Download - Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 11
KEWAJIBAN KEWAJIBAN PEMBUKUANPEMBUKUAN
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 22
DASAR HUKUMDASAR HUKUMPasal 28 UU No. 18 Tahun 2000Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000
• Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
• Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 33
Pasal 28 UU No. 18 Tahun Pasal 28 UU No. 18 Tahun 20002000
• Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
• Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. (KMK No.533/KMK.04/2000)
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 44
Pasal 28 UU No. 18 Tahun Pasal 28 UU No. 18 Tahun 20002000
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
• Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
• Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 55
Pasal 28 UU No. 18 Tahun Pasal 28 UU No. 18 Tahun 20002000
• Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
• Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 66
Pasal 28 UU No. 18 Tahun Pasal 28 UU No. 18 Tahun 20002000
• Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
• Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 77
KEWAJIBAN PEMBUKUANKEWAJIBAN PEMBUKUAN
• Setiap Wajib Pajak Badan dalam negeri wajib untuk menyelenggarakan pembukuan yang bertujuan untuk menghitung penghasilan netto ataupun rugi secara fiskal. Hal ini diatur dalam Pasal 28 (1) UU No.16/2000 (KUP).
• Pembukuan yang dilakukan dapat didasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pembukuan ini berlaku umum dan menghasilkan Laporan Keuangan Komersial (LKK).
• Untuk tujuan perhitungan pajak terhutang, dilakukanlah koreksi fiskal atas Laporan Keuangan Komersial yang hasilnya menjadi Laporan Keuangan Fiskal (LKF) yang lebih dikenal dengan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal.
• Rekosiliasi dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, hal ini sesuai dengan adanya azas “Self Assessment”. Namun apabila LKK diaudit oleh akuntan publik, maka rekonsiliasi LKF dicantumkan dalam laporan audit. Terhitung mulai Tahun 2001, SPT PPh Badan wajib dilampirkan rekonsiliasi rugi-laba fiskal.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 88
Konsep Akuntansi dan PajakKonsep Akuntansi dan Pajak
• Diantara perbedaan antara konsep akuntansi dan perpajakan tercermin dalam :
Historical Cost Pasal 10 UU PPh-2000 menunjukan bahwa PPh menganut prinsip harga perolehan dalam menentukan penghasilan dan biaya, sesuai dengan yang dianut oleh akuntansi.
Revaluasi Aktiva Tetap Pasal 19 UU PPh-2000 memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menentukan penilaian kembali aktiva sesuai dengan SKMK N0. 384/KMK.04/1998, terakhir diatur dalam Kep MenKeu 486/KMK.03/2002. Sedangkan PSAK No. 16 butir 29 Menyatakan tidak memperkenankan revaluasi aktiva tetap kecuali berdasarkan peraturan pemerintah.
Penurunan nilai aktiva tetap PSAK No. 48 mengakui kerugian yang timbul karena penurunan nilai aktiva tetap. Hal ini tidak diakui PPh karena PPh menganut prinsip realisasi dalam menentukan biaya atau kerugian
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 99
(Lanjutan)(Lanjutan)
Dasar Akrual dan Dasar Kas
Berdasarkan Pasal 28 (5) KUP, pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kerangkan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggunakan dasar akrual sedangkan dasar kas pada umumnya tidak digunakan didalam akuntansi.
• Dasar kas yang digunakan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah dasar kas campuran bahkan mendekati dasar akrual, sesuai penjelasan pasal 28 (5) KUP
a. Penjualan meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang bukan tunai (kredit), hal ini sama dengan akrual
b. HPP harus diperhitungkan seluruh pembelian (tunai dan kredit), hal ini sama dengan akrual
c. Harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, pembebanannya tidak bolah sekaligus tapi harus dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi, hal ini sama dengan akrual
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1010
(Lanjutan)(Lanjutan)
a. Pasal 6 UU PPh-2000 dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar kas dan dasar akrual
b. KEP-184/PJ/2000 yang berlaku mulai 2001 menyatakan bahwa penghasilan bunga yang bersumber dari kredit non performing loan (kurang lancar, diragukan, macet) diakui sebagai penghasilan pada saat bunga tersebut diterima bank (dasar kas), hal ini sama dengan PSAK No. 31 butir 02
Konsistensi
Pada pasal 25 (5) KUP pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (konsisten), namun dalam pasal 28 (6) KUP diperkenankan merubah metode pembukuan atau tahun buku dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan PSAK No. 1 butir 14 mengatakan perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh material perlu diungkapkan didalam laporan keuangan
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1111
(Lanjutan)(Lanjutan)
Konservatif Akuntansi menganut prinsip konservatif yang mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan membentuk penyisihan. Sedangkan didalam pasal 9 (1) c UU PPh-2000 tidak memperbolehkan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan kecuali dengan beberapa hal
Penghasilan Akuntansi hanya membedakan penghasilan dari usaha pokok dan penghasilan diluar usaha pokok, sedangkan PPh membedakan:
a. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 (3) UU No. 17/2000) b. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh final (pasal
4 (2) UU No. 17/2000) c. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tarif umum atau
tidak final
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1212
DEDUCTIBLE EXPENSESDEDUCTIBLE EXPENSES
• Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
– Biaya pembelian bahan,– Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
– Bunga,– Sewa,– Royalti,– Biaya perjalanan,– Biaya pengolahan limbah,– Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (point ini dihilangkan
dan diatur sendiri di bagian bawah), – Premi asuransi– Biaya administrasi, dan– Pajak, kecuali Pajak Penghasilan.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1313
DEDUCTIBLE EXPENSESDEDUCTIBLE EXPENSES
• Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
• Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
• Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1414
DEDUCTIBLE EXPENSESDEDUCTIBLE EXPENSES
• Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
• Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
• Biaya bea siswa, magang dan pelatihan
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1515
DEDUCTIBLE EXPENSESDEDUCTIBLE EXPENSES
• Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
– Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
– Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
– Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
– Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat jenderal Pajak.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1616
NON DEDUCTIBLE NON DEDUCTIBLE EXPENSESEXPENSES
• Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, dan sisa hasil usaha koperasi;
• Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
• Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali pembentukan dan pemupukan dan cadangan untuk :
– Cadangan piutang tak tertagih untuk bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
– Cadangan untuk usaha asuransi,– Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1717
NON DEDUCTIBLE NON DEDUCTIBLE EXPENSESEXPENSES
• Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib pajak yang bersangkutan;
• Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1818
NON DEDUCTIBLE NON DEDUCTIBLE EXPENSESEXPENSES
• Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada fihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
• Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, jika memenuhi ketentuan bahwa bagi yang menerimanya bukan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Pajak Penghasilan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 1919
NON DEDUCTIBLE NON DEDUCTIBLE EXPENSESEXPENSES
• Pajak Penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan;
• Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
• Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
• Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2020
Biaya Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, PPh membedakannya:
a. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) (Pasal 6 UU no. 17/2000)
b. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense) (pasal 9 UU No. 17/ 2000)
c. Biaya yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 21, 23, 26, dan 4 (2) final
d. Biaya yang bukan objek pemotongan PPh e. Pasal 4 PP No. 138/2000
• Pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PhKP, termasuk:
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dikenakan PPh final, norma perhitungan.
2. PPh pasal 21/23 yang ditanggung perusahaan kecuali PPh pasal 26 yang digross-up
3. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2121
Laba Bruto Usaha
a. Penjualan atau peredaran dihitung berdasrkan Akrual Stelsel, walaupun WP menggunakan Kas Stelsel, tapi Kas Stelsel yang mendekati Akrual
b. Potongan penjualan diakui kalau sudah direalisasi, penyisihan potongan penjualan tidak diakui
c. Retur penjualan yang tidak diganti barang, diakui berdasarkan realisasi, penyisihan tidak diakui
d. Pasal 10 ayat (6) UU No. 10/1994
* Penilaian persediaan berdasarkan harga perolehan
* Metode penilaian persediaan dengan FIFO atau rata-rata
e. Tidak diperkenankan untuk penilaian berdasarkan Harga pokok atau harga pasar mana yang lebih rendah dan LIFO
f. Kerugian atas barang hilang atau kecurian harus didukung dengan laporan polisi
g. Pemusnahan barang harus dibuat berita acara dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
h. Hilang dalam proses produksi, dalam penyimpanan atau penguapan harus sesuai dengan rendemen yang wajar
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2222
PENYESUAIAN FISKAL PENYESUAIAN FISKAL
Beda Tetap (Permanent Difference)1. Menurut akuntasi komersial merupakan penghasilan, sedangkan
menurut ketentuan Pajak Penghasilan bukan penghasilan.Misal: dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar Rp 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangakan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh terutang.Misal: penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah diporong PPh Final oleh Bank sebesar 20%.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2323
PENYESUAIAN FISKALPENYESUAIAN FISKAL
Beda Tetap (Permanent Difference)3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya)
sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 UU 17/2000).Misal: a. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan
yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.
b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
c. Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.d. Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya: daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang).
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2424
PENYESUAIAN FISKALPENYESUAIAN FISKAL
Beda Sementara (Temporary Difference)Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misal:a. Metode penyusutan,b. Metode penilaian persediaan,c. Penyisihan piutang tak tertagih,d. Rugi-laba selisih kurs.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2525
PENYESUAIAN FISKAL POSITIFPENYESUAIAN FISKAL POSITIF1. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. 2. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN. 3. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN. 4. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.
5. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.6. PAJAK PENGHASILAN.7. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM.8. SANKSI ADMINISTRASI.9. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL.10. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL. 11. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.12. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2626
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIFPENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
1. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL.
2. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.
3. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.
4. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2727
JENIS – JENIS KOREKSI FISKALJENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
I. Peredaran Usaha
1.1 Potongan Penjualan RealisasiPenyisihan
Realisasi-
NoTemporer
1.2 Retur Penjualan RealisasiPenyisihan
Realisasi-
NoTemporer
1.3 Jasa Konstruksi oleh Pengusaha Kecil
Pendapatan PPh Final(2% atau 4%)
Tetap
1.4 Penghasilan Perusahaan Pelayaran DN
Pendapatan PPh Final(1,2%*peredaran)
Tetap
1.5 Penghasilan Perusahaan Pelayaran/Penerbangan LN
Pendapatan PPh Final(2,64%*peredaran)
Tetap
1.6 Penghasilan BUT Perwakilan Dagang Asing
Pendapatan PPh Final(0,44*ekspor)
Tetap
1.7 Penghasilan BUT Perwakilan Dagang Asing
Pendapatan PPh Final(0,44*ekspor)
Tetap
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2828
JENIS – JENIS KOREKSI FISKALJENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
1.8 Penghasilan atas distributor produk Pertamina dan Premix
Pendapatan PPh Final(0,25% / 0,3%)
Tetap
1.9 Penghasilan atas penyalur gula pasir dan tepung terigu Bulog
Pendapatan PPh Final Tetap
1.10 Penghasilan sebagai Distributor Kertas
Pendapatan PPh Final(0,10% * H Jual)
Tetap
1.11 Penghasilan atas Distributor Industri Rokok DN
Pendapatan PPh Final(0,15%*H Bandrol)
Tetap
II. Harga Pokok Penjualan
2.1 Penilaian Persediaan Harga PerolehanCOMWILProsentase Laba BrutoHarga Eceran
Harga Perolehan---
NoTemporerTemporerTemporer
2.2 Metode FIFORata-rataLIFO
FIFORata-rata-
NoNoTemporer
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 2929
JENIS – JENIS KOREKSI FISKALJENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
III. Penghasilan Di Luar Usaha
3.1 Deviden dari Penyertaan DN (minimal 25% dan ada usaha lain)
Pendapatan(Equity Method)
Bukan Obyek Pajak Tetap
3.2 Bunga Deposito dan Tabungan (termasuk Jasa Giro dan SBI)
Pendapatan PPh Final(20%)
Tetap
3.3 Keuntungan Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia
Pendapatan PPh Final(0,1% x H Jual
Tetap
3.4 Keuntungan pengalihan tanah dan bangunan: - oleh orang pribadi dan yayasan - oleh badan (bukan usaha pokok) - oleh badan (usaha pokok)
PendapatanPendapatanPendapatan
PPh Final (5%)PPh 25 (5%)PPh 23
TetapNoNo
3.5 Penghasilan Sewa - Badan - Orang Pribadi
PendapatanPendapatan
PPh Final (10%)PPh Final (10%)
TetapTetap
3.6 Penghasilan dari Hadiah atas Undian Pendapatan PPh Final (25%) Tetap
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3030
JENIS – JENIS KOREKSI FISKALJENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
3.7 Bunga atau diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek
Pendapatan PPh Final(15% * bunga)
Tetap
IV. Beban Usaha
4.1 Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang meru- pakan Obyek Pajak
RealisasiPenyisihan
Realisasi-
NoTemporer
4.2 Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Obyek Pajak
Biaya Undeductible Tetap
4.3 PPh pasal 21 (karyawan)
Tunjangan PPh 21Ditanggung Perush
DeductibleUndeductible
NoTetap
4.4 Pemberian kenikmatan dalam bentuk natura
- Umum- Makan minum di tempat kerja- Berkaitan dg pekerjaan- Daerah terpencil
-Undeductible-Deductible
-Deductible
-Deductible
TetapNo
No
No
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3131
JENIS – JENIS KOREKSI FISKALJENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA4.5 Sumbangan Biaya Undeductible Tetap
4.6 Entertainment Daftar NominatifTdk Daftar Nominatif
DeductibleUndeductible
NoTetap
4.7 Penyusutan - Beda Metode - Beda umur ekonomis
-Sesuai pajak-Beda Metode-Beda umur eko.
DeductibleDeductibleDeductible
NoTemporerTemporer
4.8 Kendaraan dibawa pulang Biaya 50% Undeductible50% Deductible
Tetap
4.9 Sewa rumah karyawan Tidak diberi tunjanganDiberi tunjangan
UndeductibleDeductible
TetapNo
4.10 Biaya pengobatan PenggantianTunj. PengobatanCuma-Cuma
DeductibleDeductibleUndeductible
NoNoTetap
4.11 SGU dengan hak opsi Penyusutan aktiva SGU Bunga SGU Jumlah Pembayaran
BiayaBiayaNon Biaya
UndeductibleUndeductibleDeductible
TemporerTemporerTemporer
4.12 Biaya lain-lain Tidak dirinciDirinci
UndeductibleDeductible
TetapNo
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3232
Biaya SDMPengeluaran-pengeluaran atau pemberian imbalan kepada karyawan (orang pribadi), perlakuan perpajakannya dibedakan:
1. Bagi perusahaan merupakan deductible expenses dan bagi karyawan merupakan objek PPh 21
2. Bagi perusahaan non deductible dan bagi karyawan bukan Objek PPh 21
3. Bagi perusahaan deductible expenses tapi bagi karyawan bukan Objek PPh 21
4. Bagi perusahaan non deductible expenses tapi bagi karyawan merupakan Objek PPh 21
Pemberian natura dan kenikmatan Akuntansi tidak membedakan pemberian imbalan kepada karyawan baik dalam bentuk uang atau natura (yang dapat diketahui harganya) diakui sebagai biaya. Akan tetapi Pasal 9 (1) e UU No. 17/2000, menyebutkan bahwa pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan ditempat kerja. Hal ini diatur didalam SKMK No. 633/KMK.04/1994 dan SE-29/PJ.4/1995
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3333
• Daerah terpencil yang telah mendapat keputusan sebagai daerah terpencil oleh DJP membolehkan bentuk natura sbb:
1. tempat tinggal 2. Makanan dan minuman 3. Pelayanan kesehatan 4. pendidikan 5. pengangkutan dilokasi kerja 6. olah raga tidak termasuk golf, bowling dan pacuan kuda • SKMK No. 466/KMK.04/2000 tgl 3-11-2000, KEP 213/PJ/2001
mulai berlaku 1-1-2000 mengatur tentang pemberian natura bagi karyawan baik yang didaerah terpencil maupun yang bukan didaerah terpencil.
Biaya Pengobatan • -Apabila dibayarkan langsung kepada Rumah Sakit, apotek,
dokter, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek PPh pasal 21
• -Panggantian pengobatan, pemberian uang atau tunjangan pengobatan merupakan biaya yang dapat dkurangkan dan merupakan objek PPh pasal 21
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3434
SE-16/PJ.44/1992, 12 Mei 1992 Pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem dan sebagainya kepada karyawan yang merupakan bagian keuntungan atau dibebankan ke Retained Earning, bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tapi bagi pegawai merupakan objek PPh pasal 21
Pasal 4 (3) d UU No. 17/2000, bukan objek PPh Pasal 21 Perubahan terletak pada penjelasan mengenai penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak atau objek PPH pasal 21 jika yang memberikan: Bukan WP, WP yang dikenakan pajak final, dan WP yang dikenakan Pph berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit)
Pasal 6 (1) c dan pasal 9 (1) c UU No. 17/ 2000, dapat dikurangkan:
Iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
Premi Asuransi
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3535
Yang bukan merupakan objek PPh 211. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,
kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa 2. Iuran pensiun yang dibayar perusahaan kepada Dana Pensiun yang
telah disahkan Menteri Keuangan 3. Iuran THT/JHT yang dibayarkan perusahaan kepada badan
penyelenggara Jamsostek Biaya Perjalanan Dinas
Biaya perjalanan dinas (tidak termasuk keluarga) dalam rangka menjalankan tugas perusahaan yang didukung bukti dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Honor atau uang saku dalam perjalanan dinas merupakan objek PPh 21 dan dapat dikurangkan dari penghsilan bruto. Sebagiknya tidak menggunakan “Lump-sum” yaitu berdasarkan anggaran.
Fiskal Luar Negeri FLN atas nama pegawai qq nama dan NPWP perusahaan, yang
dibayar perusahaan untuk pegawai yang ditugaskan ke LN merupakan PPh pasal 25 perusahaan. Bukti FLN ditulis nama/NPWP penanggung pajak.
FLN atas nama keluarga bukan merupakan PPh pasal 25 perusahaan FLN yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak dapat dikreditkan pada
PPh pasal 21, tapi dapat dikreditkan pada SPT Tahunan PPh orang pribadi
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3636
Biaya pendidikan, seminar, Lokakarya, dsb Merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek PPh pasal 21
Biaya rekreasi dan Olah raga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek PPh pasal 21 karena merupakan natura
Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (KEP. 220/PJ/2002, mulai berlaku 10-04-2002 : 50 % merupakan deductible)
Biaya sewa rumah untuk pegawai tidak boleh dikurangkan kecuali pegawai diberikan tunjanan sewa sebesar biaya sewa rumah tersebut
Rumah Perusahaan yang ditempati pegawai tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atas biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan rumah perusahaan yang ditempati, kecuali pegawai tersebut diberi tunjangan sebesar biaya tersebut.
Pegawai yang merupakan pemegang saham Pasal 9 (1) f UU No. 17/2000 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang memiliki hubungan istimewa sebgai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3737
Selisih Kurs Valuta Asing
a. Pasal 4 (1) l UU No.17/2000 menyatakan bahwa keuntungan karena selisih kurs merupakan objek pajak. Keuntungan ini disebabkan karena selisih kurs dapat disebebkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter.
b. Pasal 6 (1) e UU No. 17/2000 menyebutkan bahwa kerugian dari selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat azas. Apabila WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebananya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku diakhir tahun.
• Rugi selisih karena kebijakan pemerintah dibidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara dineraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3838
Rugi Kurs 1. WP yang menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs
tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, atas rugi kurs 1997 baik yang sudah direalisir maupun yang belum, dapat memiliih (asal konsisten) untuk mebebankan sekaligus pada tahun 1997 atau dengan amortisasi dengan metode garis lurus dalam jangka waktu 5 tahun
2. Amortisasi rugi selisih kurs hanya berlaku untuk rugi kurs 1997, untuk rugi kurs tahun 1998 dan seterusnya sesuai dengan pembukuan WP
3. Bagi WP yang telah memberitahukan ke KPP untuk memilih melakukan amortisasi terhitung sejak tahun pajak 1997 dapat membebankan sekaligus sisa rugi kurs 1997 pada keuntungan kurs 1998, dan Kalau masih ada sisa rugi kurs 1997 tetap harus diamortisasi dalam jangka waktu sisa masa pembebanan amortisasi terhitung sejak tahun pajak 1998
4. Bagi WP orang pribadi yang memilih mempergunakan norma perhitungan penghasilan neto, kerugian selisih kurs tidak dapat dikurangkan (non deductible)
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 3939
Keuntungan selisih kurs Keuntungan selisih kurs merupakan objek pajak dan harus
dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (OP dan Badan), untuk tahun 2001 termasuk penghasilan tidak teratur (KEP. 537/PJ.2000) pasal 1 d
Keuntungan selisih kurs merupakan penghasilan teratur dan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh-Pasal 25 tahun berikutnya. SE-24/PJ.42/1998
Apabila sesudah 4 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, WP dapat mengajukan pengurangan PPh-Pasal 25 dengan syarat: WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang kurang dari 75% dari PPh yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh-Pasal 25
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4040
Rugi-Laba selisih kurs bagi WP yang penghasilannya dikenakan PPh final atau bukan objek pajak,
maka rugi kurs tidak dapat mengurangi penghasilan bruto (non deductible) dan Laba kursnya termasuk objek pajak dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 25
Rugi-Laba selisih kurs bagi BUT
Keuntungan/ kerugian selisih mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi nilai rupiah pada perkiraan utang kepada kantor pusat suatu BUT:
1. Bagi BUT bukan usaha perbankan, tidak diakui sebagai biaya atau tidak diakui sebagai penghasilan
2. Bagi BUT usaha perbankan tetap berlaku sesuai ketentuan sesuai Pasal 4 (1) b dan Pasal 6 (1) e UU No. 17/2000
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4141
Penggunaan kurs pada transaksi perusahaan yang menggunakan valuta asing sedangkan pembukuannya dengan rupiah
1. Transaksi dilakukan berdasarkna kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku
2. Pasal 31 PP No. 50/1994 junto Ps. 11 PP No. 143/2000
• -Apabila pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka perhitungan PPN & PPn BM dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan faktur pajak
• -Dalam hal PPN & PPn BM dipungut oleh pemungut, maka besarnya PPN & PPn BM dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh pemungut PPN
3. Pemotongan/pemotongan PPh-pasal 21, 23, 26 dan pasal 4 (2) final, berdasarkan Kurs Menteri Keuangan sesuai bukti pemotongan
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4242
Rugi kurs atau hutang valuta asing yang digunakan untuk membeli/memperoleh Aktiva tetap
1. ISAK No.4 • -Selisih kurs yang terjadi sejak awal tahun buku sampai dengan
awal periode tertentu tersebut harus dibebankan langsung ke R/L
• -Apabila pada suatu periode tertentu terjadi depresiasi luar biasa (mencapai 133% dari rata-rata depresiasi rupiah tiga tahun takwim terakhir) dan tidak mungkin dilakukan hedging, rugi selisih kurs (baik realized maupun unrealized) pada periode tersebut dapat dikapitalisasi pada nilai aktiva yang bersangkutan (tidak boleh melampaui jumlah antara replacement cost dan amount recoverable dari penjualan atau penggunaan aktiva tersebut
• -Setelah dikapitalisasi rugi kurs, terjadi rugi kurs diakui sebagai kerugian (R/L), sedangkan laba kurs diperlakukan sebagai penyesuaian kapitalisasi rugi kurs.
2. PPh : Rugi kurs atas hutang valas tidak boleh dikapitalisasi ke aktiva.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4343
Kerugian Piutang dan Pembebasan Utang
a. Pasal 6 (1) h UU No. 17/2000 (KEP-238/PJ/2001)
Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible) atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antar kreditur dan debitur ybs
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
4. WP harus menyerahkan daftar piutnag yang tidak ditagih kepada DJP. Yang pelaksanannya diatur lebih lannjut dengan keputusan DJP
b. Pasal 4 (1) k UU. No. 17/2000
Penghasilan yang merupakan objek pajak, termasuk keutungan karena pembebasan utang, kecuali s/d jumlah tertentu yang ditetap dengan PP (PP No. 130 th. 2000)
SKMK No.130/KMK.04/1998
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4444
1. Syarat-syarat kerugian piutang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut pada pasal 6 (1) h UU No. 17/2000 sudah ada dalam SKMK No. 130/KMK.04/1998.
2. Penerbitan * Penerbitan khusus HIMBARA, PERBANAS, dsb * Koran, majalah, bulletin tau media massa cetak yang lain * Laporan ke BI, kemudian oleh BI diterbitkan/ diumumkan dalam database di BI
3. Daftar piutang tak tertagih, mencantumkan: Nama, alamat NPWP, jumlah serta dokumen lain yang dianggap perlu oleh DJP dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh
4. Tidak diperlukan syarat penyerahan penagihan ke pengadilan Negeri/BUPLN dan tidak perlu diumumkan dalam suatu penerbitan: * Fotocopy perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris atas perjanjian antara pihak debitur dan kreditur dalam rangka penyelesaian utang-piutang yang mengakibatkan seluruh atau sebagian utang dibebaskan atau tidak ditagih * Tagihan untuk setiap debitur tidak lebih dari Rp5.000.000,00
5. KPP yang menerima “Daftar Piutang Tak Tertagih yang dihapuskan” mengirimkan data tersebut ke KPP dimana debitur yang dihapuskan tersebut berada.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4545
Penghapusan piutang tak tertagih yang timbul di usaha bank dan lembaga pembiayaan ( SGU ) dengan hak opsi harus dibebankan terlebih dahulu pada Cadangan “Piutang tak tertagih”.
Restukturisasi perusahaan-Sebagian atau seluruh utang perusahaan ditukar/dialihkan menjadi modal saham (Equity for debt restructuring).-Debtor company menukarkan utangnya dengan modal saham yang mempunyai harga pasar lebih rendah dari saldo utangnya, maka selisihnya merupakan penghasilan (objek pajak) bagi debtor company.
Biaya promosi, Sumbangan dan entertainment • Penjelasan pasal 6 (1) a UU.NO.17/2000• Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya
yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan.
• Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
a. Biaya promosi yang didukung dengan bukti-bukti (iklan,papan,reklame,dsb) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
b. Sumbangan yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan, bagi yang menerima bukan objek pajak PPh dan bagi yang memberi bukan biaya.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4646
c. SE-27/PJ.22/1986• Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh (tidak final) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.
• Pasal 3 PP.NO.138/2000• Dapat dikurangkan (deductible), kecuali :• - Standard yang diisi tidak lengkap, cacat dan SSp-PPN atas
pemanfaatan JKPLN dan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean yang tidak memenuhi syarat, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa PM tersebut benar-benar telah dibayar.
• - PM atas perolehan BKP/JKP sesuai pasal 9 (1) UU.NO.17/200/• - PM atas perolehan harta berwujud, harta tidak berwujud dan biaya
yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, terlebih dahulu harus dikapitalisasi dan pembebanannya melalui penyusutan dan amortisasi.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4747
Biaya bunga
Pasal 6 (1) a UU.NO 17/2000, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible)
Sanksi Administrasi Perpajakan :
Pasal 9 (1) K UU.NO 17/2000, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.
Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai tertentu.
Merupakan kenikmatan yang diterima pegawai, sehingga biaya penyusutan, bahan bakar, biaya reparasi dan biaya pemeliharaan tidak dapat dikurangkan (non deductible) bagi perusahaan dan bukan merupakan objek PPh pasal 21 bagi karyawan.
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4848
PPh pasal 25
a. Berdasarkan SPT tahunan PPh tahun lalu dan tidak dikaitkan dengan adanya SKP yang lebih besar 2 tahun terakhir.
b. PPh pasal 25 bulan Januari/Februari sebelum SPT PPh tahun lalu disampaikan ke KPP sebesar PPh pasal 25 bulan Desember tahun lalu.
c. Apabila dalam tahun berjalan 2002 diterbitkan SKP PPh tahun 2001, maka PPh pasal 25/2002 dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut, dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.
d. Pembetulan SPT PPh tahun 2000
• -PPh pasal 25 menurut pembetulan SPT PPh 2000 lebih besar dari SPT PPh yang belum dibetulkan, kekurangannya harus disetor dan dikenakan bunga 2% perbulan.
e. Pengurangan PPh pasal 25, permohonan tertulis ke KPP.
• - setelah lewat 3 bulan atau lev\bih
• - diperkirakan PPh yang akan terutang tahun 2001 kurang dari 75% dari PPh yang terutang sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25/2000
• - dihitung besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 4949
f. Penambahan PPh pasal 25
- terjadi peningkatan usaha
- diperkirakan PPh tahun 2001 lebih dari 150% dari PPh terutang tahun 2000 sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25/2000.
Pembagian hasil penerimaan PPh-orang pribadi dan PPh-Pasal 21(pasal 31 c UU.NO.17/2000) PP No.115/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No 6/KMK.04/2001 tgl 9-1-2001.
a. 80% untuk pemerintah pusat
b. 20% untuk pemerintah daerah tempat WP terdaftar
- Daerah propinsi = 40% X 20% = 8%
- Daerah kabupaten/kota= 60% X 20% = 12 %
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 5050
Fasilitas penanaman modal ( Pasal 31 A UU.No.17/2000)
Fasilitas perpajakan di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu :
a. Investment allowance sebesar 30% selama 6 tahun (5% pertahun) dari jumlah realisasi investasi
b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat
c. Kompensasi kerugian s/d 10 tahun
d. PPh-pasal 26 atas dividen yang dibayarkan ke pemegang saham subjek pajak LN dengan tarif sebesar 10%
e. Tidak ada tax-holiday Fasilitas Restrukturisasi Utang Usaha ( Pasal 31 UU.No.17/2000) &
PP.No.7/2001
a. Pemerintah memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melakukan restrukturisasi utang usaha, jenis fasilitasnya yaitu berkenaan dengan :
- Pembebasan utang (hair cut )
- Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang ( debt to asset swap )
- Perubahan utang menjadi penyertaan modal
ATEP ADYA BARATAATEP ADYA BARATA 5151
(Lanjutan)(Lanjutan)
b. Pembebasan utang (hair cut)
- PPh yang terutang atas keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh debitur dibebaskan sebesar 30%
- PPh yang tidak dibebaskan dapat diangsur pembayarannya paling lama 5 tahun
c. Debt to asset swap :
- PPh yang terutang atas keuntungan yang diperoleh debitur karena pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang yang dibebaskan, sepanjang pengalihan harta tersebut dinilai sebesar nilai buku harta pihak yang mengalihkan.