanganan Kontrak Nomor :
551/235/PPK-Hubkominfo.2011tanggal 15 Agustus 2011 dimana untuk
penandatanganan kontrak yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK
dengan Direktur Utama Roy Buana Pangaribuan,ST.,MM seperti yang tertera dalam
kontrak kenyataannya ditandatangani oleh saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE
dihadapan Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MM yang selanjutnya pekerjaan Land Clearing Pelabuahan Laut
Batanjung tersebut dialihkan pengerjaannya oleh saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE selaku pemenang lelang kepada saksi Sulamno Direktur PT.Duta
Salik namun secara administrasi atas pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh saksi
Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE sampai pencairan dana lunas 100% dan
Terdakwa selaku PPK telah menyetujui pencairan dana tersebut dengan
menandatangani menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Prestasi
Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sedangkan atas sepengetahuan Terdakwa
saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE kembali membubuhkan tanda tangan pada
kwitansi pembayaran yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Roy Buana
Pangaribuan,ST.,MM sebagaimana nama yang tertera dalam kwitansi pembayaran
tersebut ;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa terdapat peranan Terdakwa selaku PPK dengan saksi Tiurma Clara Julia
Pangaribuan,SE selaku Direktur PT.PURNA WIRA DHARMA pusat Kuala atas
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Batanjung Tahun Anggaran 2011 yang
194
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sedemikian erat yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, bahkan
Terdakwa meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,--(Dua puluh
lima juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan sehingga dana atas
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung tersebut telah cair seluruhnya
padahal berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Kalimantan Tengah diketahui adanya temuan mengenai pekerjaan yang dapat
dihasilkan untuk satu hari (perharinya selama 5 jam) adalah 2.412,2 M2 sehingga
terjadi kelebihan pembayaran kepada saksi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SE
selaku Direktur PT.Purna Wira Dharma yang kemudian oleh Ahli dari BPKP
Perwakilan Kalimantan Tengah dengan melakukan Audit dalam rangka perhitungan
kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung
Tahun Anggaran 2011 tersebut dengan berdasarkan hasil temuan dari Ahli Teknis
Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah menemukan Kerugian
Keuangan Negara sebesar Rp. 1.518.411.230,25 (Satu milyar lima ratus delapan
belas juta empat ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh rupiah dua puluh lima sen)
yang menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini
dan dengan demikian penyertaan (deelneming) dalam bentuk bersama sama
sebagai orang yang melakukan tindak pidana (pleger) telah dapat dibuktikan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “
Dilakukan secara bersama-sama ” telah terpenuhi menurut hukum; dan oleh
karenanya Pledooi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsure
ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan hukum
tersebut diatas, maka seluruh unsure-unsure pasal dari dakwaan subsidair Jaksa
Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim
195
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat dan berkeyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa telah Terbukti secara
Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama
sama;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya
berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi “
secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan
Subsidiair dan menuntut supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan
pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.
50.000.000,--(lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
Menimbang, bahwa disisi lain Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa
dalam PLEIDOOI / PEMBELAAN An. Kaidin Hakim Nasution berpendapat yang
pada intinya antara lain menyatakan bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu tindak pidana “ Setiap orang
yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi ” sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) ,(3)
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UU No.20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak
terbukti atas diri Terdakwa begitu juga dengan Terdakwa yang menguraikan dalam
Nota pembelaannya secara rinci bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk itu Majelis
Hakim berpendapat dengan telah diuraikannya secara jelas unsure demi unsure dari
196
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dakwaan Subsidair Penuntut Umum dengan segala pertimbangannya maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara
sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan diatas
Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan/pledoi yang diajukan Terdakwa maupun
dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya
haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan
Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang
rumusannya berbunyi:
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak
pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1(satu)
tahun;
197
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan
oleh pemerintah kepada terpidana;
(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut;
(3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b. maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi
ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam
putusan Pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam pasal 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, maka
Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum in cassu yaitu
telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada
Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.518.411.230,25 akibat
adanya kemahalan harga atas pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung
Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas; Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yuridis
198
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bahwa atas Kerugian Keuangan Negara tersebut Terdakwa tidak ada menikmati
maupun memperoleh dari uang senilai Rp. 1.518.411.230,25 tersebut sehingga
dengan mendasarkan pada pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa
atas Kerugian Keuangan Negara tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa
yang selanjutnya Kerugian Keuangan Negara tersebut dibebankan kepada Rekanan
PT.Purna Wira Dharma pusat Kuala Kapuas (dalam perkara terpisah) sebagai yang
melaksanakan dan bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan Land Clearing
tersebut sesuai kontrak dan juga telah menerima pencairan dana secara
keseluruhannya atas pekerjaan Land Clearing tersebut;
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa
tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP,
dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah /
Penahanan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam
tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa :
1. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
nomor : 520/608/DISTANAK/VII/2011, tanggal 08 Agustus 2011 untuk
pekerjaan cetak sawah di Desa Pantik dengan biaya sebesar Rp.
747.200.000,- dan pelaksana CV. ANTANG SARANA JAYA.
199
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 199
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
nomor : 520/240/DISTANAK/IX/2012, tanggal 03 September 2012 untuk
pekerjaan cetak sawah di Desa Gadabung Kec. Pandih Batu dengan biaya
sebesar Rp. 739.656.000,- dan pelaksana CV. REZKY.
3. 1 (satu) buah asli dokumen Rencana Anggaran Biaya program peningkatan
ketahanan pangan kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan
palawija sub kegiatan cetak sawah lokasi Desa Gadabung Kec. Pandih Batu
TA. 2012 yang dibuat oleh CV. Citra Utama Counsulting Engineer.
4. 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa/kontrak alat berat No : 038/BIG/
SEWA/2011, tanggal 19 September 2011 antara SUHARDI selaku pihak
pertama dengan IHER selaku pihak kedua perihal mengadakan sewa
menyewa alat berupa Exavator MERK HITACHI TYPE ZAXIS 210 MF dengan
harga sewa sebesar Rp. 80.000.000,- per 30 hari kerja atau 350 jam.
5. 9 (sembilan) lembar surat perjanjian kerja borongan Nomor : 007/PKB/GIJ/
PLASMA/V/2011, tanggal 21 November 2011 antara PT. GRAHA INTI JAYA
Divisi Plasma selaku pihak pertama dengan EDMOND. S selaku pihak kedua
perihal Perjanjian kerja Land Clearing/pembukaan lahan dengan luas sekitar
286 Ha yang berada di Saka Tamiang dan Penda Katapi.
6. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja No : BTE/HPIP/
SPK/004/XII/11, tanggal 14 Desember 2011, antara JOHNNY PONTO dan
SUJONO dari PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS selaku pihak
pertama dengan RAHMAD SUGIAN dari CV. BERKAT RACHMAN selaku
pihak kedua perihal Perjanjian kerja Land Clearing/pembukaan lahan di areal
perkebunan Bunga Tanjung Estate di Desa Lupak Dalam Kec. Kapuas Kuala
dan Selat Kab. Kapuas Prop. Kalteng seluas + 357 Ha.
200
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. 3 (tiga) lembar foto copy DPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011
program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk kegiatan
pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan belanja modal
pengadaan konstruksi dermaga/pelabuhan dalam rangka pembangunan
pelabuhan laut Batanjung Land clearing dan pengupasan dengan anggaran
sebesar Rp.3.500.000.000,-.
8. 4 (empat) lembar foto copy DPPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA.
2011 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk
kegiatan pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan Land clearing/
streiping lokasi Pelabuhan Laut Batanjung dengan anggaran sebesar
Rp.2.568.500.000,-.
9. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 551/235/PPK-
Hubkominfo.2011, tanggal 15 Agustus 2011 pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas dengan pelaksana PT. Purna Wira
Dharma.
10.1 (satu) buah buku Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi
Nomor : 05/PAN-PBJP-HUBKOMINFO/2011, tanggal 5 Juli 2011 pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
11.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke I pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
12.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke II pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
13.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke III pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
14.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke IV pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
201
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15.1 (satu) buah buku foto copy Back Up data pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
16.1 (satu) buah buku Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
17.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/37A/Hubkominfo/2011, tanggal 12
Februari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
18.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/214/Hubkominfo/2011,
tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan penunjukan/pembentukan panitia/
pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan SKPD
Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
19.7 (tujuh) lembar asli tanpa cap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Dishubkominfo Kab. Kapuas Nomor : 551/ /PPK-Hubkominfo/2011,
tanggal 6 Juni 2011 tentang perubahan kedua penunjukan pejabat pelaksana
tekhnis kegiatan (PPTK) Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
20.3 (tiga) lembar Surat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dishubkominfo
Kab. Kapuas Nomor : 551/259/PPK-Hubkominfo.2011, tanggal 18 Agustus
2011 tentang penunjukan sebagai koordinator lapangan, pengawasan dan staf
administrasi pada pekerjaan Land Clearing pelabuhan Laut Batanjung
Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
21.1 (satu) buah buku Pre Construction Meeting (PCM) pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung.
22.1 (satu) buah buku foto copy Basic Price dan HSBGN Kab. Kapuas berlaku
dari tanggal 01 Juli s/d 30 September 2011.
202
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
23.1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (R.K.S) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
24.1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011.
25.1 (satu) buah buku gambar perencanaan pekerjaan Land Clearing Pelabuhan
Laut Batanjung.
26.1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 551/04.1/IV/PPK-
Hubkominfo.2011 tanggal 4 April 2011 pekerjaan perencanaan teknis Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
27.1 (satu) buah buku Risalah Lelang Pelelangan Umum Jasa Konstruksi
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
28.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Purna Wira Dharma.
29.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Pista Karya Bersaudara.
30.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Berkat Mufakat Kalimantan
Lestari.
31.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Prima Inti Persada.
32.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen penawaran dan dokumen
Pascakualifikasi PT. Purna Wira Dharma.
33.1 (satu) buah buku Dokumen Isian Kualifikasi PT. Pista Karya Bersaudara.
34.1 (satu) buah buku Formulir Isian Kualifikasi Jasa Pemborongan PT. Berkat
Mufakat Kalimantan Lestari.
35.1 (satu) buah buku Dokumen Pascakualifikasi PT. Prima Inti Persada.
36.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran 20%
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai Rp.432.090.909,-.
203
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
37.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran termin
pertama pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung
Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai Rp.810.170.455,-
38.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran termin
kedua pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai Rp.810.170.455,-
39.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran uang
pemeliharaan (Retensi) pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung
Ds. Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai
Rp.122.500.000,-.
40.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran 100%
biaya perencanaan teknis Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds.
Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada CV. Protec Jasa Konsultant senilai
Rp.91.500.000,-.
41.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
pengawasan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada CV. Kota Waringin Mitratama Konsultan senilai
Rp.77.000.000,-.
42.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011,
tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2011.
43.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 472.a/P2HP/XII/
HUBKOMINFO/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011.
44.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/P2HP/XII/
Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
204
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 204
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
45.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 488.A/
P2HP/XII/Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
46.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 489/XII/
PB-Brg/ Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
47.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan TANGGAL 2 Desember 2011
dari PT. Purna Wira Dharma yang ditandatangani oleh ROY BUANA
PANGARIBUAN, ST, MT.
48.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1
Februari 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2011 berikut
2 (dua) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011,
tanggal 1 Februari 2011 yang berisi lampiran I tentang panitia pengadaan
barang dan jasa dilingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas dan lampiran II tentang kelompok kerja pengadaan barang
dan jasa”
49.2 (dua) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :
800/09/II/PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011 tentang penunjukan/
pengangkatan penyimpanan dan pengurus barang daerah di lingkungan
pemerintah kabupaten Kapuas tahun anggaran 2011 berikut 3 (tida) lembar
lampiran keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 800/09/II/
PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011.
50.1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Teknis Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Bina Marga No. 015/T/Bt/1995 tentang Petunjuk Teknik
Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten.
205
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar
putusan nantinya;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP
dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa
dibebani untuk membayar biaya perkara yag besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa
terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang
meringankan pada diri Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:
• Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
• Terdakwa belum pernah dihukum;
• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Mengingat, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981, Pasal 3 Jo. Pasal
18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP,
serta peraturan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
206
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 206
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.MT Bin H.ABDUL
WAHAB NASUTION,SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.MT Bin H.ABDUL
WAHAB NASUTION,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-
sama” sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.MT
Bin H.ABDUL WAHAB NASUTION,SH oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.
50.000.000,-- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
nomor : 520/608/DISTANAK/VII/2011, tanggal 08 Agustus 2011 untuk
pekerjaan cetak sawah di Desa Pantik dengan biaya sebesar Rp.
747.200.000,- dan pelaksana CV. ANTANG SARANA JAYA.
2. 1 (satu) buah foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
nomor : 520/240/DISTANAK/IX/2012, tanggal 03 September 2012 untuk
207
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pekerjaan cetak sawah di Desa Gadabung Kec. Pandih Batu dengan biaya
sebesar Rp. 739.656.000,- dan pelaksana CV. REZKY.
3. 1 (satu) buah asli dokumen Rencana Anggaran Biaya program peningkatan
ketahanan pangan kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan
palawija sub kegiatan cetak sawah lokasi Desa Gadabung Kec. Pandih
Batu TA. 2012 yang dibuat oleh CV. Citra Utama Counsulting Engineer.
4. 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa/kontrak alat berat No : 038/BIG/
SEWA/2011, tanggal 19 September 2011 antara SUHARDI selaku pihak
pertama dengan IHER selaku pihak kedua perihal mengadakan sewa
menyewa alat berupa Exavator MERK HITACHI TYPE ZAXIS 210 MF
dengan harga sewa sebesar Rp. 80.000.000,- per 30 hari kerja atau 350
jam.
5. 9 (sembilan) lembar surat perjanjian kerja borongan Nomor : 007/PKB/GIJ/
PLASMA/V/2011, tanggal 21 November 2011 antara PT. GRAHA INTI
JAYA Divisi Plasma selaku pihak pertama dengan EDMOND. S selaku
pihak kedua perihal Perjanjian kerja Land Clearing/pembukaan lahan
dengan luas sekitar 286 Ha yang berada di Saka Tamiang dan Penda
Katapi.
6. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja No : BTE/
HPIP/SPK/004/XII/11, tanggal 14 Desember 2011, antara JOHNNY
PONTO dan SUJONO dari PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS
selaku pihak pertama dengan RAHMAD SUGIAN dari CV. BERKAT
RACHMAN selaku pihak kedua perihal Perjanjian kerja Land Clearing/
pembukaan lahan di areal perkebunan Bunga Tanjung Estate di Desa
Lupak Dalam Kec. Kapuas Kuala dan Selat Kab. Kapuas Prop. Kalteng
seluas + 357 Ha.
208
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 208
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. 3 (tiga) lembar foto copy DPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011
program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk kegiatan
pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan belanja modal
pengadaan konstruksi dermaga/pelabuhan dalam rangka pembangunan
pelabuhan laut Batanjung Land clearing dan pengupasan dengan anggaran
sebesar Rp.3.500.000.000,-.
8. 4 (empat) lembar foto copy DPPA SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA.
2011 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk
kegiatan pembangunan gedung terminal dengan sub kegiatan Land
clearing/streiping lokasi Pelabuhan Laut Batanjung dengan anggaran
sebesar Rp.2.568.500.000,-.
9. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 551/235/PPK-
Hubkominfo.2011, tanggal 15 Agustus 2011 pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas dengan pelaksana PT. Purna Wira
Dharma.
10.1 (satu) buah buku Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum
Pascakualifikasi Nomor : 05/PAN-PBJP-HUBKOMINFO/2011, tanggal 5
Juli 2011 pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
11.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke I pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
12.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke II pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
13.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke III pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
14.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen laporan bulan ke IV pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
209
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 209
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15.1 (satu) buah buku foto copy Back Up data pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
16.1 (satu) buah buku Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung TA. 2011.
17.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/37A/Hubkominfo/2011, tanggal
12 Februari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
18.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Nomor : 551/214/
Hubkominfo/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan penunjukan/
pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah
dilingkungan SKPD Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
19.7 (tujuh) lembar asli tanpa cap Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dishubkominfo Kab. Kapuas Nomor : 551/ /PPK-
Hubkominfo/2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang perubahan kedua
penunjukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) Dishubkominfo
Kab. Kapuas TA. 2011.
20.3 (tiga) lembar Surat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
Dishubkominfo Kab. Kapuas Nomor : 551/259/PPK-Hubkominfo.2011,
tanggal 18 Agustus 2011 tentang penunjukan sebagai koordinator
lapangan, pengawasan dan staf administrasi pada pekerjaan Land Clearing
pelabuhan Laut Batanjung Dishubkominfo Kab. Kapuas TA. 2011.
21.1 (satu) buah buku Pre Construction Meeting (PCM) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
210
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
22.1 (satu) buah buku foto copy Basic Price dan HSBGN Kab. Kapuas berlaku
dari tanggal 01 Juli s/d 30 September 2011.
23.1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (R.K.S) pekerjaan
Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung.
24.1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) pekerjaan Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Kab. Kapuas TA. 2011.
25.1 (satu) buah buku gambar perencanaan pekerjaan Land Clearing
Pelabuhan Laut Batanjung.
26.1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 551/04.1/IV/PPK-
Hubkominfo.2011 tanggal 4 April 2011 pekerjaan perencanaan teknis Land
Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
27.1 (satu) buah buku Risalah Lelang Pelelangan Umum Jasa Konstruksi
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Tahun 2011.
28.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Purna Wira Dharma.
29.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Pista Karya Bersaudara.
30.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Berkat Mufakat Kalimantan
Lestari.
31.1 (satu) buah buku Dokumen penawaran PT. Prima Inti Persada.
32.1 (satu) buah buku foto copy Dokumen penawaran dan dokumen
Pascakualifikasi PT. Purna Wira Dharma.
33.1 (satu) buah buku Dokumen Isian Kualifikasi PT. Pista Karya Bersaudara.
34.1 (satu) buah buku Formulir Isian Kualifikasi Jasa Pemborongan PT. Berkat
Mufakat Kalimantan Lestari.
35.1 (satu) buah buku Dokumen Pascakualifikasi PT. Prima Inti Persada.
211
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
36.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran 20%
pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai Rp.432.090.909,-.
37.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran termin
pertama pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung
Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai
Rp.810.170.455,-
38.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran termin
kedua pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung
Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira Dharma senilai
Rp.810.170.455,-
39.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran uang
pemeliharaan (Retensi) pekerjaan Land Clearing Pelabuhan Laut
Batanjung Ds. Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada PT. Purna Wira
Dharma senilai Rp.122.500.000,-.
40.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran 100%
biaya perencanaan teknis Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds.
Batanjung Kec. Kapuas Kuala kepada CV. Protec Jasa Konsultant senilai
Rp.91.500.000,-.
41.1 (satu) buah buku Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran
pengawasan Land Clearing Pelabuhan Laut Batanjung Ds. Batanjung Kec.
Kapuas Kuala kepada CV. Kota Waringin Mitratama Konsultan senilai
Rp.77.000.000,-.
42.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN
2011, tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2011.
212
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
43.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 472.a/P2HP/
XII/HUBKOMINFO/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011.
44.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/P2HP/
XII/Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
45.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 488.A/
P2HP/XII/Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
46.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 489/
XII/PB-Brg/ Hubkominfo/2011, tanggal 5 Desember 2011.
47.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan TANGGAL 2 Desember
2011 dari PT. Purna Wira Dharma yang ditandatangani oleh ROY BUANA
PANGARIBUAN, ST, MT.
48.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011,
tanggal 1 Februari 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang
dan jasa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran
2011 berikut 2 (dua) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Nomor :
551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1 Februari 2011 yang berisi lampiran I
tentang panitia pengadaan barang dan jasa dilingkungan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dan lampiran
II tentang kelompok kerja pengadaan barang dan jasa”
49.2 (dua) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :
800/09/II/PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011 tentang penunjukan/
pengangkatan penyimpanan dan pengurus barang daerah di lingkungan
pemerintah kabupaten Kapuas tahun anggaran 2011 berikut 3 (tida) lembar
lampiran keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 800/09/
II/PASDA/2011, tanggal 01 Februari 2011.
213
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
50.1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Teknis Departemen Pekerjaan
Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. 015/T/Bt/1995 tentang Petunjuk
Teknik Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- ( lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada
hari SENIN tanggal 30 JUNI 2014 oleh H.R.UNGGUL WARSO MURTI, SH.MH.
Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku
Hakim Ketua Majelis, ANUAR SAKTI SIREGAR SH.MH. dan DARLINA
DARWIS, SH. masing - masing selaku Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim
Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU
tanggal 02 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh TIOMINA SIMANJUNTAK,SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya, serta dihadiri oleh HADIARTO, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
ANUAR SAKTI SIREGAR,SH.,MH H.R.UNGGUL,W.M.,SH.MH
DARLINA DARWIS,SH.
PANITERA PENGGANTI,
214
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TIOMINA SIMANJUNTAK,SH
215
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215