1
RUMUSAN RAPAT KERJA DAERAH
MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
DENGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SE ACEH
TAHUN 2012
Rapat Kerja Daerah Mahkamah Syar’iyah se Aceh, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus
2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah :
Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh
Membaca : Paparan yang disajikan :
1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh DR. H. Idris Mahmudy, SH. MH
(Kebijakan Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh)
2. Hakim Tinggi Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH (Pengelolaan
Website dan Siadpa Plus)
3. Permasalahan yang diajukan dari Mahkamah Syar’iyah se Aceh
Memperhatikan : Tanggapan dari para peserta dan penjelasan dari :
1. Pemateri
2. Nara sumber
Menimbang : Perlu dirumuskannya pembahasan materi Rakerda Komisi A dan
Komisi B untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas
dalam bidang teknis yustisial
MERUMUSKAN
1. PERMASALAHAN
Pemeriksaan Prodeo secara insidentil, dilaksanakan sebelum/sesudah mediasi?
setelah baca gugatan/sebelum baca gugatan?
JAWABAN
Diperiksa prodeonya terlebih dahulu, apabila prodeonya dikabulkan dilanjutkan
dengan proses mediasi dan seterusnya. Akan tetapi ketika prodeonya ditolak
2
maka Pemohon /Penggugat diperintahkan membayar persekot biaya perkara
dan dilanjutkan proses mediasi dan seterusnya.
2. PERMASALAHAN
Leges alat bukti tertulis/surat oleh Panitera, kalau tidak dileges apa akibat
hukumnya? Sedangkan dasar hukum leges PP No. 53/2008, namun dalam
lampiran PP tersebut tidak ada/tidak diatur secara jelas tentang uang leges
bukti surat, apa dasar hukum pengenaan/pemungutan uang leges bukti ini ?
JAWABAN
Legalisasi oleh Panitera tidak diperlukan lagi apabila bukti surat atau tertulis
sudah dimeterai oleh Pos (hasil Rakernas 2011), namun Majelis Hakim harus
mencocokkan dalam persidangan dan Ketua Majelis mencantumkan pada bukti
surat tersebut bahwa telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P atau
T, tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis (dengan redaksi “ telah dicocokkan
dengan aslinya”)
3. PERMASALAHAN
Penetapan asal usul anak untuk membuat akta kelahiran anak yang sudah
melampaui batas waktu Pasal 32 UU No. 23/2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, Pasal 103 KHI, Pasal 49 UU No. 7/1989, apakah MS/PA
berwenang, karena asas personalitas keislaman? Kalau tidak ada buku nikah,
apakah boleh Itsbat Nikah dikumulasi dengan asal usul anak?
JAWABAN
- PA/MS berwenang menetapkan asal usul anak berdasarkan pasal 55 ayat (2
dan 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Penggabungan permohonan/gugatan Itsbat Nikah dengan penetapan asal
usul anak dapat dibenarkan.
4. PERMASALAHAN
3
Panggilan Ikrar Talak Pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pada saat
sidang Ikrar Talak Pemohon tidak hadir, apakah Pemohon dan Termohon perlu
dipanggil lagi? Atau pada saat Pemohon datang langsung diikrarkan saja, dan
Termohon tanpa dipanggil lagi? Kalau panjar biayanya sudah habis, apakah
Pemohon harus menambah biaya panjar dahulu? Dan terhitung 6 bulan sejak
panggilan yang mana?
JAWABAN
- Jika Pemohon dan Termohon tidak hadir ketika dipanggil untuk Ikrar Talak,
maka Ikrar Talak tidak bisa dilaksanakan dan Pemohon tidak dipanggil lagi
dan apabila Pemohon datang dan mohon supaya dilakukan ikrar talak, maka
harus dibuat PHS dan Pemohon dan Termohon dipanggil kembali untuk
menghadiri sidang ikrar talak. Kalau biaya sudah habis, Pemohon harus
membayar tambahan biaya untuk pemanggilan Ikrar Talak tersebut.
- 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian Ikrar Talak. (pasal
70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua UU No. 50 tahun
2009).
5. Permasalahan:
Belum terlaksananya Eksekusi terhadap putusan No.61/Pdt.G/1998/PA.Cag
tanggal 13 Agustua 2003, disebabkan seluruh berkas perkara tersebut telah
musnah pada saat Tsunami tahun 2004 yang lalu, sedangkan objek terperkara
telah beralih ke pihak ketiga dan hal ini telah dimintakan petunjuk ke
Mahkamah Syar’iyah Aceh namun sampai saat ini belum ada jawaban yang
tuntas.
Jawaban :
Eksekusi tetap harus dilaksanakan dengan merujuk kepada putusan yang ada
pada para pihak. Sedangkan keberadaan objek terperkara telah beralih ke
pihak ketiga, tidak bisa menjadi penghalang untuk terlaksananya eksekusi,
lebih-lebih apabila dalam putusan ada penetapan sita terhadap objek
sengketa.
4
6. Permasalahan :
Perkara Ikrar Talak yang Termohonya tidak diketahui alamatnya, dalam tahap
proses, panggilan untuk Termohon dipanggil melalui siaran, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Selanjutnya setelah Putusan berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Pemohon dan
Termohon dipanggil untuk pelaksanaan sidang ikrar talak. Apakah panggilan
untuk pihak Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui siaran
atau cukup melalui papan pengumuman Pengadilan selama 14 hari?
Jawaban :
Pemohon dan Termohon dipanggil dengan relaas sesuai dengan Pasal 718 ayat
(3) R.Bg
7. PERMASALAHAN
Perkara yang habis biayanya dan Penggugat tidak mau menambah panjar biaya
perkara tersebut setelah adanya teguran kepada pihak Penggugat, berapa
lama masa teguran tersebut sehingga perkara dicoret dari pendaftaran ?
Jawaban :
Perkara dapat dicoret dari pendaftaran (register perkar) setelah ditegur
menambah biaya perkara setelah 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat
teguran dan setelah ada surat keterangan dari Panitera bahwa Penggugat
tidak memenuhi teguran tersebut.
8. PERMASALAHAN
Pemohon Eksekusi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.
XXX/Pdt.G/2007/MS-Bna tanggal 22 Januari 2008 jo Putusan Mahkamah
Syar’iyah Aceh No. XXX/Pdt.G/2008/MS-Aceh tanggal 30 April 2008 jo
Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX/K/AG/2008 tanggal 30 Juli 2009.
Terhadap Putusan tersebut telah diajukan Eksekusi oleh Pemohon eksekusi
pada tanggal 12 Oktober 2011. Termohon Eksekusi Ghaib, sedangkan Kepala
Desa tidak mau menerima relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
5
Pertanyaan
1. Bagaimana cara pemanggilan terhadap Termohon tersebut supaya sah
secara hukum.
2. Apakah Termohon Eksekusi bisa dipanggil dengan cara-cara pemanggilan
terhadap orang yang ghaib.
Jawaban
- Pada prinsipnya tata cara pemanggilan tersebut dilaksanakan sebagaimana
diatur Pasal 718 ayat (3) R.Bg.
- Tentang keengganan Geuchik (Kepala Desa/Lurah) tersebut, yang tidak
mau menandatangani dan/atau menyampaikan relaas panggilan, maka
jurusita pengganti mencatat dalam relaas panggilan yang menyatakan
bahwa Geuchik (Kepala Desa/Lurah) tidak bersedia menandatangani relaas
tersebut.
9. PERMASALAHAN
Pemohon Eksekusi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.
XXX/Pdt.G/2009/MS-Bna tanggal 25 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah
Syar’iyah Aceh No. XXX/Pdt.G/2010/MS-Aceh tanggal 26 Mei 2010 jo
Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX/K/AG/2010 tanggal 17 Desember
2010.
Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No. XXX/Pdt.G/2009/MS-Bna
tanggal 25 Januari 2010 dalam amar putusan tertukar batas salah satu objek
perkara dengan objek yang lain perkara yang sama. Dalam Putusan Mahkamah
Syar’iyah Aceh No. XXX/Pdt.G/2010/MS-Aceh tanggal 26 Mei 2010
menguatkan putusan banding, sebelumnya walaupun hal tersebut salah satu
permintaan Penggugat/Terbanding untuk diperbaiki di tingkat banding.
Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX/K/AG/2010 tanggal 17 Desember
2010 menolak permohonan kasasi.
6
Pertanyaan
1. Apa mungkin dieksekusi Putusan yang amarnya tersebut tertukar batas
dengan objek yang lain, hanya dengan mengandalkan berita acara, sesuai
kenyataan sewaktu pelaksanaan eksekusi.
2. Jika tidak, apakah Pemohon eksekusi bisa mengajukan perbaikan amar
putusan tersebut.
3. Apakah terhadap perbaikan amar putusan tersebut dengan Nomor
perkara yang sama atau Nomor perkara yang baru dan apakah terhadap
Putusan Hakim yang memperbaiki amar putusan dapat diajukan upaya
hukum banding dan kasasi.
Jawaban
1. Putusan dinyatakan non executable.
2. Tidak dapat dijukan perkara baru untuk perbaikan amar putusan
3. Solusinya dapat diajukan upaya hukum luar biasa (PK) sesuai dengan Pasal
67 (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan baca buku
Prof. Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama Cetakan ke-4 Maret 2006 halaman 362.
10. PERMASALAHAN
Dalam perkara prodeo. Ketika pemeriksaan perkara prodeo oleh majelis
hakim Tergugat atau Termohon tidak hadir, bagaimana diktum putusan sela.
PERTANYAAAN
Apakah tetap diperintahkan kepada Tergugat / Termohon untuk melanjutkan
perkaranya sementara Tergugat atau Termohon tidak pernah hadir?
7
JAWABAN
Tidak diperintahkan lagi Tergugat / Termohon untuk melanjutkan perkara.
Tetapi setelah permohonan prodeo dikabulkan, Penggugat / Pemohon yang
diperintahkan untuk hadir melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok
perkara, sedangkan kepada Tergugat / Termohon dipanggil lagi oleh Jurusita
untuk menghadiri persidangan pemeriksaan pokok perkara.
11. PERMASALAHAN
Dalam surat gugatan atau permohonan banyak ditemui kumulasi dengan
hadhanah. Pihak penggugat/isteri sering minta ditetapkan agar anak yang
masih dibawah umur dan belum dewasa berada dalam pemeliharaannya. Dalam
kenyataannya tergugat/suami tidak pernah mempersoalkan anak ikut dengan
siapa. Permohonan agar anak ditetapkan sama Penggugat tidak disertai
alasan-alasan yang kuat. Kecuali anak tersebut dalam asuhan Tergugat, atau
anak tersebut tidak diberikan waktu kepada Penggugat/isteri untuk
mencurahkan kasih sayangnya.
Pertanyaaan
Apakah bisa hakim mengeluarkan penetapan anak yang tidak disertai alasan?
Lantas bagaimana hakim membuat petitum condemnatoir/menghukum dirinya
sendiri, karena kenyataannya anak tersebut ikut dengan Penggugat.? Atau
sering ditemui putusan hakim hanya bersifat konsitutiv yakni hanya
menetapkan saja. Bila dikemudian hari ternyata anak tersebut diambil secara
paksa atau dikuasai oleh Tergugat/suami, bagaimana upaya eksekusi terhadap
anak tersebut karena putusannya tidak ada mencantumkan titel eksekutorial
berupa “menghukum untuk menyerahkan”.
Jawaban
Anak yang belum mumayyiz hak hadhanahnya berada pada isteri (Ibunya)
demikian maksud bunyi Pasal 156 huruf a KHI. Karena anak berada pada
isteri (Penggugat) putusan Majelis Hakim hanya bersifat konstitutif.
12.Permasalahan
8
Dalam berbagai putusan yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi dimana
salah satunya adalah penentuan lamanya masa iddah. Majelis hakim dalam
menetapkan lamanya masa iddah selama 100 hari. Sementara dalam ketentuan
pasal 153 ayat 2 huruf b KHI dinyatakan apabila perkawinan putus karena
perceraian waktu tunggu yang masih haidh sekurang-kurangnya 90 hari.
Apakah dengan menetapkan 100 hari masa iddah berpotensi akan
memberatkan suami, dan akan menambah panjangnya masa iddah selama 10
hari lagi.
Jawaban
a. Pasal 153 ayat 2 KHI menyatakan bahwa waktu tunggu bagi isteri yang
masih haidh sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari. Kalau Majelis
Hakim menetapkan 100 (seratus) hari boleh-boleh saja, yang tidak boleh
kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari. Bagi pihak yang keberatan
ditetapkan 100 (seratus) hari dapat menggunakan upaya hukum banding.
b. Pengangkatan anak dalam prakteknya sering melenceng dari ketentuan
yang ada. Dalam kaitannya dengan permohonan pengangkatan anak dapat
diuraikan posisi kasusnya sebagai berikut :
13.Permasalahan
Seorang yang belum menikah dalam usianya yang sudah mulai tua, kemudian ia
bermaksud untuk mengangkat anak orang lain atau anak dari keluarganya
sendiri dengan tujuan kelak dihari tuanya anak tersebut dapat membantu
dirinya karena kondisinya yang tidak berumah tangga.
Pertanyaannya.
Apakah boleh dilakukan pengangkatan anak oleh seorang yang belum
menikah?
Jawaban
Dalam pengangkatan anak, pedomani ketentuan PP No. 54 th. 2007 tentang
pelaksanaan pengangkatan anak jo. Permensos No. 110/HUK/2009 tentang
persyaratan pengangkatan anak
14. Permasalahan
9
Seorang yang ingin mengangkat anak begitu juga pengangkatan anak yang
tidak jelas asal usulnya seperti anak korban perzinahan dan perkosaan yang
diserahkan kepada calon ibu angkat dimana saat diproses dipersidangan
tidak bisa menjelaskan siapa ibu dan ayah biologis anak tersebut.
Pertanyaannya
Bagaimana permohanan yang diajukan oleh calon orang tua angkat apakah
bisa diterima atau tidak dapat diterima (NO)
Jawaban
Dapat diterima permohonan pengangkatan anak tersebut dengan syarat
diajukan oleh lembaga sosial dimana anak tersebut berada.
15. Permasalahan
Seorang nenek dan kakek ingin mengangkat cucunya sebagai anak angkat
dengan tujuan si cucu yang akan diangkat bisa dimasukkan dalam daftar
tunjangan anak nenek (PNS-Guru) kemudian dengan tujuan lain agar dapat
menjadi teman dihari tua orang tua angkat yang tidak memilki anak laki-laki?
Pertanyaan
Dapatkah nenek atau kakek menjadi orang tua angkat dari cucunya sendiri?
Jawaban
Lihat jawaban nomor 13.
16. Permasalahan
Seorang yang ingin mengangkat anak dari orang tuanya yang nikah sirri atau
anak yang tidak jelas asal usulnya, selama proses persidangan calon orang
tua angkat tidak bisa mengajukan bukti buku nikah dari orang tua
kandungnya.
Pertanyaan.
Apakah anak dari orang tuanya yang nikah sirri atau tidak jelas asal usulnya
dapat dilakukan pengangkatan anak oleh orang tua angkat?
Jawaban
Sama dengan jawaban nomor 13 di atas.
10
17. Permasalahan
Banyak ditemui dalam persidangan, tergugat atau termohon pada sidang
jawab menjawab tidak hadir, kemudian pada tahap pembuktian Tergugat
atau Termohon hadir.
Pertanyaan.
Apakah masih dilakukan mediasi bila pemeriksaan telah memasuki tahap
pembuktian atau kesimpulan dan pembacaan putusan?
Jawaban
Pada dasarnya mediasi dilaksanakan pada sidang pertama. Namun apabila
pihak masih memohon untuk mediasi, boleh-boleh saja walaupun pemeriksaan
telah memasuki tahap pembuktian atau kesimpulan dan pembacaan putusan
18. Permasalahan
Dalam hal perkara Kumulasi. Misalnya perkara perceraian disatukan dengan
harta bersama atau Hadhanah. Bisa saja untuk gugatan perceraian para pihak
gagal mencapai damai dengan produk penetapan dicabut. Dan bagaimana kalau
dalam gugatan harta bersama atau lainnya terjadi perdamaian.
PERTANYAAN.
Bagaimana teknis pemuatan di dalam putusan. Apakah dipisah dimana gugatan
perceraian dengan satu putusan sedangkan Harta bersama dengan akta
dading?
JAWABAN
Perkara kumulasi perceraian dengan harta bersama atau hadhanah diputus
dalam satu putusan. Kalau cerai ditolak, harta bersama atau hadhanah tidak
perlu lagi diproses, kecuali apabila perceraian dikabulkan
19. PERMASALAHAN
11
Kasus perceraian serta gugatan harta bersama yang sebagian telah dijual
Tergugat kepada orang lain. Dalam kasus ini apakah Mahkamah Syar’iyah
berwenang menyatakan bahwa jual beli tersebut cacat hukum (tidak sah)
karena jual beli dilakukan tanpa izin dari Penggugat, dan bagaimana
penyelesaiannya yang dianggap lebih tepat apabila terhadap harta bersama
tersebut telah dikeluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional atas
nama pembelinya.
JAWABAN :
1. Mahkamah Syar’iyah / PA berwenang menyatakan bahwa surat jual beli
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Serifikat yang dikeluarkan oleh BPN dapat dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum.
20. PERMASALAHAN
Sebagian harta bersama tercampur dengan harta pribadi salah satu pihak,
yang tidak jelas berapa persen yang menjadi harta bersama.
JAWABAN
Penggugat harus bisa menjelaskan obyek harta bersama secara jelas dan
terinci. Kalau tidak bisa, maka gugatan kabur dan di N.O.
21. PERMASALAHAN
Permohonan penetapan harta bersama oleh pihak isteri tanpa perceraian
untuk menyelamatkan harta bersama yang masih ada karena suami sudah
menjual sebagian harta bersama mereka kepada orang lain.
JAWABAN
Untuk menyelesaikan harta bersama yang masih tersisa dapat mengajukan
sita terhadap harta yang masih tersisa tanpa adanya gugatan cerai (lihat
KHI Pasal 95 ayat 1)
12
22. PERMASALAHAN:
Jsp hanya ada 2 (dua) orang dan 1 orang diantaranya sakit-sakitan akibatnya
penyampaian panggilan menurut pengakuan para pihak ada yang disampaikan
lewat handphon.
Jawaban
Panggilan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum (Pedomani Buku
II Edisi Revisi 2010 hal 27-28).
23. PERMASALAHAN
Persidangan sering terlambat karena umumnya para pihak bertempat tinggal
pada radius yang relatif jauh dan sulit transportasi disamping tingkat
kesadaran dan kedisiplinan masyarakat tergolong rendah.
JAWABAN
Persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Untuk mengatasi daerah
yang jauh dari Mahkamah Syar’iyah, laksanakan sidang keliling sebagaimana
yang telah diprogramkan Badilag.
24. PERMASALAHAN
Untuk pemanggilan Tergugat dalam perkara verstek ex Pasal 151 R. Bg perlu
adanya penegasan berapa kali batas maksimal pemanggilan pihak Tergugat
yang tidak hadir, sehingga perkara dapat diputuskan dengan verstek (tidak
menyebabkan batal demi hukum).
JAWABAN
Para pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi setiap kali persidangan
sesuai Pasal 151 R.Bg.
25. PERMASALAHAN
Tentang Eksekusi Putusan Perkara Waris
Dalam surat gugatan tidak ada disebut di atas tanah objek perkara telah
berdiri suatu bangunan berupa rumah permanen, akan tetapi dalam proses
13
persidangan dan malah pada sidang lapangan ternyata ada sebuah bangunan
milik pihak ketiga yang bukan pihak, Putusan mengabulkan gugatan penggugat
dengan tidak mempertimbangkan bangunan tersebut. Permasalahannya
Putusan telah BHT dan telah domohonkan Eksekusi.
JAWABAN
Pengadilan dalam memeriksa perkara kurang teliti, sehingga terdapat
kekeliruan memutus sesuatu tanpa berdasarkan fakta, akibatnya putusan
tidak dapat dijalankan (non ekskutable ), sebab putusan tidak sama dengan
kenyataan. Jalan keluarnya ajukan gugatan baru kembali.
26. PERMASALAHAN
Penggugat tidak memasukkan anak Angkat dalam gugatan Kewarisan, apabila
dikaitkan dengan pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, apakah gugatan Obscur
lible?
JAWABAN :
Ketika Penggugat tidak memasukkan anak angkat dalam Gugatan Kewarisan,
maka gugatan tersebut termasuk error inpersona dalam bentuk pulirium litis
consortium.
27. PERMASALAHAN
Eksekusi terhadap Pembagian Harta Bersama, berupa 1 unit rumah
permanent ukuran 7 X 10 m, tidak dapat dilaksanakan secara Natura, karena
akan rusak dan tidak dapat dilaksanakan secara lelang, karena rumah
tersebut berdiri di atas tanah pihak ke tiga (orang tua istri). Sementara
dalam amar putusan (Putusan MA-RI) ada perintah kepada Tergugat untuk
membayar sejumlah uang yaitu;
1. Uang Mut’ah Rp. 1.500.000,-
2. Uang Maskan/Kiswah Rp. 1.500.000,-
3. ½ harga Boat Jasa Kawan (sdh dijual Tgt) Rp. 50.000.000,-
4. ½ harga Boat KM Baginda( dijualTgt) Rp. 18.000.000,-
5. ½ harga Boat Aceh Jaya (sdh dijual Tgt) Rp. 23.000.000,-
14
6. ½ dari uang kontan Rp. 5.000.000,-
J u m l a h Rp. 99.000.000,-
Bagaimana kalau hak-hak Penggugat tersebut di atas dikonpensasikan pada ½
(setengah) bagian Tergugat dari 1 unit rumah tersebut. Artinya rumah
diberikan kepada Penggugat dengan konpensasi hak-hak Penggugat yang
telah dikuasai Tergugat.
Jawaban :
Hak-hak Penggugat tersebut dapat dikonpensasikan dengan kewajibannya
terhadap Tergugat atas dasar kesepakatan bersama dan menuangkannya
secara jelas dalam Berita Acara Eksekusi.
28. PERMASALAHAN
Bolehkah dilaksanakan eksekusi anak, padahal sudah ada tanda-tanda akan
gagal, akan tetapi pihak Penggugat tetap bersikeras untuk dijalankan
eksekusi, dan apabila gagal apakah boleh diajukan eksekusi lagi.
JAWABAN :
1. Eksekusi anak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kemaslahatan
anak.
2. Apabila eksekusi gagal, maka dapat dilaksanakan eksekusi ulang / susulan.
29. PERMASALAHAN
Perkara Jinayat, dimana Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa tidak
pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan
patut, apakah ada istilah N.O. dan berkasnya bagaimana ?
JAWABAN :
Dalam perkara Jinayat berlaku juga N.O. Berkasnya disimpan oleh
Mahkamah Syar’iyah yang bersangkutan sedangkan putusannya dapat
diberikan kepada para pihak. (SEMA No. 1 tahun 1980)
15
30. PERMASALAHAN
Perkawinan yang sudah dilakukan antara pria dan wanita yang masih di
bawah umur, apakah dapat dilakukan itsbat atau disahkan ? Mengingat
permohonan ini diajukan untuk tujuan mengurus Akta Kelahiraan anaknya.
JAWABAN :
Dapat diitsbatkan, oleh karena perkawinan di bawah umur tidak menjadi
penghalang untuk itsbat tersebut.
31. PERMASALAHAN
Dalam pembagian harta bersama antara suami isteri yang sudah resmi
bercerai, apabila masing-masing suami isteri tersebut mempunyai hutang ke
Bank yang jumlahnya bila diperhitungkan antara pokok dengan bunganya
ternyata jumlahnya lebih besar dari nilai harta bersama semuanya dikuasai
oleh mantan suami. Apabila berpegang semata-mata kepada aturan bahwa
hutang bersama yang terjadi selama perkawinan ditanggung secara bersama
dengan memperhitungkan harta bersama, maka hartanya menjadi minus,
padahal secara riil harta bersama tersebut dikuasai suami. Sementara
masing-masing masih harus membayar hutangnya ke Bank dalam jumlah yang
berbeda. Pertanyaanya bagaimana cara membagi harta mereka dalam kasus
seperti ini ? apakah dibagi masing-masing ½ tanpa memperhitungkan
prosentase cicilan masing-masing ke Bank, atau bagaimana ?
JAWABAN :
Berhubung hutang bersama lebih besar dari harta bersama, maka
pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan, sebab yang diutamakan
lebih dahulu adalah membayar hutang yang dikeluarkan dari Harta bersama.
( lihat pasal 93 KHI ).
32. PERMASALAHAN
Seorang suami yang telah mempunyai isteri yang sah dan telah mempunyai
beberapa orang anak, kemudian suami menceraikan isterinya dengan cerai di
bawah tangan, kemudian dia menikah lagi dengan perempuan yang kedua
16
secara di bawah tangan dan dari hasil perkawinannya tersebut lahir seorang
anak perempuan yang sekarang telah tamat SD dan hendak melanjutkan ke
SMP. Untuk melanjutkan sekolah diperlukan Akte Kelahiran. Selanjutnya
orang tuanya datang ke Catatan Sipil dan selanjutnya ke Mahkamah
Syar’iyah. Pertanyaannya apakah perkawinan orang tuanya tersebut tidak
mungkin dilakukan Itsbat karena saat dia menikah dengan isteri yang kedua
masih terikat hubungan suami isteri dengan isteri pertamanya dan belum
pernah bercerai secara resmi, maka bagaimana cara yang harus ditempuh
orang tuanya untuk mendapatkan status anaknya tersebut ?? Apakah mungkin
dilakukan dengan mengajukan permohonan Pengesahan Asal Usul Anak ??? dan
kalau memang begitu bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar tidak
bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama Buku II hal 159, yang mensyaratkan bahwa
pengajuan Asal Usul Anak tersebut harus diajukan paling lambat 6 bulan
sejak anak tersebut ditemukan. Hal ini perlu dipertanyakan mengingat bahwa
anak tersebut sekang sudah berusia sekitar 13 tahun dan meningat
banyaknya perkawinan di bawah tangan masih terjadi di masyarakat dan
banyak anak lahir dari perkawinan tersebut, juga mengingat perkembangan
hukum tentang status anak ini pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam kasus anak Alm Moerdiono.
JAWABAN :
Isbat Nikah dapat diajukan dengan menjadikan Isteri pertama ( yang dicerai
dibawah tangan ) sebagai pihak Tergugat ( perkara contentius ). Tidak tepat
kalau dijadikan sebagai perkara asal usul anak, sebab anak tersebut jelas
sudah anak mereka sekalipun lahir dari perkawinan di bawah tangan.
33. PERMASALAHAN
Perkara Prodeo ghaib, apakah perkara tersebut ditetapkan PHS hanya untuk
memanggil Penggugat saja untuk diperiksa prodeonya (untuk ditetapkan
Putusan Sela), kemudian baru ditetapkan tanggal sidang untuk dilakukan
pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran media, atau ditetapkan PHS
17
langsung untuk pemanggilan Penggugat dan Tergugat, kalau dengan cara kedua
ini dari mana diambil biaya untuk siaran pemanggilan Tergugat.
Jawab :
Setiap pemeriksaan perkara para pihak harus dipanggil untuk menghadiri
persidangan dan biaya pemanggilan untuk sidang pertama prodeo murni, dan
akan dibayarkan kepada JSP setelah prodeonya diputus. Lihat Buku II Edisi
Revisi 2010 hal 62 angka 8.
Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah........... dst.
34. PERMASALAHAN
Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah Kontensius (salah satu pihak
meninggal dunia), tetapi Pemohonnya dalam keadaan dha’if (sakit parah),
apakah permohonan itsbat nikah ini boleh diajukan salah seorang ahli
warisnya, sedangkan untuk memberi kuasa insidentil tidak mungkin karena
semua anak – anaknya telah menikah (kuasa insidentil dibatasi dengan anak –
anak yang belum menikah);
JAWABAN :
Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 149 angka (5 dan 6) menyatakan :
(5). Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak
lain. Yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan
mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai
termohon.
(6). Suami atau Isteri yg telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya,
dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius dengan
mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya
18
berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding
dan kasasi.
35. PERMASALAHAN
- Apabila Pemohon tersebut ingin memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum
(Pengacara), apakah boleh langsung memberikan kuasa sedangkan
Pemohon tersebut tidak dapat membaca (buta huruf);
JAWABAN :
Tidak dapat diberikan langsung kepada kuasa hukum. Caranya :
Untuk memberikan kuasa khusus itu dapat dilakukan oleh pemberi kuasa
dengan Akta yang dibuat dihadapan Notaris, atau dapat juga dibuat
dihadapan Panitera yang berada dalam daerah hukum di mana Pemberi
kuasa bertempat tinggal.
Dapat juga dibuat dengan Akta di bawah tangan yang dilegalisir serta
didaftar Menurut Ordonansi Stb. No. 46 Tahun 1916. (Vide Penerapan
Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA oleh Dr. H. Abd. Manan, SH,
SIP, M.Hum, halaman 88 cet Ke 4, Maret 2006).
36. PERMASALAHAN
Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris
Dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang ahli warisnya lebih
dari 1 (satu) orang, tetapi salah seorang ahli waris tidak mau bersama – sama
ahli waris lain untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar’iyah dan
tidak mau menanda tangani surat permohonan, apakah ahli waris yang tidak
mau tersebut didudukkan sebagai Termohon (menjadi perkara Kontensius)
atau dia tetap didudukkan sebagai Pemohon walaupun tidak mau menanda
tangani Surat Permohonan dan hal tersebut disebut dalam posita
permohonan (bahwa salah seorang ahli waris yaitu: …… tidak mau bersama –
sama mengajukan permohonan), dan dia akan dipanggil pada waktu
pelaksanaan sidang.
19
Jawabnya :
Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bersedia dan atau tidak mau
Menandatangani permohonan Penetapan Ahli Waris, maka perkaranya
menjadi Kontensius dan pihak yang tidak setuju didudukkan sebagai
Tergugat.
37. PERMASALAHAN
Perkara Penetapan Ahli Waris
Seseorang meninggal dunia, meninggalkan seorang saudara kandung, saudara
– saudara yang lain sudah meninggal terlebih dahulu sebelum si Pewaris
meninggal tetapi saudaranya yang lain tersebut ada meninggalkan anak –
anaknya.
Pertanyaannya :
- Bila dilakukan permohonan Penetapan Ahli Waris, apakah selain
saudaranya yang hidup, ahli waris Pengganti tersebut harus juga
dimasukkan sebagai pihak?
- Dan bolehkan ahli waris yang lain tersebut hanya disebut sebagai ahli
waris saja tanpa menjadi pihak? Karena mereka bertempat tinggal jauh
dan bertebaran, padahal warisan yang akan dicairkan tersebut umpamanya
hanya berupa sedikit tabungan.
- Apakah diperlukan ahli waris yang lain tersebut harus membuat surat
kuasa bila tidak bisa menghadiri persidangan.?
JAWABAN :
Ahli waris Pengganti harus dimasukkan sebagai pihak, masalah tempat
tinggal jauh bukan penghalang (vide pasal 173 KHI), sedang masalah
tehnis tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku.
37. PERMASALAHAN
20
Permasalahan Eksekusi
Apabila secara nyata barang – barang/obyek yang akan dieksekusi batas dan
tempat letaknya obyek tersebut, berbeda dengan batas dan tempat yang
tercantum dalam Amar Putusan, maka dengan sendirinya putusan itu tidak
dapat dieksekusi dan Pemohon eksekusi dapat mengajukan perkara baru
dengan petitum perbaikan Amar Putusan.
Pertanyaannya :
Bagaimana kalau Putusan itu Putusan Kasasi atau Banding, sedangkan batas –
batas dan tempat letaknya obyek itu, Mahkamah Agung atau Pengadilan
Banding mengacu pada Putusan Tingkat Pertama. Apakah Pengadilan tingkat
pertama boleh memperbaiki Amar Putusan Mahkamah Agung atau Banding,
jika tidak boleh Pengadilan tingkat mana yang boleh memperbaikinya, dan
bagaimana cara pengajuan perkaranya.
Jawaban :
Lihat jawaban nomor 9 angka 3.
38. PERMASALAHAN
Bagaimana cara penyelesaian masalah panggilan terhadap Termohon untuk
sidang penyaksian ikrar talak yang pada putusan pokok Termohon ghaib dan
perkara telah diputuskan secara verstek.
- Apakah panggilan harus melalui siaran atau bagaimana seharusnya?
Jawaban :
Berlaku pasal 718 ayat (3) R.Bg.
39. PERMASALAHAN
Perkara Istbat Nikah
Sesorang sudah uzur, tidak mampu lagi untuk berjalan, tetapi ingin
melakukan istbat nikah untuk keperluan peralihan pensiunan suami/isterinya.
Pertanyaannya:
21
- Siapakah yang boleh mengajukan permohonan tersebut selain dirinya?
- Perkara ini dapat dikategorikan perkara P atau G.
Jawaban:
- Dapat dilakukan oleh anak (Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 148 (f)
angka (1)
- Harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan keluarga lain sebagai
Tergugat.
Jadi dikategorikan perkara G (Gugatan) vide Buku II halaman 149 angka (5).
40. PERMASALAHAN
Bagaimana mekanisme pemulihan kembali atas objek Eksekusi apabila
putusan yang dieksekusi tersebut adalah putusan kasasi yang kemudian
dibatalkan dalam pemeriksaan PK;
Jawaban:
Dalam hal obyek terperkara masih dalam penguasaan Pemohon Eksekusi :
1) Dapat dijalankan secara sukarela oleh penggugat,
2) Dieksekusi dengan paksa.
Pemulihan dari pihak ketiga melalui gugatan, dan pemulihan barang yang
sudah hancur dapat dilakukan dengan menempuh beberapa alternative:
(1) Mengganti dengan barang sejenis
(2) Ganti Rugi dengan uang
(3) Pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan;
41. Permasalahan
Eksekusi terhadap tanah yang di atasnya sudah berdiri bangunan yang dalam
Amar putusannya tidak ada perintah pengosongan/pembongkaran;
22
JAWABAN:
Penggugat harus mengajukan perkara/gugatan baru sekedar memohon agar
diperintahkan kepada pihak tergugat untuk mengosongkan/ membongkar
bangunan dimaksud;
42. PERMASALAHAN
Dalam perkara Verstek, Termohon (Isteri) mengajukan Eksepsi relatif
melalui surat tanpa pernah hadir ke persidangan, apakah perlu
dipertimbangkan (dalil gugatan/permohonan suami, istrinya nusyuz);
JAWABAN:
Hakim memeriksa eksepsi relative yang diajukan Termohon, apabila
eksepsi dikabulkan, maka dijatuhkan putusan akhir. Apabila eksepsi
ditolak, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
43. PERMASALAHAN
Akta minutasi penandatanganannya oleh Ketua Majelis dan PP atau cukup
Ketua Majelis saja;
JAWABAN:
Penandatanganan Akta minutasi cukup ditandatangani oleh Ketua Majelis
(lihat, Buku II Edisi 2010,Pedoman Pelaksanaan Tugas, Bindalmin, hal, 33)
44. PERMASALAHAN
Perlukah PMH, PHS dan Relaas dalam sidang pemeriksaan Novum peninjauan
kembali;
JAWABAN:
Dalam memeriksa novum diperlukan PMH, PHS dan Relaas panggilan.
45. PERMASALAHAN
23
Penyampaian relaas panggilan dari Mahkamah Syar’iyah lain, sering
terlambat diterima oleh Mahkamah yang meminta bantuan, sehingga
Majelis hakim terpaksa memanggil kembali pihak lawan untuk panggilan
berikutnya, dalam hal ini dapat merugikan para pihak berkenaan dengan
biaya perkara
Jawaban :
Bagi Mahkamah Syar’iyah yang meminta bantuan pemanggilan ke
Mahkamah/PA lain supaya mengirim tembusan surat tersebut kepada MS
Aceh/PTA yang mewilayahi MS/PA.
46. PERMASALAHAN
Sering ditemukan relaas panggilan yang dikembalikan dari Mahkamah yang
diminta bantuan, terdapat kekeliruan yang sangat menggangu, sehingga
relaas panggilan tersebut tidak dapat dipergunakan
JAWABAN:
Relaas panggilan adalah akta autentik, oleh karena itu harus dibuat dengan
cermat, jelas dan terang.
47. PERMASALAHAN
Terjadi perbedaan pendapat di antara para Hakim, bagaimana yang terbaik
dan yang mana saja dibuat putusan sela, bila dalam sutu perkara terdapat
banyak permasalahan/tuntutan pihak yang berperkara, apakah setiap
permasalahan dapat dibuat Putusan sela. Contoh; Perkara gugatan cerai,
yang didalamnya ada beberapa tuntutan, seperti permohonan berperkara
secara prodeo, permohonan pengesahan nikah, permohoan gugat cerai,
gugatan Provisi dan gugatan/permohonan lainnya.
JAWABAN:
Sepenuhnya diserahkan atas kebijakan dan putusan Majelis yang
bersangkutan (Buku II Edisi Revisi halaman 118)
24
48. PERMASALAHAN
Dalam kasus harta bersama sewaktu sidang pertama sampai pembuktian
proses pemeriksaan berjalan lancar, namun sewaktu pada pemeriksaan
ditempat (dicente) dilakukan ada pihak ketiga yang menghalangi dicente
dengan alasan obyek tersebut miliknya dan hakim telah menganjurkan
kepada yang bersangkutan agar mengajukan intervensi terhadap perkara
tersebut tetapi tidak diajukan, apa solusinya?
JAWABAN:
Kalau pihak ketiga tidak mau mengajukan intervensi artinya bahwa perkara
tersebut ada pihak yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan, berarti
gugatan itu kurang lengkap pihaknya ( Plurium Litis Consortium) dalam
kasus ini dapat dikategorikan gugatan error in persona ( kekeliruan
mengenai orang) dan akibat hukumnya gugatan dikualifikasi mengandung
cacat formil akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima /N.O.
49. PERMASALAHAN
Permasalahan gugatan hak asuh anak pada waktu gugatan diajukan masih
dalam wilayah hukum MS tertentu akan tetapi dalam proses perkara
sedang berjalan anak tersebut berpindah tempat kediaman dalam daerah
hukum Pengadilan yang lain berdasarkan laporan Penggugat.
JAWABAN:
Yang perlu dicermati adalah apakah kepindahan Tergugat bersama
anaknya itu pindah permanen artinya mempunyai alamat yang jelas apa
sementara kalau pindahnya jelas Tergugat pindah alamat gugatan bisa
dilanjutkan dengan minta bantuan Pemanggilan Tergugat melalui Pengadilan
tempat Tergugat untuk menghadiri sidang gugatan hak asuh anak
tersebut.
50. PERMASALAHAN
25
Permasalahan gugatan yang Tergugatnya telah dewasa dan/atau telah
menikah tetapi dinyatakan oleh Penggugat dalam keadaan tidak sehat
pikirannya /gila, lalu oleh Penggugat dalam gugatannya ditunjuknya salah
seorang dari keluarga dekatnya sebagai wali yang mewakili sebagai
Tergugat tanpa penetapan pengampu dari pengadilan, apakah wali Tersebut
dapat mewakili Tegugat yang diwakili oleh Kuasa atau tanpa penetapan
pengampuan dari Pengadilan.
JAWABAN:
Bahwa gugatan Penggugat dimana Tergugatnya tidak sehat /sakit ingatan
kemudian ditunjuk salah seorang wali mewakili Tergugat tanpa ada
penunjukan sebagai wali pengampu sepanjang Penggugat membuktikan
dengan surat keterangan kepala desa yang menerangkan bahwa wali
tersebut betul keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit
ingatan, apalagi ada bukti Tergugat pernah diobati di Rumah Sakit Jiwa,
maka Wali yang ditunjuk dapat diterima sebagai pihak Tergugat.
51. PERMASALAHAN
Perkara Permohonan eksekusi dimana perkara diputus pada tahun 1997 dan
diajukan eksekusi tahun 2012 dalam amar putusan harta obyek terperkara
semuanya dinilai dengan uang, pada waktu sekarang nilai uang tidak sesuai
dengan nilai obyek, yang menjadi masalah apakah tetap dilakukan eksekusi
sesuai dengan isi putusan atau ada solusi lain.
JAWABAN :
Bahwa eksekusi itu adalah melaksanakan sesuai dengan amar putusan. Dan
permohonan eksekusi itu berarti putusan telah mempunyai hukum tetap
sehingga langkah yang tepat melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar
putusan.
Rekomendasi
1. Sehubungan dengan ulang tahun Mahkamah Syar’iyah yang ke 10 pada bulan
Maret 2013, maka agar Rakerda dilaksanakan pada bulan Maret 2013 dengan
melakukan berbagai kegiatan. Pada Rakerda tersebut dengan mengundang
26
pihak luar yang terkait untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan
Mahkamah Syar’iyah.
2. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh menginstruksikan penggunaan absen finger
print untuk absensi masuk dan pulang kantor semua satker wilayah hukum
Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai dasar pencairan remunerasi setiap bulan.
3. Membuat Laporan kegiatan harian pegawai yang dilaporkan setiap bulan
berlaku sejak September 2012.
4. Mengoptimalkan Implementasi SIADPA Plus
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Website Mahkamah Syar’iyah
TIM PERUMUS
NAMA JABATAN TANDATANGAN
1. Drs. H. Osin Moh. Muhsin, SH. M.Hum Ketua 1.
2. Irpanusir, SH Sekretaris 2.
3. Drs. H. Ribat, SH Anggota 3.
4. Drs. Indra Suhardi, M.Ag Anggota 4.
5. Drs. Husaini, SH Anggota 5.
27
Nama-nama Anggota Komisi A
No. Nama Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
1 2 3 4 5
01. Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, SH 19480801 197603 1 001
Pembina Utama (IV/e)
Hakim Tinggi
MS. ACEH
02. Drs. Nuzirwan, MHI 19550426 198403 1 001
Pembina Utama Madya (IV/d)
Hakim Tinggi
03. H. Yazid Bustami Dalimuthe, SH 19530221 197903 1 004
Pembina Utama Muda (IV/c)
Hakim Tinggi
04. Drs. H. Baidhowi. HB, SH 19520202 198512 1 001
Pembina Utama Madya (IV/d)
Hakim Tinggi
05. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH 19580705 198603 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)
Hakim Tinggi
06. Drs. Ridhuan Santoso 19500523 198103 1 002
Pembina Utama Muda (IV/c)
Hakim Tinggi
07. Drs. H. Syamsir Suleman 19531206 198302 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
Hakim Tinggi
08.
09.
Drs. H. Osin Moh. Muhsin, SH, M. Hum 150 216 774
Drs. A. Murad 19620202 199303 1 003
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina (IV/a)
Wakil Ketua
Pan /Sek
MS. BANDA ACEH
10.
11.
12.
Drs. Khairil Jamal 19640913 199203 1 001
Drs. Azmir, SH, MH 19680901 199403 1 005
A. Bakar Arif, S. Ag 19551231 197903 1 202
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
MEUREUDU
13.
14.
15.
Drs. H. Misharuddin 19541206 198203 1 003
Drs. Aminuddin 19650103 199403 1 006
Irpanusir, SH 19580307 199203 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
LHOKSUKON
28
16.
17.
18.
Drs. H. Munir, SH, M.Ag 19680311 199303 1 006
Syafri, SH 19630417 199403 1 003
Drs. Syarwandi 150 250 860
Pembina (IV/a)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS. KUALA
SIMPANG
19.
20.
21.
Drs. Usman Syamaun 19540215 198203 1 005
Drs. Khoiruddin Harahap 19650716 199303 1 007
Matrahim Ladjri, BA 150 209 439
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
KUTACANE
22.
23.
24
Drs. A. Karim 19611231 198903 1 045
M. Syauki, SHI, SH, MH 19810612 200012 1 002
Drs. Bakhtiar, SE, MH 19601231 199203 1 036
Pembina Tk. I (IV/b)
Penata (III/c)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Hakim
Pan / Sek
MS.
BIREUEN
25.
26.
27.
Drs. Zainy Usman 19530502 198103 1 009
Drs. Indra Suhardi, M. Ag 19660204 199403 1 004
H. M. Nasir Adam, S. Ag 19560605 198003 1 003
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
SABANG
28.
29.
30.
Drs. Bustamam Sufi, SH 150 215 394
Drs. Jamhur, SH. M. HI 19590301 199103 1 002
Drs. Masykur 19691231 199203 1 019
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS. SIGLI
31.
32.
33.
H. Sufyan Ahmad, S.Ag 19490825 198203 1 001
Drs. Surya 19651002 199403 1 005
Khudaini, SH 19611206 199403 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
JANTHO
29
34.
35.
36.
Drs. Fachruddin Nasution 19551118 198203 1 004
Drs. Ribat, S.H 19681028 199403 1 010
A. Hadi Syamaun, SH 19550416 198003 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS. LANGSA
Nama-nama Anggota Komisi B
01. Drs. H. Abdul Mu'in 19510303 197603 1 004
Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi
MS. ACEH
02. Drs. H. Turiman, SH 19540511 198003 1 001
Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi
03. Drs. H. Mukhlas, SH, MH 19520908 197701 1 001
Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi
04. Drs. A. Mu'thi, MH 150 215 998
Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi
05. Drs. Asri Damsy, SH 19541014 198103 1 006
Pembina Utama Muda (IV/c)
Hakim Tinggi
06. Drs. S. Syekhan Al Jufri 19560708 198203 1 006
Pembina Utama Muda (IV/c)
Hakim Tinggi
07. Drs. Firdaus HM, SH, MH 150207674
Pembina Utama Muda (IV/c)
Hakim Tinggi
08.
09.
10.
Drs. Januar 150 256 537
Drs. Murdani, SH 19671231 199403 1 052
Al Ghazi, SH 19560323 198302 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS. IDI
11.
12.
13
Drs. Zakian, MH 150 236 155
Drs. Jakfar, SH 19641201 199403 1 049 Drs. Ali Basyah Kamal 19551231 199303 1 008
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
BLANGKEJER
EN
30
14.
15.
16.
Drs. Marwan A. Rahman 19561026 198303 1 008
Drs. Husaini, SH 19681219 199403 1 001
Drs. T. Burhan Saby 19560407 199012 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS. CALANG
17.
18.
19.
Drs. H. Abdul Hafiz 19580712 199103 1 001
Dra. Rita Nurtini 19681217 199403 2 006
Drs. Samsuar Husein, SH 19600903 199203 1 003
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS. SINGKIL
20.
21.
22.
Drs. Zainal Bakry Rakam, SH 19530323 198103 1 008
Drs. H. Salmadi Samad 19500817 197903 1 007
Thaharuddin, SH 19590710 198203 1 005
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina Tk. I (IV/b)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
TAPAKTUAN
23.
24.
25.
Drs. H. Adnan Gade 19490705 197903 1 003
Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH 19560513 198103 1 007
Drs. H. Sirajuddin 19651015 199103 1 006
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
LHOKSEUMA
WE
26.
27.
28.
Drs. Muhammad Yacoub 19501114 197803 1 004
Drs. Taufiq Ridha 19640705 199403 1 004
Nawawi, SH 19621231 199203 1 043
Pembina (IV/a)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS. SP.
REDELONG
29.
30.
31.
Dra. Anb. Muthmainah.WH, SH 150 255 158
Drs. Abdullah 19550505 198303 1 014 Jailani Yusuf, SH 19550105 197903 1 016
Pembina (IV/a)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
SINABANG
31
32.
33.
34.
Drs. H. M. Yacoub Abdullah 19530607 198402 1 001
Drs. Nailul Syukri, SH, MH 19660530 199403 1 004
Salman, AK, SH 19550704 198306 1 007
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Tk. I (IV/b)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
TAKENGON
35.
36.
37.
Drs. Bakhtiar 19560202 199003 1 002
Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail 19580712 199303 1 001
Khairan, SH 19720712 199803 2 001
Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk . I (III/d)
Ketua
Wakil Ketua
Pan / Sek
MS.
MEULABOH