2016
Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat
Ringkasan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU No 14 tahun 20018 tentang Keterbukaan
Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Daftar Isi
I. Latar Belakang Masalah ....................................................................................... 4
II. Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 5
III. Ruang Lingkup ..................................................................................................... 5
IV. Tahapan Kegiatan dan Penilaian .......................................................................... 7
V. Pelaksana Kegiatan .............................................................................................. 8
VI. Tahapan Penilaian ................................................................................................ 8
VII. Kriteria dan Pembobotan Penilaian ...................................................................... 9
VIII. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota ............................ 10
IX. Hasil Monitoring dan Evaluasi KPU Kabupaten/Kota ...................................... 14
X. Catatan dan Rencana Tindak Lanjut .................................................................. 16
Halaman3dari16
RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP DI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2016
I. Latar Belakang
Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Penerapan UU KIP oleh pemerintah kabupaten/kota juga memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, maka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kabupaten dan kota merupakan upaya yang strategis. Tidak saja untuk mendorong pemenuhan hak terhadap akses informasi publik tanpa melalui proses sengketa. Namun diharapkan hal itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan berdampak langsung kepada masyarakat luas.
Pada tahun 2016 ini Komisi Informasi bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 14 Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah memberikan tembusan laporan pelayanan publik kepada kami.
Pada tahun ini monitoring KPUD Kabupaten/kota ditujukan terhadap kelengkapan informasi publik dalam website dan kelengkapan laporan pelayanan publik dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat. Sedangkan monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah kabupten/kota dilakukan terhadap kelengkapan dalam penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi public. Aspek yang menjadi pemantauan dalam minotoring dan evaluasi adalah kelengkapan pemerintah kabupaten/kota memenuhi kewajiban dalam:
1. mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala
2. menyediakan informasi publik setiap saat
3. membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
4. menyusun standar operasional pelayanan informasi publik.
Komisi Informasi menyadari bahwa metode monitoring dan evaluasi belum dapat dikatakan telah sempurna. Pemenuhan kewajiban yang dapat kami monitoring baru sebatas kelengkapan dalam pemenuhan kewajiban oleh badan publik. Sedangkan tujuan dari penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ini antara lain meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pada akhirnya peningkatan kualitas ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, sehingga keterbukaan informasi dapat berkontribusi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Namun sampai dengan tahun ini kami masih melihat kepentingan untuk memastikan kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik, karena berdasarkan data
Halaman4dari16
penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sebesar 94 persen permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut diajukan karena badan publik tidak menanggapi permintaan atau keberatan yang diajukan Pemohon1.
Melalui monitoring dan evaluasi tahun 2016 ini kami berharap mendapatkan gambaran kelengkapan penerapan UU KIP di kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi pemerintah daerah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerjasama mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di kabupaten/kota secara sistematik.
II. Maksud dan Tujuan
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong percepatan penerapan UU KIP di Jawa Barat, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini didasarkan pengalaman kami dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Dari 446 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang kami terima selama tahun 2015, sebesar 97% merupakan sengketa informasi dengan badan publik di wilayah kabupaten/kota.
Ini menunjukkan bahwa badan publik di lingkup kabupaten/kota merupakan badan publik yang strategis dan banyak berhubungan langsung serta mendapat pehatian masyarakat. Keterbukaan informasi di badan publik strategis tersebut diharapkan akan memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
Secara khusus tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah:
1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
2. Menyusun pemeringkatan pemenuhan kewajiban badan publik oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Mendapatkan bahan bagi pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat secara sistematik.
III. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/ kota di Jawa Barat:
1. Badan Publik
Badan Publik yang akan diikutsertakan secara sukarela dalam kegiatan ini adalah:
a. pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat
b. Badan Perencanaan Pembangunan kabupaten/kota peringkat 1 sampai 15.
c. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang mengirimkan tembusan laporan pelayanan informasi publik tahun 2015.
Pemilihan unit kerja Bappeda didasarkan pertimbangan, bahwa satuan kerja ini mempunyai tupoksi strategi menghimpun dan mengelola informasi dan data untuk kepentingan pembangunan di daerah masing-masing.
1 Rekaptulasi data PSI Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Halaman5dari16
2. Materi monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dibatasi pada 4 kriteria kelengkapan berdasarkan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu 1)kelengkapan informasi public yang wajib diumumkan secara berkala, 2)kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, 3)kelengkapan pembentukan dan dukungan pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta 4)kelengkapan penyusunan standar operasional pelayanan informasi publik.
Sedangkan untuk melihat koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu, pada tahun ini dilakukan monitoring terhadap 2 kriteria kelengkapan, yaitu kelengkapan penyusunan standar pelayanan informasi publik dan kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat di satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di setiap pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, pada tahun ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mulai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 2 kriteria kelengkapan, yaitu kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan kelengkapan laporan pelayanan publik oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.
Setiap kriteria penilaian memiliki indikator pemenuhan kewajiban yang didasarkan sepenuhnya kepada kewajiban yang diamanahkan melalui pasal-pasal yang tertera dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI tentang SLIP).
IV. Tahapan Kegiatan dan penilaian
Secara garis besar kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
No Tanggal Kegiatan
1 15 Juni 2016 Sosialisasi kegiatan Monev penerapan UU KIP kepada pemerintah Kabupaten/kota
2 15 Jun-1 Agustus 2016
Waktu pengisian Kuesioner penilaian sendiri (self assesment) oleh pemerintah Kabupaten/kota
5 8-16 Agustus 2016 Verifikasi kuisioner dan bukti pendukung
6 26 Agustus 2016 Penyampaian hasil sementara pemeriksaan kelengkapan dan bukti pendukung penilaian sendiri
7 28 Agustus - 5 September 2016
Tanggapan/sanggahan dari PPID pemerintah Kabupaten/kota
8 26 September-12 Oktober 2016
Pemeriksaan lapangan untuk verifikasi dokumen dan bukti pendukung
9 3-10 November 2016
Pemeriksaan akhir terhadap data hasil dari verifikasi lapangan
10 15 Desember 2016 Pengumuman Pemeringkatan dan hasil monitoring dan evaluasi
Sedangkan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota yang baru pertama kali dilakukan, tahapan monitoring dan evaluasi hanya dilakukan terhadap 14 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota yang telah memberikan tembusan laporan pelayanan publik Tahun 2015 kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Monitoring dan evaluasi pada tahun ini hanya dilakukukan terhadap kelengkapan informasi publik
Halaman6dari16
dalam website dan kelengkapan laporan pelayanan publik dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat. Monitoring dan evaluasi hanya dilakukan dalam satu tahap, yaitu pemeriksaan kelengkapan informasi publik dalam website resmi Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan kelengkapan laporan pelayanan publik Tahun 2015 yang diberikan2.
V. Pelaksana kegiatan
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan susunan pelaksana sebagai berikut:
Pengarah : 1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
3. Dr. Dedy Djamaludin Malik, M.Si
4. Adi Marsiela
Penanggungjawab : Komisioner Bidang Advokasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Tim verifikasi/ pemeriksa
: Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Sekretariat : Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
VI. Tahapan penilaian
Berdasarkan tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan 4 tahapan penilaian, yaitu:
1. Pemeriksaan kelengkapan kuesioner penilaian diri sendiri, kelengkapan berkas dokumen yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan pemeriksaan website terkait. Hasil pemeriksaan kelengkapan pada tahap ini dijadikan dasar untuk menyusun peringkat 15 besar pemerintah kabupaten/kota yang akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan.
Pada tahap ini seluruh pemerintah kabupaten/kota mendapatkan hasil sementara dan berkesempatan memberikan sanggahan atau menambahkan dokumen untuk memperkuat pernyataan dalam kuesionernya.
2. Pemeriksaan kesesuaian penilaian sendiri dengan bukti dokumen dan website dengan melakukan kunjungan lapangan kepada 15 besar pemerintah kabupaten/kota. Kunjungan lapangan juga digunakan untuk melakukan verifikasi lapangan ke salah satu PPID Pembantu yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) unutk memeriksa kelengkapan standar pelayanan informasi publik dan ketersediaan informasi setiap saat.
3. Verifikasi akhir penilaian dan kelengkapan dokumen dan melakukan pemeringkatan berdasarkan pembobotan nilai masing-masing kriteria penilaian.
2 Monitoring dan evaluasi pada tahun ini dibatasi hanya pada dua kriteria penilaian karena keterbatasan persiapan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Diharapkan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dan badan publik lain akan semakin berkembang pada tahun mendatang, sehingga tahun depan monitoring dan evaluasi terhadap Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota ini akan semakin detail dan lengkap. Begitu juga diharapkan semakin banyak badan publik non-pemerintah di Jawa Barat yang bersedia ikut serta dalam monitoring dan evaluasi ini, seperti BUMD, instansi vertikal, partai politik, universitas, dan organisasi kemasyarakatan.
Halaman7dari16
4. Penyusunan peringkat 1-15 untuk 4 kategori penilaian dan kategori umum dengan menggunakan akumulasi nilai terbesar. Hasil pemeringkatan akhir ini digunakan dasar pengumuman pemeringkatan dan pemberian penghargaan.
Sedangkan tahapan untuk monitoring dan evaluasi Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota hanya dilakukan satu tahap, yaitu pemeriksaan terhadap website dan kelengkapan laporan pelayanan informasi publik yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Komisi Informasi provinsi Jawa Barat.
Selain rangkaian tahapan kegiatan tersebut, pada tahun ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan forum organisasi non-pemerintah Wakcabalaka melakukan uji akses informasi publik terhadap 15 pemerintah kabupaten/kota. Meskipun belum menjadi tolok ukur penilaian dan pemeringkatan, uji akses ini dapat memberikan catatan terhadap kontribusi kelengkapan pemenuhan kewajiban terhadap peningkatan layanan informasi yang berkualitas maupun kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat.
VII. Kriteria dan pembobotan penilaian
Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat didasarkan pada pemenuhan kewajiban oleh badan publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI tentang SLIP) yang meliputi 4 kriteria penilaian dengan pembobotan sebagai berikut:
Kriteria Indikator Bobot
Kelengkapan Penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik
25 35%
Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat 16 30%
Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
25 20%
Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8 10%
Kelengkapan Standar Pelayanan Informasi Publik dan Ketersediaan Informasi Setiap Saat di PPID Pembantu (BAPPEDA)
5%
Indikator monitoring dan evaluasi seluruhnya dijabarkan dari pasal-pasal di UU KIP dan PerKI tentang SLIP yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik. Selanjutnya indikator ini disusun dalam jumlah pertanyaan kuesioner untuk setiap kriteria penilaian.
Monitoring dan evaluasi menggunakan skala penilaian 1-3. Angka 1 diberikan jika informasi tidak tersedia/tidak ada atau ketersediaan informasi kurang dari 20%. Angka 2 diberikan apabila informasi yang diberikan/tersedia berkisar 20-60% dari acuan kategori penilaian. Sedangkan angka 3 diberikan apabila informasi yang disediakan lengkap atau ketersediaan informasi lebih dari 60% dari acuan kategori penilaian.
Sedangkan pembobotan penilaian terhadap masing-masing kriteria penilaian ditentukan berdasarkan kepentingan monitoring dan evaluasi dalam mendorong peningkatan penerapan UU KIP setiap tahun. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan pembobotan nilai adalah: perkembangan pemenuhan kelengkapan setiap kriteria penilaian setiap tahunnya dan kepentingan mendorong perbaikan kualitas pelayanan informasi publik yang dapat dirasakan langsung kepada masyarakat.
Halaman8dari16
Pada tahun ini kelengkapan penyusunan prosedur operasional pelayanan dan kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat mendapatkan pembobotan yang besar dengan alasan, bahwa kelengkapan infomasi yang wajib disediakan setiap saat yang disusun dalam Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan platform pemetaan informasi publik bagi PPID dalam menjalankan tugas pokoknya memberikan layanan informasi. Melalui DIP, PPID dapat menjalankan fungsi kontrol dan koordinasi antar unit kerja yang berada di dalam Badan Publik.
Kelengkapan standar layanan dalam menerima permintaa informasi dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Sedangkan Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bobot penilaian yang paing rendah, karena sejak dua tahun lalu pembentukan PPID sudah hampir seluruhnya terpenuhi. Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat pada saat ini sudah memiliki aturan mengenai pembentukan PPID. Kelembagaan PPID adalah kewajiban Badan Publik yang bersifat statis, tidak membutuhkan pemantauan setiap tahun.
VIII. Hasil monitoring dan evaluasi pemerintah kabupaten/kota
Dari 27 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, terdapat 23 pemerintah kabupaten/kota yang mengembalikan kuesioner beserta bukti pendukung dengan tepat waktu sesuai batas waktu dan perpanjangan batas waktu pengembalian kuesioner, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.
NO PPID Pemerintah kabupaten/ kota STATUS DOKUMEN
KUISIONER DOKUMEN
1 PPID Pemerintah Kota Bandung Ada Ada
2 PPID Pemerintah Kabupaten Bandung Ada Ada
3 PPID Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Ada Tidak Ada
4 PPID Pemerintah Kota Cimahi Ada Ada
5 PPID Pemerintah Kabupaten Subang Ada Ada
6 PPID Pemerintah Kabupaten Indramayu Ada Tidak Ada
7 PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon Tidak Ada Tidak Ada
8 PPID Pemerintah Kota Cirebon Ada Ada
9 PPID Pemerintah Kabupaten Kuningan Ada Ada
10 PPID Pemerintah Kabupaten Majalengka Tidak Ada Tidak Ada
11 PPID Pemerintah Kabupaten Sumedang Ada Ada
12 PPID Pemerintah Kabupaten Garut Tidak Ada Tidak Ada
13 PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya Ada Tidak Ada
14 PPID Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Ada Ada
15 PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis Ada Ada
16 PPID Pemerintah Kota Banjar Ada Tidak Ada
17 PPID Pemerintah Kabupaten Pangandaran Ada Tidak Ada
18 PPID Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tidak Ada Tidak Ada
19 PPID Pemerintah Kabupaten Cianjur Ada Tidak Ada
20 PPID Pemerintah Kota Sukabumi Ada Tidak Ada
21 PPID Pemerintah Kabupaten Sukabumi Ada Ada
Halaman9dari16
NO PPID Pemerintah kabupaten/ kota STATUS DOKUMEN
KUISIONER DOKUMEN
22 PPID Pemerintah Kabupaten Karawang Ada Ada
23 PPID Pemerintah Kabupaten Bekasi Ada Tidak Ada
24 PPID Pemerintah Kota Bekasi Ada Ada
25 PPID Pemerintah Kota Bogor Ada Ada
26 PPID Pemerintah Kabupaten Bogor Ada Ada
27 PPID Pemerintah Kota Depok Ada Ada
Terdapat 4 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengembalikan kuesioner, diantaranya Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta yang mengembalikan kuesioner melebihi batas waktu dan perpanjangan batas waktu pengembalian sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut oleh tim. Ke 4 pemerintah kabupaten/kota tersebut tidak diikutsertakan dalam monitoring dan evaluasi tahun 2016, sehingga menitoring dan evaluasi tahun 2016 hanya diikuti oleh 23 pemerintah kabupaten/kota.
Rapat Koordinasi PPID : Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis Pengisian Kuisioner Self Assesment Monev 2016
Contoh Berkas Kuisioner dan Dokumen Pendukung Kabupaten/Kota
Hasil pemeriksaan kelengkapan ini disusun menjadi hasil pemeriksaan sementara yang diberikan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota mendapat kesempatan untuk memberikan sanggahan atau memberikan tambahan dokumen untuk memperkuat pernyataannya.
Penilaian dan peringkat pada tahap ini semata-mata disusun sebagai acuan penetapan pemerintah kabupaten/kabupaten yang diikutsertakan pada penilaian tahap kedua, karena penilaian pada tahap ini ini hanya didasarkan pada hasil penilaian sendiri Badan Publik dan kelengkapan pengiriman berkas oleh setiap pemerintah kabupaten/kota. Belum dilakukan klarifikasi antara penilaian diri sendiri tersebut dengan bukti data pendukung dan verifikasi lapangan.
Halaman10dari16
Rapat Koordinasi PPID : Sosialisasi Hasil Penilaian Sementara dan Masa Sanggah
Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian tersebut disusun peringkat seluruh 23 Pemerintah Kabupaten/Kota berurutan dari akumulasi nilai tertinggi. Berdasarkan peringkat tersebut selanjutnya ditentukan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota peringkat teratas yang akan diikutsertakan pada tahap penilaian tahap berikutnya melalui pemeriksaan di lapangan.
Berikut adalah hasil penilaian berdasarkan kuesioner penilaian sendiri dan kelengkapan berkas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota:
Kab/Kota PPID SLIP SS Berkala Jumlah Nilai
Kota Bandung 23 57 34 65 179 89.05%
Kab. Bogor 23 52 35 59 169 84.08%
Kab. Bandung 20 41 29 67 157 78.11%
Kota Bogor 24 44 37 51 156 77.61%
Kota Bekasi 20 51 31 54 156 77.61%
Kota Depok 24 40 32 53 149 74.13%
Kab. Sukabumi 22 42 24 50 138 68.66%
Kab. Karawang 22 42 18 45 127 63.18%
Kota Cimahi 19 52 22 31 124 61.69%
Kota Cirebon 12 37 20 52 121 60.20%
Kab. Kuningan 15 41 18 44 118 58.71%
Kab. Sumedang 18 36 21 42 117 58.21%
Kab. Ciamis 18 39 22 37 116 57.71%
Kab. Tasikmalaya 14 37 28 37 116 57.71%
Kab. Subang 18 42 29 27 116 57.71%
Kota Tasikmalaya 13 40 14 41 108 53.73%
Kab. Bandung Barat 8 29 15 36 88 43.78%
Kab. Indramayu 8 24 18 35 85 42.29%
Kota Sukabumi 12 28 15 28 83 41.29%
Kab. Pangandaran 8 27 16 32 83 41.29%
Kab. Cianjur 8 20 14 39 81 40.30%
Kota Banjar 8 22 17 31 78 38.81%
Kab. Bekasi 8 20 14 30 72 35.82%
Halaman11dari16
Selanjutnya dilakukan penilaian tahap kedua. Pada tahap kedua ini tim pemeriksa melakukan kunjungan lapangan kepada 15 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan tabel di atas. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kesesuaian pengisian kuesioner penilaian diri sendiri dengan ketersediaan dan kelengkapan bukti-bukti pendukung.
Pemeriksaan lapangan dilakukan di Kantor PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memastikan kesesuian dokumen pendukung pernyataan dalam kuesioner dan kelengkapan dalam tautan website pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan klarifikasi dengan kenyataan di lapangan.
Dalam kunjungan lapangan juga dilakukan pemeriksaan di kantor Bappeda sebagai PPID Pembantu di unit kerja terpilih. Pemeriksaan terhadap PPID Pembantu dilakukan untuk memeriksa kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat dan kelengkapan susunan standar layanan informasi publik.
Tim Verifikasi Monev 2016 melakukan Kunjungan Verifikasi Lapangan Kabupaten/Kota
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, tim kembali melakukan penilaian berdasarkan pembobotan yang sudah disepakati. Selanjutnya hasil penilaian akhir ini dijadikan acuan untuk menyusun peringkat pemerintah kabupaten/kota unutk setiap kriteria penilaian dan umum dengan hasil penilaian dan urutan sebagai berikut:
No Kab/Kota PPID SLIP Berkala SS Bappeda Nilai
Akhir 10% 35% 20% 30% 5%
1 Kota Depok 100.00% 75.00% 76.00% 97.62% 0 80.736%
2 Kab. Bandung 91.67% 88.33% 97.33% 64.29% 33.33% 80.502%
3 Kota Bandung 91.67% 93.33% 94.67% 64.29% 0 80.052%
4 Kota Bogor 100.00% 66.67% 85.33% 92.86% 0 78.257%
5 Kota Bekasi 91.67% 85.00% 72.00% 59.52% 100% 76.174%
6 Kab. Bogor 95.83% 66.67% 85.33% 85.71% 0 75.698%
7 Kab. Sukabumi 83.33% 86.67% 78.67% 59.52% 0 72.257%
8 Kab. Tasikmalaya 62.50% 78.33% 58.67% 83.33% 0 70.400%
9 Kota Cimahi 79.17% 86.67% 65.33% 59.52% 0 69.174%
10 Kab. Karawang 91.67% 76.67% 73.33% 47.62% 0 64.952%
11 Kab. Ciamis 87.50% 66.67% 61.33% 61.90% 0 62.921%
12 Kab. Kuningan 79.17% 76.67% 64.00% 45.24% 0 61.121%
13 Kab. Sumedang 75.00% 66.67% 62.67% 57.14% 0 60.510%
14 Kota Cirebon 58.33% 61.67% 69.33% 42.86% 0 54.140%
15 Kab. Subang 50.00% 66.67% 41.33% 40.48% 0 48.743%
Halaman12dari16
Berdasarkan hasil penilaian dan peringkat di atas , maka diumumkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Kategori Kelengkapan Pembentukan dan dukungan PPID, yaitu:
Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Depok
Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bogor
Peringkat Ketiga : Pemerintah Kabupaten Karawang
2. Kategori Kelengkapan Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik, yaitu:
Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Bandung
Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung
Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Cimahi
3. Kategori Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yaitu:
Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Bandung
Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Bandung
Peringkat Ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor
4. Kategori Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat, yaitu:
Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Depok
Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Bogor
Peringkat Ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor
5. Kategori Kelengkapan Standar Pelayanan Informasi Publik dan Ketersediaan Informasi Setiap Saat di PPID Pembantu (BAPPEDA), yaitu:
Peringkat Pertama : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi
Peringkat Kedua : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung
6. Kategori Umum, yaitu:
Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Depok
Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung
Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Bandung
Peringkat Keempat : Pemerintah Kota Bogor
Peringkat Kelima : Pemerintah Kota Bekasi
Selain pemeringkatan di atas, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang secara konsisten memberikan laporan pelayanan informasi publik setiap tahun kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat juga secara konsisten memenuhi kewajiban yang diamanahkan dalam PerKI tentang SLIP tersebut.
IX. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota
Adapun hasil penilaian dan pemeringkatan untuk Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat (KPUD Kabupaten/kota) dilakukan terhadap kelengkapan informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan kelengkapan laporan pelayanan publik yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Halaman13dari16
Berdasarkan 24 indikator penilaian dalam website 14 KPUD Kabupaten/kota yang mengirimkan tembusan laporan pelayanan informasi publik Tahun 2015, diperoleh penilaian dan peringkat sebagai berikut:
No KPU Kab/Kota Jumlah Keterangan
1 Kota Bogor 52
2 Kab. Bogor 37
3 Kab. Subang 35
4 Kab. Cirebon 28
5 Kota Sukabumi 21
6 Kab. Bandung Barat 0 web e-ppid KPU Pusat
7 Kota Bekasi 0 web e-ppid KPU Pusat
8 Kota Bandung 0 Under contruction
9 Kab. Ciamis 0 web e-ppid KPU Pusat
10 Kab. Majalengka 0 Tidak ada website
11 Kota Cimahi 0 Under contruction
12 Kab. Garut 0 web e-ppid KPU Pusat
13 Kab. Kuningan 0 web e-ppid KPU Pusat
14 Kab. Purwakarta 0 web e-ppid KPU Pusat
Sedangkan berdasarkan 6 indikator kelengkapan laporan pelayanan informasi publik yang ditembuskan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, maka diperoleh penilaian dan peringkat sebagai berikut:
No KPU Kab/kota Total 1 Kab. Purwakarta 10 2 Kota Bogor 9 3 Kab. Bogor 9 4 Kota Bandung 9 5 Kab. Kuningan 9 6 Kab. Subang 8 7 Kota Bekasi 8 8 Kab. Garut 8 9 Kab. Cirebon 7
10 Kota Sukabumi 7 11 Kab. Ciamis 7 12 Kota Cimahi 7 13 Kab. Majalengka 6 14 Kab. Bandung Barat 0
Halaman14dari16
Acara Pemeringkatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2016
X. Catatan dan Rencana Tindak Lanjut
Dari hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016 dapat disampaikan beberapa catatan sebagai berikut:
1. Meskipun tidak dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini tercatat peningkatan kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal itu terlihat dari beberapa angka pencapaian beberapa kriteria penilaian yang mencapai angka yang cukup tinggi dan peningkatan peringkat beberapa kabupaten/kota secara signifikan.
2. Kewajiban yang paling lengkap dipenuhi adalah aspek pembentukan kelembagaan. Berdasarkan hasil pengolahan penilaian diri sendiri dari 23 kabupaten/kota di Jawa Barat, angka rata-rata pemenuhan kewajiban ini mencapai 66.12% dari 8 indikator kewajiban pembentukan PPID yang diamanahkan oleh UU KIP dan PerKI tentang SLIP. Sedangkan kewajiban yang paling tidak lengkap dipenuhi adalah aspek menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat. Dari 16 indikator kewajiban yang diamanahkan oleh UU KIP dan PerKI tentang SLIP, angka rata-rata pemenuhan kewajiban 23 kabupaten/kota di Jawa Barat baru mencapai 47.37%.
3. Ketimpangan sebagaimana yang tercantum dalam point kedua diatas, disebabkan dari 23 Badan Publik kabupaten/kota peserta Monev, hanya sebagian yang memberikan kelengkapan dokumen pendukung. Selain itu, juga ditemukan masih ada Badan Publik kabupaten/kota peserta Monev yang tidak melampirkan bukti pendukung sehingga tidak dapat dilakukan penilaian dan menyebabkan tidak terdistribusi secara normal. Ditemukan pula, masih terdapat kesenjangan pemenuhan kewajiban dari Badan Publik kabupaten/kota di Jawa Barat.
4. Kelengkapan pemenuhan kewajiban baru terlihat di PPID Utama setiap kebupaten/kota, belum diterapkan secara masif di unit kerja masing-masing badan publik. Hal itu terlihat bahwa hanya dua Bappeda kabupaten/kota yang dianggap layak mendapatkan nilai, yaitu Bappeda Kota Bekasi dan Bappeda Kabupaten Bandung. Mereka mendapatkan angka penilaian untuk kelengkapan standar layanan informasi dan kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.
5. Meskipun kelengkapan pemenuhan kewajiban diharapkan dapat mendorong peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, monitoring dan evaluasi ini tidak mencakup proses pelayanan yang diberikan atau berkaitan dengan kemudahan akses informasi publik
Halaman15dari16
di setiap kabupaten/kota. Terdapat catatan dalam monitoring dan evaluasi Tahun 2016 ini, bahwa kelengkapan tersebut belum berkontribusi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hal itu terlihat dari hasil uji akses yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam peringkat 15 teratas. Tercatat hanya pemerintah Kabupaten Karawang yang menjawab permintaan informasi yang diajukan tersebut.
6. Pemenuhan kewajiban penerapan UU KIP oleh Komisi Pemilihan Umum relatif masih belum berkembang baik, meskipun inisiatif Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sudah memperlihatkan hasilnya. Hal itu terlihat dari hanya 14 Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yang menyerahkan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan hanya 5 Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah memenuhi kewajiban mengumumkan dan memutahirkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala.
Berkaitan dengan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016, maka akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:
1. Hasil monitoring dan evaluasi secara lengkap akan dibagikan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota. Hasil yang memuat pencapaian indikator dalam setiap kriteria penilaian tersebut diharapkan akan dijadikan bahan acuan bagi pendampingan pengembangan program penerapan UU KIP secara sistematik di masing-masing kabupaten/kota.
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengembangkan koordinasi dengan PPID kabupaten/kota di Jawa Barat dalam bentuk pembahasan dan pembelajaran bersama mengenai penerapan keterbukaan informasi di antara PPID kabupaten/kota. Koordinasi diprioritaskan pada pembahasan pengalaman baik dan penyelesaian masalah dalam menerapkan UU KIP di pemerintah kabupaten/kota.
3. Mendorong komitmen dari Bupati/Walikota, khususnya kabupaten/kota yang berada di peringkat rendah untuk untuk meningkatkan dukungan terhadap program penerapan UU KIP di kabupaten/kota.
4. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan progam pembinaan dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota.
5. Mendorong tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan koordinasi penerapan UU KIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
Sedangkan dalam pengembangan program monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:
1. Pengembangan pedoman monitoring dan evaluasi yang dapat lebih menggambarkan koordinasi unit kerja di badan publik, kualitas pelayanan informasi publik, dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat.
2. Mengembangkan sistem penilaian yang tidak mengacu kepada pemeringkatan, melainkan mengacu kepada kriteria pemenuhan kewajiban dan kualitas layanan informasi publik.
3. Kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi untuk mendorong lebih banyak badan publik lain di Jawa Barat ikut serta dalam monitoring dan evaluasi. Diharapkan badan publik mendapatkan manfaat dari kegiatan Monev ini, karena hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan masukan bagi badan publik untuk
Halaman16dari16
merumuskan arah dan program peningkatan keterbukaan informasi secara sistematik.
4. Pengembangan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP.