Download - putusan pengadilan pajak 43275
Putusan
Pengadilan
Pajak Nomor
: Put-43275/PP/M.I/16/2013
Jenis Pajak : PPN
Tahun Pajak : 2005
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan
yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.17.468.203.885,00;
Koreksi Penyerahan JKP/BKP Kepada Badan Operasi Bersama PT Siak Bumi Pusako-
Pertamina Hulu atas penggantian HCT Pipeline, Perminalling Storage dan Sparepart sebesar
Rp17.468.203.885,00;
Menurut
Terbanding
: bahwa Pemohon Banding selama tahun 2005 mengeluarkan Debit Memorandum/penggantian
biaya kepada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu atas
penggantian biaya operasi Pipeline, Terminalling Storage dan sparepart sebesar USD
1.802.488,32 atau setara dengan Rp 17.468.203.885,- dan penggantian atas pemakaian listrik
(sesuai KMK Nomor 381/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 dibebaskan pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai) sebesar USD 14.273.088,21 atau setara Rp 138.757.463.716;
Menurut
Pemohon
Banding
: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Peneliti Keberatan bahwa
penggantian biaya dari Badan Operasi Bersama Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (BOB)
kepada CPI tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga atas
penggantian yang diterima dari BOB merupakan objek PPN yang harus dipungut oleh Wajib
Pajak sehingga Pemohon Banding tidak tepat untuk memungut PPN karena tidak melakukan
penyerahan barang/jasa kena pajak atas kontrak ini. Oleh karenanya, Pemohon Banding
berpendapat bahwa koreksi objek pajak sejumtah Rp. 17.468.203.885,- sudah seharusnya
dibatalkan dan menjadi NIHIL;
Menurut
Majelis
: bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp17.468.203.885,00,
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding selama tahun 2005 mengeluarkan Debit
Memorandum/penggantian biaya kepada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-
Pertamina Hulu atas penggantian biaya operasi Pipeline, Terminalling Storage dan sparepart
sebesar USD 1.802.488,32 atau setara dengan Rp 17.468.203.885,00, yang seharusnya
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;
bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas sengketa dan keterangan yang diperoleh
dalam persidangan, diperoleh keterangan sebagai berikut :
bahwa Pemohon Banding merupakan KKKS yang melakukan kegiatan usaha untuk
melakukan penambangan Minyak dan Gas (barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya), yang merupakan Barang Tidak Kena Pajak (BTKP)
sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, oleh
karena Pemohon Banding melakukan penyerahan barang non BKP, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 3A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding tidak
seharusnya dikukuhkan sebagai PKP ;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi, menyatakan bahwa Kontraktor dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas pada
fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan untuk digunakan
pihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya (cost sharing);
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, sesuai surat Direktur Manajemen Production
Sharing PERTAMINA Nomor 597/L00000/2002-S1 tanggal 12 Juni 1992 yang meminta
agar Pemohon Banding mengoptimalkan berbagai sarana operasi dan penunjang untuk
digunakan bersama;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan PSC Section VIII pada intinya
menyatakan bahwa jaringan bukan milik Pemohon Banding tapi milik Negara;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2004 a quo menyatakan bahwa kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan,
penyimpanan dan penjualan hasil produksi merupakan Kegiatan Usaha Hulu;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pipa dan Terminal merupakan merupakan fasilitas
dalam Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 tersebut di atas;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 a quo menyatakan bahwa Kontraktor dapat memanfaatkan
kelebihan kapasitas pada fasilitas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan
untuk digunakan pihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya (cost sharing) secara
proporsional dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pemohon Banding sama sekali tidak mengenakan
sewa atas Fasilitas Pipa dan Terminal, Pemohon Banding juga tidak mendapatkan
keuntungan dari cost sharing atas biaya perawatan dan pengoperasian Fasilitas Pipa dan
Terminal tersebut, Pemohon Banding hanya sebagai pengelola jaringan pipa milik
Pemerintah yang digunakan bersama kontraktor lain untuk mengalirkan minyak mentah dari
Blok CPP;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pemohon Banding tidak pernah mencatat Debit
Note kepada BOB sebagai penghasilan, dan biaya yang diklaim oleh Pemohon Banding
sebagai cost recovery adalah sebesar biaya yang menjadi bagian Pemohon Banding sesuai
cost sharing;
bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 7
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000 yang menyatakan jasa kena Pajak
adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang
menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai;
bahwa Terbanding mengemukakan, merujuk Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 7 Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo, maka tagihan Pemohon Banding kepada BOB Siak
Bumi Pusako-Pertamina Hulu yang merupakan penggantian biaya yang terjadi atas
pemanfaatan pipa, adalah transaksi yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, karena ada
penyerahan Jasa Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada BOB Siak Bumi Pusako-
Pertamina Hulu;
bahwa Terbanding mengemukan, yang dikoreksi Terbanding menjadi objek Pajak
Pertambahan Nilai hanya pemanfaatan pipe line dan storage tidak termasuk yang tagihan
yang bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak;
bahwa Terbanding mengemukakan, jasa yang diserahkan Pemohon Banding kepada BOB
Siak Bumi Pusako-Pertamina tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) jo Peraturan
Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, sehingga jasa tersebut termasuk dalam pengertian Jasa
Kena Pajak (JKP);
bahwa Terbanding mengemukakan, sesuai Pasal 1A Undang-undang Pajak Pertambahan
Nilai dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, transaksi yang dilakukan oleh
Pemohon Banding adalah Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang harus
dipungut Pajak Pertambahan Nilai dari nilai dasar harga jual, nilai penggantian, nilai impor,
nilai ekspor, dan nilai lain;
bahwa Terbanding mengemukakan, merujuk pada Pasal 1 angka 19 Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai, dinyatakan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak
tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak, hal ini berarti besarnya penggantian atas JKP tidak
memperhatikan adanya keuntungan atas penyerahan tersebut;
bahwa Terbanding mengemukakan, untuk tahun 2005 pengaturan khusus terhadap
perusahaan migas/kontraktor yang melakukan penyerahan BKP/JKP antar kontraktor diatur
mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilainya sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, yaitu pihak yang menyerahkan
BKP/JKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang;
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor : 0020/1.2.4770/
Tax/2012 tanggal 17 Juli 2012 perihal Tanggapan Tertulis Mengenai Ketentuan Formal
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut
Nomor : 00001/287/05/218/10 tanggal 19 Juli 2010 Atas Nama PT Chevron Pacific
Indonesia (PT CPI) NPWP:01.308.508.9.218.001 dengan Sengketa Pajak Nomor 16-
058094-2005;
bahwa dalam Surat Nomor : 0020/1.2.4770/Tax/2012 a quo, Pemohon Banding
mengemukakan sebagai berikut :
- bahwa pada pertemuan penjual dan pembeli yang dua-duanya ditunjuk sebagai pemungut
Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu transaksi yang dua-duanya menjadi objek
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka secara otomatis prinsip pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai harus kembali kepada mekanisme umum, artinya bahwa penjual yang
memungut Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa sesuai mekanisme umum, apabila terjadi penyerahan dari kontraktor (dalam hal ini
PT CPI) kepada kontraktor wajib pungut, maka seharusnya Terbanding tidak dapat
menarik kesimpulan bahwa PT CPI yang harus memungut Pajak Pertambahan Nilai selaku
yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetapi seharusnya PT CPI
selaku pihak yang menyerahkan Barang/Jasa;
- bahwa dalam hal penjual ditugaskan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka
peranan penjual adalah PKP Penjual yang menyerahkan Barang/Jasa, sehingga Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan kepadanya semestinya Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Penyerahan Barang/Jasa Dalam Negeri;
- bahwa secara administrasi terjadi perbedaan antara kode jenis setoran Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungutan dan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasa dalam negeri, perbedaaan ini
menunjukkan bahwa kedua jenis penerimaan Negara tersebut merupakan dua mata
penerimaan yang berbeda sehingga berimplikasi terhadap penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar oleh Terbanding;
bahwa Terbanding dengan Surat Nomor : S-6368/PJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang
disampaikan dalam persidangan, pada angka III. Tanggapan Terbanding, bagian formal
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak, memberikan tanggapan sebagai berikut :
- pada angka 2, mengemukakan bahwa Pasal 4A ayat (2) Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai menyatakan penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-
kelompok barang sebagai berikut : barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya;
- pada angka 7, Terbanding mengemukakan bahwa Pasal 2 ayat (2) PMK-11/2005 tentang
Penunjukkan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporannya, menyatakan dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak antar kontraktor, maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor
dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah
Kontraktor yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
bahwa Terbanding, dalam Surat Nomor : S-6368/PJ.07/2012 a quo, pada angka III.
Tanggapan Terbanding, bagian materi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak, pada
angka 5, memberikan tanggapan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding
dengan BOB Siak Bumi Pusako-Pertamina Hulu termasuk dalam pengertian jasa
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai ;
bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pajak Masukan bukan merupakan bagian dari
cost recovery, akan tetapi di reimburse karena dalam kontrak disebutkan Pertamina Share,
Pajak Pertambahan Nilai bagi kontraktor migas di assume and discharge, yaitu melalui
reimbursement ke Ditjen Anggaran melalui BP Migas,
bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK-11/2005 a quo, dalam hal
terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak antar kontraktor maka yang
berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Kontraktor yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
bahwa Majelis berpendapat, Perjanjian Penggunaan Pipa dan Terminal untuk Blok CPP
antara Pemohon Banding dengan BOB Siak Bumi Pusako-Pertamina Hulu adalah dalam
rangka pemanfaatan kelebihan kapasitas pada fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan,
penyimpanan yang pengoperasiannya/pelayanannya dilakukan oleh Pemohon Banding selaku
operator;
bahwa Majelis berpendapat, metode cost sharing yang dilakukan antara Pemohon Banding
dengan BOB Siak Bumi Pusako, hanyalah merupakan mekanisme pengalokasian biaya,
namun tidak merubah atau mehilangkan adanya pelayanan yang termasuk dalam pengertian
penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 19
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Partambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2000;
bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Undang-undang Tentang Pajak pertambahan Nialai
aquo, maka penggantian biaya atas pemanfaatan operasi Pipeline, Terminalling Storage dan
sparepart yang direimburs oleh Pemohon Banding kepada BOB Siak Bumi Pusako-Pertamina
Hulu, merupakan objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai ;
bahwa Majelis berpendapat, terhadap perusahaan migas/kontraktor yang melakukan
penyerahan BKP/JKP antar kontraktor telah diatur mekanisme pemungutan PPN-nya sesuai
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005,
yaitu pihak yang menyerahkan BKP/JKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai terutang;
bahwa Majelis berpendapat, karena yang menyerahkan Jasa Kena Pajak adalah Pemohon
Banding, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal
31 Januari aquo, Pemohon Banding wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN
terutang;
berdasarkan keterangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar
Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2005 sebesar
Rp17.468.203.885,00, tetap dipertahankan;
Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah PPN yang masih harus dibayar yang disengketakan oleh
Pemohon sebesar Rp. 2.585.294.175,00, tidak dikabulkan seluruh koreksiny oleh Majelis,
maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon
Banding;
Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-
undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan : Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-124/PJ/2011 tanggal 6 Juli 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak Nomor : 00001/287/05/218/10 tanggal 19 Juli 2010 Masa Pajak Februari-
Desember 2005, atas nama : PT. XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Pebruari-
Desember 2005 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:
DPP PPN Rp. 4.211.008.263.100,00
Pajak Keluaran Rp. 421.100.826.310,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp. 419.184.804.727,00)
PPN yang kurang dibayar / (lebih) dibayar Rp. 1.916.021.583,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00
Jumlah yang masih harus dibayar /(lebih)dibayar Rp. 1.916.021.583,00
Sanksi Administrasi :
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 919.690.360,00
PPN yang masih harus dibayar / (lebih) dibayar Rp. 2.835.711.943,00