Download - ROADMAP - UNUD
ROADMAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI
(UMKM-K) PROVINSI BALI 2016-2020
Nomor SPK : 074/2311/PLP.EKBANG______ 914/UN.14.1.12/KS.00.00/2015 Tanggal : 07 April 2015
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA
Jln. Jenderal Sudirman Denpasar, 80232, Telp. 224133, 241930, Fax. 241930 Kampus Bukit Jimbaran
Telp. (0361) 701810, Fax. (0361) 701810, e-mail: [email protected]
PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Basuki Rahmat, Telp. (0361) 224671, Fax. (0361) 236037
DENPASAR – BALI (Kode Pos: 80235) Website : www.baliprov.go.id
i
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................. 8
BAB II KERANGKA MAKROEKONOMI, LANDASAN HUKUM
UMKM DAN KOPERASI DAN KEBIJAKAN .......................... 9
2.1 Kondisi Perekonomian Nasional ....................................... 9
2.2 Kondisi Perekonomian Daerah ............................................... 12
2.3 Dasar Hukum Umkm Dan Koperasi ....................................... 16
2.4 Kebijakan Yang Terkait Dengan UMKM dan Koperasi ........ 17
2.4.1 Penjabaran Nawa Cita dan Program Aksi Presiden
untuk Periode 2015-2019............................................ 17
2.4.2 Sasaran dan Penjabaran Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan UMKM dalam RPJMN 20013-2018 .... 19
2.4.3 Visi dan Misi UMKM dan Koperasi Provinsi Bali..... 20
BAB III KONDISI UMKM DAN KOPERASI DAERAH ......................... 21
3.1 Pertumbuhan Kelembagaan dan Usaha Koperasi ................... 21
3.2 Pertumbuhan Kelembagaan UMKM ...................................... 23
BAB IV ANALISIS SWOT ......................................................................... 25
4.1 Kekuatan (Strength) ................................................................ 25
4.2 Kelemahan (Weakness) .......................................................... 26
4.3 Peluang (Opportunity) ........................................................... 28
4.4 Tantangan dan Ancaman (Threat) ......................................... 30
BAB V ROADMAP UMKM DAN KOPERASI ....................................... 33
BAB VI DUKUNGAN DAN SINERGI LINTAS SEKTORAL ................. 35
6.1 Dukungan dan Sinergisitas ..................................................... 35
6.2 Dukungan Kelembagaan......................................................... 36
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 37
ii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1 Kriteria Asset dan Omset UMKM ......................................................... 4
1.2 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Dan
Usaha Besar (UB) Tahun 2010-2011 ...................................................... 6
2.1 Kontribusi Masing-masing Sektor PDB Indonesia Berdasarkan ADHB
Tahun 2012-2014 .................................................................................... 9
2.2 PDB Berdasarkan ADHB dan AHDK Tahun 2000, Laju Pertumbuhan
Ekonomi dan Kontribusi Tahun 2012 -2014 ........................................... 10
2.3 Konstribusi lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB di Bali
Menurut Harga Belaku Tahun 2010-2013 ............................................. 14
2.4 Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2010-2014 ................................................................................... 16
2.5 Penjabaran Nawa Cita dan Program Aksi Kabinet Kerja 2014-2019 ..... 25
3.1 Pertumbuhan Kelembagaan UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2010-2014 .................................................................................... 24
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1.1 Empat Pilar Cetak Biru MEA ................................................................. 5
2.1 Laju Pertumbuhan Perekonomian Bali dan Nasional ............................. 13
3.1 Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Tahun 2010-2013 ....................... 21
3.2 Pertumbuhan Usaha Koperasi Tahun 2010-2013 ................................... 22
3.3 Pertumbuhan kelembagaan UMKM di Provinsi Bali Tahun 2010-
2014 ......................................................................................................... 23
6.1 Dukungan dan Sinergisitas ...................................................................... 35
6.2 Dukungan Kelembagaan UMKM dan Koperasi ..................................... 36
1
ROADMAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI
(UMKM-K) PROVINSI BALI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Usaha Mikro kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang telah terbukti
berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi
yang pernah melanda bangsa Indonesia seperti krisis ekonomi tahun 1997. Di sisi lain, juga
telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kedudukan yang strategis ini, kalau dilihat dari sektor usaha tersebut juga karena sektor ini
mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-
keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan
sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel, sehingga krisis ekonomi
menjadi momentum penting berbaliknya ayunan pendulum dari dominasi sektor usaha
besar menuju meningkatnya peran UMKM. Sektor UMKM ternyata lebih tangguh
menghadapi krisis dan mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia serta menjadi
dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. UMKM juga merupakan sumber
kehidupan sosial dan ekonomi dari sebagian besar rakyat Indonesia yang mampu menyerap
tenaga kerja dalam jumlah yang besar
Secara legal formal sistem perekonomian Indonesia disusun berdasarkan pada
UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: ”Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas azas kekeluargaan” dan ayat (4) amandemen yang menyebutkan:
”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian
serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Selaras
dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM,
telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan
perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses
pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan
pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
2
Namun dalam implementasinya dari Pasal 33 UUD 1945 sepanjang perjalanan
bangsa telah mengalami pasang surut sesuai dengan persepsi, interpretasi dan kondisi
sosial politik dan pengaruh globalisasi. Pada era orde baru menggunakan pendekatan
akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diintegrasikan dengan keamanan dan pemerataan,
yang sering dikenal dengan trilogi pembangunan. Kebijakan ini melahirkan perusahaan-
perusahaan besar dan konglomerasi yang bergerak dalam berbagai sektor usaha dan tidak
sedikit di antara mereka menguasai aktivitas usaha dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain usaha mikro kecil menegah (UMKM) yang merupakan representasi dari
pelaku ekonomi rakyat, berdasarkan data Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
(2012) jumlah usaha mikro 55.856.176 (98,79%) dan usaha kecil 629.418 (1,11%)
sehingga total UMKM mencapai 56.485.594 unit usaha atau 99,89 % dari seluruh pelaku
usaha nasional, sedangkan usaha menengah jumlahnya 48.997 (0,09%) dan usaha besar
4.968 (0,01%). Realita menunjukkan bahwa perlakuan dan perhatian pemerintah tidak
sebanding dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada para pelaku usaha besar.
Oleh karena itu kesan yang muncul adalah marjinalisasi terhadap Koperasi dan UMKM
dan berdasarkan perbandingan jumlah UMKM dan jumlah usaha besar maka kontribusi
UMKM terhadap pembentukan Product Domestic Brutto (PDB) menjadi rendah, dimana
55.856.176 UMKM miliki kontribusi sebesar Rp 1.451.460,2 Milyar (57,48 %) dan 48.997
usaha besar miliki kontribusi sebesar Rp 1.073.660,1 milyar (42,52%), atas dasar harga
berlaku.
Salah satu peran penting dari sektor UMKM dalam perekonomian nasional adalah
kemampuannya menciptakan lapangan kerja yang sangat besar mencapai 107.657.509
orang (97,16%) dari total pelaku usaha dan berdasarkan jumlah unit usaha dan tenaga kerja
UMKM maka pelaku usaha merupakan pelaku usaha yang mandiri yang dilaksanakan oleh
1-2 orang tenaga kerja per unit (tenaga kerja/unit usaha UMK = 1,7 orang/unit usaha).
Peran ini bisa dipastikan akan memiliki nilai strategis manakala masalahnya dikaitkan
dengan persoalan cukup pelik yang sejak lama dihadapi bangsa Indonesia dan tidak pernah
kunjung terselesaikan oleh pemerintah, yakni pengangguran dan kemiskinan. Oleh
karenanya, apabila seluruh komponen bangsa utamanya pemerintah tidak melakukan upaya
yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan sektor koperasi dan UMKM, maka dapat
dipastikan akan menjadi permasalahan sosial yang serius menjadi beban pemerintah dan
masyarakat Indonesia.
3
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Anak Agung
Gede Puspayoga menargetkan dalam lima tahun ke depan jumlah entrepreneurship atau
wirausahawan di Indonesia mencapai 2% dari jumlah total penduduk Indonesia.
Menurutnya jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 1,65% atau jauh di bawah
negara tetangga seperti Singapura yang mencapai 7%, Malaysia 5% dan Thailand 3%.
“Jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa, di mana idealnya dari
jumlah itu jumlah entrepreneur kita minimal 2%,” kata Anak Agung Gede Agung dalam
Gerakan Kewirausahaan Nasional di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sabtu
(7/3/2015) (http://www.depkop.go.id, diakses 25-4-2015). Data BPS, Januari 2014,
menyebutkan UMKM menyerap tidak kurang 107 juta orang yang terlibat secara produktif
di sektor ini (Firmanzah, Antisipasi Efek Perlambatan Ekonomi Global,
http://nasional.sindonews.com)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM), dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Pengertian UMKM
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
4
2. Kriteria
Tabel 1.1
Kiteria Asset dan Omset UMKM
No Uraian Kitreria
Asset Omset
1 Usaha Mikro Max 50 Jt Max 300 jt
2 Usaha Kecil > 50 jt-500 jt > 300 jt-2,5 M
3 Usaha Menengah > 500 jt-10 M > 2,5 M-50 M
Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi namun demikian, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil terbukti dapat menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis yang
cukup hebat, dan sekaligus motor penggerak utama ekonomi rakyat Indonesia. Animo
masyarakat untuk berusaha melalui bentuk usaha Koperasi nampaknya juga semakin besar,
hal tersebut dapat ditunjukkan secara kuantitatif berdasarkan Data Kementerian Koperasi
dan UMKM hingga saat ini jumlah koperasi telah mencapai angka 209.488 Unit dalam
aneka usaha (pertanian, perikanan, peternakan, industri kecil, perdagangan, jasa dan
keuangan) dengan jumlah modal sendiri Rp 105,8 triliun, volume usaha Rp 189,85 triliun
dan jumlah SHU 14,98 triliun. Pada tahun 2013, UMKM mampu memberikan kontribusi
signifikan terhadap pembentukan Product Domestic Bruto (PDB) Nasional, yaitu sebesar
57,56%. Demikian pula kontribusi UMKM terhadap total nilai ekspor nasional mencapai
15,68% (http://www.sindotrijaya.com/news/detail/9160/kemenkop-ukm-targetkan-capai-
sasaran-nawa-cita#.VXrI0UYavCA diakses 12-6 -2015), UMKM juga telah teruji sebagai
kelompok usaha yang memiliki daya responsif, fleksibilitas, dan adaptasi yang luar biasa
terhadap berbagai perubahan pasar.
UMKM merupakan usaha milik masyarakat kebanyakan, para pelaku usaha
Koperasi dan UMKM tidak terlepas dari perubahan lingkungan bisnis, terutama dalam
waktu dekat, berlakunya kerjasama ASEAN yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
pada tanggal 31 Desember 2015 mendatang, maka akan terjadi pasar bebas, yaitu aliran
barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan investasi di antara sesama negara ASEAN. Dalam
era informasi seperti saat ini, proses perubahan dunia secara global dan kerjasama ekonomi
kawasan dirasakan sangat dasyat dan tidak dapat dielakkan. Indonesia sendiri telah
5
menandatangani kesepakatan dalam beberapa kali KTT Asean oleh karena itu siap tidak
siap Indonesia harus mengikuti arus Asean Economic Community (AEC). Adanya MEA
dan globalisasi baik CAFTA dan AFTA tentu ada tantangan, namun demikian akan
terbuka berbagai peluang dan Indonesia harus siap menghadapinya. Hal ini juga didukung
kondisi makro melalui beberapa indikator, antara lain (1) keberhasilan pembangunan
ekonomi Indonesia terbukti telah membawa Indonesia ke dalam kelompok G20; (2) pada
tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-16 dibandingkan sebelumnya pada tahun
2005 masih berada diperingkat ke-26 dunia; (3) berdasarkan data World Economic Forum
(WEF), Indonesia berada diperingkat ke-38 dari 144 negara untuk Global Competiveness
Index (GCI) 2013-2014. Selain itu, berdasarkan World Investment Report dari UNCTAD
Tahun 2013 Indonesia masuk peringkat ke-4 negara yang mempunyai prospektus ekonomi
tahun 2013-2015 (http://www.sindotrijaya.com/news/ detail/9160/kemenkop-ukm-
targetkan-capai-sasaran-nawa-cita#.VXrI0UYavCA diakses 12-6-2015). Ada 4 (empat)
pilar cetak biru MEA.
Gambar 1.1
Empat Pilar Cetak Biru MEA
6
Dengan empat pilar tersebut, maka UMKM dan Koperasi di Indonesia harus
menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dalam menghadapi MEA. Dengan semangat
nasionalisme dengan tetap mengedepankan profesionalisme para pelaku Koperasi dan
UMKM harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan, adapun perkembangan
UMKM di Indonesia seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1.2
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)
Tahun 2010-2011
JUMLAH PANGSA (%) JUMLAH PANGSA (%) JUMLAH (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 UNIT USAHA (A+B) (Unit) 53.828.569 55.211.396 1.382.827 2,57
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Unit) 54.114.821 100,53 55.206.444 99,99 1.091.623 2,02
- Usaha Mikro (UMi) (Unit) 53.504.416 99,40 54.559.969 98,82 1.055.553 1,97
- Usaha Kecil (UK) (Unit) 568.397 1,06 602.195 1,09 33.798 5,95
- Usaha Menengah(UM) (Unit) 42.008 0,08 44.280 0,08 2.272 5,41
B. Usaha Besar (UB) (Unit) 5.150 0,01 4.952 0,01 (198) (3,84)
2 TENAGA KERJA (A+B) (Orang) 100.991.962 104.613.681 3.621.719 3,59
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Orang) 98.238.913 97,27 101.722.458 97,24 3.483.545 3,55
- Usaha Mikro (UMi) (Orang) 91.729.384 90,83 94.957.797 90,77 3.228.413 3,52
- Usaha Kecil (UK) (Orang) 3.768.885 3,73 3.919.992 3,75 151.107 4,01
- Usaha Menengah(UM) (orang) 2.740.644 2,71 2.844.669 2,72 104.025 3,80
B. Usaha Besar (UB) (Orang) 2.753.049 2,73 2.891.224 2,76 138.175 5,02
3 PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B) (Rp. Milyar) 6.068.762,8 7.445.344,6 1.376.581,8 22,68
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rp. Milyar) 3.411.574,7 56,22 4.321.830,0 58,05 910.255,3 26,68
- Usaha Mikro (UMi) (Rp. Milyar) 2.011.544,2 33,15 2.579.388,4 34,64 567.844,2 28,23
- Usaha Kecil (UK) (Rp. Milyar) 596.884,4 9,84 740.271,3 9,94 143.386,9 24,02
- Usaha Menengah(UM) (Rp. Milyar) 803.146,0 13,23 1.002.170,3 13,46 199.024,2 24,78
B. Usaha Besar (UB) (Rp. Milyar) 2.657.188,1 43,78 3.123.514,6 41,95 466.326,5 17,55
4 PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B) (Rp. Milyar) 2.217.947,0 2.377.110,0 159.163,0 7,18
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rp. Milyar) 1.282.571,8 57,83 1.369.326,0 57,60 86.754,2 6,76
- Usaha Mikro (UMi) (Rp. Milyar) 719.070,2 32,42 7.612.288,0 32,02 42.158,6 5,86
- Usaha Kecil (UK) (Rp. Milyar) 239.111,4 10,78 261.315,8 10,99 22.204,4 9,29
- Usaha Menengah(UM) (Rp. Milyar) 324.390,2 14,63 346.781,4 14,59 22.391,2 6,90
B. Usaha Besar (UB) (Rp. Milyar) 935.375,2 42,17 1.007.784,0 42,40 72.408,8 7,74
5 TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B) (Rp. Milyar) 1.112.719,9 1.140.451,1 27.731,2 2,49
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rp. Milyar) 175.894,9 15,81 187.441,8 16,44 11.546,9 6,56
- Usaha Mikro (UMi) (Rp. Milyar) 16.687,5 1,50 17.249,3 1,51 561,8 3,37
- Usaha Kecil (UK) (Rp. Milyar) 38.001,0 3,42 39.311,7 3,45 1.310,7 3,45
- Usaha Menengah(UM) (Rp. Milyar) 121.206,4 10,89 130.880,8 11,48 9.674,4 7,98
B. Usaha Besar (UB) (Rp. Milyar) 936.825,0 84,19 953.009,3 83,56 16.184,3 1,73
6 INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B) (Rp. Milyar) 1.923.437,2 1.982.721,2 592.840,0 3,08
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rp. Milyar) 927.117,5 48,20 992.205,2 50,04 65.087,7 7,02
- Usaha Mikro (UMi) (Rp. Milyar) 150.784,4 7,84 155.182,6 7,83 4.398,2 2,92
- Usaha Kecil (UK) (Rp. Milyar) 343.048,9 17,84 355.305,9 17,92 12.257,0 3,57
- Usaha Menengah(UM) (Rp. Milyar) 433.284,2 22,53 481.716,7 24,30 484.326,0 11,18
B. Usaha Besar (UB) (Rp. Milyar) 996.319,7 51,80 990.516,0 49,96 (5.803,7) (0,58)
7 INVESTASI ATAS OASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B) (Rp. Milyar) 511.248,0 531.342,6 20.094,7 3,93
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rp. Milyar) 247.139,5 45,34 260.934,8 49,11 13.795,3 5,58
- Usaha Mikro (UMi) (Rp. Milyar) 42.240,1 8,26 42.351,3 7,97 111,2 0,26
- Usaha Kecil (UK) (Rp. Milyar) 93.856,6 18,36 94.779,4 17,84 922,8 0,98
- Usaha Menengah(UM) (Rp. Milyar) 111.042,8 21,72 123.804,1 23,30 12.761,3 11,49
B. Usaha Besar (UB) (Rp. Milyar) 264.108,5 51,66 270.407,9 50,89 6.299,4 2,39Keterangan: Sumber Data:
*) Angka Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010
Kementerian Koperasi dan UKM (diolah) Tahun 2011
TAHUN 2011 *)PERKEMBANGAN TAHUN
2010-2011NO INDIKATOR SATUANTAHUN 2010
7
Kendati Bali sama sekali tidak memiliki sumber minyak dan gas bumi (migas),
namun perekonomian Bali banyak didukung oleh sektor pertanian, pariwisata dan sektor
jasa-jasa sebagai pendukung pariwisata, serta ekonomi kreatif dan UMKM yang
merupakan multiplier effect dari pesatnya pertumbuhan pariwisata. Ekonomi Bali yang
dominan dipengaruhi oleh kinerja pariwisata, tentu tidak terlepas dari peranan sektor
industri pengolahan, terutama industri kerajinan sebagai pendukung kemajuan
kepariwisataan di Bali. Kinerja ekonomi Bali banyak disokong oleh keberadaan
usaha/perusahaan UMKM. Produk hasil kerajinan maupun olahan yang dipasarkan para
pelaku usaha/perusahaan UMKM di Bali sangat mengandalkan kedatangan wisatawan baik
wisatan asing maupun wisatawan domestik. Saat ini, sudah cukup banyak produk kerajinan
Bali yang dapat diproduksi oleh perusahaan/usaha UMKM. Lihat saja, tren Pasar Oleh-
Oleh Bali yang tidak pernah sepi dari pengunjung domestik. Hal ini mengindikasikan
bahwa kerajinan Bali sangat diminati kalangan konsumen domestik, terlebih dengan cukup
prospektifnya pasar dalam negeri. Di samping pasar domestik, produk yang dihasilkan
usaha/perusahaan UMKM Bali juga sangat diminati kalangan wisatawan mancanegara
(wisman) yang berkunjung ke Bali. Sekedar gambaran, berdasarkan hasil Sensus Ekonomi
tahun 2006, Bali hingga kini memiliki usaha/perusahaan yang bergelut di UMKM
sebanyak 83.052 unit atau 21,92 persen dari total jenis usaha sebanyak 378.798 unit yang
tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di provinsi ini. Jika diklasifikasikan
berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada, maka jumlah industri mikro (jumlah tenaga
kerja 1-4 orang) sebanyak 76.553 unit usaha dan jumlah industri kecil (jumlah tenaga kerja
5-19 orang) sebanyak 6.493 unit usaha. Seluruh kegiatan IMK ini mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak 174,9 ribu orang atau sebesar 17,89 persen dari tenaga kerja yang ada di
Provinsi Bali (Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 44/08/51/Th. IV, 1 Agustus 2013).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM tahun
2014 sebanyak 265,558 unit yang terdiri dari industri formal dan informal, yang tersebar di
delapan Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Bali, dari jumlah tersebut 61,648 unit adalah
industri formal, sedangkan industri informal sebanyak 203,910 unit. Dari jumlah tersebut
34,56% berada di Kabupaten Gianyar yang merupakan jumlah terbesar bila dibandingkan
dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, sedangkan jumlah Koperasi yang ada di
Provinsi Bali sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4.836 unit yang terdiri dari 4,803 unit
Koperasi Primer dan 33 Koperasi Sekunder. Dilihat dari perkembangannya koperasi
primer mengalami pertumbuhan 3.53% pertahunnya, sedangkan koperasi sekunder
8
pertumbuhannya stagnan. Dari jumlah tersebut jumlah anggota juga mengalami
pertumbuhan pertahunnya rata-rata 3,85%, ditahun 2014 pertumbuhannya sebesar 4,90%.
Hal ini sangat mengembirakan karena sebagian besar masyarakat sudah mulai menyadari
pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang terbawah, di mana
kondisi ini terlihat dari jumlah modal sendiri di tahun 2014 mengalami peningkatan
sebesar 10,57% dari tahun 2013. Sehingga dengan demikian akan menyebabkan asset yang
dimiliki juga mengalami meningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 27,64% dari
tahun 2013. Sedangkan perkembangan tenaga kerja yang diserap di tahun 2014 sebesar
4,61%, yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mampu
menyerap tenaga kerja sebesar 7,74%. Dengan melihat perkembangan Koperasi di Bali
tahun 2014 cukup mengembirakan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan apa
yang diamanatkan pada pasal 33 UUD 45, sebagai soko guru perekonomian bangsa.
1.2 Maksud dan Tujuan
Roadmap UMKM dan Koperasi tahun 2015-2020 ini merupakan acuan bagi
pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan peranan UMKM dan Koperasi secara
lebih terintegrasi, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat Bali menuju persaingan global.
9
BAB II
KERANGKA MAKROEKONOMI, LANDASAN HUKUM
UMKM DAN KOPERASI SERTA KEBIJAKAN
2.1 Kondisi Perekonomian Nasional
Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor
dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam
sektor primer, sekunder dan tersier. Gambaran kondisi struktur ekonomi Indonesia dapat
dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan PDB. Struktur
ekonomi dikatakan berubah apabila kontribusi/pangsa PDB dari sektor ekonomi yang
mulanya dominan digantikan oleh sektor ekonomi lain, seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1
Kontribusi Masing-masing Sektor PDB Indonesia Berdasarkan ADHB
Tahun 2012-2014
LAPANGAN USAHA 2012 2013* 2014**
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, 14.50 14.42 14.33
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 11.81 11.29 10.49
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 23.96 23.69 23.71
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 0.76 0.77 0.80
5. B A N G U N A N 10.26 9.98 10.05
6. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 6.67 6.99 7.39
7. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. 7.27 7.52 7.65
8. JASA-JASA 10.81 11.01 10.98
PRODUK DOMESTIK BRUTO 100.0 100.0 100.0
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS 92.21 92.65 93.03
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber: http://www.bps.go.id
Selama tahun 2012-2014, sektor yang terlihat cenderung meningkat pangsanya
terhadap PDB adalah sektor tersier, sedangkan sektor primer terus mengalami penurunan
dan sekunder mengalami fluktuasi. Tahun 2012 sektor primer berkontribusi terhadap PDB
sebesar 26.31 persen turun menjadi 24.82 persen di tahun 2014 dan sektor sekunder tahun
2012 berkontribusi sebesar 34,98 persen dan mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi
34,45 persen, namun di tahun 2014 sektor sekunder meningkat menjadi 34,57 persen.
Sektor yang tidak pernah mengalami penuruan salami tiga haun terakhir ini adalah sektor
10
tersier, yaitu di tahun 2012 kontribusi terhadap PDB sebesar 38,71 persen meningkat
menjadi menjadi 40,61 persen tahun 2014.
Jika kita lihat dari hasil analisis deskriptif di atas, maka dapat ditarik sebuah
kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Indonesia selama tahun
2012-2014. Peran sektor primer telah digeser oleh sektor tersier dan sekunder. Sampai
tahun 2014 peran sektor primer masih berada di bawah sektor tersier dan sekunder. Hal ini
menunjukan bahwa proses transformasi struktur ekonomi Indonesia telah menuju ke arah
industrialisasi, dimana peran sektor primer mulai digantikan oleh peran sektor lainnya,
terutama sektor tersier yang mengalami peningkatan kontribusi cukup besar dan signifikan
hampir di tiap tahun dibanding sektor lainnya.
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada
tahun 2014 mencapai Rp 2.909.181,5 milyar, naik Rp 290.249,50 milyar dibandingkan
tahun 2012 (Rp 2.618.932,0 milyar). Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun
2014 mencapai Rp 8.230.925,9 milyar, naik Rp 1.864.003 milyar dibandingkan tahun 2012
(Rp 8.230.925,9 milyar).
Tabel 2.2
PDB Berdasarkan ADHB dan AHDK Tahun 2000,
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi
Tahun 2012 -2014
Laju
PertumbuhanKontribusi
2012 2013* 2014** 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, 1,193,452.9 1,310,427.3 1,446,722.3 328,279.7 339,560.8 350,722.2 3.29 14.33
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 972,458.4 1,026,297.0 1,058,750.2 193,139.2 195,853.2 195,425.0 -0.22 10.49
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 1,972,523.6 2,152,802.8 2,394,004.9 670,190.6 707,481.7 741,835.7 4.86 23.71
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 62,271.6 70,339.6 81,131.0 670,190.6 707,481.7 741,835.7 5.50 0.80
5. B A N G U N A N 844,090.9 907,267.0 1,014,540.8 170,884.8 182,117.9 194,093.4 6.58 10.05
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 1,148,791.0 1,301,175.0 1,473,559.7 473,152.6 501,040.6 524,309.5 4.64 14.60
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 549,105.4 635,302.9 745,648.2 265,383.7 291,404.0 318,527.9 9.31 7.39
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. 598,433.3 682,973.2 771,961.5 253,000.4 272,141.6 288,351.0 5.96 7.65
9. JASA - JASA 889,798.8 1,000,691.7 1,108,610.3 244,807.0 258,198.4 273,493.3 5.92 10.98
PRODUK DOMESTIK BRUTO 8,230,925.9 9,087,276.5 10,094,928.9 2,618,932.0 2,769,053.0 2,909,181.5 5.06 100.00
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS 7,589,809.0 8,419,133.9 9,391,537.3 2,481,790.3 2,635,612.6 2,779,064.0 5.44 93.03
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
ADHB (Milyar Rupiah) ADHK (Milyar Rupiah)LAPANGAN USAHA
2014**
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: http://www.bps.go.id
11
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,06% pada 2014 dan merupakan pertumbuhan
ekonomi paling lambat dalam lima tahun, Angka itu turun jika dibandingkan dengan
5,78% pada 2013 dan merupakan tingkat terlemah sejak 2009 yang merupakan puncak dari
krisis finansial global. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Pengangkutan dan
Komunikasi yang mencapai 9,31 persen, diikuti oleh Sektor bangunan tumbuh sebesar
6,58 persen dan sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 5,96 persen, jasa
tumbuh 5,92 persen, sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3,29 persen.
Sektor yang mengalami pertumbuhan minus adalah sektor pertambangan dan penggalian
sebesar 0,22 persen
Lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir
seiring dengan menurunnya harga-harga ekspor komoditi utama. Ekspor tidak banyak
berubah pada 2014, sedangkan ketidakpastian politik juga membuat investasi asing
menahan diri. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memberi dampak kepada
inflasi, sehingga harga barang dan jasa di dalam negeri menjadi tidak stabil walaupun
dampak tersebut diperkirakan bersifat sementara. Dilain pihak dengan penyesuaian subsidi
BBM dapat menghemat fiskal berjumlah lebih dari Rp 100 Triliun kini memberikan ruang
kepada Pemerintah untuk menambah belanja publik bagi sektor-sektor yang prioritas. Di
tengah laju pertumbuhan ekonomi yang makin melambat, masyarakat Indonesia bisa
sedikit tersenyum. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mengalami kenaikan
menjadi Rp 41,81 juta sepanjang 2014.
Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin melambat, masyarakat
Indonesia bisa sedikit tersenyum. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mengalami
kenaikan menjadi Rp 41,81 juta sepanjang 2014, dimana pendapatan per kapita tahun lalu
(tahun 2013) mengalami kenaikan sekitar Rp 3,53 juta atau sebesar Rp 38,28 juta per
tahun, namun jika dikonversikan kepada dolar AS, pendapatan per kapita masyarakat
Indonesia justru terlihat menurun, ini disebabkan oleh kurs dollar terhadap rupiah
mengalami kenaikan. Setiap warga Indonesia tercatat hanya mengantongi perdapatan US$
3.531,45 pada tahun 2014. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar US$
3.669,75. Bahkan dibandingkan dua tahun sebelumnya, angka pendapatan per kapita ini
terus menurun. Pada 2012, PDB per kapita tercatat sebesar US$ 3.751,38 per tahun
(http://www.dream.co.id/dinar/pendapatan-penduduk-indonesia-rp-41-jutatahun-
150205t.html). Walaupun terjadi penurunan pendapatan perkapita bila dihitung dengan
nilai dollar, diharapkan masyarakat Indonesia mengkonsumsi produk-produk buatan dalam
12
negeri, sehingga multiplier effeknya tidak terjadi di luar negeri. Namun dalam era
globalisasi, sulit membedakan mana produk-produk murni buatan dalam negeri dan luar
negeri, karena dalam ekonomi global produknya yang dihasilkan oleh suatu negara tidak
seratus persen komponennya negara tersebut yang memproduksinya. Dalam globalisasi
siapa yang memproduksi barang dan jasa secara effisien maka negara tersebut akan
memenangkan persaingan. Karena persaingan yang sangat ketat antar negara atau biasa
disebut dengan persaingan global.
Persaingan global sendiri merupakan suatu bentuk kompetisi tingkat dunia dimana
setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh wilayah. Pada tahun 2015 ini
dimulailah persaingan bebas antara negara-negara anggota ASEAN yang disebut dengan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya MEA ini memungkinkan negara-
negara anggota ASEAN akan dapat dengan mudah menjual barang dan jasa di wilayah
Asia Tenggara, sehingga persaingan tentunya akan lebih ketat. Tidak hanya membuka arus
barang atau jasa, tetapi MEA juga membuka pasar tenaga-tenaga yang professional di
bidangnya. Secara normatif Indonesia mempunyai beberapa unggulan dalam menghadapi
globalisasi, antara lain;
1) Penduduk yang sangat besar merupakan potensi sebagai sumber daya manusia yang
bisa mengasilkan berbagai macam produk untuk bersaing apabila digunakan secara
maksimal;
2) Sumber daya alam yang berlimpah apabila ini dimanfaatkan secara maksimal,
maka akan menjadi sumber devisa.
2.2 Kondisi Perekonomian Daerah
Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata dunia yang memiliki potensi
keindahan alam serta keunikan budaya dan kehidupan sosial masyarakatnya. Sektor
pariwisata menjadi sektor andalan perekonomian Bali, sekaligus menjadi barometer bagi
kemajuan pariwisata Indonesia. Kinerja perekonomian Bali selama periode 2006-2013
cukup baik, terlihat dari besarnya PDRB yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,94 persen
sama dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya PDRB Provinsi Bali turut
berkontribusi sebesar 2,12 persen terhadap pembentukan PDRB Jawa Bali, dan
menyumbang sebesar 1,25 persen terhadap pembentukan PDB nasional.
13
Gambar. 2.1
Laju Pertumbuhan Perekonomian Bali dan Nasional
(Sumber : Bappenas)
Struktur perekonomian Provinsi Bali didominasi sektor perdagangan, hotel,
restauran yang menyumbang 29,89 persen dalam PDRB, diikuti oleh sektor pertanian dan
jasa-jasa (Tabel 2.3). Sektor perdagangan, hotel, dan restauran juga menjadi pendorong
utama pertumbuhan wilayah Di Bali. Perkembangan pariwisata di Bali terlihat pada
meningkatnya pendapatan yang dihasilkan pada sekor perdagangan, hotel, dan restauran,
yaitu dalam bentuk pengeluaran untuk akomodasi, konsumsi makananm angkutan wisata,
dan jasa-jasa lainnya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Bali menciptakan
dampak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel, dan restauran sehingga
meningkatkan PDRB wilayah. Secara struktural pertumbuhan sektor tersier di Bali lebih
tinggi daripada sektor primer dan sekunder, untuk industri pengolahan baru mampu
berkontribusi rata-rata sebesar 9,91%, seperti terlihat pada tabel berikut.
14
Tabel 2.3
Konstribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB di Bali
Menurut Harga Berlaku Tahun 2010-2013
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan 18,01 17,21 16,84 16,82
2 Pertambangan dan Penggalian 0,7 0,74 0,79 0,8
3 Industri Pengolahan 9,16 8,92 8,9 8,72
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,88 1,93 2,03 2,08
5 Bangunan 4,52 4,65 5,18 5,14
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 30,06 30,67 30,23 29,89
7 Pengangkutan dan Komunikasi 14,41 14,44 14,65 14,25
8 Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan 6,87 6,79 6,75 6,74
9 Jasa-jasa 14,4 14,67 14,63 15,56
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100
Sumber :http://bali.bps.go.id (diolah)
Tingginya konstribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran selama periode 2010-
2013 memang merupakan hal yang mengembirakan namun juga memiliki kelemahan.
Kelemahan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah rawan atas ancaman
keamanan dan politik. Seperti hal nya yang pernah terjadi pasca Bom Bali satu dan Bom
Bali dua serta pasca dan penyerabaran flu burung, sehingga menyebabkan pertumbuhan
ekonomi Bali mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2014 Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 156,45 triliun, dengan tingkat
pertumbuhannya sebesar 6,72 persen lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 6,69
persen (Berita statistik Provinsi Bali, No. 13/02/51/Th. IX, 5 Februari 2015). Dan PDRB
perkapita berdasarkan harga berlaku tahun 2014 mencapai Rp 38,11 juta.
Di antara sektor-sektor tradable (dapat diperdagangkan antardaerah), sektor
pertanian memiliki peranan penting. Berdasarkan analisis location quotion (LQ), sektor
perekonomian di Bali yang merupakan sektor basis daerah antara lain pertanian (LQ =
1,48), perdagangan, hotel, dan restaurant (LQ = 1,78), pengangkutan dan komunikasi
(LQ = 1,09), serta jasa (LQ = 1,54) (Perkembangan Pembangunan Provinsi Bali 2014,
simreg.bappenas.go.id/view/publikasi/). Hal ini menunjukkan Provinsi Bali memiliki
proportional share lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut.
Hal lain yang perlu dikembangkan adalah sektor industri pengolahan di Provinsi
Bali, terutama industri pengolahan makanan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Provinsi
15
Bali No. 13/02/51/Th. IX, 5 Februari 2015 menyatakan bahwa penyediaan akomodasi dan
makan minuman memberikan kontribusi yang paling besar bila dibandingkan sektor
lainnya yaitu sebesar 21,53 persen di tahun 2013, sedangkan di tahun 2014 mencapai 23,08
persen, ini berarti sektor industri pengolahan berpeluang besar untuk dikembangkan di Bali
sebagai pendukung pariwisata.
Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer
memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan
dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun
ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan
terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya
dengan permintaan terhadap produk pengolahan, yang sangat elastis terhadap peningkatan
pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai
tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (multiplier effect), dan menciptakan
lapangan kerja.
Selama periode 2010-2014 sektor perekonomian yang menyerap tenaga kerja
signifikan adalah sektor industri pengolahan, bangunan, serta perdagangan hotel dan
restauran Peningkatan terbesar pada perubahan jumlah orang yang bekerja di Provinsi Bali
adalah pada perdagangan hotel dan restauran Ke depan, sektor industri pengolahan dapat
dikembangkan lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga
kerja yang menumpuk di sektor bangunan yang kurang produktif (Perkembangan
Pembangunan Provinsi Bali 2014, simreg.bappenas.go.id/view/publikasi/), pengembangan
industri pengolahan ini berbasis ekonomi pedesaan atau UMKM dan Koperasi, sebgai
perekonomian masyarakat yang tingkat di daerah pedesaan
16
Tabel 2.4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2010-2014
2.3 Dasar Hukum UMKM dan Koperasi
1) Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1992 tentang Pekoperasian.
2) PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubanan Anggaran Dasar Koperasi.
3) PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Koperasi oleh Pemerintah.
4) PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi
5) Inpres No. 4 Tahun 1995 Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan
Kewirausahaan.
6) PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
7) PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
8) Inpres RI Nomor 18 tahun 1998, tentang Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perkoperasian.
9) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor
98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akte Koperasi.
10) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor
123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam
rangka Pengesahan Akte Pendirian Koperasi, PAD, dan Pembubaran Koperasi pada
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
17
11) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 19.
12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
13) PP No. 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan
Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
14) PP No. 17 Tahun 2013 Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Pasal 8.
15) UU No. 4 Tahun 2009 Kepemudaan.
16) PP No. 60 Tahun 2013 Susunan, Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja
Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).
17) Perpres No. 27 Tahun 2013 Pengembangan Inkubator Wirausaha Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2.4 Kebijakan Yang Terkait Dengan UMKM dan Koperasi
2.4.1 Penjabaran Nawa Cita dan Program Aksi Presiden untuk Periode 2015-2019
Program Kerja Kabinet Kerja melanjutkan program pembangunan untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan meningkatkan pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Visi Tri Sakti dan Misi Nawa Cita dapat menjadikan
landasan dalam merumuskan kebijakan. Rencana dan program serta kegiatan pemberdayan
Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM mendapat mandat dalam
menjabarkan misi ke-6 dan ke-7 Nawa Cita dalam Kabinet Kerja 2014-2019 adapun
penjabaran Nawa Cita dan Program Aksi dijabarkan sebagai berikut.
18
Tabel 2.5
Penjabaran Nawa Cita dan Program Aksi
Kabinet Kerja 2014-2019
Strategi Rencana Tindak NAWA CITA
Peningkatan Kwalitas
SDM
Pengembangan kewirausahaan
yang didukung penguatan
kebijakan kewirausahaan dan pol
pengembangan kewirausahaan
Peningkatan akses ke pelatihan
dan layanan usaha terpadu (quick
wins)
Pemgembangan kewirausahaan
soisial
(6) Meningkatkan Produktivitas
rakyat dan daya saing di
pasar
Penimngkatan akses
pembiayaan dan
perluasan skema
pembiayaan
Pengembangan lembaga
pembiayaan/Bank pertanian,
UMKM dan Koperasi
Perluasan skema pembiayaan
(terutama non bank) dan fasilitas
akses pembiayaan, kredit ratin,
penjamin, sertifikasi tanah, dll
Advokasi pembiayaan
Penguatan Koperasi sebagai
pengelola SRG (quik wins)
‘
(7) Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Peningkatan nilai
tambah produk dan
jangkauan pemasaran
Peningkatan kualitas dan
divertifikasi produk berbasis rantai
nilai dan keunggulan lokal
Peningkatan penerapan standarisasi
produk dan sertifikasi
Revitalisasi pasar tradisional (quick
wins)
Pengembangan traiding house
(quick wins)
(6) Meningkatkan produktivitas
rakyat daya saing di pasar
internasional
Penguatan kelembagaan
Pengembangan kemitraan investasi
Peningkatan peran Koperasi dalam
pemnguatan system bisnis
pertanian, sentra dan klaster
(7) Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Peningkatan
kemudahan, kepastian
dan perlindungan
hukum
Harmonisasi dan penyederhanaan
jenis dan prosedur perizinan
sektoral dan daerah
System registrasi UMKM secara
online (quick wins)
RUU tentang perkoperasian
Penengakan regulasi persaingan
usaha yang sehat
Peningkatan sinergis dan kerja
sama pemangku kepentingan
(6) Meningkatkan
produktivitas ekonomi dan
daya saing di pasar
internasional
(Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2015)
19
2.4.2 Sasaran dan Penjabaran Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
dalam RPJMN 20013-2018
Kebijakan umum dan program pembangunan UMKM dan Koperasi dalam RPJMD
20013-2018 Provinsi Bali
1. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan
ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi,
komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim investasi yang sehat
2. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan menimalisir resiko kredit modal
kerja dan kredit investasi
3. Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya,
agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi
4. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan jaminan kredit daerah (Jamkrida) bagi UMKM.
Dari Kebijakan umum tersebut maka program yang dituangkan dalam RPJMN
20013-2018 Provinsi Bali untuk UMKM dan Koperasi sebagai berikut:
1. Program penciptaan iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro
kecil menengah.
3. Program pengembangan system pendukung usaha bagai udsaha kecil mikro
menengah.
4. Program peningkatan kulaitas kelembagaan Koperasi.
5. Program peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi.
6. Program pengembangan aksesbilitas kepariwisataan industri perdagangan,
perhubungan dan telekomikasi serta MP3EI.
7. Program gerakan interpreneurship (Kewirausahaan) dan daya saing pengusaha
kecil, menengah dan koperasi.
8. Program jaminan kredit daerah (Jamkrida).
9. Program melayani administrasi perkantoran.
10. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur.
20
2.4.3 Visi dan Misi UMKM dan Koperasi Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali memiliki Visi yang hendak dicapai adalah
“Terwujudnya Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera”.
Untuk mencapai Visi tersebut pemerintah Provinsi Bali menetapkan 3 (tiga) Misi
antara lain :
1) Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu dan dinamis, maju dan modern.
2) Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dan berbagai
ancaman.
3) Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin.
Mengacu ke Visi Pemerintah Provinsi Bali maka untuk pemberdayaan Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Bali tahun 2013-2018 Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dari Menengah Provinsi Bali memiliki Visi:
“Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan Sebagai Pelaku
Utama dalam Perekonomian Daerah menuju Bali Mandara”.
Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
menetapkan Misi sebagai berikut:
1) Menumbuhkan dan Mengembangkan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
2) Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM.
3) Memfasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
4) Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Sehat.
5) Mengembangkan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Melalui Koperasi
dan UMKM.
6) Mewujudkan SDM Pengelola Koperasi dan UMKM yang Kompeten.
21
BAB III
KONDISI UMKM DAN KOPERASI DAERAH
3.1 Pertumbuhan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Pertumbuhan kelembagaan koperasi ditunjukan melalui pertumbuhan positif dari
unit usaha dan anggota koperasi selama kurun waktu ta-hun 2010-2013 . Rata-rata
pertumbuhan koperasi selama periode ter-sebut adalah 6,05 persen sedangkan rata-rata
pertumbuhan anggota koperasi sebesar 2,76 persen. Kualitas kelembagaan koperasi juga
tergolong baik, terbukti dengan rata-rata pertumbuhan koperasi aktif dan rata-rata
pertumbuhan koperasi aktif sebesar 20,69 persen, walaupun pada tahun 2012 terjadi
perlambatan pertumbuhan, namun di tahun 2013 kembali tumbuh positif. Berdasarkan data
tahun 2013, jumlah koperasi di Bali saat ini adalah sebanyak 4,654 unit dan jumlah
anggota koperasi sebanyak 866,858 orang, seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut.
Gambar 3.1
Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi
Tahun 2010-2013
(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali diolah)
22
Usaha koperasi juga menunjukkan pertumbuhan yang baik yang ditunjukkan dari
pertumbuhan modal, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi secara umum adalah
positif. Rata-rata pertumbuhan modal sendiri dari koperasi pada periode tahun 2010-2014
adalah sebesar 8,34 persen atau lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan modal luar yang
sebesar 17,88 persen. Pertumbuhan modal sendiri yang lebih rendah ini menunjukkan
perkembangan masih perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap kemandirian koperasi.
Rasio modal sendiri dibandingkan dengan modal luar koperasi, masih lebih tinggi modal
luar. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan volume usaha dan sisa hasil usaha masing-
masing sebesar 13,30 persen dan 0,01 persen. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan
pertumbuhan usaha Koperasi selama empat tahun dari 2010-2013, tahun 2011 dan 2012
memgalami perlambatan, tapi pada tahun 2013 sudah mulai mengalami percepatan
pertumbuhan, sehingga dalam menghadapi persaingan dengan usaha-usaha yang sejenis
perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah sebagai regulator. Adapun
perkembangan pertumbuhan usaha koperasi seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 3.2
Pertumbuhan Usaha Koperasi
Tahun 2010-2013
(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali diolah)
23
Meskipun pertumbuhan kelembagaan dan usaha koperasi sudah relatif cukup baik,
namun kualitas koperasi masih perlu diperbaiki; dimulai dari penataan koperasi yang sudah
tidak aktif, serta pendampingan bagi koperasi agar akuntabel dalam melaporkan kinerja
usahanya dan disiplin dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penguatan
kualitas manajemen koperasi, kualitas tenaga kerja dan partisipasi anggota koperasi juga
masih perlu ditingkatkan.
3.2 Pertumbuhan Kelembagaan UMKM
Pertumbuhan kelembagaan UMKM di Provinsi Bali tumbuh positif, dimana rata-
rata pertumbuhannya sebesar 6 persen pertahun. Tahun 2010 merupakan pertumbuhan
yang paling besar yaitu mencapai 13,60 persen dan pertumbuhan yang paling kecil adalah
tahun 2013 yaitu sebesar 0,10 persen, seperti terlihat pada Gambar 3.3 berikut.
Gambar 3.3
Pertumbuhan kelembagaan UMKM di Provinsi Bali
Tahun 2010-2014
(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali diolah)
Kabupaten Badung merupakan Kabupaten yang pertumbuhan kelembagaan
UMKM paling besar yaitu mencapai 29,71 persen per tahunnya dan disusul oleh
Kabupaten Karangasem dan Tabanan yang masing-masing pertumbuhannya sebesar 17,18
persen dan 11,70 persen, sedngkan Kabupaten Buleleng dan Klungkung mengalami
perlambatan pertumbuhan (minus) yaitu sebesar 2,58 persen dan 9,44 persen, seperti
terlihat pada Tabel 3.1 berikut.
24
Tabel 3.1
Pertumbuhan Kelembagaan UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2010-2014
No. Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata
1 Buleleng - 6.16 -19.07 0.04 - -2.58
2 Jembrana 3.98 6.03 0.03 0.05 - 2.02
3 Tabanan 28.56 20.63 3.6 0.07 5.65 11.7
4 Badung 74.63 6.75 66.9 0.29 - 29.71
5 Denpasar -0.31 7.25 2.8 0.54 - 2.06
6 Gianyar 13.08 4.91 12.46 0.02 0.45 6.18
7 Bangli 0.4 15.61 9.72 0.02 4 5.95
8 Klungkung -49.74 2.32 0.12 0.01 0.07 -9.44
9 Karangasem 80.89 2.47 0.61 0.19 1.76 17.18
Bali 13.6 7.15 9.36 0.1 1.34 6.31
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali diolah
25
BAB IV
ANALISIS SWOT
4.1 Kekuatan (Strength)
1) Koperasi dan UMKM sesuai dengan UUD khususnya pasal 33 ayat 4 merupakan
amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam rangka
mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan
pengangguran.
2) Koperasi dan UMKM telah memberikan berbagai sumbangsih dalam proses
pembangunan. Ini dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat untuk menjadi
anggota koperasi dan berusaha di bidang UMKM.
3) Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDRB Bali yang relatif stabil.
4) Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM tersebut,
diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah
pertumbuhan yang signifikan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang
dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan
menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan UMKM di Bali.
5) UMKM dan Koperasi merupakan wahana dan tumpuan utama yang paling
menjanjikan bagi penciptaan wirausaha baru. UMKM merupakan tataran terdekat
yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang ingin memulai berwirausaha.
6) UMKM dan Koperasi mempunyai karakteristik keluasan daya tampung yang besar
bagi perwujudan aspirasi ekonomis masyarakat luas untuk memperoleh
penghidupan.
7) UMKM dan Koperasi mempunyai fleksibelitas dan ketahanan yang tinggi dalam
mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan
(perkembangan) pasar. Ini disebabkan karena dominannya tumpuan pasar
domestik, serta kuatnya akar pada penggunaan input sumber daya dalam negeri.
8) UMKM dan Koperasi tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing, karena
(terutama) masih menggunakan bahan baku dalam negeri
9) Legalitas atas Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi kreatif merupakan
kekuatan ekonomi yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kreatif.
Sehingga dengan kelebihan yang dimiliki oleh Koperasi dan UMKM akan mampu
26
membawa ekonomi kreatif Bali yang dapat memproduksi barang dan jasa kreatif
dengan biaya relatif rendah dan kualitas yang baik.
10) Kekuatan ekonomi kreatif berbasis UMKM terletak pada aspek fleksibilitas akibat
kecilnya skala usaha, besarnya kontribusi terhadap PDRB serta kreatifitas sebagai
input utama.
11) Tingginya kekayaan budaya, dan adanya bakat seni yang didapat secara turun
temurun yang diakomodasi dengan pendidikan dan mampu dikomersilkan untuk
masuk dalam ekonomi kreatif, maka akan menghasilkan barang dan jasa yang tidak
dapat ditemukan di tempat lain.
12) Adanya seni dan budaya Bali yang beragam pada tiap kabupaten dan kota
mempunyai cirri khas tersendiri. Sehingga dapat membantu utnuk menciptakan
produk kreatif berbasis budaya dan seni Bali yang lebih moderen sesuai dengan
pangsa pasar internasional maupun domestik tanpa menghilangkan seni dan budaya
serta nilai lokal.
13) Banyaknya pendidik formal maupun non formal di bidang seni merupakan tempat
menciptakan insan kreatif di bidang seni dan budaya. Sehingga ini akan menunjang
tersedianya SDM handal, terampil dan tentunya memiliki ide kreatif dalam
penciptaan maupun inovasi barang dan jasa yang berhubungan dengan seni budaya
sebagai salah satu bidang ekonomi kreatif.
14) Pesta Kesenian Bali, pekan olah raga dan seni, dan berbagai festival seni dan
budaya lainnya yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah Kabuapten/Kota di
Bali dapat befungsi sebagai wahana untuk meningkatkan kreaktivitas karya seni di
samping mendorog usaha untuk pelestarian budaya asli daerah Bali.
15) Bali sebagai tujuan wisata dunia akan menjadi pasar bagi semua jenis produk
kreatif yang mempunyai prospek yang sangat menjanjikan.
4.2 Kelemahan (Weakness)
1) Pengelolaan Kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM masih menerapkan
manajemen keluarga yang kurang memeperhatikan profesionalisme dan
obyektivitas.
2) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia usaha Koperasi dan UMKM, di mana
Kebanyakan SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian
teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya.
27
3) Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif terutama
akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta
informasi pasar.
4) Modal sendiri yang dimiliki usaha Koperasi dan UMKM yang terbatas, tingkat
pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan
perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak
ketiga dan kurang tersentuh tembaga pembiayaan.
5) Kebanyakan Koperasi dan UMKM masih mengunakan teknologi sederhana, kurang
memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Sehingga
sulit melakukan pengembangan produk dan usahanya serta sulit membangun
jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kondisi tersebut berakibat serius terhadap
rendahnya produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk Koperasi dan
UMKM.
6) Upaya mempercepat pembangunan UMKM dan Koperasi memiliki berbagai
keterbatasan, yakni mekanisme pasar yang berkeadilan belum efektif berfungsi,
keterbatasan keuangan negara untuk pembinaan UMKM dan Koperasi, belum
optimalnya fungsi intermediasi Bank, dan belum optimalnya pelaksanaan otonomi
daerah untuk mendukung pembangunan UMKM dan Koperasi.
7) Belum terwujudnya sinergi atau keterpaduan berbagai pihak (pembuat kebijakan)
dalam pengembangan UMKM dan Koperasi. Ini menyebabkan pemborosan dan
tidak efektifnya pembinaan UMKM dan Koperasi
8) Memproduksi barang yang berbasis ekonomi kreatif dianggap belum menjanjikan
karena penghargaan terhadap penciptanya belum mendapat apresiasi yang baik dari
konsumen dan pemerintah, mengingat sebuah ide kreatif merupakan sebuah hal
yang sangat mahal.
9) Kurangnya jiwa wirausaha yang kurang berani menanggung resiko, dan ada
kecendrungan lebih baik hanya berusaha usaha primer
10) Barang kreatif belum menjadi barang trend bagi masyarakat menengah kebawah
yang berependapatan rendah. Di samping produk-produk ekonomi kreatif harganya
relatif mahal, mengingat mahalnya sebuah penciptaan dari ide kreatif.
11) Barang seni hanya dijual terbatas dan tidak diproduksi secara masal, karena masih
kentalnya idealisme para seniman.
28
12) Sulitnya UMKM dan pelaku ekonomi secara umum untuk mendapatkan kredit atau
pendanaan karena ketatnya kriteria pemberian dana atau kurangnya informasi atas
cara mendapatkan kredit atau permodalan.
13) Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana
usaha, dan akses pasar, Produk UMKM lifetime-nya pendek, dan adanya implikasi
globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.
14) Produk kurang berdaya saing
15) Nilai tambah produk rendah
16) Usahan cendrung marginal
17) Sulit mengakses bahan baku
18) Rendah kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi
4.3 Peluang (Opportunity)
1) Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM hari ini telah menemukan momentum
yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan politik dari
masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legistatif terhadap pembangunan
ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian.
2) Kondisi stabilitas potitik dan keamanan Bali yang relatif aman dan terjaga.
Sehingga akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Bali yang
sangat besar, berarti pasar dalam negeri akan berkembang lebih besar yang
memberi peluang untuk menumbuhkan usaha. Dengan demikian diharapkan akan
makin meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat.
3) Koperasi dan UMKM dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian
Bali, mengingat kandungan impornya rendah, dan keterkaitan antar sektor relatif
tinggi. Koperasi dan UMKM umumnya bergerak di sektor padat karya, yang
memerlukan investasi relatif rendah dan jumlah penduduk sebagai tenaga kerja
yang potensial dan tenaga manusianya yang kreatif.
4) Perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri
pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian,
kehutanan, ketautan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi
tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM.
5) Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas, untuk
menjadikan LKM sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro. Selain telah
29
disalurkannya skema kredit oleh Pemerintah, juga tersedia plafon kredit yang besar
di lembaga keuangan bank dan non bank.
6) Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar
negara terutama dalam konteks MEA dan APEC, akan menciptakan peluang baru
bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan peranannya sebagai
penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri,
ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.
7) Meningkatnya kesadaran, komitmen dan keberpihakan pemerintah, dunia usaha,
dan masyarakat akan arti pentingnya UMKM dan Koperasi dalam perekonomian.
8) Adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dan berkembangnya tuntutan
masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan transparan,
serta komitmen membangun sistem ekonomi kerakyatan.
9) Perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri
dan jasa. Hal ini menciptakan peluang bagi UMKM (terutama di bidang agribisnis,
agroindustri, pariwisata, industri kerajinan, dan industri lainnya) untuk berfungsi
sebagai sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar.
10) Semakin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara, terutama dalam konteks
ASEAN.
11) Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masih belum
terdayagunakan secara produktif.
12) Potensi pasar dalam negeri yang terus berkembang, seiring dengan perkembangan
jumlah penduduk.
13) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, yang sangat menunjang
dinamisasi kegiatan bisnis, dan juga menunjang kemampuan akses pasar secara
cepat.
14) Tersedia fasilitas dan dukungan dari Pemerintah dalam mengembangkan Koperasi
dan UMKM sebagai penggerak ekonomi kreatif kedepan.
15) Terdapat potensi ekonomi yang dapat dikonsolidasikan dan dikembangkan menjadi
kekuatan baru.
16) Pendapatan nasional dari negara-negara di ASEAN semakin meningkat, ini
merupakan pangsa pasar yang menjanjikan di masa-masa mendatang
30
17) Pertumbuhan penduduk dunia terus mengalami peningkatan, sehingga permintaan
akan barang dan jasa juga akan ikut meningkat.
18) Globalisasi ekonomi terutama implementasi MEA dapat menciptakan peluang
pasar bagi produk UMKM.
4.4 Tantangan dan Ancaman (Threat)
1) Belum semua UMKM melihat MEA 2015 sebagai peluang, kurang memahami
fasilitas perdagangan dan prosedur kepabeanan, dan kurangnya kreativitas dan
inovasi guna peningkatan daya saing.
2) UMKM belum memanfaatkan fasilitas pembiayaan dan masih bergantung pada
lembaga keuangan informal.
3) Standar produk yang sesuai dengan ketentuan ASEAN atau internasional. Desain
dan kualitas produk yang sesuai dengan selera pasar dan kesinambungan kegiatan
produksi.
4) Adanya hambatan non-tarif Infrastruktur/ Sarana Prasarana.
5) Keterbatasan informasi pasar dan teknologi, kendala dalam akses permodalan.
6) Kapasitas SDM yang relatif rendah disebabkan faktor budaya yang membatasi
ruang geraknya dalam berorganisasi dan rendahnya tingkat pendidikan formal
masyarakat.
7) Belum dikenalnya keberadaan koperasi dikalangan masyarakat. Ada sebagian
kelompok lain yang takut ikut berorganisasi karena mereka menduga bahwa
keikutsertaanya harus membayar sejumlah uang.
8) Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA),
MEA dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dapat menjadi
ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing
produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional.
9) Produk Koperasi dan UMKM juga semakin terhimpit dengan masuk dan
beredarnya produk impor ilegal, karena proses penegakan hukum tidak sepenuhnya
berjalan efektif. Ditambah dengan berkembangnya bisnis retail oleh usaha besar di
masyarakat yang merupakan tekanan persaingan yang dialami oleh produk
Koperasi dan UMKM.
31
10) Kurang kondusifnya iklim usaha yang dilihat dari belum tuntasnya penanganan
aspek Legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi
usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan datam aspek pendanaan
untuk Usaha Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian
kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan ketembagaan yang kurang
mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait.
11) Pelaksanaan otonomi daerah dirasakan belum sepenuhnya optimal, karena kurang
berpihaknya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan
UMKM. Eksistensi Koperasi dan UMKM juga masih selalu di pandang sebelah
mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan Koperasi dan
UMKM, seolah pemberdayaan adalah bagian dan program charity dan belas
kasihan.
12) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga berkaitan erat dengan upaya untuk
mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan
millennium yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi
segenap bangsa, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan
dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan membangun
kemitraan global dalam pembangunan terutama dengan mengembangkan usaha
produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
13) Keberadaan Usaha Besar merupakan mitra penting dalam pengembangan ekonomi
rakyat. Oleh karena itu pertu pengembangan berbagai bentuk kerjasama dengan
usaha besar, di antaranya pengembangan kemitraan dan jaringan pasar bersama
Koperasi dan UMKM, tempat magang, alih teknologi, pendampingan dan advokasi
serta CSR (Corporate Social Responsibility) dengan menekankan pada bentuk
kerjasama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan membesarkan.
14) Kompetisi dengan pebisnis asing yang sangat inovatif, didukung teknologi, modal,
dan jaringan usaha yang luas akan membuat UMKM dan Koperasi sulit
berkompetisi dan berkembang.
15) Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum dapat mengancam semakin
terdesaknya UMKM dan Koperasi oleh usaha besar yang secara agresif memasuki
wilayah usaha yang sepantasnya diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi.
32
16) Masih rendahnya komitmen mutu dari pelaku UMKM, menyebabkan rendahnya
kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk UMKM.
17) Belum meratanya infrastruktur perekonomian seperti jalan, listrik, dan berbagai
macam hal karena kemampuan dan potensi daerah yang berbeda-beda. Di samping
sumber daya alam (bahan baku) semakin berkurang.
18) Pelanggaran Hak Cipta sehingga menimbulkan penjiplakan yang merugikan
pencipta yang memiliki ide kreatif, sehingga ini menimbulkan disinsentif dan
hilangnya penghargaan pemiliki ide kreatif.
33
BAB V
ROADMAP UMKM DAN KOPERASI
Bertolak dari paparan di atas, berikut adalah peta jalan (roadmap) UMKM dan
Koperasi dibagi dalam tahapan usulan program pengentasan masalah sebagai berikut.
TAHUN 2016 FASE IDENTIFIKASI
1) Pendataan/pembuatan database UMKM
dan Koperasi. 2) Pembuatan database penyedia asistensi
teknis untuk usaha mikro. 3) Survey model kelembagaan yang khusus
menangani UMKM dan Koperasi. 4) Menetapkan peraturan pemerintah dan
peraturan menteri sebagai pedoman rinci untuk memberdayakan koperasi dan UMKM.
TAHUN 2017 FASE PERTUMBUHAN/ PENGEMBANGAN
1) Pemberdayaan usaha mikro. 2) Pengembangan asuransi mikro. 3) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. 4) Memperkuat keunggulan kompetitif ekonomi. 5) Meningkatkan akses sumberdaya produktif dengan
memberikan fasilitas produksi modern. 6) Mengembangkan kemitraan investasi. 7) Menyediakan skema dana bergulir dengan
membentuk lembaga keuangan untuk mendukung koperasi dan UMKM.
8) Menyediakan skema kredit usaha rakyat dan meningkat alokasi pemberian kredit, mikro, menengah dan (KUR), serta Jamkrida yang merupakan kredit khusus bagi UMKM dan pengusaha kecil menengah baru dengan kerangka jaminan dari pemerintah.
9) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
10) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
11) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
12) Meningkatkan RAT (Rapat Akhir Tahun) untuk masing-masing Koperasi di Kabupaten/Kota di Bali.
13) Lembaga keuangan, pemerintah Akademisi, dan swasta memberikan pelatihan/lokakarya/kursus untuk UMKM dan Koperasi bisa menyusun kelayakan bisnis/usaha dan penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima oleh Lembaga Keuangan (Bankable).
34
TAHUN 2018 FASE PERCEPATAN
1) Penyelenggaraan dan peningkatan
komitmen kredit melalui roadshow dan kolaborasi.
2) Penyaluran kredit mikro, diikuti dengan analisis dan monitoring.
3) Peningkatan permintaan dari kredit mikro 4) Strategi yang berfokus pada peningkatan
kualitas SDM. 5) Meningkatkan pengembangan produk dan
akses pemasaran dengan membangun sarana dan prasarana yang memberikan kesempatan UMKM dan Koperasi.
6) Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia untuk mengatasi dengan usaha bisnis.
7) Mempromosikan produk koperasi dan UMKM melalui fasilitas trading house (SMESCO) dalam pameran luar negeri.
8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
9) Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
TAHUN 2019 FASE PENGUATAN KELEMBAGAAN BERBASIS TI
1) Penguatan Kelembagaan UMKM dan Koperasi. 2) Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan teknologi
penyerapan. 3) Penguatan pengembangan kelembagaan koperasi
dan UMKM dengan memberikan advokasi dan bantuan teknis, seperti keterampilan manajerial, kematangan financial, akses pemasaran, dan teknologi instansi yang terkait.
4) Menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai pedoman rinci untuk memberdayakan koperasi dan UMKM.
5) Penguatan Kelembagaan dari BI, BPD, LPPD dan lembaga keuangan lainnya di Bali.
35
BAB VI
DUKUNGAN DAN SINERGI LINTAS SEKTORAL
6.1 Dukungan dan Sinergisitas
Dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan dan sasaran yang ingin dicapai perlu
adanya dukungan dari bebagai pihak terutama adanya keberpihakan pemerintah, baik pusat
maupun pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang memberikan
sebuah kepastian dan kemudahan untuk berusaha terutama bagi usaha UMKM dan
Koperasi. Di samping perlu adanya bantuan pembinaan dan pelatihan terutama pelatihan
kewirausahaan dan pelatihan teknologi, sehingga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan
dan dapat menciptakan proses bisnis yang lebih efesien serta dapat memperluas pasar
produk yang dihasilkan yaitu dapat menembus pasar global.
Namun yang lebih penting dalam operasional usaha UMKM dan Koperasi perlu
adanya sinergisitas dari semua pelaku usaha UMKM dan Koperasi dalam menciptakan
efesiensi dan mampu menciptakan peluang serta mampu merebut peluang yang tersedia
dalam era persaingan yang semakin ketat, seperti terlihat gambar berikut.
Gambar 6.1
Dukungan dan Sinergisitas Lintas Sektoral
36
6.2 Dukungan Kelembagaan
Dalam melakukan usaha, umumnya para pelaku bisnis sering dihadapkan dengan
masalah dana. Untuk itulah perlu adanya perhatian pemerintah dengan kebijakannya dapat
menyediakan fasilitas keuangan yang berupa penyediaan kredit dengan bunga yang rendah
dan jangka waktu yang panjang lewat dukungan lembaga Bank dan lembaga keuangan
lainnya. Di samping perlu adanya pola kemitraan yang berupa sistem Bapak asuh yang
membantu pendanaan, dan memantu untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh para
pelaku UMKM dan Koperasi. Adapun skemanya sebagai berikut.
Gambar 6.2
Dukungan Kelembagaan UMKM dan Koperasi
Sering terjadi gap komunikasi antara UMKM dengan pihak penyandang dana
dalam hal ini lembaga keuangan (Bank), karena pihak UMKM memiliki sumber daya
manusia yang sangat terbatas, sehingga merasa sulit untuk menggunakan fasilitas bank,
karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuni, seperti jaminan dan persyaratan
lainnya agar menjadi bankable. Sedangkan pihak perbankan sebagai lembaga formal
memerlukan persyaratan yang ditentukan untuk bisa layak mendapatkan fasilitas
pendanaan Bank, disilah peran pemerintah sebagai regulator dan sekaligus mediator antara
pihak UMKM dengan perbankan, agar gap komunikasi antara bank dan UMKM bisa
dijembatani.
37
DAFTAR PUSTAKA
Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 44/08/51/Th. IV, 1 Agustus 2013
Berita Statistik Provinsi Bali, No. 13/02/51/Th. IX, 5 Februari 2015
Buku Informasi Data KUKM Provinsi Bali Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Bali Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Bali
http://depkop.go.id/
http://www.bappenas.go.id/files/3414/2682/6299/Warta_KUMKM__2014_Vol2._No1.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/4514/2682/6278/Warta_KUMKM_2013_Vol1._No2.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/6214/2682/6260/Warta_KUMKM_2013_Vol1.No1.pdf
http://www.bps.go.id
http://www.depkop.go.id, diakses 25-4-2015).
http://www.dream.co.id/dinar/pendapatan-penduduk-indonesia-rp-41-jutatahun-
150205t.html diakses 26 - 4 – 2015)
http://www.sindotrijaya.com/news/ detail/9160/kemenkop-ukm-targetkan-capai-sasaran-
nawa-cita#.VXrI0UYavCA diakses 12-6-2015
http://www.sindotrijaya.com/news/detail/9160/kemenkop-ukm-targetkan-capai-sasaran-
nawa-cita#.VXrI0UYavCA diakses 12-6 -2015
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2015
Perkembangan Pembangunan Provinsi Bali 2014, simreg.bappenas.go.id/view/publikasi/
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2013-2018
Rentra Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tahun
2012 – 2014, Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun 2012
Warta KUMKM_2013. Vol.1. No. 1
Warta KUMKM_2013. Vol.1. No. 2
Warta KUMKM_2014. Vol.2. No. 1
38
LAMPIRAN
39
40
41
42