RENCANA STRATEGISDIREKTORAT RUMAH SWADAYATAHUN ANGGARAN 2015-2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
i
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis Direktorat
Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019
dapat diselesaikan.
Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya merupakan penjabaran dari
Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 yang diharapkan
menjadi kerangka acuan dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan kebijakan,
perencanaan, program dan anggaran serta kegiatan tahunan bidang perumahan
swadaya.
Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan
bagi kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan dan mewujudkan perencanaan
penyediaan perumahan yang akuntabel dan handal.
Jakarta, 2015
Direktur Rumah Swadaya
Ir. Hardi Simamora, MPL
_____________ _
ii
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 1
1.2. Kondisi Pembangunan Rumah Swadaya ......................................................................... 1
1.3. Potensi dan Permasalahan ............................................................................................. 6
1.3.1. Potensi ................................................................................................................ 6
1.3.2. Permasalahan dan Tantangan .............................................................................. 8
BAB II PROGRAM, KEGIATAN, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ............................................ 11
2.1. Program Pengembangan Perumahan ............................................................................. 11
2.2. Kegiatan ........................................................................................................................ 11
2.3. Tujuan .......................................................................................................................... 12
2.4. Sasaran Strategis ........................................................................................................... 12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................................................... 14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .......................................................................................... 14
3.2. Program dan Kegiatan ................................................................................................... 15
3.3. Kerangka Regulasi ......................................................................................................... 17
3.4. Kerangka Kelembagaan ................................................................................................. 18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................................................. 22
4.1. Target Kinerja ................................................................................................................ 22
4.2. Kerangka Pendanaan ..................................................................................................... 22
BAB V PENUTUP ...................................................................................................................... 24
iii
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Per September .............................. 4
Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Rumah Swadaya ........................................ 6
Tabel I.3 Uraian Permasalahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam
Menempati Rumah Layak Huni ....................................................................................... 8
Tabel II.1 Sasaran Penunjang dan Uraian Kegiatan Direktorat Rumah Swadaya ......................... 13
Tabel III.1 Program Pengembangan Perumahan Sesuai RPJM ................................................... 16
Tabel III.2 Kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Sesuai RPJM ..................................... 17
Tabel IV.1 Kerangka Pendanaan Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019 ......................... 22
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1 Struktur Organisasi Direktorat Rumah Swadaya ..................................................... 21
1
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (UU No. 1 Tahun 2011)
PERATURAN TENTANG HAK WARGA NEGARA BERTEMPAT TINGGAL 1. UUD 1945
Pasal 28 H ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
2. UU No 1 Tahun 2011 Pasal 50 ayat (1) : Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah
3. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 40: Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta asset bagi pemiliknya (UU No 1
Tahun 2011).
Rumah menjadi kebutuhan dasar setiap individu
manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Fungsi
utama rumah adalah sebagai tempat tinggal atau
hunian. Selain memiliki fungsi tersebut, rumah juga
memiliki peran utama sebagai pusat pendidikan
keluarga, persemaian budaya dan penyiapan generasi
muda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rumah memiliki peranan strategis dalam
proses pembentukan watak serta kepribadian bangsa untuk masa depan.
Perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dipandang hanya sebagai produk bagi
terlaksananya pembangunan, namun juga harus dipandang sebagai proses manusia
untuk bermukim dalam menciptakan ruang kehidupan untuk bermasyarakat,
menampakkan jati diri dan membentuk suatu peradaban.
1.2 Kondisi Pembangunan Perumahan Swadaya
Setiap negara memiliki kewajiban untuk mengakui hak
setiap warga negara atas standar hidup yang layak yaitu
meliputi kecukupan atas makanan, pakaian dan perumahan
serta senantiasa meningkatkan perbaikan kondisi
2
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
penghidupan secara terus-menerus. Namun data menunjukkan bahwa masih terdapat
sekitar 3,4 juta rumah tangga di Indonesia yang belum menempati rumah yang layak
huni (sumber : Kemenpera, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang
diwakili oleh pemerintah dan pemangku kepentingan ternyata belum berhasil memenuhi
hak warga negara terhadap kebutuhan perumahan. Kondisi ini menjadi isu utama sejak
beberapa dekade terakhir terkait pembangunan perumahan.
Penyediaan perumahan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah,
swasta (pengembang) dan masyarakat secara swadaya. Dari berbagai analisa yang
dilakukan pasokan dari Pengembang sekitar rata-rata 80.000 sampai dengan 100.000
unit per tahun. Kondisi ini diperkirakan sebanding dengan 15-20 % dari kebutuhan.
Dengan demikian sisanya sekitar 80-85 % kebutuhan rumah dilakukan secara swadaya
oleh masyarakat (Opini, 2 Desember 2010).
UN-Habitat menunjukkan bahwa sekitar 70 persen investasi perumahan di
negara-negara berkembang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam bentuk rumah
tumbuh (progressive housing/incremental shelter). Bahkan di Indonesia jumlahnya
mencapai 90-95 persen (UN-Habitat, 2005). Hal ini menunjukkan peran masyarakat
sendiri dalam pemenuhan rumah tidak dapat diabaikan.
Keterlibatan masyarakat ini yang kemudian diberi label rumah swadaya, secara
sederhana diartikan sebagai upaya masyarakat baik secara individu maupun
berkelompok dalam memenuhi kebutuhannya terhadap rumah
Pembangunan rumah secara swadaya dapat dilakukan oleh berbagai lapisan
masyarakat, dari yang berpenghasilan tinggi sampai dengan yang berpenghasilan
rendah. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, masyarakat mencoba
memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut dengan berbagai cara.
Pada umumnya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas mampu
menggunakan berbagai sumberdaya untuk mendapat akses ke pembiayaan, tanah, jasa
konsultan/kontraktor, perijinan, dan informasi tentang pasar perumahan sehingga
kualitas rumah yang dibangun tergolong baik. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan
pembangunan perumahan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan
3
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
rendah. Minimnya akses informasi (dokumen perencanaan, tata cara perijinan, informasi
tentang kualitas bangunan), sulitnya mengakses pembiayaan. Hal tersebut
menyebabkan pembangunan rumah swadaya tidak memperhatikan tata ruang dan
rendahnya kualitas bangunan rumah yang dibangun. Permasalahan tersebut tentu saja
berdampak pada lingkungan permukiman. Golongan masyarakat tersebut ketika
membangun rumahnya hanya berorientasi pada kapling atau petak tanah yang dia miliki.
Masalah yang menyangkut bangunan rumahnya maupun kebutuhan utilitas rumah
tangganya semua diselesaikan dengan berorientasi pada sebidang tanah miliknya.
Konsep pembangunan yang ada dibenaknya benar-benar hanya pembangunan rumah,
bukan perumahan apalagi lingkungan permukiman.
Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memilih untuk membangun
rumahnya secara swadaya karena pengadaan dan pembangunan rumah secara
swadaya dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah dari perumahan yang
disediakan oleh sektor formal sehingga pembangunannya dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, serta dapat memilih sendiri
bahan bangunan dan mekanisme pembangunan rumahnya yang dikehendaki. Namun
dalam pelaksanaannya, pengadaan rumah bukanlah hal yang mudah, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Tingginya harga lahan, bahan bangunan serta mahalnya biaya perijinan untuk
mendirikan rumah menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum dapat
mengadakan rumahnya secara swadaya dengan baik. Masyarakat mengalami banyak
kendala dan keterbatasan, baik dalam hal sosial, teknologi, maupun ekonomi yang
dapat menghambat pelaksanaan pembangunan rumahnya tersebut. Hal ini menuntut
pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan pembangunannya dan melakukan
pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemampuan (capacity building) dari
semua pelaku-pelaku kunci yang berkepentingan (stakedolders).
Bagi masyarakat yang miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
rumah yang dibangun secara swadaya cenderung dibangun secara informal dan tidak
terorganisir, artinya tanpa mekanisme perencanaan dan perijinan sehingga tidak ada
4
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
pengendalian terhadap tata bangunan, kualitas bangunan, kehandalan bangunan, dan
kesesuaian dengan rencana kota. Perumahan swadaya tersebut tumbuh secara spontan
dan irregular (tidak beraturan). Lokasi perumahan swadaya pun banyak yang tidak
sesuai Rencana Tata Ruang atau di daerah yang rawan bencana, serta tidak mempunyai
legalitas hak atas tanah.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah (UU No. 1 Tahun 2011). Berdasarkan data BPS bulan September
2014, jumlah penduduk miskin mencapai ± 27,7 juta jiwa atau sekitar 10,96 % dari
seluruh penduduk Indonesia. Prosentase penduduk miskin di atas 20% terdapat di
provinsi Papua, dan Papua Barat. Berikut Sebaran penduduk miskin di Indonesia
menurut Provinsi :
Tabel I.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Per September 2014
PROPINSI
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
(000)
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
(%)
KOTA DESA KOTA+DESA KOTA DESA KOTA+DESA
Aceh 158.04 679.38 837.42 11.36 19.19 16.98
Sumatera Utara 667.47 693.13 1360.60 9.81 9.89 9.85
Sumatera Barat 108.53 246.21 354.74 5.41 7.84 6.89
Riau 159.53 338.75 498.28 6.53 8.93 7.99
Jambi 109.07 172.68 281.75 10.67 7.39 8.39
Sumatera Selatan 370.86 714.94 1085.80 12.96 13.99 13.62
Bengkulu 99.59 216.91 316.50 17.19 17.04 17.09
Lampung 224.21 919.73 1143.93 10.68 15.46 14.21
Kepulauan Bangka
Belitung 20.27 46.96 67.23 3.04 6.84 4.97
Kepulauan Riau 91.27 32.90 124.17 5.61 10.54 6.40
DKI Jakarta 412.79 0.00 412.79 4.09 0.00 4.09
Jawa Barat 2554.06 1684.90 4238.96 8.32 10.88 9.18
Jawa Tengah 1771.53 2790.29 4561.83 11.50 15.35 13.58
DI Yogyakarta 324.43 208.15 532.59 13.36 16.88 14.55
Jawa Timur 1531.89 3216.53 4748.42 8.30 15.92 12.28
Banten 381.18 268.01 649.19 4.74 7.18 5.51
Bali 109.20 86.76 195.95 4.35 5.39 4.76
Nusa Tenggara Barat 385.31 431.31 816.62 19.17 15.52 17.05
Nusa Tenggara Timur 105.70 886.18 991.88 10.68 21.78 19.60
5
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
PROPINSI
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
(000)
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
(%)
KOTA DESA KOTA+DESA KOTA DESA KOTA+DESA
Kalimantan Barat 78.53 303.38 381.92 5.47 9.20 8.07
Kalimantan Tengah 39.45 109.37 148.83 4.75 6.74 6.07
Kalimantan Selatan 61.21 128.28 189.50 3.68 5.64 4.81
Kalimantan Timur 98.48 154.20 252.68 3.98 10.06 6.31
Sulawesi Utara 60.08 137.48 197.56 5.57 10.47 8.26
Sulawesi Tengah 71.65 315.41 387.06 10.35 14.66 13.61
Sulawesi Selatan 154.40 651.95 806.35 4.93 12.25 9.54
Sulawesi Tenggara 45.79 268.30 314.09 6.62 15.17 12.77
Gorontalo 23.88 171.22 195.10 6.24 23.21 17.41
Sulawesi Barat 29.87 124.82 154.69 9.99 12.67 12.05
Maluku 47.58 259.44 307.02 7.35 25.49 18.44
Maluku Utara 11.17 73.62 84.79 3.58 8.85 7.41
Papua Barat 14.06 211.40 225.46 5.52 35.01 26.26
Papua 35.61 828.50 864.11 4.46 35.87 27.80
INDONESIA 10356.69 17371.09 27727.78 8.16 13.76 10.96
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014
Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 14 (empat belas) kriteria kemiskinan
dimana 7 (tujuh) diantaranya terkait dengan kondisi rumah, adapun kriteria rumah
tangga miskin yang terkait rumah adalah:
1. Ruangan kurang dari 9 m2 per orang;
2. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah;
3. Dinding terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan;
7. Atap tempat tinggal terluas adalah genteng/ seng/ asbes dengan kondirsi jelek/
kualitas rendah atau ijuk/ rumbia/ lainnya.
Berdasarkan hal tersebut intervensi pemerintah diperlukan dalam upaya
pengentasan kemiskinan melalui bidang perumahan. Hal tersebut diperkuat dengan UU
No 1 tahun 2011 dimana masyarakat berpenghasilan rendah dikategorikan sebagai
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
6
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Bagi masyarakat yang memiliki
keterbatasan daya beli, persyaratan perbankan seringkali mempersulit masyarakat
untuk memperoleh pinjaman. Selain persyaratan gaji tetap, diperlukan jaminan majikan
dan jaminan (collateral) berupa tanah bersertifikat. Hal ini menjadi salah satu tantangan
yang perlu ditangani dalam bidang perumahan swadaya.
1. 3 Potensi dan Permasalahan
1.3.1 Potensi
Potensi dalam pembangunan perumahan swadaya terdiri dari kekuatan dan
peluang yang dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Pembangunan Rumah Swadaya
Kekuatan dasar hukum Berikut adalah beberapa dasar hukum penyelenggaraan perumahan swadaya 1. UUD 1945
Pasal 28 H ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40: 3. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang
layak 4. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 50 ayat (1) : Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah Pasal 54 ayat (3) : Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: (a) subsidi perolehan rumah, (b) stimulan rumah swadaya, (c) insentif perpajakan, (d) perizinan, (e) asuransi dan penjaminan, (f) penyediaan tanah, (g) sertifikasi tanah; dan/atau (h) prasarana, sarana dan utilitas umum.
Disamping beberapa dasar hukum di atas, terdapat beberapa peraturan yang mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya. Peraturan tersebut diantaranya; 1. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 2. PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (perumahan sebagai urusan wajib daerah)
3. Perpres No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Potensi Regulasi & Kebijakan Dalam penyelenggaraan perumahan swadaya dalam 5 tahun ke depan, Perumahan swadaya masuk dalam arahan dari RPJMN 2015 - 2019 dengan konsep pemberdayaan dalam rangka peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau. Hingga 2015 telah tersusun berbagai kebijakan/regulasi:
7
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 06 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 05 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Pra dan Paska Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Memebangun Rumah Swadaya;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2011 tentang Tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus Bidang perumahan dan kawasan permukiman (akses masyarakat terhadap PSU);
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 03 Tahun 2010, Tentang Pelimpahan sebagian urusan kementerian perumahan rakyat Tahun 2010 melalui dekonsentrasi;
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2010, Tentang Pedoman pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian perumahan rakyat tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 01 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan dan
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 05 Tahun 2009 tentang Pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perumahan dan permukiman (pnpm mandiri perkim)
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 08 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 26 Tahun 2006 Tentang Dukungan penjaminan kredit/pembiayaan untuk Pembangunan/ perbaikan perumahan swadaya melalui kredit pembiayaan mikro;
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 08 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank.
Potensi yang ada di masyarakat 80% pembangunan perumahan di Indonesia dilakukan secara swadaya dengan memanfaatkan potensi yang bersumber pada masyarakat seperti budaya gotong royong, kepemilikan tanah MBR, kearifan lokal masyarakat, dana masyarakat, serta sumber daya material lokal
Potensi Kemitraan Potensi kemitraan diantaranya Kerja sama dengan K/L lain, organisasi dalam negeri maupun luar negeri, negara donor, dunia usaha, institusi penelitian
8
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
dan pengembangan, serta Pengembangan penelitian oleh lembaga penelitian/perguruan tinggi terkait perumahan.
1.3.2 Permasalahan dan Tantangan
Masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai banyak keterbatasan dalam
memiliki atau menempati rumah layak huni antara lain disebabkan oleh keterbatasan
penghasilan dan keterbatasan kemampuan dalam mengorganisasikan diri untuk
pembangunan atau peningkatan kualitas perumahan. Berdasarkan hal tersebut dapat
disimpulkan beberapa hambatan dalam pembangunan rumah secara swadaya, yaitu:
1) Kapasitas Kelembagaan yang belum memadai
2) Pembiayaan alternatif
3) Keterbatasan pada akses sumber daya
4) Lemahnya pendampingan masyarakat
5) Fasilitasi masih terbatas
Secara lengkap hambatan MBR dalam pembangunan rumah secara swadaya
sebagaimana tabel berikut:
Tabel I.3
Uraian Permasalahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
dalam Menempati Rumah Layak Huni
PERMASALAHAN URAIAN PERMASALAHAN
Kapasitas
Kelembagaan
1) Belum seluruh Pemerintah Daerah melaksanakan urusan
wajib bidang perumahan seperti yang tertuang dalam PP No
38 tahun 2007 dan UU Nomor 23 Tahun 2014;
2) Masih lemahnya sistem kelembagaan di bidang perumahan
dan permukiman;
3) Terjadinya perubahan kebijakan umum dan organisasi di
daerah yang mempengaruhi penyelenggaraan bidang
perumahan (rotasi jabatan, kelembagaan);
4) Masih terdapat ego sektoral dalam menangani masalah
perumahan terkait penanggulangan kemiskinan;
5) Penanganan lingkungan perumahan kumuh masih bersifat
parsial dan belum jadi prioritas Pemda; dan
9
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
6) Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip
Good Governance.
Pembiayaan
alternatif atau
pendanaan
1) Masih terbatasnya alokasi anggaran pembangunan
perumahan swadaya di Pemerintah daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan;
2) Masih terbatasnya akses ke sumber dana alternatif bidang
perumahan (CSR, donor, LSM, Perbankan, dll); dan
3) Belum adanya kelompok keuangan mikro swadaya.
Keterbatasan
akses terhadap
sumber daya
Informasi
(perijinan,
dokumen
perencanaan)
Bahan bangunan
Teknologi
1) Belum tersedianya layanan/informasi bidang perumahan bagi
masyarakat di tingkat daerah (kesesuaian peruntukan,
ketentuan layak huni, dokume perencanaan, dll);
2) Belum adanya self help housing centre yang berfungsi sebagai
tempat informasi terkait perijinan, dokumen perencanaan, tata
cara pembangunan rumah layak huni, bahan bangunan, dan
teknologi;
3) Kurangnya sosialisasi dan tindak lanjut terhadap regulasi dan
kebijakan yang telah dimiliki oleh Direktorat Rumah Swadaya
sebelumnya, serta tingkat pemahaman SDM yang masih
kurang terhadap regulasi dan kebijakan; dan
4) Keterbatasan akses bahan bangunan PSU dan belum
tersedianya bahan bangunan alteratif yang berkualitas.
Pendampingan
Masyarakat
1) Belum adanya sertifikasi untuk Fasilitator; dan
2) Belum adanya jumlah pasti Fasilitator yang sudah
terserftifikasi.
Fasilitasi masih
terbatas
1) Anggaran pemerintah pusat untuk memfasilitasi pembangunan
rumah swadaya masih terbatas jika dibandingkan dengan
kebutuhan
2) Alokasi anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di bidang perumahan swadaya masih relatif
kecil
Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
tahun 2015 - 2019, pemenuhan penyediaan perumahan diarahkan pada penyelesaian
jumlah backlog sebesar 7,6 juta unit rumah berdasarkan konsep penghunian. Kondisi
tersebut masih ditambah dengan adanya 3,4 juta unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
10
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
yang perlu untuk ditingkatkan kualitas rumahnya beserta akses terhadap prasarana dan
sarana utilitas perumahan. Terkait dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas,
Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas untuk menangani backlog 250.000 unit
rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit rumah yang harus
ditangani selama kurun waktu 2015-2019.
11
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
“Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya” (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 22 tahun 2008 tentang SPM)
BAB II
PROGRAM, KEGIATAN, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Program Pengembangan Perumahan
Untuk mewujudkan dan mendukung visi Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan, yaitu: “Setiap
Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati
Rumah Yang Layak huni” maka arah kebijakan Direktorat
Rumah Swadaya Tahun 2015-2019 tergambar pada
Program Pengembangan Perumahan.
Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan
diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya keswadayaan masyarakat
baik masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat akhir serta
seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan proses pembangunan
perumahan swadaya dimana Direktorat Rumah Swadaya berperan sebagai enabler,
melakukan regulasi, dan memberikan fasilitasi.
2.2 Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan Program Direktorat Rumah Swadaya perlu dijabarkan
kedalam Kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya yaitu:
a) Meningkatnya keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun
rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan
serasi.
b) Meningkatnya jumlah rumah yang terfasilitasi melalui program pembangunan baru
maupun Peningkatan Kualitas secara swadaya.
12
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
2.3 Tujuan
Tujuan Direktorat Rumah Swadaya merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di
akhir perode perencanaan. Tujuan Direktorat Rumah Swadaya secara umum adalah
menurunkan angka kekurangan rumah (backlog) sebesar 250.000 unit dan
mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit yang harus
ditangani selama kurun waktu tahun 2015-2019. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan
sebagai berikut:
a) Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan,
termasuk dukungan kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
b) Menyelenggarakan penyediaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian
yang layak, melalui fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah
layak huni, yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
c) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
pembangunan perumahan.
2.4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Rumah Swadaya sebagai
penjabaran dari tujuan adalah:
1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta
evaluasi kinerja pengembangan perumahan;
2. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan
pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan
serasi.
Untuk mencapai dua sasaran strategis tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Swadaya sebagai berikut:
13
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
Tabel II.1
Sasaran Penunjang dan Uraian Kegiatan Direktorat Rumah Swadaya
No Sasaran Penunjang Uraian Kegiatan
1 Menyusun rencana teknik dan standarisasi di bidang penyelenggaraan rumah swadaya
1. Menyiapkan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya
2. Menyiapkan penyusunan standarisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya
2 Menyiapkan fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di
bidang rumah swadaya.
1. Menyiapkan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni dibidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya
2. Menyiapkan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya
3 Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi kemitraan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
1. Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni..
2. Menyiapkan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya
4 Menetapkan Penerima Bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya.
1. Menyiapkan penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya
2. Mendampingi dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya
5 Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya
1. Menyiapkan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya
2. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan dibidang penyelenggaraan rumah swadaya
14
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi
Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan dalam RPJMN Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2015-2019,
Direktorat Rumah Swadaya merencanakan program penurunan angka backlog
dalam bentuk kegiatan Pembangunan Baru sebanyak 250.000 unit dan program
penurunan RTLH sebanyak 1.500.000 unit melalui Peningkatan Kualitas.
Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah:
a. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan
kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada
seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga
tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang
layak bagi MBR.
b. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan
pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah
sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai
provider:
1) Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan
pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
2) Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk
penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;
3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan
rumah yang layak huni;
15
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
4) Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam
pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana
dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus
(DAK).
5) Dalam hal melakukan pendataan RTLH, Direktorat Rumah Swadaya
berupaya:
a) Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang
terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir.
b) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan
pendataan RTLH oleh masing-masing SKPD.
6) Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan
masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan Rumah
Tidak Layak Huni, serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni,
Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi
daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga
Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU
lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah
baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah.
3.2 Program dan Kegiatan
Untuk mencapai sasaran strategis yang direncanakan dalam Renstra Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan memerlukan komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan di bidang perumahan mengingat intensitas dan kompleksitas
permasalahan yang harus ditangani. Direktorat Rumah Swadaya sebagai salah satu
unit kerja eselon II yang bertanggung jawab atas capaian kinerja yang diharapkan
dapat mewujudkan keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kulitas dan
pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masyarakat berpenghasilan
16
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi berupa
Pembangunan Baru sebanyak 250.000 unit rumah dan Peningkatan Kualitas
sebanyak 1.500.000 unit rumah dalam rangka menurunkan angka backlog 7,6 juta
unit rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 3,4 juta unit rumah.
Berikut ini merupakan target program/kegiatan Direktorat Rumah Swadaya Tahun
2015-2019.
Tabel III.1 Program Pengembangan Perumahan Sesuai RPJM
PROGRAM/KEGIATAN
2015 -2019
RPJM 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
1. Bantuan Stimulan
Pembangunan Baru
Rumah Swadaya
250.000 20.000 22.500 60.000 69.500 78.000
2. Bantuan Stimulan
Peningkatan
Kualitas Rumah
Swadaya
1.500.000 50.000 103.500 350.000 496.500 500.000
TOTAL 1.750.000 70.000 126.000 410.000 566.000 578.000
Untuk mencapai target yang maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam
RPJMN maka diperlukan langkah-langkah untuk menggali potensi pembiayaan
rumah swdaya dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah provinsi/
kabupaten kota serta sumber pembiayaan lainnya untuk melakukan program yang
serupa dan melakukan pemberdayaan masyarakat secara swadaya
kordinasi/kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan
sehingga dapat melampaui target yang sudah direncanakan dalam RPJMN.
Sementara itu, untuk program/kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya adalah
sebagaimana tertuang dalam tabel III.2 berikut.
17
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
Tabel III.2 Kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Sesuai RPJM
KEGIATAN
Dokumen/ Laporan
TARGET 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
Sasaran Kegiatan Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi
1. Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Swadaya
Dokumen 3 3 4 3 4
2. Pembinaan Pendataan Rumah Swadaya
Dokumen 3 3 3 3 3
3. Pembinaan Pemberdayaan MBR dalam Penyediaan Rumah Swadaya
Dokumen 3 3 3 3 3
4. Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Swadaya
Laporan 3 3 3 3 3
5. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Rumah Swadaya
Laporan 3 3 3 3 3
6. Layanan Perkantoran Laporan
12 12 12 12 12
TOTAL (Dokumen) 47 9 9 10 9 10
TOTAL (Laporan) 90 18 18 18 18 18
3.3 Kerangka Regulasi
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya maka diperlukan suatu penyempurnaan agar pelaksanaan BSPS lebih
terstruktur dari mulai tahapan-tahapan permohonan pengajuan smpai dengan
pelaporan. Berikut usulan kerangka regulasi terkait pembangunan perumahan swadaya:
1. Regulasi peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait
dengan proses penyaluran dana bantuan sosial pada masyarakat berpenghasilan
rendah melalui program BSPS.
2. Regulasi terkait standar rumah layak huni berdasarkan tipologi rumah swadaya
(fungsi, lokasi, kearifan lokal).
3. Regulasi terkait panduan teknis pendataan perumahan swadaya.
4. Regulasi terkait peningkatan kapasitas dan keswadayaan masyarakat.
5. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.
18
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
6. Regulasi terkait panduan monitoring dan evaluasi kebijakan perumahan swadaya.
3.4 Kerangka Kelembagaan
Kerangka Kelembagaan di Direktorat Rumah Swadaya ini berdasarkan Peraturan
Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:
a. Direktorat Rumah Swadaya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana teknik dan penyusunan standardisasi, fasilitasi pendataan dan verifikasi,
fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan serta
pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Rumah Swadaya menyelenggarakan
fungsi:
1) penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi di bidang
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
2) fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak
Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
3) fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses
kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah
swadaya;
4) penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan
stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
6) pelaksanaan tata usaha Direktorat.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Direktorat Rumah Swadaya
didukung oleh unit kerja eselon III yang terdiri atas:
a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi
19
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana teknik dan penyiapan penyusunan
standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam
melaksanakan tugas Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi
menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan
rumah swadaya; dan
2) penyiapan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah
swadaya.
b. Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi
Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan
fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak
Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi
menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak
Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;dan
2) penyiapan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
c. Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan;
Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan
penyiapan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
1) penyiapan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah
swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni termasuk penyiapan fasilitasi
penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan di bidang
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
20
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
2) penyiapan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
d. Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan
stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan
menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
2) pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan
bantuan rumah swadaya.
e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di
bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
2) penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di
bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
f. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik
negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan
pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan
melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.
21
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
Gam
bar
III.1
Str
ukt
ur
Org
anis
asi
22
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan bidang perumahan swadaya, Direktorat Rumah
Swadaya mempunyai target selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kebijakan
a. Kebijakan yang terkait perencanaan teknik dan standardisasi perumahan
swadaya.
b. Kebijakan yang terkait fasilitasi dan verifikasi pendataan backlog rumah swadaya
dan Rumah Tidak Layak Huni.
c. Kebijakan yang terkait fasilitasi masyarakat dan kemitraan untuk mendapatkan
bantuan di bidang penyelenggaraan perumahan swadaya.
d. Kebijakan yang terkait penetapan penerima bantuan dan pendampingan dalam
pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan perumahan swadaya.
e. Kebijakan yang terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan
bantuan di bidang penyelenggaraan perumahan swadaya.
2. Pelaksanaan kebijakan strategis yang diperuntukkan untuk mengurangi angka
backlog dan Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani langsung oleh Pusat.
3. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya melalui SNVT (Satuan Non Vertikal
Tertentu) yang berada pada 33 provinsi.
4.2. Kerangka Pendanaan
Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan penyediaan perumahan
swadaya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun
2015 - 2019 dan capaian sasaran strategis Direktorat Rumah Swadaya, dibutuhkan
pendanaan sebesar Rp. 34.259.115.000.000;.
23
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
Tabel IV.1.
Kerangka Pendanaan Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019
KEGIATAN
Dokumen/
Laporan/Unit
TARGET 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
Sasaran Kegiatan
Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau
bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi
1. Perencanaan Teknis
Pengembangan
Perumahan Swadaya
Dokumen 3 3 4 3 4
2. Pembinaan Pendataan
Rumah Swadaya Dokumen 3 3 3 3 3
3. Pembinaan Pemberdayaan
MBR dalam Penyediaan
Rumah Swadaya
Dokumen 3 3 3 3 3
4. Pembinaan Pelaksanaan
Pengembangan
Perumahan Swadaya
Laporan 3 3 3 3 3
5. Pemantauan dan Evaluasi
Pengembangan Rumah
Swadaya
Laporan 3 3 3 3 3
6. Layanan Perkantoran Laporan
12 12 12 12 12
TOTAL (Dokumen) 47 9 9 10 9 10
TOTAL (Laporan) 90 18 18 18 18 18
PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA
Sasaran Kegiatan
Pembangunan Rumah dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
1. Bantuan Stimulan
Pembangunan Baru
Rumah Swadaya
Unit 20.000 22.500 60.000 69.500 78.000
2. Bantuan Stimulan
Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya
Unit 50.000 103.500 350.000 496.500 500.000
TOTAL (unit) 1.750.000 70.000 126.000 410.000 566.000 578.000
TOTAL (anggaran Rp.juta) 34.259.115 1.515.800 2.729.460 8.348.147 10.953.720 10.711.988
24
Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya 2015 - 2019 merupakan arahan
dasar yang dijabarkan secara operasional oleh masing-masing Sub Direktorat di
Lingkungan Direktorat Rumah Swadaya. Penyusunan rencana strategis ini juga
diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan perumahan dan
permukiman secara swadaya di Indonesia.
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Swadaya
berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di Indonesia, bagi
masyarakat berpenghasilan rendah khususnya masyarakat miskin. Pemenuhan
kebutuhan perumahan dan permukiman tersebut dilakukan secara swadaya dengan
tetap bertumpu pada kekuatan serta partisipasi masyarakat.
Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,
transparan serta akuntabel, maka diharapkan pembangunan perumahan dan
permukiman dapat berjalan secara optimal, khususnya pembangunan yang dilakukan
secara swadaya masyarakat. Pada akhirnya, pemenuhan hunian yang layak sebagai hak
dasar manusia dapat lebih terjamin dan secara langsung dapat mewujudkan visi
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Oleh karena itu, Rencana Strategis dari
Direktorat Rumah Swadaya 2015 – 2019 tidak bersifat kaku dan terbuka untuk dapat
disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional
sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif
terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah