SENATINSTITUT
TEKNOI-OGI
INDONESIA
KAMPUSJl. Raya Puspiptek Serpong
TANGEBANG 15320
Menimbang
Mengingat
lVlemperhatikan
KEPUTUSAN KETUA SENAT
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
N O. ozlKE pT-sE NAT- tr I I t I 2017TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN
INSTITUT TEKNOTOGI INDONESIA
KETI.'A SENAT IIUSTITUT TEKNOLOGI INDCI&IEsIA
1. Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di lingkungan lnstitut Teknologi
lndonesia diperlukan Kode Etik Dosen.
Z. Eahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Senat.
1,. UU Rl nornor lul Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU Rl nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Statuta lTltahun 201"5
4. 5K Rekton frlo. 17lKepr.-lTtlll/21L6
l-{asil Rapat Pleno Senut iTl tanggai L9 Desenrber 20i6Kepentingan lTl
MEMUTUSKAN
Kode Etik Dosen lnstitut Teknologi lndonesia sebagaimana tercanturn dalanrlampiran Surat Keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terciapat kekeliruandikemudian hari akan diperbaiki seperlunya.
Ditetapkan di : Tangerang SelatanPada tanggal : 9 Januari 2017
'i..1- ,
2.
Menetapkan
Tenlbusan kepada Yth. :
L. Ketua Umum Pengurus YPTI.
2. Rektor lTt
3. Anggota Senat lTl
L.
2.
MSC[, ilhb
Lampiran SK Senat ITINo: 02lKept-Senat-ITI/I120 I 7
Tanggal 9 Januai2AlT
KODE ETIK DOSEN ITI
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kode Etik Dosen adalah Norma Etik yang menjadi pedoman tingkah laku dosen dalam
menjalankan profesinya di lingkungan Institut Teknologi lndonesiaInstitut adalah institut Teknologi IndonesiaRektor adalah Rektor Institut Teknologi IndonesiaDosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian. dan pengabdian kepada masyarakat.yang meliputi dosen tetap dan tidak tetapTenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas tugas yang terdiri dari
tugas administrasi, pustakawan, laboran, pelaksana pengembangan, pengawasan dan
pelaksana teknis lainnya (pegawai yang melaksanakan tugas pengamanan, sopir, officeboy, dan tukang kebun) di Institut Teknologi IndonesiaMahasiswa adalah mahasiswa Institut Teknologi IndonesiaSivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untukmenyelenggarakan pendi di kan, pene I itian dan pen gabdi an kepada masyarakatPembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar di
lingkungan Institut10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan infbrmasi untuk mengukur
pencapaian hasil belajar mahasiswa Institut Teknologi Indonesia11. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam membuat suatu karya
ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lainyang diakui sebagai karya ilmiahnya atau diri sendiri (autoplagiat), tanpa menyatakan
sumber secara tepat dan memadai12. Cratifikasi adalah pemberian meliputi pemberian uang, barang dan fasilitas lainnya yang
ditujukan untuk mempengaruhi keputusan13. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kode etik dosen ITI14. Sanksi adalah hukuman untuk memaksa dosen mematuhi atau mentaati kode etik dosen
iTI
Pasal 2
Tujuan
Kode Etik Dosen ITI ini disusun dengan tujuan untuk :
l. Menjaga martabat dan kehormatan profesi dosen ITI2. Membangun kepribadian dosen agar memiliki akhlak mulia
2.J.
4.
6.
7.
8.
5.
9.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kampus ITI4. Menciptakan hubungan yang harmonis antara dosen dengan institut, sejawat, tenaga
kependidikan,, mahasiswa dan masyarakat5. Menjadi pedoman dalam mengawasi perilaku dan memproses sefta memutus apabila
terjadi pelanggaran Kode Etik dan peraturan perundangan oleh Dosen.
BAB II KODE E]'IK DOSEN
Pasal 3
Kode Etik Pribadi DosenDosen ITI wajib:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukumberdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945
2. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan
otonomi keilmuannya3. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan obyektif, terbuka, jujur, adil dan tidak
diskriminatif4. Menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya yang bersifat rahasia5. Memberikan teladan kepada mahasiswa dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi6. Menjaga kehormatan diri dengan berkata dan bertindak tidak melanggar norrna susila,
kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat.
Pasal 4Kode Etik Hubungan Dosen dengan Institut
Dosen ITI wajib :
1. Menjaga martabat dan nama baik Institut2. Melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi yang diberikan oleh Institut.3. Melaksanakan tugas penunjang tri dharma perguruan tinggi yang diberikan oleh Institut
Pasal 5
Kode Etik Hubungan Dosen Dengan Sejawat
Dosen ITI wajib :
1. Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas tri dharma perguruantinggi dengan memperlakukan sejawat secara adil. tidak diskriminatif sesuai hak dankewaj ibannya masing masing.
2. Memberi kesempatan kepada sejawat untuk mengembangkan pengalaman, ketrampilandan keahliannya dalam tugas profesinya.
3. Saling menghormati dan menghargai sesama sejawat dengan prinsip asah asih dan asuh.4. Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan
dengan sejawat.5. Membimbing dan membina dosen yang lebih yunior, bagi dosen yang memiliki jabatan
sebagai guru besar
Pasal 6
Kode Etik Hubungan Dosen Dengan Tenaga Kependidikan
Dosen tTl wajib :
1. Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas tri dharma perguruan
tinggi dengan memperlakukan tenaga kependidikan sesuai dengan hak dan kewajibanmasing masing.
2. Saling menghormati dan menghargai dengan tenaga kependidikan berdasarkan prinsipasah asih dan asuh.
3. Mernbina hubungan sesuai dengan norrna kesusilaan yang baik dan norma kepatutandengan tenaga kependidikan.
Pasal 7
Kode Etik Hubungan Dosen Dengan Mahasiswa
Dosen ITI wajib:1. Melaksanakan pengajaran kepada mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan penilaian akademik kepada mahasiswa secaraprofesional dan objektif.3. Bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua mahasiswa4. Memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dalam kegiatan akademik5. Membina hubungan sesuai dengan noryna kesusilaan yang baik dan norma kepatutan
dengan mahasiswa6. Menolak gratifikasi dari mahasiswa yang berhubungan dengan kewenangannya dan
berlawanan dengan kewajiban tri dharma perguruan tinggi.7. Dalam hal melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dosen
harus memuat antara lain unsur pembelajaran, mencerdaskan, mempercepat masa studidan meringankan beban mahasiswa
Pasal 8
Kode Etik Hubungan Dosen Dengan Masyarakat
Dosen ITI wajib :
l. Membina hubungan sesuai dengan norrna kesusilaan yang baik dan norma kepatutandengan masyarakat:
2. Menolak gratifikasi dari masyarakat yang berhubungan dengan kewenangannya dan
berlawananan dengan kewajiban tri dharma perguruan tinggi;3. Membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas tri
dharma perguruan tinggi.
BAB III PELANGGARAN
Pasal 9
Bentuk Pelanggaran
Pelanggaran kode etik dosen dapat berbentuk:1. Bersikap dan bertindak yang mencemarkan nama baik Institut:
2. Melalaikan tugas tri dharma perguruan tinggi yang diberikan Institut;3. Melalaikanlugas penunjang tri dharma perguruan tinggi yang diberikan lnstitut;4. Melakukan' perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Institut, sejawat, tenaga
kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat;5. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sejawat, mahasiswa, tenaga
kependidikan, dan masyarakat;6. Menghasut dan mengadu domba komunitas ITI;7. Membocorkan informasi tentang institut, sejawat, tenaga kependididikan, dan mahasiswa
yang bersifat rahasia;
8. Menyampaikan informasi yang tidak benar tentang institut kepada mahasiswa, sejawat,tenaga kependidikan. dan masyarakat;
9. Melakukan plagiat hasil karya ilmiah;10. Melakukan pelanggaran susila dalam bentuk perkataan, tulisan, gambar ataupun
tindakan;11. Melakukan perbuatan asusila dan asosial antara lain melakukan pemerasan terhadap
orang lain, berjudi, mabuk-mabukan, dan menggunakan narkoba;12. Memperalat mahasiswa dalam kegiatan akademik;13. Menghambat sejawat untuk memperoleh kemajuan dalam mengembangkan pengalaman.
ketrampilan dan keahlian dalam tugas profesinya;14. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap mahasiwa, teman sejawat dan
tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi;15. Meminta sesuatu dan atau menerima gratifikasi dari mahasiswa atau pihak lain yang
berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan kewajiban tri dharmaperguruan tinggi;
16. Menolak tugas membina dan membimbing dosen yunior bagiseorang dosen yang
memiliki jabatan guru besar17. Melakukan pelanggaran lain yang belum disebutkan dalam peraturan ini dan yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB III DEWAN ETIK
Pasal l0Kedudukan Dewan Etik
1. Dewan etik merupakan lembaga independen yang dibentuk Rektor jika ditengerai ada
dosen melakukan pelanggaran kode etik2. Dewan Etik diangkat berdasar SK Rektor3. Dewan Etik bertanggungiawab kepada Rektor4. Kelembagaan dewan etik bersifat ad hock
Pasal 1 1
Wewenang Dewan Etik
Dewan Etik berwenang menerima aduan, memeriksa, memproses dan atau memutuskan dugaanpelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen di lingkungan ITI
Pasal 12
Tugas Dewan Etik
Dalam rangka melaksan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal ll, dewan etik mempunyaitugas :
l. Menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan olehdosen ITI;
2. Memeriksa berkas laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukanoleh dosen ITI;
3. Memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan olehdosen ITI;
4. Melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk proses
pemeriksaan laporan/ pengaduan;5. Memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan
atau pengaduan;6. Memutuskan terbukti tidaknya dugaan pelanggaran kode etik setelah melakukan
pemeriksaan:7. Memberikan rekomendasi kepada rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada dosen yang
terbukti melanggar kode etik;8. Apabila terbukti tidak ada pelanggaran kode etik, dewan etik dapat mengajukan
permohonan kepada rektor untuk segera merehabilitasi nama baik dosen yang
bersangkutan9. Melaporkan dan mempertanggungiawabkan kerjanya kepada rektor.
Pasal 13
Keanggotaan dan Susunan Organisasi Dewan Etik
l. Anggota dewan etik berjumlah 5 (lima) orang2. Keanggotaan Dewan Etik bersifat independen dan dipilih oleh rektor3. Susunan keanggotaan dewan etik ditetapkan dengan surat keputusan rektor
Pasal 14
Persyaratan Keanggotaan Dewan Etik
1. Dosen tetap ITI yang dianggap jujur, adil dan berkelakuan baik;2. Tidak pernah diberi sanksi karena pelanggaran kode etik dosen ;
3. Tidak pernah tersangkut kasus hukum.
BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 15
Sidang Kode Etik
l. Proses penegakan kode etik Dosen ITI dilakukan melalui sidang kode etik oleh DewanEtiK ITi;
2. Sidang kode etik dilakukan karena ada dugaan pelanggaran kode etik oleh dosen ITI baikdi dalam maupun di luar kedinasan;
3. Sidang kode etik merupakan serangkaian kegiatan untuk meminta keterangan kepadapelapor, terlapor, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya, atau mendapatkan
dokumen, barang bukti, observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna
memberi keyakinan tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran kode etik4. Sidang kode etik wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dewan
etik5. Sidang kode etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik bersifat tertutup;6. Setelah melakukan sidang kode etik, dewan etik segera membuat putusan dalam bentuk
dokumen sidang yang berisi uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi.
Pasal 16
Prosedur Sidang Kode Etik
Sidang kode etik Institut Teknologi Indonesia ditempuh melaluitahapan sebagai berikut: a. tahap
identifikasi; b. tahap konfirmasi; c. tahap klarifikasi; d. tahap konklusi; e. sanksi dan atau
rekomendasi.
Pasal 17
Identihkasi dan Konfirmasi
1. Identifikasi dan konfrmasi pelanggaran kode etik bisa berasal dari aduan maupun laporanyang dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi tentang kebenaran adanyapelanggaran kode etik dosen
2. Aduan berisi pemberitahuan tentang adanya pelanggaran kode etik oleh pihak-pihak yang
merasa dirugikan dengan disertai permohonan untuk dilakukan sidang kode etik;3. Laporan berisi pemberitahuan tentang adanya pelanggaran kode etik yang disampaikan
oleh setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik dengan disertai bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik;
4. Untuk kepentingan sidang kode etik, dewan etik dapat meminta keterangan lebih lanjutkepada pelapor, saksi-saksi, ahli. dan pihak-pihak terkait lainnya, atau mendapatkandokumen terkait, barang bukti maupun observasi lapangan.
Pasal l8Klarifikasi
1. Untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran kode etik, dewan etik dapat
mengklarifikasi dengan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada terlapordan atau pihak terkait lainnya;
2. Pihak terlapor diberi kesempatan untuk melakukan bantahan dengan disertai bukti-buktidan atau saksi kepada dewan etik tentang apa yang disangkakan kepadanya;
f
1.
Pasal 19
Konklusi
Berdasarkan pemeriksaan data dan informasi yang telah dihimpun dan dianalisis,selanjutnya dewan etik segera membuat konklusi tentang terbukti atau tidaknya suatu
dugaan pelanggaran kode etik;Mendasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dewan etik membuat putusan
sidang kode etik yang memuat uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi;
Pembacaan putusan sidang kode etik wajib dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota
dewan etik.
Pasal 20Rekomendasi
Apabila dewan etik berkeyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, maka dewan
etik merekomendasikan kepada rektor agar dosen yang bersangkutan dikenakan sanksi;
Rekomendasi pengenaan sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani
sekurang-kurangnya oleh anggota dewan etik yang hadir pada sidang putusan dengan
disertai berita acara jalannya persidangan;Apabila dewan etik berkeyakinan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik, maka dewan
etik merekomendasikan kepada rektor agar dosen yang bersangkutan direhabilitasi nama
baiknya.
BAB V SANKSI
Pasal 21
Sanksi yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik dapat berupa: a. teguranlisan; b. teguran tertulis; c. peringatan keras; d. penundaan kenaikan pangkat.
Jika dosen yang pernah diberi sanksi melakukan pengulangan pelanggaran kode etikmaka atas rekomendasi dewan etik rektor dapat mengusulkan a. penurunan pangkat; b.
percepatan pensiun; c. pemecatan
1.
1.
RAB VI PENTJTUP
Pasal22
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi untukpenyempurnaannya.
2.
J.
2.
J.
2.