KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan
Yang Maha Esa akhirnya Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021 dapat kami selesaikan dengan baik.
Sebagai instansi yang diberi wewenang dan tanggung
jawab dalam bidang komunikasi, data dan informatika,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
dituntut untuk memiliki visi, misi, strategi, program dan kegiatan yang jelas,
terarah dan terpadu sesuai visi dan misi Bapak Bupati Bantul, serta dapat
memenuhi kehendak masyarakat yang berkepentingan dengan komunikasi dan
informasi.
Komunikasi dan informasi berbasis android merupakan kebutuhan
masyarakat tidak terhindarkan dimasa sekarang ini. Untuk itu pemerintah
daerah sebisa mungkin harus dapat memenuhi tuntutan tersebut, demi
kecepatan dan kemudahan layanan publik, terutama untuk pelayanan dasar
seperti kesehatan, pendidikan, perijinan dan lain-lain yang mereka butuhkan.
Renstra ini adalah rencana lima tahun ke depan yang disusun
berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal seperti tersebut diatas
dengan menganalisa keunggulan, kendala, tantangan dan peluang instansi
pelaksana. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan
arahan dalam upaya pencapaian sasaran pemanfaatan dan pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis ini
masih jauh dari sempurna, namun demikian kami berharap mudah-mudahan
renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul....................................................................................................................
Kata
Pengantar............................................................................................................................
Daftar Isi ..........................................................................................................................
Daftar Tabel .....................................................................................................................
Daftar Grafik........................................................................................................................
Daftar Gambar...................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang.....................................................................................................
1.2. Landasan Hukum.................................................................................................
1.3. Maksud dan Tujuan..............................................................................................
1.4. Sistematika Penulisan........................................................................................
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI2.1 Struktur Organisasi...............................................................................................
2.2 Kedudukan,Tugas Pokok,Rincian Tugas dan Fungsi...........................................
2.3 Potensi Sumber Daya Manusia……………………………………………………...
2.4 Potensi Sumber Daya Komunikasi dan Informasi……………………………….…
BAB III GAMBARAN UMUM3.1 Rencana Umum....................................................................................................
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis ………………………….………...........………..........
3.3 Analisa Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan
alternatif strategi ………………………….………...........…….............................
BAB IV VISI, MISI, KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN4.1 Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika...............................................
4.2 Kebijakan, Tujuan, Sasaran...............................................................................
BAB V PERUMUSAN PROGRAM DA KEGIATAN5.1 Rencana Program..............................................................................................
5.2 Kegiatan..............................................................................................................
5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.........................
BAB VI PENUTUP.............................................................................................................
7.1 Kesimpulan........................................................................................................
Halaman
i
ii
iii
iv
v
vi
1
3
4
5
6
8
17
21
37
52
52
61
66
69
69
70
72
72
72
iv
TABEDAFTAR TABEL
Tabel 1. Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul ………………………………………………….. 7
Tabel 2. Komposisi Pegawai…………………………………………………. 19
Tabel 3. ASN berdasrakan Eselon…………………………………………… 20
Tabel 4. Data Jumlah dan Jenis aset Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Saldo awal 2017…………………………………….. 21
Tabel 5. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 – 2015………. 22
Tabel 6. Jumlah penyiaran Radio/ TV 2011-2015………………………….. 23
Tabel 7 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2015…………………………………………………………...
24
Tabel 8 Target dan Realisasi Pendapatan 2017…………………………... 24
Tabel 9. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika……………………………………………………………. 44
Tabel 10 Cascading Renstra Diskominfo Kab. Bantul……………………. 45
Table 11 Keterkaitan Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun
2017…………………………………………………………………. 47
Tabel 12 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementererian
Kominfo RI dan Dinas Kominfo DIY………………………………. 51
Tabel 13 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan….. 68
AR TABEL
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Jumlah PNS berdasarkan golongan……………………………………... 19
Grafik 2 Komposisi ASN berdasarkan pendidikan……………………………….. 20
Grafik 3 Komposisi Eselon ASN……………………………………………………. 20
Grafik 4 Perbandingan Surat Kabar Lokal dan Nasional Tahun 2011-2015….. 21
vi
PEMERINTAH KABUPATEN BANTULDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. RW. Wolter Monginsidi Kompleks Parasamya Bantul (55711)Telp. (0274) 368547 Website:www.bantulkab.go.id
email:[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATENBANTUL
NOMOR : Tahun 2017
TENTANGPENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTULTAHUN 2017-2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ,
Menimbang:
a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul
telah ditetapkannya dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016, tentang
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-
2021
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RENSTRA SKPD
ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b
diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul perlu
menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021.
Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
vii
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Bantul
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021
viii
KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021, sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021, merupakan pedoman dan
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja
program, kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang telah
ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BantulPada tanggal : 31 Januari 2017
KEPALA DINAS
NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos, M.M(Pembina Tk.I, IV/b)
NIP. 197112301991011001AR
1
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat. Otonomi yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara
kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu,
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan
Pemerintahan Pusat untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan
mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan
konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 telah menentukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
kabupaten dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan kepada
kabupaten diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mewujudkan hal tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan sebagaimana diamatkan oleh Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dokumen RPJMD
memberikan gambaran secara komprehensif tentang kondisi faktual Kabupaten dalam masa 5
BAB IPENDAHULUAN
2
(lima) tahun yang lalu sebagai landasan untuk mengindentifikasi masalah dan merumuskan
penyelesaiannya sesuai dengan formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program
pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bantul 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20
tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah
kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi
penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 berpedoman pada arah
kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Bantul 2006-2025 Perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka menentukan arah dan
prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan
perencanaan kerja tahunan OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran
pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD serta penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Penjabaran rencana tahunan
Organisasi Perangkat Daerah termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat
Daerah.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai salah satu instansi
penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban merespon kebutuhan masyarakat, akan
pentingnya kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good government.
Perwujudan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan atau disebut E-Government adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi,
partisipasi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, tatanan hukum yang baik (rule
of law), tanggap, dan visioner.
E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah
dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi
informasi dan teknologi komunikasi bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dari beberapa daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan praktek-praktek tata kelola
pemerintahan yang baik diperoleh hasil bahwa praktek-praktek good governance yang
dilaksanakan secara nyata mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan
akuntabel serta sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
3
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul adalah :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan
4
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-
2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan
dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada
bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (Tahun 2017-2021). Dengan
demikian, program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal setiap tahunnya guna
mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi
tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama (IKU)
merupakan tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
kepada Bupati Bantul sebagai pemberi amanah.
Penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021
memiliki tujuan sebagai berikut :
1. sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahun Dinas Komunikasi
dan Informatika untuk mendukung terwujudnya visi, misi, program pembangunan
dan sasaran daerah dari Bupati/Wakil Bupati Bantul terpilih yang telah ditetapkan
dan bersinergis dengan visi, misi, indikator kinerja dan sasaran strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika;
5
2. sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan berserta kerangka
kebutuhan pendanaan pada bidang komunikasi dan informatika, persandian serta
statistik;
3. sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan
dalam rangka evaluasi atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap
pencapaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun Tahun 2017-2021;
4. sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara
Bupati Bantul dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan
target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam periode
waktu satu tahun; dan
5. sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika pada bidang komunikasi dan informatika,
persandian serta statistik.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
BantulTahun 2017 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab 2 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1 Struktur Organisasi
2.2 Kedudukan, tugas dan fungsi
2.3 Potensi Sumber Daya Manusia
2.4 Sarana dan Prasarana
Bab 3 Perencanaan Kinerja
3.1.Rencana Umum
3.2.Penetuan Isu-Isu Strategis
3.3.Permasalahan, Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Tantangan dan Alternatif
Bab 4 Rencana Strategis
4.1.Visi dan Misi
4.2.Tujuan dan Sasaran
4.3.Strategi dan Kebijakan
Bab 5
Bab 6
Perumusan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja dan Sasaran RPJMD
6
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.1. Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23
September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian
yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk
mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru,
menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang
merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu :
1. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah bidang komunikasi dan informatika;
2. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian
informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
4. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya
telekomunikasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan
unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian yang memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah
Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten saat ini menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta
statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang komunikasi dan
informatika, persandian serta statistik.
Fungsi sebagaimana tersebut diatas memberi gambaran tentang pelimpahan
wewenang/ketugasan dari Bupati Bantul sebagai kepala Pemerintahan Daerah yang
memberikan tugas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik. Dengan demikian Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut
diatas dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai:
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
Daerah;
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah);
dan
3. Pejabat Pembuat Komitmen.
Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan
uang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki struktur organisasi yang disajikan pada
gambar struktur organisasi beserta nama-nama pejabat yaitu sebagai berikut :
Gambar 1
Struktur Organisasi Diskominfo
8
2.2. Kedudukan, tugas Pokok, Rincian Tugas dan fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Pasal 4, Pemerintahan Daerah mempunyai urusan pemerintahan konkuren yang
merupakan urusan pemerintahan wajib yaitu komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian. Urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:
a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan kesekretariatan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
1. menyusun rencana kerja Sekretariat;
2. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
9
4. mengelola barang milik daerah;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Diskominfo;
6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Diskominfo;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, asset, dan evaluasi.
Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
menyelenggarakan fungsi :
1. menyusun rencana kerja Sub bagian;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
6. menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
7. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
8. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi :
1. menyusun rencana kerja Sub bagian;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
3. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
4. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. menyiapkan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
6. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
7. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
8. menyiapkan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
10
e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan
saluran komunikasi publik.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi
Publik menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi
informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi
informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan informasi dan aspirasi
publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan
aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
f. Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik
menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan
aspirasi publik;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan
aspirasi publik;
4. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media massa dan elektronik;
5. pelaksanaan pengelolaan aduan masyarakat;
6. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum
7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan
informasi dan aspirasi publik;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan
aspirasi publik;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya
g. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi dan reproduksi informasi publik.
11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Produksi dan
Reproduksi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi informasi
publik;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi
informasi publik;
4. pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup kabupaten;
5. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas sektoral lingkup pemerintah daerah;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi dan
reproduksi informasi publik; dan
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi dan reproduksi
informasi publik;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
h. Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan saluran informasi publik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengelolaan
Saluran Informasi Publik menyelenggarakan fungsi
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran informasi
publik;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran informasi
publik;
4. pelaksanaan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
5. pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
6. pelaksanaan pembuatan konten lokal;
7. pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah maupun non
pemerintah daerah;
8. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non
pemerintah daerah;
9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan
saluran informasi publik; dan
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan saluran informasi
publik;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
12
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
i. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan e-government dan
persandian.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian
menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan e-Goverment, layanan infrastruktur dan
teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan e-Goverment, layanan infrastruktur dan
teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan e-Goverment,
layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan
persandian;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan e-Goverment,
layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan
persandian;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
j. Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan teknologi.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan
fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi;
4. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center
(DRC);
5. pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi
e-Government;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan
teknologi informatika;
7. pelaksanaan Government Cloud Computing;
8. pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
9. pelaksanaan filtering konten negatif;
10. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
13
11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur dan
teknologi;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur dan teknologi
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya
k. Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan aplikasi.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan aplikasi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan aplikasi;
4. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
5. pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
6. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan
recovery data dan informasi;
7. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
8. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
9. pelaksanaan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
10. pelaksanaan layanan pusat Application Programm Interface (API) daerah;
11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan
aplikasi; dan
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan aplikasi;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
l. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang layanan keamanan informasi, persandian
dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan
persandian;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan
persandian;
4. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik.
5. penanganan insiden keamanan informasi dan persandian,
14
6. pelaksanaan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
7. pelaksanaan audit teknologi informasi computer;
8. pelaksanaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
9. penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
10. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan
informasi milik pemerintah daerah;
11. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan
kabupaten;
12. pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting melalui kontra penginderaan
dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
13. pengelolaan Security Operation Center (SOC);
14. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang keamanan
informasi dan persandian; dan
15. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keamanan informasi dan
persandian;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
m. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya
komunikasi dan informatika.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informatika menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan
pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-Government;
3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan
pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-Government;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan statistik sektoral,
kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-
Government;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan statistik
sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-
Government;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
15
n. Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral dan
pelayanan informasi publik.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik
menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang statistik dan pelayanan informasi
publik;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik dan pelayanan informasi
publik;
4. pelaksanaan statistik sektoral;
5. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang statistik dan
pelayanan informasi publik;
7. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang statistik dan pelayanan
informasi publik;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
o. Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan
pengelolaan sumber daya telekomunikasi.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya
Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber
daya telekomunikasi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber
daya telekomunikasi;
4. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi
publik;
5. pengembangan sumber daya komunikasi publik;
6. pelayanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara
bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
7. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
8. pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
9. penetapan dan perubahan nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, serta
tata kelola nama domain, sub domain;
16
10. peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
11. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi
komunikasi;
12. peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
13. pelayanan implementasi e-Government dan Smart City;
14. promosi pemanfaatan layanan Smart City;
15. pelaksanaan verifikasi calon lokasi menara telekomunikasi;
16. penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menara telekomunikasi;
17. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan dan
pengelolaan sumber daya telekomunikasi;
18. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemitraan dan
pengelolaan sumber daya telekomunikasi;
19. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
p. Seksi Tata Kelola E-Goverment mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata Kelola E-Goverment menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan
komunikasi Smart City;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan
komunikasi Smart City;
4. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government;
5. pengoordinasian kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah
daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
6. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-
Government pemerintah;
7. pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan
pemerintahan dan non pemerintah;
8. penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan
masyarakat;
9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem
teknologi informasi dan komunikasi Smart City;
17
10. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem
teknologi informasi dan komunikasi Smart City;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
q. Pada Diskominfo dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
r. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan;
2.3. Potensi Sumber Daya Manusia
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari aparatur sipil negara dan
tenaga alih daya sesuai jabatannya masing-masing. Sesuai data kepegawaian per Januari 2017,
pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 47 orang terdiri dari
sebagai berikut:
1. ASN sebanyak 42 orang;
2. Tenaga Teknis sebanyak 3 orang; dan
3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang.
Berdasarkan jumlah ASN menurut data per 30 Juni 2017 dapat diperoleh kondisi dan data
selengkapnya sebagai berikut :
Tabel 1 :
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
NO NAMA NIP PANGKAT GOL JABATANPEN
DIDIKAN
1 Nugroho Eko Setyanto, SSos, MM 197112301991011001 Pembina Tk I, IV/B Kepala Dinas S2
2 Partini, SPd, MA 196009251981032005 Pembina, Tk. I, IV/B Sekretaris Dinas S2
3 VC. Yuliatiningsih, SH, MM 196207191992032001 Pembina, IV/AKa. Bidang PengelolaanInformasi dan SaluranInformasi Publik
S2
4 Drs. Sudaryanto 196107161989031005 Pembina, IV/AKa. Bidang PengembanganSumber Daya Komunikasi danInformatika
S1
5Dra. Dwi Estiningsih MeytaHendrastuti
196005101986032006 Pembina, IV/AKa. Bidang PenyelenggaraanE-Government dan Persandian
S1
6 Mulyatmi, SE. 196407311986072001 Pembina, III/DKa. Sub Bagian Umum danKepegawaian
S1
7 Sugeng Edy Pranata, SE. 196402111989081002 Penata, III/CKa. Sub Bagian Program,Keuangan dan Aset
S1
8 Hariyanto, A.Md. 196003111982031010 Pembina, III/DKasi. Pengelolaan SaluranInformasi Publik
S1
9 Hanifah Siti Sabariyah, SP 196907081998032003 Penata Tk. I, III/DKasi. Produksi dan InformasiPublik
S1
10 Sri Mulyani, SE 196803201992032003 Penata, III/CKasi. Pengelolaan Informasidan Aspirasi Publik
S1
11 Irawan Kurnianto, SSTP. 197804151996121001 Penata, III/DKasi. Keamanan Informasi danPersandian
S1
18
12 Kawuniningrum, ST,M.Cs 197106261998032003 Pembina , IV/A Kasi. Pengembangan Aplikasi S2
13 Sudiarto, SSi 196805071994032006 Penata Tk. I, III/DKasi. Infrastruktur danTeknologi
S1
14 R. Bimo Ariwibowo, SHut, MT 196807111996031002 Pembina , IV/AKasi. Tata Kelola E-Government
S2
15 Teguh Nur Triono, S.ST. 197110151994021002 Pembina , III/CKasi. Statistik dan PelayananInformasi Publik
S1
16 Agnes Maria Sri Rejeki, SH 196402091989032003 Penata Tk. I, III/DKasi. Kemitraan danPengelolaan Sumber DayaTelekomunikasi
S1
17 Rusjilah, S.AP 196112241981102001Penata Tingkat I,III/D
Ananlis SDM Aparatur padaSUbbag Umum danKepegawaian
S1
18 Sudiman 196809102007011012 Pengatur Muda, II/aPengadministrasi umum padaSubbag Umum danKepegawaian
SMA
19 Dwi Trisnawati, SE 198409152010012031Penata Muda Tk I,III/b
Analis program, perencanaanpada Subbag ProgramKeuangan dan Aset
S1
20 Aris Setyaningsih, A.Md 197607032010012009 Pengatur Tk I, II/dBendahara Subbag ProgramKeuangan dan Aset
D3
21 Esti Darajati, AM.d 197507151998032004 Penata III/c Staf D3
22 Budiyanto 198002292007011002Pengatur Muda Tk. I,II/B
Staf SMA
23 Rachmanto, S.ST 197111041993031006Penata Muda Tk. I,III/B
Analisis Informasi S1
24 Siti Zumaroh, SE 196212061989032005 Penata, III/C Analis Informasi S1
25 Muhajiri 196107071985091001 Penata Muda/ III-COperator Sandi danTelekomunikasi
SMA
26 Winartono, SSos 197705121997121002Penata Muda Tk. I,III/B
Analis Persandian S1
27 Beni Wiyatno 197103241997031006Penata Muda Tk. I,III/B
Operator Sandi danTelekomunikasi
SMA
38 Nuraini Dwi Utami, S.Kom 198601102010012026Penata Muda Tk I,III/b
Pengelola Sistem Informasi S1
29 Yan Arief Purwanto 197702282006041014 Pengatur ,II/c Pengadministrasi Umum SMA
30 Zain Arrifa'i,ST 197708192010011010Penata Muda Tk I,III/b
Pengelola Sistem dan Jaringan S1
31 Fiyan Danu Wijaya, A.Md 198801012010011004 Pengatur Tk I, II/d Pranata Komputer Pelaksana D3
32 Mudjijana, SST 197105231997031004Penata Muda TK.I,III/b
Analis penyuluhan dan layananinformasi pada seksiKemitraan dan PengelolaanSmbr daya Komunikasi
S1
33 Prabandari Retno Dewi, AMd 198003162010012011 Pengatur Tk I, II/D Penyusun data dan informasi D3
34 Jasimin 196104171982031058 Penata Muda III/A Pengadministrasi Umum SMA
35 Nurmatori 196601011989031028 Penata Muda, III/A Pengadministrasi Keuangan SMA
36 Sugiyo 195909101984021001 Penata Muda, III/BOperator saandi dantelekomunikasi
SMA
37 Supardi 196404101989031015 Pengatur, II/cOperator saandi dantelekomunikasi
SMA
38 Sarjan 196706072007011018 Pengatur, II/cOperator saandi dantelekomunikasi
SMA
39 Subarjo 197005292007011009 Pengatur II/COperator saandi dantelekomunikasi
SMA
40 Wiwik Wibowo, SP 196802171999032001 Penata Muda, III/AAnalis Informasi pada SeksiPengelolaan Saluran InformasiPublik
S1
41 Miza Zuda Nurlael, AMa 198907022010011001 Pengatur, II/C Pengelola layanan informasi D3
19
Susunan/komposisi Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan eselonisasi dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 2
Komposisi Pegawai
No Golongan Pendidikan Eselon Ket.
1 GOL IV 10 S 2 9 Eselon II 12 GOL III 24 S 1 18 Eselon III A 13 GOL II 9 D 3 5 Eselon III B 34 GOL I 0 SLTA 11 Eselon IV A 11
Jumlah 43 Jumlah 43 Jumlah16
Staf: 27 Orang
Berdasarkan tabel diatas, komposisi Aparatutr Sipil Negara terdiri dari golongan II sebanyak 9
orang ( 21 %), golongan III sebanyak 24 orang (55,8%), dan golongan IV sebanyak 10 orang (23,2 %).
Grafik 1jumlah PNS berdasarkan golongan
0
5
10
15
20
25
GOL IV GOL III GOL II GOL I
Series1
Sumber data: Kasubbag. Program Keuangan dan Aset
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tingkat
Pendidikan terdiri dari : tingkat pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 9 orang (21 %), sarjana S1 sebanyak 18
orang (41,8 %), Diploma sebanyak 5 orang (12 %) dan SLTA sebanyak 11 orang (25,2 %).
20
Grafik 2Komposisi ASN berdasarkan pendidikan
S 221%
S 142%
D 312%
SLTA25%
Jumlah PNS berdasar pendidikan
Sumber data: Kasubbag. Program Keuangan dan Aset
Komposisi ASN berdasarkan eselonisasi dapat dilihat seperti tabel berikut ini:
Tabel 3ASN berdasrakan Eselon
No Eselon Jumlah Jabatan1 II B 1 Kepala Dinas2 III A 1 Sekretaris Dinas3 III B 3 Kepaka Bidang4 IV A 11 Kasubbag/ Ka.
SeksiSumber data : Kasubbag. TU dan Kepegawaian
Grafik 3Komposisi Eselon ASN
0
2
4
6
8
10
12
Eselon II Eselon III A Eselon III B Eselon IV A
1 13
11
Series1
Sumber data: Kasubbag. TU dan Kepegawaian
Pegawai (Aparatur Sipil Pemerintah) merupakan pendukung organisasi yang
menempati posisi strategis dan berperan dominan dalam membawa Dinas Komunikasi dan
Informatika mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan
terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan
strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia
21
secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi
kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika. Semua pegawai jangan sampai
menjadi ancaman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, karena bisa menjadi sumber
penyebab terjadinya pemborosan dan inefesiensi.
Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas
maupun kuantitas diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sarana dan prasarana tersebut meliputi
bangunan gedung kantor, meubeler, alat komunikasi, alat transportasi, komputer, kendaraan
dinas, kamera, antenna, peralatan jaringan dan lain-lain.
2.4. Potensi Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di komplek Parasamya Bantul
dengan menempati gedung sebelah barat dilantai 2 (dua) yang terdiri sebagai berikut :
1. ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Penyelenggaraan E-Government dan
Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung yang dahulu dipakai
Kantor Pengolahan Data Telematika;
2. ruang kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik menempati
gedung sayap barat sebelah selatan lantai 3 (tiga) bekas kantor Bagian Humas;
3. ruang kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika menempati
gedung sayap barat sebelah selatan lantai 2 (dua) bekas ruang pelatihan computer; dan
4. ruang pelatihan komputer dan persandian yang menempati gedung sayap timur sebelah
utara lantai 2 (dua) bekas ruangan santel dan persandian.
Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor
sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 8 unit
kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.3Sarana dan Prasarana Mobilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
No Jenis Barang Jumlah (Unit)
1 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 3
2 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 5
Sumber data : Sub.Bag. Program Keuangan dan Aset Sekretariat Diskominfo, data per 31 Maret2017Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut Dinas Komunikasi dan
Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari
Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, bidang
Penyelenggaraan E-Government dan Persandian dan bidang Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informatika.
22
Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika,
persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi
informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi
warehouse data (Network Operational Center), jaringan LAN, jaringan WAN, ruang pelatihan
dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang milik daerah telah
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam
Buku Inventaris (BI) Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan BI per 31 Januari 2017
barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :
DATA ASET
Tabel 4Data Jumlah dan Jenis aset Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Saldo awal 2017:
No Jenis Barang Jumlah Nominal Keterangan
1 Tanah 0 KIB A
2 Peralatan dan Mesin 8.421.440.369 KIB B
3 Gedung dan Bangunan 21.545.000 KIB C
3 Jalan Irigasi dan jaringan 0 KIB D
4 Aset tetap lainnya 2.899.900 KIB E
5 Konstruksi dalam pengerjaan KIB F
6 Aset Lainya 1.898.440.000KIB G
JUMLAH 10.559.611.269
Sumber : Data Saldo awal Diskominfo
Potensi dari sumberdaya bidang hubungan masyarakat:
Tabel 5
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 3 4 2 4 4
2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 7 7 7 5 5
3 Total jenis surat kabar 10 11 9 9 9
Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2016
23
Grafik 4
Perbandingan Surat Kabar Lokal dan Nasional Tahun 2011-2015
Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2016
Tabel 6
Jumlah penyiaran Radio/ TV 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 20151 Jumlah Penyiaran radio lokal 3 3 2 2 22 Jumlah penyiaran TV lokal 2 3 3 4 43 Jumlah penyiaran radio nasional 0 1 1 1 14 Jumlah penyiaran TV nasional 0 5 1 1 1
Total penyiaran radio/TV lokal 5 6 5 6 6Total penyiaran radio/TVNasional
0 6 2 2 2
Sumber data : RPJMD Kab. Bantul 2016-2021
Sumber data : Diskominfo Kab. Bantul
24
Tabel 7
Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015
NO SUB DOMAIN KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Situs Pemerintahan www.bantulkab.go.id.Situs www.bantulbiz.comSitus www.bantulcraft.comperijinan.bantulkab.go.idkewilayahan.bantulkab.go.idpotensiwisata.bantulkab.go.idhukum.bantulkab.go.idlpse.bantulkab.go.idinvesda.bantulkab.go.idCPNS.bantulkab.go.id (“ON” jika ada pendaftaranPNS)shbj.bantulkab.go.id (standar harga barang dan jasa)warintek.bantulkab.go.id (warung informasi danteknologi)sistel.bantulkab.go.id (Sistem Pengendalian MenaraTelekomunikasi )Sistem pengendalian LingkunganSistem Informasi Perundangan RI
Sumber : KPDT Kab. Bantul
Tabel 8Target dan Realisasi Pendapatan 2017
TAGET DAN REALISASI PENDAPATAN DISKOMINFO 2017
NO JENIS PENDAPATAN TAGET REALISASI % KETERANGAN
1 Penerimaan RetribusiMenara Telekomunikasi 674.000.000 1.297.332.000 192,48% Melampaui target
Sumber: Diskominfo 2017
Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian dengan ketugasan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah
dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai
dengan pelimpahan wewenang dari Bupati selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan Daerah
di Kabupaten Bantul. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan sesuai
tugas pokok dan fungsi yang ditangani pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian.
Dalam menganalisa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode
Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari
unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
25
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika
tidak terlepas dari kinerja dari Kantor Pengolahan Data Telematika dan Bagian Humas
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui kinerja dari Kantor Pengolahan Data
Telematika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tersebut dapat melihat
review pencapaian kinerjanya hasil perkembangan dan pembangunan bidang Komunikasi dan
Informasi khususnya perkembangan Digital Goverment Service (DGS) sebagai berikut :
1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan Fasilitas Hotspot
a. Jaringan WAN / Internet SKPD Kecamatan dan Desa sebanyak 144 site/titik yang
berada di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa Rumah Sakit Umum
Daerah dan 20 Titik di Puskesmas yang diselesaikan Tahun 2016.
Pembangunan Infrastruktur Jaringan secara bertahap sejak Tahun 2007, pada Tahun
2013 Infrastruktur Jaringan melauas dari SKPD, Kecamatan dan 25 di Pemerintah
Desa. Sedangkan Tahun 2014 meluas dari SKPD, Kecamatan dan 75 di Pemerintah
Desa dan Tahun 2016 perluasan pembangunan Infrastruktur Jaringan dari SKPD,
Kecamatan, 75 Pemerintah Desa dan 20 Puskesmas.
b. Jaringan LAN / Internet yang berada di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan,
Pemerintah Desa Rumah Sakit Umum Daerah dan 20 Titik di Puskesmas.
c. Layanan Hotspot
Kantor Bupati (Ruang lobi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah)
Ruang Layanan PBB, AKTA, Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa
Perpustakaan Daerah
Sekretariat Dewan/Kantor DPRD Kab. Bantul
SKPD
17 Kecamatan
32 Kantor Pemerintah Desa
Rumah Sakit
20 Puskesmas
Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) Gabusan sebagai Pusat Perdagangan
Hasil Karya Masyarakat Bantul oleh UKM
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 28
2. Fasilitas Warehouse Data dan Network Operational Center (NOC)
a. Fasilitas Warehouse Data
Gambar 4. Fasilitas Warehouse Data
Warehouse data telah dimanfaatkan untuk :
Hosting sejumlah 68 program Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kab.
Bantul
Hosting Sistem Informasi Desa sejumlah 75 Desa
Hosting Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)
b. Network Operational Center (NOC)Gambar 5. Network Operational Center (NOC)
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 29
c. Sistem Keamanan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul
1) Topologi jaringan dengan pemisahan Segmen Intranet, De-Militarized Zone
(DMZ), dan jaringan luar.
2) Firewall di Gateway luar dan Router Intranet.
3) Firewall dan Access Control di setiap mesin server baik yang berada di
DMZ (public server) maupun yang berada di dalam intranet misal server
publik aplikasi hanya disetting pada port 80, untuk port lain (25 : https, 2203
: remote server, 25: smtp) diseting custom demikian juga routernya, akses
langsung database (my sql port 3306 dan ms sql port 1433) hanya dari
intranet
4) Enkripsi WPA2 di setiap Wifi Access Point yang terhubung ke jaringan
intranet Pemerintah Kabupaten.
3. Terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi
a. Sistem Informasi Public
Website www.bantulkab.go.id dengan sejumlah 51 subdomain SKPD
tingkat Kabupaten (7 Badan, 16 Dinas, 7 Kantor, 2 Sekretariat, 1
Bagian Setda, 1 RSUD dan 17 Kecamatan. Sistem Informasi Public yang ada
antara lain :
b. Sistem Informasi Pengolahan Data
Sistem Informasi Pengolahan Data sejumlah 23 Aplikasi.
1) Intranet.bantulkab.go.id (2004)
2) Simdalbangda.bantulkab.o.id (2011)
3) Simbada.bantulkab.go.id (2011)
4) Simkeuda.bantulkab.go.id ((2011)
5) Simnangkis.bantulkab.go.id (2012)
6) SIM Ijin Reklame (2011)
7) SIM Pengelolaan Data Pedagang Pasar (2013)
8) SIM BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) (2013)
9) SIM Pengelolaan Penggajian Pegawai Kab.Bantul (2009)
10) SIM Pengelolaaan Data SP2D (2013)
11) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (2012)
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 30
12) Sistem Pelaporan keuangan dan akuntasi (2014)
13) e-Audit (kerjasama BPK) (2015)
14) Sistem Informasi Persuratan(2014)
15) Sistem Perencanaan Pembangunan (2012)
16) Sistem Penanggulangan Kemiskinan (2012)
17) Sistem Informasi PATEN (2015)
18) Sistem Informasi Laporan Kinerja SKPD(2015)
19) Sistem Informasi Kerasipan Daerah(2015)
20) Sistem Informasi Admiistrasi Kesiswaan (2015)
21) Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Masyarakat (2015)
22) Sistem Informasi Monografi Desa (2015)
23) Sistem Informasi Sarana Kesehatan Masyarakat (2015)
24) Sistem Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja(2015)
25) Sistem Informasi Aset PNPM dan Dana Bergulir(2015)
26) Sistem Informasi Database Tanah Desa(2015)
27) Sistem Informasi Database Jaminan Kesehatan(2015)
28) Sistem Informasi PAK(2015)
29) Sistem Dinamika Logistic Obat(2014)
30) Sistem Pembuatan KTA LINMAS (2016)
c. Software Pendukung
d. Alamat email Resmi
E-mail Resmi sejumlah 270 alamat yang terdiri dari SKPD, Kecamatan, Desa,
Puskesmas dan KPU (terlampir)
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 31
4. Fasilitas Pengembangan SDM bidang TIK
a. Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
Gambar 6. Fasilitas Pengembangan SDM bidang TIK
Ketersediaan Sarana Prasaran Bimbingan Teknis bidang TIK
Ruang Bimtek dengan kapasitas 25 pserta
Ruang dilengkapi dengan media presentasi
Ruang ber AC sehingga membuat peserta nyaman
Macam Bimbingan Teknis yang telah dilakukan sejak Tahun 2008 sampai
Tahun 2016 adalah :
Trouble Shouting Perangkat Keras dan Jaringan Komputer untuk PNS
Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk PNS
Open Source Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk PNS
Pengelolaan Subdomain SKPD bantulkab.go.id
Implementasi program aplikasi pengolahan data Sistem Informasi yang
telah dibangun di Pemerintah Kab. Bantul
Pengelolaan Berita dalam website
Trouble Shouting Perangkat Keras dan Jaringan Komputer untuk Aparat
Desa
Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk Aparat Desa
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 32
Open Source Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk Aparat
Desa
Implementasi program aplikasi Sistem Informasi Desa untuk aparat desa di
75 Desa
Pengelolaan Berita dalam website desa
Pemanfaatan TIK untuk peningkatan pemasaran produk UMKM
Pembuatan website untuk anggota pengrajin di Kab. Bantul
(DEKRANASDA)
Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran dan Internet untuk Guru
Aplikasi Pembelajaran Bahasa Ingris Berbasis TIK (e-Learning) untuk
Guru Bahasa Inggris dan Guru computer
b. Workshop bidang TIK
Pimpinan SKPD dan DPRD dengan tema :
e-Government di Pemerintah Daerah
e-Government sebagai Pengunkit Reformasi Birokrasi di PemKab.
Bantul
Kepala Desa
Pemanfaatan Sistem Informasi Desa
Komitmen Bersama Untuk Membangun E-Government Kabupaten
Bantul Sampai Pemerintahan Tingkat Desa
c. Penyelenggaraan Lomba Bidang TIK
Membuat Blog untuk pelajar Tingkat SMA/SMK
Membuat Blog untuk masyarakat umum
Membuat Desain Website untuk pelajar
Membuat Desain Website untuk masyarakat umum
Website Subdomain SKPD bantulkab.go.id
5. Dukungan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu :
a. Pemerintahan Berbasis TIK (e-Government) sebagai Quick Wins Reformasi
Birokrasi
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 33
b. Surat Edaran Bupati pemanfaatan dan penggunaan Software legal (OSS)
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
d. Instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penggunaan e-mail Resmi
untuk Pendistribusian Dokumen Resmi Kedinasan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul.
e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas
secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
f. Sistem Kinerja Pegawai berbasis TIK (Single Payment)
g. Sistem Integrasi Data diberbagai sektor
h. Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Desa
6. Terciptanya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi :
a. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)
Kerjasama untuk mendukung percepatan penerapan Sistem Informasi Desa.
b. Asosiasi Perguruan Tinggi Infoprmatika dan Komputer (APTIKOM)
Kerjasama dengan ruang lingkup :
1) Pendampingan memperbaharui data aplikasi wisata dan kuliner PemerintahKabupaten Bantul.
2) Pendampingan penerapan Aplikasi SIM Paten di Kecamatan3) Pendampingan penerapan Aplikasi Laporan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas
7. Tersusunnya Master Plan Sistem Integrasi Data diberbagai sektor
Peningkatan pelayanan publik merupakan kebijakan utama yang selama ini
Pemerintah Kabupaten Bantul canangkan sampai Pemerintahan tingkat Desa.
Sebagai salah satu upayanya dengan penyediaan fasilitas pelayanan berbasis TIK.
Data kependudukan merupakan sumber segala sumber data. Ketersediaan data
kependudukan sebagai data primer merupakan kebutuhan pokok yang harus
terpenuhi. Data kependudukan merupakan pangkal dari seluruh data dan informasi
yang akan sangat mempengaruhi perubahan data dan pengambilan keputusan
seluruh sector.
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 34
Dimana hal itu sangat mudah untuk melakukan integrasi data dan informasi.
Direncanakan Integrasi data Sistem Informasi sebagai berikut :
8. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis sebagai upaya Peningkatan Sumber
Daya Manusia diantaranya :
1. Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran berbasis Komputer;
2. Bimbingan Teknis jaringan computer;
3. Bimbingan Teknis perakitan dan trouble shooting perangkat keras computer;
4. Bimbingan Teknis trouble shooting dan pemanfaatan perangkat lunak;
5. Bimbingan Teknis pengolahan database;
6. Bimbingan Teknis Pengembangan dan rekayasa aplikasi sistem;
7. Bimbingan Teknis aplikasi sistem informasi pengolahan data; dan
8. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa.
2.2.1 Pelayanan Pada Kehumasan
Dinas Komunikasi dan Informatika (KPDT, Bagian Humas, persandian dan
sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara telekomunikasi) sebagai
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 35
organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pada
teknologi dan informatika, statistik dan persandian selama periode tahun 2011-2015
telah berhasil melaksanakan ketugasan. Keberhasilan tersebut terukur dengan
tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah tersebut setiap tahunnya.
Keberhasilan atas kinerja yang telah diraih oleh (KPDT, Bagian Humas, persandian
dan sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara telekomunikasi) tidak
terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada bidang teknologi dan informatika,
statistik dan persandian yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan
permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya
pengelolaan teknologi dan informatika, statistik dan persandian pada periode yang
akan datang. Hambatan dan permasalahan yang dijumpai oleh (KPDT, Bagian Humas,
persandian dan sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara
telekomunikasi) sebagai berikut :
1. perkembangan teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber
daya yang diperlukan;
2. belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsisten
OPD yang dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan
dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun
anggaran;
3. belum terwujudnya integrasi dan kehormanisan berbagai aplikasi yang tersebar di
masing-masing OPD/Unit Kerja;
4. belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di Unit Kerja;
5. masih terdapat beberapa OPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang
milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas;
6. tata kelola barang milik daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja belum dapat
memberi kontribusi yang maksimal terhadap keakuratan data BMD;
7. OPD/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)
belum disesuaikan dengan kebutuhan;
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 36
8. belum optimalnya penerapan manajemen aset di Unit Kerja atau belum
terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan
sampai dengan pemanfaatan aset daerah;
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 37
BAB IIIPERENCANAAN KINERJA
3.1 Rencana Umum
Terciptanya kota cerdas (Smart City) merupakan idaman dan impian bagi
Pemerintah Kabupaten Bantul. Kota Cerdas merupakan tatanan pengelolaan
pemerintahan daerah yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan
performa dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi sumber daya
serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya.
Kota cerdas ekonomi, yaitu kota yang ditopang oleh perekonomian yang baik dengan
memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan Teknologi Informasi
Komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya manusia yang baik.
Kota cerdas secara sosial apabila masyarakatnya memiliki keamanan, kemudahan dan
kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun
dengan pemerintah.
Sedangkan kota cerdas lingkungan apabila warganya memiliki tempat tinggal yang
layak huni , sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan
dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan peran sumber
daya manusia yang baik.
Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan bahwa “e-Government
merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi”. Melalui e-
Government akan menjamin terjalinnya hubungan yang efektif, efisien, akuntabel,
bersih dan transparan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah antar Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta Pemerintah Daerah dengan pelaku
bisnis. Terjalinnya sistem yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat
tersebut merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan Pemerintahan yang
baik atau “good governance” untuk menuju terciptanya Bantul Smart City.
Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat
mampu mendukung revolusi teknologi baru merupakan suatu teknologi serba-guna
(general purpose technology) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain
serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 38
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teknologi informasi merupakan suatu
perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya internetworking yang
menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir
dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan
untuk konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-
tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui internetworking
tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk
membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan
akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh
penyebar informasi.
Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana
informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola
dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan
kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat
mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan
global. Informasi mampu berada di garda depan dalam pertempuran kompetisi
mendahului sumber daya yang lain.
Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan
pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana informasi tersebut
dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk.
Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan
manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan
teknologinya peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha
mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik dan
menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam pemerintahan. Kegiatan komunikasi
massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media
dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin hubungan
antar elemen masyarakat. Hubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknikal saja yang
terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang
dikomunikasikan tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku.
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 39
Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi
informasi dan komunikasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan
demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis
pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.
Dalam rangka memenangkan persaingan yang makin mengglobal pengelolaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengetahuan (knowledge) secara
tepat akan mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh
tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika
yang ditopang oleh kemampuan untuk menghasilkan dan menggunakan produk lokal
yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh putra daerah. Penciptaan produk-
produk baik berupa perangkat, jasa maupun konten yang berkualitas dengan didukung
oleh iklim industri yang sehat dan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat
dapat menghasilkan suatu sistem ekonomi pengetahuan yang diperlukan untuk
meningkatkan keunggulan ekonomi lokal untuk memasuki pasar dunia di bidang
komunikasi dan informatika. Tataran ini berfungsi sebagai eksekutor dan juga regulator
yang mendorong penyelenggara untuk menggunakan produk lokal.
Berbagai potensi keunggulan lokal seperti keindahan alam, iklim, sumber daya
hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kita juga dikaruniai
sumber daya alam berupa bahan mineral dan pertambangan serta keadaan penduduk
Indonesia dengan beragam etnik, budaya, agama dan bahasa apabila dikemas sebagai
suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang
memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas daerah tersebut perlu digali dan
dikembangkan menjadi semacam Information Database yang dapat dimanfaatkan
seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor lain dan pada akhirnya dapat
memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana informasi yang merupakan hasil
olah data dari berbagai sumber dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila
dikembangkan secara sistematis dan terus-menerus dapat menghasilkan suatu backbone
(jalur utama) ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan modal dasar bagi
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 40
pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau dikenal sebagai Knowledge
Base Society. Seluruh capaian/produk budaya masyarakat baik yang berupa produk-
produk ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk pengembangan budaya
tradisional dan keunggulan lokal, produk-produk hasil pengembangan sumber daya
alam merupakan suatu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan. Upaya untuk
mendorong masyarakat Bantul menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan
tersebut dapat mensejajarkan Kabupaten Bantul menjadi bagian dari bangsa Indonesia
yang telah maju dengan kapabilitas nasional dan setara untuk saling bertukar ilmu
pengetahuan yang bermanfaat.
Pentingnya informasi bagi setiap warga masyarakat telah dipahami Negara
sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah
diamanatkan dalam UUD 1945 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Infrastruktur komunikasi dan informasi mutlak harus
dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai infrastruktur dasar bagi
masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan informasi dewasa ini. Dimasa yang
akan datang informasi tidak lagi menjadi domain Pemerintahan Daerah, tetapi juga
merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat.
Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran
informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota
masyarakat suatu negara yang berdaulat. Sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi
informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang
cerdas dan terpercaya.
Guna menyelenggarakan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi
pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul sangat membutuhkan
teknologi informasi sebagai salah satu sarana yang sangat vital. Pemerintah Kabupaten
Bantul berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik mungkin
dengan pelayanan prima antara lain melalui media internet dan kemudahan
memperoleh perijinan. Disini peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi komunikasi dan informasi
memiliki peranan sangat penting dan menentukan. Upaya mengkoordinasikan
penyiapan data dan informasi bagi pimpinan daerah dan masyarakat sudah mulai
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 41
dirintis dan dilaksanakan serta terbukti mendapatkan beberapa kali penghargaaan baik
dari Pemerintah maupun lembaga swasta dalam penerapan e-government di Kabupaten.
Untuk itu diperlukan keterpaduan serta dukungan dari seluruh Organisasai Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyiapan serta pengelolaan
data dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan,
penyusunan kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan serta pelayanan kepada
masyarakat.
Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten
Bantul difokuskan untuk :
1) menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel dan transparan;
2) meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan,
teknologi dan memiliki daya saing; dan
3) mengembangkan infrastruktur jaringan sistem informasi dan komunikasi yang
handal dan berkualitas.
Identisifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD dipergunakan
untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya tugas dan
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai OPD baru
mengemban tugas yang tidak ringan dalam mewujudkan sinergi antara urusan
komunikasi dan informatika, statistik serta persandian guna mendukung kinerja
pemerintahan daerah dalam rangka menuju masyarakat Bantul yang cerdas, sehat dan
sejahtera.
Dalam mewujudkan Bantul Smart City ada 3 kunci utama yang harus dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah :
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 42
1. Konektifitas (connecting)
Merupakan upaya untuk menghubungkan komunikasi dari berbagai
sumber, baik masyarakat umum, OPD yang melakukan pelayanan
langsung maupun tak langsung kepada publik dan antar sesama
stakeholder. Untuk mewujudkan ini diperlukan penyediaan infrastruktur
jaringan, hardware, warehouse data, Server, Hotspot area, pusat
pengelolaan dan pengendalian jaringan, Aplikasi layanan digital, serta
SDM yang mempunyai kompetensi terhadap pengembangan TIK.
Infrastruktur ini merupakan prasarana utama untuk bisa
mengembangkan komunikasi dan informasi antar sesama stakeholder.
2. Monitoring
Merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan
terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh OPD pengampu, agar
cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di suatu obyek
tertentu. Diperlukan perangkat kamera pemantau di beberapa titik lokasi
yang dianggap perlu dan rawan terhadap gangguan keamanan yang
langsung terhubung dengan command center /pusat pengendalian agar
pemerintah bisa langsung bertindak.
3. Controling
Merupakan cara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian baik
dalam hal pelayanan kesehatan, perijinan, pendidikan, area wisata dan
pengawasan tempat strategis yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini
dapat dievaluasi dari rekaman kejadian secara real time yang ada di
command center, untuk melakukan evaluasi dan pengawasan baik
internal maupun eksternal terhadap sistem yang sedang berjalan dan
untuk kepentingan pengambilan keputusan pimpinan.
Disamping 3 kunci utama ini, masih diperlukan peningkatan pemahaman
dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan Teknologi
informasi secara konstruktif diberbagai lini kehidupan, demi mewujudkan
masyarakat yang makmur, sesuai dengan maka visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Bantul.
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 43
Visi Kabupaten Bantul tahun 2016 s/d 2021 :
Gambar.7
Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai upaya untuk
mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas. Sesuai dengan kewenangannya, maka
Dinas Komunikasi dan Informatika memberi dukungan untuk mewujudkan indikator
kinerja, tujuan dan sasaran daerah dari misi pertama. Keterkaitan misi, tujuan dan
sasaran Kabupaten Bantul dengan tugas, pokok dan tata kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika disajikan pada tabel sebagai berikut :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yangsehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilaikeagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 44
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika :
Table 9Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
No Misi Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran
1
Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang baik, efisien danbebas KKN melaluipercepatan reformasibirokrasi
Mewujudkan tatakelolapemerintahanyang baik, efisiedan bebas KKN
Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangkualitas
Indeks Tata KelolaPemerintahan(IndonesiaGovernanceIndex/IGI)
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tersebut
diatas arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Bantul
tahun 2016-2021 yang diampu atau menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan
Informatika adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 45
Tabel 10
Cascading Renstra Diskominfo Kab. Bantul
NO POINT RPJMD KAB.BANTUL
RENSTRADISKOMINFO INDIKATOR TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 VISI
“TerwujudnyaMasyarakatKabupatenBantul yang
sehat, cerdas,dan sejahtera,berdasarkan
nilai-nilaikeagamaan,
kemanusiaan,dan kebangsaan
dalam wadahNegara
KesatuanRepublikIndonesia
Menuju Bantul SmartCity guna mendukung
terwujudnyamasyarakat yang
berkualitas
IndonesiaGovernmentIndex (IGI)
57 65 70 75 80 85
2 MISI
Meningkatkantata kelola
pemerintahanyang baik, efisiendan bebas KKN
melaluipercepatanreformasibirokrasi
1
Mengembangkanlayanan DigitalGovernment
Servise menujuBantul Smart City
Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment
Service (DGS)
60 70 75 80 85 90
2
Meningkatkanlayanan
Informasi YangBerkualitas Bagi
SemuaPemangku
Kepentingan
Index kualitaslayanan
penyelenggaraaninformasi publik
65 70 75 80 85 85
3 TUJUAN
Mewujudkan tatakelola
pemerintahanyang baik, efisiendan bebas KKN
1
Terwujudnyapenyelenggaraan
pemerintahanyang efektif,
efisien,transparan dan
akuntabel
Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment
Service (DGS)
60 70 75 80 85 90
2
Meningkatkankualitas layanan
Publik gunamewujudkanTata Kelola
PemerintahanYang Baik (Good
Governance)
Index kualitaslayanan
informasi publik65 70 75 80 85 85
4 SASARAN
Terwujudnyapenyelenggaraan
pemerintahandaerah yangberkualitas
1
MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasidan komunikasi
berbasisteknologi sesuai
standar
Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment
Service (DGS)
60 70 75 80 85 90
2
Meningkatnyaindeks kepuasan
masyarakatterhadap
penyelenggaraaninformasi publik
Index kualitaslayanan
informasi publik65 70 75 80 85 85
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 46
Table 11Keterkaitan Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan
Tahun 2017
OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
NoSasaranStrategisDaerah
IKU Bupati SasaranStrategis OPD IKU OPD Target Program Indikator Kinerja
Program Target Kegiatan Indikator KinerjaKegiatan Target Anggaran
(Rp)
1
TerwujudnyaPenyelenggaraanPemerintahanDaerah yangberkualitas
Indeks TataKelolaPemerintahan(IndonesiaGovernanceIndex/IGI)
Tersedianyainformasi yangberkualitas untukmendukungterwujudnya goodGovernance
Persentase SKPDyang menerapkanLayanan unggulanDigital GovernmentService (DGS)
70%
a
ProgramPengembangan
Komunikasi,Informasi danMedia Massa
Presentasepembangunan pusatdata (warehousedata)
70%
Pembinaan danPengembanganJaringanKomunikasi danInformasi
Jumlah server yangterintegrasi dibagijumlah SKPD
70% Rp483.625.000
Presentasepengembanganinfrastruktur TIK
70%
Pembinaan danpengembangansumber dayakomunikasi daninformasi
Jumlah SKPD yangsudah terkonksidalam pelayananpublik dibagi jumlahSKPD x 100%
70% Rp2.373.800.000
Presentasipengembanganaplikasi sisteminformasi
70%
Pengkajian danpengembangansistem informasi
Jumlah aplikasi yangtersedia dibagijumlah aplikasi yangdibutuhkan
70% Rp4.131.632.000
Perencanaandanpengembangankebijakankomunikasi daninformasi
Jumlah regulasi yangmemayungi kebijakan
bidang kebijakankomunikasi dan
informasi
70% Rp78.165.000
b
ProgramfasilitasiPeningkatanSDM bidangkomunikasi daninformasi
Presentase SDMyang memilikipengetahuan danketerampilanberbasis TI
70%Pelatihan SDMdalam bidang
komunikasi daninformasi
Jumlah SDM yangmemiliki
pengetahuan danketrampilan berbasis
TI / jumlah SDM x100%
70% Rp89.847.000
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 47
Meningkatnyaindeks kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraaninformasi publik
Index kualitaslayanan informasipublik
60% c
ProgramPengkajian dan
PenelitianBidang
Informasi danKomunikasi
Prosentasepemberdayaan KIM
dan PPID65%
PemberdayaanKID dan PPID Prosentase PPID
aktif 65% Rp53.465.000
PengembangandanPemberdayaanKelompokInformasiMasyarakat(KIM)
Prosentase KIM aktif 67% Rp112.030.000
70
d
ProgramKerjasamainformasi
dengan MasMedia
ProsentasePelayanan informasipublik melalui Mass
Media (persen)
75
Penyebarluasaninformasi
pembangunandaerah
Jumlah siaran televisi(kali)
12 kali144.000.000
Jumlah siaranInteraktif Radio (kali)
26 kali182.000.000
Jumlah kunjungandinamikapembangunan desa(kali)
8 kali4.000.000
Jumlah siaran Pers(kali)
12 kali3.000.000
Jumlah SosialisasiCukai (kali)
4 kali25.000.000
Jumlah penerbitanbuletin sajada (edisi)
4 edisi98.000.000
jumlah penerbitanadvertorial melaluimedia cetak (edisi)
2 edisi150.000.000
jumlah siaran tamangabusan (episode)
40episode 520.000.000
jumlah pembuatanvidio profilpemerintah kabbantul (kali)
1 kali40.000.000
Penyebarluasaninformasipenyelenggaraan pemerintahandaerah
Jumlah PengaduanMasyarakat melaluisms Center
120aduan 18.000.000
Jumlah siaran Radio 12 kali7.200.000
e
ProgramPeningkatanPelayananAngkutan
ProsentasePemanfaatan Saluran
Informasi danKomunikasi
Masyarakat (persen)
PengendalianTower
PemantauanInfrastruktur Tower
Komersil Masyarakat(Bulan)
12 bln 250.415.000
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 48
f
ProgramPerencanaan
PembangunanDaerah
Capaian nilai AKIP 85
Penyusunandokumen
perencanaanSKPD
Dokumen Renja(dokumen)
1dokumen 2.280.000
gProgram
PelayananAdministrasiPerkantoran
capaian Nilai AKIP 85
a Penyediaanrapat2Koordinasi danKonsultasi
Jumlah perjalanandinas orang jalan
350 OJ245.677.000
Jumlah MakanMinum Rapat orangkegiatan
822 OK28.770.000
b PenyediaanJasa PengelolaPelayananPerkantorannPerlengkapanKantor
Keamanan sisteminformasi danlancarnyaperkantoran (Kali)
1 kali13.959.000
c PenyediaanJasa, Peralatan,danPerlengkapanPerkantoran
Jumlah surat kabar(eksemplar)
360eksemplar 960.000
JumlahPenggandaaan(lembar)
31300lembar 4.695.000
Jumlah HonorPengelola KeuanganBarang danKepegawaian (orang)
12 orangbulan 36.960.000
Jumlah perpanjanganSTNK kendaraandinas (unit)
8 unit7.000.000
h
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Capaian Nilai AKIP 85%
aPengadaan
Peralatan danPerlengkapan
Jumlah Pengadaangenset (unit)
1 unit198.000.000
Jumlah PengadaanCamera Digital (unit)
1 unit20.000.000
Jumlah PengadaanPrinter (unit)
3 unit20.000.000
Jumlah PengadaanLCD Proyektor (unit)
3 unit24.000.000
Jumlah pengadaanAC (unit)
1 unit200.000.000
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 49
Jumlah PengadaanNotebook (unit)
3 unit25.000.000
b
PemeliharaanKendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Servicekendara dinas (kali)
10 kali7.000.000
Jumlah BBMkendaraan dinas(liter)
7947 liter70.000.000
c PemeliharaanPeralatan danPerlengkapan
Jumlah Perbaikandan perlengkapankantor (bulan)
12 bulan183.750.000
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 50
Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun
2015-2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun
2015-2019 dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tahun 2012-2017 diperoleh
keterkaitan sebagai berikut :
Tabel 12 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, KementererianKominfo RI dan Dinas Kominfo DIY
Kementerian Dalam
NegeriKementerian Kominfo RI Diskominfo DIY
Meningkatnya kualitaspelaksanaan otonomidaerah untuk mencapaikesejahteraan masyarakatdan mendorongpertumbuhan ekonomidaerah
Meningkatkan kecukupan informasimasyarakat dengan karakteristikkomunikasi lancarinformasi benar menuju terbentuknyaIndonesia informatif dalam kerangkaNKRI
Meningkatkansarana danprasaranatransportasi yangberkelanjutan danterintegrasi dalamupayameningkatkanpelayanan publikdi DIY
Meningkatnya kualitaspelayanan publik dalampenyelenggaraanpembangunan daerah
Mewujudkan birokrasi layanan pos,komunikasi dan informatika yangprofesional danmemiliki integritas moral yang tinggi
Mendukungpeningkatanefisiensi danefektifitas tatakelolapamerintahanyang transparandan akuntabel diDIY denganmemanfaatkanteknologiinformasi dankomunikasi yangterintegrasi secaraoptimal
Mendorong peningkatan tayangandan informasi edukatif untukmendukungpembangunan karakter bangsa
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 51
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
Telah dilaksanakan anlisa terhadap kinerja pelayanan Diskominfo sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2011-2015 dengan
mengindentifikasikan permasalahan yang dihadapi selama periode tersebut, telaah atas
visi dan misi Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul terpilih serta telaah atas Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, Rencana Strategis
Kementerian Keuangan RI Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY Tahun 2012-2017, yang menghasilkan
isu-isu stratgeis yang ditentukan yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
Diskominfo berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah
dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga opini wajar
tanpa penjelasan terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul tidak disertai paragraf
penjelasan dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan selalu berupaya
meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
3.3. Analisa Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan
alternatif strategi.
Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul memerlukan analisis terhadap lingkungan baik
internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan
memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities), dan tantangan/ancaman (threats) yang ada. Rencana ini
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungan potensi yang ada, baik sumber daya
alam maupun sumber daya manusia dan kendala yang mungkin ada atau mungkin
timbul. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 52
Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap
diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi, misi Bupati
Bantul, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang
komunikasi dan informatika untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat bersinergi
dengan pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.
3.3.1. Permasalahan
Permasalahan yang paling mendasar pada unsure Komunikasi dan infformasi
untuk Kabupaten Bantul diantaranya :
a. Kesenjangan Digital
Masyarakat Bantul memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk yang
heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama,
sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang
kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat diamati melalui :
1) Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan
teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak
memiliki akses sama sekali ;
2) Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat
keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi dan Komunikasi
belum optimal
Menurut International Telecommunication Union (ITU)
pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berindikasi tidak hanya
kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi), tetapi juga dipengaruhi
juga seberapa presentase upaya peningkatan sarana dan prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi serta seberapa besar tingkat kepedulian dan
melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atas
sumber daya manusianya.
Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas
dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat selaku
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 53
pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan upaya tersebut
akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam memanfaatkan jasa akses
telekomunikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang secara
ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
c. Motivasi Penggunaan Software Legal masih kurang
Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga
membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi
cepat usang. Ketergantungan dalam memanfaatkan software legal dan relatif
lebih mahal mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan
perangkat lunak (software) bajakan yang cukup besar. Dari jumlah
perangkat keras lebih dari 700 unit, menggunakan software operating
sistem legal sejumlah 496 unit dan memanfaatkan software office legal
hanya 5 unit komupter. Kondisi ini menunjukkan suatu permasalahan yang
tidak ringan perlu dipikirkan strategi pelaksanaan migrasi ke software legal
secara cepat, tepat dan tuntas.
Peningkatan kegiatan sosialisasi penggunaan software legal dan
memasyarakatkan Program IGOS dan UGOS merupakan salah satu langkah
yang secara intensif harus dilakukan. Selanjutnya harus disusun rencana
kegiatan migrasi ke software legal yang diperkuat dengan pendampingan
regulasi baik berupa instruksi Bupati atau Peraturan Bupati agar kegiatan
tersebut dapat berjalan baik, tertib dan lancar.
3.3.2. Kekuatan
Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat mendorong dan
memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi Informasi dan
komunikasi yaitu :
1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi
cukup tinggi;
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 54
2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit percepatan
Reformasi Birokrasi (Quick Wins).
3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.
4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat
dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat.
6. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informaika yang mendukung
pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :
a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronis;
b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi
nasional pengembangan e-Government;
d) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun
2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Pemerintah;
e) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
f) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi
Penyelenggaraan Negara
7. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.
3.3.3. Kelemahan
1. Penguasaan pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi masih kurang
2. Terbatasnya sumber daya komunikasi dan informasi
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 55
3. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar
pelaksanaan tugas belum optimal
4. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas
teknologi dan informasi;
5. Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri
6. Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan
Smart City
3.3.4. Peluang
1. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki
peluang yang besar.
2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi mulai berkembang.
4. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.
5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh
masyarakat.
6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan
Smart City
3.3.5. Tantangan
a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam
dinamika pembangunan daerah.
b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
c. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi
rendah.
d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi
belum optimal.
e. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks
f. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 56
g. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program
Smart City
3.4. Alternatif Strategi
3.4.1. Kekuatan dan Peluang
1. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul;
2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan
penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Kabupaten Bantul;
3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat;
4. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang sudah ada.
3.4.2. Kekuatan dan Tantangan
1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan
teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi
2. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor
pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
3. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or pendidikan,
kesehatan dan perekonomian
4. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan
masyarakat tentang TIK.
5. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai
instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif.
6. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien
7. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna
mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sector
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 57
8. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City keseluruh
lapisan masyarakat
3.4.3. Kelemahan dan Peluang
1. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi Informasi
dan Komunikasi di instansi masing-masing;
2. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan pembangunan;
3. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada;
4. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan sarana dan prasarana
yang ada; dan
5. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat
pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan
pelatihan.
3.4.4. Kelemahan dan Tantangan
1. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal dan
berkualitas ) dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya
Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten;
3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk
penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal
Dari penjelasan Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan
dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 58
KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMANDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL
PELUANG :1. Potensi Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi memilikipeluang yang besar.
2. Komitmen Pemerintah Pusatterhadap penyelenggaraan danpengelolaan Teknologi Informasi danKomunikasi.
3. Usaha ekonomi masyarakat denganmenggunakan Teknologi Informasidan Komunikasi mulai berkembang.
4. Investasi bidang Teknologi Informasidan Komunikasi sangat tinggi.
5. Kepemilikan perangkat teknologiinformasi semakin terjangkau olehmasyarakat.
6. Adanya dukungan dari PemerintahProvinsi/Pusat terhadap perwujudanSmart City.
TANTANGAN1. Teknologi Informasi dan
Komunikasi merupakan aspekyang tidak selalu mudahdikendalikan dalam dinamikapembangunan
2. Kesenjangan akses data daninformasi diberbagai sektor.
3. Kemampuan pengendalianmasyarakat terhadap pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasimasih lemah
4. Sikap proaktif masyarakatterhadap Teknologi Informasi danKomunikasi belum optimal.
5. Permasalahan pengawasan danpengendalian semakin kompleks
6. Lemahnya penegakan hukum dibidang teknologi dan informasi
7. Masih rendahnya pengetahuandan kepedulian masyarakatterhadap program Smart City
KEKUATAN :1. Komitmen pimpinan daerah
terhadap eksistensi DinasKomunikasi dan Informatikasebagai pengelola sumber dayakomunikasi dan informasi cukuptinggi;
2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satupengungkit percepatanReformasi Birokrasi (QuickWins).
3. Sumber Daya Manusia bidangTeknologi Informasi semakinmeningkat.
4. Hasil-hasil pembangunanTeknologi Informasi danKomunikasi dapat dijadikansebagai modal pembangunanselanjutnya.
5. Tersedianya sarana danprasarana teknologi daninformasi bagi masyarakat.
6. Adanya Perda yang mendukunghak akses informasi public
7. Komitmen pimpinan daerahterhadap terwujudnya SmartCity tinggi.
Alternatif Strategi : Kekuatan danPeluang
1. Memanfaatkan semua potensi sumberdaya teknologi dan informasi untukmempertahankan eksistensi DinasKomunikasi dan Informatika KabupatenBantul
2. Mendorong terbitnya aturan/regulasisebagai perwujudan dukunganpenyelenggaraan pengelolaan sumberdaya komunikasi dan informasi di Kab.Bantul
3. Mendorong SDM yang ada untukmenciptakan sarana sumber dayakomunikasi dan informasi untukperkembangan usaha ekonomimasyarakat
4. Mendorong peningkatan investasi dibidang TIK dengan mengacu kepadahasil-hasil pembangunan TIK yangsudah ada
5. Meningkatkan ketersediaan sarana danprasarana teknologi dan informasi bagimasyarakat.
6. Meningkatkan kualitas hak aksesmasyarakat terhadap informasi publik.
7. Meningkatkan koordinasi dankerjasama seluruh OPD dan semuapemangku kepentingan gunamendukung terwujudnya Smart City.
Alternatif Strategi : Kekuatan danTantangan
1. Mendorong inovasi-inovasi baru dibidang TIK seperti pemanfaatanteknologi yang ramah lingkungandan berdaya saing tinggi
2. Pembangunan Warehouse data daninfrastruktur jaringan meluas kesektor pendidikan, kesehatan danperekonomian.
3. Pembangunan infrastruktur jaringanmeluas ke sekt;or pendidikan,kesehatan dan perekonomian
4. Memanfaatkan SDM yang adauntuk meningkatkan pengetahuanaparat dan masyarakat tentang TIK.
5. Mendorong kegiatan sosialisasimelalui media yang ada kepadaberbagai instansi pemerintah danmasyarakat agar bisa lebih proaktif.
6. Menyediakan akses pelayanan datadan informasi secara efektif danefisien
7. Memantapkan regulasi-regulasiTeknologi Informasi dan Komunikasiguna mendukung pemerataanakses data dan informasi diberbagaisector
8. Mempersiapkan SDM danmensosialisasikan program SmartCity keseluruh lapisan masyarakat
FAKTOREKSTERNAL
FAKTORINTERNAL
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 59
KELEMAHAN :
1. Penguasaan pimpinan terhadappenggunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi masihkurang
2. Terbatasnya sumber dayakomunikasi dan informasi
3. Sosialisasi pemanfaatanTeknologi Informasi sebagai alatmemperlancar pelaksanaantugas belum optimal
4. Sebagian besar aparatpemerintah atau masih engganmemanfaatkan fasilitas teknologidan informasi;
5. Berbagai OPD memiliki systemaplikasi sendiri-sendiri
6. Keterbatasan sumber dayakomunikasi dan informasi dalampembangunan Smart City
Alternatif Strategi : Kelemahan danPeluang
1. Mendorong pimpinan untukberkomitmen terhadap pentingnyapemanfaatan Teknologi Informasi danKomunikasi;
2. Terbukanya peluang pengembangansumber daya komunikasi daninformasi;
3. Melakukan pemanfaatan secaramaksimal peggunaan sarana danprasarana yang ada untuk mendukungusaha peningkatan kesejahteraanmasarakat;
4. Meningkatkan pengetahuan TeknologiInformasi dan Komunikasi aparatpemerintah melalui bimbingan teknisdan pelatihan.
5. Mensinergikan dan mengintregasikanberbagai database sistem aplikasiteknologi informasi.
6. Menyediakan akses informasi yangmudah dan terjangkau bagi semuakalangan
7. Menghimpun berbagai potensi untukpembangunan Smart City
Alternatif Strategi : Kelemahan dantantangan
1. Memberikan dukungan pimpinanterhadap pengembanganTeknologi Informasi danKomunikasi;
2. Mendorong peran sertamasyarakat dalam pengembangansumber daya komunikasi daninformasi;
3. Membangun berbagai aplikasisistem informasi dan komunikasiuntuk penyelenggaraanpemerintahan; dan
4. Meningkatkan sarana danprasarana pelatihan yang handal;
5. Meningkatkan kemampuan SDMteknisi dan fasilitas pendukungnya.
6. Optimalisasi pengawasan danpengendalian pemanfaatanteknologi informasi
7. Memaksimalkan semua potensiyang ada untuk membangunSmart City
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 60
BAB 4RENCANA STRATEGIS
4.1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika
Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak terlepas dari
visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan,
kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.
Dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Visi tersebut merupakan gambaran arah pembangunan atau
kondisi yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan
informatika selama lima tahun ke depan (tahun 2017-2021). Dengan
mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dan penentuan isu-isu strategis
sebagaimana telah dibahas pada bab 3, Dinas Komunikasi dan Informatika telah
menetapkan visi yaitu sebagai berikut:
Terdapat 2 unsur dari pernyataan visi tersebut yaitu
1. Bantul Smart City, yang mempunyai makna sebagai berikut :
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan komunikasi dan infomatika berupaya untuk dapat
membangun Bantul sebagai Kota Cerdas (Bantul Smart City). Bantul sebagai kota
Menuju Bantul Smart City guna mendukungterwujudnya masyarakat yang berkualitas
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 61
cerdas (Smart City) adalah membangun dan menata Kabupaten Bantul dengan
konsep penataan dengan teknologi digital untuk meningkatkan peforma dan
kesejahteraan masyarakat Bantul, dengan mengurangi biaya dan konsumsi sumber
daya dan berinteraksi secara lebih efektif dengan penduduk Bantul.
Dengan upaya kunci sektor-sektor ‘cerdas’ melibatkan layanan kesehatan,
layanan pendidikan, peningkatan pariwisata, transportasi, energi, pengelolaan air,
dan pengelolaan lingkungan/limbah. Mampu untuk memberikan respon yang cepat
kepada tantangan-tantangan yang terdapat dalam Kabupaten Bantul dengan
hubungan ‘transaksional’ sederhana dengan para penduduk atau masyarakatnya
melalui tantangan perubahan iklim, penstrukturan ulang sektor ekonomi, online
retail & entertainment, dan lain sebagainya
2. Masyarakat yang berkualitas, yang mempunyai makna sebagai berikut:
Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang mampu menyesuaikan
dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung dan berkembang. Seluruh
anggotanya mampu mengetahui kebutuhan dalam menjalankan proses kehidupan
dan selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan tidak meninggalkan
norma norma beragama dan bersosial pada situasi dan kondisi yang berlangsung.
Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat menuntut
manusia disekitarnya untuk berpacu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri demi
tidak pada posisi ketertinggalan.
Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas yaitu sebagai bentuk komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika selaku organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai upaya mengambil bagian dalam
upaya mewujudkan Bantul yang Cerdas, Sehat dan sejahtera sebagai bentuk komitmen
untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah dari misi pertama dan misi
ke-tiga Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul terpilih. Sasaran daerah dari misi I
yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “Meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan
reformasi birokrasi” terdapat dua indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab
Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu (1) Meningkatnya pelayanan informasi
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 62
publik melalui mass media dan (2) Berkembangnya Digital Government Service
(DGS); (3) Meningkatnya sumber daya komunikasi dan informasi masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan sebagaimana makna yang
terkandung dalam visi pada akhir periode perencanaan (tahun 2016-2021), Dinas
Komunikasi dan Informatika telah merumuskan apa yang akan dilakukan dan
bagaimana melakukannya dalam bentuk pernyataan misi. Dengan pernyataan misi,
diharapkan seluruh pegawai dijajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan semua
pihak yang berkepentingan sebagai mitra kerja dapat mengenal kewenangan dan
ketugasan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pelayanan di
sektor komunikasi dan informasi, statistik dan persandian. Pernyataan misi yang telah
dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut:
Makna yang dikandung dari masing-masing misi tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Mengembangkan layanan Digital Government Servise menuju Bantul Smart City
Pada era perkembangan pmerintahan modern yang didukung dengan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong suatu pemerintah daerah untuk
menyediakan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakatnya. Keberadaan Dinas
Komunikasi dan Informatika saat ini mempunyai peranan penting untuk mendukung
ketersediaan akses atas data dan informasi berbasis teknologi masa kini. Oleh karena
itu misi kesatu dapat dimaknai sebagai suatu tekad dari Dinas Komunikasi dan
Informatika untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terkait dengan penyediaan
akses dan pelayanan data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan
memperhatikan kualitas data dan informasi yang diakses.
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat akan mendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah pada persaingan dan kompetisi global yang sangat
ketat. Jika tidak ingin tertinggal, maka pemerintah daerah harus berani melakukan
inovasi sesuai dengan tugas pokoknya. Dalam hal ini inovasi dapat diterapkan dengan
mengembangkan teknologi informasi yang efektif dan efisien guna mendukung
penyelenggaraan pemerintahan. Sistem informasi merupakan salah satu alat (tool) yang
sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuannya demi mencapai
efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 63
Informatika sebagai garda terdepan pengembangan sistem informasi dan komunikasi
mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi seluruh organisasi perangkat daerah
mensinergikan dan mengintegrasikan sistem informasi yang telah ada guna
mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pengembangan sistem
informasi dan komunikasi akan menjadi bagian penting pembangunan Digital
Government Service (DGS) dalam rangka menuju terwujudnya Bantul Smart City.
Smart city merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu
masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efektif dan effisien. Kemudahan
dalam memperoleh informasi dan melakukan Komunikasi adalah suatu kebuthan yang
akan memberikan peluangan bagi masyarakat untuk mampu mengembangkan diri
dengan sumber daya yang mereka miliki.
Upaya membangun Smart City merupakan keputusan yang tepat yang
memungkinkan di setiap sudut kota terpasang fasilitas atau sarana yang memungkinkan
mengembangkan dan memperluas infrastruktur jaringan dengan baik, disamping itu
berbagai aplikasi cerdas dapat dibangun untuk menyajikan berbagai informasi sesuai
dengan kebutuhan baik untuk pemerintahan maupun masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan
mempermudah dan membuka seluasluasnya untuk pihak penyedia sarana Akses
Informasi Dan Komunikasi untuk membangun infrastruktur jaringan informasi dan
Komunikasi di wilayah Kabupaten Bantul dengan tidak mengabaikan aturan yang
berlaku.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat dewasa
ini telah merubah tatanan kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Kebutuhan akan data pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memanfaatkan
teknologi komunikasi dan informasi semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi ini
apabila tidak diatur dapat menyebabkan dampak buruk yang dapat merugikan
masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan dapat
dipertanggunggjawabkan dan sebaliknya masyarakat memberikan informasi yang
benar. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat
daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi harus
dapat memfasilitasi terwujudnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 64
yang bertanggung jawab. Diperlukan langkah-langkah secara terpadu dan komprehensif
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Meningkatkan layanan Informasi Yang Berkualitas Bagi Semua Pemangku
Kepentingan
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) merupakan produk regulasi yang bertujuan memberikan
jaminan memperoleh informasi publik dalam meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat pada proses penyelenggaraan negara. Hal ini berlaku baik ditingkat
pengawasan, pelaksanaan penyelenggara negara maupun pada proses pengambilan
keputusan publik. Sedangkan untuk lembaga publik, Undang-Undang tersebut
memberikan kewajiban guna meningkatkan pelayanan informasi serta membuka akses
atas informasi publik tanpa diminta permohonan (aktif) maupun sebaliknya. Kebebasan
dan keterbukaan tentu merupakan anugrah yang diharapkan banyak pihak, terutama
dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehendak,
berserikat, berkumpul dan keterbukaan informasi publik selama tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebebasan
informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan
sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Keberadaan Dinas Komunikasi dan
Informatika harus dapat mendukung adanya keterbukaan informasi publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebebasan informasi di daerah
akan mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi lain
kebebasan informasi dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi
pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Keterbukaan
informasi publik juga menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan dan akuntabel
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 65
Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma
baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca
krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini
menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan marnpu menjawab
tantangan dimasa mendatang. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi
Perangkat Daerah yang baru dituntut mengambil bagian untuk dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance). Seiring dengan perkembangaan teknologi
memungkinkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung
pemerintahan yang baik yaitu efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Membangun
Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis teknologi, integrasi, berkesinambungan dan
ramah lingkungan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang direncanakan
dan dilaksanakan merupakan sebagai wujud dukungan mewujudkan pemerintahan yang
baik (good governance).
4.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan perumusan strategis yang
memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah sebagai dasar penyusunan rancang bangun kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika selama periode lima tahun (tahun 2016-2021) pada bidang
komunikasi dan Informasi, statistik dan persandian sesuai dengan tujuan akhir
dari visi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi
dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan.
Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel sebagai berikut:
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 66
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2017 s/d 2021
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja
Tahun1
Tahun2
Tahun3
Tahun4
Tahun5
1
MeningkatnyaPenyelenggaraansisteminformasidankomunikasi berbasisteknologisesuaistandar
MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasidan komunikasiberbasisteknologi sesuaistandar
Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment Service(DGS)
% 70 75 80 85 90
2
MeningkatkankualitaslayananPublikgunamewujudkan TataKelolaPemerintahan YangBaik(GoodGovernance)
Meningkatnyaindeks kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraaninformasi publik
Index kualitaslayanan informasipublik
% 65 70 75 80 85
4.3 Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan
Informatika yang telah ditetapkan diatas dibutuhkan adanya strategi. Strategi
merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam
kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu OPD harus tepat memilih
strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan
rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 67
manfaat sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi.
Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu
sebagai berikut :
Tabel 13
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No. Misi Tujuan Sasaran Kebijakan1 Mengembangkan layanan
Digital GovernmentServise menuju BantulSmart City
Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahanyang efektif,efisien, transparandan akuntabel
MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasidan komunikasiberbasis teknologisesuai standar
Mengembangkanlayanan DigitalGovernmentServise di seluruhInstansiPemerintahDaerah
2 Meningkatkan layananInformasi YangBerkualitas Bagi SemuaPemangku Kepentingan
Meningkatkankualitas layananPublik gunamewujudkan TataKelolaPemerintahanYang Baik (GoodGovernance)
Meningkatnyaindeks kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraaninformasi publik
Mengembangkanlayanan Informasiyang berkualitas.
Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek
komunikasi dan informasi, statistik dan persandian. Selain itu penentuan strategi juga
mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar Dinas Komunikasi dan
Informatika yang merupakan peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan pelayanan
pada aspek komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 68
BAB 5PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1. Rencana Program
Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan
strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah–langkah yang
diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Penjabaran program harus
memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program kerja
tidak lepas dari dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan
pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Keberhasilan program yang
dilakukan sangat erat sekali dengan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul. Oleh karena itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara
kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum
diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu pengkajian terlebih dahulu dengan serius
dan fokus untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut benar-
benar dapat dilaksanakan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dibidang komunikasi
dan informatika memiliki rencana program dari tahun 2011 – 2015 adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan;
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
6. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.
5.2. Kegiatan
Program –program kerja yang telah ditetapkan di atas, diwujudkan dalam
bentuk kegiatan dimulai pada tahun 2016. Secara indikatif kegiatan-kegiatan
dari masing –masing program diuraikan sebagai berikut :
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 69
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
a) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
b) Penyediaan Rapat, koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
a) Pengadaan kendaraan Dinas/Operasionalb) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
c) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan;
a) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi
c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
e) Pengendalian Sistem Keamanan Informasi
5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
a) Pengkajian dan Penelitian informasi dan Komunikasi
b) Pemberdayaan KID dan PPID
c) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
6. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
a) Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merencanakan
pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
di lingkungan Pemerintah Bantul tetap akan menjaga dan mempertimbangkan dari
aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 70
menjaga keamanan dari segala kemungkinan yang dapat merugikan kepentingan
pemerintah daerah. Dengan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif,
Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima
dicapai melalui Program dan Kegiatan yang terurai sebagaimana pada lampiran
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun
2017 – 2021.
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 71
BAB 6PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun
2016-2021 disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan program pembangunan dari
Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih yang dituangkan dalam dokumen perencanaan
Kabupaten Bantul lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Melalui dokumen renstra tersebut akan
menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika
selama kurun lima tahun (tahun 2016-2021) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan
tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan
Pemerintah Daerah pada aspek komunikasi dan informasi, statistik dan persandian
sesuai dengan urusan yang ditangani. Keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang
diselenggarakan terukur dengan tercapai atau tidak tercapainya indikator kinerja dari
sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika yang
ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja (outcome) dari
program inti/utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan akhir yang
dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab untuk mewujudkan 3 target
indikator kinerja dari sasaran daerah pertama yaitu terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang kualitas dan 1 indikator kinerja dari sasaran daerah yang
kelima yaitu terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas. Ke-empat indikator
kinerja tersebut menjadi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapai atas tiga tujuan dan tiga sasaran
strategis yaitu sebagai berikut:
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 72
NO POINT RPJMD KAB.BANTUL RENSTRA DISKOMINFO INDIKATOR
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 SASARAN
Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangberkualitas
1
MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasi dankomunikasi berbasisteknologi sesuaistandar
Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment Service(DGS)
60 70 75 80 85 90
2
Meningkatnya indekskepuasan masyarakat
terhadappenyelenggaraaninformasi publik
Index kualitaslayanan informasi
publik65 70 75 80 85 85
5 KEBIJAKANMengembangkan
layananbirokrasi yang
prima
1
Mengembangkanlayanan DigitalGovernment Servise diseluruh InstansiPemerintah Daerah
Prosentasepengembanganaplikasi layanan
publik
2Mengembangkanlayanan Informasiyang berkualitas.
Prosentasepengembangan
jaringan informasi3
6 PROGRAMPRIORITAS
1Program
PengembanganKomunikasi, Informasi
dan Media Massa
ProsentasePembangunanpusat datawarehouse dataProsentasepeningkataninfrastruktur jaringaninternet/intranetpemerintah DaerahProsentasepengembanganaplikasi systeminformasiProsentasepenyusunanregulasi tata kelolapemerintahanberbasis TIK (DGS)
2Program Pengkajian
dan Penelitian BidangInformasi danKomunikasi
Peningkatan Indekskepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraaninformasi publikProsentasePemberdayaanKelompok InformasiMasyarakat danPejabat PengelolaInformasi Daerah(Persen)Prosentase PPIDaktif
3Program FasilitasiPeningkatan SDMbidang Komunikasidan Informasi
Prosentase SDMyang memilikipengetahuan yangberbasis IT
4Program Kerjasamainformasi dengan MasMedia
ProsentasePelayanan informasipublik melalui MassMedia (persen)
Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021
Diskominfo Kabupaten Bantul 73
Sebagai upaya mewujudkan empat indikator kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan
Informatika melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota, dan program
pengelolaan barang daerah. Ke enam program tersebut merupakan program utama/inti
dan program pendukung/penunjang, dengan pendanaan yang dibutuhkan tertinggi
dialokasikan sebesar 66% untuk melaksanakan program pendukung/penunjang dan
sebesar 44% untuk melaksanakan program utama/inti.