RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
JANGKA PANJANG KPH MODEL LINTAS
(UNIT XXII)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE TAHUN 2015 - 2024
MEDAN, DESEMBER 2014
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEHUTANAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXII Jl. Bukit Barisan No. 19/21 E BALIGE Telp/Fax (0632)………..
email : ……………………………………
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
JANGKA PANJANG KPH MODEL LINTAS
(UNIT XXII)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE TAHUN 2015 - 2024
Mengetahui :
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NIP: ........................................................
Disusun Oleh :
KEPALA
KPH UNIT XXII
..................................................................
NIP: ……………………………
Disahkan di Jakarta
Tanggal :
An. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PUSAT PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL I,
.........................................................
NIP : .....................................
Rencana Pengelolaan Hutan
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran
D. Dasar Hukum
E. Ruang Lingkup
F. Batasan Pengertian
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 2 -
A. Latar Belakang
Pembangunan Kehutanan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat dan lestari,
kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana
diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Salah
satu bentuk konkret kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui
kementerian kehutanan adalah kebijakan mengenai pembentukan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) sebagai sebuah unit pengelolaan hutan ditingkat tapak. Untuk
mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam
unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan
terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilakukan pada tingkat provinsi,
kabupaten/kota serta pada tingkat unit pengelolaan.
Untuk melaksanakan misi pengurusan hutan di era otonomi daerah, pemerintah
pusat meluncurkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya
kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta sekaligus mengakomodir tuntutan
dan kepentingan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 mengamanatkan Pembentukan Kesatuan
Pengelolaan Hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan
hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari. KPH bertujuan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya
kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Pembentukan Organisasi
Kelembagaan KPH merupakan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Inpres Nomor 3
tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Dengan PP tersebut
diatas, maka seluruh pengelolaan hutan di Indonesia diarahkan pengelolaannya
dilaksanakan oleh sebuah organisasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
yaitu pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang
dapat dikelola secara efisien dan lestari sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi
dan budaya masyarakat sekitar hutan. Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan
I. PENDAHULUAN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 3 -
dikeluarkannya Permendagri No. 61/2010 yang mengamanatkan bentuk organisasi
KPH yang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota
melalui Sekretaris Daerah. Kebijakan sektor kehutanan dalam Rencana Kerja Prioritas
tahun 2013 dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup menyebutkan bahwa
untuk mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan dalam pengelolaan hutan maka
harus dilakukan percepatan terhadap operasionalisasi KPH (Bappenas, 2012).
Kegiatan pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan
lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi
hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: SK.102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 3.196.381
ha yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 14 unit
seluas kurang lebih 1.364.497 ha dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
sebanyak 19 unit seluas kurang lebih 1.831.884 ha. Selanjutnya, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 992/Menhut-II/2013 tentang penetapan wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lintas Unit XXII Luasnya kurang
lebih 116.227 ha (Seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tujuh) dengan rincian
HL seluas kurang lebih .............. Ha; HPT seluas kurang lebih ................ Ha; HP
seluas kurang lebih ................... Ha. Luasan tersebut masih mengacu pada SK Menteri
Kehutanan No. 44 Tahun 2005.
Pada tanggal 24 Juni 2014, Menteri Kehutanan RI Mengeluarkan SK Nomor :
SK.579/Menhut-II/2014 mengenai Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Berdasarkan SK
tersebut, maka luas KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara yang
semula kurang lebih 116.227 ha berdasarkan Peta Penetapan KPHL Model Lintas SK
Nomor SK.992/MENHUT-II/2013, menyesuaikan dengan SK baru Nomor
SK.579/MENHUT-II/2014 tentang kawasan hutan di Sumatera Utara menjadi seluas
kurang lebih 99.508,04 Ha dengan rincian HL seluas kurang lebih .......... Ha, HPT
seluas kurang lebih ............... Ha, dan HP seluas kurang lebih ................... Ha.
Saat ini pengelolaan hutan khususnya kelompok hutan lindung dan produksi
menghadapi persoalan, yaitu terjadinya degradasi dan deforestasi yang disebabkan oleh
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 4 -
aktifitas penebangan liar (illegal logging) karena didorong adanya permintaan yang
tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya baik di pasar lokal, nasional dan global,
Perambahan lahan (land occupation) juga menjadi persoalan dengan semakin tingginya
kebutuhan lahan untuk pemukiman dan perkebunan terutama sawit dan karet.
Akibatnya terjadi konversi kawasan hutan secara permanen. Kondisi ini akan
meningkatkan upaya penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui
pinjam pakai kawasan hutan. Pengelolaan hutan di masa lalu yang kurang
memperhatikan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) karena lebih bertumpu
pada aktifitas pemanenan hasil hutan ternyata telah membawa dampak yang besar
terhadap kerusakan hutan. Keberadaan hutan lindung yang merupakan ekosistem
dominan kawasan KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara semakin
terancam.
Dengan adanya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan, maka pada
tingkat tapak diperlukan perencanaan pengelolaan. Perencanaan pengelolaan KPH
memerlukan kuantifikasi dan formulasi strategi dan program kerja, struktur organisasi
dan aspek finansial – untuk menyiapkan kondisi pemungkin pelaksanaan agar dapat
dimonitoring, dilaporkan dan diverifikasi dalam suatu basis unit-unit kelestarian yang
permanen. Dengan adanya rencana pengelolaan jangka panjang maka akan
memudahkan penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek yang lebih terukur.
RPH-JP KPH harus tepat, handal, luwes, dan mampu menghadapi perubahan/ dinamika
tatanan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang sulit diduga. Dalam kerangka
inilah maka perlu disusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan rencana kerja di tingkat tapak dalam
bentuk unit unit pengelolaan hutan (KPH) yang akan mengelola hutan secara
terintegrasi melalui kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang dapat menjamin
keberlangsungan fungsinya (sustainable forest management) sebagaimana yang
dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. RPH-JP ini akan menjadi rencana
induk dan roh penggerak seluruh aspek kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang (10
tahunan) untuk periode 2015-2024, yang memuat unsur-unsur tujuan yang akan dicapai,
kondisi yang dihadapi, dan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi; tata
hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,
serta perlindungan hutan dan konservasi alam KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara. Seluruh kegiatan pengelolaan hutan tersebut dikemas dengan kerangka
pemberdayaan masyarakat, dalam rangka menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi
Commented [T1]: KKPH: Ada masalah lain…??kalo ada tolong ditambahkan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 5 -
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari
berlandaskan sinergitas basis ekologi, ekonomi dan sosial.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan RPH-JP KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
adalah :
1. Menyediakan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang, yang
mengarahkan penyelengaraan pengelolaan hutan untuk mewujudkan
pengelolaan hutan secara lestari pada wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 10 tahun untuk periode 2015-2024
2. Memberikan arahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan
kehutanan di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara.
Tujuan Penyusunan KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara, antara
lain :
1. Terwujudnya suatu rencana pengelolaan hutan yang mempertimbangkan dan
memperhatikan potensi dan kekhasan KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
2. Terwujudnya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien berdasarkan Proyeksi
Kondisi Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
dalam waktu 10 tahun yang akan datang.
3. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan yang optimal berdasarkan
rencana Kegiatan Strategis Pengelolaan Hutan selama 10 tahun (periode 2015-
2024) yang terencana dan terukur dengan tata waktu sesuai skala prioritas
sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan lestari berlandaskan sinergitas
basis ekologi, ekonomi dan sosial.
4. Terselenggranya pemberdayaan masyarakat melalui skema Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan kemitraan.
5. Terwujudnya pengamanan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat di
dalam dan sekitar hutan.
C. Sasaran
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 6 -
Sasaran lokasi KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/MENHUT-II/2014
meliputi Kelompok Hutan (KH) dengan luas wilayah kurang lebih 99.508,04 Ha.
Sedangkan sasaran pengelolaan yang hendak dicapai adalah :
1. Tersusunnya arahan rencana pengelolaan wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara yang memuat tujuan pengelolaan yang akan dijabarkan
secara jelas berdasarkan kondisi-kondisi yang dihadapi melalui :
a. Penelaahan kondisi terkini wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara dari aspek ekologi yang berkaitan dengan ; a). kondisi fisik
wilayah antara lain meliputi : jenis tanah, iklim, ketinggian, geomorfologi,
kelerengan, penutupan vegetasi, b). kondisi hutan yang meliputi : lahan kritis,
jenis dan volume tegakan hutan, sebaran vegetasi, flora dan fauna, potensi non
kayu, dan c) kondisi sumberdaya air dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
b. Penelaahan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan ; a). aksesibilitas wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara, b). potensi pendukung
ekonomi sekitar wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara, antara lain meliputi : industri kehutanan sekitar wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara, peluang ekonomi yang dapat
dikembangkan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi pendukung kawasan, c).
batas administrasi pemerintahan, dan d). nilai tegakan hutan baik kayu maupun
non kayu termasuk karbon dan jasa lingkungan;
c. Penelaahan kondisi sosial yang berkaitan dengan ; a). perkembangan demografi
sekitar kawasan, b). pola-pola hubungan sosial masyarakat dengan hutan, c).
keberadaan kelembagaan masyarakat, d). pola penguasaan lahan oleh
masyarakat di dalam dan sekitar kawasan dan e). Potensi konflik sekitar
kawasan.
2. Tersusunnya arahan rencana yang memuat strategi serta kelayakan pengembangan
pengelolaan hutan yang meliputi rancangan tata hutan, pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan
hutan, konservasi alam, pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat
berbasis nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara.
3. Tersusunnya arahan rencana pengembangan kelembagaan KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utarayang memuat pengembangan SDM, pengadaan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 7 -
sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan, dan kegiatan lainnya menuju lembaga
pengelolaan hutan yang profesional, efektif dan efisien.
D. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RPH-JP KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara terdiri dari :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); `
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi Kebijakan
Kehutanan dan Izin Tambang (Minerba);
8. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 8 -
Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Kpts-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan di Provinsi Sumatera Utara; sebagaimana telah diubah menjadi SK Menteri
Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan
hutan di Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan
Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No: 79 Tahun 2014, No:
PB.3/Menhut-11/2014, No: 17/PRT/M/2014, No: 8/SKB/X/2014 tanggal 17
Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di
Dalam Kawasan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 9 -
18. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan.
19. Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007, jo. Permenhut Nomor P.54/Menhut-
II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
20. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration
Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
21. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH,
22. Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
23. Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2009, jo. Permenhut Nomor P.12/Menhut-
II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.32/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi
Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTK RHL-DAS),
24. Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2009, tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi
Dan Hutan Lindung.
25. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengeloaan Hutan Lindung
(KPHL) dam Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi (KPHP).
26. Permenhut Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
27. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum, Kriteria, Dan
Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
28. Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan,
29. Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kehutanan
2010-2014.
30. Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di
Daerah.
31. Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2011, jo. Permenhut Nomor P.38/Menhut-
II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
Ii/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 10 -
32. Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2011, Jo. Permenhut Nomor P.54/Menhut-
II/2011 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang
Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.
33. Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang
Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi.
34. Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional 2011-2030.
35. Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan
Tanaman.
36. Permenhut Nomor P.57/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kementerian
Kehutanan tahun 2012.
37. Permenhut Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi
Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah
Aliran Sungai.
38. Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan.
39. Permenhut Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung.
40. Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan
Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.
41. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.
42. Permenhut Nomor P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
43. Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria Dan Standar
Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
44. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.102/Menhut-II/2010 Tanggal 05
Maret 2010 Tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera
Utara
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 11 -
45. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 992/Menhut-II/2013 tentang
penetapan wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
46. Peraturan Dirjen Planologi Nomor P.5/VIII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :
050/6101 Tentang Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 - 2018
E. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Penyusunan RPH-JP KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara, meliputi :
1. Pendahuluan, berisi ; latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar hukum,
ruang lingkup, dan pengertian.
2. Deskripsi Kawasan KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara, yang
terdiri dari : a). Risalah wilayah (letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas,
sejarah wilayah, dan pembagian blok), b). Potensi wilayah (penutupan vegetasi,
potensi kayu dan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa
lingkungan dan wisata alam), c). Data dan informasi sosial budaya masyarakat di
dalam dan sekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum adat, d). Data dan
informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam
wilayah kelola, e). Kondisi posisi KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, dan
f). Isu strategis, kendala dan permasalahan.
3. Kebijakan, berisi : diisi ringkasan di Bab Kebijakan
4. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, berisi ; proyeksi KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara di masa depan serta target capaian-capaian utama yang
diharapkan.
5. Analisis dan Proyeksi, meliputi : a). Analisi data dan informasi yang tersedia saat
ini (baik data primer maupun data sekunder), b). Proyeksi kondisi wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang dan c).
Analisa dan proyeksi core business.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 12 -
6. Rencana Kegiatan, terdiri dari : a). Pemberdayaan masyarakat, b). Inventarisasi
berkala wilayah kelola dan penataan hutan, b). Pemanfaatan hutan pada wilayah
tertentu, c). Rasionalisasi wilayah kelola, d). pengembangan database, e). Review
rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali), f). Pembinaan dan pemantauan
(controlling) pada areal KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, g).
Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin, i). Pembinaan dan pemantauan
pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan, j). Penyelenggaraan perlindungan hutan dan
konservasi alam, h). Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang
ijin, k). koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, l).
penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, m). Penyediaan pendanaan, n).
Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dan o). Pengembangan investasi
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
9. Penutup
10. Lampiran, meliputi : a). Peta pemanfaatan dan penggunaan kawasan, b) Peta
pembagian blok dan petak dan c) Rencana Kegiatan KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara.
F. Batasan Pengertian
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan
tanah.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 13 -
5. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi
perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.
6. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
7. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penetuan kegiatan dan
perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan
pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
8. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan
hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem
dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
9. Inventarisasi Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penataan
batas, inventarisasi hutan, pembagian hutan, pembukaan wilayah hutan,
pengukuran dan pemetaan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai
fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah kesatuan pengelolaan
hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan
lindung.
12. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan
menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak.
13. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPH yang
merupakan bagian dari wilayah KPH yang dipimpin oleh Kepala Resort KPH dan
bertanggungjawab kepada Kepala KPH.
14. Blok Pengelolaan pada wilayah KPH adalah bagian dari wilayah KPH yang dibuat
relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan.
15. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 14 -
16. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik
bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
17. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan
yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan
pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan
memperhatikan aspirasi, peran dan nilai budaya masyarakat serta kondisi
lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk
memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
18. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan hutan
pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka
benah pembangunan KPH.
19. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan hutan
berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak/blok.
20. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.
21. Hutan/Lahan Kritis adalah hutan/lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan
hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur
produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem
DAS.
22. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak
yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan
fungsi hutan.
23. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan
dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan
peruntukannya.
24. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak
melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan
kawasan hutan.
25. Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan
meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis
tanaman, dan pengayaan tanaman.
26. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara
pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 15 -
27. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke
laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di
laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
29. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi
kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
30. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian
sumber daya hutan.
31. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta
memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
32. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
33. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokoknya.
34. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
35. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan
waktu, luas dan/atau volume tertentu.
36. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada
pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari
hutan negara.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 16 -
37. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam
hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
38. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia,
ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan
menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan,
hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
39. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
40. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah keseluruhan kegiatan
yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh
wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha
obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait
dengan wisata alam.
41. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala
keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan lindung.
42. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya
untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk
mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui
Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
setempat.
43. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara
Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang
bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial
dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya
dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
44. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan
Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha
industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam
pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan
saling menguntungkan.
45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- 17 -
46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
47. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
48. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
49. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu
yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya
digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan
selanjutnya.
50. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan
penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan
yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.
51. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan
52. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
53. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
Rencana Pengelolaan Hutan
KPHP Model Mandailing Natal 2013-2023
1
BAB II DESKRIPSI KAWASAN
A. Risalah Wilayah KPHL Lintas Unit
XXII Sumatera Utara
B. Potensi Wilayah KPHL Lintas Unit
XXII Sumatera Utara
C. Data dan Informasi Sosial Budaya
D. Data Informasi Ijin-Ijin Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
E. Kondisi Posisi KPHL Lintas Unit XXII
Sumatera Utara dalam Perspektif Tata
Ruang Wilayah dan Pembangunan
Daerah
F. Isu Strategis, Kendala dan
Permasalahan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
A. Risalah Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
1. Letak dan Luas KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara berada pada 2
wilayah Kabupaten, yaitu: Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Labuhan
Batu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Gambar 2.1). Secara geografis letak
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara berada pada ...o ...’ ....”
sampai dengan ....o …’ ….” Lintang Utara dan …..o ….’ ….” sampai dengan
….o ….’ ….” Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 99.508,04 Ha
dengan rincian hutan lindung seluas kurang lebih 52,312.23 Ha dan hutan
produksi terbatas seluas kurang lebih 47,196.17 Ha (BPKH, 2014).
Gambar 2.1. Peta Penetapan Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan SK.992/MENHUT-II/2013 Tanggal
27 Desember 2013
II. DESKRIPSI KAWASAN
I.
Commented [T1]: BPKH tolong dicekkan koordinatnya
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Adapun kecamatan yang ada masuk dalam wilayah KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Luas Kecamatan yang masuk dalam wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Kecamatan Desa Luas (Ha) Persentase
Aek Songsongan 380,01 0,38
Bandar Durian 2.112,21 2,12
Bandar Lama 39,33 0,04
Batu Tunggal 6,57 0,01
Gonting Garoga 162,94 0,16
Gonting Pege 40,47 0,04
Gonting Salak 92,53 0,09
Hapesong 59,83 0,06
Hasang 1.991,10 2,00
Hatapang 8.881,28 8,93
Kuala Beringin 12.852,26 12,92
Lintong 1.989,01 2,00
Lobu Huala 1.788,32 1,80
Lumban Balik 499,89 0,50
Lumban Pinasa 6.914,04 6,95
Lumban Rau Barat 2.474,69 2,49
Lumban Rau Selatan 2.638,78 2,65
Lumban Rau Tengah 2.186,81 2,20
Lumban Rau Timur 6.913,05 6,95
Lumban Rau Utara 1.227,37 1,23
Maranti Timur 87,96 0,09
Meranti Omas 1.133,72 1,14
Napa Sundali 9,49 0,01
Pagaran Julu 13,82 0,01
Panamparan 1.711,28 1,72
Pangururan 1.392,43 1,40
Pardomuan Nauli 32,32 0,03
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Parsoburan Tengah 41,58 0,04
Pematang 6.591,74 6,62
Perk Bandar Pulau 87,17 0,09
Perk, Damuli 11,34 0,01
Perkebunan Londut 307,42 0,31
Poldung 18.762,79 18,86
Pulo Dogom 33,24 0,03
Rombisan 2.621,32 2,63
Siamporik 5.471,83 5,50
Sibaganding 26,35 0,03
Sibalanga 322,72 0,32
Sibio-Bio 95,75 0,10
Sibito 3.629,23 3,65
Silayang-Layang 64,86 0,07
Silumajang 788,21 0,79
Simambal 178,59 0,18
Simonis 0,04 0,00
Sopo Onggang 71,72 0,07
Tapus Nabolak 48,51 0,05
Terang Bulan 2.722,49 2,74
Luas (Ha) 99.508,40 100,00
Sumber : Analisis SIG BPKH, 2014
Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba Samosir, hanya …..
kecamatan saja yang masuk dalam wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara dan dari ….. kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan
Batu Utara hanya ….. kecamatan saja yang masuk dalam wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara. Adapun luas masing-masing
kecamatan per desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 2.2. Peta sebaran Desa yang masuk dalam wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara
2. Kawasan Hutan
.
Luas kawasan hutan yang masuk dalam KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara dapat di lihat pada Tabel 2.3...Persandingan luas kawasan
hutan dalam wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 dengan SK Nomor
579/MENHUT-II/2014 disajikan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Persandingan luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 44
Tahun 2005 dengan SK Nomor 579/MENHUT-II/2014 di KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
No. Fungsi Hutan Luas (ha) SK 44 Luas (ha) SK 579 Keterangan
1 Hutan Lindung
52,312.23 Luas berkurang
2 Hutan Produksi
Terbatas
47,196.17 Luas berkurang
Luas Total 116.227 99.508,04 Luas berkurang
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Peta fungsi hutan pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK
Menhut No. SK.579/Menhut-II/2014 dapat dilihat pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Peta fungsi hutan pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara (SK Menhut No. SK.579/Menhut-II/2014)
Berdasarkan kondisi tutupan lahan di KPHL Lintas, terdapat kurang lebih
53.304,01 Ha (53,57%) yang masih berhutan dan 46.204,39 Ha (46,43%) yang
tidak berhutan (Gambar 2.4).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 2.4. Peta tutupan hutan pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
3. Pembagian Blok di KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
Berdasarkan tata hutan pada KPH, blok didefinisikan sebagai bagian dari
wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya,
bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi manajemen. Dengan demikian pembentukan blok didasarkan faktor
biogeofisik dan sosial budaya. Faktor-faktor biogeofisik yang berpengaruh antara
lain penutupan lahan, potensi sumber daya hutan, bentang alam, topografi dan
ekosistem. Faktor sosial budaya yang berpengaruh, antara lain : jumlah penduduk,
mata pencaharian, pemilikan lahan, jarak pemukiman, pola-pola pemanfaatan
hutan oleh masyarakat, dan keberadaan hutan adat. Terminologi blok ini
digunakan pada hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi selain
taman nasional. Untuk taman nasional, terminologi yang digunakan adalah zona.
Berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk
teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan di wilayah KPH, maka
wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara dikelompokkan
dalam 8 blok pengelolaan, yaitu (1) Hutan lindung blok inti (2) Hutan lindung
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
blok pemanfaatan (3) Hutan produksi blok HHK-HA (4) Hutan produksi blok
hasil hutan kayu-hutan tanaman (HHK-HT) (5) Hutan produski blok
pemberdayaan (6) Hutan produski blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK (7) Hutan
produksi (8) Blok Perlindungan. Berikut disajikan sebaran Blok di wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara (Tabel 2.4 dan Gambar
2.4). berdasarkan blok tersebut, maka dibagi menjadi ....... resort (RPH) seperti
terlihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.5.
Tabel 2.4.`Sebaran Blok di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara No. Kawasan - Arahan blok Luas (Ha) Luas (%)
1 HP Blok HHK-HA 10656.76 10.71
2 HP Blok HHK-HT 2.23 0.0022
3 HP Blok Pemberdayaan 33210.23 33.37
4 HP Blok Pemanfaatan Jasling
dan HHBK 942.50
0.95
5 HP Blok Perlindungan 2382.73 2.39
6 HP Blok Khusus 1.72 0.0017
7 HL Blok Inti 9273.94 9.32
8 HL Blok Pemanfaatan 43038.29 43.25
Luas Total 99508.40 100.00
Gambar 2.4. Peta sebaran Blok di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
Commented [T2]: BPKH DAN KKPH mau dibagi menjadi berapa resort?
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 2.5.`Pembagian resort di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
RPH Luas (Ha) Luas (%)
Total
Gambar 2.5.`Sebaran resort di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
4. Kondisi Biofisik Areal KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
a. Geologi dan Tanah
Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Peta Geologi Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 500.000 yang
diterbitkan oleh Badan Intag, masuk ke dalam formasi dan luasan sebagaimana
Tabel 2.6. Sedangkan berdasarkan klasifikasi peta tanah Provinsi Sumatera Utara
skala 1 : 500.000 yang diterbitkan oleh Badan Intag, wilayah KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7. Peta
klasifikasi tanah pada wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Peta formasi geologi wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utaradapat dilihat pada Gambar 2.7.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 2.6. Formasi Geologi pada Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
Bahan Induk
Total
Endapan dan pasir 7,135.46
Endapan liat dan pasir 92,359.40
Endapan pasir dan liat 13.54
Total 99,508.40
Tabel 2.8. Klasifikasi Tanah pada Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
JENIS TANAH Luas (Ha) Persentase
Aluvial coklat 81.527,20 81,93
Aluvial coklat kelabuan 7.149,00 7,18
Aluvial kelabu tua 8.858,99 8,90
Glei Humus 1.973,21 1,98
Jumlah 99.508,40 100,00
Gambar 2.6. Peta Sebaran Formasi Geologi dan Luasan pada Wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 2.7. Peta Sebaran Klasifikasi Tanah pada Wilayah KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
b. Topografi
Pada umumnya areal lokasi pelaksanaan wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utaramerupakan dataran tanah kering dengan ketinggian
tempat bervariasi dari lebih kurang 200 m dpl sampai dengan 1000 meter diatas
permukaan laut (mdpl) dan fisiografi bervariasi dari dataran, pegunungan lipatan
dan pegunungan patahan. Daerah yang bertopografi daratan sampai berbukit-
bukit dengan kemiringan antara landai (8 % - 15 %) sampai dengan sangat berat
(45 % < up). Luasan kelerengan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8. Peta
topografi lokasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi wilayah KPHL Model
Toba Samosir dapat dilihat pada Gambar 2.8.
Tabel 2.8. Kemiringan Lereng di KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
LERENG Luas (Ha) Persentase
0 % - 8 % 156,68 0,16
8 % - 14 % 26.135,05 26,26
15 % - 25 % 26.416,18 26,55
25 % - 40 % 34.385,82 34,56
> 40 % 12.414,67 12,48
Luas (Ha) 99.508,40 100,00
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 2.9. Kondisi Lereng di KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
LERENG Luas (Ha) Persentase
D a t a r 156,68 0,16
L a n d a i 26.135,05 26,26
Agak curam 26.416,18 26,55
C u r a m 34.385,82 34,56
Sangat curam 12.414,67 12,48
Luas (Ha) 99.508,40 100,00
Gambar 2.8. Peta Sebaran Kemiringan Lereng di KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 2.8. Peta kondiai Kemiringan Lereng di KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
c. Iklim
NO DATA
d. Hidrologi
Penyerapan air ke dalam tanah pada umumnya berlangsung cukup baik,
ditempat-tempat yang lebih rendah masih banyak ditemukan mata air dan
membentuk anak sungai dengan pola yang biasa disebut dendritik (bercabang
mirip percabangan pohon beringin). Pola arus sungai yang dendritik ini
menunjukan bahwa formasi batuan (geologi) di lokasi inventarisasi secara umum
relatip seragam ketahanannya terhadap pengikisan oleh air sungai (meskipun
fungsi geologisnya bervariasi).
e. Daerah Aliran Sungai
Menurut Pembagian Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara masuk ke dalam pengelolaan DAS
………dan beberapa sub-DAS (Tabel 2.9 dan Tabel 2.10). Peta sebaran DAS
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
pada wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat
pada Gambar 2.9 dan Gambar 2.10.
Tabel 2.9. Nama DAS di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
NAMA DAS Total Persentase
BARUMUN
BILAH 19.465,21 19,56
KUALUH 80.043,19 80,44
Luas (Ha) 99.508,40 100,00
Tabel 2.10. Nama Sub-DAS di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
NAMA DAS SUB DAS
Total
BARUMUN BILAH Aek Simapur 1,314.78
Bilah 16.93
Botung 43.06
Kotabatu 7,347.39
Lamping 34.88
Pamengke 2,904.02
Salingsong 3,470.63
Sigatak 4,286.36
Sirantarung 47.16
Sub total
KUALUH A. Sikembar rarabu 111.60
A. Sitagilan 3,536.32
Aek Batubatu 431.58
Aek Harimau 6,187.42
Galugur 3,844.33
Kualuh Hulu 19,641.74
Pardongkelan 7,214.48
Paseruan 3,309.14
Rimau 8,023.01
S Kualuh 641.83
Saruja 8,494.42
Sibaluang 65.09
Siborok 5,661.48
Simadun 12,880.74
Sub Total
Total 99,508.40
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 2.9. Sebaran DAS di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
Gambar 2.10. Sebaran Sub-DAS di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
f. Tutupan Lahan
Tutupan lahan hasil penafsiran citra landsat tahun 2012 di wilayah Sumatera
Utara, menunjukkan bahwa pada wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara dengan luas masih berhutan kurang lebih 53.304,01 Ha (53,57%) dan
selebihnya merupakan tutupan lahan tidak berhutan 46.204,39 Ha (46,43%),
sebagaiman di tampilkan pada Gambar 2.4. Penutupan lahan hutan pada wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara selengkapnya dapat dilihat pada
Gambar 2.10.
Tabel 2.10. Luas Tutupan Lahan pada Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
Tutupan lahan Simbol Luas (Ha)
B 31,616.77
Hutan Primer Hp 22,269.84
Hutan Sekunder Hs 31,034.17
Ht 46.77
Pc 2,340.11
Pk 585.14
Pm 151.26
Pt 9,756.79
Sw 51.55
T 1,656.00
Total 99,508.40
Gambar 2.10. Sebaran Luas Tutupan Lahan pada Wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara
Tutupan lahan tidak berhutan menunjukkan jumlah yang cukup luas, oleh
sebab itu diperlukan upaya penanganan seperti kegiatan reboisai.
g. Aksessibilitas
Aksesibilitas menuju wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara, bila ditempuh dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Medan)
cukup lancar hal ini didukung kondisi jalan cukup baik serta berkelok-kelok
menyelusuri pinggiran Danau Toba. Posisi Wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara merupakan perlintasan jalan kabupaten dan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
propvinsi yang menghubungkan antara masyarakat yang ada di Kabupaten
Tapanuli Utara dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun dan
Provinsi Riau. Berdasarkan peta aksesibiltas, KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara sebagian besar wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara aksesnya rendah (............%) kemudian diikuti oleh akses
tinggi (.............%) dan akses sedang (.......%) (Tabel 2.12 dan Gambar 2.11).
Tabel 2.12. Aksesibilitas di KPH Unit XIV Toba Samosir
Aksesibilitas Total
Rendah
4,010.43
sedang
83,600.11
tinggi
11,897.86
Total
99,508.40
Gambar 2.11. Peta sebaran aksesibilitas di KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
B. Potensi Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
Dalam rangka menghimpun data mengenai potensi hutan di wilayah KPH
Unit XIV Toba Samosir, maka dilakukan kegiatan inventarisasi hutan dengan
menggunakan metoda pengamatan dengan membuat sample plot pada setiap
fungsi hutan di areal berhutan dengan stratifikasi hutan lahan kering primer dan
stratifikasi hutan lahan kering sekunder. Luas setiap sample plot adalah …. ha
dan jumlah sample plot yang di buat seluruhnya sebanyak ….. sample plot.
Pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan pada Aksesibilitas di KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara sesuai metodelogi inventarisasi hutan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
yang dipilih yaitu berbentuk sample plot. Mengingat keterbatasan anggaran maka
pelaksanaan lapangan kegiatan inventarisasi hutan dilakukan pada ......... sample
plot/lokasi. Penempatan sample plot memperhatikan stratifikasi penutupan lahan
yang didasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2012. Letak ke ..............
sample yang dipilih dapat dilihat pada Tabel 2.13.
C. Data dan Informasi Sosial Budaya KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Toba Samosir, 12 Kecamatan yang
masuk dalam wilayah KPH Unit XIV Toba Samosir, yaitu:……
Keadaan sosial ekonomi dan budaya diuraikan sebagai berikut:
D. Data Informasi Ijin-Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan
Penggunaan lahan pada wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara adalah PT. Merbau Jaya, PT. Torganda, PT. Graha Dura Leidong
Prima, PT. Sawita Sonomartani Namora International, PT. Agro Sawita Mandiri
Perkasa dan lain-lain yang berada di dalam areal kerja KPHL UNIT XXII,
Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Toba Samosir . di KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara juga terdapat ijin lain, seperti Hutan
kemasyarakatan (Hkm) dan hutan desa (HD). Luas HTR yang ada di KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara kurang lebih ............ Ha berlokasi di
Kecamatan .........untuk hutan desa yang masuk dalam wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara dapat di lihat pada Tabel 2.14 dan
Gambar 2.13).
Tabel 2.14. Hutan Desa yang masuk dalam wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara
Lokasi Hutan Tanaman Rakyat Luas (Ha)
LABUHAN BATU 5.740,96
TOBA SAMOSIR 897,37
Luas (Ha)
Commented [T3]: Menunggu data hasil inventarisasi dari BPKH
Commented [T4]: Data hasil inventarisasi sosek BPKH dan Tobasa dalam Angka 2013
Commented [T5R4]: KKPH tolong ditambahakan dari Tobasa dalam angka untuk kec yang masuk saja
Commented [T6]: Tolong dicek lagi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 2.12. Peta areal kerja HTR di KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
E. Posisi KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utaradalam
Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
1. Posisi Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah
Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara, secara
administrasi pemerintahan berada di Kabupaten Toba Samosir dan Labuhan Batu
Utara. Berdasarkan letaknya, sebagian besar kawasan hutan KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara merupakan kawasan lindung (kawasan hutan
lindung), dan sisanya merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam
RTRWP tersebut telah ditetapkan kebijakan pemantapan terhadap kawasan
lindung, strategi untuk mempertahankan luas kawasan lindung, pencegahan alih
fungsi lahan, minimalisasi kerusakan kawasan lindung, merehabilitasi dan
konservasi kawasan lindung, dan upaya perlindungan lainnya.
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara sebagai institusi
pengelola hutan tingkat tapak, mempunyai peranan penting untuk memastikan
terpeliharanya fungsi-fungsi kawasan lindung, termanfaatkannya fungsi kawasan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
budidaya secara berkelanjutan, dan terjaganya kawasan strategis provinsi yang
telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan tugas fungsinya dalam
menyelenggarakan kegiatan tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, serta perlindungan hutan dan
konservasi alam. Kegiatan pengelolaan hutan tersebut dikemas dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat, untuk menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari
berlandaskan sinergitas basis ekologi, ekonomi dan sosial.
Berdasarkan SK Nomor 579/MENHUT-II/2014 tentang kawasan hutan di
Sumatera Utara, maka luas Kawasan Hutan pada setiap kecamatan berdasarkan
Pola Ruang di KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara dapat
dilihat pada Tabel 2.15.
2. Posisi Dalam Perspektif Pembangunan Daerah
Pembangunan nasional berkelanjutan selain akan memerlukan berbagai
sumberdaya juga menghendaki ketersediaan lahan yang cukup antara lain untuk
memenuhi ekspansi pembangunan pertanian, perkotaan, pemukiman,
perhubungan dan pertambangan. Keperluan akan lahan tersebut secara bertahap
akan diperoleh melalui konversi lahan hutan menjadi non hutan. Berdasarkan
Undang Undang Tata Ruang no 26 tahun 2007 penetapan tata ruang dilakukan
melalui kajian teknis dan analisa kebutuhan dari berbagai sektor diwilayah
tersebut. Sekalipun demikian seringkali hasil akhir ditentukan melalui konsensus
antar sektor yang berkepentingan.
Hal lain yang mendorong terus mengemukanya isu tata ruang adalah
penataaan ruang yang memberi peluang pengkajian tata ruang provinsi dan
kabupaten/kota dalam setiap lima tahun sekali. Selain itu seiring dengan
meningkatnya dinamika pembangunan daerah yaitu munculnya pemekaran daerah
kabupaten sehingga makin mempersulit penataan ruang provinsi dan berimplikasi
pada ketidak pastian alokasi lahan di wilayah tersebut yang pada akhirnya
menghambat pembangunan nasional secara umum dan khususnya pembangunan
daerah termasuk pembangunan kehutanan di KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara.
Commented [T7]: Data rtrwp
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Pemerintah provinsi Sumatera Utara, hingga saat ini sedang menyusun
RKTP. Rencana Kehutanan tingkat provinsi yang sedang disusun ini adalah
untuk tahun 2015-2034 dan nantinya menyusul Rencana kehutanan tingkat
kabupaten dan kota. Dengan demikian posisi wilayah kelola KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara masih ditentukan oleh kebijakan provinsi.
Meskipun demikian wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara masih sinkron dengan RKTN dalam hal arahan pengelolaan.
Maka dalam melaksanakan pembangunan hutan dan kehutanan senantiasa
berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang/wilayah dan sumber daya lainnya,
terkait dengan pemanfaatan ruang maka harus memperhatikan koordinasi dan
kebijakan penataan ruang/wilayah dan pelaksanaan pembangunan daerah baik
kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara sehingga dalam
implementasinya senantiasa terjadi sinergisitas dan sinkronisasi tidak terjadi
tumpang tindih program/kegiatan sehingga tidak mengorbankan kepentingan
pembangunan pada umumnya. Adapun Arahan RKTN di KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.19.
Pada Tabel 2.16 terlihat adanya APL seluas 4.221,75 Ha, hal ini menunjukkan
bahwa pada peta arahan RKTN masih mengacu pada SK No. 44 tahun 2005.
Oleh sebab itu diharapkan dalam arahan RKTP maupun RKTK yang telah
mengacu pada SK 579 tahun 2014, APL ini tidak masuk lagi dalam kawasan
hutan KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara.
Tabel 2.16. Arahan RKTN di Untuk Provinsi Sumatera Utara
RKTN Luas (Ha) Persentase
APL 4.221,75 4,24
Arahan HA dan Gambut 34.220,41 34,39
Arahan untuk Konservasi 0,01 0,00
Arahan untuk Rehabilitasi 38.005,20 38,19
Arahan Usaha Skala Besar 8.893,15 8,94
Arahan Usaha Skala Kecil 13.458,05 13,52
Sudah Dilepas jadi APL 709,83 0,71
Luas (Ha) 99.508.40 100,00
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 2.16. Arahan RKTP di KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
RKTP Luas (Ha) Persentase
Kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil 22.729,11 22,84
Kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar 17.970,72 18,06
Kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut 35.054,37 35,23
Kawasan untuk rehabilitasi 23.692,89 23,81
Kawasan untuk Konservasi 61,31 0,06
Luas (Ha) 99.508,40 100,00
Gambar 2.19. Peta Arahan RKTN di KPH
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 2.19. Peta Arahan RKTP di KPH
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah.
Pembangunan KPH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999,
yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004,
PP Nomor 6 Tahun 2007, jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, serta menjadi program
prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan
Rencana Strategis Kehutanan 2010-2014. Pembangunan berkelanjutan tidak
terlepas dari beberapa aspek, antara lain:
a.Aspek Ekologi
Fungsi Kawasan lindung ini sangat penting, karena kerusakan hutan lindung, akan
berdampak pada berkurangnya sumber mata air dan menurunnya debit air sungai
di wilayah ini. Kondisi ini telah meresahkan masyarakat di Kabupaten Toba
Samosir. Selain itu ancaman banjir sangat mencemaskan masyarakat, terutama
yang tinggal sepanjang aliran sungai.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
b. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya
Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, menjadi
alasan masyarakat untuk merambah hutan untuk kegiatan perladangan berpindah
atau memperluas kebun karet/sawit. Untuk itu perlu dicari alternatif penghasilan
masyarakat, dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu atau menggunakan
lahan hutan untuk membangun aktivitas ekonomi yang tidak merusak fungsi dan
bentang alam. Aktivitas dimaksud dapat dilakukan di luar kawasan hutan,
diantaranya adalah: beternak lebah madu dan beternak dengan pola silvopasture.
Sistem ini memungkinkan terjaganya produksi pakan ternak yang dibutuhkan, di
sisi lain tetap menghasilkan produk kayu bernilai ekonomis tinggi.
Silvopasture dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan meningkatkan mutu
tanaman pakan ternak (forage) dibawah tegakan yang ada atau menanam pohon
areal bekas perladangan berpindah yang telah menjadi padang rumput atau semak
belukar. Dengan demikian, selain pendapatan warga desa akan meningkat,
kelestarian kawasan hutan juga akan lebih terjamin.
c. Aspek Kelembagaan
Faktor penyebab kerusakan hutan diantaranya adanya perambahan di dalam
kawasan hutan yang dialihfungsikan untuk lahan perkebunan, pertanian dan
perladangan masyarakat, fungsi kontrol yang masih lemah dalam menjawab
konsistensi pelaksanaan peraturan perundangan di sektor kehutanan, baik dalam
pelaksanaan pencegahan (pengamanan hutan) maupun penegakan hukum atas
berbagai pelanggaran yang terjadi. Keterbatasan sumber daya baik tenaga
maupun dana merupakan faktor yang sering disebut sebagai penyebabnya
ketidakseimbangan jumlah tenaga pengamanan hutan dengan luas arael hutan
yang diawasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya insentif
petugas, belum efektifnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan
kasus lingkungan menjadi penghambat efektifnya fungsi kontrol tersebut dapat
dilaksanakan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan
Beberapa permasalahan dalam pembentukan KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara ke depan yang perlu mendapat perhatian antara
lain :
1. Koordinasi
Fungsi kordinasi dalam KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara adalah proses pengendalian berbagai kegiatan, kebijakan atau
keputusan berbagai organisasi lembaga, sehingga tercapai keselarasan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran umum yang telah disepakati bersama.
Koordinasi dalam kerangka tupoksi KPH tersebut mencakup (1) kordinasi
internal Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini instansi-instansi lingkup UPT
dan Dinas Kehutanan mendukung secara penuh menurut tupoksi masing-
masing hingga KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara ini
dapat berjalan, (2) kordinasi lintas Kementerian berkaitan dengan kepentingan
bersama antara lain pemanfaatan kelompok hutan untuk kegiatan investasi
kehutanan, pengembangan sumberdaya air, pemantapan kelompok hutan dan
penyelesaian konflik yang bersifat lintas kementerian.
2. Integrasi
Agar organisasi kelembagaan KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara yang dibentuk tidak bekerja sendiri dalam menyelesaikan
permasalahan beban kerja (tupoksi) tersebut, maka perlu mengintegrasikan
beberapa jenis kegiatan ditingkat lapangan secara transparan antar
kelembagaan yang ada.
3. Sinkronisasi
Sinkronisasi yang dimaksud disini adalah berbagai rencana dan program
kegiatan dalam unit KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
pada setiap rencana kegiatan tahunan disinkronisasi dengan instansi atau unit
kerja lain agar lebih efektif dan efisien serta bermanfaat.
4. Simplikasi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Permasalahan yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral baik internal
kementerian Kehutanan maupun lintas kementerian perlu dilakukan
sesederhana mungkin. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesan
positif dalam berbagai fungsi pelayanan KPH itu sendiri. Fungsi pelayanan
prima harus semakin nyata berkembang setiap tahunnya dan terus mengalami
peningkatan.
5. Struktur Organisasi
Posisi KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara dalam
Struktur Organisasi Pemerintahan di bawah Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara sebagai sebuah UPTD dengan Eselon IVa akan
memperpanjang proses pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan
pembangunan KPH kedepan. Perlu peningkatan kelembagaan KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara menjadi sebuah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Mandiri yang memiliki anggaran tersendiri.
6. Wilayah KPH
Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara berada
pada dua kabupaten dan tersebar pada beberapa kecamatan dan desa. KPHL
Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara telah dihadapkan pada berbagai
persoalan di sektor kehutanan, hal ini dapat dilihat berdasarkan Analisis kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang akan dihadapi. Analisis kondisi wilayah
KPHL UNIT XXII, dapat dilihat pada hasil analisis SWOT (Tabel 2.x).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 1. Analisis SWOT Faktor Internal dan Eksternal dalam KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
FAKTOR
INTERNAL
FAKTOR
EKSTERNAL
Kekuatan (S) Kelemahan (W)
1. Peraturan dan kebijakan yang mendukung
2. Luas kawasan hutan lindung sangat luas, HPT cukup luas (penutupan
lahan)
3. Keragaman jenis flora dan fauna sangat tinggi dan potensi
hutan sekunder baik
4. Adanya kelembagaan masyarakat, peraturan dan kebijakan di
Kabupaten Labura dan Tobasa yang mendukung
5. Akses jalan utama menuju kawasan tersedia
1. Struktur organisasi pengelola yang belum efektif dan efisien
2. Batas antar blok dan satuan lahan belum terpasang dan kelompok hutan belum ditata batas
(Batas kawasan sebagian tidak jelas)
3. Kondisi topografi yang berat
4. Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau
5. Kurangnya sarana pengamanan kawasan hutan dan SDM Dinas Kehutanan secara kuantitas
6. Alokasi APBD untuk Sektor Kehutanan per tahun sangat minim
Peluang (O)
1. Dukungan
masyarakat
dan
pemerintah
(pusat/daera
h) sangat
besar
(S1O1) : Menyusun rencana kelola harus berpihak kepada masyarakat dan
memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk pemerintah kabupaten
(S2O1): Kegiatan-kegiatan pengelolaan harus melibatkan masyarakat dan
instansi pemerintahan kabupaten yang berkompeten
(S3O1) : Pemilihan jenis kayu untuk produksi harus mempertimbangkan
kebutuhan masyarakat dan pemkab
(S4O1) : Melibatkan masyarakat dan pemkab dalam kegiatan-kegiatan
pengelolaan potensi hutan primer dan sekunder yang berada dalam
kelompok hutan
(S5O1) : Melakukan Kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengamanan
kawasan dengan melibatkan masyarakat
(W1O1) : Menyusun struktur organisasi pengelola yang efektif dan efisien dengan melibatkan
masyarakat dan pemerintah
(W2O1) : Melakukan pemasangan batas antar blok dan satuan lahan serta batas kelompok hutan
berbasis masyarakat
(W3O1) : Melakukan teknik konservasi tanah dan air dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah
untuk mengatasi kondisi topografi yang berat
(W4O1) : Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan
(W5O1) : Menambah sarana dan SDM yang berkualitas untuk pengamanan kawasan
(W6O1) :Menambah alokasi APBD untuk bidang kehutanan terutama untuk penngkatan
kesejahteraan masyarakat
2. Sarana
ekonomi di
sekitar
kelompok
hutan
tersedia
(S1O2) : Menciptakan jaringan pengelolaan (pemasaran) yang melibatkan
seluruh potensi perekonomian rakyat terutama koperasi
(S2O2) : Kegiatan-kegiatan produksi harus melibatkan sarana ekonomi yang
berada di sekitar kelompok hutan
(S3O2) : Pemanfaatan jenis kayu yang akan diproduksi terutama pada jenis
(W1O2) : Menyusun struktur organisasi pengelola yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan
sarana ekonomi yang ada di sekitar kelompok hutan
(W2O2) : Melakukan kerjasama antara pemerintah dengan Koperasi untuk melanjuntkan usaha
rakyat
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
(bank,
koperasi,
pasar)
yang bernilai ekonomis
(S4O2) : Pemanfaatan potensi hutan (primer dan sekunder) harus
mempertimbangkan putaran ekonomi disekitar kelompok hutan
(S5O2) : Kegiatan-kegiatan produksi harus melibatkan sarana ekonomi yang
berada di sekitar kelompok hutan
(W3O2) : Melakukan teknik konservasi tanah dan air dengan melibatkan peran perbankan/koperasi
(W4O2) : Melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dengan melibatkan peran
perbankan/koperasi
(W5O2) : Melakukan kerjasama antara pemerintah dengan Koperasi untuk Menambah sarana dan
SDM yang berkualitas untuk pengamanan kawasan
(W6O2) : Menambah alokasi APBD untuk bidang kehutanan terutama untuk penngkatan
kesejahteraan masyarakat dengan kerjasama antara pemerintah dengan Koperasi
Ancaman (T)
1. Keluarga pra
sejahtera di
sekitar kelompok
hutan cukup
tinggi
(S1T1) : Menggunakan pola padat karya untuk semua jenis kegiatan pengelolaan agar tenaga
kerja dari masyarakat sekitar hutan dapat terserap lebih besar
(S2T1) : Menciptakan kegiatan-kegiatan usaha dengan pola kombinasi usaha budidaya pada
areal produksi dan sisa tebangan
(S3T1) : Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan jenis-jenis kayu
yang non komersial untuk digunakan bagi peningkatan ekonomi keluarga (contoh: kayu bakar)
(S4T1) : Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi hasil
hutan bukan kayu yang terkandung pada hutan primer dan sekunder.
(S5T1) : Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi hasil
hutan bukan kayu yang terkandung pada hutan primer dan sekunder
(W1T1) : Menyusun struktur organisasi pengelola yang efektif dan efisien yang dapat memberikan kontribusi
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kelompok hutan
(W2T1) : Melakukan kegiatan pemasangan batas kelompok hutan berbasis masyarakat
(W3T1) : Melakukan teknik konservasi tanah dan air dengan melibatkan masyarakat pra sejahtera di sekitar
kelompok hutan
(W4T1) : Melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dengan melibatkan masyarakat pra sejahtera di
sekitar kelompok hutan
(W5T1) : Melakukan kegiatan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat pra sejahtera di sekitar
kelompok hutan
(W6T1) : Menambah alokasi APBD untuk bidang kehutanan terutama untuk penngkatan kesejahteraan
masyarakat
Ancaman…
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
2.Keragaman etnis
penduduk disekitar
kelompok hutan
berpotensi konflik
(S1T2) : Melakukan proses pembangunan untuk setiap jenis kegiatan usaha dalam upaya
memperkecil terjadinya konflik dalam kerja
(S2T2) : Memberikan peran yang sama bagi semua etnis penduduk untuk ikut dalam kegiatan-
kegiatan produksi dalam kelompok hutan
(S3T2) : Memberikan kesempatan yang sama kepada semua etnis masyarakat untuk ikut
memanfaatkan potensi keragaman jenis kayu yang ada dalam kelompok hutan melalui
kegiatan-kegiatan yang sah atas izin pihak pengelola
(S4T2) : memberikan kesempatan yang sama kepada semua etnis masyarakat untuk ikut
memanfaatkan potensi hutan primer dan sekunder melalui kegiatan-kegiatan yang sah atas izin
pihak pengelola.
(S5T2) : Memberikan kesempatan yang sama kepada semua etnis masyarakat untuk
memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu yang terkandung pada hutan primer dan
sekunder
(W1T2) : Menyusun struktur organisasi pengelola yang efektif dan efisien dengan tidak membeda-bedakan etnis
penduduk di sekitar kelompok hutan
(W2T2) : Melakukan kegiatan pemasangan batas kelompok hutan berbasis masyarakat untuk menghindari
konflik
(W3T2) : Melakukan teknik konservasi dengan melibatkan melibatkan semua etnis masyarakat di sekitar
kelompok hutan
(W4T2) : Melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dengan melibatkan semua etnis masyarakat di
sekitar kelompok hutan
(W5T2) : Melakukan kegiatan pengamanan hutan dengan melibatkan semua etnis masyarakat di sekitar
kelompok hutan
(W6T2) : Menambah alokasi APBD untuk bidang kehutanan terutama untuk peningkatan kesejahteraan semua
etnis masyarakat di sekitar kelompok hutan
3. Perambahan
hutan
(S1T3) : Melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan untuk mengatasi meluasnya praktek
perambahan hutan
(S2T3) : Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pengawasan dan perlindungan terhadap praktek
perambahan hutan
(S3T3) : Memberikan kesempatan kepada masyarakat perambah hutan untuk ikut
memanfaatkan potensi keragaman jenis kayu non komersial secara legal
(S4T3) : Memberikan kesempatan kepada masyarakat perambah hutan untuk ikut
memanfaatkan potensi hutan sekunder dalam kelompok hutan.
(S5T3) : Memberikan kesempatan kepada masyarakat perambah hutan untuk ikut
memanfaatkan potensi hutan.
(W1T3) : Melakukan pemasangan tata batas dan papan peringatan untuk mengatasi meluasnya praktek
perambahan hutan
(W2T3) : Mengikutsertakan masyarakat perambah hutan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan
terutama pada kelerengan lahan yang ekstrim
(W3T3) : Melakukan jenis kegiatan teknik konservasi tanah dan air dengan mengikutsertakan masyarakat
perambah hutan
(W4T3) : kegiatan pengendalian kebakaran hutan dengan dengan mengikutsertakan masyarakat perambah hutan
(W5T3) : Melakukan kegiatan pengamanan hutan dengan mengikutsertakan masyarakat perambah hutan
(W6T3) : Menambah alokasi APBD untuk bidang kehutanan terutama untuk peningkatan kesejahteraan semua
masyarakat di sekitar kelompok hutan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Berdasarkan matrik SWOT tersebut, terdapat implikasi bagi kelembagaan KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara terhadap kelompok hutan yang akan menjadi areal
kerja KPHL UNIT XXII, nantinya yang menjadi tugas organisasi KPH, diantaranya:
1. Organisasi KPH harus dapat berperan dalam menentukan kesempatan-kesempatan ekonomi
individu dan hasil akhir interaksi antar individu/organisasi terhadap kinerja ekonomi dan
pengelolaan sumberdaya hutan agar tidak saling merugikan melalui aksi bersama (collective
action). Peran kelembagaan KPH disini harus dapat mengakomodir kepentingan stakeholder yang
ada terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan
adalah dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
2. Melihat beratnya beban tugas KPH, maka organsasi KPH harus diisi oleh SDM kehutanan yang
profesional ataupun tenaga teknis yang berpengalaman. SDM Kehutanan ini akan mengisi
jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi KPH nantinya. Upaya peningkatan SDM KPH dalam
struktur organisasi KPH dapat dengan cara membuat bagian yang bertanggung jawab terhadap
upaya peningkatan kualitas SDM yakni seperti bagian diklat dan litbang. Dengan SDM yang
berkualitas diharapkan kegiatan pengelolaan hutan alam lestari dapat tercapai.
3. Institusi selalu disertai sanksi-sanksi (formal – informal) yang disepakati dan penegakannya.
Organisasi KPH harus diberikan kewenangan penuh dalam hal keamanan kelompok hutan hutan,
salah satu diantaranya adalah dengan memperkuat oranisasi KPH dengan adanya polisi hutan.
Dalam pelaksanaanya polisi hutan harus tetap mengedepankan upaya-upaya preventif dan
senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
4. Melihat peluang pengelolaan hutan ke depan, organisasi KPH tidak boleh hanya bergantung dari
hasil hutan kayu saja, untuk itu organisasi KPH harus mampu mengoptimalkan sumberdaya hutan
yang ada untuk dapat diambil manfaatnya berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan secara
lestari dan sesuai dengan daya dukungnya.
5. Dalam rangka membangun kesan organisasi KPH yang baik, maka organisasi KPH harus mampu
mengkomunikasikan visi, misi, dan kegiatan KPH kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk
melakukan tugas ini organsasi KPH perlu dilengkapi tenaga penyuluh kehutanan dan bagian
kehumasan. Organisasi KPH harus mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik
dengan semua stakeholder baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Tanpa adanya
kerjasama mustahil bagi KPH dapat menjalankan semua tugasnya dengan baik.
Rencana Pengelolaan
KPHL Rinjani Barat
BAB III VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
A. Gambaran KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara
10 Tahun kedepan
B. Capaian-Capaian Utama yang
Diharapkan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
3.1. Kebijakan Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategik Kementerian Kehutanan tahun
2010-2014 menetapkan visi yaitu “HUTAN LESTARI UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”.
Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan enam kebijakan prioritas
pembangunan kehutanan yaitu; (1). Pemantapan kawasan hutan; (2). Rehabilitasi
hutan dan peningkatan daya dukung DAS; (3). Pengamanan hutan dan
pengendalian kebakaran hutan; (4). Konservasi keanekaragaman hayati; (5).
Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; dan (6). Pemberdayaan
masyarakat di sekitar hutan.
3.2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Mempertimbangkan kondisi ekologi, ekonomi, kelembagaan, dan sosial
budaya dan multifungsi kawasan hutan kehutanan Provinsi Sumatera Utara, maka
pengelolaan hutan harus mampu mencapai beberapa tujuan tersebut secara
berkelanjutan. Dengan demikian pengelolaan hutan harus berdasarkan beberapa
prinsip, yaitu :
1. Prinsip kelestarian menyangkut kelestarian secara ekologi, ekonomi, dan
sosial budaya. Secara ekologi kawasan hutan harus dipertahanan dan kualitas
hutan harus selalu ditingkatkan. Secara ekonomi, sumberdaya hutan harus
mampu memberikan hasil untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan
masyarakat. Secara sosial manfaat hutan harus terbagi adil kepada semua
kelompok dan golongan masyarakat.
2. Prinsip kesejahteraan untuk berbagai tingkatan pemangku kepentingan,
masyarakat sekitar hutan, tingkat regional, nasional, dan internasional.
3. Aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan.
III. VISI DAN MISI
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka
dengan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013-
2018, serta dengan mempertimbangkan dan mencermati pelaksanaan kebijakan
dan hasil-hasil yang telah dicapai serta kecenderungan lingkungan strategis
kedepan maka ditetapkan Visi, Misi dan Tujuan pengurusan hutan di Provinsi
Sumatera Utara sebagaimana dijelaskan berikut ini:
4.1. Visi
Visi pengurusan hutan Provinsi Sumatera Utara adalah: “Mewujudkan
Hutan Lestari Menuju Masyarakat Sejahtera” Penjelasan makna dari visi
dimaksud adalah :
1) Mewujudkan, bermakna pernyataan untuk melaksanakan suatu tekad yang
baik
2) Hutan, bermakna sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan
dimanfaatkan untuk kehidupan manusia
3) Lestari, bermakna pengelolaan sumber daya alam yang menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan
keanekaragamannya;
4) Masyarakat, bermakna seluruh komponen/lapisan masyarakat memiliki hak
dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari hutan;
5) Sejahtera, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan
perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan
tingkat pendapatan masyarakat.
4.2. Misi
Misi pengurusan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah :
1) Memantapkan status kawasan hutan
2) Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan
3) Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan
4) Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan
5) Meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia kehutanan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Penjelasan makna dari pernyataan Misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memantapkan Status Kawasan Hutan dengan tujuan meningkatkan
kepastian hukum kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar
pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.
2. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan tujuan meningkatkan
kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan sehingga dapat
mengurangi resiko bencana alam dan dikelola secara berkelanjutan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan dengan tujuan
optimalisasi pengelolaan hutan produksi secara lestari dan partisipatif dengan
melibatkan masyarakat sekitar hutan, sehingga meningkatkan produksi dan
diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan
pekerjaan.
4. Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan dengan tujuan
menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam
penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia
kehutanan dengan tujuan meningkatkan tata kelola administrasi
penyelenggaraan kepemerintahan di bidang kehutanan secara efektif dan
efisien serta tersedianya SDM Kehutanan yang profesional.
4.3. Tujuan
1. Meningkatkan kepastian hukum kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan.
3. Optimalisasi pengelolaan hutan secara lestari.
4. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.
5. Meningkatkan tata kelola administrasi penyelenggaraan kepemerintahan di
bidang kehutanan secara efektif dan efisien serta tersedianya SDM Kehutanan
yang profesional.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
4.4. Sasaran
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan
tujuannya. Sasaran strategis pengurusan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah
sebagai berikut :
1. Mantapnya status dan tata batas kawasan hutan
2. Peningkatan jumlah pengelolaan hutan tingkat tapak (terbentuknya 33 Unit
KPH, dimana 11 Unit KPH adalah KPH lintas kabupaten/kota yang
merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan 22 Unit KPH kabupaten
yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dimana provinsi hanya
menfasilitasi pembentukannya).
3. Meningkatnya produktifitas sumber daya hutan dan luas hutan tanaman.
4. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan (pencurian hasil hutan dan
perambahan kawasan hutan) dan kerusakan kawasan hutan.
4.5. Strategi dan Kebijakan
Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan
dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, dititik beratkan pada pencapaian
sasaran peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi,
sosial budaya, dan lingkungan hidup. Strategi pencapaian sasaran tersebut
dituangkan melalui peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dengan arah
kebijakan pengawasan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui :
a. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;
b. Menyiapkan prakondisi pemantapan kawasan hutan;
c. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;
d. Meningkatkan pengelolaan hutan yang partisipatif, terpadu, transparan dan
berkelanjutan;
e. Meningkatkan pengelolaan hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan
kemasyarakatan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun
pengurusan hutan di Sumatera Utara serta memiliki dampak yang besar terhadap
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi pengurusan
hutan di Provinsi Sumatera Utara, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan
melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi
pembangunan, yaitu :
1. Peningkatan kepastian kawasan hutan di Sumatera Utara
2. Peningkatan jumlah pengelolaan hutan tingkat tapak (terbentuknya 33 Unit
KPH, dimana 11 Unit KPH adalah KPH lintas kabupaten/kota yang
merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan 22 Unit KPH
kabupaten yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dimana provinsi
hanya menfasilitasi pembentukannya).Meningkatkan mutu dan
produktifitas sumberdaya hutan.
3. Meningkatkan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan
4. Meningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan;
4.6. Arah Kebijakan
Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pengurusan hutan,
kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan
pembangunan di dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2015-2034
dititik beratkan pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan,
meliputi:
1. Pemantapan Kawasan Hutan
2. Rehabilitasi Hutan.
3. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
4. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
5. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
3.3. Kebijakan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Sebagai bagian dari perangkat pembangunan, proses penyusunan visi dan
misi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara diselaraskan dengan visi dan
misi Pembangunan kehutanan nasional dan daerah, yang dirumuskan atas dasar
kondisi, masalah dan isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam pengelolaan
hutan saat ini dan harapan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan
modal dasar yang dimiliki KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Atas
dasar itu, maka Visi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara Tahun 2015 -
2024 adalah ”TERCAPAINYA HATAUON, HASANGAPON DOHOT
HAGABEON DI KPH UNIT XXII”
Penjelasan makna dari visi dimaksud adalah :
MARTUA : Memiliki sifat sebagai orang tua, memiliki nama yang
dirindukan oleh orang lain, memiliki umur yang panjang, dan
mengandung kebahagiaan dan keberkahan
Implementasi : Hutan yang lestari hingga akhir jaman dan dicintai serta
dihargai masyarakat, dan memberikan kesan yang bagus bagi
masyarakat
MARSANGAP : Memiliki kedudukan tertentu yang dihormati dimasyarakat,
menjadi tokoh berkharisma
Implementasi : Organisasi KPHL Model Lintas Unit XXII di hargai dan
dihormati oleh karena sifat dan tindakan serta perbuatan para
pengelola KPHL yang dapat dicontoh dan manfaat hutan yang
dapat dirasakan oleh masyarakat
GABE : Memiliki keturunan yang banyak dan harta yang melimpah
serta sanggup membantu masyarakat sekitar
Impelentasi : Hutan memberikan kesejahteraan secara ekonomi, dapat
menghidupi (membantu) masyarakat sekitar dan mempunyai
banyak manfaat yang dapat menghidupi masyarakat yang lebih
banyak, memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat
serta meningkatkan status sosial masyarakat kawasan hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Visi ini ditetapkan berangkat dari sebuah kesadaran bahwa pengelolaan
hutan yang lestari dapat ditempuh dengan mengembangkan prinsip partisipasi,
kolaborasi dan keberlanjutan. Prinsip tersebut sesungguhnya merupakan
instrumen yang harus dijalankan seluruh stakeholder kehutanan dalam upaya
mewujudkan kehidupan masyarakat sekitar hutan yang lebih sejahtera, dengan
komitmen mengelola hutan yang arif dan bijaksana.
Visi tersebut diupayakan pencapaiannya melalui Misi :
1. Mengelola sumber daya hutan dengan Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari
berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai
(DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu, ekowisata, jasa
lingkungan, agroforestry, serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya
guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan KPH secara
berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan organisasi/kelembagaan pengelolaan
hutan serta sumberdaya manusia KPH, profesional dan handal serta
memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga
perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan
3. Mengembangkan pola kearifan lokal dalam pembangunan kawasan hutan
4. Memantapkan penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
5. Melaksanakan perlindungan dan konservasi alam untuk menurunkan
gangguan keamanan hutan melalui upaya-upaya pengamanan dan resolusi
konflik serta pengembangan konservasi alam pada KPHL Model Lintas Unit
XXII
6. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan secara efisien dan berkelanjutan melalui
pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa
wisata, perdagangan karbon dan jasa lingkungan lainnya melalui skema
kemitraan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
7. Merevitalisasi kawasan hutan produksi yang ada dalam wilayah kerja KPHL
Model Lintas Unit XXII
Commented [T1]: Tolong didiskusikan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
3.4 Capaian - Capaian Utama yang Diharapkan
Berdasarkan rumusan visi dan misi KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara seperti diuraikan diatas dan dalam rangka tercapainya visi dan
misi tersebut maka ada beberapa capaian utama yang diharapkan dapat terpenuhi
selama kurun waktu 10 tahun (2015-2024), sebagai berikut :
1. Tertatanya blok seluas kurang lebih ......................... Ha yang pengelolaannya
dilakukan secara partisipatif, kolaboratif dan berkelanjutan,
2. Tersusunnya perencanaan hutan meliputi : rencana pengelolaan hutan jangka
panjang tahun 2025-2034, rencana pengelolaan jangka pendek mulai tahun
2015-2024, dan rencana strategis jangka menengah 5 tahunan.
3. Terbangunnya data base berbasis blok dan petak secara akurat setiap tahun.
4. Terbangunnya kelembagaan yang professional, efektif dan efisien (Perda dan
Pergub mengenai Organisasi KPH, Pergub mengenai sumbangan pihak ketiga
dan bagi hasil kemitraan, pergub mengenai badan layanan umum daerah, dan
SOP KPH serta SDM KPH yang cukup dan berkualitas).
5. Tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai.
6. Terbentuk dan terbinanya kelompok tani hutan dan koperasi sebagai lembaga
usaha kelompok, dalam upaya terwujudnya prinsip-prinsip dan nilai-nilai
kearifan lokal dalam pengelolaan hutan lestari.
7. Terlaksananya patroli hutan secara intensif dan berkelanjutan, pemberantasan
illegal logging dan perambahan kawasan, pemantauan dan penurunan tingkat
konflik tenurial.
8. Terwujudnya pengembangan obyek wisata alam dan kemitraan pemanfaatan
wisata alam dan jasa lingkungan lainnya.
9. Terlaksananya reboisasi dan pengkayaan hutan, partisipasi masyarakat/KTH
dalam rehabilitasi hutan serta kemitraan pemanfaatan HHBK.
10. Tersusunnya rencana pengembangan usaha KPH dan kemitraan pemanfaatan
HHK, HHBK, perdagangan karbon dan jasa lingkungan lainnya pada wilayah
tertentu di hutan produksi, tersedianya sarana prasarana pengolahan dan
terlaksananya pemasaran hasil hutan yang memadai.
Commented [T2]: Data bpkh
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
3.5 Bentuk Kegiatan Tiap Misi
Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara selama kurun waktu 10 tahun (2015-2024)
diselaraskan dengan misi, capaian-capaian utama dan core business dapat dirinci
sebagai berikut :
Misi 1 : Mengelola sumber daya hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari
berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu, ekowisata, jasa lingkungan,
agroforestry, serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan
keuntungan untuk menjamin pertumbuhan KPHL Model Lintas Unit XXII secara
berkelanjutan.
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung
DAS sebagai basis pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Kegiatan yang
akan dilaksanakan antara lain : Reboisasi dan pengkayaan hutan; Penyediaan
sarana dan prasarana konservasi tanah dan air; Penerapan teknik konservasi tanah
secara vegetatif; Fasilitasi partisipasi dan koordinasi program rehabilitasi hutan;
Fasilitasi kerjasama kegiatan rehabilitasi hutan; Monitoring dan Pembinaan ijin
usaha HKm dan Kemitraan Kehutanan.
Misi 2 : Membangun dan mengembangkan organisasi/kelembagaan
pengelolaan hutan serta sumberdaya manusia KPH, profesional dan handal serta
memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga
perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
Misi ini bertujuan untuk menyiapkan perangkat peraturan, penguatan
kelembagaan KPH dan peningkatan kapasitas SDM KPHL Model Lintas Unit
XXII. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: Penyempurnaan
peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang organisasi KPH; Peningkatan
kualitas kelembagaan KPH; Penyusunan standar operational prosedur (SOP)
KPHL Model Lintas Unit XXII; Fasilitasi pengembangan kelompok tani hutan;
Fasilitasi pembentukan koperasi KTH dan Penambahan formasi pegawai,
Pelatihan/In House Training/Praktek Kerja/Studi Banding Bagi Anggota KTH,
dan perekrutan petugas lapangan; Pengembangan sarana dan prasarana
operasional.
Commented [T3]: Sesuaikan dengan misi diatas
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Misi 3 : Mengembangkan pola kearifan lokal dalam pembangunan kawasan
hutan
Misi ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan kearifan lokal yang
dimiliki masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan kawasan hutan.
Kegiatan yang akan dikembangkan seperti : Pengembangan nilai-nilai kearifan
lokal.
Misi 4 : Memantapkan penataan kawasan dan penyusunan rencana
pengelolaan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Misi tersebut bertujuan tertatanya kawasan KPH menjadi blok dan petak
yang mantap sehingga praktek pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan. Untuk
itu KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara dapat mengembangkan
beberapa kegiatan antara lain: Rekonstruksi batas luar dan batas fungsi; Tata
hutan blok/petak; Inventarisasi sumberdaya hutan; Penyusunan rencana
pengelolaan; Penyusunan rencana strategis; serta Monitoring dan Pembinaan
penggunaan kawasan hutan dan penggunaan kemitraan kehutanan.
Misi 5 : Melaksanakan perlindungan dan konservasi Alam
Misi ini bertujuan untuk menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil
hutan sehingga laju degradasi hutan dapat dikendalikan melalui upaya-upaya
pengamanan dan resolusi konflik serta pengembangan konservasi spesies dan
genetik serta pengembangan wisata alam di kawasan hutan KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : Patroli
pengamanan hutan, Operasi pengamanan hutan; pemantauan dan pengendalian
kebakaran hutan; Penurunan tingkat konflik tenurial; Pengembangan Obyek dan
Daya Tarik wisata; Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan
konservasi alam; Monitoring dan Pembinaan Kemitraan pemanfaatan wisata alam
dan jasa lingkungan lainnya serta Pembinaan Habitat Satwa.
Misi 6 : Mengoptimalkan pemanfaatan hutan secara efisien dan
berkelanjutan
Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan melalui
pemanfaatan HHK dan HHBK pada di wilayah tertentu melalui skema kemitraan
dengan masyarakat, KTH, Koperasi, serta dengan BUMN dan BUMS yang
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
bermitra dengan masyarakat/KTH. Diharapkan kedepan KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara mampu menjadi lembaga pelayanan mandiri sekaligus
lembaga bisnis yang bermitra dengan berbagai pihak terutama masyarakat sekitar
hutan. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain; Pemanfaatan Sumber daya
hutan; Kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK, Perdagangan Karbon dan jasa
lingkungan lainnya pada wilayah tertentu di Hutan Produksi; Pengolahan dan
pemasaran hasil hutan; dan Monitoring dan Pembinaan ijin usaha pemanfaatan
HHK-HT, dan HHK-HA kemitraan.
Misi 7 : Merevitalisasi kawasan hutan produksi yang ada dalam wilayah kerja
KPHL Model Lintas Unit XXII
Misi ini bertujuan untuk Merevitalisasi kawasan hutan produksi yang ada
dalam wilayah kerja KPHL Model Lintas Unit XXII melalui …………..
3.6 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Hubungan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan
dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara periode tahun 2015-2024, secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.
3.7 Hubungan Tujuan, Program/Kegiatan, Sasaran dan Indikator
Hubungan, tujuan, program/kegiatan, sasaran dan indikator yang akan
dicapai dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara periode tahun 2015-2024, secara rinci disajikan pada
Tabel 3.2.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 3.1 Koherensi Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
Tercapainya hatauon,
hasangapon dohot
hagabeon di KPHL
Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara
1. Mengelola sumber daya
hutan dengan Prinsip
Pengelolaan Hutan Lestari
berdasarkan karakteristik
wilayah dan daya dukung
Daerah Aliran Sungai (DAS)
serta meningkatkan manfaat
hasil hutan kayu, ekowisata,
jasa lingkungan,
agroforestry, serta potensi
usaha berbasis kehutanan
lainnya guna menghasilkan
keuntungan untuk menjamin
pertumbuhan KPHL secara
berkelanjutan.
Meningkatkan kualitas
potensi hutan dan daya
dukung DAS, secara
berkelanjutan untuk
kesejahteraan masyarakat.
Terlaksananya Reboisasi dan
pengkayaan hutan.
a. Konsultasi dengan Dirjen BPDAS-PS Kemenhut.
b. Koordinasi dengan BPDAS, Dinas Kehutanan
Kabupaten serta lembaga lainnya.
c. Sosialisasi dan Konsolidasi dengan masyarakat /
KTH.
Tersedianya sarana dan
prasarana Pengolahan
HHBK dan konservasi tanah
dan air.
a. Konsultasi dengan Dirjen BPDAS-PS Kemenhut.
b. Koordinasi dengan BPDAS, Dinas Kehutanan
Kabupaten serta lembaga lainnya.
c. Sosialisasi dan Konsolidasi dengan masyarakat /
KTH
Terlaksananya penerapan
teknik konservasi tanah
secara vegetatif
a. Konsultasi dengan Dirjen BPDAS-PS Kemenhut.
b. Koordinasi dengan BPDAS, Dinas Kehutanan
Kabupaten serta lembaga lainnya.
c. Sosialisasi dan Konsolidasi dengan masyarakat /
KTH
Terwujudnya partisipasi
Masyarakat/KTH dalam
rehabilitasi hutan.
a. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan mulai
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi .
b. Konsolidasi kelompok tani hutan.
Terwujudnya Kerjasama
Rehabilitasi hutan dan
konservasi tanah dan air.
Kolaborasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan
konservasi tanah dan air dengan berbagai lembaga.
Terwujudnya Kemitraan
pemanfaatan HHBK,
Perdagangan Karbon dan
jasa lingkungan lainnya pada
wilayah tertentu di Hutan
Lindung.
a. Inventarisasi potensi HHBK, Stok Karbon dan jasa
lingkungan kerjasama dengan Dirjen BPDAS,
Dirjen PHKA, Dirjen Planologi, Litbang Kemenhut,
Balai Penelitian HHBK, Perguruan Tinggi, dan
Lembaga lainnya.
b. Sosialisasi peraturan terkait dengan kemitraan
kehutanan dan Pemanfaatan wilayah tertentu.
c. Promosi potensi HHBK, jasa lingkungan dan Stok
Karbon dengan berbagai Lembaga usaha lainnya.
Terlaksananya Monitoring a. Konsultasi dengan Dirjen BPDAS-PS Kemenhut.
Commented [T4]: Sesuaikan dengan misi diatas
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
dan Pembinaan ijin usaha
HKm dan Kemitraan
Kehutanan.
b. Koordinasi dengan BPDAS, Dinas Kehutanan
Provinsi/Kabupaten serta lembaga lainnya.
c. Sosialisasi dan Konsolidasi dengan masyarakat /
KTH
2. Membangun dan
mengembangkan
organisasi/kelembagaan
pengelolaan hutan serta
sumberdaya manusia KPH,
profesional dan handal serta
memberdayakan masyarakat
desa hutan melalui
pengembangan lembaga
perekonomian koperasi
masyarakat desa hutan atau
koperasi petani hutan.
Menyiapkan perangkat
peraturan penguatan
kelembagaan,
meningkatkan kualitas dan
kuantitas SDM,
meningkatan sarana
prasarana KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera
Utara
Terwujudnya organisasi dan
tata kerja KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera
Utara sesuai peraturan
Menteri Dalam Negeri
No.61 tahun 2010
Deregulasi Peraturan Daerah tentang organisasi dan
tata kerja KPH sebagai Satuan Kerja Pemerintah
Daerah.
Terbangunnya kelembagaan
yang professional, efektif
dan efisien.
a. Regulasi Peraturan Gubernur tentang KPH sebagai
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
b. Regulasi Peraturan Gubernur tentang sumbangan
pihak ketiga dan bagi hasil kemitraan kehutanan
pada wilayah tertentu.
Tersusunnya standar
operasional prosedur (SOP)
KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara
koordinasi dan konsultasi penyusunan SOP KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara.
Terciptanya SDM KPH
yang professional
Koordinasi dengan lembaga diklat teknis dan umum.
Tersedianya SDM KPH
sesuai kebutuhan.
Konsultasi dengan Badan Penyuluh dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
(BP2SDM) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Prov. Sumatera Utara
Tersedianya sarana dan
prasarana penunjang
kelembagaan.
Konsultasi dengan biro perencananan Kemenhut dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Prov. Sumatera Utara
3. Mengembangkan pola
kearifan lokal dalam
pembangunan kawasan hutan
Menggali dan
mengembangkan kearifan
lokal yang dimiliki
masyarakat yang
Terbentuk dan terbinanya
kelompok tani hutan.
Koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah
Kecamatan/Desa/Dusun.
Terbentuknya Koperasi
Kelompok Tani Hutan.
a. Konsolidasi dengan Kelompok Tani Hutan.
b. Koordinasi dengan Dinas Koperasi.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
bermanfaat bagi
pembangunan kawasan
hutan. Kegiatan yang akan
dikembangkan seperti :
Pengembangan nilai-nilai
kearifan lokal.
Terwujudnya prinsip-
prinsip pengelolaan hutan
lestari.
a. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan mulai
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi .
b. Konsolidasi kelompok tani hutan.
Terlaksananya
Pelatihan/In House
Training/Praktek
Kerja/Studi Banding Bagi
Anggota KTH.
Koordinasi dengan lembaga Diklat, Lembaga
Penyuluhan dan lembaga terkait lainnya.
Terfasilitasinya
permodalan dan sarana
prasarana koperasi.
a. Konsultasi dan koordinasi anggaran ke Kemenhut
dan Pemerintah Daerah.
b. Koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perdagangan,
Perindustrian dan Lembaga keuangan lainnya.
Terwujudnya nilai-nilai
kearifan lokal dalam
pengelolaan hutan lestari.
Koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga adat,
tokoh agama, KTH, PEMDES dan pihak lain yang
terkait.
4. Memantapkan
penataan kawasan dan
penyusunan rencanan
pengelolaan KPHL
Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara.
Melaksanakan penataan
kawasan hutan ke dalam
blok dan petak serta,
meningkatkan kualitas data
dan informasi melalui
inventarisasi hutan secara
berkala dengan basis blok
dan petak sebagai bahan
penyusunan rencana
pengelolaan hutan.
Terpeliharanya batas
kawasan Hutan;
a. Koordinasi dengan BPKH Wil.I dalam rangka
rekonstruksi batas kawasan hutan.
b. Sosialisasi batas kawasan hutan.
Tertatanya blok dan petak
pada wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara.
a. Konsultasi kegiatan dan anggaran ke Dirjen
Planologi
b. Koordinasi dengan instansi terkait.
c. Konsolidasi dan sosialisasi kegiatan tata hutan
bersama masyarakat dan instansi terkait.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
Terlaksananya
inventarisasi sumberdaya
hutan, berbasis blok dan
petak.
a. Inventarisasi hutan secara menyeluruh dan berkala
(IHMB).
b. Kolaborasi dengan berbagai pihak.
Tersusunnya Rencana
Pengelolaan Hutan jangka
panjang dan jangka
pendek.
a. Sinkronisasi dan konsultasi publik rencana
pengelolaan hutan.
b. Sosialisasi rencana pengelolaan hutan.
Tersusunnya Rencana
strategis jangka 5 tahunan.
a. Sinkronisasi dan konsultasi publik rencana
strategis jangka menengah 5 tahunan.
b. Sosialisasi Rencana strategis jangka menengah 5
tahunan.
Terbangunnya data base
berbasis blok/petak yg
akurat.
Konsolidasi, sinkronisasi dan publikasi data dan
informasi dengan petugas lapangan dan instansi
terkait.
Terlaksananya Monitoring
dan Pembinaan penggunaan
kawasan hutan dan
penggunaan kemitraan
kehutanan
a. Konsultasi dengan Dirjen Planologi Kemenhut.
b. Koordinasi dengan BPKH Wil I, Dinas Kehutanan
Kabupaten serta lembaga lainnya.
5. Melaksanakan
perlindungan dan
Menurunkan gangguan
keamanan hutan dan hasil
Tersedianya sarana dan
prasarana perlindungan
hutan dan konservasi alam.
Konsultasi dan Koordinasi dengan Dirjen PHKA,
BAPPEDA Provinsi Sumut, Dinas Kehutanan
Kabupaten dan instansi terkait.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
konservasi alam untuk
menurunkan gangguan
keamanan hutan melalui
upaya-upaya pengamanan
dan resolusi konflik serta
pengembangan
konservasi alam pada
KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara.
hutan sehingga laju
degradasi hutan dapat
dikendalikan melalui
upaya-upaya pengamanan
dan resolusi konflik serta
pengembangan konservasi
spesies dan genetik serta
pengembangan wisata alam
di kawasan hutan KPHL
Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara.Samosi
Terlaksananya Monitoring
dan Pembinaan Kemitraan
pemanfaatan wisata alam
dan jasa lingkungan lainnya
serta Pembinaan Habitat.
a. Konsultasi dengan Dirjen PHKA,
b. Koordinasi dengan BKSDA, Dinas Kehutanan
Provinsi/Kabupaten serta lembaga lainnya.
c. Konsolidasi dengan Kader Konservasi, Pecinta
Alam, dan Masyarakat Desa Konservasi.
6. Mengoptimalkan
pemanfaatan hutan secara
efisien dan berkelanjutan.
Mengoptimalkan
pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (HHK), Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK) , jasa
wisata, perdagangan
karbon, dan jasa lingkungan
lainnya melalui skema
kemitraan pada wilayah
tertentu.
Tersusunnya rencana
pengembangan Usaha
KPH.
a. Konsultasi dengan Dirjen Bina Usaha Kehutanan,
Dirjen PHKA, Dirjen Planologi, Badan Penelitian
Kehutanan dan Pusdal Regional I.
b. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, LSM/NGO,
dan Lembaga lainnya.
Terwujudnya Kemitraan
pemanfaatan HHK, HHBK,
Perdagangan Karbon dan
jasa lingkungan lainnya pada
wilayah tertentu di Hutan
Produksi.
a. Inventarisasi potensi HHK, HHBK, Stok Karbon
dan jasa lingkungan kerjasama dengan Dirjen
Planologi, Dirjen BUK, Litbang Kemenhut, Balai
Penelitian HHBK, Perguruan Tinggi, dan Lembaga
lainnya.
b. Sosialisasi peraturan terkait dengan kemitraan
kehutanan dan Pemanfaatan wilayah tertentu.
c. Promosi potensi HHK, HHBK, jasa lingkungan
dan Stok Karbon dengan berbagai Lembaga usaha
lainnya.
Tersedianya sarana dan
prasarana pengolahan hasil
hutan.
a. Konsultasi dengan Dirjen Bina Usaha Kehutanan.
b. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, LSM/NGO,
dan Lembaga lainnya.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
Terlaksananya pengolahan
dan pemasaran hasil hutan.
a. Konsultasi dengan Dirjen Bina Usaha Kehutanan.
b. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, LSM/NGO,
dan Lembaga lainnya.
c. Promosi produk industri pengolahan HHK,
HHBK, Hasil hutan ikutan lainnya, dan jasa
lingkungan dengan berbagai Lembaga usaha
lainnya.
Terlaksananya Monitoring
dan Pembinaan ijin usaha
pemanfaatan HHK-HT, dan
HHK-HA kemitraan.
a. Konsultasi dengan Dirjen BPDAS-PS Kemenhut.
b. Koordinasi dengan BPDAS, Dinas Kehutanan
Kabupaten serta lembaga lainnya.
c. Sosialisasi dan Konsolidasi dengan masyarakat /
KTH
7. Merevitalisasi kawasan
hutan produksi yang ada
dalam wilayah kerja KPHL
Model Lintas Unit XXII
Merevitalisasi kawasan
hutan produksi yang ada
dalam wilayah kerja KPHL
Model Lintas Unit XXII
Terlaksananya revitalisasi
kawasan hutan produksi
yang ada dalam wilayah
kerja KPHL Model Lintas
Unit XXII
Konsultasi dengan Dirjen Bina Usaha Kehutanan.
Tabel 3.2. Koherensi Antara Tujuan, Program/Kegiatan, Sasaran dan Indikator (sesuaikan diatas) Commented [T5]: Diskusikan dengan BPKH
Commented [T6]: Sesuaikan dengan table sebelumnya
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Melaksanakan penataan
kawasan hutan ke dalam
blok dan petak serta,
meningkatkan kualitas
data dan informasi
melalui inventarisasi
hutan secara berkala
dengan basis blok dan
petak sebagai bahan
penyusunan rencana
pengelolaan hutan.
Program perencanaan makro
bidang kehutanan dan
pemantapan kawasan hutan.
Kegiatan :
1. Rekonstruksi batas luar
dan batas fungsi
Terpeliharanya Batas
Kawasan Hutan;
Pengukuran dan pemasangan Pal batas hutan
sepanjang ........... Km.
Pemeliharaan batas hutan sepanjang ........
km.
Patrol batas hutan .... resort.
2.Tata hutan blok/petak
Tertatanya Blok dan Petak
pada wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera
Utara.
Pengukuran tata blok dan petak seluas
........... Ha
Pemasangan patok batas hasil penataan blok
/ petak
Pemasangan patok batas blok / petak hasil
Reboisasi
Pemetaan hasil tata blok dan petak
3.Inventarisasi sumberdaya
hutan
Terlaksananya inventarisasi
sumberdaya hutan, berbasis
blok dan petak.
Data hasil inventarisasi potensi hutan seluas
. Ha....
Data potensi tegakan tiap blok dan petak
Peta hasil inventarisasi potensi hutan
Peta potensi tegakan tiap blok dan petak
Data hasil monitoring PSP karbon
Data hasil inventarisasi sosial budaya
Peta hasil inventarisasi sosial budaya
Terbangunnya data base
berbasis blok dan petak
secara akurat.
Buku neraca sumberdaya hutan
Buku statistik KPH
4.Penyusunan rencana
pengelolaan
Tersusunnya Rencana
Pengelolaan Hutan jangka
panjang dan jangka pendek
Buku rencana pengelolaan hutan jangka
panjang 1 judul.
Buku rencana pengelolaan hutan jangka
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
pendek 10 judul.
Evaluasi rencana pengelolaan hutan jangka
panjang 2015 - 2024 1 kali.
5.Penyusunan rencana
strategis
Tersusunnya Rencana
strategis jangka menengah 5
tahunan.
Buku rencana strategis 2 judul.
6. Monitoring dan
Pembinaan penggunaan
kawasan hutan dan
penggunaan kemitraan
kehutanan
Terlaksananya Monitoring
dan Pembinaan penggunaan
kawasan hutan dan
penggunaan kemitraan
kehutanan
Monitoring dan pembinaan pinjam pakai
kawasan hutan 10 kegiatan.
Monitoring dan pembinaan Kemitraan
penggunaan kawasan hutan
Penerimaan bagi hasil dari mitra
penggunaan kawasan hutan
Menyiapkan perangkat
peraturan penguatan
kelembagaan,
meningkatkan kualitas
dan kuantitas SDM,
meningkatan sarana
prasarana operasional
KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara.
Program dukungan
managemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya.
Kegiatan :
1. Penyerpurnaan peraturan
daerah dan peraturan
gubernur tentang organisasi
KPH
Terwujudnya organisasi dan
tata kerja KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera
Utara.sesuai peraturan
Menteri Dalam Negeri No.61
tahun 2010
Peraturan daerah Sumatera Utara organisasi
dan tata kerja KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara.1 judul
Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang
rincian tugas organisasi KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara.1 judul
2. Peningkatan kualitas
kelembagaan KPH
Terbangunnya kelembagaan
yang professional, efektif dan
efisien.
Peraturan Gubernur Sumatera Utaratentang
badan layanan umum daerah KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara.1 judul
Peraturan Gubernur Sumatera Utaratentang
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
sumbangan pihak ketiga pemanfaatan dan
penggunaan kawasan serta bagi hasil
kemitraan wilayah tertentu KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara.1 judul
3. Penyusunan standard
operational procedure (SOP)
KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara.
Tersusunnya standard
operational procedure (SOP)
KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara.
Buku petunjuk standard operational
procedure (SOP) 1 judul
4. Pelaksanaan kegiatan
diklat / inhouse training
Terciptanya SDM KPH yang
professional Diklat teknis …. orang
Pelatihan ketrampilan ....... orang
5. Penambahan formasi
pegawai dan perekrutan
petugas lapangan
Tersedianya SDM KPH
sesuai kebutuhan
Penambahan tenaga teknis ….. orang
Penambahan mandor / petugas lapangan ....
orang
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Kegiatan :
Pengembangan sarana dan
prasarana operasional
Tersedianya sarana dan
prasarana penunjang
kelembagaan.
Bangunan kantor :
Pembangunan Kantor Resort KPH (100
M2/unit)) .... unit
Rehabilitasi Kantor KPH (300 M2/unit)) 1
unit
Rehabilitasi Kantor Resort KPH (100
M2/unit)) 8 unit
Commented [T7]: Sesuaikan dengan kondisi KPH
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Pembangunan Kantor Sektor KPH (50
M2/Unit) 20 unit
Rehabilitasi Kantor Sektor KPH (50
M2/Unit) 10 unit
Pembangunan rumah jaga kantor KPH 1
unit
Pembangunan Gudang Kantor KPH 1 unit
Pembangunan Pagar Kantor KPH sepanjang
20 m
Pembangunan Landscap Kantor KPH
sepanjang 2000 m2
Pembangunan Pagar Kantor Resort KPH 8
unit
Pembangunan Landscap Kantor Resort KPH
8 unit
Pembangunan Pagar dan Landscap Kantor
Sektor KPH 20 unit
Pembangunan Pagar dan Landscap Kantor
Sektor KPH 20 unit
Kendaraan operasional :
Kendaraan Operasional Pengamanan (4x4) 2
unit
Kendaraan Roda Empat Truck double 4 unit
Kendaraan Roda Empat Minibus 2 unit
Kendaraan Roda Dua (Trail) 34 unit
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Kendaraan Roda Tiga 16 unit
Peralatan kantor :
Pengadaan Brankas KPH dan Resort KPH
10 unit
Pengadaan AC Kantor Resort KPH 8 unit
Meja Kursi Kerja Resort dan Sektor KPH 80
unit
Meja Kursi Tamu Resort KPH 8 unit
Lemari/Rak/Filing Kabinet Resort dan
Sektor KPH 36 unit
Meja Rapat Resort KPH 8 unit
Kursi Lipat Untuk Pertemuan 110 unit
Peralatan operasional :
Pengadaan Laptop/PC dan Printer Resort dan
Sektor KPH 28 unit
Pengadaan Ploter/Printer A-1 2 unit
Pengadaan Infocus Resort KPH 8 unit
Peralatan Kerja Petugas Lapangan 274 paket
Alat Komunikasi (HT) 25 unit
Pengadaan GPS 38 unit
Pengadaan Altimeter 2 unit
Pengadaan Chainsaws 4 unit
Pengadaan Kompas 80 unit
Pengadaan Camera Digital/Camera Air 3 unit
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Pengadaan Teropong 16 unit
Sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan :
Pembangunan Jalan Hutan (lebar minimal 3
meter) sepanjang 80 km
Pembangunan Jalan Inspeksi (lebar 2 meter)
sepanjang 500 km
Pembuatan Patok Batas Petak/Blok 32.035
batang
Pembuatan Papan Petak/Blok 945 buah
Membentuk dan membina
kelompok tani hutan,
membentuk lembaga
usaha masyarakat
(koperasi), Meningkatkan
partisipasi masyarakat
terhadap seluruh kegiatan
pengelolaan hutan,
Meningkatkan kapasitas
keterampilan masyarakat
serta menerapkan nilai-
nilai kearifan lokal dalam
pengelolaan hutan lestari.
Program peningkatan usaha
kehutanan
Kegiatan :
1. Fasilitasi pengembangan
kelompok tani hutan
Terbentuk dan terbinanya
kelompok tani hutan;
Pembentukan kelompok tani hutan ..... KTH
Pembinaan kelompok tani hutan .....kegiatan.
Pengembangan Tanaman Produktif Bawah
Tegakan seluas ...... Ha.
Bantuan peralatan TTG dan kemasan hasil
olahan HHBK ..... paket.
Pembinaan Kelompok Usaha Perlebahan
...unit.
2. Fasilitasi pembentukan
koperasi KTH.
Terbentuknya Koperasi
Kelompok Tani Hutan
Koperasi kelompok tani hutan ..... koperasi.
Fasilitasi Perkreditan Kemitraan Kehutanan
(BLU Kemenhut) .....kegiatan.
4. Pengembangan nilai-nilai
kearifan lokal
Terbangunnya nilai-nilai
kearifan lokal dalam
pengelolaan hutan lestari;
Pembentukan forum pemangku adat 2
kegiatan.
Dokumen kesepakatan bersama sesuai nilai-
nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan
lestari 2 kegiatan.
Sosialisasi Dokumen kesepakatan bersama
pada …… KTH
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
5. Pelatihan/In House
Training/Praktek
Kerja/Study Banding Bagi
Anggota KTH
Terlaksananya Pelatihan/In
House Training/Praktek
Kerja/Study Banding Bagi
Anggota KTH
Pelatihan/In House Training/Praktek Kerja
Anggota KTH ........ orang
Study Banding/Magang …… orang.
Menurunkan dan
mengendalikan gangguan
keamanan hutan melalui
upaya-upaya pengamanan
dan resolusi konflik serta
pengembangan konservasi
alam pada KPHL Model
Lintas Unit XXII
Sumatera Utara.
Program konservasi
keanekaragaman hayati dan
perlindungan hutan
Kegiatan :
1. Patroli pengamanan hutan
Terlaksananya patroli hutan
secara intensif dan
berkelanjutan
Patroli Hutan (..... Resort, ..... Orang, 360 hari)
115.200 HOK
2.Operasi pengamanan hutan Terwujudnya pemberantasan
Illegal Logging dan
perambahan kawasan
Operasi Gabungan 10 kali.
Operasi Fungsional (Tiap Semester) 20 kali.
Pengangkutan Barang Bukti 10 paket.
Pemberkasan (12 berkas tiap tahun) 106
paket.
3. Pemantauan dan
pengendalian kebakaran
hutan
Terwujudnya pemantauan
dan pengendalian kebakaran
hutan;
Pembuatan Menara Pemantau Kebakaran 4
unit.
Pembuatan sekat bakar 2 unit
Pembuatan jalur hijau 2 unit
4. Penyuluhan dalam rangka
perlindungan dan konservasi
alam kepada masyarakat
Terlaksananya sosialisasi
perlindungan dan konservasi
alam kepada masyarakat.
Sosialisasi blok perlindungan dan blok inti 9
kegiatan.
Desa konservasi 20 kegiatan.
Kerjasama kemitraan wisata alam pada
wilayah tertentu 6 KTH/Koperasi.
Pembangunan sarana wisata alam pada
wilayah tertentu oleh KPH 7 kegiatan
5. Penurunan tingkat konflik
tenurial
Tercapainya penurunan
tingkat konflik tenurial
Study/Analisis dan Penyelesaian Konflik
Tenurial …. kegiatan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
6. Pengembangan Obyek dan
Daya Tarik Wisata
Terwujudnya pengembangan
Obyek Wisata Alam.
Identifikasi Obyek Daya Tarik
Wisata/Jasling ....
Temu Usaha Promosi Pariwisata Alam .....
kegiatan.
7. Penyediaan sarana dan
prasarana perlindungan hutan
dan konservasi alam.
Tersedianya sarana dan
prasarana perlindungan hutan
dan konservasi alam.
Pembangunan Pos Penjagaan 10 unit.
Pembuatan Portal sekitar Batas Hutan 30
titik.
8. Monitoring dan
Pembinaan Kemitraan
pemanfaatan wisata alam dan
jasa lingkungan lainnya serta
Pembinaan Habitat.
Terlaksananya Monitoring
dan Pembinaan Kemitraan
pemanfaatan wisata alam dan
jasa lingkungan lainnya serta
Pembinaan Habitat
Pembinaan dan Monitoring Kemitraan
pemanfaatan wisata alam dan jasa
lingkungan lainnya 9 kegiatan.
Pembinaan dan Monitoring Habitat 10
kegiatan.
Pembinaan dan Monitoring Kader
Konservasi, Pecinta Alam, dan Masyarakat
Desa Konservasi 10 kegiatan.
Meningkatkan kualitas
potensi hutan dan daya
dukung DAS, secara
berkelanjutan untuk
kesejahteraan masyarakat.
Program peningkatan fungsi
dan daya dukung DAS
berbasis pemberdayaan
masyarakat:
Kegiatan :
1. Reboisasi dan
pengkayaan hutan.
Terlaksananya Reboisasi dan
pengkayaan hutan.
Reboisasi Hutan:
Pelaksanaan Reboisasi ……..1 Ha
Pemeliharaan I seluas -- Ha.
Pemeliharaan II seluas ------ Ha
Pemeliharaan lanjutan (pengamanan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
tanaman) seluas ------- Ha
Reboisasi Pengkayaan :
Pelaksanaan pengkayaan hutan seluas ------
Ha
Pemeliharaan I seluas --------- Ha.
Pemeliharaan II seluas ------ Ha
Pemeliharaan lanjutan (pengamanan
tanaman) seluas ---------- Ha
2. Penyediaan sarana
dan prasarana konservasi
tanah dan air
a. Tersedianya sarana dan
prasarana Pengolahan
HHBK dan konservasi
tanah dan air.
Pembangunan SPAS 9 unit.
Pembangunan alat penakar hujan
(ombrometer) 28 unit.
Pembuatan alat pengukur debit air sungai dan
mata air 8 unit.
Pembangunan embung / Kantong Air 8 unit.
Dam Pengendali 6 unit
Dam Penahan 61 unit.
Pembangunan saluran pembuangan air (SPA)
dan bangunan terjunan 42 unit.
3. Penerapan teknik
konservasi tanah secara
vegetatif.
Terlaksananya penerapan
teknik konservasi tanah
secara vegetatif
Pengembangan tanaman bawah tegakan:
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
2.Pengembangan Strip rumput ......
4. Fasilitasi partisipasi
dan koordinasi program
rehabilitasi hutan
Terwujudnya partisipasi
Masyarakat/KTH dalam
rehabilitasi hutan.
Koordinasi dan sosialisasi program
rehabilitasi hutan 10 kegiatan.
5. Fasilitasi kerjasama
kegiatan rehabilitasi hutan.
a. Terwujudnya Kerjasama
Rehabilitasi hutan dan
konservasi tanah dan air.
Adanya kerjasama kegiatan rehabilitasi
hutan secara kolaboratif dengan pihak ketiga
7 lembaga.
b. Terwujudnya
Kemitraan pemanfaatan
HHBK, Perdagangan
Karbon dan jasa lingkungan
lainnya pada wilayah
tertentu di Hutan Lindung.
Kerjasama kemitraan kehutanan pada
wilayah tertentu di Hutan Lindung ---
KTH/Koperasi.
Penerimaan bagi hasil kemitraan kehutanan
dari ----- KTH/Koperasi ---- kegiatan.
Penerimaan sumbangan pihak ketiga dari
ijin usaha HKm (--- Lokasi) -----kegiatan.
Penerimaan perdagangan karbon selama 7
tahun.
Monitoring dan Pembinaan
ijin usaha HKm dan
Kemitraan Kehutanan.
Terlaksananya Monitoring
dan Pembinaan ijin usaha
HKm dan Kemitraan
Kehutanan.
Monitoring dan pembinaan pemanfaatan
kawasan hutan 10 kegiatan.
Monitoring dan pembinaan Kemitraan
pemanfaatan kawasan hutan 10 kegiatan.
Mengoptimalkan
pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (HHK), Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK) ,
jasa wisata, perdagangan
karbon, dan jasa
lingkungan lainnya
Program peningkatan usaha
kehutanan.
Kegiatan :
1.Pemanfaatan Sumber daya
hutan
Tersusunnya rencana
pengembangan Usaha
KPH.
Buku bisnis plan pemanfaatan hutan 1 judul.
Publikasi Buku bisnis plan pemanfaatan
hutan 1 kegiatan.
Pemanfaatan HHK pada wilayah tertentu
oleh KPH 7 kegiatan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
TUJUAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
melalui skema kemitraan
pada wilayah tertentu.
Kemitraan pemanfaatan
HHK, HHBK, Perdagangan
Karbon dan jasa lingkungan
lainnya pada wilayah tertentu
di Hutan Produksi
Terwujudnya Kemitraan
pemanfaatan HHK, HHBK,
Perdagangan Karbon dan
jasa lingkungan lainnya
pada wilayah tertentu di
Hutan Produksi.
Kerjasama kemitraan kehutanan pada
wilayah tertentu di Hutan Produksi 10 KTH.
Penerimaan bagi hasil kemitraan kehutanan
9 kegiatan.
Penerimaan sumbangan pihak ketiga
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
serta kemitraan kehutanan 9 kegiatan.
Pengolahan dan pemasaran
hasil hutan
Terlaksananya pengolahan
dan pemasaran hasil hutan.
Penerimaan REDD+ 7 kegiatan
Pembangunan Industri Pengolahan HHBK 5
unit.
Pembangunan Industri Perkayuan 1 unit.
Pemasaran Hasil Hutan Kayu 8 kegiatan.
Monitoring dan Pembinaan
ijin usaha pemanfaatan
HHK-HT, dan HHK-HA
kemitraan.
Terlaksananya Monitoring
dan Pembinaan ijin usaha
pemanfaatan HHK-HT, dan
HHK-HA kemitraan.
Monitoring dan pembinaan Pemegang ijin
usaha pemanfaatan HHK-HT 10 kegiatan.
Monitoring dan pembinaan Pemegang ijin
usaha pemanfaatan HHK-HA Kemitraan 9
kegiatan
Rencana Pengelolaan Hutan
KPHP Model Mandailing Natal 2013-2023
1
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
A. Hasil Hutan Bukan Kayu
B. Hasil Hutan Kayu
C. Pengelolaan Jasa Lingkungan
D. Skenario Pengelolaan Core
Business
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Bagian ini merupakan ulasan teknis dari core business KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara melalui proses analisis serta membuat proyeksi
10 tahun kedepan. Secara sistematis, bagian ini terdiri dari 3 sub bagian, yaitu ; 1)
analisis dan proyeksi hasil hutan bukan kayu (HHBK), 2) analisis dan proyeksi
hasil hutan kayu (HHK), dan 3) skema pengelolaan core business.
Analisa dan proyeksi HHBK dan HHK difokuskan untuk menganalisa nilai
ekonomi dan nilai lingkungan dari masing-masing komoditi. Nilai ekonomi yang
dianalisa, antara lain : harga, rantai nilai, penyerapan tenaga kerja, pendapatan
usaha, dan implikasi ekonomi dan PAD. Sedangkan nilai lingkungan yang
dianalisa, meliputi : fungsi konservasi dan fungsi pengganti kayu, khusus untuk
komoditi HHBK (Gambar 4.1).
Potensi tegakan dan komoditas tanaman unggulan, yang tumbuh secara
alami dan yang sudah dikembangkan pada wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara antara lain tanaman hasil hutan kayu (HHK) seperti pinus
(Pinus merkusii), meranti (Shorea sp.), simartolu (Schima noromhae), mahoni
(Switenia macrophilla) serta hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti Aren,
Angrek hutan, Tanaman tumpang sari (kedelei, jagung, ubi, kopi, jeruk purut).
Jenis tanaman tersebut merupakan komoditas tanaman utama yang akan
dikembangkan dalam RPH-JP KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
tahun 2015-2024. Selain itu, perdagangan karbon, dan wisata alam/wisata
rohani, serta penangkaran burung dan kupu-kupu juga akan dikembangkan di
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Perkiraan luas dan jumlah
potensi tanaman unggulan yang tumbuh secara alami, yang sudah dan yang
direncanakan akan dikembangkan dalam RPH-JP KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara tahun 2015-2024 seperti disajikan pada Tabel 4.1.
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Gambar 4.1. Skema Analisa dan Proyeksi Core Business KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara.
Tabel 4.1. Data Perkiraan Potensi dan Rencana Pengembangan HHK dan HHBK
dalam RPH-JP KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara 2014-
2023
No Jenis Komoditi Perkiraan
Luas (Ha) Daur
Tanam
Perdaur
(Luas)
Jarak
Tanam
Jumlah
tanaman
Per Ha
A. Hasil Hutan
Kayu
B. HHBK
C.
Analisa dan Proyeksi
Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) & non
HHBK
Hasil HutanKayu
(HHK)
Aren, Angrek hutan,
Tanaman tumpang sari
(kedelei, jagung, ubi,kopi,
jeruk purut), perdagangan
karbon, penangkaran
(burung, kupu-kupu) dan
wisata alam (arboretum
Umpasa), wisat rohani,
silvopasture
Pinus (Pinus merkusii),
Meranti (Shorea sp.),
Simartolu (Schima
noromhae), Mahoni
(Switenia macrophilla)
????
Nilai Ekonomi
Harga
Rantai nilai
Penyerapan tenaga
kerja
Pendapatan usaha
Implikasi ekonomi
dan PAD
Nilai Lingkungan
Commented [T1]: Kkph tolong ditambahakan sesuai keadaan
Commented [T2]: Kkph tolong diisikan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
A. Analisis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Analisa dan proyeksi HHBK diarahkan pada komoditi yang menjadi
unggulan dan yang sudah dikembangkan pada wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara, seperti : Aren, Anggrek hutan, Tanaman tumpang sari
(kedelei, jagung, ubi,kopi, jeruk purut). Sedangkan tanaman MPTS lainnya dan
non HHBK dalam rencana pengelolaan ini belum dilakukan analisis dan proyeksi.
A. 2. Kopi
A. 3. Aren
A. 4. Anggrek Hutan
B. Analisis Hasil Hutan Kayu (HHK)
Analisa dan proyeksi HHK diarahkan pada komoditi yang menjadi
unggulan dan yang sudah dikembangkan pada wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara, seperti :pinus dalam rencana pengelolaan ini akan
dilakukan analisis dan proyeksi, sebagai berikut:
Nilai Ekonomi Pinus :
Harga
Rantai nilai
Penyerapan tenaga kerja
Pendapatan usaha
Implikasi ekonomi dan PAD
Prediksi Biaya dan Pendapatan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
tahun 2015-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Commented [T3]: KKPH tolong dilengkapi jika ada data
Commented [T4]: Silahkan KKPH tambahkan sesuai kebutuhan apa yang akan dikembangkan
Commented [T5]: Analisis proyeksi pinus?
Commented [T6]: Ditambahkan jika ada Data???
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 4.4. Prediksi Biaya dan Pendapatan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara tahun 2014-2023
URAIAN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A. BIAYA
1. Perencanaan
-
-
-
-
-
-
-
2. Penanaman
3. Pemeliharaan
4. Perlindungan dan
Pengamanan
5. Lingkungan Sosial
dan Ekonomi
6. Penelitian dan
Pengembangan
7. Sarana dan
Prasarana
8. Pemanenan
9. Administrasi dan
Umum
Jumlah A
B. PENDAPATAN
1. Hasil Hutan Kayu
Pinus
-
-
-
-
-
-
-
2. Aren
-
-
-
-
-
3. Kopi
-
-
-
-
-
4. Angrek hutan
5.Wisata
Commented [T7]: KKPH tolong diisi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
alam/rohani
Jumlah B
-
-
-
-
-
C. PAJAK
PENDAPATAN
1. Hasil Hutan Kayu
Pinus
-
2. Aren
-
3. Kopi
4. Angrek hutan
5.Wisata
alam/rohani
-
Jumlah C
-
Total Revenue
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
C. Pengelolaan Jasa Lingkungan
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara memiliki potensi jasa lingkungan
yang sangat prospektif untuk dikembangkan dan dikelola secara maksimal di masa
mendatang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sumber
pemasukan bagi pemerintah daerah. Potensi jasa lingkungan yang terdapat di wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara meliputi: wisata alam (arboretum
Umpasa), wisata rohani, dan cadangan karbon. Untuk wisata alam, wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat menarik berupa
arboretum, keragaman hayati baik flora maupun fauna. Obyek wana wisata di wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara yang saat ini sudah eksis sebagai salah
satu tujuan wisata bagi wisatawan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk
pengelolaannya, seperti .wisata alam.............. Lokasi pengembangan wisata alam dan
jasa lingkungan lainnya dalam RPH-JP KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
tahun 2015-2024 akan direncanakan menjadi suatu blok tertentu.
Salah satu skema yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dari
potensi jasa lingkungan yang berada di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara adalah melalui penerapan “pembayaran jasa lingkungan” yang
ditujukan kepada penerima manfaat (beneficiary) dari keberadaan sumberdaya alam
yang dinikmatinya tersebut. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menaikkan
tarif masuk pengunjung ke obyek-obyek wisata alam yang ada di wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Tentunya besar kecilnya kenaikan tarif yang akan
diberlakukan nantinya didahului dari hasil kajian yang komprehensif. Penerimaan dana
dari kenaikan tarif inilah yang nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan konservasi
dan peningkatan pelayanan kepada penerima manfaat.
D. Skenario Pengelolaan Core Business
Pencapaian tujuan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara 10 tahun
kedepan ditentukan oleh bagaimana strategi operasional yang diterapkan. Berdasarkan
data dan informasi yang ada diterapkan strategi pencapaian tujuan yaitu : (1)
Pemantapan batas kawasan hutan, (2) Pemanfaatan potensi sumberdaya alam, (3)
Pembinaan terhadap pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, (4)
Pemberdayaan masyarakat, (5) Rehabilitasi kawasan hutan, (6) Konservasi sumber daya
alam, (7) Perlindungan dan pengamanan hutan, (8) Optimalisasi pemanfaatan wilayah
tertentu dan penerapan PPK BLUD.
Commented [T8]: KKPH sesuaikan dengan kondisi
Commented [T9]: Sesuaikan lokasi bloknya?
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
1. Pemantapan Batas Kawasan Hutan
Wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 992/MENHUT-II/2013
Tanggal 27 Desember 2013. tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Luas tersebut masih mengacu
pada SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005. Pada tanggal 24 Juni 2014, Menteri
Kehutanan RI Mengeluarkan SK Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 mengenai Kawasan
Hutan di Sumatera Utara. Berdasarkan SK tersebut, maka Luas Hutan di KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara menjadi 99.508,04 Ha.
Kegiatan yang harus dilakukan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
adalah memperjelas batas-batas luar kawasan di lapangan. Kegiatan selanjutnya
memperjelas batas tapak di dalam areal KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
terutama pada areal pembangunan hutan, wilayah pemberdayaan masyarakat dalam
skema HTR, Hkm dan kemitraan. Dengan demikian batas kawasan hutan yang
kondisnya tidak jelas pada wilayah kelola KPH akan terpelihara dengan sendirinya
bilamana pembangunan hutan tanaman pinus, aren, rotan dan pemberdayaan
masyarakat terlaksana dengan baik.
2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2.a. Kondisi tutupan lahan
Penutupan lahan/vegetasi adalah kondisi pemukiman bumi yang menggambarkan
kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. Keadaan penutupan lahan/vegetasi di
Kabupaten Toba Samosir dibagi manjadi klasifikasi areal berhutan, areal tidak berhutan
dan areal data tidak lengkap dan diklasifikasikan secara detail sebagai berikut: areal
berhutan terdiri dari : hutan lahan kering dan hutan tanaman dan areal tidak berhutan
terdiri dari: semak/belukar, pertanian lahan kering campur semak, perkebunan,
pemukiman, pertanian lahan kering, sawah, tanah terbuka, tambak, transmigrasi,
pertambangan, dan bandara. Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit pada tahun 2010 luas
penutupan lahan dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan di Kabupaten Toba
Samosir dapat dilihat pada Tabel 4.5. Adapun sebaran penutupan lahan di Wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara berdasarkan blok, dapat dilihat pada
Tabel 4.6.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
Tabel 4.5. luas penutupan lahan dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan pada
Tahun 2010 di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
NO
.
Tutupan
lahan
KAWASAN HUTAN (HA)
HL HPT
1 Hutan
2 Non hutan
Keterangan :
HL : Hutan Lindung
HPT : Hutan Produksi Terbatas
Sumber: BPKH WIL 1, 2012
Kelas penutupan lahan di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
berdasarkan peta penutupan lahan Provinsi Sumatera Utara hasil penafsiran citra
Landsat 7 ETM + tahun 2011, menunjukkan bahwa wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara terdiri dari 53,57 % berhutan dan 46,43 % tidak berhutan (Tabel
4.6). Informasi ini mengindikasikan besarnya potensi kayu yang dapat dimanfaatkan
secara lestari di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Berdasarkan
kondisi penutupan, yang didominasi oleh hutan lindung, maka salah satu kegiatan yang
perlu dilakukan dalam pengelolaan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
adalah kegiatan rehabilitasi dan pengamanan kawasan. Sehubungan dengan itu perlu
dilakukan inventarisasi dan pemetaan secara detail terhadap kondisi penutupan
kawasan. Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan detail tersebut diharapkan dapat
dibuat skala prioritas bagi lokasi-lokasi yang akan direhabilitasi, dalam artian bahwa
pada lokasi dengan skala prioritas yang lebih tinggi perlu dilakukan tindakan
rehabilitasi terlebih dahulu. Penentuan skala prioritas tersebut didasarkan pada tingkat
kekritisan lokasi dan tingkat pengaruh lokasi yang bersangkutan terhadap kelestarian
ekosistem KPH secara keseluruhan. Kegiatan pembangunan hutan tanaman pinus akan
memperluas areal penutupan lahan.
Tabel 4.6. sebaran penutupan lahan di Wilayah KPH Toba Samosir berdasarkan blok
Tutupan Lahan Blok Luas (ha)
Sumber : Analisis SIG BPKH, 2014
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
2.b. Potensi Kayu, Bukan Kayu dan Jasa lingkungan
Berdasarkan data Statistik Dinas Kehutanan, Produksi Hutan Rakyat di KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara pada tahun .... sebesar .............. m3/tahun.
Tabel 4.9. Potensi Hutan Rakyat di KPHL LINTAS
Tahun
Potensi Hutan rakyat
Jenis Hasil Hutan
Kayu
(m3/tahun)
Hasil hutan
bukan
kayu
Sumber :
Kondisi kualitas tegakan akan meningkat dengan memberikan solusi alternatif
lapangan kerja bagi masyarakat melalui core bisnis KPH, kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan
menurunkan tekanan penduduk terhadap pemanfaatan kawasan hutan wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Keterkaitan yang bersifat simbiostik ini
memberikan peluang kepada kepastian usaha, keamanan dan kelestarian pengelolaan
kawasan hutan dalam jangka panjang.
Paradigma baru sektor kehutanan memandang hutan sebagai system sumberdaya
yang bersifat multi fungsi, multi guna dan memuat multi kepentingan serta
pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat.
Paradigma ini makin menyadarkan kita bahwa produk HHBK merupakan salah satu
sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif paling menyentuh dengan
kehidupan masyarakat didalam dan disekitar hutan. HHBK terbukti dapat memberikan
dampak pada peningkatan penghasilan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dan
memberikan kontribusi yang berarti bagi PAD.
Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara yang mungkin dapat dikembangkan adalah ekowisata
............................... Keberadaan potensi jasa lingkungan di wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara memiliki prospek untuk dikembangkan ke depan
ditinjau trend perkembangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan
penduduk. Pertumbuhan masyarakat toba samosir cukup pesat, dan kebutuhan rekreasi
makin meningkat sehingga memberikan peluang usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
Pengembangan potensi jasa lingkungan lainnya yaitu perdagangan karbon (carbon
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
trade) yang dapat dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran dan fungsi kawasan hutan
dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Persyaratan dalam rangka memasuki era
perdagangan karbon diantaranya identifikasi lokasi yang potensial, mengkaji
mekanisme tataniaganya hingga proses penjualan.
3. Pembinaan Pemegang izin
Di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara ada ijin usaha pemanfaatan
hasil hutan, yaitu IPPHHK-HTI PT. ............. sedangkan pemanfaatan kawasan hutan
pada wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara melalui kegiatan skema
HTR, Hutan Desa (HD), dan HKm. Pembinaan terhadap pemegang izin yang ada dalam
kawasan KPH akan terus dilakukan dalam kerangka kemitraan.
4. Pemberdayaan Masyarakat
Berbagai elemen masyarakat di dalam dan di sekitar hutan telah merasakan
manfaat dari berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini.
Berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat seperti Hutan
Kemasyarakatan (Hkm)/Agroforestry, Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Dimasa yang
akan datang pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan kehutanan terus
didorong dengan meningkatkan akses masyarakat pada hutan untuk meningkatkan
kesejahteraan melalui HTR, HKm. Hutan Desa dan lain sebagainya sesuai kebijakan
pemerintah. Hal ini ditunjang dengan komitmen Pemerintah Daerah bahwa dalam
rangka pengelolaan hutan, UPTD KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
melakukan pendampingan penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja dan kegiatan
pada tingkat Unit Pengelolaan (Resort). Disamping itu KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara dapat melakukan kemitraaan dan memfasiltasi terbentuknya forum
multi pihak. Kualitas sumber daya manusia yang bermoral, professional, disiplin serta
beorientasi pada pelayanan masyarakat harus ditingkatkan.
5. Rehabilitasi Kawasan Hutan
Berdasarkan data potensi wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
kondisi penutupan lahan hutan sebesar 53,57 % dan tidak berhutan 46,43 %. Kawasan
tidak berhutan ini terdiri dari belukar, lahan pertanian, perkebunan, sawah, tambak,
rawa, tanah kosong dan pemukiman yang kondisinya ada yang tergolong lahan kritis.
Penetapan lahan kritis tersebut didasarkan pada tingkat kerusakan lahan yang
Commented [T10]: Bab 2
Commented [T11]: DATA BPDAS
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
diakibatkan karena kehilangan penutupan vegetasi sehingga kehilangan atau berkurang
fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan
penyerap karbon. Berdasarkan tingkat kerusakan lahan dapat diklasifikasikan sebagai
sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis. Berdasarkan data BP DAS Asahan
Barumun, kawasan hutan di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara sebagian
besar tergolong kritis sehingga perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan sejak tahun
............. dapat dilihat pada Tabel 4.13.
Tabel 4.13. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kasatuan ekoistem daratan dan sungai
mempunyai implikasi terhadap baik buruknya tata air. Pada kondisi DAS yang secara
ekologis masih baik maka tata air dalam keadaan baik dan demikian pula sebaliknya.
Kondisi DAS umumnya kritis sehingga perlu penanganan intensif. Hal ini
diindikasikan adanya bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Data lahan kritis
berdasarkan daerah aliran sungai berbeda dengan tutupan lahan sehingga dalam rangka
rehabilitasi perlu ada Rencana Pengelolaan RHL (RP RHL) secara terpadu pada seluruh
wilayah kelola KPH.
6. Konservasi Sumber Daya Alam
Pengertian konservasi sumber daya alam Hayati menurut pasal 1 ayat (2) UU No 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
dirumuskan bahwa ” pengelolalaan sumber daya alam Hayati yang pemanfaatannya
dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap
memeliHara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Dengan
demikian konservasi dalam undang-undang ini mencakup pengelolaan sumber alam
Hayati, yang termasuk didalamnya hutan.
Sasaran konservasi yang ingin dicapai menurut UU No. 5 Tahun 1990, yaitu:
1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga
kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
(perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe
ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
teknologi yang memungkinkan pemenuHan kebutuHan manusia yang
menggunakan sumber daya alam Hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber
plasma nutfah);
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam Hayati sehingga
terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta
belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di
perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan
penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).
Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, harus dipandang sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global. Lingkungan global
adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan yang di
dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk
hidup (komponen biotik) dengan lingkungan setempat (komponen abiotik).
Konservasi sumber daya alam di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara dilaksanakan melalui upaya perlindungan terhadap potensi
keanekaragaman hayati. Potensi keanekaragaman hayati ini mempunyai nilai yang
positif bagi pengelolaan kawasan terutama sebagai plasma nutfah, obyek penelitian dan
pendidikan dan pengembangan serta kegiatan untuk menunjang budidaya. Kepunahan
jenis-jenis ini akan merupakan hilangnya sumber genetik utama dalam keanekaragaman
jenis hayati Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Utara yang banyak memiliki
keanekaragaman hayati yang endemik. Keanekaragaman hayati dalam kawasan KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara merupakan aset untuk menggali dan mengkaji
fenomena - fenomena alam yang dapat memberikan sumbangan berharga bagi
kehidupan masyarakat. Untuk itu aset ini perlu dipertahankan dan dimanfaatkan demi
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya di masa kini dan akan
datang.
Perlindungan keanekaragaman hayati ini tidak terlepas juga dari perlindungan
terhadap keutuhan kawasan baik itu jenis maupun luasannya. Dengan melakukan
perlindungan terhadap keutuhan kawasan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara berarti tetap menjamin sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat yang ada di
sekitarnya terutama dalam mengatur sistem tata air (hidroorologi) maupun dalam
mengatur stabilitas iklim lokal dan regional yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan
hidup manusia. Selain itu dengan terjaminnya keutuhan kawasan ini akan mengurangi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
dampak dari berbagai fenomena alam seperti banjir maupun tanah longsor yang sangat
merugikan kita.
Keadaan demikian tidak dapat dipertahankan apabila faktor - faktor yang
mempengaruhi keanekaragaman hayati tidak dikelola dengan baik dan terarah. Faktor
yang mempengaruhi tersebut terdiri dari faktor internal berupa komponen-komponen
ekosistem tempat jenis-jenis flora maupun fauna tersebut hidup dan berkembangbiak.
Sedangkan faktor eksternal berupa aksesibilitas masyarakat ke dalam kawasan.
Kelangsungan sistem ekologi kawasan tersebut akan berlangsung lestari apabila
komponen-komponennya berada dalam keseimbangan sehingga potensi
keanekaragaman hayati dapat dipertahankan dan menjadi aset bagi pembangunan
daerah.
Konservasi sumber daya alam di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara kedepan menjadi sangat strategis, mengingat perspektif pembangunan
daerah dihadapkan pada dua pilihan antara perspektif ekonomi dan ekologi. Kegiatan
konservasi sering dianggap sebagai beban pembangunan, karena lebih menuntut biaya
daripada pendapatan. Kondisi seperti ini menyebabkan kegiatan konservasi menjadi
terabaikan, dan akibatnya perjuangan untuk melindungi ekosistem bumi dan plasma
nutfah menjadi semakin terancam. Sementara di kawasan tropis, yang menjadi andalan
penyeimbang sistem kehidupan di muka bumi ini, masih dihadapkan pada kurangnya
SDM yang tangguh serta terdesaknya kawasan untuk kepentingan pembangunan
ekonomi. Memahami perspektif ekonomi dan ekologi secara terintegrasi diperlukan
untuk mencari keseimbangan kepentingan antara keduanya.
Dalam perspektif ekologi, proses alamiah merupakan dasar dari penggunaan
sumber daya, bagaimana menggunakan sumber daya tersebut sedemikian rupa sehingga
struktur dasar dari sistem alamiah tak berubah. Perspektif ekologi menyatakan perlunya
menguraikan proses-proses ekologi yang ada di alam sebagai dasar pengelolaan
sumberdaya alam, serta memahami berbagai konsekuensi ekologis dari sekian banyak
beban yang diberikan manusia pada sistem alam (dalam pemanfaatan sumberdaya alam
yang dilakukan).
Dalam perspektif ekonomi, sumberdaya alam adalah bahan baku dalam sistem
produksi sehingga berlaku sistem penawaran (supply) dan permintaan (demand). Inti
dari studi ekonomi adalah memahami karakteristik ekonomi sumberdaya alam, nilai
ekonomi sumberdaya alam, serta bagaimana sistem ekonomi mempengaruhi
pengelolaan (pemanfaatan) sumberdaya alam. Jadi memahami sistem ekonomi adalah
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
Hal mendasar dalam konservasi sumberdaya alam. Sumberdaya alam adalah komoditas,
kita memberinya nilai atas apa yang disediakannya untuk kebutuhan kita (makanan,
pakaian, tempat tinggal), cara kita menilai sumberdaya alam berpengaruh pada cara kita
mengelolanya. Perspektif ekonomi dalam konservasi sumberdaya hutan memerlukan
penilaian secara ekonomi sumberdaya hutan. Menghitung ‘Harga’ dari sumberdaya
hutan khususnya yang memiliki sifat intangible bukanlah Hal yang mudah. Tidak
semua sumberdaya alam dapat ‘dihargai’ dengan nilai uang seperti udara bersih, air
bersih, habitat flora fauna.
Beberapa kegiatan yang mendukung upaya konservasi sumber daya alam yang
dapat dilakukan di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara diantaranya yaitu
peningkatan data base kawasan melalui kegiatan inventarisasi potensi flora dan fauna;
pembinaan habitat satwa; penilaian ekonomi kawasan; pemeliharaan pal batas kawasan
dan lain-lain kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta
disesuaikan dengan kemampuan anggarannya.
Paradigma baru pembangunan kehutanan lebih menitikberatkan terhadap
bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya alam tanpa mengenyampingkan upaya
kelestariannya. Hal ini sesuai dengan visi Kementerian Kehutanan 2010 – 2014 “Hutan
Lestari untuk Masyarakat yang Berkeadilan” yang lebih menekankan pada aspek
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga kawasan hutan beserta
keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan aset
pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat pada umumnya kini dan masa
yang akan datang.
Seiring dengan aktifitas dikawasan hutan yang semakin semarak baik kegiatan
pemanfaatan hutan maupun penggunaan kawasan hutan serta pengrusakan hutan maka
sumber daya alam pada areal kawasan hutan Harus tetap dijaga keberadaannya baik
jenis maupun luasannya.
7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan bertujuan untuk menjaga
hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan
fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; kemudian mempertahankan dan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil
hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Berdasarkan data dari ........ Tahun, 2012 bahwa di wilayah KPHL Lintas Unit XXII
sering terjadi kebakaran hutan (Tabel 4.14 dan Tabel 4.15).
Intensitas gangguan terhadap kawasan hutan akhir-akhir ini semakin meningkat.
Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan serta berbagai hasil
hutan seperti kayu, rotan dll. Oleh karena itu upaya-upaya pengamanan hutan menjadi
sangat penting dalam menjaga keutuhan fungsi kawasan. Upaya-upaya pengamanan
kawasan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preemtif,
preventif dan represif. Upaya preemtif adalah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi
yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengamanan
kawasan hutan. Kegiatan pengamanan hutan hanya dengan mengandalkan patroli dan
penegakkan hukum tak akan mampu menjamin keutuhan kawasan jika tidak didukung
dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya
sosialisasi, temu wicara serta pemberdayaan masyarakat. Upaya preventif adalah segala
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan
dan hasil hutan. Bentuk kegiatan preventif, diantaranya pemeliharaan dan pengamanan
batas kawasan hutan dan penjagaan kawasan hutan yang dilakukan di pos-pos jaga.
Upaya represif adalah kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum dimana
situasi dan kondisi gangguan keamanan kawasan hutan telah terjadi dan cenderung terus
berlangsung atau meningkat sehingga perlu segera dilakukan penindakan terhadap
pelakunya. Contohnya adalah operasi gabungan maupun operasi yustisi.
Beberapa kegiatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengamanan
kawasan hutan ini yaitu selain dari faktor SDM berupa ketersediaan tenaga Polisi hutan
yang sebanding dengan luas kawasan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
yang dikelola, juga sarana dan prasarana pendukung perlu disediakan seperti pos-pos
jaga dan kendaraan operasional/patroli. Dalam keadaan tenaga dan dana pengamanan
kawasan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara sangat terbatas maka perlu
dikembangkan pada pola kerjasama/kemitraan dengan masyarakat sekitar yang saling
menguntungkan kedua belah pihak.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
Tabel 4.14. Kejadian Kebakaran Hutan di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara
NO KEJADIAN LOKASI LUAS TANGGAL
KEJADIAN
UNDANG-
UNDANG KETERANGAN
1. Undang-
Undang
Nomor 41
tahun
1999
tentang
Kehutanan
Pasal 50
Sumber api oleh
masyarakat yang
membersihkan
lahan
pertaniannya
dengan cara
membakar,
akibatnya api
pembakaran
merembes ke
kawasan hutan
Register 85, dan
pelakunya telah
diproses di
Polsek
Lumbanjulu.
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara Tahun,
....
Pola perlindungan dan pengamanan kawasan hutan kedepan akan lebih
menitikberatkan pada pelibatan masyarakat sekitar yang memperoleh dampak yang
paling besar terhadap baik buruknya keutuhan kawasan hutan. Pelibatan ini akan
memberikan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan
hutan. Setiap ada upaya perusakan terhadap keutuhan kawasan hutan, maka masyarakat
yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan kawasan karena
manfaat yang dihasilkan dari keberadaan kawasan hutan ini, maka akan dengan serta
merta akan berusaHa mencegah setiap ada gangguan terhadap kawasan hutan ini.
Namun demikian upaya pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan
kesejahteraan perlu lebih ditingkatkan oleh pihak pengelola kawasan hutan, terutama
masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan. Sehingga
keterpaduan antara masyarakat dengan pengelola KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara dapat diwujudkan melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
Dengan demikian visi dapat terwujud.
Sehubungan dengan tingkat pengrusakan hutan yang tinggi maka dalam rangka
pengamanannya harus meningkatkan frekwensi patroli rutin sekaligus mengamati batas
batas kawasan hutan. Mengenai jumlah tenaga jagawana perlu menambah jumlah SDM
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
karena tidak sebanding dengan luasan hutan yang ada, Disamping itu dari aspek
pengadaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan seperti POS pengamanan,
Kendaraan patroli, hal ini penting karena jumlahnya sangat minim tetapi intensitas
pengrusakan hutan cukup tinggi, Kegiatan ini diarahkan pada daerah daerah yang rawan
pencurian, perambahan dan pengrusakan hutan lainnya.
8. Optimalisasi Pemanfaatan wilayah tertentu dan Penerapan PPK BLUD
Untuk mendukung pengelolaan core business secara optimal berupa usaha
pemanfaatan, pengolahan dan pemasaran HHBK, HHK, jasa wisata, jasa air, jasa
perdagangan karbon dan jasa lingkungan lainnya, maka perlu upaya mendorong agar
kelembagaan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara memiliki badan hukum
yang memungkinkan untuk menjalankan usaha tersebut sebagaimana mestinya. Bentuk
badan hukum yang dapat menjadi alternatif pilihan untuk KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau PPK BLUD.
Dengan keluarnya peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 47/2013 tentang
wilayah tertentu memberikan peluang sekaligus dasar hukum KPH untuk melakukan
pemanfaatan potensi hutan. Pengelolaan wilayah tertentu ini menjadi bagian yang
sangat penting bagi kegiatan operasional KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara karena wilayah tertentu adalah bentuk pelimpahan kewenangan Menteri
Kehutanan kepada KPH untuk melakukan berbagai kegiatan pemanfaatan hasil hutan
kayu, bukan kayu, jasa lingkungan. KPH dapat melakukan penjualan tegakan dan bisnis
kehutanan lainnya setelah menerapkan PPK BLUD. Kegiatan yang akan dilaksanakan
diwilayah tertentu antara lain : Kelas perusahaan pinus, aren, kopi, wisata alam/rotan
????? ...............................................................................
Dasar hukum untuk melaksanakan bisnis atau untuk dapat melakukan pengelolaan
keuangan yakni menerapkan PPK BLUD. Lembaga yang dapat menerapakan PPK
BLUD setelah memenuhi tiga persyaratan yakni persyaratan substantif, teknis dan
administratif. Bila ketiga persyaratan tersebut dipenuhi KPH, maka dengan
mempertimbangkan rekomendasi tim penilai, Gubernur menetapkan PPK BLUD
kepada KPH.
Proyeksi Kondisi Wilayah
Berdasarkan analisa data di atas dapat diproyeksikan kondisi wilayah KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara kedepan yakni proyeksi peluang (kelas
Commented [T12]: KKPH tolong diisi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
perusahaan strategis, kemitraan, konservasi), proyeksi peluang pendanaan, proyeksi
ancaman strategis, resiko eksternal, proyeksi kapasitas internal, dan proyeksi potensi
resiko karena kelemahan manajemen.
Proyeksi peluang kelas perusahaan strategis, kemitraan dan konservasi
Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai potensi, kondisi biofisik
dan faktor sosial ekonomi maka dibuat kelas-kelas perusahaan strategis.
Beberapa kelas perusahaan strategis yang direncanakan oleh KPH adalah:
a. Pada kelompok Hasil Hutan Kayu akan dibuat kelas perusahaan Pinus seluas
................... Ha, Pembuatan kelas perusahaan ini merupakan hal yang sangat
mungkin dilakukan mengingat kondisi wilayah kelola KPH adalah
pengembangan tanaman Pinus, Reboisasi dengan pertumbuhan yang bagus
sesuai dengan kondisi biofisik dan dilihat dari aspek pasar merupakan produk
unggulan yang digemari masyarakat (marketable). Diproyeksikan dari sisa
reboisasi dapat dimanfaatkan oleh KPH dengan .......... Ha dengan asumsi .......
m3/Ha maka KPH dapat menghasilkan sebesar .......... milyar/tahun (asumsi
Harga Rp............/m3), Diproyeksikan tahun ke ........... (delapan) KPH sudah
dapat memproduksi kayu seluas ………….Ha dengan potensi sebesar ..............
m3/Ha.
b. Pengembangan kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu akan dibuat kelas
perusahaan …………. mengingat produk rotan mudah tumbuh dan banyak
terdapat di KPH Unit XXII serta memiliki pangsa pasar tersendiri. Rendahnya
supply rotan karena masyarakat belum banyak mengetahui manfaat rotan yang
begitu besar jika dilihat dari aspek peningkatan pendapatan masyarakat.
Diawal-awal kegiatan, KPH dapat memulai dengan pemanfaatan rotan yang
tumbuh secara alami, bila diproyeksikan ............ dipanen sebesar .......
batang/minggu dan harga jual rotan sebesar Rp.........../batang maka penghasillan
KPH sebesar Rp................./ minggu. Sedang potensi pendapatan dari hasil
budidaya Rotan pada tahun ke-4 diproyeksikan sebesar Rp. .............. Milyar.
c. Kelas perusahaan lain pada kelompok HHBK dan jasa lingkungan, yaitu wisata
alam/rohani dan usaha budidaya tanaman sela dan silvopasture dengan
memanfaatkan ruang pada hutan produksi. Kelas perusahaan dikembangkan
dengan tujuan menyediakan. Mekansime pengembagan Unit usaha ini dengan
pola kemitraan dengan pihak swasta. Sementara kelas perusahaan jasa
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
lingkungan lain yang potensi dikembangkan adalah wisata rohani, perdagangan
karbon dan ...........
Proyeksi Peluang Pendanaan
Berdasarkan pasal 17 Permendagri Nomor 61 tahun 2010 sumber pendanaan
untuk mendukung kegiatan KPH dapat berasal dari APBN, APBD dan atau sumber
dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dukungan APBN yang telah dilaksanakan
diantaranya; (1) Fasilitasi SARPRAS dasar untuk KPH Model melalui Ditjen Planologi
seperti bangunan kantor KPH, perlengkapan kantor, kendaraan operasional mobil
motor, alat alat survey, Tata hutan. Penyusunan RP Dukungan suplay SDM teknis
menengah lulusan SMK kehutanan dalam bentuk tenaga kontrak, peningkatan mutu
SDM dengan berbagai jenis pelatihan (diklat CKPH, diklat perencanaan, diklat GIS
dll; (2) Dukungan dana dekon dengan berbagai kegiatan konvergensi; (3) Dana Alokasi
Khusus/DAK yang baru berjalan satu tahun untuk melengkapi sarpras pamhut, RHL
dll.
Dalam kenyataannya dukungan APBN pada tahap awal adalah pemenuhan
sarpras dasar KPH model seperti pengadaan kantor KPH, mobil, motor, peralatan
survey dll. Selanjutnya dukungan anggaran APBN dilaksanakan dalam bentuk
konvergensi kegiatan eselon 1 yang dilaksanakan dibawa koordinasi PUSDAL regional
I. Realisasi konvergensi diharapkan berjalan maksimal dan sinkron dengan program
KPH.
Proyeksi peluang pendanaan dapat bersumber dari kegiatan investasi yang
dilakukan oleh investor atau mitra dengan berbagai skema yang disepakati bersama,
termasuk juga program kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat untuk secara
bersama sama melaksanakan suatu jenis usaha tertentu dibidang kehutanan atau bidang
lain yang mendukung visi misi KPH.
Proyeksi ancaman strategis, resiko eksternal
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara berpotensi mengalami ancaman
kedepan yang mungkin terjadi seperti gangguan keamanan hutan, berbagai masalah
sosial seperti rekruitmen ketanagakerjaan, dan lain-lain. Ancaman gangguan keamanan
hutan diantaranya illegal loging dan perambahan kawasan hutan. Berbagai faktor
Commented [T13]: kkph
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Unit XIV Kabupaten Toba Samosir 2015-2024
penyebab illegal loging diantaranya adalah tingkat kebutuhan kayu yang semakin
meningkat dan kemiskinan masyarakat. Sedangkan perambahan kawasan disebabkan
karena tipologi masyarakat yang lapar lahan. Untuk mengatasi berbagai kendala
tersebut perlu dilakukan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi/deseminasi secara terus
menerus kepada seluruh stakeholder termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pendidikan, tokoh pemuda dan lain-lain.
Proyeksi kapasitas internal
Proyeksi kapasitas internal tidak lepas dari kondisi dan keberadaan sumber daya
yang dimiliki KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara diantaranya sumber daya
manusia. Hal ini terkait dengan masih minimnya kemampuan KPH untuk membayar
gaji karyawan murni KPH/non PNS kecuali kalau kondisi KPH sudah menghasilkan
yang diperkirakan tahun ketiga dari usaha rotan. Kemampuan/mutu SDM KPH dapat
dipersiapkan dengan kegiatan kursus, diklat, magang, studi banding, seminar dan lain
sebagainya.
Disamping tuntutan kualitas sebagaimana disebutkan terdahulu, ternyata ada
faktor yang lebih penting lagi yaitu faktor integritas. Hal ini penting karena dalam
menyelenggarakan pengelolaan hutan untuk mencapai visi misi tidak hanya dituntut
kualitas akan tetapi integritas menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah
tindakan korupsi.
Proyeksi Potensi resiko kelemahan manajemen
Sebagaimana lazimnya berjalannya suatu organisasi sangat bergantung pada
keberadaan 6 unsur manajemen manusia, dana, metoda, mesin, dan dalam hal
penyelenggaraannya harus mempertimbangkan faktor POAC (Perencanaan, Organisasi,
Pelaksanaan dan Pengawasan). Kondisi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara saat ini belum mendukung pelaksanaan manajemen secara oprtimal mengingat
berbagai sumber daya masih minim, namun demikian seiring dengan dinamika yang
berkembang manajemen KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara secara
bertahap akan diperbaiki sehingga penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari secara
mandiri berlangsung optimal.
1
BAB V RENCANA KEGIATAN
A. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta
penataan hutannya
B. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu.
C. Pemberdayaan masyarakat.
D. Pembinaan dan pemantauan (Controlling)
pada areal KPH yang telah ada ijin
pemanfaatan maupun penggunaan
kawasan hutan.
E. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di
luar ijin.
F. Pembinaan dan pemantauan (Controlling)
pelaksanaan rehabilitaasi dan reklamasi
pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatn
dan penggunaan kawasan hutannya.
G. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan
konservasi alam
H. Penyelenggaraan koordinasi dan
sinkronisasi antar pemegang ijin
I. Koordinasi dan sinergi dengan Instansi
dan stakeholder terkait
J. Penyediaan dan peningkatan kapasitas
SDM
K. Penyedian pendanaan.
L. Pengembangan database
M. Rasionalisasi wilayah kelola.
N. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5
tahun sekali)
O. Pengembangan investasi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan
Inventarisasi hutan merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk
mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara
lengkap pada seluruh wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara.
Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar dalam penataan petak/blok dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, sehingga perencanaan yang disusun dapat
mengakomodir berbagai kepentingan para pihak.
Perencanaan Program dan Kegiatan KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010 -
2014, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi (RKTP) Sumatera Utara 2015 - 2034, Rencana Strategis Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara Nomor : 050/6101 Tentang Rencana Strategis Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018), Berdasarkan Hal
tersebut ditetapkan Visi Misi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
untuk tahun 2015 - 2024 untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan -
kegiatan guna mencapai tujuan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
yang ditetapkan hingga tahun 2024. Kegiatan KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara selama 10 tahun mulai tahun 2015 - 2024 adalah sebagai berikut :
1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya
Inventarisasi yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumberdaya, potensi
sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap dengan tujuan untuk
mendapatkan data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan
V. RENCANA KEGIATAN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
dan perumusan kebijaksanaan strategi jangka panjang, jangka menengah dan
operasional jangka pendek sesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi
yang dilaksanakan. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan
hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe
ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar - besarnya bagi masyarakat secara lestari.
2. Inventarisasi berkala 5 Tahunan
Inventarisasi berkala wilayah kelola KPH merupakan kegiatan berkala perlu
dilakukan untuk mengetahui dengan tepat perubahan yang terjadi diwilayah KPH
selama kurun waktu tertentu. Kegiatan berkala ini juga dapat mengakomodir
perubahan yang terjadi pada kondisi biogeofisik dan dinamika sosial ekonomi dan
budaya pada setiap blok pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan
untuk memperoleh data terkini dan akurat pada masing - masing unit pengelolaan,
blok dan petak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan
dilaksanakan sesuai arah kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan dan
perkembangan yang dicapai. Inventarisasi hutan secara berkala pelaksanannya
mengacu pada pedoman inventarisasi hutan. Hasil inventarisasi ini memberikan
gambaran tentang risalah kondisi unit pengelolaan hutan secara berkala sebagai
berikut :
Kondisi awal
Kondisi 5 tahun berikutnya dan dilengkapai dengan (uraian peningkatan dan
penurunan serta permasalahan).
Kondisi 10 tahun berikutnya dan dilengkapai dengan (uraian peningkatan dan
penurunan serta permasalahan).
Target kegiatan inventarisasi berkala ini menyebar pada ....... kecamatan di
Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu: .............
yang mencakup 8 blok pengelolaan, yaitu : Pada kawasan Hutan produksi yang
terdiri dari : Blok Pemanfaatan HHK – HA, Blok Pemanfaatan HHK – HT, Blok
Commented [T1]: Bpkh ?
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Pemanfaatan Jasling dan HHBK, Blok Pemberdayaan masyarakat dan Blok
Perlindungan dan Blok Khusus. Pada kawasan Hutan Lindung terdiri dari Blok
Inti, Blok Pemanfaatan. Selengkapnya uraian kegiatan inventarisasi pada wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Uraian Kegiatan Inventarisasi Berkala Pada Wilayah KPHP
Toba Samosir
No.
Kawasan -
Arahan blok Luas (Ha)
Luas
(%)
Aktiitas Inventarisasi Berkala
1 HP Blok HHK-
HA 10656.76
10.71
a) Inventarisasi Jenis dan potensi tegakan
kayu (m³/Ha) pada berbagai potensi
tutupan hutan
b) Inventarisasi areal yang perlu
rehabilitasi
2 HP Blok HHK-
HT 2.23 0.0022
a) Inventarisasi Jenis dan potensi tegakan
kayu (m³/Ha) pada berbagai potensi
tutupan hutan
b) Inventarisasi areal yang perlu
rehabilitasi
3 HP Blok
Pemberdayaan 33210.23 33.37
a) Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi, sedang
dan rendah)
b) Inventarisasi Jenis dan potensi tegakan
kayu (m³/Ha) pada berbagai tutupan
hutan.
c) Inventarisasi potensi HHBK
d) Inventarisasi areal yang perlu
rehabilitasi.
e) Inventarisasi Carbon Trade (Petak Ukur
Permanen)
4
HP Blok
Pemanfaatan
Jasling dan
HHBK
942.50 0.95
a) Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi, sedang
dan rendah)
b) Inventarisasi Jenis dan potensi tegakan
kayu (m³/Ha) pada berbagai tutupan
hutan.
c) Inventarisasi potensi HHBK
d) Inventarisasi areal yang perlu
rehabilitasi.
e) Inventarisasi Carbon Trade (Petak Ukur
Permanen)
5 HP Blok
Perlindungan 2382.73
2.39
a) Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi, sedang
dan rendah)
b) Inventarisasi Jenis dan potensi tegakan
kayu (m³/Ha) pada berbagai tutupan
hutan.
c) Inventarisasi potensi HHBK
d) Inventarisasi areal yang perlu
rehabilitasi.
e) Inventarisasi Carbon Trade (Petak Ukur
Commented [T2]: KKPH silahkan diatambahkan atau dikurangi kalo masih ada yang perlu dimasukkan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Permanen)
6 HP Blok
Khusus
1.72
0.0017
a) Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi, sedang
dan rendah)
b) Inventarisasi Jenis dan potensi tegakan
kayu (m³/Ha) pada berbagai tutupan
hutan.
c) Inventarisasi potensi HHBK
d) Inventarisasi areal yang perlu
rehabilitasi.
7 HL Blok Inti 9273.94 9.32
(a) Inventarisasi flora dan fauna yang
endemik dan dilindungi
(b) Inventarisasi areal tutupan hutan dan
non hutan yang perlu reHabilitasi
(c) Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi,
sedang dan rendah)
(d) Pembuatan PUP Carbon
8 HL Blok
Pemanfaatan 43038.29 43.25
a) Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan,
Wisata Alam dan HHBK
b) Inventarisasi area yang perlu di
rehabilitasi
c) Inventarisasi Carbon (PUP Carbon)
Luas Total 99508.40 100.00
Sumber Analisis GIS BPKH, 2014
2. Rekonstruksi Batas Luar Wilayah KPH
Kegiatan pembuatan batas luar wilayah KPH merupakan kegiatan fisik di
lapangan lanjutan dari sketch mapping yang telah dilakukan dengan pendekatan
GIS dan survey awal terhadap batas-batas kawasan budidaya penduduk/non
kawasan hutan yang ada di lapangan. Batas Luar KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara memisahkan Wilayah KPH dengan areal luarnya yang dapat
berupa :
Kawasan hutan yang termasuk KPH lain,
Wilayah non kawasan hutan,
Kawasan hutan dengan fungsi lain seperti kawan lindung, atau kawasan
konservasi dan enclave untuk wilayah peruntukan lain, seperti jalan,
rumah karyawan, dan lain-lain.
Adapun Jumlah Target rencana pelaksanaan penataan batas blok pada
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.2.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.2. Jumlah Target Trayek dan Rencana Pelaksanaan Tata Batas
Blok pada KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
No. Arahan blok Luas (Ha)
Luas (%) Panjang
Trayek (km)
1 HP Blok HHK-HA 10656.76 10.71
2 HP Blok HHK-HT 2.23 0.0022
3 HP Blok Pemberdayaan 33210.23 33.37
4 HP Blok Pemanfaatan Jasling
dan HHBK 942.50
0.95
5 HP Blok Perlindungan 2382.73 2.39
6 HP Blok Khusus 1.72 0.0017
7 HL Blok Inti 9273.94 9.32
8 HL Blok Pemanfaatan 43038.29 43.25
Luas Total 99508.40 100.00
Sumber : Hasil Analisis SIG, 2014
3. Penataan Batas Blok pada Wilayah KPH
Tata batas blok dilaksanakan sebagai penataan lanjutan setelah tata batas
terluar kawasan pengelolaan. Pembagian blok dilakukan berdasarkan kesamaan
karakter fisiografi, kesamaan fungsi pengelolaan dan kemudahaan aksesibilitas,
sehingga blok dapat dikelola secara efektif dan efesien.
Hasil yang dharapkan dari adanya kegiatan rekontruksi batas luar, penataan
blok adalah :
1. Adanya batas luar yang jelas dan mempunyai kepastian hukum yuridis formal
di lapangan wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara yang
meliputi tata batas unit pengelolaan dan blok serta petak yang keberadaannya
memperoleh legalitas dan pengakuan oleh seluruh pemangku kepentingan dan
pemanfaatan kawasan hutan, sehingga menjamin kepastian areal pengelolaan
kawasan hutan untuk produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan sebagai
unit manajemen terkecil.
2. Kepastian luasan kawasan budidaya non kehutanan sebagai buffer lingkungan
dan pembinaan sosial.
3. Meningkatnya pengendalian dan kelestarian kawasan hutan sesuai dengan
fungsinya.
Commented [T3]: Kkph komunikasikan dengan bpkh apakah arahan ini sudah sesuai?
Commented [T4]: Bpkh tolong dihitung
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
B. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu
Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga atau belum diminati oleh pihak ketiga untuk
mengembangkan usaha pemanfaatanya. Wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara yang belum diminati oleh investor akan dikelola sendiri
sesuai dengan fungsi hutan dan potensinya. Pemanfaatan pada Wilayah tertentu
akan dilaksanakan setelah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan mendapat
penunjukan dari Menteri Kehutanan.
Wilayah tertentu pada KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara yang
direncanakan akan menjadi wilayah yang akan dikelola oleh KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara ke depannya baik dengan pola swakelola maupun
dengan kemitraan atau dengan investor, masyarakat ataupun pihak lain yang
berminat terletak pada masing-masing arahan blok di sajikan pada Tabel 5.2.
Selengkapnya sebaran spasial, kelas perusahaan dan rencana program kegiatan
pada wilayah tertentu KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara di sajikan
pada Tabel 5.3. dan Tabel 5.4.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.3. Pembagian Blok dan Penentuan Wilayah Tertentu
Fungsi
Hutan
Blok Izin/Pemanfaatan/
penggunaan
Luas (Ha) Tahun
Pelaksanaan
HL 1. Inti
- Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Perlindungan ekosistem
dan penyerapan karbon 9,273.94 Tahun 3
Skala Prioritas II
2. Pemanfaatan 43,038.29
a. Izin --
b. Wilayah Tertentu - Usaha Pemungutan HHBK, perlindungan ekosistem,
pemanfaatan jasa lingkungan dan penyerapan karbon
Tahun 2-10
Skala Prioritas II
HP 1. Pemanfaatan HHK-HT 2.23
a. Izin --- -
b. Wilayah Tertentu - Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Tahun 3 – 10
Prioritas I
2. Pemberdayaan masyarakat 33210.23 Tahun 1
a. Izin - HTR
- HKm
Tahun 1
Tahun 1
b. Wilayah Pencadangan
Ijin - Izin Pencadangan HTR
- Izin Pencadangan HKm
- Pemanfaatan Hutan Tanaman Melalui HKM/HD,HTR
Tahun 1-2
Tahun 1-2
Tahun 2-3
3. Pemanfaatan HHK-HA
- Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 10656.76 Tahun 3 – 10
Prioritas I
4. Pemanfaatan Jasling dan
HHBK
- Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Perlindungan ekosistem
dan penyerapan karbon
942.50 Tahun 3
Skala Prioritas II
5. Perlindungan
- Usaha Perlindungan dan Pengawetan Tata Air dan Orologi 2382.73 Tahun 1
Skala Prioritas I
6. Khusus
??? 1.72 Tahun 1
Skala Prioritas II
Commented [T5]: Kkph diskusikan dgn bpkh
Commented [T6]: KKPH diskusikan dengan BPKH
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.4. Sebaran Lokasi Wilayah Tertentu dan Rencana Program Kegiatan Pada Wilayah Tertentu di KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara
No Arahan Blok Kelas Perusahaan Program Rencana Kegiatan
Tahun
Pelaksanaan Lokasi Jumlah (Ha)
1. HL-Blok Inti Kelas Hutan Non
Produksi untuk
Perlindungan dan
Pengawetan Tata
Air serta Orologi
Perlindungan dan
Pengawetan Tata
Air dan Orologi
- Pemanfaatan jasa
lingkungan dan penyerapan
karbon
Tahun 1
2. HL-Blok
Pemanfaatan
Kelas Hutan Non
Produksi untuk
Perlindungan dan
Pengawetan Tata
Air serta Orologi
Perlindungan dan
Pengawetan Tata
Air dan Orologi
Perlindungan dan pengamanan
sumber mata air yang terdapat
di dalam wilayah hutan pada
setiap desa.
Tahun 1
3.
HP-Blok
Pemanfaatan
HHK-HT
Kelas Perusahaan
Produksi Hutan
Tanaman
Pengusahaan
Hutan Tanaman,
Model Kemitraan
dengan Investor
Membuka peluang kerjasama
kemitraan dengan Investor
dalam Pembangunan Hutan
Tanaman Pinus
Tahun 1-10
Prioritas 1 .... ……
Pencadangan
Pengusahaan
Hutan Tanaman,
Model Kemitraan
dengan Investor
Membuka peluang kerjasama
kemitraan dengan Investor
dalam Pembangunan Hutan
Tanaman HHBK rotan, lebah
madu, aren dll
Tahun 1-5
Prioritas 1
....
4
HP-Blok
Pemanfaatan
HHK-HA
Kelas Perusahaan
Produksi Hutan
Alam
Pengusahaan
Hutan Alam,
Model Kemitraan
dengan Investor
Membuka peluang kerjasama
kemitraan dengan Investor
dalam Pembangunan Hutan
Alam
Tahun 1-10
Prioritas 1
Commented [T7]: KKPH ditambahakan sesuai kondisi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
No Arahan Blok Kelas Perusahaan Program Rencana Kegiatan
Tahun
Pelaksanaan Lokasi Jumlah (Ha)
5. HP-Blok
Pemberdayaan
Kelas Perusahaan
Hutan Taaman
Pengusahaan
Hutan
Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengelolaan HTR
Tahun 1
Fasilitasi Izin HTR pada areal
Pencadangan HTR
Tahun 1
Fasilitasi Pengelolaan HKM Tahun 1
Rencana Fasilitasi Izin HKM Tahun 1
Rencana Fasilitasi Izin HKM Tahun 1
Pemanfaatan Hutan Tanaman
melalui HKM/HD,HTR
Tahun 3-10
6
HP Blok
Pemanfaatan
Jasling dan HHBK
-Usaha
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan,
Perlindungan
ekosistem dan
penyerapan karbon
Tahun 3-10
7
HP-Blok
Perlindungan
- Usaha
Perlindungan dan
Pengawetan Tata
Air dan Orologi
Tahun 1-10
8. HP-Blok Khusus Kelas Hutan Non
Produksi untuk
Perlindungan dan
Pengawetan Tata
Air serta Orologi
Perlindungan dan
Pengawetan Tata
Air dan Orologi
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
dan penyerapan karbon
Tahun 1
Tahun 2
Sumber : Hasil Analisis SIG, 2014
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Prioritas kegiatan pada pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di dalam wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara direncanakan pada pengembangan 6
core bisnis di wilayah-wilayah blok yang telah ditentukan. Pengembangan usaha
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Tanaman Pinus
2. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Getah Pinus
3. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Rotan
4. Pengelolaan Jasa lingkungan Ekowisata Alam
5. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Aren
6. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Lebah madu
Tabel 5.5. Prioritas Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu di Wilayah
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
No Jenis Usaha Blok
Lokasi/
Kab/ko
ta
Luas
(Ha)
Tahun
Pelaksanan Arahan Pencapaian
1 Pengelolaan
dan
Pengembangan
Usa ha Hutan
Tanaman Pinus
Tahun 1-10
Prioritas 1
Terbentuknya Usaha
dan Kelembagaan
Pengelola Hutan
Tanaman Pinus,
Terbangunnya usaha
hutan tanaman pinus
untuk mendukung
bahan baku indutsri
produk pengolahan
pinus
2 Pengelolaan
dan
Pengembangan
Usaha Rotan
Tahun 1-10
Prioritas 1
Terbentuknya Usaha
Pengelolaan rotan,
Terbangunnya usaha
tanaman rotan untuk
mendukung bahan
baku industri produk
pengolahan rotan
3 Aren Tahun 1-10
Prioritas 1
Terbentuknya Usaha
Pengelolaan aren,
Terbangunnya usaha
industri produk
pengolahan aren
4 lebah madu Tahun 1-10
Prioritas 1
Terbentuknya Usaha
Pengelolaan lebah
madu,
Terbangunnya usaha
industri produk lebah
madu
Sumber: Hasil analisis potensi di lapangan, 2014.
Commented [T8]: Kkph, silahakan ditambahkan jika masih ada
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Selanjutnya untuk melaksanakan program-program kerja yang telah diuraikan di
atas maka terdapat beberapa kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam
pemanfaatan wilayah tertentu pada KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Periode 2015 – 2024 (Table 5.6).
Tabel 5.6. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Strategis Pemanfaatan Pada Wilayah
Tertentu KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara dan Target
Capaiannya
No Uraian Kegiatan Target pencapaian
1. Inventarisasi hutan pada
wilayah tertentu Tahun I Diperoleh data potensi baik kayu maupun non kayu
Diketahuinya penyebaran kelas diameter berbagai jenis tegakan komersil
dan non komersil.
2. Penataan hutan dan
penetapan areal kelola
pemanfaatan wilayah
tertentu KPH Tahun II
Ditetapkannya batas dan luas areal pemanfaatan, blok, petak dan anak
petak pada areal pemanfaatan wilayah tertentu yang dikelola KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara Berdasarkan Hasil inventarisasi dan penataan tersebut dapat dilakukan
pengaturan Hasil berdasarkan etat luas dan berdasarkan etat volume
3. Prakondisi KPH
menerapkan pola
Pengelolaan Badan
Layanan Umum (BLU)
Tahun I
Penunjukan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara mengelola
wilayah tertentu oleh Menteri
Penetapan KPH sebagai lembaga yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ) oleh Gubernur
4. Pembuatan rencana
bisnis dan Penentuan
kelas perusahaan
Tersusunnya Buku Buisiness plan dan Master plan
Terbentuknya kelas perusahaan HHK , HHBK , JASLING
5. Operasionalisasi
Pengusahaan Hutan
Tanaman Tahun I
Terlaksananya kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman pada areal wilayah
tertentu
Terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan investor dan atau
masyarakat dalam kegiatan Pengusahaan Hutan
Tersusunnnya buku Renstra Bisnis
Tersusunnya RKT/bagan kerja
Terbentuknya Operasionalisasi produksi dan pemasaran.
6. Operasionalisasi Mikro
hidro
Tahun IV
Terbangunya kerjasama dengan investor yang tertarik sebagai mitra pada
pengusahaan mikro hidro tersebut.
Tersusunnya desain atau rancangan bangunan serta tata letak prasarana
dan sarana pendukung mikro hidro
Adanya mekanisme pengelolaan wisata yang jelas dengan pihak investor
(apabila usaha tersebut dilakukan dengan kerjasama kemitraan)
Mengembangkan sistem promosi mikro hidro lokasi bersangkutan melalui
media online (melalui internet), pamflet atau media lainnya
7. Operasionalisasi Usaha
Ekowisata alam air
terjun
Tahun I
Terlaksananya kegiatan Usaha eko wisata alam terbuka, Terbangunya
kerjasama dengan investor yang tertarik sebagai mitra pada pengusahaan
pariwisata tersebut.
Tersusunnya desain atau rancangan bangunan serta tata letak prasarana
dan sarana pendukung ekowisata alam air terjun
Adanya mekanisme pengelolaan wisata yang jelas dengan pihak investor
(apabila usaha tersebut dilakukan dengan kerjasamaan kemitraan)
Mengembangkan sistem promosi wisata alam lokasi bersangkutan melalui
media online (melalui internet), pamflet atau media lainnya
8. Operasionalisasi Usaha
Jasa Lingkungan Tahun I
Terlaksananya kegiatan usaha Jasling berbasis penjualan karbon pada hutan
lindung
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
C. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan
merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dan
berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan baik melalui pengembangan kapasitas
maupun pemberian akses pemanfaatan sumber daya hutan dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat
setempat tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab KPH.
Dalam implementasinya di wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara terdapat Blok Pemberdayaan masyarakat, yang lokasinya berada pada wilayah
yang telah terdapat aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan tersebut atau
masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap kawasan hutan tersebut dan berada di
luar areal ijin pengusahaan hutan. Secara spasial lokasi blok pemberdayaan masyarakat
dapat dilihat pada Tabel 5.7.
Selanjutnya Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Blok Pemberdayaan
Masyarakat selama jangka 2015 - 2024 di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara disajikan pada Table 5.8.
Untuk mendukung kegiatan pengembangan masyarakat pada blok
pemberdayaan secara lebih luas dari aspek kapasitas sumberdaya manusia, sosial
ekonomi, dan kelembagaannya, maka perlu diperluas dengan program kegiatan lainnya
yang terukur. Kegiatan pendukung dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan di
dalam dan sekitar areal KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara (Tabel 5.9.)
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.7. Kondisi, Luas dan Letak pada HP Blok pemberdayaan di KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
No. Nama Desa Luas (ha)
1 Aek Songsongan 254.90
2 Bandar Durian 2112.21
3 Bandar Lama 39.33
4 Gonting Garoga 65.50
5 Hasang 1900.49
6 Hatapang 2068.70
7 Kuala Beringin 4399.77
8 Lobu Huala 1719.49
9 Lumban Pinasa 89.65
10 Lumban Rau Tengah 156.41
11 Lumban Rau Timur 4892.64
12 Lumban Rau Utara 171.07
13 Meranti Omas 839.68
14 Pematang 0.64
15 Perk Bandar Pulau 87.17
16 Perk. Damuli 11.34
17 Perkebunan Londut 307.42
18 Poldung 1115.31
19 Pulo Dogom 33.24
20 Rombisan 1195.05
21 Siamporik 5141.27
22 Sibalanga 192.18
23 Sibito 3195.15
24 Silumajang 499.10
25 Simonis 0.04
26 Terang Bulan 2722.49
33210.23 Sumber : Hasil Analisis SIG, 2014
Commented [T9]: BPKH overlay blok dan kecamaatan+desa
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.8. Rencana Kegiatan Blok Pemberdayaan Masyarakat KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara
No Rencana
Kegiatan Lokasi
Tahun
Pelaksanaan
Luas
(Ha)
Indikator
Pencapaian
Pendampingan
Kelembagaan
1 Izin Hutan
Tanaman
Rakyat
Terbitnya Izin
HTR
Terbentuknya
Usaha
Pengelolaan
Hutan
Tanaman
Rakyat pada
hutan tanaman
KPHL Model
Lintas Unit
XXII
Sumatera
Utara
2 Pencadangan
Hutan Tanaman
Rakyat
Terbentuknya
Kelompok Tani
HTR
Terbentuknya
UsaHa
Pengelolaan
HTR Pada
Hutan
Tanaman
Kelompok
Tani
KPHL Model
Lintas Unit
XXII
Sumatera
Utara
3 Izin HKM Terbitnya Izin
HKm
Terbentuknya
Usaha
Pengelolaan
HKm
Gapoktan
KPHL Model
Lintas Unit
XXII Sumatera
Utara
4 Pencadangan
areal HKM
Terbentuknya
Kelompok Tani
Terbentuknya
Usaha
Pengelolaan
.....
Kelompok
tani
KPHL Model
Lintas Unit
XXII
Sumatera
Utara LSM
5 Pencadangan
areal HKM
Terbentuknya
Kelompok Tani
Terbentuknya
Usaha Industri
Pengelolaan
Madu dalam
skala Usaha
Rumah Tangga
Kelompok
tani
KPHL Model
Lintas Unit
XXII
Sumatera
Utara LSM
6. Area Persiapan
pencadangan
Pemeberdayaan
pola HKm/HD
dan HTR
Terbentuknya
Kelompok Tani
Terbitnya SK
Pencadangan
HKM/HD dan
HTR
Kelompok
tani
KPH KPHL
Model Lintas
Unit XXII
Sumatera
Utara
LSM
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.9. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Pendukung Dalam Pemberdayaan
Masyarakat KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara Jangka 2015-
2024
No Uraian Kegiatan Indikator /Target
1 Pengembangan Sumber daya Manusia (petani, Polhut,
peneliti, pelaku bisnis, Birokrasi, LSM) ;
Pelatihan
Studi banding
Workshop/Seminar
Kursus / magang
Terlaksananya kegiatan
pelatihan, studi banding,
workshop/seminar, kursus dan
magang
2 Pengembangan Kelembagaan ekonomi Rakyat
Membuat Regulasi
Pembentukan Forum Multipihak
Pendampingan Kelembagaan
Terwujudnya regulasi ,
terbentuknya forum multi piHak
dan terlaksananya
pendampingan kelembagaan
3 Pengembangan kemampuan Permodalan
Membangun skema mikro finance untuk masyarakat
Terbangunnya skema mikro
finance
4 Peningkatan Daya Saing
Sertifikasi produk
Industrialisasi produk berbasis masyarakat (home
industri)
Terwujudnya sertifikasi produk
dan industrialisasi produk
berbasis masyarakat
5 Pembinaan jejaring dan kemitraan
Kemitraan bisnis
Kemitraan Perlindungan dan konservasi hutan
Terlaksananya kemitraan bisnis
,perlindungan dan konservasi
hutan
6 Membangun model kelembagaan masyarakat sekitar
hutan produksi dalam rangka peningkatan usaHa
masyarakat sekitar hutan produksi
Terbangunnya model
kelembagaan masyarakat sekitar
hutan produksi
7 Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan
Hutan Desa serta Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangunnya HTR, HD dan
Hkm
8 Pengembangan centra HHBK unggulan Berkembangnya HHBK
Berdasarkan Tabel 5.9, secara teknis program pembedayaan masyarakat setempat
dalam pengelolaan hutan khusus pada Blok Pemberdayaan Masyarakat pada KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara, dapat dilakukan dengan skema Hutan
Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Pengembangan HHBK.
Untuk menunjang upaya sinergisitas dan kerjasama antar pihak, maka KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara memfasilitasi terbentuknya forum multi pihak.
Pembentukan forum ini dalam rangka mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak dan
membangun jejaring kemitraan.
Untuk kegiatan pemberdayaan yang direncanakan akan dilakukan dengan skema
HTR atau HKM, beberapa kegiatan pokok yang perlu dilakukan, antara lain :
1. Mengembangkan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pola mandiri atau
pola kemitraan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif atau telah
dirambah oleh masyrakat.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
2. Fasilitasi pembentukan kelompok tani HTR atau HKm serta pengurusan
proses perolehan ijin IUPHK-HTR dan IUPHHKm dilakukan secara
kemitraan antara lembaga pengelola KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara, kelompok tani HTR dan HKm, Lembaga Dinas Kehutanan
dan UPT kementerian kehutanan yang membidangi HTR dan HKM.
Pelaksanaan kegiatan pada Blok Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk
meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, proses kemitraan dan penyediaan akses usaha
kehutanan dan ekonomi produktif lainnya bagi masyarakat. Diperlukan prasyarat awal
untuk melaksankan program kegiatan dan pencapaian tujuan dari Rencana
pengembangan blok pemberdayaan masyarakat di wilayah KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara (Tabel 5.10).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.10. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Bentuk Penyerapan Tenaga Lokal, Kemitraan, Penyediaan Akses Usaha Kehutanan
dan Ekonomi Produktif lainnya
No Kegiatan Tujuan Metode Lokasi Waktu Hasil
1 Sosialisasi KPH
(membangun
kepercayaan ke
masyarakat dan
pemerintah desa)
memperkenalkan rencana kerja
KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara dalam kaitannya
dengan pemberdayaan masyarakat
di sekitar kawasan KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Pendekatan Interpersonal
dan Kelembagaan
Prioritas lokasi
Desa yang
memiliki potensi
Tahun 1 KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera
Utara dikenal oleh
masyarakat di sekitar
Wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII
Sumatera Utara secara
Umum
2. Mengumpulkan data
desa (monografi atau
profil desa)
- Data desa, data BPS, identifikasi
program-program yang masuk ke
desa.
- identifikasi institusi desa, tokoh
masyarakat, karang taruna,
kelompok tani, kelompok
pengelolah hutan, dll
Pendekatan Interpersonal
dan Kelembagaan
Prioritas Lokasi
Hutan Tanaman
pinus dan rotan
Tahun 1 Data Desa
3. Lokakarya atau
pertemuan-pertemuan
kampung (desa)
Menghimpun data dari
masyarakat/Kelompok, Sejarah
Desa/Kelompok, Analisis potensi,
Analisis Stakeholder, keterlibatan para
pihak
FGD (Focus Group
Discussion)
Prioritas Lokasi
Hutan Tanaman
pinus dan rotan
Tahun 1 Historis Daerah, Potensi
Desa (SDA) Jenis
Program yang masuk,
Terlibatnya pemangku
kepentingan
Penilaian tentang
kebutuhan kapasitas
Peran serta Masyarakat dalam aktifitas
kelompok, transformasi pengetahuan,
membangun dalam upaya
meningkatkan penghasilan
kelompok/masyarakat. Menetukan
komoditi prioritas berdasarkan pasar.
FGD (Focus Group
Discussion)
Prioritas Lokasi
HKm dan HTR
Tahun 1 Kelompok desa, ruang
saling berbagi informasi,
menilai komiditi yang
menjadi prioritas desa
4. Jasa lingkungan : Menunjang nilai ekonomi FGD (Focus Group
Discussion)
Tahun 1 Tata kelola berdasarkan
jasa lingkungannya
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Dengan memanfaatkan Teknologi SIG maka dapat diketahui desa - desa pada blok
pemberdayaan yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam
mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan di wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Sebaran desa sasaran kegiatan pemberdayaan
masyarakat pada Blok Pemberdayaan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara,
baik yang kegiatannya telah berjalan saat ini maupun yang masih tahap perencanaan
atau pencadangan disajikan pada Tabel 5.7.
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada areal KPH yang telah ada
Izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan Hutan
Pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara
optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik
dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokok hutan, fungsi
konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan
yang paling penting dalam pemanfaatan hutan dan kawasan hutan Harus tetap sinergi.
Secara umum pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat diselenggarakan
melalui kegiatan : (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa lingkungan, (3)
pemanfaatan Hasil hutan kayu dan bukan kayu, (4). Sebaliknya pemanfaatan hutan pada
hutan lindung dibatasi pada jenis (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa
lingkungan, dan (3) Pemungutan Hasil hutan bukan kayu. Pada areal KPH yang telah
ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 5.11.
Tabel 5.11. Areal KPH yang telah ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan
Kawasan Hutan dan Dalam Proses Perijinan tersebut
Nama Pemegang ijin Blok Total
HKm
HD
Total ………
Sumber : Analisis Gis, 2014
Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa
mengubah fungsi pokok kawasan hutan, sedangkan perubahan peruntukan kawasan
hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan
Commented [T10]: KKph/bpkh tolong di cek untuk luas hkm dan HD
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu
atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain :
(a) Pinjam pakai kawasan hutan
Implementasi Penggunaan kawasan hutan adalah sebagai berikut :
i) Hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan atau
Kawasan Hutan Lindung.
ii) Dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan
iii) Mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
kelestarian lingkungan.
iv) Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis, dalam arti yang diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terHadap
kedaulatan Negara, pertahanan keamanan Negara, pertumbuhan ekonomi,
sosial budaya dan atau lingkungan seperti :
- Religi,
- Pertambangan,
- Instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik, teknologi energy baru
dan terbarukan,
- Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar, radio, stasiun
relay televisi,
- Jalan umum, jalan tol, jalur kereta api,
- sarana transportasi yang tidak dikatagorikan sebagai sarana transportasi
umum untuk keperluan pengakutan Hasil produksi
- Sarana prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air,
dan saluran air bersih dan atau air limbah,
- Fasilitas umum,
- Industri terkait kehutanan,
- Pertahanan keamanan, dan
- Prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan sementara
korban bencana alam.
Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pada hutan produksi dapat
dilakukan dengan : a) Pola pertambangan terbuka b) Pola pertambangan bawah tanah.
Sedangkan pada hutan lindung Hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan : a) Turunnnya
permukaan air tanah, b) Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen c)
Terjadi kerusakan akuiver air tanah.
Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan
hutan :
i) Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan
hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 % dari luas
daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi
lahan dengan rasio paling sedikit 1 : 1 untuk non komersial dan paling
sedikit 1 : 2 untuk komersial
ii) Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar penerimaan
Negara bukan pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan
hutan pada Provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30 % dari luas
daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi dengan ketentuan : 1)
Penggunaan untuk non komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP
penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka
reHabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1 : 1. 2) Penggunaan untuk
komerial dikenakan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan
hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai paling sedikit dengan rasio 1 : 1.
iii) Izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa
kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dan tanpa
melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
dengan ketentuan hanya untuk : 1) Kegiatan pertahanan Negara, sarana
keselamatan lalu lintas laut dan udara, cek dam, embung, dan sarana
meteorology, klimatologi dan geofisika, 2).Kegiatan survey dan eksplorasi.
Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan
hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. Penggunaan kawasan hutan untuk
pertambangan yang berdampak penting dan cakupan luas dan bernilai strategis harus
mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum
menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pemohon yang memenuhi
persyaratan. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan untuk jangka
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
waktu paling lama 2 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil
evaluasi.
Persetuan prinsip memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon yang
meliputi :
i. Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahan
kompensasi serta proses pengukuhannya.
ii. Melaksanakan inventarisasi tegakan.
iii. Membuat pernyataan kesanggupan membayar penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam
rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
iv. Menyerahkan dan menghutankan lahan untuk dijadikan kawasan hutan
dalam hal kompensasi berupa lahan.
v. Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah
memenuhi seluruh kewajiban, Menteri Kehutanan menerbitkan izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan, yang didalam izin tersebut diantaranya berisi kewajiban pemegang izin
pinjam pakai kawasan hutan yang meliputi :
i. Membayar Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan
hutan.
ii. Melakukan penanaman dalam rangka rehabiitasi daerah aliran sungai.
iii. Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi.
iv. Menyelenggarakan perlindungan hutan.
v. Melaksanakan reklamasi dan atau reboisasi pada kawasan hutan yang
dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan.
vi. Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri.
(b) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara tidak mempunyai peran dalam perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan, namun sesuai dengan prinsip pengelolaan, maka setiap kegiatan yang
berada diwilyah kelola KPH, maka KPH wajib mengetahuinya.
Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi
bukan kawaan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi
tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari
dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan
sebaran yang proporsional.
Perubahan peruntukan kawasan hutan meliputi : Perubahan peruntukan kawasan
hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan hanya dapat
dilakukan pada hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas melalui tukar menukar
kawasan hutan yang dapat dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi yang
melalui tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.
Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan diluar kegiatan
kehutanan yang bersifat permanen, menghilangkan enclave atau memperbaiki batas
kawasan hutan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30 % dari luas daerah
aliran sungai, pulau dan atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.
2) Mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.
PerubaHan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat
dilakukan pada hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi
berdasarkan usulan dari bupati kepada menteri.
(c) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi
hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang
lain. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan
mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan yang dapat dilakukan pada hutan dengan
fungsi pokok : hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Perubahan fungsi
dilakukan mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat
penunjukan kawasan hutan, dinamika pembangunan, faktor alam maupun faktor
masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan. Dalam penetapan
perubahan fungsi kawasan hutan tetap mengacu pada kriteria masing-masing fungsi
hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada areal KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara yang telah ada hak atau izin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan selama jangka 2015-2024 di KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.12.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.12. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada areal
yang telah ada hak atau izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara jangka 2015 – 2024
No Uraian Kegiatan Target / Indikator
1 Inventarisasi izin-izin Pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan 1 kali setahun
2 Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Hutan
pada Hutan Lindung seperti :
1. Pemanfaatan kawasan,
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemungutan Hasil hutan bukan kayu
1 kali setahun
1 kali setahun
1 kali setahun
3 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan
pada Hutan Produksi seperti :
1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan Jasa lingkungan
3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu
(pemanfaatan Hasil hutan kayu dalam hutan alam,
Pemanfaatan Hasil hutan kayu dalam hutan
tanaman melalui HTR,HTI dan Pemanfaatan
Hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam
,Pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu dalam
hutan tanaman )
4. Pemungutan Hasil hutan kayu dalam hutan alam,
5. Pemungutan Hasil hutan bukan kayu dalam hutan
alam,
6. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan
tanaman
1 kali setahun
1 kali setahun
1 kali setahun
1 kali setahun
1 kali setahun
1 kali setahun
4 Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, sarana
perhubungan/jalan, sarana telekomunikasi/radio, Pinjam
Pakai kawasan hutan, transmigrasi
1 kali setahun
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di luar Izin
1. Dasar Hukum dan Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan
Penyelenggaraan rehabilitasi hutan berpedoman pada PP 76 tahun 2008 tentang
rehabilitasi dan reklamasi hutan dan Permenhut Nomor P 39/Menhut-II/2010 tentang
pola umum, Kriteria dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
Pola umum rehabilitasi hutan disusun dengan maksud memberikan kerangka dasar
dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan yang memuat prinsip dan
pendekatan serta dengan tujuan agar diperoleh landasan bersama mengenai pendekatan
dasar, prinsip-prinsip pola penyelenggaraan dan mekanisme pengendalian pelaksanaan,
agar diperoleh hasil dan dampak yang efektif sesuai dengan tujuan rehabilitasi hutan.
Prinsip penyelenggaraan reabilitasi hutan adalah :
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
a. Sistem penganggaran yang berkesinambungan (multi years)
b. Kejelasan kewenangan
c. Andil biaya (cost sharing)
d. Penerapan sistim insentif
e. Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan
f. Pendekatan partisipatif
g. Transparasi dan akuntabilitas
Untuk keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi dilakukan pendekatan melalui
aspek Politik, Sosial, Ekonomi, Ekosistem dan Kelembagan dan Organisasi. Tujuan
rehabilitasi hutan adalah untuk memulihkan sumber daya hutan pada hutan produksi dan
hutan lindung yang rusak sehingga dapat berfungsi secara optimal, mampu memberi
manfaat kepada seluruh stakeholder, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air
DAS serta mendukung kelangsungan industri Kehutanan. Rehabilitasi hutan
dilaksanakan ketika pengelolaan hutan lestari mengalami kegagalan dalam system
perlindungan hutan khususnya dalam hal mengatasi perambahan hutan, illegal loging
dan alih fungsi hutan tidak terencana sehingga dapat terjadi deforestasi dan degradasi
fungsi hutan.
Rehabilitasi hutan merupakan bagian sistem pengelolaan hutan, yang ditempatkan
pada kerangka daerah aliran sungai (DAS) yakni suatu wilayah daratan yang merupakan
satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi
berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari
curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya kedanau atau laut secara alami.
Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah pengaturan tata guna lahan atau
optimalisasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan secara rasional serta praktek
lainnya yang ramah lingkungan sehingga dapat dinilai dengan indikator kunci kuantitas,
kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada titik pengeluaran (outlet) DAS, Jadi salah
satu karakteristik DAS adalah adanya keterkaitan biofisik antara daerah hulu dengan
daerah hilir melalui daur hidrologi.
Tingkat kekritisan suatu DAS ditunjukan oleh menurunnya penutupan vegetasi
permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam
menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan
penyebaran tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim
kemarau. Sasaran rehabilitasi hutan adalah hutan produksi dan hutan lindung yang telah
terdegradasi dan merupakan DAS Prioritas berdasarkan kriteria kondisi spesifik
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
biofisik, sosial ekonomi, lahan kritis pada bagian hulu DAS dan wilayah hutan yang
rentan perubahan iklim. DAS Prioritas itu terutama pada :
a. Bagian hulu DAS yang rawan memberikan dampak bencana banjir,
kekeringan dan tanah longsor.
b. Daerah Tangkapan air (catchment area) dari waduk, bendungan dan danau.
c. Daerah resapan air (recharge area) di hulu DAS.
d. Daerah sempadan sungai, mata air, danau dan waduk.
e. Bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi
pantai.
2. Lokasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Areal KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara
Rehabilitasi pada hakekatnya adalah upaya untuk menghutankan kembali kawasan
hutan agar dapat berfungsi optimal sebagaimana peruntukannya. Rencana lokasi
penyelenggaraan rehabilitasi, diarahkan pada areal-areal yang tutupan hutannya telah
terbuka atau yang berpenutupan semak belukar sebagai akibat aktivitas perambahan
masyarakat. Namun prioritas kegiatan rehabilitasi lebih diarahkan pada blok
perlindungan dan blok inti dengan tutupan tutupan hutannya telah terbuka atau yang
berpenutupan semak belukar sebagai akibat aktivitas perambahan masyarakat. Hal
tersebut mengingat fungsi utama dari kedua blok ini yaitu sebagai perlindungan dan
pengawetan tata air dan orologi. Lokasi rencana kegiatan rehabilitasi pada Blok Inti
dan Blok Perlindungan di Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
disajikan pada Tabel 5.13.
Tabel 5.13. Sebaran Lokasi Prioritas Sasaran Rehabilitasi pada Wilayah KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Arahan Blok Nama Kecamatan Nama Desa Luas (ha)
HL Blok
Pemanfaatan
Total
Sumber : Analisis SIG, 2014
Blok inti dan Blok khusus yang tutupan hutannya berupa semak belukar dan
belum dirambah masyarakat dilakukan rehabilitasi lahan melalui program Konvergensi
Commented [T11]: Data kkph
Commented [T12]: BPKH /kkphcek jika da lagi data bpdas
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
RHL dengan sistem pembuatan tanaman dan pengkayaan tanaman, sedang yang telah
dirambah masyarakat dalam bentuk pertanian lahan kering (pt) dan atau pertanian
campur semak (PC) maka dilakukan rehabilitasi pola agroforestry
Pelaksanaan rehabilitasi hutan pada wilayah KPH yang telah dibebani izin/Hak
pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang
izin/hak yang bersangkutan. Sedangkan rehabilitasi hutan pada wilayah KPH yang
wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga,
pelaksanannya dilakukan oleh KPH. Pelaksanaan rehabilitasi terkait dengan areal diluar
izin dilakukan pada areal sesuai kelas perusahaan, kegiatan kemitraan dan konservasi
yang kondisi lahannya tergolong kritis sehingga perlu direhabilitasi.
Hasil pengamatan lapang dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa
masyarakat menginginkan pengembangan beberapa jenis komoditas baik berupa kayu-
kayuan maupun komoditas MPTS (Multi Purpose Tree Spesies) pada pelaksanaan RHL.
Berdasarkan pertimbangan keadaan di lapangan, masyarakat yang telah melakukan
kegiatan usaha tani di dalam kawasan hutan, maka pola rehabilitasi yang diusulkan
adalah pola agroforestry. Dengan demikian masyarakat tersebut tetap akan mendapatkan
kebutuhan hariannya, sementara mereka juga akan membangun tegakan hutan dengan
menanam tanaman jenis kayu-kayuan. Jenis-jenis yang diinginkan oleh masyarakat
antara lain ..................................
3. Kegiatan Teknis Rehabilitasi Hutan
Rehabilitasi hutan diwilayah KPH diselenggarakan oleh KPH yang dilaksanakan
melalui kegiatan : (a) Reboisasi, (b) Pemeliharaan tanaman, (c) Pengayaan tanaman dan
(d) Penerapan teknik konservasi tanah.
a. Reboisasi
Pelaksanaan Reboisasi dimulai dengan tahap persiapan yang berupa :
1) Penyiapan kelembagaan : Meliputi penyiapan organisasi pelaksana dan
koordnasi dengan pihak terkait untuk penyiapn lokasi, bibit dan tenaga kerja
yang akan melakukan penanaman.
2) Penyiapan Sarana Prasarana seperti penyiapan rancangan pembuatan
tanaman, penyiapan dokumen-dokumen untuk pembuatan tanaman,
penyiapan bahan dan alat, penyiapan bibit tanaman.
3) Penyiapan areal seperti pembagian blok petak, pembuatan jalan
pemeriksaan, Pelaksanaan penanaman.
Commented [T13]: Kkph?
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Adapun teknik penanaman dapat dilakukan melalui 3 sistem yaitu system
cemplongan, system jalur dan system tugal (Zerro tillage).
b. Pemeliharaan Tanaman
Pada Prinsipnya pemeliharaan tanaman dilakukan sampai dengan tanaman
mencapai umur tebang. Pada umumnya pemeliharaan hanya dilakukan sampai dengan
tahun kedua. Hal ini semata karena keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah.
Untuk itu KPH harus mampu menyediakan anggaran mulai tahun ketiga sampai dengan
tanaman siap dipanen. Pemeliharaan tanaman melalui perawatan tanaman dan
pengendalian hama dan penyakit dilaksanakan oleh KPH atau pemegang izin/hak untuk
kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.
Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut :
1) Pemeliharaan I, dilaksanakan pada tahun kedua dengan komponen pekerjaan
penyiangan, pendangiran, pemberantasan hama penyakit dan penyulaman.
Jumlah bibit untuk penyulaman pada pemeliharaan I sebanyak 20 % dari
jumlah yag ditanam semula. Pemeliharaan I dapat dilakukan apabila
prosentase tumbuh tanaman pada tahun I minimal 70 %.
2) Pemeliharaan II, dilaksanakan pada tahun ketiga, dengan komponen
pekerjaan penyiangan, pendangiran dan pemberantasan hama penyakit.
Pemeliharaan II dapat dilakukan apabila prosentase tumbuh tanaman setelah
pemliHaraan I minimal 80%.
3) Pemeliharaan lanjutan, untuk jenis-jenis tanaman tertentu pemeliharaan
dapat dilanjutkan sampai dengan tanman siap dipanen sepanjang dana
memungkinkan.
c. Pengayaan Tanaman
Istilah pengkayaan tanaman ditunjukan pada hutan alam yang telah dilakukan
penebangan pada pohon-pohon yang diizinkan. Pengkayaan tanaman adalah kegiatan
penambaHan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa
anakan, pancang, tiang dan pohon 500 - 700 batang per hektar, dengan maksud untuk
meningkatkan nilai tegakan hutan baik kuallitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
Pengayaan tanaman ditujukan untuk meningkatkan produktifitas hutan, dengan
pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui jumlah dan keragaman jenis
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
tanaman. Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan rawang baik dihutan produksi
maupun hutan lindung. Pengayaan Tanaman meliputi kegiatan persemaian, penanaman,
pemeliHaraan tanaman, dan pengamanan.
d. Penerapan Teknik Konservasi
Rencana Penyelenggaraan Rehabilitasi pada areal diluar izin selama jangka 2015 –
2024 di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.14.
Tabel 5.14. Rekapitulasi rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal diluar izin
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara jangka 2015 – 2024
No Uraian Kegiatan Target (satuan)
1 Identifikasi lahan lritis pada lahan yang tidak dibebani Hak pada
hutan produksi dan hutan lindung
1 kali setahun
2 Penyelenggaraan RHL seperti Reboisasi, pemeliharaan tanaman,
pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah di DAS
Prioritas ( RHL kawasan Produksi, RHL Kawasan Lindung, RHL
Kawasan Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis)
..... Ha per tahun
3 Kampanye Pengelolaan DAS Terpadu 1 kali setahun
4. Model Rehabilitasi Hutan dan Lahan
a. Pola Agroforestry
Pola agroforestry yang dapat dikembangkan antara lain Silvopasture dan
Agrisilviculture. Sistem penanaman dapat dilakukan dengan tumpangsari maupun alley
cropping. Alley cropping merupakan pola agroforestry yang sesuai untuk lahan datar
sampai topografi agak miring. Dengan alley cropping tanaman pohon ditanam secara
kelompok berselang-seling dengan tanaman perkebunan kopi menurut kontur
membentuk jalur-jalur tanaman. Pohon-pohon yang ditanam secara berkelompok
tersebut dapat berfungsi sebagai penahan erosi yang cukup efektif disamping sebagai
sumber bahan organik untuk mempertahankan dan mengembalikan kesuburan tanah.
Pada jalur tanaman kayu-kayuan ditanam jenis pohon seperti durian, rambutan, nangka
dll.
b. Pola Pengayaan
Pola Pengayaan dilakukan pada kawasan hutan yang penutupan lahannya telah
mengalami kerusakan secara setempat-setempat yang penutupannya semak belukar,
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
atau pada lahan pertanian lahan kering campur semak (PLKCS), sehingga tidak
diperlukan penanaman secara menyeluruh. Pengayaan ini mengikuti model spot/mosaik
dengan jalan menanam jenis-jenis kayu unggulan setempat dan jenis-jenis pohon
penghidupan (MPTS) yang ditanam secara mengelompok maupun secara campuran.
Jenis-jenis pohon unggulan setempat seperti: kemiri, durian, langsat, rambutan, nangka,
petai, mangga, dan sebagainya. Penanaman dapat dilakukan secara campuran ataupun
secara kelompok.
c. Pola Hutan Campuran Sistem Jalur
Hutan campuran sistem jalur merupakan pola yang sesuai untuk penutupan pada
lahan milik dan kawasan hutan yang penutupannya semak belukar. Penanaman secara
jalur dimaksudkan agar belukar yang ada tidak ditebang habis melainkan ditebang
secara jalur sehingga akan terdapat jalur tanaman dan jalur konservasi secara berselang -
seling.
Lebar jalur tergantung dari kondisi tanah, kemiringan lereng dan jenis tanaman.
Untuk menentukan berapa lebar jalur yang paling efektif perlu dilakukan penelitian dan
uji coba, melalui pembangunan plot coba (demplot Agroforestry).
d. Pola Hutan Tanaman Campuran/Hutan Serbaguna.
Pada pola ini beberapa jenis pohon, jenis kayu-kayuan untuk pertukangan dan
jenis MPTS dapat ditanam secara bercampur disesuaikan dengan kondisi lapangan,
lebar tajuk dan kebutuHan akan cahaya dari masing-masing jenis yang dipilih. Pola ini
cukup baik untuk diterapkan pada penutupan semak belukar, dan atau alang-alang.
Kombinasi tanaman dapat dilakukan sesuai keinginan dan tujuan penekanan yang
diinginkan. Perbandingan antara kayu-kayuan dan jenis MPTS dapat dipilih antara lain :
70% : 30%, 60% : 40%, 50% : 50% dan seterusnya. Model kebun campuran ini adalah
mengkombinasikan tanaman kayu-kayuan, MPTS, dan tanaman semusim.
Beberapa pola yang dapat dikembangkan pada lahan alang-alang adalah sebagai
berikut:
1) Pola Hutan Tanaman Penghasil Kayu dan Buah. Pola ini sesuai dilaksanakan
pada areal alang-alang dan tanah kosong untuk meningkatkan
produktifitasnya dengan menanam tanaman MPTS yang bermanfaat bagi
penduduk.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
2) Hutan Tanaman Kayu Pertukangan. Hutan tanaman kayu pertukangan
diarahkan pada areal semak belukar, alang-alang dan tanah kosong pada
kawasan hutan atau lahan milik. Jenis yang dikembangkan adalah jenis kayu
yang disenangi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kayu
pertukangan. Tanaman kayu-kayuan ditanam pada jalur tersendiri dan
tanaman MPTS ditanam pada jalur tersendiri pula, sehingga terbentuk
sabuk-sabuk yang mengikuti kontur.
5. Civil Teknis dalam RHL
Pembangunan bangunan-bangunan civil teknis dalam RHL diperlukan pada
lokasi-lokasi di luar kawasan hutan yang karena kondisi fisik lahan dan aktivitas usaha
tani masyarakat pada lahan tersebut berpotensi untuk terjadinya degradasi lahan.
Berdasarkan kondisi areal sasaran RHL, maka dapat dipertimbangkan untuk
membangun teras dan rorak pada lokasi-lokasi sasaran RHL yang saat ini dimanfaatkan
oleh masyarakat sebagai areal pertanian lahan kering pada lokasi-lokasi sasaran RHL
yang mempunyai potensi menimbulkan erosi dan longsor pada desa - desa yang terletak
pada hulu DAS.
F. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pelaksanaan Rehabilitasi dan
Reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutannya
Gambaran mengenai areal yang diarahkan untuk rehabilitasi dan reklamasi pada
wilayah yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasannya
diperoleh dengan melakukan tumpang susun antara peta izin pemanfaatan kawasan pada
wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara dengan peta penutupan lahan.
Rencana kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan
reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan
kawasan selama jangka 2015 - 2023 di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
secara detail disajikan pada Tabel 5.15.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.15. Rekapitulasi rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Reklamasi pada areal yang sudah Ada hak atau izin
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara jangka 2015-2024
No Uraian Kegiatan Target / indikator
1 Identifikasi Lahan Kritis pada lahan yang dibebani izin/hak
Pada hutan produksi dan hutan lindung.
1 x setahun
2 Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
hutan oleh pemegang izin pemanfaatan dan atau penggunaan
kawasan hutan.
1 x setahun
3 Membuat rencana reklamasi hutan yang meliputi inventarisasi
lokasi, penetapan lokasi reklamasi hutan.
1 x setahun
4 Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi
hutan oleh pemegang izin/Hak.
1 x setahun
5 Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS (Penglolaan
DAS Terpadu, Base Line DAS, Data dan Peta Lahan Kritis).
1 x setahun
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam di arahkan pada blok
inti dan blok perlindungan. Lokasi-lokasi yang menjadi prioritas utama perlindungan
hutan dan konservasi alam, yaitu pada tutupan hutan yang masih primer yang terletak
pada daerah topografi berat. Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan
memelihara hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan
lestari yang dilaksanakan melalui upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan,
kawasan hutan, dan Hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, serta Hama dan penyakit.
Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan oleh pemerintah desa dan
masyarakatnya sangat diperlukan dalam bentuk kegiatan secara berkelanjutan dan
efektif. Bentuk perlindungan dan pengamanan yang diharapkan dapat dilakukan oleh
masyarakat melalui kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berupa :
1) Perlindungan dan pengamanan sumber mata air yang terdapat di dalam
wilayah hutan pada setiap desa.
2) Perlindungan terhadap lahan usaha dari gangguan serangan hama dan
penyakit.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
3) Perlindungan dan pengamanan hutan di desa atau dusun dari gangguan
pembukaan lahan atau penebangan tanpa sepengetahuan lembaga
pengelolaan hutan oleh desa.
4) Pengendalian sistem budidaya yang destruktif terhadap tutupan hutan oleh
masyarakat pendatang berbentuk tata aturan budidaya agroforestry
konservatif yang dapat menghindari terjadinya banjir erosi dan longsor .
5) Program pengamanan hutan oleh desa dengan pembentukan lembaga/satuan
pengamanan hutan di setiap dusun.
6) Perlindungan dan pengamanan tersebut seharusnya dijabarkan secara tertulis
dalam bentuk peraturan desa dan peraturan daerah yang pembentukannya
difasilitasi oleh lembaga pengelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara .
Tahapan tahapan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi
Tahun 1 dan tahun 2
1. Mengumpulkan informasi ilmiah dan teknis tentang areal KPH, yang terkait
dengan :
- Wilayah Perlindungan dan pengamanan sumber mata air yang terdapat di dalam
wilayah hutan pada setiap desa.
- Wilayah Perlindungan terhadap potensi erosi, longsor dan banjir
- Wilayah Perlindungan dan pengamanan hutan di desa atau dusun dari gangguan
pembukaan lahan atau penebangan
- Wilauyah Perlindungan terhadap wilayah potensi kebakaran hutan
- Wilayah perlindungan dan pengawetan flora dan fauna yang dilindungi
- Wilayah konservasi High Conservation Value Forest (HCVF)
2. Melakukan deliniasi terhadap wilayah wilayah di atas
3. Menyusun rencana program kegiatan perlindungan
4. Merumuskan tindakan teknis perlindungan dan konservasi yang tepat terkait
wilayah diatas
5. Membuat peta lokasi kerawanan bencana (Banjir, Longsor, Erosi)
6. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran hutan.
7. Menyiapkan regu pemadam kebakaran.
8. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan.
9. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tahun 3
1. Meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
2. pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah perlindungan
3. Memantau biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam.
4. Mendorong terciptanya alternatif mata pencaHarian masyarakat sekitar wilayah
perlindungan;
5. Membangun bangunan civil teknis.
6. Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluHan kepada masyarakat.
7. Menyelenggarakan penelitian Hama dan penyakit tumbuHan dan satwa
Tahun 3- 10
1. Pelaksanaan kegiatan teknis perlindungan hutan pada wilayah-wilayah yang telah
disebutkan
Tahun 4
1. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
2. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan;
dan atau mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum
Tahun 5
Evaluasi keberhasilan perlindungan wilayah perlindungan 5 tahun pertama
Tahun 6-10
Menegakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum di wilayah Perlindungan
Tahun 10
Evaluasi keberhasilan perlindungan wilayah perlindungan selama 10 tahun
Prinsip perlindungan hutan yang sekaligus merupakan pengertian perlindungan
hutan adalah usaha untuk :
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam,
Hama serta penyakit.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan
atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Menurut PP 6/2007 jo PP 3/2008 bahwa yang termasuk kegiatan Perlindungan
hutan antara lain :
a. Mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin,
b. Mencegah atau memadamkan kebakaran hutan,
c. Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan,
d. Mencegah perburuan satwa liar dan atau satwa yang dlindungi,
e. Mencegah penggarapan dan atau penggunaan dan atau menduduki kawasan
hutan secara tidak syah,
f. Mencegah Perambahan kawasan hutan,
g. Mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit,
h. Membangun unit satuan pengamanan hutan.
Perlindungan hutan diwilayah KPH diselenggarakan oleh KPH, pelaksanaan
perlindungan hutan pada wilayah yang telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan
dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan, sedangkan pada wilayah yang
tidak dibebani izin/hak pelaksanaannya dilakukan oleh KPH yang meliputi :
- Mengamankan areal kerjanya menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
termasuk tumbuhan dan satwa.
- Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan,
Hama dan penyakit serta daya daya alam.
- Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan
diareal kerjanya.
- Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum diareal kerjanya kepada
instansi kehutanan setempat.
- Menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai
dengan kebutuhan.
Untuk mencegah, membatasi kerusakan hutan dan memperrtahankan serta
mennjaga kawasan hutan dan hasil hutan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan unit
Pengelolaan sebagai pelakana perlindungan hutan, melaksanakan kegiatan :
- Melakukan sosialisasi dan penyuluHan peraturan perundang undangan dibidang
kehutanan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
- Melakukan inventarisasi permasalahan.
- Mendorong peningkatan produktifitas masyarakat.
- Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
- Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin.
- Meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan.
- Mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat.
- Meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.
- Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan.
- Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
Rekapitulasi Rencana Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara jangka 2015 - 2024, ada kegiatan
Pembinaan Habitat Satwa, dalam artian selain ada kegiatan inventarisasi satwa liar yang
dilindungi, juga ada kegiatan pembinaan habitatnya berupa perbaikan tempat hidupnya
maupun penyediaan kebutuhan akan pakan/makanannya, sehingga kelestarian jenis
satwa yang dilindungi tersebut dapat dipertahankan. Selain itu kegiatan penilaian
ekonomi kawasan, penting untuk mengetahui seberapa besar nilai kawasan KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara bila dilihat menurut aspek ekonomi, sehingga
upaya untuk mengkonversi kawasan menjadi peruntukan lainnya dapat
mempertimbangkan fungsi dan manfaat serta nilai ekonomi kawasan.
Untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, selain ada operasi yang
bersifat represif, harus ada kegiatan tindak lanjutnya berupa pemberkasan kasus
(penyidikan) oleh PPNS Kehutanan ataupun diperbantukan dari Polres maupun Polda
setempat, sehingga segala bentuk kegiatan illegal terhadap kawasan dapat memberikan
efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan tersebut.
a. Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan
Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh
kebakaran, dilakukan kegiatan pengendalian yang meliputi Pencegahan, Pemadaman,
dan Penanganan pasca kebakaran.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan menetapkan rencana kegiatan pengendalian
kebakaran hutan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam pelaksanaan pengendalian
kebakaran hutan, KPH sebagai unit Pengelolaan Hutan membentuk lembaga
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
pengendalian kebakaran hutan yang disebut brigade pengendalan kebakaran hutan yang
bertugas menyusun dan melaksanakan program pengendalian kebakaran hutan.
1. Pencegahan
Pencegahan kebakaran hutan pada tingkat KPH. izin pemanfaatan hutan, izin
penggunaan kawasan hutan dan hutan Hak, dilakukan kegiatan antara lain :
Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan.
Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran hutan.
Menyiapkan regu pemadam kebakaran.
Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan.
Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan.
Membuat sekat bakar.
2. Pemadaman.
Dalam rangka pemadaman, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan,
pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemilik hutan hak dan atau kepala KPH,
berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara :
Melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan.
Mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada.
Membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api.
Memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.
Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemeggang izin penggunaan kawasan hutan,
pemilik hutan hak dan atau kepala KPH melakukan :
Koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka
mempercepat pemadaman, evaluasi, litigasi dan mencegah bencana.
Pelaporan kepada bupati/walikota tentang kebakaran hutan yang terjadi dan
tindakan pemadaman yang dilakukan.
3. Penanganan Pasca Kebakaran
Penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan upaya kegiatan meliputi identifikasi
dan evaluasi, rehabilitasi, penegakan hukum.
Kepala KPH, pemegang izin pemanfaatan, pemegang izin penggunaan kawasan
hutan melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi yang berupa :
Pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran hutan.
Pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran.
Analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
b. Perlindungan Hutan Atas Hasil Hutan.
KPH sebagai unit pengelola berkewajiban dalam melindungi hasil hutan dari
kegiatan illegal logging dan illegal trade. Perlindungan Hasil Hutan dilaksanakan untuk
menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan dan atau tidak syah dan dilaksanakan
melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban.
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Hanya dapat dilakukan apabila
telah memiliki izin dari pejabat yang berwewenang. Kegiatan pemanfaatan hutan yang
tergolong tidak memiliki izin adalah :
Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan diluar areal yang diberi izin.
Pemegang izin melakukan pemanfaatan melebihi target volume yang diizinkan.
Pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi
target/ quota yang telah ditetapkan.
Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu
yang dilarang undang undang.
c. Perlindungan Hutan dari Kebakaran.
Kepala KPH dapat menetapkan lokasi perlindungan hutan dalam hutan produksi
dan hutan lindung untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Sebaliknya juga Kepala
KPH mempunyai kewenangan untuk menutup lokasi penggembalaan ternak untuk
kepentingan konservasi dan rehabilitasi hutan, tanah dan air.
d. Perlindungan Hutan dari Daya Alam
Usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan
oleh daya alam yang berupa gunung meletus, tanah longsor, gempa, badai, banjir dan
kekeringan dilaksanakan kegiatan :
Memantau biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam.
Membuat peta lokasi kerawanan bencana.
Membangun bangunan civil teknis.
Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat.
Menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta lingkungan.
Menjaga mutu, nilai serta kegunaan hasil hutan.
e. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit.
Untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh Hama dan
penyakit, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah :
Menyelenggarakan penelitian Hama dan penyakit tumbuhan dan satwa.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Mengendalikan Hama dan penyakit dengan metoda biologis, mekanis, kimiawi
dan atau terpadu.
Hasil penelitian disampaikan kepada KPH untuk dilaksanakan.
f. Polisi Kehutanan
Polisi Kehutanan memiliki wewenang memiliki tugas di wilayah hukumnya
yang meliputi :
Mengadakan patroli/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan Hasil
hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan
kepada yang berwewenang.
Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana
yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
Rencana Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam selama jangka 2015
- 2024 di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.17.
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemegang izin
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara berperan sebagai penyelenggara
pengelolaan hutan di tingkat tapak harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan
secara lestari sesuai fungsinya. Keberadaan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara sebagai institusi negara menyelenggarakan kewenangan tertentu pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai mandat undang-undang
yaitu hutan dikuasai negara dan Harus dikelola secara lestari.
Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan
Pemerintah No. 3 Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria
pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, dijelaskan bahwa fungsi kerja KPH dalam
penyelenggaraan pengelolaan hutan secara operasional diantaranya melaksanakan
pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam
bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang
izin dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan pengelolaan hutan di wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara sebagaimana termuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara. Untuk itu koordinasi dan sinkronisasi pemegang izin
pemanfaatan hutan dan kawasan hutan di wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara dilaksanakan menurut arahan kerangka kerja sebagai berikut:
1. Evaluasi dan sinkronisasi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) pemegang izin, mengacu pada Rencana Pengelolaan Jangka
Panjang dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara.
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pemegang izin mengacu pada
RKU, dan RKT pemegang izin yang bersangkutan.
3. Jenis perizinan dan ruang lingkup kegiatan yang menjadi kewenangan KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara atas pemegang izin sebagai bahan
evaluasi perencanaan, sinkronisasi, pembinaan dan evaluasi disajikan pada
Tabel 5.16.
Berdasarkan Hasil analisa peraturan perundang-undangan, lingkup perencanaan
pemegang izin yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan penilaian kinerja pemegang izin
meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana Karya/Kerja
2. Penataan batas areal kerja
3. Pelaksanaan system silvikultur
4. Penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan
5. Penatausahaan hasil hutan
6. Pengukuran atau pengujian hasil hutan
7. Perlindungan hutan
8. Penggunaan tenaga professional
9. Pemberdayaan masyarakat
10. Kondisi financial termasuk iuran kehutanan
Commented [T14]: Kkph, tolong dicek kembali
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.16. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
pada KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara jangka 2015-2024
No Uraian Kegiatan Target (satuan) Anggaran
(Rp)
1. Sarana dan Prasarana antara lain
Pembangunan Pos Jaga 3 unit
Kendaraan roda 4
Pickup,
Sepedamotor
senjata api laras panjang,
senjata api genggam
HT
GPS
Kompas
Kamera saku,
Tenda Regu,
Peralatan masak
... unit
... unit
2. Membentuk Brigade Pengamanan Hutan 1 brigade
3. Patroli Pengamanan Hutan pada areal yang tidak
dibebani izin
1 kali sebulan
4. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kebakaran Hutan
antara lain melakukan Inventarisasi sumber air,
pemukiman sekitar kawasan hutan, perladangan,tegakan
hutan, patroli hutan ,pemadaman api .
1 buku per tahun
5. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Pencurian
Hasil Hutan antara lain melalui Pengumpulan bahan dan
keterangan, pemeliharaan dan pengamanan batas
hutan,penjagaan, patroli,operasi pengamanan, operasi
yustisi
1 buku per tahun
6. Penyusunan Rencana Penanggulangan PerambaHan
Hutan yang meliputi inventarisasi ladang dan pemukiman
dalam hutan,inventarisasi pemukiman sekitar kawasan
hutan, Penurunan Perambah dari dalam kawasan hutan.
1 buku per tahun
7 Penyusunan Rencana Penaggulangan Hama Penyakit
meliputi inventarisasi tumbuHan eksotik dan gulma,
inventarisasi satwa eksotik,inventarisasi satwa liar,
monitoring keseHatan tegakan hutan.
1 buku per tahun
8 Preemtif : Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan
perundang undangan dibidang kehutanan
1 kali setahun
9 Pembentukan kader konservasi 1 regu
10 Bina Cinta Alam 1 regu
11 Sosialisasi batas batas kawasan hutan 1 kali setahun
12 Temu wicara tentang konservasi hutan dan kehutanan 1 kali setahun
13 Koordinasi dengan instansi terkait 1 kali setahun
14 Preventif : Pengumpulan Bahan dan Keterangan 1 kali setahun
15 Pemeliharaan dan Pengamanan batas Kawasan Hutan 1 kali setahun
16 Represif : Operasi Taktis 4 kali setahun
17 Operasi Yustisi 2 kasus setahun
Commented [T15]: KKPH : cari Data dinas kehutanan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Penyelenggaraan kegiatan dan arahan pencapaian koordinasi dan sinkronisasi
antara pemegang izin di wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
selama 10 tahun disajikan pada Tabel 5.17.
Tabel 5.17. Ruang Lingkup Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Pemegang
Izin di Wilayah Kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
No Jenis Perizinan
Pemanfaatan Hutan
Ruang Lingkup Kewenangan dalam rangka Koordinasi dan
Sinkronisasi
1.
IUPK
a. Hutan Produksi
(untuk HKM)
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal dalam
rangka pemberian izin
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu
pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/Jangka Pendek
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
3. Pemantauan dan Penilain Kinerja
2.
IUPHHK
a. Hutan Tanaman
1) HTI
1. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu
pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/Jangka Pendek
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
2. Singkronisasi kewenangan :
a. Pertimbangan Teknis
b. Pengesahan RKT
c. Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan
d. Menerima laporan hasil evaluasi 5 tahun RKU
1. Pemantauan dan Penilian Kinerja
2) HTR
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal
dalam rangka pemberian izin.
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu
pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/Jangka
Pendek KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
3. Pemantauan dan Penilain Kinerja
4. Singkronisasi kewenangan :
a. Pemberian Izin
b. Pengesahan RKT
c. Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan
IUPHHK
a. HKm
b. HD
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal
dalam rangka pemberian izin.
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu
pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/Jangka
Pendek KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
3. Pemantauan dan Penilain Kinerja
3.
1. IUPHHBK
2. IPHHK
3. IPHHBK
a. Hutan Lindung
b. Hutan Produksi
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal
dalam rangka pemberian izin.
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu
pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/Jangka
Pendek KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
3. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu
pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/Jangka
Pendek KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
4. Izin Penggunaan
Kawasan Hutan
1. Non Kehutanan
2. Lainnya
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal
dalam rangka pemberian izin.
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu
pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/Jangka
Pendek KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
3. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja UsaHa
mengacu pada Rencana Pengelolaan Jangka
Panjang/Jangka Pendek KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.18. Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemegang
Izin di Wilayah Kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
No Ruang Lingkup
Kegiatan
Target Pencapaian Tahun Ke Indikator
I II III IV V VI VII VIII IX X
1.
Identifikasi
perizinan,
permasalahan dan
koordinasi
instansi terkait
Kesamaan
Persepsi dan
Konsepsi
Pengelolaan
2.
Penyusunan
Grand design
Tata Kelola
Perizinan di
wilayah kelola
KPHL Model
Lintas Unit XXII
Sumatera Utara
ArahanTata
Kelola
Pengelolaan
Hutan oleh
Pemegang Izin
3.
Sinkronisasi
Rencana Kerja
Usaha
Pemegangan Izin
mengacu pada
Rencana
Pengelolaan
Hutan Jangka
Panjang/Jangka
Pendek KPHL
Model Lintas
Unit XXII
Sumatera Utara
Kesesuaian
antara RPH-
KPHL Model
Lintas Unit
XXII Sumatera
Utara dengan
Rencana Kerja
Usaha
Pemegang Izin
4.
Koordinasi,
Evaluasi,
Pembinaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Hutan Secara
Lestari sesuai
Fungsinya
I. Koordinasi dan Sinergi dengan instansi dan Pemangku kepentingan
Dalam keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
seringkali menjumpai hebatan/kendala non teknis, dalam arti kendala dari stake holder
lain yang sudah barang tentu mereka juga sudah menetapkan rencana, tujuan dan
kegiatan yang sama sehingga terjadi tarik menarik kepentingan. Oleh karena itu perlu
dilakukan koordinasi yang mantap dengan para stake holder sehingga program dan
kegiatannya bersinergi.
Efektifitas koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan diwadahi dengan
keberadaan forum DAS Asahan Toba yang terdiri dari berbagai stakeholder. Anggota
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
forum ini terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, BAPPEDA
Toba Samosir, Dinas Kehutanan Kabupaten, BBKSDA, BP DAS, BPKH Wilayah I,
akademisi (Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara),
LSM, Badan Pemberdayaan Masyarakat Toba Samosir.
J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
Untuk mencapai visi misi KPH Harus didukung dengan kuantitas dan mutu SDM
serta kompetensi yang dibutuhkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2010
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ,
maka saat ini KPH memiliki struktur organisasi (Gambar 5.1) dengan jumlah personil
dan jabatan personil sebagaimana disajikan pada Tabel 5.20.
Gambar 5.1. Struktur Organisasi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
(Pergub Sumut No. ...... Tahun 2014)
Kepala Dinas
Kepala UPTD KPHL
Jabatan Fungsional Kasubag TU
Kepala Resort :
Commented [T16]: kkph
Commented [T17]: kkph
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.20. Jumlah Personil yang ada di KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Commented [T18]: kkph
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
( a ) Persyaratan Jabatan
Untuk menduduki jabatan struktural pada KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara disamping harus memenuhi persyaratan umum PNS juga harus
memenuhi persyaratan khusus sesuai Permenhut Nomor 42 tahun 2011 seperti pada
Tabel 5.20.
Tabel 5.20. Persyaratan Administrasi Minimal SDM KPH
No.
Persyaratan
Kepala
KPH
Kepala
Seksi
Kepala
SBTU
Kepala Unit
Pengelolaan/R
esort
Staf
Adm.
Staf
Resort
Polhut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pangkat/
Gol/
Ruang
Penata Tk I
, Gol III/d
Penata
Muda Tk I,
Gol.III/b
Penata
Muda Tk I
,Gol.III/b
Pengatur Tk I,
Gol .II/b
- -
2 Hsl
Penilaian
Kinerja (DP-
3)
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
3 Tkt.
Pendidikan
Formal
S1/D-IV
Kehutanan,
S1 non
Kehutanan
berlatar
belakang
pendidikan
Kehutanan(
SKMA/SM
K
Kehutanan,
DIIIKehuta
nan) dengan
pengalaman
dibidang
kehutanan
lima tahun
SKMA/SM
K
Kehutanan
D-
IIIKehutana
n,
D-III non
Kehutanan
dengan
pengelaman
dibidang
Kehutanan
lima tahun
SLTA/
D-III
SKMA/SMK
Kehutanan,
D-
IIIKehutanan,
D-III non
Kehutanan
dengan
pengalaman
dibidang
Kehutanan dua
tahun
SLT
A
SLTA
4 Diklat
Kepemimpinan
Diklatpim
III
Diklatpim
IV
Diklatpim
IV
- - -
5 Diklat
Teknis
Diklat
CKPH
Kemenhut
Diklat
Teknis
Kehutanan
seperti
PEH,Polhut
,dll
IV.a - - -
6 Esselon III.a IV.a IV.a - - -
7 KebutuHan
Personil
1 2 1 1 8 5 27
Kebutuhan tenaga untuk jabatan struktural berdasarkan forrmasi pada struktur
organisasi yang berlaku namun untuk jabatan fungsional seperti tenaga Polhut,
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
(Jagawana), PEH dan tenaga teknis Kehutanan lainnya, kebutuhannya didasarkan pada
luasan hutan yang dikelola dan kemampuan tenaga yang bersangkutan.
Analisis kebutuhan tenaga teknisi lapangan termasuk Jagawana didasarkan pada
pertimbangan bahwa setiap staf tenaga teknis pada tingkat seksi kemampuan mengurus
hutan adalah 10.000 Ha/orang, sedangkan pada tingkat lapangan (Jagawana) adalah
3.000 – 4.000 Ha/orang (rasio Ditjen PHKA 2013). Luas areal unit KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara ...........................Ha.
(b) Kompetensi SDM Pengelola KPH
Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa visi KPH dan salah satu misinya
adalah menjadi KPH ...............atau dengan kata lain KPH akan melaksanakan bisnis di
bidang kehutanan dengan core bisnis hutan tanaman Pinus, rotan dan Lebah madu,
getah pinus, aren, wisata alam, mikrohidro, dan perdagangan karbon. Maka
operasionalisasinya harus dilakukan oleh tenaga profesional bidang kehutanan, pebisnis
profesional sesuai dengan bidangnya. Tenaga profesional dibidang kehutanan dan
pebisnis dapat berasal dari sarjana kehutanan, diploma 3 kehutanan, dan tenaga teknis
menengah yang meliputi lulusan sekolah kehutanan menengah atas (SMK Kehutanan),
serta tenaga-tenaga hasil pendidikan dan latihan kehutanan antara lain penguji kayu
(grader), perisalah hutan (cruiser) dan pengukur (scaler). Sedangkan pebisnis dapat
berasal dari praktisi dan kalangan profesional.
Tenaga teknis bidang kehutanan sudah diatur dalam Permenhut 42/2011 tentang
stándar kompetensi bidang teknis kehutanan pada KPHP dan KPHL. Kebutuhan tenaga
struktural diatur dalam Pergub Sumatera Utara no ..................... Pada KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara terdapat ...... jabatan strukural terdiri dari kepala
KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha , Kepala seksi Penataan, pemanfaatan penggunaan
kawasan hutan, seksi ReHabilitasi laHan dan perlindungan kawasan hutan, , Kepala
Resor/Kepala unit Bisnis dan ........... jabatan fungsional antara lain jabatan fungsional
perencanaan, pemanfaatan dan pengggunaan kawasan hutan, Pemantauan manfaat dan
guna kawasan, Rehabilitasi dan reklamasi hutan, Pemantauan RRL, Perlindungan hutan
dan konservasi alam, pemberdayaan masyarakat. Namun demikian secara administrasi
pegawai KPH harus memenuhi syarat administrasi meliputi pangkat, golongan/ruang,
Hasil penilaian kinerja,dan tingkat pendidikan formal atau dengan kata lain pegawai
KPH harus memiliki sertifikasi kompetensi jabatan struktural atau fungsional yang
dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi dibidang kehutanan atau pengakuan oleh
Commented [T19]: Boleh ditambahkan
Commented [T20]: KKPH
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
menteri. Sedangkan pebisnis profesional disiapkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis
hutan tanaman pinus, rotan, lebah madu, getah pinus, dan lain-lain dengan standar
kompetensi tertentu.
Pada Tabel 5.21. disajikan kelompok kompetensi jabatan struktural dan kepala
resort pada Organisasi tipe A yang menunjukan kompetensi yang harus dimiliki oleh
pejabat struktural dalam organisasi KPH.
Tabel 5.21. Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Unit Pengelola
(Resort) pada Organisasi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Kelompok Kompetensi
Jabatan
Ka
KPH
Kasi
P3KH
Kasi
RPKH
Kepa
la
SBTU
Kepala
UP/Resort
1 2 3 4 5 6
Kemampuan berpikir V v V V V
Pengelolaan tugas V v V V V
Pengelolaan SDM V V V V V
Karakter personal V v V V V
Pengelolaan sarpras dan keuangan V v V V V
Pengelolaan program dan kegiatan V v V V
Pengelolaan para pihak
(komunikasi,negosiasi,konsultasi,fasilitasi,
pengelolaan konflik ,dll )
V v V V
Pengelolaan usaha / bisnis V v V V
Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan
rencana pngelolaan hutan
V v
a. Inventarisasi
b. Penataan Hutan
c. Penyusunan Pengaturan Hasil
d. Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan
V
V
V
V
V
V
V
V
Penyelenggaraan Pemanfaatan Hutan
a. Pemanfaatan kawasan
b. Pemanfaatan Jaa Lingkungan
c. Pemanfaatan Hasil hutan kayu
d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu
e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu
f. Pemungutan Hasil Hutan non Kayu
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
v
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
v
Penyelenggaraan Penggunaan Kawasan
Hutan
V v V V
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan
V V V
Penyelnggaraan Perlindungan Hutan dan
konservasi alam
V V V
Pengelolaan informasi dan pengendalian
manajemen hutan
V v V V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
(c) Penataan dan Pengembangan Personil
Penataan dan pengembangan personil KPH dilakukan berdasarkan analisis
jabatan dan sesuai dengan perkembangan kegiatan. Kekosongan job struktural, job
fungsional dan pelaku bisnis akan diisi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Adapun rencana kebutuhan pegawai selama 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 5.22.
Tabel 5.22. Kebutuhan pegawai selama periode 2015 – 2024
No Komponen
Job
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
STRUKTURAL
1 KKPH 1
2 KSBTU 1
3 Kasi P3KH 1
4 Kasi RPKH 1
5 KRPH ( ... unit ) 1 1 1 1 1 1
Fungsional
6 Ka Unit Bisnis 1 1 1
7 Perencanaan 1 1
8 Polhut 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
9 Penataan dan
Penggunaan
kawasan hutan
1
10 Pemantauan
manfaat dan
guna hutan
1
11
12
Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan
Pemantauan
RRL
1 1
13 Perlindungan
hutan dan
konservasi alam
1
14 Pemberdayaan
masyarakat
1
15 PEMETAAN/
GIS
1 1 1
16 BENDAHARA 1 1
17 PEH 1
18 Staf SBTU 2 1
19 Staf P3KH 2 1
20 Staf RPKH 2 1
21 Staf KRPH 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Jumlah ……..
Commented [T21]: KKPH
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Pengadaan personil dapat berasal dari :
1. Permintaan personil yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Toba Samosir
dan atau Pemda Kabupaten
2. Tenaga Kontrak teknis Kehutanan menengah ( SMKK ) dari Kemenhut;
3. Tenaga Kontrak Basarhut dari KeMenterian Kehutanan;
4. Tenaga Pemkab
5. Tenaga Profesional.
K. Penyediaan Pendanaan
Berdasarkan pasal 10 PP no 6 tahun 2007 Pemerintah Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap
pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Dana untuk pemmbangunan KPH berasal dari
APBD dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Perencanaan pembiayaan harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk efisiensi dan menghindari
pengadaan suatu sarpras tumpang tindih. Pembiayaan dengan sumber dana APBN,
selain digunakan untuk pembangunan sarana prasarana juga dimungkinkan untuk
membiayai kegiatan pengelolaan hutan. Menggunakan KPH sebagai bagian penguatan
system pengurusan hutan dengan mewujudkan integrasi program atau konvergensi
program kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota (rehabilitasi, inventarisasi,
pemberdayaan masyarakat), sehingga diperoleh sinergisitas kegiatan pembangunan
kehutanan. Dengan banyaknya aktivitas kegiatan kehutanan di lokasi KPH, maka
secara otomatis akan menarik para rimbawan muda untuk bekerja dilapangan.
Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan diharapkan
tersedia sesuai kebutuhan baik jumlahnya maupun waktu pelaksanaan kegiatan, akan
tetapi Hal ini selalu menjadi masalah, karena sumber sumber pendanaan pembangunan
tidak pernah mencukupi dan selalu terbatas. Selama jangka waktu pengelolaan 2014-
2023 sumber pendanaan pembangunan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
diharapkan berasal dar1 APBN ( Konvergensi kegiatan, Dekonsentrasi), DAK bidang
kehutanan, DAU ( pendamping DAK ), APBD murni Kabupaten Toba Samosir .
Penggalian sumber pembiayaan dari sumber lain yang syah dan tidak mengikat
sangat dimungkinkan, dengan menyampaikan program peluang investasi yang telah
disusun sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang kepada lembaga donor.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Cukup banyak lembaga donor yang bersedia membantu pembangunan KPH karena
diyakni dengan adanya KPH akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan
hutan lestari. Organisasi KPH Harus pandai membuat jejaring dengan berbagai intitusi
untuk mempromosikan atau menjual potensi yang dimilikinya.
L. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, KPH memerlukan sarana prasarana guna
menunjang kegiatan KPH. Berdasarkan Permenhut No 41 tahun 2011 psal 3 dan PP 45
pasal 10 bahwa sarana prasarana KPH terdiri dari :
Bangunan kantor.
Kendaraan operasional yang meliputi kendaraan roda empat, kendaraan roda dua
dan atau kendaraan perairan.
Peralatan kantor yang meliputi : meja dan kursi kerja, lemari kantor dan
peralatan elektronik kantor.
Peralatan operasional meliputi alat komuknikasi dan perangkat lunak computer,
Perangkat keras computer dan peralatan survey.
Sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan misalnya pembuatan pal batas
blok atau petak.
Pembuatan jalan pendukung pengelolaan hutan.
Perangkat yang berhubungan dengan penglolaan hutan antara lain pal batas
hutan, pos jaga, papan informasi, menara pengawas, sarana komunikasi dan
sarana transportasi.
Sarana perlindungan hutan dapat berupa alat pemadam kebakaran hutan baik
perangkat lunak maupun perangkat keras, alat komunikasi, perlengkapan satuan
pengaman hutan, tanda batas kawasan hutan plang/tanda tanda larangan.
Prasarana Perlindungan hutan dapat berupa asrama satuan pengaman hutan,
rumah jaga, jalan jalan pemeriksaan, menara pengawas dan parit batas.
Rencana Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana selama jangka 2015 -2024 di
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.23.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 5.23. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHL
Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara Jangka 2015 – 2024
No Uraian Kegiatan Target
(satuan)
Anggaran
(Rp)
1. Pembuatan kantor KRPH unit
2. Sarana Perlindungan hutan
3.. Prasarana perlindungan hutan
4. Peralatan Kantor (Meja,kursi, Lemari kantor, elektronik
Kantor)
5.. Peralatan Operasional (alat komunikasi, Perangkat
lunak Komputer, Perangkat Keras Komputer, Laptop
dan Peralatan Survey)
6.
Sarpras Pendukung Kegiatan Pengelolaan Hutan :
- Pembuatan Pal Batas blok atau petak
- Pembuatan Jalan Pendukung pengelolaan hutan,
pembuatan petak
- Pembuatan Pos Jaga, asrama satuan pengaman
hutan, Papan Informasi
- Pembuatan menara pengawas
M. Pengembangan Data Base
Berdasarkan Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan disusun secara berjenjang yang
meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan atau KPH.
Pengembangan data base KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara merupakan
bagian integral dari pengembangan system informasi kehutanan melalui sinkronisasi
dan integras data kabupaten/kota dan provinsi.
(a) Pengelolaan Data Base KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Strategi pengembangan data base KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
adalah mengembangkan sistem informasi wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara yang cepat, akurat dan integratif dan didukung oleh perangkat
system informasi dan data base berbasis web yang dapat diakses dengan mudah oleh
seluruh stakeholders. Dengan demikian, data base KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara akan menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan
yang ada dalam wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Dalam
penyelenggaraannya, pengelolaan data base KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara diarahkan menurut peruntukan sebagai berikut :
a. Date base untuk mendukung system informasi kehutanan secara berjenjang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Commented [T22]: BPKH dan KKPH
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
b. Date base dengan peruntukan penyelenggaran pengelolaan hutan ditingkat
tapak sesuai tugas dan fungsi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara .
Jenis data dan informasi wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara untuk mendukung system informasi kehutanan secara berjenjang dan terintegrasi
meliputi jenis data sebagaimana disajikan pada Tabel 5.24.
Tabel 5.24. Pengembangan Data Base KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara Dalam Mendukung System Informasi Kehutanan di Tingkat KPH No Jenis Data Uraian Jenis Data
1. Kawasan dan Potensi Hutan 1. Luas dan letak wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara 2. Potensi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
3. Luas areal tertutup dan tidak tertutup hutan
4. Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan dan
pemanfaatan hutan
5. Jenis flora dan fauna
6. Gangguan kemanan hutan
7. Lokasi dan luas areal kebakaran hutan
8. Perlindungan hutan
2. Rehabilitasi Lahan Kritis 1. Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS
2. Laju deforestasi dan degradasi
3. Hasil rehabilitasi hutan dan lahan
4. Luas dan kegiatan reklamasi hutan
5. Pengembangan kegiatan perbeniHan
3. Pemberdayaan Masyarakat 1. Lokasi dan luas hutan desa
2. Jumlah, letak dan luas areal HTR, HKm.
3. Pengembangan PHBM dan Jasa Lingkungan
4.Pengelolaan ekonomi dan peningkatan usaha masyarakat
disekitar hutan.
4. Tata Kelola Kehutanan 1. Jumlah Personil (PNS dan Non Pns)
2. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
3. Sarana Dan Prasarana Pegelolaan Hutan
4. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Kinerja
5. Penyuluhan Kehutanan
6. Hasil Hasil Penelitian
Pengembangan date base dengan peruntukan penyelenggaran pengelolaan hutan
ditingkat tapak sesuai tugas dan fungsi KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara,
meliputi jenis data yang disajikan pada Tabel 5.25.
(b) Arahan dan Pencapaian Pengembangan Data Base KPH Unit Toba Samosir
Tujuan umum pengembangan sistem database dan informasi KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara adalah :
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
1. Untuk menyediakan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah
oleh para stakeholders untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pembangunan kehutanan.
2. Sebagai materi promosi investasi dengan menyediakan data potensi wilayah
kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara serta peluang
investasi.
3. Untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka penelitian dan
pengembangan wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara.
Tabel 5.25. Pengembangan Data Base KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Untuk Mendukung Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak
No Jenis Data Uraian Jenis Data
1 Kegiatan Pengelolaan Hutan 1. Informasi dan Data Spasial Tata Hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan.
2. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)
3. Informasi Neraca Sumber Daya Hutan (INSDH)
4. Realisasi dan kemajuan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang
5. Realisasi dan kemajuan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Pendek
2 Pencatatan kegiatan fisik
pengelolaan sumber daya
hutan
Fungsi ini mengakomodasi pencatatan proses, prosedur dan
pelaksanaan pengelolaan hutan baik yang dilaksanakan sendiri
KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara atau pun
pemegang izin, meliputi seluruh tindakan silvikultur
pengelolaan hutan dan tindakan lainya menurut kaidah dan atau
tujuan pengelolaan hutan lestari
3 Pencatatan pembiayaan
pengelolaan sumber daya
hutan
Fungsi ini melakukan pencatatan sumber - sumber pembiayaan
dan realisasi, proses perhitungan biaya pengelolaan sumber
daya hutan, penerimaan dan pengeluaran pada seluruh
pemanfaatan hutan/penggunaan hutan
4 Laporan pelaksanaan
pengelolaan sumber daya
hutan
Fungsi ini menghasilkan laporan kegiatan fisik dan laporan
keuangan dari proses pengelolaan sumber daya hutan yang
menjamin akuntabilitas pengelolaan hutan dan keuangan.
Pencapaian pengembangan data base dalam rencana pengelolaan hutan selama 10
tahun KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara diselenggarakan melalui kegiatan
–kegiatan yang disajikan pada Tabel 5.26.
Pencapaian pengembangan data base KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara pada aspek system data dan informasi akan dikembangkan sampai pada tingkat
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
informasi dan data setiap pohon meliputi jenis, spesies, tempat tumbuh dan
perkembangan pertumbuhannya, serta mutasi dan neraca sumberdaya hutan.
Tabel 5.26. Kegiatan Pengembangan Data Base KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara
No Ruang Lingkup
Kegiatan
Target Pencapaian Tahun Ke Indikator
I
I
I
II
I
I
V V
V
I
VI
I
VII
I IX X
1.
Persiapan
Pembiayaan dan
sarana Prasarana
2.
Pembuatan Website
KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera
Utara
Website KPHL
Model Lintas Unit
XXII Sumatera
Utara
3
Pembuatan Perangkat
Sistem Infor masi
Teknologi Data Base
KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera
Utara
Tersedianya system
Informasi
Teknologi pada
KPHL Model
Lintas Unit XXII
Sumatera Utara
4.
Pembuatan data base,
sinkronisasi data dan
Pelaporan
Data dan Laporan
N. Rasionalisasi Wilayah Kelola
Permasalahan pada wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
dapat dikatakan belum ada karena lembaga ini baru akan beroperasi setelah ada alokasi
dan mobilisasi suberdaya misalnya alokasi sumberdaya pendanaan, Sumberdaya
manusia, mobilisasi sarana dan prasarana serta adanya rugulasi yang mengatur tentang
administrasi dan kegiatan KPH.
Strategi yang ditempuh adalah proaktif dalam melakukan koordinasi penjemputan
program dan alokasi sumberdaya tersebut. sehinga pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota memahami peran dan fungsi serta kebutuhan KPH yang mendesak.
Namun demikian tantangannya adalah bahwa masih kurangnya pemahaman tentang
peran strategis dan pentingnya KPH terhadap pembangunan daerah dan nasional. Disisi
lain keterbatasan dana menjadi kendala yang harus dicarikan solusinya.
O. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)
Sesuai dengan ketentuan maka kegiatan ini dilakukan minimal 5 (lima) tahun
sekali dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan dan perolehan data terkini.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk
memperoleh data update dan akurat pada masing - masing unit pengelolaan, blok dan
petak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai
arah kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan dan perkembangan yang dicapai.
Kegiatan review Rencana Pengelolaan ini diarahkan untuk mengevaluasi :
1. Bagaimana tingkat keberhasilan kelas perusahaan hutan pinus seluas dalam
mendukung kemandirian KPH, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
mendukung upaya pelestarian hutan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Mengevaluasi keberhasilan kelas perusahaan rotan, lebah madu, dan aren.
3. Mengevaluasi keberHasilan kegiatan usaha jasa lingkungan dalam mendukung
pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
kemandirian KPH
4. Mengevaluasi Rencana pengelolaan Pemanfaatan Kawasan, HHBK, Jasa
Lingkungan dan carbon trade pada Blok Pemanfaatan Hutan Lindung.
5. Mengevaluasi Rencana pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
Restorasi Ekosistem, Carbon Trade pada Blok Pemanfaatan HHK-HA Hutan
Produksi
6. Mengevaluasi Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melaui skim HTR terhadap
areal yang sudanh dicadangkan seluas .............. Ha
7. Mengevaluasi terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui skema
HTR dan HKm/HD pada areal Blok Pemberdayaan Hutan Produksi seluas
.................... Ha,
8. Mengevaluasi prospek penjualan karbon (carbon trading).
9. Mengevaluasi pelaksanaan PPK BLUD dengan core bisnis hutan tanaman pinus
dan rotan.
10. Mengevaluasi, aktifitas pembinaan dan kemitraan KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara dengan pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan.
11. Mengevaluasi efektifitas dan keberhasilan perlindungan dan pengamanan hutan
dalam wilayah kelola KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara yang telah
dilakukan selama 5 tahun.
Commented [T23]: Kkph tolong diisi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
P. Pengembangan investasi
Pengembangan investasi diarahkan kepada para pemegang izin skala besar
maupun skala kecil seperti, IUPHHK-HTR. Disamping peserta Hkm, Hutan Desa,
pelaku ekonomi lainnya terutama pelaku ekonomi berbasis kehutanan skala kecil, dapat
diuraikan sebagai berikut :
a. Masalah
Indikasi masih adanya praktek illegal dalam pemanfaatan hasil hutan.
Peluang dan prospek investasi pada kawasan KPH belum diketahui luas oleh
calon investor.
Kebijakan Investasi bidang usaha pemanfaatan hasil hutan dan penggunaan
kawasan tertentu kurang menarik minat investor karena prosedur perijinan
yang berbelit-belit dan biaya tinggi, lemahnya insentif dan rendah kapastian
hukum.
b. Sasaran
Peningkatan investasi sektor usaha kehutanan yang dikelola secara
menguntungkan, lestari dan berkelanjutan.
Menyerap investasi baik internal maupun eksternal (pihak ketiga) guna
pengembangan dan pengelolaan hutan pada wilayah tertentu.
c. Prioritas Arah Kebijakan
Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi baik untuk tahap
memulai maupun operasinal bisnis.
Menata aturan main yang jelas dan pemangkasan birokrasi dengan prinsip
transparansi dan tata pemerintahan yang baik.
d. Kegiatan Pokok yang akan dilaksanan
1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi meliputi :
Penyerderhanaan prosedur pelayanan penanaman modal.
Pemberian insentive yang menarik.
Konsolidasi perencanaan peluang investasi.
Pengembangan sistem informasi peluang investasi pada KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara .
Pengkajian regulasi bidang investasi sektor kehutanan.
Melakukan kontrak kerjasama investasi pengelolaan hutan pada wilayah
tertentu.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi meliputi :
Penyediaan saran dan prasana daerah terkait investasi di sektor usaha
kehutanan.
Fasilitasi terwujudnya kerjasama antara usaha besar dan UKM.
Promosi Peluang dan Prospek investasi pada kawasan KPHL Model
Lintas Unit XXII Sumatera Utara
Mendorong dan menfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang investasi sektor usaha kehutanan dengan instansi terkait dan dunia
usaha.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera
Utara kurun waktu 10 tahun kedepan (2015-2024) disajikan pada Tabel 5.27.
Rencana Pengelolaan Hutan
KPHP Model Mandailing Natal 2013-2023
1
BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN
A. Pembinaan
B. Pengawasan
C. Pengendalian
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Organisasi KPH adalah organisasi pemerintah daerah yang mempunyai
fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan
hutan diwilayahnya. Organisasi KPH merupakan organisasi pengelolaan hutan
ditingkat tapak yang perlu dibina oleh institusi pengurusan, yaitu : Kementerian
Kehutanan dan Gubernur. Berdasarkan PP 44 tahun 2004 pasal 32 menyatakan
bahwa pada unit pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelola yang bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan
pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian dan
pengawasan.
Kepala KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara wajib melaksanakan
pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan hutan yang
dilakukan oleh pemegang izin seperti izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan
kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi hutan, pelaksanaan reklamasi hutan di
wilayah KPH nya dan wajib melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri
dengan tembusan kepada Gubernur. Disamping itu kepala KPH Lintas Unit XXII
Sumatera Utara juga berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari
organisasi KPH.
6.1. Pembinaan
Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPH Unit XXII Sumatera Utara
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
Pembinaan dilakukan terhadap sumberdaya manusia pelaksana pengelolaan dan
masyarakat di sekitar kawasan KPH. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu
dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pengelola KPH Unit XXII
Sumatera Utara dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik
berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan
non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan
penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya
pengelolaan.
2. Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat
kerjasama diantara pihak pengelola, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,
mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolan KPH Unit XXII
Sumatera Utara
3. Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru
yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan.
4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPH Unit XXII
Sumatera Utara, mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPH merupakan
bagian dari pengelolaan. Hal ini dapat dilhat dari adanya pembagian peran
terhadap masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010
bahwa pembinaan dan pengendalian terhadap KPH dilakukan oleh atau atas nama
Menteri Kehutanan dan dilegelegasikan pula kepada Gubernur. Uraian kegiatan
dan tim pelaksana pembinaan pada KPH Unit XXII Sumatera Utara disajikan
pada Tabel 6.1.
Tabel 6.1. Uraian Kegiatan dan Tim Pelaksana Pembinaan
No. Kegiatan Uraian Kegiatan Tim Pembina
1. Perencanaan
hutan.
Rekonstruksi batas hutan, tata blok/petak,
inventarisasi sumberdaya hutan, penyusunan
rencana pengelolaan, dan penyusunan
rencana strategis
Menteri Kehutanan
(Dirjen Planologi),
Gubernur Sumatera
Utara
2. Penguatan
Kelembagaan
KPH
Penyempurnaan peraturan daerah tentang
organisasi KPH, peraturan Bupati (tentang
organisasi KPH, sumbangan pihak ketiga
dan bagi hasil kemitraan serta pengelolaan
keuangan pola BLUD), penyusunan
standard opperational procedure (SOP)
KPH, pelaksanaan diklat / inhouse training
dan penambahan formasi pegawai dan
perekrutan petugas lapangan
Menteri Kehutanan
(Setjen, BP2SDM) ,
Gubernur Sumatera
Utara
3. Sarana dan
prasarana
operasional
KPH
Pengembangan sarana dan prasarana
operasional.
Menteri Kehutanan
(Dirjen Planologi,
Setjen) Gubernur
Sumatera Utara
4. Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi pengembangan kelompok tani
hutan, fasilitasi pembentukan koperasi kth,
sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai
kearifan lokal tentang prinsip-prinsip
pengelolaan hutan lestari serta pelatihan/In
House Training/praktek kerja/studi banding
bagi anggota KTH
Menteri Kehutanan
(Dirjen BPDAS-PS,
Dirjen BUK, BP2SDM
dan Dirjen PHKA)
Gubernur Sumatera
Utara
5. Perlindungan
dan Konservasi
Alam
Patroli pengamanan hutan, operasi
pengamanan hutan, pemantauan dan
pengendalian kebakaran hutan, penyuluhan dalam rangka perlindungan dan
konservasi alam kepada masyarakat,
penurunan tingkat konflik tenurial, pengembangan obyek dan daya tarik wisata,
penyediaan sarana dan prasarana
perlindungan hutan dan konservasi alam
serta monitoring dan pembinaan kemitraan
pemanfaatan wisata alam dan jasa
lingkungan lainnya serta pembinaan habitat.
Menteri Kehutanan
(Dirjen PHKA, Setjen)
dan Gubernur Sumatera
Utara
6. Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan
Reboisasi dan pengkayaan hutan, penyediaan
sarana dan prasarana konservasi tanah dan
air, penerapan teknik konservasi tanah secara
vegetatif, fasilitasi partisipasi dan koordinasi
program rehabilitasi hutan, fasilitasi
kerjasama kegiatan rehabilitasi hutan, serta
monitoring dan pembinaan ijin usaha HKm
dan kemitraan kehutanan.
Menteri Kehutanan
(Dirjen BPDAS-PS)
Gubernur Sumatera
Utara
7. Pemanfaatan
Hutan
Pemanfaatan sumber daya hutan, kemitraan
pemanfaatan HHK, HHBK, perdagangan
karbon dan jasa lingkungan lainnya pada
wilayah tertentu di hutan produksi, serta
pengolahan dan pemasaran hasil hutan
Menteri Kehutanan
Gubernur Sumatera
Utara
6.2. Pengawasan
Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPH Unit
XXII Sumatera Utara agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPH Unit XXII Sumatera Utara
dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan
dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan
yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan.
Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang
nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPH Unit XXII Sumatera Utara
serta perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai penghimpun
informasi, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan
kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya
perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. Uraian kegiatan
dan tim pelaksana pengawasan terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan KPH Unit
XXII Sumatera Utara seperti disajikan pada Tabel 6.2.
Tabel 6.2. Uraian Kegiatan Pengawasan dan Tim Pengawas
NO KEGIATAN URAIAN KEGIATAN TIM
PENGAWAS
1. Perencanaan
hutan.
Rekonstruksi batas hutan, tata blok/petak,
inventarisasi sumberdaya hutan,
penyusunan rencana pengelolaan, dan
penyusunan rencana strategis
a. Dana APBN :
Inspektorat
Jenderal
Kemenhut dan
BPK RI
b. Dana
APBD/DAK:
Inspektorat
Provinsi dan
BPK RI
2. Penguatan
Kelembagaan KPH
Penyempurnaan peraturan daerah tentang
organisasi KPH, peraturan gubernur
(tentang organisasi KPH, sumbangan pihak
ketiga dan bagi hasil kemitraan serta
pengelolaan keuangan pola BLUD),
penyusunan standard opperational
procedure (SOP) KPH, pelaksanaan diklat
/ inhouse training dan penambahan
formasi pegawai dan perekrutan petugas
lapangan
3. Sarana dan
prasarana
operasional KPH
Pengembangan sarana dan prasarana
operasional.
4. Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi pengembangan kelompok tani
hutan, fasilitasi pembentukan koperasi kth,
sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai
kearifan lokal tentang prinsip-prinsip
pengelolaan hutan lestari serta pelatihan/In
House Training/praktek kerja/studi
NO KEGIATAN URAIAN KEGIATAN TIM
PENGAWAS
banding bagi anggota KTH
5. Perlindungan dan
Konservasi Alam
Patroli pengamanan hutan, operasi
pengamanan hutan, pemantauan dan
pengendalian kebakaran hutan, penyuluhan dalam rangka perlindungan
dan konservasi alam kepada masyarakat,
penurunan tingkat konflik tenurial, pengembangan obyek dan daya tarik
wisata, penyediaan sarana dan prasarana
perlindungan hutan dan konservasi alam
serta monitoring dan pembinaan kemitraan
pemanfaatan wisata alam dan jasa
lingkungan lainnya serta pembinaan
habitat.
6. Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan
Reboisasi dan pengkayaan hutan,
penyediaan sarana dan prasarana
konservasi tanah dan air, penerapan teknik
konservasi tanah secara vegetatif, fasilitasi
partisipasi dan koordinasi program
rehabilitasi hutan, fasilitasi kerjasama
kegiatan rehabilitasi hutan, serta
monitoring dan pembinaan ijin usaha HKm
dan kemitraan kehutanan.
7. Pemanfaatan
Hutan
Pemanfaatan sumber daya hutan,
kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK,
perdagangan karbon dan jasa lingkungan
lainnya pada wilayah tertentu di hutan
produksi, serta pengolahan dan pemasaran
hasil hutan
6.3. Pengendalian
Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar
kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Di dalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang
dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri
dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang
diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang
diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain
disebabkan oleh perbedaan visi, misi,lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan
resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri.
Untuk menjadikan pengelolaan KPH Unit XXII Sumatera Utara berjalan dengan
baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat
manajemen KPH Unit XXII Sumatera Utara, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan
masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan
dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan
manajemen KPH Unit XXII Sumatera Utara sampai kepada pelaksana di lapangan
sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan
prosedur operasional dan tata kerja organisasi Unit Pelaksana Teknis KPH Unit XXII
Sumatera Utara.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 bahwa
pembinaan dan pengendalian terhadap KPH dilakukan oleh atau atas nama Menteri
Kehutanan, dan dilegelegasikan pula kepada Gubernur. Atas dasar itu maka
pengendalian yang akan dilakukan terhadap KPH Unit XXII Sumatera Utara seperti
disajikan pada Tabel 6.3.
Tabel 6.3. Uraian Kegiatan Pengendalian dan Tim Pengendali
No. Kegiatan Uraian Kegiatan Tim Pengendali
1. Perencanaan
hutan.
Rekonstruksi batas hutan, tata blok/petak,
inventarisasi sumberdaya hutan, penyusunan
rencana pengelolaan, dan penyusunan rencana
strategis
Menteri Kehutanan
(Dirjen Planologi)
Gubernur Sumatera
Utara
2. Penguatan
Kelembagaan
KPH
Penyempurnaan peraturan daerah tentang
organisasi KPH, peraturan Bupati (tentang
organisasi KPH, sumbangan pihak ketiga dan
bagi hasil kemitraan serta pengelolaan
keuangan pola BLUD), penyusunan standard
opperational procedure (SOP) KPH,
pelaksanaan diklat / inhouse training dan
penambahan formasi pegawai dan perekrutan
petugas lapangan
Menteri Kehutanan
(Setjen, BP2SDM)
dan Gubernur
Sumatera Utara
3. Sarana dan
prasarana
operasional
KPH
Pengembangan sarana dan prasarana
operasional.
Menteri Kehutanan
(Dirjen Planologi,
Setjen) dan Gubernur
Sumatera Utara
4. Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi pengembangan kelompok tani hutan,
fasilitasi pembentukan koperasi kth, sosialisasi
dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal
tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan
lestari serta pelatihan/In House
Training/praktek kerja/studi banding bagi
anggota KTH
Menteri Kehutanan
(Dirjen BPDAS-PS,
Dirjen BUK,
BP2SDM dan Dirjen
PHKA) dan Gubernur
Sumatera Utara
5. Perlindungan
dan
Konservasi
Alam
Patroli pengamanan hutan, operasi
pengamanan hutan, pemantauan dan
pengendalian kebakaran hutan, penyuluhan
dalam rangka perlindungan dan konservasi
alam kepada masyarakat, penurunan tingkat
konflik tenurial, pengembangan obyek dan
daya tarik wisata, penyediaan sarana dan
prasarana perlindungan hutan dan konservasi
alam serta monitoring dan pembinaan
kemitraan pemanfaatan wisata alam dan jasa
lingkungan lainnya serta pembinaan habitat
TSL
Menteri Kehutanan
(Dirjen PHKA,
Setjen) dan Gubernur
Sumatera Utara
6. Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan
Reboisasi dan pengkayaan hutan, penyediaan
sarana dan prasarana konservasi tanah dan air,
penerapan teknik konservasi tanah secara
vegetatif, fasilitasi partisipasi dan koordinasi
program rehabilitasi hutan, fasilitasi kerjasama
kegiatan rehabilitasi hutan, serta monitoring
dan pembinaan ijin usaha HKm dan kemitraan
kehutanan.
Menteri Kehutanan
(Dirjen BPDAS-PS)
Gubernur Sumatera
Utara
7. Pemanfaatan
Hutan
Pemanfaatan sumber daya hutan, kemitraan
pemanfaatan HHK, HHBK, perdagangan
karbon dan jasa lingkungan lainnya pada
wilayah tertentu di hutan produksi, serta
pengolahan dan pemasaran hasil hutan
Menteri Kehutanan
(Dirjen BUK)
Gubernur Sumatera
Utara
Rencana Pengelolaan Hutan
KPHP Model Mandailing Natal 2013-2023
1
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Sistem monitoring dan evaluasi dalam wilayah pengelolaan hutan dalam suatu wadah
KPH merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pemantauan dan pengendalian.
Sistem pemantauan dan pengendalian itu sendiri merupakan suatu perangkat sistem yang
bertugas untuk membangkitkan dan menyediakan informasi sehingga data dan informasi
tersebut dapat digunakan untuk memberikan umpan balik sehingga seluruh dinamika
system manajemen dapat dijaga pada status dan kondisi yang diinginkan.
Sebagaimana dijelaskan pada tujuan, tugas pokok dan fungsi KPH, maka system
monitoring dan evaluasi yang dikembangkan harus merupakan bentuk umpan balik yang
positif yaitu perangkat pemantauan dan pengendalian yang mempunyai kapasitas untuk
mengakses system manajemen dan melakukan perubahan terhadap sitemnya sendiri apabila
memang diperlukan. Dengan demikian maka system monitoring dan evaluasi akan
mencakup; (i) Seluruh tingkat (level) dan perangkat organisasi, (ii) input, proses dan output
yang dilaksanakan oleh KPH (iii) fungsi fungsi yang dijalankan KPH.
Didalam proses manajemen monitoring dan evaluasi dapat mengambil bagian
dihampir seluruh tingkatan baik ditingkat perencanaan, tingkatan operasional kegiatan
(implementasi) maupun tingkatan pasca implementasi. Evaluasi ditujukan untuk membuat
justifikasi terhadap rencana yang dibuat, pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana serta
dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun kinerja manajemen dilingkup KPH
sendiri.
7.1 Pemantauan
Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap
pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang
dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHL Model Lintas
Unit XXII Sumatera Utara maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah
maupun masyarakat. Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan
kawasan dilaksanakan oleh KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara bersama-
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
sama dengan instansi terkait dan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM)/CSO
sebagai mitra.
Kegiatan pemantauan akan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan
tahapannya, terhadap seluruh kegiatan dan komponen pengelolaan lainnya yang
dilaksanakan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara. Tim pelaksana
pemantauan disesuaikan dengan keterkaitan dengan tugas fungsinya, dan akan ditunjuk
dengan surat perintah tugas. Hasil yang diperoleh dari pemantauan tersebut akan
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kegiatan tahun berjalan dan
sebagai dasar dalam penyusunan rencana untuk kegiatan berikutnya. Rencana kegiatan
pemantauan dan tim pelaksana pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara tahun 2015-2024
seperti disajikan pada Tabel 7.1.
Disamping itu, dalam KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara tahun 2015-
2024 terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga lain, dalam rangka
mendukung kapasitas kelembagaan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara.
Atas dasar itu maka kegiatan pemantauan yang dilakukan instansi/lembaga lain tersebut
seperti disajikan pada Tabel 7.2.
7.2. Evaluasi
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup : (1) Pemantauan dan evaluasi
oleh internal KPH Model Unit XIV Toba Samosir, (2) Pemantauan dan evaluasi oleh
institusi lain, dan (3) Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat. Evaluasi dilakukan
dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan manfaat (benefits). Evaluasi keberhasilan
program pengelolaan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara dapat diukur dari
:
Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan KPHL Model Lintas Unit
XXII Sumatera Utara semakin menurun.
Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang di
sekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi hutan dari gangguan keamanan,
serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung
pengelolaan kawasan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai upaya
alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki
kepedulian terhadap hutan, yang dimulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Dinas Kehutanan, KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara, dan pihak mitra
pendukung.
Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan.
Rencana kegiatan evaluasi dan tim pelaksana evaluasi terhadap seluruh kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam RPHJP KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
tahun 2015-2024 KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara seperti disajikan pada
Tabel 7.3.
7.3. Pelaporan
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari
suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian
tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki
hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah,
pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pada kegiatan pelaporan, KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara
melaporkan hasil akhir dari seluruh kegiatan-yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi
dan tugasnya secara berkala. Pelaporan mengacu pada standar prosedur operasional
yang berlaku. Tahapan dalam penyusunan laporan dimulai dari penyiapan format
laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan, dan penyusunan. Laporan
terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semester dan Laporan
Tahunan. Seluruh laporan ditandatangani Kepala KPHL Model Lintas Unit XXII
Sumatera Utara dan disampaikan kepada Menteri Kehutanan melalui Sekretaris Daerah
dengan tembusan dan kepada instansi terkait lainnya.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 7.1. Uraian kegiatan pemantauan dan tim pelaksana pemantauan kegiatan yang dilaksanakan KPHL Model Lintas Unit XXII Sumatera Utara No. Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Monitoring
A. Perencanaan hutan.
1. Rekonstruksi batas hutan
Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, persiapan alat dan bahan terkait
kegiatan rekonstruksi, pelaksanaan rekonstruksi , pembuatan peta dan
laporan .
BPKH Wilayah I Sumut dan
Sumbar.
2. Tata blok/petak
Pembentukan tim, penyusunan rencana tata hutan, persiapan alat dan bahan,
pelaksanaan, pembuatan peta dan laporan.
KPH dan Dinas kehutanan
Provsu.
3. Inventarisasi sumberdaya
hutan
Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja inventarisasi, persiapan alat/
bahan dan alat ukur, pelaksanaan inventarisasi (potensi hutan dan sosial
budaya), penyusunan Neraca SDH, penyusunan stastistik serta pembuatan
peta dan laporan
KPH dan Dinas kehutanan
Provsu..
4. Penyusunan rencana
pengelolaan
Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja ,persiapan bahan, pengumpulan
data, pelaksanaan , konsultasi publik dan evaluasi dokumen rencana
pengelolaan.
Dirjen Planologi, Pusdal
Regional I, Dinas Kehutanan
Provinsi dan KPH.
5. Penyusunan rencana
strategis
Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, persiapan bahan, pengumpulan
data, pelaksanaan penyusunan dokumen rencana pengelolaan.
KPH dan Dinas kehutanan
Provsu..
B.
Penguatan kelembagaan KPH
1. Penyusunan SOP KPH. Penyusunan kerangka acuan kerja, penunjukan pelaksana dan tim ahli
penyusunan, konsultasi publik, buku dokumen SOP KPH dan berita acara
serah terima.
KPH , Dinas kehutanan
Provinsi atau lembaga/ instansi
lain sebagai pemberi donor .
2. Pelaksanaan kegiatan
inhouse training.
Pembentukan panitia, penyusunan panduan dan materi, penyiapan alat bahan,
pembuatan sertifikat pelatihan dan penyusunan laporan kegiatan.
3. Perekrutan petugas
lapangan
Identifikasi kebutuhan peserta, pembentukan tim, penyusunan kriteria,
proses perekrutan petugas lapangan dan keputusan penetapan.
KPH
C. Sarana dan prasarana
operasional
Identifikasi kebutuhan, pembentukan panitia, penyusunan rencana kerja dan
syarat syarat , penunjukan rekanan, pelaksanaan, pembuatan berita acara.
KPH, Dinas Kehutanan
Provinsi dan BPKH Wilayah I
Sumut dan Sumbar.
D. Pemberdayaan masyarakat
1. Pengembangan KTH.
Penyiapan data kelompok, pertemuan kelompok, pembentukan dan
pengesahan pengurus.
KPH, Desa/Dusun , atau
lembaga/ instansi lain sebagai
pemberi donor .
2. Pembentukan koperasi
KTH.
Konsolidasi kelompok, pertemuan/rapat anggota, pembentukan dan
pengesahan pengurus.
KPH, Desa/Dusun , Dinas
Koperasi Prov/Kab atau
lembaga/ instansi lain sebagai
pemberi donor.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
No. Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Monitoring
3. Sosialisasi dan
pengembangan nilai-nilai
kearifan lokal.
Konsolidasi kelompok, pertemuan forum lembaga adat/forum tuan guru,
penyusunan dan kesepakatan awik-awik kearifan lokal, sosialisasi,
pembuatan laporan.
KPH, Dinas Kehutanan
Kabupaten/Provinsi, tokoh
agama, Lembaga adat, KTH,
LSM/NGO, Akademisi dan
Lembaga terkait lainnya
4. Praktek Kerja/Study
Banding Bagi Anggota
KTH
Pembentukan panitia, penyusunan panduan dan materi, penyiapan alat bahan,
pembuatan sertifikat dan penyusunan laporan kegiatan.
KPH atau lembaga/ instansi
lain sebagai pemberi donor
E. Perlindungan dan Konservasi
Alam
1. Patroli pengamanan hutan
Penyusunan rencana, penyiapan alat dan perlengkapan, pelaksanaan, dan
pembuatan laporan.
KPH
2. Operasi pengamanan hutan Penyusunan rencana, penyiapan alat dan perlengkapan, pelaksanaan,
pemberkasan dan pembuatan laporan.
KPH, Dinas Kehutanan
Prov/Kab dan Instansi terkait
3. Pemantauan dan
pengendalian kebakaran
hutan
Identifikasi daerah rawan kebakaran hutan, penyusunan rencana, penyiapan
tim, alat dan perlengkapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan.
KPH, Dinas Kehutanan
Prov/Kab dan Instansi terkait
4. Penyuluhan perlindungan
dan konservasi alam
Penyusunan rencana, penyiapan materi, konsolidasi dan pertemuan
kelompok, pelaksanaan serta pembuatan laporan.
KPH atau lembaga/ instansi
lain sebagai pemberi donor
5. Penurunan tingkat konflik
tenurial
Identifikasi konflik, penyusunan rencana, penunjukan tokoh kunci dan
mediator, pendekatan masyarakat, penyiapan tim, pertemuan dan dialog,
membangun kesepakatan dan pembuatan laporan
KPH, Dinas Kehutanan
Prov/Kab, atau lembaga/
instansi lain sebagai pemberi
donor
6. Pengembangan obyek
wisata
Inventarisasi potensi, pemetaan potensi ODTW, penyusunan rencana
pengelolaan obyek wisata, konsultasi publik , kesepakatan kemintraan,
pelaksanaan, pembuatan laporan.
KPH, BKSDA, Dinas
Kehutanan Kabupaten, atau
Lembaga mitra
7. Penyediaan sarana dan
prasarana perlindungan
hutan dan konservasi alam.
Identifikasi kebutuhan, pembentukan panitia, penyusunan rencana kerja dan
syarat syarat , penunjukan rekanan, pelaksanaan, pembuatan berita acara.
KPH, BKSDA, Dinas
Kehutanan
F. Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan
1. Reboisasi dan pengkayaan
hutan.
Identifikasi lahan kritis, penyusunan rancangan , persiapan alat bahan ,
pembuatan persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pembuatan
peta dan laporan.
BPDAS, KPH dan Dinas
Kehutanan
2. Penyediaan sarana dan
prasarana konservasi tanah
dan air
Identifikasi kebutuhan, pembentukan panitia, penyusunan rencana kerja dan
syarat syarat , penunjukan rekanan, pelaksanaan, pembuatan berita acara.
BPDAS, KPH dan Dinas
Kehutanan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
No. Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Monitoring
3. Penerapan teknik
konservasi tanah secara
vegetatif.
Penyusunan rancangan konservasi tanah secara vegetatif, penunjukan
rekanan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan.
BPDAS, KPH dan Dinas
Kehutanan
4. Fasilitasi partisipasi dan
koordinasi program
rehabilitasi hutan
Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan
rehabilitasi hutan serta pelaporan
Dirjen BPDAS-PS, BPDAS,
KPH, Dinas Kehutanan
Kabupaten
5. Fasilitasi kerjasama
kegiatan rehabilitasi hutan.
Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi, konsultasi publik ,
kesepakatan kemintraan, pelaksanaan, pembuatan laporan.
KPH, BPDAS, Dinas
Kehutanan Prov/Kab. atau
lembaga/ instansi lain sebagai
pemberi donor
G. Pemanfaatan Hutan.
1. Pemanfaatan Sumber daya
hutan
Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja ,persiapan bahan, pengumpulan
data, pelaksanaan , konsultasi publik dan evaluasi dokumen rencana
pengelolaan serta pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPH.
Dirjen BUK, BP2HP, Dinas
Kehutanan , KPH, atau
lembaga/ instansi lain sebagai
pemberi donor
2. Kemitraan pemanfaatan
HHK, HHBK,
Perdagangan Karbon dan
jasa lingkungan lainnya
pada wilayah tertentu di
Hutan Produksi
Identifikasi potensi, promosi potensi, membangun kesepakatan kemitraan,
pelaksanaan, pembuatan laporan.
Dirjen BUK, BP2HP, Dinas
Kehutanan , KPH, atau
lembaga/ instansi lain sebagai
pemberi donor
3. Pengolahan dan pemasaran
hasil hutan
Pengembangan sarpras pengolahan hasil hutan, promosi produk hasil hutan
dan pemasaran
Dirjen BUK, BP2HP, Dinas
Kehutanan, KPH, atau
lembaga/ instansi lain sebagai
pemberi donor
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 7.2. Uraian kegiatan pemantauan dan tim pelaksana kegiatan yang dilaksanakan Instansi/Lembaga Lain
Kegiatan
Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Monitoring
Penguatan Kelembangaan
KPH
1. Penyerpurnaan peraturan
daerah dan peraturan
gubernur tentang
organisasi KPH
Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah
Akademik Perda/ Pergub Organisasi KPH, rapat koordinasi,dokumen draft
Perda/ Pergub, Pembahasan di DPRD Provinsi, Pengesahan Dokumen Perda/
Pergub
Sekda Provinsi Sumut, Asisten 1 dan
Dinas Kehutanan.
2. Peningkatan kualitas
kelembagaan KPH
Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah
Akademik (Pergub Sumbangan Pihak Ketiga dan Bagi Hasil, Pergub Badan
Layanan Umum Daerah), rapat koordinasi, dokumen Pergub
Biro Hukum, Biro Organisasi, Asisten 1,
dan Dinas Kehutanan
3. Pelaksanaan diklat Penyusunan Rencana kegiatan, Penyiapan alat dan bahan diklat, Penyusunan
laporan kegiatan
Pusdiklat SDM Kemenhut dan Lembaga
diklat lainnya.
4. Penambahan pegawai Identifikasi Formasi Pegawai yang dibutuhkan, Pengusulan Formasi
Pegawai, Proses Perekrutan Pegawai
BKD Provinsi, Dinas Kehutanan,
BP2SDMK Kemenhut
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Tabel 7.3. Uraian kegiatan evaluasi dan tim pelaksana evaluasi kegiatan yang dilaksanakan KPH Model Unit XIV Toba Samosir
Kegiatan
Proses Kegiatan yang Dievaluasi Tim Evaluasi
1. Penguatan
Kelembangaan KPH
Penyerpurnaan
peraturan daerah dan
peraturan gubernur
tentang organisasi KPH
Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah
Akademik Perda/ Pergub Organisasi KPH, rapat koordinasi,dokumen draft
Perda/ Pergub, Pembahasan di DPRD Provinsi, Pengesahan Dokumen Perda/
Pergub
Sekda Provsu, Asisten 1 dan Dinas
Kehutanan.
2. Peningkatan kualitas
kelembagaan KPH
Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah
Akademik (Pergub Sumbangan Pihak Ketiga dan Bagi Hasil, Pergub Badan
Layanan Umum Daerah), rapat koordinasi, dokumen Pergub
Biro Hukum, Biro Organisasi, Asisten 1,
dan Dinas Kehutanan
3. Pelaksanaan diklat Penyusunan Rencana kegiatan, Penyiapan alat dan bahan diklat, Penyusunan
laporan kegiatan
Pusdiklat SDM Kemenhut, dan
Lembaga diklat lainnya.
4. Penambahan pegawai Identifikasi Formasi Pegawai yang dibutuhkan, Pengusulan Formasi
Pegawai, Proses Perekrutan Pegawai
BKD Provinsi, Dinas Kehutanan,
BP2SDMK Kemenhut
Rencana Pengelolaan Hutan
KPHP Model Mandailing Natal 2013-2023
1
BAB VIII. PENUTUP
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Dengan adanya Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 - 2024 ini diharapkan dapat menjadi arah atau
pedoman pengurusan/pembangunan kehutanan untuk dapat mencapai kondisi dimana
tahun 2024 nanti dapat dicapai sesuai dengan visi dan misi pembangunan KPHL Model
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara. Namun, tidak menutup kemungkinan
terdapat kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi pada saat mulai beroperasinya
KPH Unit XIV seperti kurang memadainya sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang
handal, dan regulasi yang belum lengkap serta belum memiliki pengalaman dalam
tindakan pengelolaan hutan lestari.
Kondisi areal wilayah kerja yang sangat luas, seluas kurang lebih 99.408,04
hektar disamping menyimpan potensi yang menjanjikan manfaat untuk pembangunan
daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan
hidup, ternyata juga berpotensi untuk terjadinya degradasi fungsi lahan, deforestasi
sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan untuk non
kehutanan dan aktifitas illegal dibidang kehutanan lainnya. Arahan dalam Rencana
Pengelolaan Hutan KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara tahun
2015 - 2024 ini sangat diharapkan terwujudnya lembaga KPH yang mandiri,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan optimal, menurunnnya angka degradasi
dan deforestasi, optimalnya pengelolaan kawasan konservasi, dengan kesetaraan antara
perlindungan hutan, pengawetan dan pemanfaatan, terinternaliasinya komitmen dan
kesepakatan daerah, nasional sektor kehutanan dalam kebijakan dan pelaksanaan
pembanguan kehutanan di pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
Proses penyusunan rencana pengelolaan hutan ini yang melibatkan berbagai pihak
dan sektor sehingga diharapkan dapat terbangun dukungan kuat dari para pihak dan
sektor terkait dalam implementasinya. Sebagai pelengkap dan pendukung kegiatan
perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan hutan di KPHL Model Lintas Unit
VIII. PENUTUP
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
XXII Provinsi Sumatera Utara, maka dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2024,
dilengkapi dengan data dan informasi spasial berupa peta. Jenis peta yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini, antara lain :
(1). Peta Kawasan Hutan Wilayah KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
(2). Peta Aksesibilitas pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(3). Peta Pembagian DAS pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
(4). Peta Iklim pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(5). Peta Geologi pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(6). Peta Jenis Tanah pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(7). Peta Kelerengan pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(8). Peta Penutupan Lahan pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera
Utara
(9). Peta Administrasi Pemerintahan pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara
(10). Peta Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan KPHL Model Lintas Unit
XXII Provinsi Sumatera Utara
(11). Peta Lahan Kritis pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(12). Peta Lokasi Konflik Tenurial, Lokasi Potensial Ilegal Loging dan Gangguan
Keamanan Hutan Pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(13). Peta Rencana Pembagian Resort dan Sektor pada KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
(14). Peta Rencana Pembagian Blok dan Petak pada KPHL Model Lintas Unit XXII
Provinsi Sumatera Utara
(15). Peta Rencana Pengembangan Kawasan Wilayah Tertentu pada KPHL Model
Commented [T1]: Mengenai peta-peta agar berkoordinasi dengan BPKH agar diprintkan sebelum FGD atau Presentasi diJakarta Peta-peta harus lengkap karena ini merupakan bagian dari penilaian
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara 2015-2024
Lintas Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(16). Peta Rencana Reboisasi dan Pengayaan Hutan pada KPH KPHL Model Lintas
Unit XXII Provinsi Sumatera Utara
(17). Peta Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Konservasi Tanah serta
Pembukaan Wilayah Hutan pada KPHL Model Lintas Unit XXII Provinsi
Sumatera Utara