MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK SEMARANG-DEMAK
,fl- -
WSP International PT Eskapindo Matra
PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia
PT Prospera Consulting Eng.
RP535v 6
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
DAFTAR IS1
Halaman
Daftar Isi ................... .. .................................................................................. I
Daftar Tabel ......................... ... ....................................................................... II
A. Deskripsi Proyek 1
B. Hasil Survey Sensus 1
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali ................... .. ................................ 2
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ............................ .. 5
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 6
F. Monitoring dan Pelaporan ....................... ... ................................................. 8
G. Jadwal dan Pembiayaan 9
Lampiran :
Gambar 1 Lokasi Proyek
Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Semarang - Demak
Gambar 3 Lay Out Persimpangan
Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan
Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP
Daftar Harga Pasar dari Bank BR1
Dokumentasi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan ....................................... 3
Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga
Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan
Semarang - Demak Tahun Anggaran 2006 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RENCANA KERJA
PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)
SUB PROYEK SEMARANG - DEMAK
A. Deskripsi Proyek
Semarang-Demak, adalah salah satu dari Sub-project SRIP, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah dan merupakan bagian dari Koridor Pantura yang menghubungkan dua Kota Utama di Jawa yaitu Jakarta dan Surabaya. Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Sub-project Semarang- Demak.
Peningkatan kapasitas (Capacity Expansion-CAPEX) sub-project ini adalah untuk sepanjang 20.1 km yang diawali dari jembatan Tol C di Kecamatan Genuk pada Km. 03+100 (STA.0+000) sampai dengan pertigaan arah Demak Kota dan Kota Kudus, di Kecamatan Demak pada Km. 23+400 (STA.20+110).
Kegiatan fisik yang akan dilakukan berupa :
Penambahan ruang milik jalan (rumija) untuk dilakukan perkerasan dalam rangka pembuatan frontage road sepanjang 1.300 m; Perkerasan bahu jalan selebar 2 m; dan Perbaikan persimpangan (Intersection) sesuai standar desain Dep. PU.
Gambar rute jalan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.
Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari ruas Semarang-Demak akan bisa diatasi, disainping itu terdapat 5 (lima) persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian designnya disepanjang sub- project, namun hanya 2 (dua) persimpangan yang memerlukan penambahan lahan, lay out simpang tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. dan Gambar 4.
B. Hasil Survey Sensus
Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 3 - 9 Februari 2006,
diidentifikasi hal-hal sbb :
1. Luas lahan yang akan dibebaskan
2. Bangunan yang akan terkena
90 m2 atau
6 bidang
r Bangunan terkena sebagian : 4 U n i t
Bangunan terkena seluruh
3. Tanaman yang akan terkena
: 84 Unit
: 2 pohon
4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena : 92 KK
Pemilik : 5 KK
Penyewa : 4 KK
Pemilik KioslPKL : 83 KK
(Pemilik kios = 52 KK, PKL = 31 KK)
Jumlah KK yang harus pindah : 85 KK
Untuk pemilik tidak ada bangunan yang terkena seluruhnya, sedang untuk
penyewa hanya 1 KK yang akan terkena seluruhnya dan akan memindahkan
bangunannya ke lahan dibelakangnya. Namun apabila ada warga yang
berkeinginan untuk melepaskan sisa tanah yang ada, maka prosesnya
dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bentuk
penyelesaiannya
Adapun bangunan kioslPKL yang berada di lahan milik jalan (rumjia) di
sepanjang jalan Kaligawe dan terkena seluruhnya yaitu sebanyak 83 Unit akan
dipindahkan ke lokasi yang disediakan Pemerintah Kota Semarang. Rincian
data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada
Tabel B I . berikut ini.
Diruas ini (STA. 2+960 sampai STA. 3+300) pada sisi Selatan masuk dalam
wilayah Kelurahan Genuksari dan Banjardowo terdapat pula 53 unit bangunan
tinggal danlatau tempat usaha yang berimpit dengan Rumija. Namun demikian
mereka keberatan apabila harus pindah, karena telah lama menempati lokasi
tersebut dan merupakan sumber penghasilan utama dan satu-satunya.
Rencana penanganan yang akan dilakukan adalah dengan penyesuaian
design (DED) dengan mengoptimalisasi lahan yang tersedia, rencana design
dapat dilihat pada Gambar 5.
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali
Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi,
yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain
yang diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 5 KK pemilik yang
akan terkena proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang
tunai.
Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan
Tanah (PPT) adalah sebagai berikut :
m w 'w 'wem e u w w 'ueunaies wm w Y ! I I ~ YW UW^ ml=
m l wli~W=~ ueunaleg mms 1wm1laadua~ '--=k uss '--ad isipon
IIP 4 ! " 8 'W 'Y"1SrI 'iUOCBPL " F l las-
Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi
akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan
Pemerintah agar sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi
besaran harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).
Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan
sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan
rurnah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya
memerlukan biaya atau investasi.
Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis. dan
produktivitas tanaman.
Fasilitasi lokasi penampungan untuk bangunan kios1PKL yang menempati
lahan milik jalan.
Terdapat 4 KK penyewa yaitu 2 KK penyewa bangunan milik Suhartono yang
digunakan untuk usaha Studi Foto dan Kantor Pos, sisa bangunannya masih layak
untuk digunakan dan tidak berkeinginan untuk pindah karena usahanya yang
sudah mapan serta memiliki banyak pelanggan. Sedangkan 2 KK penyewa lahan
dan bangunan milik Hj. Mukrimah yaitu 1 KK (M.Shokip) yang menyewa lahan
saja sedangkan bangunannya merupakan milik sendiri dan digunakan untuk usaha
reparasi jok serta akan mendapat kompensasi. Uang kompensasi yang diterima
akan digunakan untuk membangunkan kembali bangunan usaha di lahan yang
masih milik Hj. Mukrimah. Untuk 1 KK penyewa lainnya yaitu Sriani yang menyewa
bangunan semi permanen milik Hj. Mukrimah dan baru menempati selama 4 bulan
dimana sisa bangunannya tidak layak untuk digunakan akan rnendapat
kompensasi biaya pindah serta difasilitasi untuk mencari tempat sewa baru di
lokasi sekitar.
Program pemukiman kembali akan dilakukan terhadap pemilik kioslPKL yang
menempati lahan rumija di sepanjang jalan Kaligawe yaitu terdapat 83 unit
bangunan milik 83 KK ke lahan milik Dinas Pengairan Kota Semarang di Desa
Trimulyo, Kecamatan Genuk tepat di depan Kawasan Industri Banjardowo yang
berjarak sekitar 500 m dari lokasi semula. Pemanfaatan atas lahan dan bangunan
yang disediakan tidak dikenakan biaya sewa namun nantinya akan dikenakan
biaya retribusi.
Saat ini telah dibangun sebanyak 16 unit bangunan kios, akan dilanjutkan
pembangunan 67 unit dengan dana berasal APBD Kota Semarang Tahun
Anggaran 2006. Namun untuk menciptakan kondisi sanitasi lingkungan yang
sehat, maka pada lokasi penampungan akan disediakan sarana MCK (mandi cuci
kakus) sebanyak 2 unit dan 1 unit sumur gali sebagai sumber air bersih. Fasilitas
tersebut nantinya akan menjadi tanggungjawab WTP untuk mengelolanya.
Program pemukiman kembali akan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai
berikut :
1. Sosialisasi terhadap para pemilik kioslPKL pada bulan Mei 2006;
2. Musyawarah mengenai rencana penempatan pada bangunan kios/PKL
pengganti pada bulan Mei 2006
3. Pembangunan bangunan kios1PKL sebanyak 67 unit dan 1 unit tempat
reparasi jok pada bulan Juni 2006;
4. Pemindahan pemilik kios1PKL sebanyak 83 KK dan penyewa sebanyak 2 KK
penyewa dengan biaya pindah Rp. 300.000,- per KK pada bulan Agustus
2006;
5. Pengosongan lahan atau pembongkaran bangunan kios/PKL sebanyak 83 unit
dan 1 unit bangunan usaha reparasi jok pada bulan Agustus 2006;
6. Pengamanan lahan rumija yang telah dikosongkan dengan pemasangan
Papan Pengumuman Larangan pemanfaatan pada bulan Agustus 2006.
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek
Sosialisasi dilakukan di Kantor Kecamatan Genuk dengan mengundang
warga yang terkena proyek (WTP) baik pemilik, penyewa maupun pemilik
bangunan kioslPKL, tokoh masyarakat setempat, aparat kelurahan dan
kecamatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang dan
Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Metropolitan
Propinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan
tentang tujuan proyek, manfaatnya serta konsekuensi adanya proyek dengan
disertai gambar rencana kegiatan.
Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana
pembebasan tanah, mekanismenya dan jadwal kegiatan yang berkaitan
dengan pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan serta
penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan
diterima warga.
Sedangkan untuk WTP pemilik bangunan kioslPKL juga akan diinformasikan
tentang rencana pemindahan, desain bangunan, jadwal pembangunan,
jadwal pemindahan, dan jadwal pembongkaran bangunan kios/PKL lama dan
musyawarah penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru termasuk
didalamnya mengenai pengalokasian posisi masing-masing pemilik.
Kegiatan ini akan dilaksanakan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan
pemilik bangunan kios/PKL dan dihadiri pihak proyek.
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan
Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT).
Bappeda dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (PZJJ)
Metropolitan Provinsi Jawa Tengah. Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab
untuk setiap kegiatan terdapat dalam Tabel G1.
Walikota Semarang sebagai penanggungjawab program akan
mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk
untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran
Bappeda pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam
pelaksanaan, unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas
Sosial, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Camat Genuk serta Lurah Trimulyo, Genuksari dan
Banjardowo.
Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset
lain yang akan terkena;
2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;
3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai
rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang
timbul dari proyek yang akan dilaksanakan, serta sosialisasi tentang jadwal
pembangunan tempat penampungan, Jadwal pemberian biaya pindah,
jadwal pemindahan lokasi baru, dan jadwal pembongkaran bangunan usaha
lama;
4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;
5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP
mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan
mekanisme penempatan pemilik bangunan usahalPKL pada lokasi dan
bangunan baru;
6. Melaksanakan pembayaran kompensasi, biaya pindah dan penempatan
pemilik kios pada bangunan kios baru kepada WTP;
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan
bangunan terkena proyek;
8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus
pindah;
9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya
mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;
10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk
kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya
dipublikasikan;
11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang
masa kerjanya;
12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Walikota Semarang,
Tim Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP.
Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat
dalam Tabel G1.
WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan
relokasi, dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada Pemerintah
Kota Semarang sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan
usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat
ke alamat Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum di Kantor Walikota Semarang
Jalan Pemuda No. 148 Telp. 024- 3513366 pswt 1270, 1271. 1273, 1275, serta
Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Metropolitan
Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada
PMU-SRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina
Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.
Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap
pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :
1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP,
maka Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala
Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Provinsi Jawa
Tengah dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian;
2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada
Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari
untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan
pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;
3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan,
usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh
masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP
dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan
melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor
proyek, kantor pemda, dan kantor desalkelurahan. Bagan alir proses
tersebut terlampir.
Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan
ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat
pada lampiran.
F. Monitoring dan Pelaporan
Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang pada
saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari
unsur Pemerintah Kota Semarang (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi, atau
unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).
Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi
pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar
dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.
Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan
pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action
plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat,
pengadaan tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali,
termasuk pembangunan kembali fasumlfasos, pembangunan tempat usaha
penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan
tingkat kehidupan warga terkena proyek.
2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan
dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk
mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya
penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1
keberatan dari WTP.
3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan
pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan
yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan
tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan
Jembatan Metropolitan Provinsi Jawa Tengah dan Unit Sosial Safeguard
Bank Dunia - Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).
G. Jadwal dan Pembiayaan
Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai
dilaksanakan pada Mei sampai Oktober 2006 dan dibiayai melalui ABPD Kota
Semarang dan APBN Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan
dan sumber pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel G1.
E
P
9
5
n z
B ".
i ,"
8 -. 2
P
1 E
x 3
e ;p
8 2 g- F
O
8 3
1 '3 3 3
4 ij*;
g, s z
3 l ""P
i .r+
8 d
B B z z
LEGEND : T = 3 Legr Intemedion x = 4 Leg% Intersectio"
REPUBLIC OF INDONESIA r MINISTRY OF PROJECT WORKS W DIRECTORATE GENERALOF REGIONAL HIGHWAY
SEMARANG - DEMAK Km. 03 + 000 - 09 + 000 SMG
Gambar 2. PETA RUTE
SUB PROJECT SEMARANG - DEMAK
PROVINCE CENTRAL JAVA
LEGEND : T = 3 Legs lnle,sedion X = 4 LW* ln te~ct ion
SEMARANG - DEMAK Km. 09 + O00 - l 5 + 000 SMG R:Tm%r\HarilTramr ?dmy!P& Rupa BumlU-Smarang-Dan* 00tOm- 15+ Om SM@
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PROJECT WORKS DIRECTORATE GENERALOF HIGHWAY
AWP - 1 ROUTE MAP
SUB PROJECT SEMARANG - DEMAK i PROVINCE
CENTRAL JAVA
LEGEND : T = 3 Legs Interredion SEMARANG - DEMAK Km. 14 + 000 - 20 + 000 SMG x = 4 Lqlslntersection R :Haui barn0 SUWY i Pets Rupa Buml U-Smarang -Oemak 15+W0- 20+0M SMG
DIAGRAM ALUR M E K A N I S M E PENYAMPAIAN K E L U H A N
PMU-SRIF a Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi
Proses (mengacu Perpres 3612005)
Pembayaran Kompensasi
Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP
Proses l
WTP - Bappeda
C
- Kepala Saîker P2JJ (Manajer Subproyek) - Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)
- Tim Monitoring
Investigasi dilakukan oleh Bappeda & Saîker
v
dalam I 2 hari kerja
- Panitia Pengadaan Tanah (PPT) - Bappeda
Tidak Sepakat Sepakat
Tidak Sepakat Bupati
Tidak Sepakat Gubemur Lokal
Tidak Sepakat Menteri Dalatn Negeri
Implementasi
C Pencabutan Hak atas Tanah oleh Presiden
=FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP
KabupatenIKota: .................. ........................ Sub-project:
Periode pelaporan: ................
I l I I 2. Pemukiman kembali3
Aktivitas
KONSULTASI 1. Kompensasi2
l Lampirkan: kopi jadwal pemukiman kembali yanc
- Jumlali kios
Rencana Kerja Dari LARAP
- I dipublikasikan IMPLEMENTASI
l I l l - Jurnlah fasilitas i
(mesjid, selcolah, 1
Tanggal
Laporan ~ e m 2 j u a n ' Ca ta tan
1. Pembayaran kompensasi Isantunanlpesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan lokasi pemiikiman kenibali untulc : - Jumlah rumah
' l ika kolri!ii 11dsk menciikupi. sil i i l i laii diaiinakan lemhsr Senas rainhulia~i Kuiisulia\i i i i i iu l kompenrasi adalnli iiie!i=eliai 0 1 liar~i;i pasar. ( n ) 1adnii1 i>iii i iL peiiihayaraii k<iiiipensasi, dan (iiil Lcp~1111111kiln iise~. besdrati dan heniuk koiii{ii.!ivii\i ho~isuliasi iiiiiiik pernukiii i i i i kl.iiihsli zdalvli ineligr.iiJ1 I iI iiid\ii i l peiiiinid;ili.iii , 1 8 1 k i lnsi pci i~i~id: i l iun (iii) pemiiid;iii.iii rasililar (scpcni iiir.slid. sek<ilaliI d;iii .;ir.ii,;i iiiliuiii
Targe t Kemajuanl status di lapangan
Lampirkan: kopi t anda terima
Masalah & rencana tindak lanjut
Lampirkan: kopt notulensi kesepakatan
Aktivitas
pusl<esmas)
J u m l a h s a r a n a umum (jaringau listrik, pipa a i r
3. Pemukiman Icembali . Jumlah orang yang
dipindah
- Jumlali fasilitas
- Jumlali sa rana umum
4. Sertifikasi t anah - Jumlah sertifikat baru
di lahan pemulciman kembali
- Jumlah sertifikat yang direvisi
S. Keluhan a tau pengaduan - Jumlah Iceluhan yang
diterima
- Jumlah kelulian yang telah diselesaikan
Rencana Kerja Dari LARAP
Catatan Laporan ~ e m a j u a n '
Lampirkan: kopi sertifikat
Kemajuanl s ta tus di lapangan
Lampirkan: - Daftar keluhan yang
diajukan
Masalah & rencana t indak lanjut
Lampirkan: - Kopi respon yang diberikan
DOKUMENTASI FOTO DI LOKASI PROYEK
Gambar 1. Situasi dan kondisi
persimpangan SMDM-04 di Wilayah Kelurahan Trimulyo
Kecamatan Genuk
Gambar 2. Sebagian lahan dan bangunan terkena pembebasan untuk
persimpangan SMDM-04
Gambar 3. Situasi dan Kondisi
Persimpangan SMDM-05 di Wilayah Kelurahan
Bandjardowo Kecamatan Genuk