Download - Salinan Putusan MA atas kasasi KLHK
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
P U T U S A NNomor 2905 K/Pdt/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas,
Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby
Rahman, S.H., LL.M., Para Advokat, berkantor di Jalan Warung
Jati Timur Nomor 1, Jakarta Selatan serta Cicilia Sulastri, S.H.,
M.Si., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bidang
Penyelesaian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia, beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kav. 24,
Kebon Nanas, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 November 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
L a w a n
PT SURYA PANEN SUBUR, berkedudukan di Graha TNT Lantai
1-2, Jalan Dr. Saharjo Nomor 107, Jakarta Selatan, diwakili oleh
Para Direkturnya, yaitu Eddy Sutjahyo Busiri dan Ir. Teuku Arsul
Hadiansyah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trimoelja D.
Soerjadi, S.H., dan Rekan, Para Advokat, berkantor di Jalan
Embong Sawo Nomor 6, Surabaya, , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Juni 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:
1. Kedudukan Hukum Penggugat;
1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup (bukti P-1) adalah asas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab
menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi
masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk
memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk
mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari
kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi
pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat
mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah
merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan
kerugian lingkungan hidup;
1.2. Bahwa Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup, memberikan
kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab
dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi
dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah
menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
1.3. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan
gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara
(bukti P-2) juncto Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang
lingkungan hidup berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia (bukti P-3), sehingga dengan demikian Kementerian
Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai
undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Undang Undang Lingkungan
Hidup;
1.4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas
telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat (personastandi in judicio) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan
perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan
hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini;
2. Tergugat Memiliki Izin Usaha Perkebunan Pengolahan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor
525/BP2T/8335/2011 pada tanggal 21 Desember 2011 (bukti P-4), dan
kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (selanjutnya
disebut “Izin Usaha”) dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai
Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/2449/2012 atas lahan seluas
12.957 hektar, berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (bukti P-5);
3. Telah Terjadi Peristiwa Kebakaran Lahan;
Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat
berdasarkan fakta-fakta berikut:
3.1. Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan atau disingkat dengan UKP4 tanggal 11 April 2012 serta
tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat menyebutkan bahwa terjadi
kebakaran lahan di wilayah areal wilayah perkebunan Tergugat (bukti P-
6 dan bukti P-7);
3.2. Data hotspot (titik panas) yang bersumber dari Modis yang dikeluarkan
oleh NASA yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh
menunjukkan bahwa titik panas memang terlihat muncul di koordinat
wilayah perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2012
(bukti P-8), dengan rincian sebagai berikut:
Periode Bulan Jumlah Titik Panas
2009 21 Februari 1
24 April 1
26 April 1
10 Mei 1
12 Mei 2
6 Juni 1
11 Juni 2
13 Juni 1
15 Juni 1
20 Juni 1
4 Juli 1
2 November 1
2010 8 Januari 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
2011 12 Januari 1
14 Juni 1
15 Juni 2
17 Juni 1
24 Juni 4
2 Agustus 1
6 Agustus 2
2012 1 Februari 5
Maret 82 (rincian dibawah)
a. 19 Maret 2012 1
b. 20 Maret 2012 3
c. 21 Maret 2012 14
d. 22 Maret 2012 23
e. 23 Maret 2012 10
f. 24 Maret 2012 21
g. 26 Maret 2012 9
h. 27 Maret 2012 1
Juni 31 (rincian dibawah)
a. 17 Juni 2012 6
b. 18 Juni 2012 1
c. 19 Juni 2012 7
d. 20 Juni 2012 4
e. 21 Juni 2012 3
f. 22 Juni 2012 4
g. 25 Juni 2012 2
h. 26 Juni 2012 3
i. 29 Juni 2012 1
3.3. Bahwa data tersebut menunjukkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan
sejak sekitar bulan Februari 2009 sampai dengan sekitar akhir bulan
Juni 2012 di lokasi perkebunan Tergugat;
3.4. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.2 dan 3.3 di atas telah
dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan,
Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo,
M.Agr. (vide Butir 12, 13 dan 14 – bukti P-9 - Surat Keterangan Ahli
Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
3.5. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi MENLH Bidang
Penaatan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan
suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, staf Kementerian
Lingkungan Hidup dan staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh
(BLH Provinsi Aceh) berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2-V/LH/ 05/
2012, tanggal 1 Mei 2012 (bukti P-10), yaitu:
(i) Drs. Shaifuddin Akbar (Kepala Bidang Penyidikan Deputi V KLH);
(ii) M. Bayu Hardjanto (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui
Pengadilan Deputi V KLH);
(iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium
Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
(iv)Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB); dan;
(v) Zulkifli (Staf BLH Provinsi Aceh);
Untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (ground checking)
di lokasi dimana titik-titik panas (hotspot) tersebut terlihat, yaitu di
Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya,
Provinsi Aceh, masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012 (bukti P-11 Berita
Acara Verifikasi Lapangan tanggal 4 Mei 2012) dan 16 Juni 2012 (bukti P-
12 Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 16 Juni 2012);
3.6. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar tim
dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup
tentang: (1) Apakah telah terjadi kebakaran lahan?, (2) Apakah kebakaran
terjadi di lokasi lahan Tergugat?; dan (3) Apakah terjadinya kebakaran
tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?;
3.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 4
Mei 2012 dan tanggal 16 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta
bahwa terbukti benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada
di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan GlobalPositioning System (GPS) (bukti P-13 - Data GPS);
3.8. Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof.
Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan
dari Institut Pertanian Bogor, ditemukan tanda-tanda fisik bekas
kebakaran sebagai berikut:
(i) Pada areal land clearing tanpa tanaman yang terbakar di lahan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Tergugat terdapat log sisa
tebangan yang berasal dari tegakan hutan yang ditebang sebelum
kebakaran terjadi dan tumbang di atas permukaan lahan yang
terbakar. Pada bagian permukaannya dipenuhi dengan arang pekat
demikian pula halnya dengan rumpukan yang penuh dengan log
berbagai ukuran diameter dan panjang yang juga berwarna hitam
pekat, yang membuktikan bahwa telah terjadi kebakaran, seperti
ditemukan pada Blok F-4 pada koordinat N: 03 82109º; E: 096
53348º dan Blok G-16 pada koordinat N: 03 79167º; E: 096 51308º
pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012
(vide butir 15 bukti P-9);
(ii) Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan terbakar di area
yang dimiliki Tergugat, kondisinya sebagian besar hangus terbakar,
selain log bekas pohon hutan terbakar demikian pula halnya dengan
kelapa sawitnya seperti terlihat pada Blok E-18 pada koordinat N: 03
82638º; E: 096 52268º, Blok E-19 pada koordinat N: 03 82273º; E:
096 53344º, Blok E-20 pada koordinat N: 03 82589º; E: 096 52280º
dan Blok I-1 pada koordinat N: 03 79167º; E: 096 51308º pada saat
verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 (vide butir
16 bukti P-9);
(iii) Kebakaran yang terjadi pada lahan tanpa tanaman kelapa sawit
maupun lahan yang telah ditanami kelapa sawit di lahan milik
Tergugat, berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 3 – 4 Mei 2012,
terkonsentrasi hanya pada areal yang terbuka saja, namun sisi
luarnya tertahan oleh jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris
tidak terbakar. Pada permukaan lahan bekas terbakar, ditemukan
abu dan arang sisa pembakaran yang mulai tercuci akibat terjadinya
hujan yang menggerus lapisan permukaan yang terbakar.
Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar tersebut tampak masih
jarang ditemui, hal itu menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan
dari kebakaran yang terjadi (vide butir 17 bukti P-9);
(iv)Berdasarkan hasil pengeboran kedalaman gambut pada lahan yang
telah ditanami dan terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit milik
Tergugat dengan menggunakan bor gambut, diketahui merupakan
kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena
kedalaman gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter seperti ditemukan
pada koordinat N: 03.82255º; E: 096 53326º dan koordinat N: 03
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
79057º; E: 096 51309º. Ketebalan gambut yang lebih dari 3 (tiga)
meter ini juga ditemukan pada blok yang telah ditanami dan terbakar
yaitu pada Blok E-16, Blok E-19 dan Blok E-20. Selain itu ditemukan
pada blok yang belum ditanami dan terbakar¸ yaitu Blok I-1, F-4 dan
G-16. (vide Butir 18 bukti P-9) dan (bukti P-14 Hasil Laboratorium
untuk Bor Gambut);
(v) Pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3 – 4 Mei 2012 di lahan
perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, tidak ditemukan sarana dan
prasarana pengendalian kebakaran lahan seperti papan pengumuman
dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya.
Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah
kebakaran periode Maret 2012 padam (vide Butir 19 bukti P-9) dan
(bukti P-15 Foto);
(vi)Di beberapa lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit
dan terbakar, sebagian kecil permukaannya telah ditanami tanaman
penutup tanah (cover crop) dengan variasi umur tanam yang berbeda
mulai dari yang berumur beberapa hari hingga berumur 1-2 bulan
karena penampilan fisik tanaman yang berbeda pula (vide Butir 22
bukti P-9) dan (bukti P-16 Foto);
(vii) Pada lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan
terbakar, ditemukan kelapa sawit yang terbakar dengan kualitas
pokok sawit yang buruk, sementara pada blok yang lain ditemukan
pula usaha penanaman kelapa sawit pada lahan bekas terbakar
tersebut tanpa perlakuan khusus (vide Butir 23 bukti P-9) dan (bukti
P-17 Foto);
(viii) Ditemukan pula badan jalan yang tidak terbakar yang seolah-olah
berfungsi sebagai sekat, sementara lokasi yang berdampingan
dengan badan jalan tersebut terbakar (vide Butir 24 bukti P-9) dan
(bukti P-18 Foto);
(ix) Berdasarkan verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 khususnya pada
areal terbakar yang belum ditanami dan yang tidak terbakar, tampak
potongan log hutan alam bekas ditebang dengan beragam diameter
dan panjang terlihat bergelimpangan di atas permukaan lahan yang
bergambut. Pada areal terbakar yang belum ditanami tampak sekali
warna hitam pekat yang melekat pada log bekas terbakar, sementara
lapisan abu dan arang tampak memenuhi lapisan permukaannya,
seperti tampak pada koordinat 3º 51’ 50” N; 96º 31’ 52” E; 3º 51’ 25” N;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
96º 31’ 51” E; 3º 51’ 03” N; 96º 31’ 57” E; 3º 50’ 13” N; 96º 31’ 59” E; 3º
50’ 14” N; 96º 31’ 41” E; 3º 50’ 15” N; 96º 31’ 08” E; 3º 51’ 35” N; 96º
31’ 50” E. (vide Butir 26 bukti P-9) dan (bukti P-19 Foto);
(x) Pada verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut, ditemukan bahwa
lahan yang telah terbakar maupun belum terbakar tidak berstecking
dan cenderung tidak beraturan (yang dimaksud stecking adalah bentuk
perumpukan log bekas tebangan pohon hutan di areal penanaman,
dimana log-log bekas tebangan dikumpulkan/dirumpuk pada areal land
clearing dengan lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1-2 meter.
Tujuan perumpukan ini adalah agar log-log tersebut menumpuk pada
satu tempat dan membusuk sehingga mampu membantu
menyuburkan tanah akibat hasil pembusukannya tersebut. Lahan
tanam berada diantara dua rumpukan yang bebas dari log-log bekas
tebangan (vide Butir 27 bukti P-9) dan (bukti P-20 Foto);
(xi)Potensi bahan bakar pada lahan bekas terbakar didominasi oleh log
bekas pohon hutan alam yang ditebang, yaitu sekitar 60 ton per
hektar (vide Butir 29 bukti P-9) dan (bukti P-21 Foto);
(xii) Sehari setelah verifikasi dilakukan di areal perkebunan kelapa
sawit milik Tergugat, kejadian kebakaran terulang kembali yaitu
sejak tanggal 17 Juni 2012 hingga tanggal 22 Juni 2012, dan
kemudian pada tanggal 26 Juni 2012. Pada saat verifikasi tgl.16 Juni
2012 ditemukan pula blok G-11 terbakar seluas lebih kurang 20 ha.
(vide Butir 30 bukti P-9) dan bukti P-22 Peta hotspot);3.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti kebakaran lahan
terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat;
4. Tergugat Sengaja Membiarkan Kebakaran Di Lahan Miliknya;
4.1. Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membiarkan serta tidak
mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan
fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;
4.2. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik
Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3
(tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya
sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api
atau fire triangle;
4.3. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut
dengan “combustion processes” melalui lima tahapan, yaitu pra-penyalaan,
penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 9 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;
4.4. Bahwa dalam perkara a quo, terbukti sumber penyulutan berasal dari
dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan
terdeteksinya hotspot (titik panas) di dalam areal tersebut. Titik panas
tersebut mengelompok pada areal lahan yang sedang dibuka (land
clearing) dan ditemukan juga pada lahan yang sudah ditanami. Setelah
dua kali pengecekan di lapangan diketahui bahwa tanaman yang
terbakar tersebut ternyata berkualitas tidak baik karena kena serangan
hama, selain juga tidak diberi pupuk yang cukup (vide bukti P-17 Foto);
4.5. Bahwa dari hasil Verifikasi Lapangan pada lokasi kebakaran milik
Tergugat, terdapat fakta bahwa setelah pembersihan lahan yang akan
digunakan untuk penanaman kelapa sawit ditemukan adanya bekas-
bekas log-log hasil tebangan kayu alam yang sebagian dibiarkan apa
adanya bergeletakan di atas permukaan dan tidak di rumpuk,
sedangkan sebagian lagi disusun menjadi rumpukan. Rumpukan kayu
tersebut dibiarkan begitu saja supaya menjadi kering di bawah terik
sinar matahari dan sebagian besar lagi ditemukan dalam keadaan
sudah dirumpuk serta sudah terbakar;
4.6. Ditemukan pula fakta bahwa kanal-kanal yang berada di sekitar lokasi
kebakaran telah dibangun sebelum kegiatan pembukaan lahan dimulai,
dengan demikian air di permukaan tanah gambut akan turun mengalir
ke kanal yang menyebabkan lahan gambut relatif menjadi kering
(mengering) sehingga mudah dilakukan penanaman namun sangat
sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran;
4.7. Bahwa berdasarkan data satelit, hotspot (titik panas) tampak
mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang
sedang dibuka/di land clearing dan berlangsung selama bertahun-tahun
khususnya pada 2 (dua) tahun terakhir (2011–2012), sarana dan
prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir tidak
ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak
ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan
sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah.
Kegiatan penyiapan lahan milik Tergugat telah dilakukan dengan
melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan
apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi
ditumpuk dalam bentuk rumpukan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
2. Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan di lakukan;
3. Pengeringan log bekas tebangan yang merupakan bahan bakar
pada areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari;
4. Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan
menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai
bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak
langsung melalui pembiaran (omission);
5. Pada lahan bekas terbakar kemudian dipasang ajir tanaman sebagai
tanda tempat tanaman akan ditanam;
6. Pembuatan lubang tanaman dilakukan pada lokasi yang ditandai
dengan ajir tanaman;
7. Penanaman kelapa sawit pada lubang tanam yang dibuat
sebelumnya yang ditandai dengan ajir tanaman tanpa pemberian
pupuk apapun di dalam lubang tanam;
4.8. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya log-log
kayu kering di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber
bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat
sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun
dikarenakan abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat
digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk,
maka pembakaran lahan tentu secara pasti akan dapat pula
meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat
penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa
sawit yang ditanam yang tersedia dalam jumlah yang banyak;
4.9. Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Tergugat membangun
kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut
yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga memungkinkan
dilakukan kegiatan penanaman kelapa sawit, perbuatan tersebut
dengan sengaja dilakukan untuk mengeringkan lahan gambut (bukti P-
23 Foto Kanal);
4.10. Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas
(hotspots) Februari 2009 (1 titik panas); April (2 titik panas); Mei 2009 (3
titik panas); Juni 2009 (6 titik panas); Juli (1 titik panas) dan November
2009 (1 titik panas); Januari 2010 (1 titik panas); Januari 2011 (1 titik
panas), Juni 2011 (8 titik panas) dan Agustus 2011 (3 titik panas); Januari
2012 (5 titik panas); Maret 2012 (82 titik panas, Juni 2012 (31 titik panas),
membuktikan bahwa kebakaran terjadi di perkebunan Tergugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 11 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
4.11. Fakta lain membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah
Tergugat berhubungan dengan aktifitas pembukaan lahan terlihat dari
hasil foto udara pada tanggal 27 Maret 2012, yang memperlihatkan
kebakaran lahan telah menimbulkan asap tebal setinggi lebih kurang
70-80 meter. Pengambilan gambar mana dilakukan pada lokasi titik
koordinat U 3o 50’ 52,49”, T 96o 32’ 1,60” (bukti P-24 Foto Udara);
4.12. Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka terbukti
bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat sengaja dibiarkan oleh
Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan
kebun kelapa sawit dengan biaya murah dan cara cepat;
4.13. Bahwa melihat fakta-fakta di atas maka cukuplah beralasan untuk
mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran
dengan “maksud” atau “intent” Tergugat untuk membuka lahan
perkebunan sawit;
4.14. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, maksud atau intent
dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau
diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan
kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari
perbuatan tersebut (vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum
Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M. bukti P-25);
4.15. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah
terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat
antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat
(yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah
dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
4.16. Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan
kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara
ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan
biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH
gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah
digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya
pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan
hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan
memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar,
serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan
dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 12 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
karena proses pembersihan lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat
segera ditanami dan mudah dikerjakan;
4.17. Bahwa menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr.
Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang diambil setelah melakukan pengecekan
lapangan (ground check) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di
bekas kebakaran (vide halaman 4 - bukti P-26 Surat Keterangan Ahli Dr.
Ir. Basuki Wasis, M.Si.), Ahli menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi
kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran
di lokasi Tergugat dengan luas 1.200 hektar;
4.18. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta di atas, terbukti terjadinya peristiwa
kebakaran tersebut memang dibiarkan dan diinginkan oleh Tergugat
sendiri. Dengan adanya faktor maksud dan tujuan yang inherent dalam
peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur
kesengajaan Tergugat membiarkan kebakaran tersebut;
4.19. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya
lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka
Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang
ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;
4.20. Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, juga
terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan petugas
untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak
memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga
unsur kesalahan Tergugat telah terbukti;
4.21. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi
kualifikasi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang
dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata dan Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup;
4.22. Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Tergugat Tidak Mencegah Dan Menanggulangi Kebakaran;
5.1. Bahwa fakta kebakaran yang terjadi setiap tahun secara terus menerus
telah pula membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban
hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang serta Izin Usaha
yang berlaku dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan
upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;
5.2. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c Undang
Undang Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:
“Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup perusahaan
perkebunan wajib:
a. ;
b. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana,
prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk
menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau
pengolahan lahan”;
5.3. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13
dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:
“Pasal 12 : setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan
dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
Pasal 13 : setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan
dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya
kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;
Pasal 14:
(1) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang
memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan
atau lahan di lokasi usahanya.
(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran
hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi:
a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya
kebakaran hutan dan atau lahan;
b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan
menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam
mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran
hutan dan atau lahan;
e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
lahan secara berkala”;
5.4. Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib
mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi
usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan
prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi
setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya (Pasal 12, Pasal 13 dan
Pasal 14 PP 4/2001 bukti P-27);
5.5. Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai
pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:
(i) Menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
(ii) Menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang
mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
(iii) Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian/
penanggulangan kebakaran;
(iv)Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
(v) Menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan,
pemantauan dan pelaporan kebakaran, (Lampiran II Butir 3.3 – bukti P-
28 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret
2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia;
5.6. Bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tergugat
tidak memasukkan upaya pengendalian kebakaran di wilayah usahanya
baik pada masa pra-konstruksi, konstruksi maupun operasional;
5.7. Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2- 6
Mei 2012 (bukti P-29), Tim Lapangan menemukan:
1. Menurut keterangan Manajer Proyek saudara Zakaria, Tergugat
telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL), akan tetapi belum diserahkan
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian
Lingkungan Hidup, dengan alasan dokumen ada di kantor pusat
Jakarta dan akan disusulkan kemudian;
2. Tidak membuat detil Rencana Kerja Kebun (RKK);
3. Tidak terlihat adanya pelaksanaan kewajiban pengelolaan
lingkungan dalam persiapan pembukaan lahan untuk kebun
sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKL sebagai berikut:
a. Penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
b. Melakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun dan
tidak memiliki menara api;
c. Pembangunan kanal dan saluran drainase ada yang dilakukan
setelah terjadi kebakaran;
d. Tidak memiliki SOP penanggulangan kebakaran.
5.8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli terbukti areal lahan
perkebunan kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan
prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan
pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam
kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan
April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam (vide Butir 19
bukti P-9 dan bukti P-30 Foto);
5.9. Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di wilayah
Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan
manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta tidak dimilikinya sarana
dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti
kesengajaan Tergugat;
5.10. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan
penemuan hukum yang luas (rechtsvinding) dengan menerapkan prinsip
kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan
untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam Putusan
Mandalawangi Nomor 1794 K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan
bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini (bukti
P-31);
5.11. Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan Tergugat tidak melakukan
kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran
sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup dalam hal ini
tanah gambut, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365
Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 90 Undang Undang
Lingkungan Hidup;
6. Lahan Gambut Yang Terbakar Adalah Kawasan Yang Dilindungi Undang-
Undang;
6.1. Bahwa diketahui dari hasil pengeboran di beberapa titik kordinat
96˚24’43" - 96˚36’58" BT dan 3˚44’53" - 3˚52’30" LU yang merupakan
lokasi perkebunan Tergugat, terbukti tanah gambut yang terbakar
berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;
6.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 16 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (“Keppres
32/1990”) (bukti P-32) tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter
atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (vide Pasal 4 junctoPasal 9 dan 10 Keppres 32/1990);
6.3. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan
Tergugat yang membiarkan kebakaran di lahan gambut dengan
kedalaman tiga meter telah melanggar hukum;
7. Kerugian Akibat Perbuatan Tergugat;
7.1. Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan
terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung
telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara, yang
terdiri dari:
(i) 16.200 ton karbon;
(ii) 5.670 ton CO2;
(iii) 58,97 ton CH4;
(iv)26,08 NOx;
(v) 72, 58 ton NH3;
(vi)60,10 ton O3;
(vii) 60, 10 ton CO; dan
(viii) 1.260 ton partikel, sehingga bila dibandingkan dengan standar
baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran
berlangsung telah melewati ambang batas yang berarti telah
mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya.
Disamping itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali karena
rusak. (vide bagian Kesimpulan butir 5 bukti P - 9 Surat Keterangan
Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang H Saharjo, M.Agr.);
7.2. Bahwa selain mengakibatkan pencemaran udara, kebakaran tanah
gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan 5-10
centimeter yang berada di wilayah Tergugat juga telah mengakibatkan
kerusakan tanah gambut yang terdapat dalam KEL yang dilindungi oleh
undang-undang seluas 1200 Ha atau 12.000.000 meter persegi yang
terdiri dari a blok yang sudah ditanami dan belum ditanami, (bukti P - 33
Peta Kerusakan)sebagai berikut:
Blok yang sudah ditanami seluas 517,03 hektar yang terdiri dari:
- Blok D (3, 4, 11, 18, 23, 25) seluas 66,60 hektar;
- Blok E (3, 4, 5, 11, 13, 18, 19, 20) seluas 191,41 hektar;
- Blok F (3, 4, 5, 10, 17, 19) seluas 69,60 hektar;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 17 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
- Blok G (6, 9, 13, 16) seluas 76,00 hektar;
- Blok I (1, 6, 7, 12, 13, 18) seluas 113,42 hektar;
Blok yang belum tertanam namun sudah steking seluas 666,23 hektar
yang terdiri dari:
- Blok D (7a, 7b, 14a, 14b, 17a, 17b) seluas 84,00 hektar;
- Blok E ( 3, 4) seluas 38,17 hektar;
- Blok F (4a, 11, 11a, 12, 18, 12, 18a) seluas 116,95 hektar;
- Blok G (4, 10, 12, 17, 18) seluas 127,18 hektar;
- Blok I (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19) seluas 338,10
hektar;
Areal seluas 1.200 ha telah mengalami kerusakan dan tidak bisa
diperbaiki lagi sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan
ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat
dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar
(area terdampak) (vide bukti P - 33 Peta Kerusakan);
7.3. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Perusakan Tanah dan
Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, MS., disebutkan bahwa pembakaran lahan
yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat telah mengakibatkan
kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan
parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik , N tanah, total
mikro organisme tanah, total fungi, penurunan keragaman spesies dan
populasi (vide Halaman 6 bukti P-26 Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki
Wasis) sebagaimana dirinci pada tabel berikut:
No
Parameter
(Peraturan Pemerintah
Nomor 4.Tahun 2001.
Tentang Pengendalian
Kerusakan dan atau
Pencemaran Lingkungan
Hidup yang Berkaitan
dengan Kebakaran Hutan
dan atau Lahan )
Kerusakan Yang
Terjadi (menurut
Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2001.)
Hasil Pemeriksaan
Lapangan dan
analisa laboratorium
1. Subsidence Penurunan permukaan
gambut
20 – 30 cm
2. C organik Kadar C organik turun 18,04 %
3. Nitrogen (N) Kadar N total turun 0,74 %
4. Total mikro organisme Total mikroorganisme
turun
106,25 x 10 6 spk/gr
5. Total fungi Total fungi turun 35,75 x 10 4 spk/gr
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 18 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
6. Keragaman spesies
(Kerusakan flora)
Terjadi kepunahan
spesies
100 %
7. Populasi (Kerusakan flora) Terjadi perubahan
populasi
100 %
8. pH pH naik 3,25
7.4. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah
gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang
nilai atau besarannya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011
tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup (bukti P-34) sebagai berikut:
(1) Kerugian Ekologis;
Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur
lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.
a. Biaya pembuatan reservoir;
Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha
diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x
tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp100.000,00 per
hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan reservoir untuk
setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (videbutir b.2) halaman 83 bukti P-34), sebagai berikut:
[(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x
Rp100.000,00/m² = 635 m² x Rp100.000/m² = Rp63.500.000,00/ha;
Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah gambut yang
rusak seluas 1.200 ha adalah Rp63.500.000/ha x 1200 ha =
Rp76.200.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus juta rupiah);
b. Biaya pemeliharaan reservoir;
Bahwa reservoir buatan yang dibangun tersebut harus tetap
dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan reservoir buatan
selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana (vide butir b.2)
halaman 83 bukti P-34) adalah Rp100.000.000/tahun x 15 tahun =
Rp1.500.000.000;
Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
c. Pengaturan tata air;
Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan
tata air adalah sebesar Rp30.000,00 per hektar sehingga biaya
yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.200
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 19 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
hektar sebagaimana (vide butir b.3) halaman 83 bukti P-34) adalah
sebesar Rp30.000/hektar x 1.200 hektar = Rp36.000.000.
Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
d. Pengendalian erosi;
Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar
didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp1.225.000,00
per ha sebagaimana diatur dalam (vide butir b.4) halaman 83 bukti
P-34), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi
untuk lahan seluas 1.200 ha yang rusak karena pembakaran
adalah: Rp1.225.000/ha x 1200 ha: Rp1.470.000.000,00 (satu
miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
e. Pembentuk tanah;
Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni
sebesar Rp50.000,00 per hektar sebagaimana diatur (vide butir b.5)
halaman 84 bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk
pembentukan tanah seluas 1.200 ha yang rusak adalah:
Rp50.000/ha x 1.200 ha: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
f. Pendaur ulang unsur hara;
Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran
sebagaimana diatur (vide butir b.6) halaman 84 bukti P-34) yakni
sebesar Rp4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200
ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp4.610.000/ha
x 1.200 ha: Rp5.532.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh
dua juta rupiah);
g. Pengurai limbah;
Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat
pembakaran sebagaimana diatur vide butir b.7) halaman 84 bukti
P-34) yakni sebesar Rp435.000 per ha, sehingga untuk lahan
seluas 1.200 ha maka dibutuhkan biaya: Rp435.000/ha x 1.200
ha: Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);
(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya
genetika;
a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati;
Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan
kepada perhitungan, yakni sebesar US$300 (Rp2.700.000) per ha
sebagaimana pada vide butir b.8) halaman 84 bukti P-34),
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 20 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.200 ha dibutuhkan
biaya: Rp2.700.000/ha x 1.200 ha = Rp3.240.000.000,00 (tiga
miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika;
Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya
genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya
sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui
tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal;
Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah
sebesar US$41 (Rp410.000) per ha sebagaimana diatur dalam (videbutir b.9) halaman 84 bukti P-34) sehingga untuk lahan seluas 1.200
ha diperlukan biaya sebesar Rp410.000/ha x 1.200 ha =
Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release);
a. Biaya pengembalian karbon;
Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon
sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan
pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (vide butir b.210 halaman
84 bukti P-34) dibutuhkan biaya sebesar US$ 10 (Rp90.000,00)
untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk lahan
seluas 1.200 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp90.000/ton x 16.200
ton: Rp1.458.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh
delapan juta rupiah);
b. Perosot karbon (carbon reduction);
Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka
terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction), yang harus
dipulihkan. Sebagaimana diatur dalam (vide butir b.11) halaman
85 bukti P-34) biaya rosot per ton karbon adalah US$10
(Rp90.000,00), sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan
daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari
terbakarnya 1.200 ha tanah gambut adalah sebesar Rp90.000/ha
x 5.670 ton: Rp510.300.000,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus
ribu rupiah);
Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana
nomor (1), (2) dan (3) di atas dalam rangka pemulihan tanah gambut
bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman
hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Rp91.020.300.000,00 (sembilan puluh satu miliar dua puluh juta tiga
ratus ribu rupiah);
(4) Kerugian ekonomis;
Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan
gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang
dirinci sebagai berikut:
a. Hilangnya umur pakai;
Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi
berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan
tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada
umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan
rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan
selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11
tahun sebagaimana diatur dalam (vide butir c halaman 85 bukti P-
41) adalah sebagai berikut:
- Biaya penanaman untuk 1200 ha Rp15.893.979.600,00;
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp5.855.777.600,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp5.353.200.000,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp5.443.200.000,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp7.758.000.000,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp6.972.000.000,00;
- Biaya tahun ke-6 dan ke-7 Rp81.120.000.000,00;
Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15
tahun adalah Rp128.396.157.200,00;
Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif: 4-
15 tahun) adalah Rp174.240.000.000,00;
Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:
Rp174.240.000.000,00 (hasil penjualan) - Rp128.396.197.200,00
(biaya produksi) = Rp45.843.842.800,00;
Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor
1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir
nomor (4) adalah sebesar Rp91.020.300.000,00 (sembilan puluh
satu miliar dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) +
Rp45.843.842.800,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus
empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan
ratus rupiah) = Rp136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam miliar
delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
ribu delapan ratus rupiah);
Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan
Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) di
atas adalah sebesar Rp136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam
miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh
dua ribu delapan ratus rupiah);
(5) Biaya-biaya;
Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.200 ha yang rusak
karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus
dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan
seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut
yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang
mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos;
Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan
kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan
kapasitas 20 m³ adalah sebagai berikut:
a. Biaya pembelian kompos;
Untuk memenuhi 1.200 ha tanah gambut yang rusak dengan
ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan
harga kompos per m³ sebesar Rp200.000.-, sebagaimana diatur
dalam (vide butir e.1) halaman 86 bukti P-34) maka diperlukan
biaya sebesar: 1.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x
Rp200.000/m³ = Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh
miliar rupiah);
b. Biaya angkut;
Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana
butir a di atas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20
m³/truk dengan ongkos sewa Rp800.000/20 m³ sebagaimana
diatur dalam (vide butir e.2) halaman 86 bukti P-34), maka biaya
angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:
1.200.000m³/20 m³ x Rp800.000 (sewa truk) = Rp48.000.000.000,00
(empat puluh delapan miliar rupiah);
c. Biaya penyebaran kompos;
Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1.200 ha
dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp20.000,00
(dua puluh ribu rupiah) per karung dan berat karung (a 50 kg)
sebagaimana diatur dalam (vide butir e.3) halaman 86 bukti P-34)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 23 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50
kg)/200/orang x Rp20.000 x 1.200 ha = Rp2.400.000.000,00 (dua
miliar empat ratus juta rupiah);
d. Biaya pemulihan;
Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam
rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1.200 ha,
(vide butir e.4) halaman 87 bukti P-34) adalah:
- Pendaur ulang unsur hara Rp5.532.000.000;
- Pengurai limbah Rp522.000.000;
- Keanekaragaman hayati Rp3.240.000.000;
- Sumberdaya genetik Rp492.000.000;
- Pelepasan karbon Rp1.458.000.000;
- Perosot karbon Rp510.300.000;
Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar Rp11.754.300.000
(sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu
rupiah);
Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang
harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.200 ha dengan
pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20
m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan
faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak
akibat pembakaran adalah sebesar Rp302.154.300.000 (tiga ratus
dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap;
Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim telah memutus bersalah
serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah
usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau
tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794 K/
Pdt/2004 atau yang terkenal dengan Perkara Mandalawangi,
sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada
putusan tersebut;
Sita Jaminan;
Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka
layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili
perkara a quo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas
tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 24 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
a. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten
Aceh Barat, Propinsi Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m²
(tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter
persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi
Nomor 1517/1997 tanggal 6 Desember 1997 (bukti P-
35); atau;
b. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten
Aceh Barat, Provinsi Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima
ribu delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata
dalam Gambar Situasi Nomor 3.506/1998, tanggal 17 April
1999 (bukti P-36);
Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni
membayar ganti rugi meteriil, maka layak dan beralasan hukum
kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quomenghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam
persen) dari kerugian materiil per tahun terhitung sejak didaftarkannya
perkara ini;
Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk
melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 87 ayat 3 Undang Undang Lingkungan Hidup, layak dan
beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang
mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai
berikut:
Dalam Provisi:
1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang
telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang
mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang
darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan
hukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Tergugat tidak melakukan
tindakan apapun (status quo) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 25 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang
negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau
menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk
apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas
harta kekayaan Tergugat termasuk:
Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagai berikut:
1. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu
delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana
ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 1517/1997 tanggal 6
Desember 1997 (vide bukti P-35); atau;
2. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu
delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam
Gambar Situasi Nomor 3.506/1998 tanggal 17 April 1999 (videbukti P-36);
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah,
bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:
a. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu
delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana
ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 1517/1997, tanggal 6
Desember 1997, atau;
b. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu
delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam
Gambar Situasi Nomor 3.506/1998, tanggal 17 April 1999;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada
Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp136.864.142.800 (seratus
tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 26 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah
terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar yang berada di dalam wilayah izin
usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan
terhadap lahan yang terbakar seluas 1.200 hektar dengan biaya sebesar
Rp302.154.300.000 (tiga ratus dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga
ratus ribu rupiah). Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana
mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat secara untuk membayar denda sebesar 6% (enam
persen) per tahun dari kerugian materiil terhitung sejak surat gugatan ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai
seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam
melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
Subsidair:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
1. Eksepsi Diskualificatie In Person;
Bahwa pada uraian dalil butir 2 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa
areal perkebunan Tergugat telah memiliki Izin Usaha Perkebunan
Pengolahan (IUP-P) dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dari
Gubernur Aceh atas lahan seluas 12.957 hektar berlokasi di Gampong Pulo
Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
Selanjutnya dalam Obscuur Libel Gugatannya Penggugat mendalilkan
bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah
membiarkan api dalam peristiwa kebakaran seluas 1.200 Ha yang terjadi di
lahan perkebunan dimaksud. Adapun dalam petitum Gugatannya, selain
menuntut ganti rugi Penggugat juga menuntut agar Tergugat melakukan
tindakan pemulihan terhadap lahan seluas 1.200 Ha agar dapat difungsikan
kembali;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 27 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser jo. Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang
Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Provinsi Daerah Istimewa
Aceh, areal perkebunan Tergugat berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser
(KEL) dengan Status Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sah
untuk digunakan sebagai lahan perkebunan. Dimana kewenangan atas
pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Aceh dalam bentuk
pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan
pemanfaatannya secara lestari telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 150
Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi:
“Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan
kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan,
pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara
lestari”;
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006,
maka kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dilaksanakan
oleh Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BP-KEL) yang salah
satu tujuannya adalah mendapatkan sumber-sumber dana agar bisa
mengelola KEL. Adapun dalam perkembangannya kewenangan BP-KEL
tersebut dialihkan kepada Dinas Kehutanan Aceh dengan membentuk Unit
Pelaksana Tehnis Kawasan Ekosistem Leuser (UPT-KEL) berdasarkan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2012;
Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 150 Ayat (1) Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2006 jo. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006
jo. Pergub Aceh Nomor 73 Tahun 2012, maka Menteri Negara Lingkungan
Hidup tidak berwenang dan tidak memiliki persona standi in judicio untuk
mengajukan gugatan a quo (diskualificatie in person). Dengan demikian
sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Eksepsi Plurium Litis Consortium;
Bahwa pada uraian dalil eksepsi butir 1 di atas, senyatanya Penggugat tidak
memiliki persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan a quo dan
karenanya gugatan a quo sudah selayakanya dinyatakan tidak dapat
diterima dengan alasan disqualificatie in person. Bahkan seandainya pun
Penggugat dianggap berkapasitas untuk mengajukan gugatan a quo (quod
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 28 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
non), maka pengajuan gugatan a quo senyatanya kurang pihak (plurium litisconsortium) akibat tidak lengkapnya pihak Penggugat maupun pihak yang
ditarik sebagai Tergugat sebagaimana uraian berikut:
a. Penggugat Tidak Lengkap;
Bahwa Penggugat telah mendasarkan kewenangannya untuk
mengajukan Gugatan a quo pada ketentuan Pasal 90 Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan Hidup (vide butir 1.3. dan 4.21. Gugatan). Selanjutnya pada
uraian butir 3 dan 4 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi
kebakaran di areal kebun Penggugat seluas 1.200 Ha dimana Tergugat
dituduh sengaja membiarkan api tersebut. Selanjutnya dalam petitumgugatannya, selain menuntut ganti rugi Penggugat juga menuntut agar
Tergugat melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan seluas 1.200 Ha
agar dapat difungsikan kembali;
Adapun kawasan perkebunan Tergugat tersebut senyatanya berada di
wilayah KEL yang kewenangan pengelolaannya secara khusus telah
diserahkan kepada Pemerintah Aceh yang kemudian menunjuk BPKEL
dan kemudian dialihkan ke UPT-KEL. Terlepas dari pokok perkara yang
akan kami buktikan mengenai ketidakbenaran dalil Penggugat yang
menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena
membiarkan kebakaran, maka gugatan a quo yang hanya diajukan oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tanpa melibatkan
Pemerintah Daerah ic. Pemerintah Provinsi Aceh cq. Gubernur Aceh cq.
UPT-KEL selaku pihak yang berwenang mengelola berdasarkan Undang-
Undang telah mengandung cacat formal akibat kurangnya pihak yang
bertindak sebagai Penggugat;
b. Ada Pihak Lain Yang Seharusnya Ditarik Sebagai Tergugat Atau Setidak-
Tidaknya Sebagai Turut Tergugat;
Bahwa pada butir 3.2 halaman 3 sampai dengan 5 Gugatan Penggugat
mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun
2009 sampai dengan 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5
Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2
dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar
Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan Tergugat.
Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 Gugatan didalilkan bahwa
atas adanya titik panas tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 29 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
kebakaran di areal kebun Tergugat sengaja dibiarkan karena mendukung
penyiapan lahan untuk pembangunan kebun;
Terlepas dari pokok perkara yang akan kami buktikan mengenai ketidak-
benaran dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sengaja membiarkan
kebakaran karena mendukung penyiapan lahan, maka gugatan a quoyang juga mendasarkan pada peristiwa kebakaran pada tahun 2009 dan
awal 2010 yang notabene saat itu kegiatan perusahaan masih dijalankan
oleh manajemen lama ic. PT Astra Agro Lestari dan PT Eka Dura Perdana
telah mengakibatkan gugatan a quo kurang pihak (plurium litis consortium)
karena tidak menarik manajeman lama Tergugat dimaksud sebagai
Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Fakta mana telah
diketahui Penggugat berdasarkan keberadaan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT Surya Panen Subur Nomor 51, tanggal 27 Oktober
2010 dan Tanda Terima tanggal 29 Juni 2012;
3. Eksepsi Obscuur Libel;Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat senyatanya kabur (obscuur libel)akibat tidak terang atau tidak jelasnya isi gugatan (onduidelijk). Ketidakjelasan
gugatan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
a. Posita Gugatan Tidak Jelas;
Bahwa pada butir 3.2 halaman 3 sampai dengan 5 Gugatan Penggugat
mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun
2009 sampai dengan 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5
Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir
3.2 dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak
sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan
Tergugat. Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 Gugatan
didalilkan bahwa atas adanya titik panas tersebut Penggugat menyimpulkan
bahwa kebakaran di areal kebun Tergugat sengaja dibiarkan karena
mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun. Adapun pada
butir 7.2. Gugatan didalilkan bahwa akibat peristiwa kebakaran telah
mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 1.200 Ha tanpa merinci
berapa luasan masing-masing periode kebakaran. Selain itu luasan areal
terbakar yang didalilkan seluas 1.200 Ha tidak sinkron dengan rincian
yang diberikan, yakni areal tertanam terbakar 517,03 Ha dan areal belum
tanam tapi sudah stacking seluas 666,23 Ha (jumlahnya hanya 1.183,26
Ha);
Dengan demikian terbukti bahwa Obscuur Libel atau fundamentum
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 30 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
petendi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur), sehingga
sudah selayaknya apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard);
b. Dalil Gugatan Mengandung Pertentangan/Kontradiktif;
Bahwa agar Gugatan terhindar dari cacat obscuur libel, Penggugat harus
menjelaskan dasar hukum (rechttelijke grond) yang menjadi dasar hubungan
hukum serta dasar hukum (rechtelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan
hukum dimaksud. Adapun dalil gugatan yang di dalamnya terdapat
pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai
gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;
Dalam posita gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat
telah melakukan perbuatan melanggar hukum sengaja membiarkan api
serta tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan api dalam
peristiwa musibah kebakaran di areal perkebunan Tergugat, hal mana
dikualifikasi sebagai tindakan pasif yang merupakan suatu kelalaian (videButir 4.12, 4.18, 4.20, dan 5.11 Gugatan). Akan tetapi di sisi lain,
Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan
melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata yang merupakan perbuatan kesengajaan melanggar
hukum secara aktif (vide Butir 4.21 dan 5.11 Gugatan). Dimana kedua
dalil tersebut sangatlah bertentangan mengingat unsur suatu kelalaian
sangatlah berbeda dengan unsur kesengajaan dalam konteks
pembuktian perbuatan melanggar hukum;
Dengan demikian terbukti bahwa obscuur libel atau fundamentum petendigugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur), sehingga sudah
selayaknya apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);
c. Petitum Penggugat Tidak Jelas;
Bahwa kekaburan gugatan Penggugat dapat dilihat pula dari petitumgugatan a quo yang tidak jelas. Pada butir 5 Petitum Gugatan a quo,
Penggugat menuntut agar Tergugat tidak menanam di lahan gambut yang
telah terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar, namun tidak menyebutkan
batasan-batasan objek lahan terbakar dimaksud. Adapun dalam perincian
Obscuur Libelnya Penggugat hanya menyebutkan bahwa kebakaran
tersebut mencakup areal blok yang sudah ditanami seluas 517, 03 Ha dan
areal blok yang sudah distacking seluas 666,23 Ha yang bila dijumlahkan
hanya seluas 1.183,26 Ha (bukan 1.200 Ha), sehingga tidak sinkron
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 31 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
dengan luasan lahan yang dituntut Penggugat. Demikian pula luasan
tersebut tidak sesuai dengan penghitungan ganti rugi yang diajukan
Penggugat yang menggunakan luasan 1.200 Hektar sebagai faktor pengali
(vide butir 8.4 Gugatan). Hal mana menguatkan kekaburan Gugatan a quoakibat adanya kontradiksi antara obscuur libel dan petitum gugatan;
Dengan demikian terbukti bahwa obscuur libel atau fundamentum petendiGugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur), sehingga sudah
selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);
4. Eksepsi Gugatan Prematur;Bahwa yang menjadi salah satu dasar diajukannya Gugatan a quo adalah
sebagaimana uraian butir 5 Posita Gugatan yang pada intinya mendalilkan
bahwa Tergugat telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran serta
tidak memiliki sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran
sebagaimana diwajibkan dalam Undang Undang Perkebunan, Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 maupun Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 19 Tahun 2011. Dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur
dalam ketentuan Pasal 25 Huruf c Undang Undang Perkebunan, Pasal 12,
13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 maupun ketentuan
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 merupakan
sanksi yang bersifat administratif. Demikian pula terhadap kelalaian
pemenuhan kewajiban dalam ketentuan-ketentuan pasal dimaksud tentunya
didasarkan pada hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan di bidang
perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian mengenai sudah
terpenuhi-tidaknya sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian
kebakaran yang dimiliki perusahaan perkebunan. Namun demikian hingga
saat ini tidak terdapat hasil evaluasi dari instansi pemerintah yang berwenang
yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki sarana-prasarana
pengendalian dan pencegahan kebakaran. Bahkan sebaliknya, berdasarkan
hasil penelitian ahli dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian Republik Indonesia menyatakan, bahwa Tergugat telah memiliki
sistem pencegahan kebakaran dan sarana prasarana pengendalian kebakaran
yang cukup memadai;
Dengan demikian jelas bahwa pengajuan Gugatan a quo sangatlah prematur
dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 32 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
telah memberikan Putusan Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, tanggal 25
September 2014 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Provisi:
- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam
belas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/
Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 796/ PDT/2014/PT DKI,
tanggal 28 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula
Penggugat dan dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat;
Dalam Provisi:
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25
September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan
banding tersebut;
Dalam Eksepsi:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25
September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan
banding tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25
September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan
banding tersebut;
Mengadili Sendiri:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk
seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk
seluruhnya:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 33 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh
Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan
Permohonan Kasasi Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 8 Juni 2015;
Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/
Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24
Juni 2015;
Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding
mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juli 2015;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
ialah:
1. Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta
hukum (rechts feitelijke) terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi
dalam Judex Facti tingkat pertama, tanpa memeriksa sama sekali dasar-
dasar yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi. Maka pertimbangan
yang demikian telah bertentangan dengan process/recht orde, karena tidak
memeriksa seluruh fakta-fakta hukum. Sehingga putusan Judex Facti yang
demikian tidak patut dipertimbangkan dan sudah seharusnya dibatalkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum berupa pembakaran lahan sawit
di atas tanah gambut diajukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi
berdasarkan bukti-bukti persidangan di tingkat pertama yang terdiri dari:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 34 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
(a) data-data hotspot (titik panas);
(b) peta izin usaha yang memuat koordinat lokasi usaha Termohon Kasasi;
(c) Verifikasi Lapangan tanggal 3 Mei 2012 dan 4 Mei 2012;
(d) foto-foto yang menunjukkan bekas-bekas kebakaran;
(e) rekaman udara video kebakaran lahan yang diambil dari atas pesawat
Susi Air;
(f) laporan ahli sesuai hasil verifikasi lapangan dan analisis laboratorium,
yang menunjukkan bahwa kebakaran telah terjadi di lahan gambut
berkedalaman lebih dari 3 meter yang titik koordinatnya berada dalam
lokasi Izin Usaha Perkebunan milik Termohon Kasasi;
3. Bahwa terbukti secara ilmiah, berdasarkan Verifikasi Lapangan oleh para
Ahli Kebakaran Lahan dan Kerusakan Lingkungan, didukung oleh hasil
analisis laboratorium atas sampling tanah bekas terbakar, indikasi titik panas
(hotspot) tersebut adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi di Wilayah
Perkebunan Termohon Kasasi;
4. Bahwa bukti adanya kebakaran diperoleh berdasarkan keterangan saksi-
saksi serta gambar-gambar foto dan rekaman video dari udara yang
memperlihatkan kebakaran, yang membuktikan bahwa benar lokasi terbakar
seluas 1.200 hektar tersebut berada di Wilayah Perkebunan Termohon
Kasasi dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan;
5. Bahwa terbukti berdasarkan Verifikasi Lapangan oleh Ahli serta pembuktian
di persidangan, kebakaran lahan terjadi karena pola pengeringan gambut
melalui pembuatan parit cacing bertingkat yang berfungsi untuk mengatur
tingkat air tanah gambut sehingga gambut menjadi terdehidrasi (kondisi
kering) sehingga akan sangat mudah terbakar. Selanjutnya terbukti, bahwa
bahan bakar yang membantu terbakarnya lahan seluas itu adalah rumpukan
kayu (log-log) hasil pekerjaan imas/tebang pembukaan lahan (land clearing)
di Wilayah Perkebunan Termohon Kasasi;
6. Bahwa terbukti bahwa kebakaran itu memang sengaja dibiarkan dan
diinginkan sendiri oleh Termohon Kasasi, hal mana dapat disimpulkan dari
fakta-fakta luasnya areal yang terbakar, tidak adanya fasilitas pencegahan
dan pemadaman kebakaran yang memadai sebagaimana disyaratakan oleh
ketentuan yang berlaku, serta struktur biaya pembukaan lahan berdasarkan
SPK Termohon Kasasi dengan Kontraktor yang sangat dibawah kewajaran.
Hal itu disebabkan karena Termohon Kasasi tidak menggunakan metode
pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB);
7. Bahwa sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang disusun oleh Termohon
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 35 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Kasasi dan sebagaimana dibuktikan dari hasil Verifikasi Lapangan serta
keterangan-keterangan para Ahli baik Pemohon Kasasi maupun Ahli
Termohon Kasasi terbukti, bahwa lahan gambut milik Termohon Kasasi
memiliki ketebalan lebih dari tiga meter. Sesuai peraturan yang berlaku,
gambut jenis ini termasuk lahan konservasi yang harus dilindungi karena
fungsinya yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan
hidup sekitarnya;
8. Bahwa terbukti kebakaran yang terjadi di lahan milik Termohon Kasasi telah
merusak struktur gambut yang sangat penting fungsinya bagi ekosistem.
Kebakaran lahan juga menimbulkan pencemaran udara karena terlepasnya
emisi karbon ke udara yang mempengaruhi iklim global. Maka sangat
beralasan bila Termohon Kasasi harus bertanggungjawab untuk mengganti
kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya dengan mengganti
kerugian lingkungan dan melakukan kegiatan pemulihan lahan yang terbakar
sesuai ketentuan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional;
9. Sebaliknya, selama persidangan Termohon Kasasi tidak berhasil
membuktikan dalil-dalilnya bahwa Termohon Kasasi memiliki fasilitas
pencegahan dan pemadaman kebakaran yang memadai sebagaimana
disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Termohon Kasasi juga tidak
mampu membuktikan dalilnya bahwa sumber api bukan berasal dari
wilayahnya karena ada bukti data satelit titik panas (hotspot) yang
menunjukkan titik koordinat masuk dan berada di dalam Wilayah
Perkebunan Termohon Kasasi, yang selanjutnya terbukti telah dikonfirmasi
oleh Ahli Kebakaran sebagai titik api. Dengan kata lain penyebab indikasi
panas dalam rekaman hotspot tersebut adalah adanya kebakaran;
10.Termohon Kasasi juga tidak berhasil membuktikan teori “lompatan api” yang
berusaha dibangunnya dengan berkelit bahwa api yang membakar lahan
Termohon Kasasi berasal dari kebun yang berbatasan dengan kebun
miliknya. Dalil tersebut secara ilmiah maupun faktual/empiris tidak dapat
dibuktikan kebenarannya dalam perkara a quo;
11.Bahwa tidak terbukti faktor alam dapat dijadikan alasan sebagai penyebab
kebakaran karena hal itu hanya mungkin terjadi jika hal-hal berikut terpenuhi:
adanya (i) letusan gunung berapi, (ii) petir yang sangat kencang, atau (iii)
suhu panas yang sangat ekstrim. Jelas sekali ketiga unsur tersebut tidak
terpenuhi dalam kebakaran lahan gambut Termohon Kasasi;
12.Begitupun tidak terbukti alasan Termohon Kasasi bahwa aktivitas
masyarakat yang memancing ikan dan membuat api unggun menjadi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 36 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
penyebab kebakaran karena jelas-jelas tidak didukung oleh saksi yang
melihat dan menyaksikan secara langsung dan tidak dapat dibuktikan oleh
Termohon Kasasi;
Adapun Memori kasasi ini kami ajukan adalah dengan alasan-alasan sebagai
berikut:
1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta yang amarnya sebagai berikut:
Mengadili:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula
Penggugat dan dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat;
Dalam Provisi:
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25
September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan
banding tersebut;
Dalam Eksepsi:
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25
September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel., yang dimohonkan
banding tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
- Membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September
2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan banding
tersebut;
Mengadili Sendiri:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk
seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk
seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah);
2. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan amarnya antara lain
sebagai berikut:
Mengadili:
Dalam Provisi:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 37 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah);
I. Dalam Eksepsi;
A. Gugatan Tidak Kurang Pihak;
1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima pertimbangan hukum dan amar Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang pada intinya menerima eksepsi Termohon Kasasi
untuk sebagian;
2. Bahwa oleh karenanya sudah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tinggi yang menolak eksepsi Termohon Kasasi dengan alasan kurang pihak
karena tidak ditariknya pihak lain dalam gugatan ini tidak mengurangi hak
gugat Pemohon Kasasi. Adalah hak mutlak Pemohon Kasasi sebagai
Penggugat untuk menggugat siapa saja pihak yang dianggapnya bersalah;
B. Gugatan Telah Jelas Dan Tidak Kabur;
3. Bahwa Pemohon Kasasi juga sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tinggi yang menolak eksepsi Termohon Kasasi bahwa
gugatan tidak jelas dan kabur. Bahwa Pemohon Kasasi telah menguraikan
Obscuur Libel maupun petitum dengan jelas di dalam gugatan;
4. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi didasarkan pada perbuatan melanggar
hukum oleh Termohon Kasasi yang telah menimbulkan kerugian lingkungan
hidup;
II. Dalam Pokok Perkara;
A. Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi warga Negara Indonesia
yang dijamin di dalam konstitusi;
1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat
(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menjelaskan:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 38 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
memperoleh pelayanan kesehatan”;
2. Bahwa guna melindungi hak asasi Warga Negara Indonesia tersebut, maka
sudah sepatutnya pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan
hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum
lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia;
3. Bahwa perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara
khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan
lingkungan hidup dan sumber daya alam;
B. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini bukanlah
hakim bersertifikat lingkungan hidup oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi
tidak berkompeten dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini
bukanlah hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh
Ketua Mahkamah Agung, sehingga Ketua Majelis Hakim: Fritz Jhon Polnaya,
S.H., M.H., dan Hakim-Hakim Anggota: H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.
dan Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H., tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;
5. Bahwa suatu perkara lingkungan hidup harus diadili oleh Hakim lingkungan
hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Mahkamah Agung,
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang
Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Keputusan KMA RI 134/2011) yang
masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 2;
“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh Hakim lingkungan hidup yang
bersertifikat dan telah diangkat oleh Mahkamah Agung”;
Pasal 5;
“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup”;
6. Bahwa bahkan dalam perkara lingkungan hidup baik pada pengadilan tingkat
pertama maupun tingkat banding di lingkungan peradilan umum harus diadili oleh
Majelis Hakim yang Ketua Majelisnya adalah Hakim Lingkungan Hidup,
berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Keputusan KMA RI 134/2011 yang menyatakan:
“Perkara lingkungan hidup pada Pengadilan Tingkat Pertama dan
Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan
tata usaha Negara harus diadili oleh Majelis Hakim yang Ketua Majelisnya
adalah Hakim lingkungan hidup”;
7. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas tidak memiliki kompetensi untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 39 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
mengadili perkara ini, sehingga kami memahami Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mampu memahami norma-norma
hukum lingkungan hidup, tidak mampu menerapkan hukum sebagai
instrumen dalam mengadili perkara lingkungan, tidak mampu melakukan
penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mewujudkan keadaan lingkungan
dan tidak mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara
lingkungan hidup;
C. Tentang kebakaran lahan di wilayah perkebunan Termohon Kasasi;
8. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi baik pada
pemeriksaan tingkat pertama maupun banding berdasarkan Laporan Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4) (vide bukti P-7) tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012
kepada Pemohon Kasasi menyebutkan bahwa terjadi kebakaran lahan di
wilayah areal wilayah perkebunan Termohon Kasasi, sesuai data hotspot(titik panas) (vide bukti P-8) yang bersumber dari data Satelit Modis yang
dikeluarkan oleh NASA yang merekam persebaran titik panas di Provinsi
Aceh menunjukkan titik panas memang terlihat muncul koordinat wilayah
perkebunan Termohon Kasasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012,
dengan rincian sebagai berikut:
Periode Bulan Jumlah Titik Panas
2009 21 Februari 1
24 April 1
26 April 1
10 Mei 1
12 Mei 2
6 Juni 1
11 Juni 2
13 Juni 1
15 Juni 1
20 Juni 1
4 Juli 1
2 November 1
2010 8 Januari 1
2011 12 Januari 1
14 Juni 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 40 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
15 Juni 2
17 Juni 1
24 Juni 4
2 Agustus 1
6 Agustus 2
2012 1 Februari 5
Maret 82 (rincian dibawah)
i. 19 Maret 2012 1
j. 20 Maret 2012 3
k. 21 Maret 2012 14
l. 22 Maret 2012 23
m. 23 Maret 2012 10
n. 24 Maret 2012 21
o. 26 Maret 2012 9
p. 27 Maret 2012 1
Juni 31 (rincian dibawah)
j. 17 Juni 2012 6
k. 18 Juni 2012 1
l. 19 Juni 2012 7
m. 20 Juni 2012 4
n. 21 Juni 2012 3
o. 22 Juni 2012 4
p. 25 Juni 2012 2
q. 26 Juni 2012 3
r. 29 Juni 2012 1
9. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Pemohon Kasasi
untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (ground checking) di
lokasi dimana titik-titik panas (hotspot) tersebut terlihat, yaitu di Gampong
Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi
Aceh, masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012;
10.Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 4 Mei
2012 dan tanggal 16 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta bahwa
terbukti benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah
usaha Termohon Kasasi setelah dicek dengan peralatan Global PositioningSystem (GPS) (vide bukti P-13);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 41 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
11.Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir.
Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli (vide bukti P-9) Kebakaran Hutan dan
Lahan dari Institut Pertanian Bogor, ditemukan tanda-tanda fisik bekas
kebakaran sebagai berikut:
(i) Pada areal land clearing tanpa tanaman yang terbakar di lahan perkebunan
kelapa sawit yang dimiliki Termohon Kasasi terdapat log sisa tebangan
yang berasal dari tegakan hutang yang ditebang sebelum kebakaran
terjadi dan tumbang di atas permukaan lahan yang terbakar. Pada bagian
permukaannya dipenuhi dengan arang pekat demikian pula halnya
dengan rumpukan yang penuh dengan log berbagai ukuran diameter dan
panjang yang juga berwarna hitam pekat, yang membuktikan bahwa
telah terjadi kebakaran, seperti ditemukan pada Blok F-4 pada koordinat
N: 03 82109º; E: 096 53348º dan Blok G-16 pada koordinat N: 03 79167º;
E: 096 51308º pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4
Mei 2012;
(ii) Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan terbakar di area yang
dimiliki Termohon Kasasi, kondisinya sebagian besar hangus terbakar,
selain log bekas pohon hutan terbakar demikian pula halnya dengan
kelapa sawitnya seperti terlihat pada Blok E-18 pada koordinat N: 03
82638º; E: 096 52268º, Blok E-19 pada koordinat N: 03 82273º; E: 096
53344º, Blok E-20 pada koordinat N: 03 82589º; E: 096 52280º dan Blok
I-1 pada koordinat N: 03 79167º; E: 096 51308º pada saat verifikasi
lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012;
(iii) Kebakaran yang terjadi pada lahan tanpa tanaman kelapa sawit maupun
lahan yang telah ditanami kelapa sawit di lahan milik Termohon Kasasi,
berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 3 – 4 Mei 2012, terkonsentrasi
hanya pada areal yang terbuka saja, namun sisi luarnya tertahan oleh
jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris tidak terbakar. Pada
permukaan lahan bekas terbakar, ditemukan abu dan arang sisa
pembakaran yang mulai tercuci akibat terjadinya hujan yang menggerus
lapisan permukaan yang terbakar. Tumbuhan bawah pada areal bekas
terbakar tersebut tampak masih jarang ditemui, hal itu menunjukkan
tingginya suhu yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi;
(iv)Berdasarkan hasil pengeboran kedalaman gambut pada lahan yang telah
ditanami dan terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit milik Termohon
Kasasi dengan menggunakan bor gambut, diketahui merupakan kawasan
gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena kedalaman
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 42 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter seperti ditemukan pada koordinat N:
03.82255º; E: 096 53326º dan koordinat N: 03 79057º; E: 096 51309º.
Ketebalan gambut yang lebih dari 3 (tiga) meter ini juga ditemukan pada
blok yang telah ditanami dan terbakar yaitu pada Blok E-16, Blok E-19
dan Blok E-20. Selain itu ditemukan pada blok yang belum ditanami dan
terbakar¸ yaitu Blok I-1, F-4 dan G-16;
(v) Pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3 – 4 Mei 2012 di lahan
perkebunan kelapa sawit milik Termohon Kasasi, tidak ditemukan sarana
dan prasarana pengendalian kebakaran lahan seperti papan
pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam
kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan
April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam;
(vi)Di beberapa lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan
terbakar, sebagian kecil permukaannya telah ditanami tanaman penutup
tanah (cover crop) dengan variasi umur tanam yang berbeda mulai dari
yang berumur beberapa hari hingga berumur 1-2 bulan karena
penampilan fisik tanaman yang berbeda pula;
(vii) Pada lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar,
ditemukan kelapa sawit yang terbakar dengan kualitas pokok sawit yang
buruk, sementara pada blok yang lain ditemukan pula usaha penanaman
kelapa sawit pada lahan bekas terbakar tersebut tanpa perlakuan khusus;
(viii) Ditemukan pula badan jalan yang tidak terbakar yang seolah-olah
berfungsi sebagai sekat, sementara lokasi yang berdampingan dengan
badan jalan tersebut terbakar;
(ix)Berdasarkan verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 khususnya pada areal
terbakar yang belum ditanami dan yang tidak terbakar, tampak potongan
log hutan alam bekas ditebang dengan beragam diameter dan panjang
terlihat bergelimpangan di atas permukaan lahan yang bergambut. Pada
areal terbakar yang belum ditanami tampak sekali warna hitam pekat
yang melekat pada log bekas terbakar, sementara lapisan abu dan arang
tampak memenuhi lapisan permukaannya, seperti tampak pada koordinat
3º 51’ 50” N; 96º 31’ 52” E; 3º 51’ 25” N; 96º 31’ 51” E; 3º 51’ 03” N; 96º
31’ 57” E; 3º 50’ 13” N; 96º 31’ 59” E; 3º 50’ 14” N; 96º 31’ 41” E; 3º 50’
15” N; 96º 31’ 08” E; 3º 51’ 35” N; 96º 31’ 50” E;
(x) Pada verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut, ditemukan bahwa
lahan yang telah terbakar maupun belum terbakar tidak berstecking dan
cenderung tidak beraturan (yang dimaksud stecking adalah bentuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 43 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
perumpukan log bekas tebangan pohon hutan di areal penanaman,
dimana log-log bekas tebangan dikumpulkan/dirumpuk pada areal land
clearing dengan lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1-2 meter. Tujuan
perumpukan ini adalah agar log-log tersebut menumpuk pada satu
tempat dan membusuk sehingga mampu membantu menyuburkan tanah
akibat hasil pembusukannya tersebut. Lahan tanam berada diantara dua
rumpukan yang bebas dari log-log bekas tebangan;
(xi)Potensi bahan bakar pada lahan bekas terbakar didominasi oleh log
bekas pohon hutan alam yang ditebang, yaitu sekitar 60 ton per hektar;
(xii) Sehari setelah verifikasi dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit
milik Termohon Kasasi, kejadian kebakaran terulang kembali yaitu sejak
tanggal 17 Juni 2012 hingga tanggal 22 Juni 2012, dan kemudian pada
tanggal 26 Juni 2012. Pada saat verifikasi tanggal 16 Juni 2012
ditemukan pula blok G-11 terbakar seluas lebih kurang 20 ha;
Oleh dan karenanya berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti kebakaran
lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Termohon Kasasi;
12.Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Termohon
Kasasi, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga)
faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber
penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau firetriangle;
13.Bahwa berdasarkan data satelit, hotspot (titik panas) tampak mengelompok
pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di land
clearing dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 2 (dua)
tahun terakhir (2011–2012), sarana dan prasarana pengendalian kebakaran
sangat minim bahkan hampir tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi
cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan
yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah
gambut ber pH rendah. Kegiatan penyiapan lahan milik Termohon Kasasi
telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa
adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk
dalam bentuk rumpukan;
2. Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan di lakukan;
3. Pengeringan log bekas tebangan yang merupakan bahan bakar pada
areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari;
4. Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 44 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan
bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui
pembiaran (omission);
5. Pada lahan bekas terbakar kemudian dipasang ajir tanaman sebagai
tanda tempat tanaman akan ditanam;
6. Pembuatan lubang tanaman dilakukan pada lokasi yang ditandai dengan
ajir tanaman;
7. Penanaman kelapa sawit pada lubang tanam yang dibuat sebelumnya
yang ditandai dengan ajir tanaman tanpa pemberian pupuk apapun di
dalam lubang tanam;
14. Bahwa sudah sepatutnya Termohon Kasasi mengetahui bahwa adanya log-log
kayu kering di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan
bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap
kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun dikarenakan abu hasil kebakaran
dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan
sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan tentu secara pasti akan
dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat
penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang
ditanam yang tersedia dalam jumlah yang banyak;
15.Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Termohon Kasasi
membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada
lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga
memungkinkan dilakukan kegiatan penanaman kelapa sawit, perbuatan
tersebut dengan sengaja dilakukan untuk mengeringkan lahan gambut;
16.Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya
kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya
lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Termohon Kasasi (yaitu membuka
lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya
membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
17.Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian
bagi Termohon Kasasi, bahkan justru memberikan keuntungan secara
ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Termohon Kasasi tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk
meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan
karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran,
serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman
serangan hama dan penyakit. Termohon Kasasi juga diuntungkan karena
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 45 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan
bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan
dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu
karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat
segera ditanami dan mudah dikerjakan;
18.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dalil Majelis Hakim Tinggi pada
pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti data
hotspot milik Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa
selama ini satelit MODIS telah lazim digunakan oleh lembaga-lembaga
pemerintah termasuk LAPAN, BMKG dan Badan Informasi Geospasial
karena terbukti menyajikan data-data yang sangat akurat dan dapat
diandalkan terutama untuk mengetahui adanya kebakaran hutan/lahan.
Perlu diketahui bahwa pengumpulan data hotspot oleh Pemohon Kasasi
dilakukan dalam skala harian (diambil setiap hari) sepanjang periode Januari
2011 hingga Desember 2011 serta periode Februari 2012 hingga Juni 2012
secara konstan, sehingga sudah sesuai kaidah yang berlaku. Di samping itu,
data MODIS tersebut juga didukung foto udara yang bersifat real time yang
diambil pada saat kebakaran terjadi (vide bukti keterangan Saksi Farwiza
dan video kebakaran yang diambil dari udara);
Meskipun hotspot telah menjadi indikasi adanya peningkatan suhu di
permukaan tanah, Pemohon Kasasi tetap melakukan verifikasi lapangan
untuk memastikan apakah peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh
kebakaran atau bukan. Terbukti dari verifikasi lapangan, peningkatan suhu
disebabkan oleh kebakaran lahan yang bukti fisiknya masih tetap bisa
terlihat melalui perubahan sifat-sifat fisik, kimia maupun biologi tanah yang
tidak akan hilang begitu saja dalam waktu 3-5 tahun. Bahwa dengan
demikian, meskipun pengecekan baru dilakukan tahun 2012, bukti-bukti
kebakaran 1 tahun sebelumnya masih dapat diketahui secara kasat mata
(dengan foto-foto) (vide bukti P-15 sampai dengan bukti P-21) yang dibuktikan
secara ilmiah melalui uji laboratorium sebagaimana diuraikan dalam dalil-
dalil Pemohon Kasasi terdahulu. Berdasarkan uraian di atas, serta melihat
praktik yang berlaku pada lembaga pemerintahan, maka pertimbangan
Majelis Hakim Tinggi yang meragukan validitas data hotspot MODIS adalah
tidak berdasar sama sekali, dan cenderung mengada-ada sehingga sudah
seharusnya ditolak;
19.Bahwa pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 di lahan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 46 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
perkebunan kelapa sawit milik Termohon Kasasi, tidak ditemukan sarana
dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan
pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran
lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah
kebakaran periode Maret 2012 padam, sebagaimana telah dibuktikan oleh
Pemohon Kasasi dalam acara pembuktian perkara a quo. Pemohon Kasasi
juga menegaskan kembali bahwa dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) Termohon Kasasi tidak memasukkan upaya pengendalian
kebakaran di wilayah usahanya baik pada masa pra-konstruksi, konstruksi
maupun operasional. Jelas terbukti bahwa sejak awal Termohon Kasasi
tidak peduli tentang kemungkinan kebakaran lahan dan langkah-langkah
antisipasinya dan dengan demikian melanggar kewajiban hukum Termohon
Kasasi itu sendiri;
20.Bahwa dari hasil verifikasi lapangan Pemohon Kasasi menemukan bekas-
bekas rumpukan kayu, log, ranting serta dedaunan yang dikeringkan dengan
sinar matahari untuk dijadikan bahan bakar dengan jumlah muatan bahan
bakar rata-rata sekitar 60 ton/ha. Pengeringan gambut dilakukan dengan
menggunakan parit cacing yang dibangun di tengah-tengah blok perkebunan
yang berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan air sewaktu gambut
akan ditanami. Kemudian ketika lahan gambut terbakar maka parit digenangi
dengan level air tertentu untuk mencegah agar api tidak membakar lapisan
gambut terlalu dalam yang menyebabkan lubang tanam akan sulit dibuat
karena permukaan gambut akan menjadi lembek dan amblas;
21.Bahwa dari bekas lahan terbakar yang ditemukan Tim Lapangan selama
proses verifikasi, terlihat bahwa penjalaran api (pola penjalaran api) akibat
kebakaran tersebut hanya membakar lokasi-lokasi yang akan ditanami saja
(land clearing), namun tidak membakar jalan-jalan perkebunan;
22.Bahwa benar Termohon Kasasi telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan
Pengolahan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor
525/BP2T/8335/2011 pada tanggal 21 Desember 2011, dan kemudian
memperoleh izin usaha perkebunan budidaya (selanjutnya disebut izin
usaha) dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai Surat Izin
Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/2449/2012 (vide bukti P-4) atas lahan
seluas 12.957 hektar, berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Namun demikian Termohon
Kasasi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup sejak tahun 2009 sesuai dengan dokumen RKL (Rencana
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 47 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Pengelolaan Lingkungan) (vide bukti P-4). bukti RKL tersebut membuktikan
bahwa aktivitas Termohon Kasasi di lahan miliknya telah dimulai sejak tahun
2009 sambil melakukan proses Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
Nomor525/BP2T/8335/2011 (vide bukti P-4) dan Izin Usaha Perkebunan
Budidaya, dimana izin-izin tersebut baru diterbitkan di tahun 2011 dan 2012.
Selama kurun waktu antara 2009-2012, tidak ada perusahaan atau badan
hukum lain yang terlibat dalam kegiatan di lahan Termohon Kasasi;
Dengan demikian Termohon Kasasi tetap harus bertanggungjawab atas
kebakaran di lahan perkebunan Termohon Kasasi. Sehingga kami mohon
kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
tidak mempertimbangkan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 38 alinea 2
sampai dengan alinea 4 Putusannya;
23.Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2-6 Mei
2012 (vide bukti P-29) Tim Lapangan menemukan bahwa Termohon Kasasi:
1. Menurut keterangan Manajer Proyek saudara Zakaria, Termohon Kasasi
telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL), akan tetapi belum diserahkan kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup,
dengan alasan dokumen ada di kantor pusat Jakarta dan akan
disusulkan kemudian;
2. Tidak membuat detil Rencana Kerja Kebun (RKK);
3. Tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan dalam persiapan
pembukaan lahan untuk kebun sebagaimana tercantum dalam Dokumen
RKL sebagai berikut:
a. Penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
b. Melakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun dan tidak
memiliki menara api;
c. Pembangunan kanal (vide bukti P-23) dan saluran drainase ada yang
dilakukan setelah terjadi kebakaran;
d. Tidak memiliki SOP penanggulangan kebakaran;
Bahwa sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki Termohon Kasasi
ternyata hanya klaim saja tanpa ada bukti. Termohon Kasasi tidak mampu
menunjukkan kepada tim lapangan pada saat verifikasi lapangan keberadaan
sarana dan prasarana kebakaran untuk dapat didokumentasikan;
24.Bahwa dengan demikian telah terbukti kebakaran lahan telah terjadi di lokasi
perkebunan milik Termohon Kasasi yang memang sengaja dibiarkan oleh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 48 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Termohon Kasasi yang berakibat kerugian lingkungan hidup. Fakta-fakta
bahwa kebakaran lahan terjadi di wilayah usaha Termohon Kasasi, adanya
jejak-jejak kebakaran yang luas, pengetahuan dan kesadaran penuh
Termohon Kasasi bahwa lahan gambut sangat rentan terbakar, serta tidak
dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan yang
memadai dan minimnya upaya-upaya pencegahan sudah menjadi bukti
tindakan sengaja membiarkan kebakaran;
25.Bahwa Tim Verifikasi Lapangan dari pihak Pemohon Kasasi telah mengambil
sampel tanah pada lahan bekas terbakar dengan metode boring pada
kedalaman lebih dari 3 meter dengan menggunakan peralatan bor gambut.
Selain itu pada lubang tanaman dimana kelapa sawitnya belum lama
ditanam telah pula diambil sampel tanahnya yaitu yang diambil dari bonggol
tanaman dan tanah gambut dalam lubang tanam paling bawah/dasar.
Selanjutnya, dari hasil uji sampel terhadap sampel tanah diperoleh bukti
bahwa pH gambut yang tidak terbakar adalah 3,95, sedangkan pada tanah
gambut yang terbakar pH nya meningkat menjadi 5,80. Namun faktanya
kenaikan pH tersebut bukan disebabkan oleh penggunaan kapur karena
tidak ditemukan zat-zat kapur di dalamnya, tapi disebabkan oleh arang atau
abu bekas kebakaran yang kaya hara mineral yang telah dipakai untuk
menaikkan pH tanah, sehingga terbukti kebakaran lahan gambut di areal
milik Termohon Kasasi sangat menguntungkan Termohon Kasasi karena
meningkatkan pH tersebut;
26.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dalil Termohon Kasasi yang menyatakan
tidak terdapat kenaikan pH secara signifikan. Tim Verifikasi Lapangan dari
pihak Termohon Kasasi telah mengambil sampel tanah pada lahan bekas
terbakar dengan metode boring pada kedalaman lebih dari 3 meter dengan
menggunakan peralatan bor gambut. Selain itu pada lubang tanaman
dimana kelapa sawitnya belum lama ditanam telah pula diambil sampel
tanahnya yaitu yang diambil dari bonggol tanaman dan tanah gambut dalam
lubang tanam paling bawah/dasar. Selanjutnya, dari hasil uji sampel
terhadap sampel tanah diperoleh bukti bahwa pH gambut yang tidak
terbakar adalah 3,95, sedangkan pada tanah gambut yang terbakar pH nya
meningkat menjadi 5,80. Namun faktanya kenaikan pH tersebut bukan
disebabkan oleh penggunaan kapur karena tidak ditemukan zat-zat kapur di
dalamnya, tapi disebabkan oleh arang atau abu bekas kebakaran yang kaya
hara mineral yang telah dipakai untuk menaikkan pH tanah, sehingga
terbukti kebakaran lahan gambut di areal milik Termohon Kasasi sangat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 49 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
menguntungkan Termohon Kasasi karena meningkatkan pH tersebut;
27.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dalil Termohon Kasasi yang menyangkal
adanya kerugian. Sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan dalam
gugatan, adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terbukti dari
pemeriksaan ahli terhadap kualitas udara yang dihasilkan dari pembakaran
lahan serta uji sampel tanah bekas terbakar di laboratorium. Hasilnya
menunjukkan kualitas tanah gambut yang terbakar telah memenuhi
parameter-parameter kerusakan tanah sesuai peraturan yang berlaku
sehingga memenuhi kriteria terjadinya kerusakan. Adanya pencemaran
udara juga dibuktikan oleh penelitian ahli berdasarkan pelepasan emisi gas
rumah kaca selama terjadinya kebakaran yang telah melampaui batas-batas
pencemaran parameter-parameter kualitas udara, sehingga layak untuk
dinyatakan telah terjadi pencemaran udara;
28.Pemohon Kasasi menegaskan kembali dalil gugatan bahwa Termohon
Kasasi terbukti telah sengaja membiarkan kebakaran di lahan perkebunan
sawit miliknya. Bahwa kebakaran lahan gambut milik Termohon Kasasi
terbukti dari:
(1) Data-data hotspot MODIS yang sah dan teruji keakuratannya;
(2) Verifikasi lapangan oleh Tim Lapangan bersama ahli kebakaran dan ahli
kerusakan hutan/lahan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku yang
menemukan sisa-sisa bekas terjadinya kebakaran;
(3) Keterangan saksi dan video udara yang diambil pada saat terjadinya
kebakaran;
Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 3-4 Mei
2012, Tim Lapangan menemukan:
1. Tidak dilakukan penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam
kebakaran;
2. Tidak dilakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun;
3. Tidak ada Standar Operasi Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran;
29.Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Ahli Perusakan Tanah
dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.S., (vide bukti PT-1), disebutkan
bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik
Termohon Kasasi telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 yang ditunjukkan
dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, N tanah,
total mikro organisme tanah, total fungi, penurunan keragaman spesies dan
populasi, sebagaimana dijelaskan dalam Suratnya yang dirinci sebagai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 50 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
berikut:
No
Parameter
(Peraturan Pemerintah
Nomor 4.Tahun 2001.
Tentang Pengendalian
Kerusakan dan atau
Pencemaran Lingkungan
Hidup yang Berkaitan
dengan Kebakaran Hutan
dan atau Lahan )
Kerusakan Yang
Terjadi (menurut
Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2001.)
Hasil Verifikasi
lapangan dan
analisa laboratorium
1. Subsidence Penurunan permukaan
gambut
20 – 30 cm
2. C organic Kadar C organik turun 18,04 %
3. Nitrogen (N) Kadar N total turun 0,74 %
4. Total mikro organisme Total mikroorganisme
turun
106,25 x 10 6 spk/gr
5. Total fungi Total fungi turun 35,75 x 10 4 spk/gr
6. Keragaman spesies
(Kerusakan flora)
Terjadi kepunahan
spesies
100 %
7. Populasi (Kerusakan flora) Terjadi perubahan
populasi
100 %
8. pH pH naik 3,25
D. Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memperhatikan dengan teliti
fakta-fakta di persidangan sehingga salah menerapkan hukum;
30.Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah tanpa dasar mempertimbangkan dan
memutus perkara ini tanpa memperhatikan fakta-fakta persidangan pada
pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan:
a. Termohon Kasasi tidak bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi
dengan alasan karena Termohon Kasasi memperoleh Izin Usaha
Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
b. Kebakaran di lahan perkebunan sawit bukanlah kesengajaan bagi
Termohon Kasasi;
c. Termohon Kasasi telah mencegah dan menanggulangi kebakaran;
d. Lahan Gambut bukanlah lahan yang dilindungi oleh Undang-Undang;
Sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi kerugian Pemohon Kasasi tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada Termohon Kasasi;
31.Bahwa bahkan Majelis Hakim Tinggi tidak melihat langsung objek perkara
dengan melakukan Pemeriksaan Setempat (gerechtelijke plaatsopneming).
Padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001
tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung meminta perhatian
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 51 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata tersebut:
“Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan
oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif
Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih
rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas
permintaan salah satu pihak yang berperkara”;
32.Bahwa kami juga keberatan pada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang
pada intinya menyatakan telah terjadi kebakaran pada tanggal 19 Maret
2012 dan telah berhasil dipadamkan dalam 5 hari, pertimbangan Majelis ini
seolah-olah menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan
pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran tersebut. Pada
faktanya setelah terjadinya kebakaran, Termohon Kasasi seharusnya
melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan api, namun itu tidak
dilakukan dan api malah membakar hampir seluruh areal perkebunan
Termohon Kasasi disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana
kebakaran, tidak adanya SOP kebakaran dan tidak ada laporan kebakaran
yang disampaikan Termohon Kasasi, padahal itu merupakan kewajiban
hukum yang harus dilakukannya berdasarkan peraturan serta izin yang
dimilikinya. Hal ini dibuktikan pula dengan keterangan Saksi Farwiza dan
bukti video rekaman kebakaran dari udara yang memperlihatkan tidak ada
sama sekali upaya yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran tersebut;
33.Bahwa kami sangat keberatan pada Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta
dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea 2 sampai dengan
alinea 4, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Persidangan, yang
kami kutip sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup
melakukan pengamatan dan verifikasi (ground checking) di lokasi dimana
titik panas (hotspot) terlihat pada tanggal 4 Mei 2011 (bukti P-11) dan
tanggal 16 Juni 2012 (bukti P-12), maka Surat Keterangan Ahli Kebakaran
Hutan Dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Saharjo, M.Agr., (bukti P-9) yang
menyimpulkan telah terjadi kebakaran di perkebunan Tergugat,” sejak tahun
2012 yang hanya berdasarkan pada data hotspot tidak dapat dipertanggung
jawabkan akurasinya, karena ternyata data hotspot tersebut baru diverifikasi
beberapa bulan setelah terjadinya kebakaran pada bulan Maret 2012;
Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam gugatannya telah
mendalilkan bahwa Tergugat baru memiliki izin usaha pengelolaannya (IUP-
P) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 52 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Desember 2012 dan memperoleh izin usaha perkebunan budidaya (izin
usaha) dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012, sehingga terlepas
dari ada atau tidaknya kebakaran di lahan perkebunan Tergugat sebelum
bulan Maret 2012 adalah tidak beralasan untuk dipertanggung jawabkan
kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
tingkat banding hanya akan mempertimbangkan kebakaran di lahan
perkebunan Tergugat PT Surya Panen Subur (PT SPS) yang terjadi sejak
bulan Maret 2012;
34.Bahwa keterangan Termohon Kasasi yang menjadi bahan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu Saksi Yahya,
Saksi M. Zulham, Saksi Ali Basyah, Saksi Syahril dan Saksi Abdullah Arief
pada halaman 40 sampai dengan halaman 43 Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta sehingga Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan telah adanya upaya
dari Termohon Kasasi untuk menanggulangi kebakaran adalah tidak
berdasar. Hal ini karena Termohon Kasasi selaku pelaku usaha perkebunan
tetap memiliki kewajiban (yang tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi) untuk
menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat untuk yang
memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Berdasarkan Pasal 67
ayat (1) dan ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan menyatakan sebagai berikut:
Pasal 67 ayat (1);
“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelesatarian fungsi
lingkungan hidup”;
Pasal 67 ayat (3) huruf c;
“Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan harus:
c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana,
dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya
kebakaran”;
35.Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada
alinea 3 halaman 42 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak sesuai
dengan fakta Persidangan dengan menyatakan:
“Menimbang, bahwa akan halnya keterangan saksi Penggugat Farwiza yang
menerangkan tidak melihat adanya masyarakat yang berupaya
memadamkan api, saksi tidak melihat adanya alat-alat pemadam kebakaran,
yang ada hanya beko (alat berat), dapat dimengerti karena sesuai keterangan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 53 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
saksi bahwa ia mengetahui adanya kebakaran di PT SPS pada tanggal 24
Maret 2012 dan saksi baru datang ke lokasi kebakaran pada tanggal 24
Maret 2012 dan saksi baru datang ke lokasi kebakaran pada tanggal 26
Maret 2012, hal mana berarti kegiatan pemadaman api sudah selesai karena
api telah padam”;
Bahwa sebagaimana terangkum dalam halaman 80 Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, berdasarkan Keterangan Saksi Farwiza yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh kebakaran itu dimulai
tanggal 19 Maret 2012 dan ketika saksi berkunjung ke lokasi justru
kebakaran itu masih besar;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 saksi tidak melihat ada masyarakat
yang memadamkan;
- Bahwa saksi mendokumentasikan photo dan video kebakaran itu yang
sudah saksi serahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup;
36.Oleh dan karenanya Majelis Hakim Tinggi tidak teliti dalam memperhatikan
fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama dan sangat berat
sebelah karena terbukti Saksi Farwiza melihat terjadinya kebakaran pada
tanggal 19 Maret 2012, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tinggi
tersebut sangatlah tidak berdasar dan patut untuk tidak dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia;
37.Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang
menyatakan Termohon Kasasi telah menyediakan alat pemadam kebakaran
dan terdapat dalam inventarisasi TKTD namun pada faktanya, ketika verifikasi
lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 di lahan perkebunan kelapa
sawit milik Termohon Kasasi, jelas-jelas tidak ditemukan sarana dan
prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan
pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran
lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah
kebakaran periode Maret 2012 padam, sehingga sarana dan prasarana
kebakaran yang didalilkan dimiliki Termohon Kasasi hanya merupakan klaim
saja tanpa adanya bukti. Termohon Kasasi tidak mampu menunjukkan
kepada Tim Lapangan pada saat Verifikasi Lapangan keberadaan sarana dan
prasarana kebakaran untuk dapat didokumentasikan;
Fakta tersebut dikuatkan oleh ahli yang diajukan Termohon Kasasi sendiri,
yaitu Dr. Ir. Muhammad Noor, M.si., dari paparan dan presentasi foto yang
diajukan ahli tersebut tampak jelas bahwa sarana dan prasarana kebakaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 54 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
yang didalilkan dimiliki Termohon Kasasi seperti papan peringatan baru
terpasang setelah terjadinya kebakaran (bukti foto dari Ahli Termohon
Kasasi menunjukkan palang peringatan dalam kondisi baru, foto dibuat bulan
September 2012 atau jauh setelah terjadinya kebakaran);
38.Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada
alinea 3 halaman 44 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya
mendasarkan pada Laporan Polisi pada tanggal 7 Mei 2012 dengan
menyatakan bahwa terjadinya kebakaran di perkebunan sawit miliknya
bukanlah kesengajaan. Pada faktanya sesungguhnya pokok-pokok sawit
yang tertanam dan terbakar tersebut adalah sawit kualitas buruk untuk
digantikan dengan bibit-bibit sawit yang baru, sehingga hal tersebut memang
direncanakan dan disengaja oleh Termohon Kasasi. Berdasarkan verifikasi
lapangan tanggal 3-4 Mei 2012, kebakaran terkonsentrasi hanya pada areal
yang terbuka saja, namun sisi luarnya tertahan oleh jalur pembatas berupa
badan jalan yang nyaris tidak terbakar. Sementara ditemukan pula badan
jalan yang tidak terbakar yang seolah-olah berfungsi sebagai sekat,
sementara lokasi yang berdampingan dengan badan jalan tersebut terbakar;
39.Bahwa kami keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada
halaman 45 sampai dengan halaman 47 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,
yang pada pokoknya menyatakan Termohon Kasasi tidak mencegah dan
menanggulangi kebakaran tidak terbukti karena pembangunan perkebunan
milik Termohon Kasasi dilakukan secara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
(PLTB) dan dilengkapi dengan alat-alat kebakaran. Pada faktanya Termohon
Kasasi tidak bisa membuktikan telah mempraktekkan PLTB karena terbukti
biaya kontraktor yang dikeluarkan Termohon Kasasi adalah
Rp7.300.000,00/Ha (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah per hektar). Fakta, biaya
tersebut sangatlah kecil untuk melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
(PLTB). Perlu Pemohon Kasasi jelaskan estimasi bisnis berdasarkan pusat
informasi kelapa sawit adalah sebagai berikut: Biaya investasi perkebunan
kelapa sawit per ha adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang
terdiri dari: 1. Biaya pembukaan tanah/lahan yang meliputi biaya imas
Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) biaya tumbang/cincang Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) dan biaya stacking Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
rupiah); 2. Biaya Penanaman yang meliputi biaya bibit Rp4.760.000,00
(empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya pancang/lobang/
tanam Rp2.720.000,00, 3. Biaya pembuatan jalan yang meliputi biaya untuk
alat berat dan sirtu Rp5.000.000,00, sehingga subtotal biaya hingga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 55 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
penanaman adalah Rp17.680.000,00, 4. Biaya pemeliharaan hingga panen
yang meliputi biaya perawatan (semprot/pupuk/hama) Rp22.000.000,00;
sehingga biaya total investasi kebun sawit adalah Rp39.680.000,00 atau
dibulatkan menjadi Rp40.000.000,00 per hektar. Bahwa dengan demikian
terbukti biaya pembukaan Termohon Kasasi amat rendah dan tidak wajar
secara praktik bisnis yang benar. Terbukti bahwa terbakarnya lahan jelas
akan menghemat biaya-biaya untuk pengadaan pupuk dan pestisida yang
diperlukan karena bisa tergantikan dengan arang/abu sisa kebakaran. Dari
perhitungan di atas terbukti biaya pembangunan usaha budidaya kelapa
sawit di atas lahan gambut apabila dilakukan sesuai aturan (yaitu dengan
metode PLTB atau tanpa bakar) akan lebih besar bahkan hingga lima kali
lipat dibandingkan biaya yang diakui Termohon Kasasi telah dikeluarkannya.
Dalil bahwa Termohon Kasasi dirugikan dengan kebakaran gambut adalah
dalil yang mengada-ada dan tidak terbukti di lapangan sehingga sepatutnya
harus ditolak;
40.Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis
Hakim dan menolak dalil Termohon Kasasi yang mempersoalkan kualifikasi
dan objektivitas ahli Pemohon Kasasi, Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo,
M.Agr. Bahwa ahli Pemohon Kasasi memberikan interpretasi dan memahami
fakta secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
keahliannya. Bahwa ahli Pemohon Kasasi adalah ahli kebakaran hutan yang
memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan
yang telah mendapatkan penunjukan dari instansi yang berwenang dan
reputasi maupun kredibilitasnya telah memperoleh pengakuan baik secara
nasional maupun internasional sehingga tidak semestinya diragukan;
41.Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam
halaman 49 sampai dengan halaman 51 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
yang pada pokoknya menyatakan lahan gambut yang terbakar bukanlah
kawasan yang dilindungi oleh undang-undang dan menyatakan keterangan
Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang disampaikan di Persidangan tidak
sejalan dengan dalil Penggugat (Pemohon Kasasi) yang mendalilkan
Termohon Kasasi sengaja membiarkan kebakaran di lahan miliknya;
42.Bahwa telah jelas berdasarkan Pasal 4, 9 dan 10 Keputusan Presiden
Nomor 32 Tahun 1990 tentang: Pengelolaan Kawasan Lindung merupakan
kawasan yang dilindungi oleh undang-undang yang menyatakan:
Pasal 4;
“Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terdiri dari:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 56 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan Bergambut;
3. Kawasan Resapan Air;
Pasal 9;
“Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk
mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambaat air dan
pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang
bersangkutan”;
Pasal 10;
“Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3
meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa”;
43.Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-
Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup”), menyatakan:
“setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup”;
44.Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak
mempertimbangkan adanya ketentuan perundang-undangan yang tegas
menyatakan bahwa lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter
adalah kawasan lindung;
E. Judex Facti telah lalai dalam menerapkan asas-asas kebijakan lingkungan
dalam penanganan perkara lingkungan hidup;
45.Bahwa kami memahami kalau Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan
mengadili perkara ini bukanlah hakim lingkungan hidup sehingga lalai dalam
menerapkan asas-asas kebijakan lingkungan dalam penanganan perkara
lingkungan hidup;
46.Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa
perkara ini hanya berdasarkan pada bukti saksi dan ahli Termohon Kasasi
semata dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah yang Pemohon
Kasasi ajukan pada persidangan tingkat pertama;
47.Bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup para Majelis Hakim sudah
seharusnya bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit
dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence), oleh
karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-
hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 57 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
48.Bahwa dalam penanganan perkara lingkungan hidup, Majelis Hakim yang
memeriksa perkara harus memiliki kompetensi Judicial Activism, kompetensi
ini merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh Majelis yaitu berupa
serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang
mendukung dan mendorong hakim untuk dapat menemukan dan menggali
nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup di
masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum. Selain itu Judicial
Activism merupakan syarat dari seleksi dan pengangkatan hakim lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan
Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup;
49.Bahwa prinsip Judicial Activism ini pernah juga diterapkan dalam Perkara
Mandalawangi sebagaimana dijelaskan dalam Memori Kasasi ini;
50.Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung
dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN Bdg, tanggal 28 Agustus 2003
yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
507/PDT/2003/PT BDG, tanggal 5 Februari 2004 dan dikuatkan kembali
dengan perbaikan amar putusan tanpa mengubah substansi putusan
berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1794 K/Pdt/2004,
tanggal 22 Januari 2007 telah memutus bersalah serta menghukum pihak
yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala
macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan
yang kemudian perkara ini dikenal dengan Perkara Mandalawangi;
51.Bahwa dalam menangani suatu perkara lingkungan hidup, apabila Majelis
Hakim menangani suatu perkara, Majelis Hakim mengedepankan
perlindungan lingkungan dalam putusannya yang lebih dikenal dengan doktrin
in dubio pro natura. Doktrin ini terutama digunakan berkaitan dengan prinsip
kehati-hatian (precautionary principle) yang dirumuskan dalam Dekralasi Rio.
Pembuktian kerusakan lingkungan harus merujuk pada mekanisme
projustisia. Tetapi jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat,
maka hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan;
52.Berdasarkan prinsip penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan
tetap perlu dilakukan meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah tentang
dampak negatif suatu rencana kegiatan.
53.Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan
Perkara Lingkungan Hidup (Keputusan KMA Nomor 36 Tahun 2013), dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 58 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup terlebih dahulu harus
memahami asas-asas kebijakan lingkungan (principles environment policy)
yang meliputi:
a. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles);
Beberapa prinsip substansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi
dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu
perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya
Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar,
serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, yang masing-masing akan
diuraikan sebagai berikut:
(1) Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm);
Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme
antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan
konsekuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan
pembatasan emisi, serta penggunaan best available techniques.
Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan
memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian
informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
Prinsip ni penting dipahami oleh Hakim terutama dalam memahami
bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki
keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah.
Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau
komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah
atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian,
perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas
adminitrasi belaka akan tetapi merupakan instrumen pencegahan dan
kontrol penting dalam pengelolaan lingkungan hidup;
Dengan demikian Hakim harus mengerti bahwa perizinan yang dimiliki
oleh Termohon Kasasi bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya
semata, akan tetapi harus pada substansi dan implementasinya;
(2) Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle);
Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio: “Untuk melindungi
lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara
sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila
terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan,
ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 59 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam
prinsip ini, hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang
terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada
bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji
kebenarannya (sah dan valid);
Dalam prinsip ini Majelis Hakim Tinggi dengan adanya bukti ilmiah
seharusnya dapat menentukan pertanggungjawaban Termohon Kasasi atas
terjadinya kerusakan lingkungan untuk memberikan kompensasi/ganti rugi
terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya (strict liability);
(3) Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle);
Dalam prinsip ini, pelaku yang melakukan usaha tanpa itikad baik
untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup harus memperoleh disinsentif. Banyak
kesalahpahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap
bahwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar;
Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili
perkara lingkungan hidup seharusnya dapat menempatkan prinsip ini
secara tepat;
(4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development);Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan
menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi
sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya
dukung ekosistem;
b. Prinsip-Prinsip Proses (Principles of Process);
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili suatu perkara
lingkungan, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan
hakim untuk memastikan proses penataan dan penegakan hukum
lingkungan hidup berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan
Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan
Keberlanjutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat
dan Masyarakat Sekitar dan, (4) Prinsip Daya Penegakan;
c. Prinsip Keadilan (Equitable Principles);
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara lingkungan
harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam memeriksa
perkara lingkungan hidup;
54.Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi menerapkan secara
bijaksana prinsip-prinsip tersebut di atas dalam perkara ini. Ketiadaan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 60 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
pertimbangan hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut menyebabkan
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta bertentangan dengan
Undang-Undang Lingkungan Hidup serta Pedoman Penanganan Perkara
Lingkungan Hidup;
F. Termohon Kasasi memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran lahan;
55.Bahwa Termohon Kasasi wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan
dan/atau lahan di lokasi usahanya dan untuk itu Termohon Kasasi
diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat
mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya.
Hal ini secara konsisten diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2001) yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 12;
Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
atau lahan;
56.Bahwa kewajiban Termohon Kasasi tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal
12, 13, dan 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 yang
menyatakan:
Pasal 12;
Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
atau lahan;
Pasal 13;
Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak
besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah
terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;
Pasal 14;
Sarana dan Prasaran pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau
lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan
atau lahan;
b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 61 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya
kebakaran hutan dan atau lahan;
d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan
menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara
berkala;
Dengan demikian kebakaran lahan di wilayah perkebunan Termohon Kasasi
merupakan tanggung jawab mutlak Termohon Kasasi;
G. Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
57.Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalilnya dan menolak dalil yang diajukan
oleh Termohon Kasasi yang menyatakan tidak ada unsur perbuatan
melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:
a. Bahwa setelah terjadinya kebakaran, Termohon Kasasi seharusnya
melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan api, namun itu
tidak dilakukan dan api malah membakar hampir seluruh areal
perkebunan Termohon Kasasi disebabkan oleh minimnya sarana dan
prasarana kebakaran, tidak adanya SOP kebakaran dan tidak ada
laporan kebakaran yang disampaikan Termohon Kasasi, padahal itu
merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukannya berdasarkan
peraturan serta izin yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan pula dengan
keterangan Saksi Farwiza dan bukti video rekaman kebakaran dari udara
yang memperlihatkan tidak ada sama sekali upaya yang dilakukan untuk
memadamkan kebakaran tersebut;
b. Bahwa berdasarkan gugatan, replik dan pembuktian Pemohon Kasasi,
jelas terbukti adanya intent, maksud atau keinginan Termohon Kasasi
untuk membiarkan kebakaran lahan gambut demi untuk menekan biaya
produksi meskipun disadarinya bahwa kebakaran lahan gambut akan
menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian
maka unsur hubungan kausalitas antara sengaja membiarkan kebakaran
lahan gambut dengan kerugian yang ditimbulkan telah dipenuhi;
c. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Termohon Kasasi yang menyangkal
telah terjadi perbuatan melanggar hukum karena tidak terpenuhinya
unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang
didalilkannya dengan sendirinya sudah selayaknya ditolak;
58.Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge
Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919 pada Perkara Lindenbaum vs Cohen,
mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 62 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan masih berlaku hingga saat ini,
maka Perbuatan Melanggar Hukum merupakan perbuatan tidak saja
melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas
kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang
berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain
yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si
pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang
bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk
memperhatikan kepentingan orang lain;
59.Bahwa selain putusan Hoge Raad di atas, terdapat Putusan Hoge Raad
tanggal 10 Maret 1972 yang mempertimbangkan apakah akibat negative dari
tindakan seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai
suatu perbuatan melanggar hukum. Putusan Hoge raad tersebut merupakan
salah satu dari banyak putusan Hoge Raad di bidang tindakan gangguan
(hinder, nuisance) atau lingkungan, termasuk masalah kebisingan (suara
bising) yang umumnya menganggap tindakan gangguan atau merusak
lingkungan seperti itu sebagai suatu perbuatan melanggar hukum;
60.Bahwa pembakaran lahan oleh Termohon Kasasi adalah kegiatan yang
dilarang berdasarkan:
a. Pasal 108 Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b. Pasal 26 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
yang saat ini telah dicabut dengan Pasal 56 Undang Undang Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan:
“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar”;
Oleh karenanya Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melanggar
Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata yang berisi:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, menggantikan kerugian tersebut”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 63 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
61. Bahwa akibat tindakan perbuatan melanggar hukum Termohon Kasasi, maka
timbul hak bagi Pemohon Kasasi untuk meminta ganti kerugian kepada
Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata yang menyatakan:
“Setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
kelalaian atau kurang hati-hatinya”;
H. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi
mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
62.Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah
gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang
nilai atau besarannya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011
tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup (bukti P-34)) sebagai berikut:
(1) Kerugian Ekologis;
Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur
lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air;
a. Biaya pembuatan reservoir;
Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha
diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi
1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp100.000,00 per hektar
lahan yang hilang, maka biaya perhitungan reservoir untuk setiap
hektar tanah gambut yang hilang, sebagai berikut:
[(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x
Rp100.000,00/m² = 635 m² x Rp100.000/m² = Rp63.500.000,00/ha.
Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah gambut
yang rusak seluas 1.200 ha adalah Rp63.500.000/ha x 1200 ha =
Rp76.200.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus juta
rupiah);
b. Biaya pemeliharaan reservoir;
Bahwa reservoir buatan yang dibangun tersebut harus tetap
dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan reservoir buatan
selama 15 (lima belas) tahun adalah Rp100.000.000/tahun x 15
tahun = Rp1.500.000.000,00;
Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 64 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
c. Pengaturan tata air;
Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan
tata air adalah sebesar Rp30.000,00 per hektar sehingga biaya
yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.200
hektar adalah sebesar Rp30.000/hektar x 1.200 hektar =
Rp36.000.000. Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
d. Pengendalian erosi;
Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar
didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp1.225.000,00 per
ha, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk
lahan seluas 1.200 ha yang rusak karena pembakaran adalah:
Rp1.225.000/ha x 1200 ha: Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat
ratus tujuh puluh juta rupiah);
e. Pembentuk tanah;
Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni
sebesar Rp50.000,00 per hektar, maka biaya yang dibutuhkan untuk
pembentukan tanah seluas 1.200 ha yang rusak adalah: Rp50.000/ha
x 1.200 ha: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
f. Pendaur ulang unsur hara;
Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran
yakni sebesar Rp4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas
1.200 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar:
Rp4.610.000/ha x 1.200 ha: Rp5.532.000.000,00 (lima miliar lima
ratus tiga puluh dua juta rupiah);
g. Pengurai limbah;
Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat
pembakaran yakni sebesar Rp435.000 per ha, sehingga untuk
lahan seluas 1.200 ha maka dibutuhkan biaya: Rp435.000/ha x
1.200 ha: Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);
(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya
genetika;
a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati
Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan
kepada perhitungan yakni sebesar US$300 (Rp2.700.000) per ha,
sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.200 ha dibutuhkan
biaya: Rp2.700.000/ha x 1.200 ha = Rp3.240.000.000,00 (tiga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 65 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika;
Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya
genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya
sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui
tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal;
Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah
sebesar US$41 (Rp410.000) per ha, sehingga untuk lahan seluas
1.200 ha diperlukan biaya sebesar Rp410.000/ha x 1.200 ha =
Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release);
a. Biaya pengembalian karbon;
Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon
sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan
pemulihan dibutuhkan biaya sebesar US$10 (Rp90.000,00) untuk
setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk lahan seluas
1.200 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp90.000/ton x 16.200 ton:
Rp1.458.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan
juta rupiah);
b. Perosot karbon (carbon reduction);
Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka
terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction), biaya rosot
per ton karbon adalah US$10 (Rp90.000,00), sehingga biaya yang
diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton
yang berasal dari terbakarnya 1.200 ha tanah gambut adalah
sebesar: Rp90.000/ha x 5.670 ton: Rp510.300.000,00 (lima ratus
sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian
sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) di atas dalam rangka
pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan
ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun
perosotan karbon adalah sebesar Rp91.020.300.000,00 (sembilan
puluh satu miliar dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
c. Kerugian ekonomis;
Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan
gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis
yang dirinci sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 66 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
- Hilangnya umur pakai;
Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi
berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan
tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi
pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan
ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur
pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang
selama 11 tahun adalah sebagai berikut:
- Biaya penanaman untuk 1200 ha Rp15.893.979.600;
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp5.855.777.600;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp5.353.200.000;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp5.443.200.000;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp7.758.000.000;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp6.972.000.000;
- Biaya tahun ke-6 dan ke-7 Rp81.120.000.000;
Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama
15 tahun adalah Rp128.396.157.200,00;
Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif: 4-
15 tahun) adalah Rp174.240.000.000,00;
Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:
Rp174.240.000.000,00 (hasil penjualan) - Rp128.396.197.200,00
(biaya produksi) = Rp45.843.842.800,00;
Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1,
2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor
(4) adalah sebesar Rp91.020.300.000,00 (sembilan puluh satu miliar
dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp45.843.842.800,00 (empat
puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus
empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp136.864.142.800
(seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta
seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan
Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3)
dan (4) di atas adalah sebesar Rp136.864.142.800 (seratus tiga
puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus
empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
d. Biaya-biaya;
Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.200 ha yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 67 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus
dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan
seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah
gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material
yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos;
Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan
kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan
kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut:
a. Biaya pembelian kompos;
Untuk memenuhi 1.200 ha tanah gambut yang rusak dengan
ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm
dengan harga kompos per m³ sebesar Rp200.000.-, maka
diperlukan biaya sebesar: 1.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha
(10.000 m²) x Rp200.000/m³ = Rp240.000.000.000,00 (dua
ratus empat puluh miliar rupiah);
b. Biaya angkut;
Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana
butir a di atas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20
m³/truk dengan ongkos sewa Rp800.000/20 m³, maka biaya
angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:
1.200.000m³/20 m³ x Rp800.000 (sewa truk) =
Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
c. Biaya penyebaran kompos;
Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas
1.200 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah
Rp20.000 per karung dan berat karung (a 50 kg) adalah
sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50
kg)/200/orang x Rp20.000 x 1.200 ha = Rp2.400.000.000,00
(dua miliar empat ratus juta rupiah);
d. Biaya pemulihan;
Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis
dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas
1.200 ha, adalah:
- Pendaur ulang unsur hara Rp5.532.000.000;
- Pengurai limbah Rp522.000.000;
- Keanekaragaman hayati Rp3.240.000.000;
- Sumberdaya genetik Rp492.000.000;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 68 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
- Pelepasan karbon Rp1.458.000.000;
- Perosot karbon Rp510.300.000;
Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar Rp11.754.300.000
(sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu
rupiah);
Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang
harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.200 ha dengan
pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20
m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan
faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak
akibat pembakaran adalah sebesar Rp302.154.300.000 (tiga ratus
dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
63. Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN Bdg. tanggal 28 Agustus 2003 yang
kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/
PDT/2003/PT BDG tanggal 5 Februari 2004 dan dikuatkan kembali dengan
perbaikan amar putusan tanpa mengubah substansi putusan berdasarkan
Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1794 K/Pdt/2004, tanggal 22
Januari 2007 telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang
bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam
bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan yang kemudian
Perkara ini dikenal dengan “Perkara Mandalawangi” (vide bukti P-31);
64.Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi yakni
membayar ganti rugi meteriil, maka layak dan beralasan hukum kiranya
Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum
Termohon Kasasi untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari
kerugian materiil per tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini;
65.Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka layak
dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara
a quo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah, bangunan
dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:
a. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu
delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana
ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 1517/1997, tanggal 6
Desember 1997, atau;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 69 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
b. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu
delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam
Gambar Situasi Nomor 3.506/1998 tanggal 17 April 1999;
66.Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi untuk
melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87
ayat (3) Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, layak dan
beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili
perkara a quo menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari
keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
I. Majelis Hakim Tinggi dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta
demi perlindungan lingkungan hidup;
67. Bahwa berdasarkan Keputusan KMA Nomor 36/2013, Majelis Hakim dapat
menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat,
dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan masyarakat;
68.Bahwa masih berdasarkan pada Keputusan KMA Nomor 36/2013, dalam hal
tidak ada alasan atau alat bukti yang cukup maka tidak bias menghalangi
hakim untuk melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan;
69.Bahwa dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti
ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan manusia
dengan pengaruh pada lingkungan, maka sudah sepatutnya pengadilan
menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) sebagai hak
konstitusi atas ekologi yang sehat;
J. Judex Facti yang pertimbangan hukumnya kurang cukup harus dibatalkan;
70.Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi
dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya mempertimbangkan
saksi dan ahli dari Termohon Kasasi belaka;
71.Bahwa Judex Facti Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak didasarkan
pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga sudah
sepatutnya dibatalkan. Syarat tersebut ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2)
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
pada intinya menyatakan Penetapan dan putusan Hakim harus memuat
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum
yang tepat dan benar;
72.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah bertentangan dengan Pasal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 70 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
178 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan 189 ayat (1)
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten JavaEn Madura (RBG) yang menyatakan:
“Pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi
segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;
73. Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi melakukan pemeriksaan para
pihak dengan memanggil para pihak menghadiri persidangan yang ditentukan
untuk itu. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Tinggi dapat mendengar
langsung penjelasan kedua pihak atau mendengar keterangan Saksi dan Ahli.
Hal ini berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun
1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan:
“Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan
dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua
belah pihak atau saksi”;
74.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/
1973, tanggal 9 November 1973 menyatakan:
“Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam
keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan
hukumnya”;
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya
apabila Majelis Hakim pada tingkat Banding sebelum membuat putusan
memeriksa kembali secara menyeluruh terkait dengan fakta-fakta hukum
yang ada termasuk pula terkait dengan penerapan hukumnya meskipun hal
tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung;
75.Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti dalam hal ini adalah Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan haruslah dibatalkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara
konsisten telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup
pertimbangannya sebagaimana di bawah ini:
a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638/Sip/1969 tertanggal 22 Juli
1970 ;
“Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang
cukup dipertimbangkan harus dibatalkan”;
b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16
Desember 1970;
“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 71 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”;
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 01
September 1971;
“bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi
didasarkan atas pertimbangan yang berlainan dari dasar gugatan”;
d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18
Oktober 1972;
“putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup
dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd”);
e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975 tertanggal 13
Agustus 1975;
“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat
dan tidak disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci, maka harus
dibatalkan”;
f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, tanggal 18
Desember 1985;
“Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan
yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak
seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang
ditemukan dalam proses persidangan”;
g. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3538 K/Pdt/1984, tanggal 3
Februari 1986;
“Pertimbangan yang kontradiksi pada dasarnya dianggap tidak memenuhi
syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci sehingga cukup alasan
menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan
Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg”;
76. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim Tinggi tidak sedikitpun memberikan pertimbangan-pertimbangan yang
adil dan alasan serta dasar yang cukup dalam menjatuhkan putusan a quo,
sehingga selain bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
Bahwa dengan demikian putusan dari Judex Facti, yaitu Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah
putusan yang kurang cukup dipertimbangkan karena kurang mempertimbangkan
penerapan hukum yang tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon Kasasi
melalui Memori Kasasi ini, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai Judex Juris
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 72 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
dapat membatalkan putusan Judex Facti.Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:
Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2015 dan kontra memori
kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam
hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana kebakaran yang terjadi di
lahan Tergugat yang telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut, yang dapat
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup tidak terbukti. Dengan demikian tidak
terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Tergugat yang
merugikan Penggugat;
Bahwa berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan pendapat ahli dan hasil
penelitiannya dapat disimpulkan, tidak terbukti ada kerusakan tanah gambut yang
dapat merusak lingkungan hidup sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;
Bahwa tidak seluruh rumpuk dan gambut di PT Surya Panen Subur terbakar
akibat kejadian kebakaran dari tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret
2012 dan kebakaran lahan gambut di PT Surya Panen Subur tidak efektif
menaikkan PH tanah dan tidak menurunkan kapasitas gambut sebagai penyimpan
air;
Bahwa dari aspek PH/keasaman tanah, tidak ada perbedaan secara
signifikan antara lahan yang terbakar dengan lahan yang tidak terbakar dan lahan
masih berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagai kebun kelapa sawit, maka
putusan dan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar;
Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan
penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian
dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas
wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 73 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2009 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
INDONESIA tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,
M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim
Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Para Pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Mahka
mah Agung Rep
ublik In
donesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 74 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015
Panitera Pengganti,
Ttd.
Febry Widjajanto, S.H., M.HBiaya-biaya:1. M e t e r a i .. Rp 6.000,002. R e d a k s i .. Rp 5.000,003. Administrasi kasasi .. Rp489.000,00
Jumlah . Rp500.000,00
Untuk SalinanMahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata
Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.NIP.1961 0313 1988 03 1003
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74