RANCANGAN PEMBENTUKANBADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DASAR PERTIMBANGAN
A. ASPEK YURIDIS FORMAL
B. ASPEK KONDISI PROGRAM
KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA
C. DAMPAK KEPENDUDUKAN2
A. DASAR PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS
1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal .8Ayat (1)
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan
program jangka menengah dan jangka panjang, yang
berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan
daerah masing-masing
Ayat (3) Kebijakan dan Program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah 3
DASAR PERTIMBANGAN
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 17
Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 4
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 18 Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan
untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta perkembangan sosial ekonomi dan budaya 5
DASAR PERTIMBANGAN
Dasar Pertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Pasal . 19
Ayat (1) Pengendalian kuantitas penduduk
berhubungan dengan penetapan
perkiraan :
a. jumlah, struktur dan komposisi
penduduk
b. Pertumbuhan penduduk.
c. Persebaran penduduk.
6
DASAR PERTIMBANGAN
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 19Ayat (2)
Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya
dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui :
a. pengendalian kelahiran
b. penurunan angka kematian, dan
c. pengarahan mobilitas penduduk7
DASAR PERTIMBANGAN
Dasar Pertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 54 Ayat (1)
Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah Membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD di Tingkat Kabupaten/Kota.
Ayat (2) BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN 8
DASAR PERTIMBANGAN
Dasar Pertimbangan
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Pasal .55
ayat. (2)
BKKBD berkedudukan di Ibukota Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
9
DASAR PERTIMBANGAN
Dasar Pertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal. 57 ayat (1)
BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Ayat (2) Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan .Ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah. 10
DASAR PERTIMBANGAN
Dasar Pertimbangan 2. PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Pasal .7Ayat (1)
Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yg wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan
Pelayanan Dasar.
Ayat. (2)
Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
a….
k. Kependudukan…
o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
DASAR PERTIMBANGAN
11
Dasar Pertimbangan 3. UU No. 23/ 2006 tentang ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.BAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1Ayat (1)
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
DASAR PERTIMBANGAN
12
BAGIAN KEDUAINSTANSI PELAKSANA
PASAL 8Ayat I
Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan Kewajiban yang meliputi :a. Mendaftar peristiwa Kependudukan dan
mencatat peristiwa penting;b. Memberikan pelayanan yang sama dan
profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
c. Dst.......13
B. ASPEK PROGRAM
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
14
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR (SP 2010)
KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAH PERSENTASE
0 – 9 1.471.485 19,34
10 – 24 2.108.777 27,71
25 – 64 3.658.383 48,08
65 + 369.760 4,86
Lampung 7.608.405 100,015
16
LPP KAB/KOTA SE PROV. LAMPUNG (NASIONAL 1,49)
JUMLAH DAN LPP ( SP 1971 – 2010 )
TAHUNJUMLAH
PENDUDUKLPP
LAMPUNGLPP
NASIONAL
1971-1980 2.775.695 5.77 2,32
1980-1990 4.624.238 2,67 1,98
1990-2000 6.004.019 1,17 1,49
2000 -2010 7.608.405 1,24 1,49
TREND LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LAMPUNG
17
KONDISI CAPAIAN PROGRAM SAAT INI
HASIL - SDKI 2007
1. ASFR (15-19) 46 < NAS 51
2. MEDIAN UKP 18,7 < NAS 19,8
3. JML ANAK IDEAL 2,9 > NAS 2,2
HASIL - SDKI 2012
1. TFR 2,7 > NAS 2,6
2. CPR (MODERN)66,3 > NAS 57,9
3. UNMET NEED 6,4 < NAS 8,5
18
I
Sumber : BPS.2010. Statistik Indonesia.
Ket : - Tahun 2002: Peringkat ke 8 dari 9 provinsi di P. Sumatera.
- Tahun 2004 s.d 2010: Peringkat ke 10 dari 10 provinsi di P. Sumatera.
PERINGKAT
DI2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sumatera 8 10 10 10 10 10 10 10
Indonesia 18 19 19 19 20 20 21 21
PERINGKAT IPM PROVINSI LAMPUNG DI PULAU SUMATERA
19
I
Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Lampung, 2008-2010Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2009, 2010, 2011.
TAHUN
MAKANAN BUKAN MAKANAN
LAMPUNG INDONESIA LAMPUNG INDONESIA
(RP 000) % % (RP
000) % %
2008 173,340 51,89 160,988 48,11
2009 183,147 52,20 217,720 50,62 167,708 47,80 212,345 49,38
2010 219,887 53,42 254,520 51,43 191,716 46,58 240,325 48,57
2011 248,251 285,413 48,46 303,548 51,54
2012 283,870 323,478 51,08 309,791 48,92
PENGELUARAN MAKAN DAN BUKAN MAKANAN PENDUDUK LAMPUNG
20
IWilayah 2007 2008 2009 2010 2011
Lampung 7,3 7,3 7,49 7,75 7,82
Indonesia 7,5 7,7 7,9 7,9
Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Nov. 2011, IPM 2007 - 2010
RATA RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS DI PROVINSI LAMPUNG
21
TREN IMR PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL
.
SDKI 2007 IMR LAMPUNG 43 MDGs 2015 24/1.000 KH22
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
Angka Kematian Ibu• Target MDG’s 2015 : 102 /1000 KH• Kondisi saat ini : 228 /1000 KH
390 373
307
228
102
050
100150200250300350400450
1994 1997 2002 2007 Target
Sumber: SDKI
TREN MMR INDONESIA
ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK LAMPUNGTAHUN 2007-2011
Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi November 2011, IPM 2007-2010
WILAYAH 2007 2008
2009
2010
2011
Lampun
g68,80 69,00 69,25 69,50
69,7
5
Indonesi
a70,4 70,5 70,7 70,7
24
ANGKA KETERGANTUNGAN
I
0 10 20 30 40 50 60
Lampung Selatan
Pesawaran
Lampung Utara
Peringsewu
Lampung
Tulangbawang Barat
Lampung Barat
Metro
Bandar Lampung
54.67
54.38
54.17
53.79
52.2
52.2
51.73
45.87
45.28
ANGKA KETERGANTUNGAN
Sumber: SP 2010
25
1. KEBUTUHAN PANGAN MENINGKAT
2. KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL MENINGKAT
3. KEBUTUHAN AIR DAN UDARA SEGAR
SEMAKIN TERBATAS
4. KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA
5. LAHAN SEMAKIN MENYEMPIT
6. MENINGKATNYA KEBUTUHAN DASAR
(Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi)
C. DAMPAK KEPENDUDUKAN
26
KEBUTUHAN DASAR (KESEHATAN,
PENDIDIKAN, EKONOMI) DI KALIKAN
DENGAN KELAHIRAN TERTAHAN
DIKURANGI DENGAN BIAYA
PROGRAM (APBN,APBD,DANA
MASYARAKAT) = BIAYA DIHEMAT
COST BANEVITE ANALISIS
27
Prof. ASCOBART GANI
Telah melakukan Penelitian dengan
menggunakan nilai rata-rata
kebutuhan dasar = Rp. 6.000.000/Klh
DENGAN DASAR TERSEBUT MAKA
COST BENEFIT ANALISIS DI PROVINSI
LAMPUNG ANTARA KELAHIRAN
TERCEGAH DAN BIAYA KEBUTUHAN
DASAR
DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN SBB : 28
HASIL KAJIAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP COST & BENEFIT PER KABUPATEN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2013
NO KABUPATEN/KOTA PA/PUS (%) KELAHIRAN TERCEGAH
TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN
1 LAMPUNG SELATAN 70 30.218 181.310.804.366
2 LAMPUNG TENGAH 75 38.337 230.019.299.571
3 LAMPUNG UTARA 68 20.325 121.951.240.033
4 BANDAR LAMPUNG 72 30.304 181.823.321.990
5 LAMPUNG BARAT 70 12.814 76.885.204.600
6 TULANG BAWANG 70 11.224 67.344.273.540
7 TANGGAMUS 69 18.285 109.708.751.827
8 METRO 74 1.296 7.776.748.357
9 LAMPUNG TIMUR 69 31.794 190.765.036.282
10 WAY KANAN 75 15.216 91.294.373.619
11 PESAWARAN 70 13.609 81.652.666.641
12 PRINGSEWU 68 12.212 73.274.385.576
13 MESUJI 68 4.752 28.509.313.762
14 TULANG BAWANG BARAT 67 9.599 57.591.884.744
PROVINSI LAMPUNG 71 249.985 1.499.907.304.911
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 PROV LAMPUNG (PA: 71% TERCEGAH 249.985)
1 TOTAL PENGHEMATAN 1.499.907.304.911
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 135.990.190.000
B. APBD II (1 M X 13 Kab/Kota) + 900.000.000 39.900.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 19.950.000.000
D. BIAYA DAK 39.925.838.175
E. BIAYA ALKON 81.716.590.324
JUMLAH 317.483.618.499
SAVING (1-2) 1.182.423.686.41230
1 TOTAL PENGHEMATAN 181.310.804.366
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.555.141.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 3.357.460.000
E. BIAYA ALKON 7.016.873.407
JUMLAH 16.429.474.657
SAVING (1-2) 164.881.329.709
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG SELATAN (PA: 70% TERCEGAH 30.218)
31
1 TOTAL PENGHEMATAN 230.019.299.571
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.720.621.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 3.967.720.000
E. BIAYA ALKON 9.966.197.775
JUMLAH 20.154.539.025
SAVING (1-2) 228.003.760.546
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-1013 KAB. LAMPUNG TENGAH (PA: 75% TERCEGAH
38.337)
32
1 TOTAL PENGHEMATAN 121.951.240.033
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.368.316.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 3.612.890.000
E. BIAYA ALKON 5.068.996.789
JUMLAH 14.550.203.039
SAVING (1-2) 107.401.036.994
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG UTARA (PA: 68% TERCEGAH 20.325)
33
1 TOTAL PENGHEMATAN 181.823.321.990
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.076.655.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 3.195.060.000
E. BIAYA ALKON 8.268.869.370
JUMLAH 17.040.548.620
SAVING (1-2) 164.782.773.370
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA BANDAR LAMPUNG (PA: 72% TERCEGAH 30.304)
34
1 TOTAL PENGHEMATAN 76.885.204.600
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.253.491.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.184.120.000
E. BIAYA ALKON 5.912.406.86
JUMLAH 13.850.018.114
SAVING (1-2) 63.035.186.486
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG BARAT (PA: 70% TERCEGAH 12.814)
35
1 TOTAL PENGHEMATAN 67.344.273.540
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 870.367.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.753.960.000
E. BIAYA ALKON 6.066.391.124
JUMLAH 14.190.718.374
SAVING (1-2) 53.153.555.166
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TULANG BAWANG (PA.70% TERCEGAH 11.224)
36
1 TOTAL PENGHEMATAN 109.708.751.827
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.343.609.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 3.117.529.091
E. BIAYA ALKON 4.143.977.367
JUMLAH 13.105.115.708
SAVING (1-2) 96.603.636.119
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TANGGAMUS (PA: 69% TERCEGAH 18.285)
37
1 TOTAL PENGHEMATAN 7.776.748.357
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 594.158.250
B. APBD II ( 300 Juta X 3 TAHUN ) 900.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 450.000.000
D. BIAYA DAK 2.097.050.000
E. BIAYA ALKON 2.110.904.473
JUMLAH 6.152.112.723
SAVING (1-2) 1.124.635.534
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA METRO (PA: 74% TERCEGAH 1.296)
38
1 TOTAL PENGHEMATAN 190.765.036.282
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.446.947.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.384.100.000
E. BIAYA ALKON 10.071.095.412
JUMLAH 18.402.142.662
SAVING (1-2) 172.362.893.620
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG TIMUR (PA: 69% TERCEGAH 31.794)
39
1 TOTAL PENGHEMATAN 91.294.373.619
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 1.017.195.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.842.689.993
E. BIAYA ALKON 5.406.744.703
JUMLAH 13.766.629.946
SAVING (1-2) 77.527.743.673
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. WAY KANAN (PA: 75% TERCEGAH 15.216)
40
1 TOTAL PENGHEMATAN 81.652.666.641
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 921.719.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.667.730.000
E. BIAYA ALKON 4.960.800.201
JUMLAH 13.050.249.451
SAVING (1-2) 68.602.417.190
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. PESAWARAN (PA: 70% TERCEGAH 13.609)
41
1 TOTAL PENGHEMATAN 73.274.385.576
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 818.725.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.847.940.000
E. BIAYA ALKON 3.875.584.101
JUMLAH 12.042.249.351
SAVING (1-2) 61.232.136.225
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. PRINGSEWU (PA: 68% TERCEGAH 12.212)
42
1 TOTAL PENGHEMATAN 28.509.313.762
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 674.029.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.580.650.000
E. BIAYA ALKON 4.456.625.162
JUMLAH
12.211.304.412
SAVING (1-2) 16.298.009.350
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. MESUJI (PA: 68% TERCEGAH 4.752)
43
1 TOTAL PENGHEMATAN 57.591.884.744
2 ANGGARAN KELUAR
A. APBN 646.354.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT 1.500.000.000
D. BIAYA DAK 2.316.939.091
E. BIAYA ALKON 4.391.123.568
JUMLAH 11.854.416.909
SAVING (1-2) 45.737.467.835
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TUBA BARAT (PA: 67% TERCEGAH 9.599)
44
1. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
2. KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB
PEMDA
3. PRINSIP DAN TUJUAN
4. NAMA & KEDUDUKAN KELEMBAGAAN
5. PENGELOLAANDATA KEPENDUDUKAN
6. DEFINISI KEPENDUDUKAN
(TERLAMPIR)
HASIL KAJIAN UU 23/2006 DAN UU 52/2009
45
Pasal 54 UU No.52/2009
Dalam Rangka Pengendalian
penduduk dan Penyelenggaraan
Keluarga Berencana di Daerah,
Pemerintah Daerah
Membentuk Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Daerah
yang selanjutnya disingkat (BKKBD)
SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN:
46
TUGAS
Melaksanakan Tugas
Pemerintah Daerah di
Bidang Pengendalian
Penduduk dan
Penyelenggaraan Keluarga Berencana 47
FUNGSI a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana;b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana; d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
• Selain fungsi tersebut, BKKBD juga menyelenggarakan fungsi:a. penyelenggaraan pelatihan, dan pengembangan di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di
lingkungan BKKBD;c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
BKKBD;d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBD; dane. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
48
PARADIGMA BARU KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2000 S/D 2010
MULAI TH 2011
KE DEPAN
DARI PENDEKATAN
MAKRO KUANTITATIF
KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN
KB
PENDEKATAN MIKRO KUALITATIF KEPENDUDUKAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI
UU NO.10/1992 UU NO.52/2009
49
PERBANDINGAN BEBAN KERJADENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009
BKBPPUU NO.10/92
BKKBDUU NO. 52/2009
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA :
1.PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
2.PENGATURAN KELAHIRAN
3.PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
4.PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PENGENDALIAN PENDUDUK & PENYELENGARAAN
KB :1. PERENCANAAN KEPENDUDUKAN2. PENGENDALIAN KUANTITAS
PENDUDUK3. PENGEMBANGAN KUALITAS
PENDUDUK4. PELAYANAN KB/KR5. PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN6. MOBILITAS PENDUDUK7. PENDUDUK RENTAN8. PEMBANGUNAN KELUARGA9. PENYEDIAAN DATA MIKRO
KEPENDUDUKAN & KELUARGA
50
TANTANGAN BEBAN KERJADENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009
BKBPPUU NO.10/92
BKKBDUU NO. 52/2009
1. ASPEK KELUARGA
• Keluarga Kecil• Keluarga Kecil
Sejahtera
2. ASPEK SOSIAL BUDAYA
TANTANGAN KEDEPAN TAHUN 2011-2015:
1. ASPEK DEMOGRAFIS• Jml & Pertumbuhan Penduduk• Fertilitas, Mortalitas• Kepadatan, Persebaran &
Strutur Penduduk2. ASPEK KELUARGA3. ASPEK SOSIAL BUDAYA4. ASPEK MANAJEMEN
• Pendekatan Penajaman Sasaran• Koordinasi & Keterpaduan• Pendekatan Kemasyarakatan• Peningkatan Mutu
TANTANGAN :
51
DESAIN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
(BKKBD)KABUPATEN/KOTA
52
53
SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF I )
• BKKBD terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian;
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga,
terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
f. Bidang Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang;
g. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang;
h. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bag TU;
i. Kelompok Jabatan Fungsional
DRAFT STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
SUB BAG KEPEGAWAIA
N
SUB .BAGKEUANGAN
& PERBEKALA
N
SUB BAG UMUM DAN
HUMAS
KEPALA
SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM
BIDANGKELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
SUB BIDANGKESEHATAN REPRODUKS
BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA
SUB BIDANGBINA
KETAHANAN KELUARGA
BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN
KUALITAS PENDUDUK
SUB BIDANG PENYUSUNAN
PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN
ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN
SUB BIDANGBINA
KESERTAAN KB
BIDANGDATA &
INFORMASI
SUB BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BIDANG BINA
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
SUB BIDANGPENDATAAN
DAN PEMUTAKHIRAN
DATA KELUARGA & INFORMASI
SUB BIDANGADVOKASI DAN KIE
SUB BIDANGPENGGERAKAN
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
ALTERNATIF I
UPTBKKBD
54
55
BKKBD terdiri atas :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian;
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 3 (tiga) Sub
Bidang;
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang;
e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan
Penggerakan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang;
f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 3 (tiga)
Sub Bidang;
g. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU;
h. Kelompok Jabatan Fungsional
SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF . I I )
SUB BAG KEPEGAWAIA
N
SUB .BAGKEUANGAN
DAN PERBEKALAN
SUB BAG UMUM DAN
HUMAS
KEPALA
BIDANGKELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
SUB BIDANGKESEHATAN
REPRODUKSI
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA,
ADVOKASI,DAN PENGGERAKAN
BIDANGPENGENDALIAN
PENDUDUK
SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK
SUB BIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
SUB BIDANGADVOKASI DAN PENGGERAKAN
INSTITUSI MASYARAKAT
SUB BIDANGBINA
KESERTAAN KB JALURPEMERINTAH DAN
JALUR SWASTA
BIDANGDATA DAN
INFORMASI
SUB BIDANG PENGELOLAAN
PELAPORAN DAN INFORMASI
SUB BIDANGANALISIS ,
EVALUASI DAN MONITORING
SUB BIDANGBINA
KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN
SASARAN KHUSUS
SUB BIDANGPENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA KELUARGA
SUB BIDANGBINA KELUARGA BALITA, ANAK, REMAJA DAN KETAHANAN
KELUARGA LANSIA
SUB BIDANGPEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DRAFT STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
ALTERNATIF II
SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM
SEKRETARIAT
UPTB BKKBD KECAMATAN
56
57
Susunan Organisasi ( Alternatif. III )
BKKBD terdiri atas :
a. Kepala Badanb. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua)
Sub Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan
Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2
(dua) Sub Bidang; g. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; h. Kelompok Jabatan Fungsional
SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF III )
DRAFT STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
ALTERNATIF III
SUB BAG KEPEGAWAIA
N & UMUM
SUB .BAGKEUANGAN
& PERBEKALAN
SUB BAG PERENCANAAN & PROGRAM
BIDANGKELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN ADVOKASI
BIDANGPENGENDALIAN
PENDUDUK
SUB BIDANG PENYUSUNAN
PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK &
KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN
ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN
SUB BIDANGADVOKASI DAN PENGGERAKAN
INSTITUSI MASYARAKAT
SUB BIDANGBINA
KESERTAAN KB
BIDANGDATA DAN
INFORMASI
SUB BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BIDANGKESEHATAN
REPRODUKSI
SUB BIDANGPENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA KELUARGA & INFORMASI
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN BINA KETAHANAN KELUARGA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPTBKKBD
KEPALA
58
59
BKKBD dan PP terdiri atas :
a. Kepala Badanb. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan
Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua)
Sub Bidang; g. Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 2 (dua) Sub Bidangh. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; i. Kelompok Jabatan Fungsional
SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF IV )
SUB BAG KEPEGAWAIAN
SUB .BAGKEUANGAN
& PERBEKALA
N
SUB BAG UMUM DAN
HUMAS
KEPALA
SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM
BIDANGKELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
SUB BIDANGKESEHATAN REPRODUKS
BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA
SUB BIDANGBINA KETAHANAN
KELUARGA
BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN
KUALITAS PENDUDUK
SUB BIDANG PENYUSUNAN
PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN
ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN
UPTBKKBD
SUB BIDANGBINA
KESERTAAN KB
BIDANGDATA &
INFORMASI
SUB BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BIDANG BINA
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
SUB BIDANGPENDATAAN
DAN PEMUTAKHIRAN
DATA KELUARGA & INFORMASI
SUB BIDANGADVOKASI DAN KIE
SUB BIDANGPENGGERAKAN
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DRAFT STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
ALTERNATIF IV
60
KEPALA UPTB
RANCANGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH (UPTB KKBD)
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONALPELAKSAN
A PELAKSANA
61
والسال م عليكم ورحمة الله وبر كا ته
TERIMA
KASIH…
62