BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam umur yang masih

muda sebagai sebuah negara banyak gejolak yang muncul baik dalam segi

perpolitikan, peperangan maupun dalam ketatanegaraan. Pada tahun 1950 Indonesia

merubah bentuk Kesatuan menjadi Serikat dalam sebuah perjanjian yakni KMB

untuk mendapatkan Irian Barat yang tidak kunjung dilepas oleh Belanda,

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi

demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui

perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara

Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian

pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 kembalinya

Indonesia menjadi sebuah negara Kesatuan membutuhkan perubahan dalam

dasar-dasar negara sebagai negara kesatuan. Sejak 17 Agustus 1950, Negara

Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara

Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di

Indonesia. Kemudian muncullah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan

hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.

Pada 19 April 1957 dibentuk sebuah kabinet Karya Darurat Extra

Parlementer dimana menteri yang menjabat tidak berdasarkan partai melainkan

dengan keahlian dan kecakapannya, kabinet ini dinyatakan darurat untuk

bertanggungjawab penuh atas pimpinan pemerintah negara karena sejak 14

Maret 1957 Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Pada 5 Juli 1959

Presiden Indonesia mengeluarkan sebuah dekrit untuk kembali pada UUD 1945

karena Konstituante mengalami kegagalan dalam penyusunan UUD yang sah

(resmi) dan banyak anggota yang menyatakan mengundurkan diri.

1

Dalam atmosfir politik Indonesia pada waktu itu yang begitu panas,

konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru

sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga

bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi

tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali

padaUUD 1945. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat

menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang

Pertama Babak ke-3Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.

Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara,

menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yg akan menyusun

konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara

demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-

larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante

dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali

berlakunya UUD 1945.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang terjadinya suatu perubahan dalam sistem

ketatanegaraan di Indonesia?

2. Bagaimana perkembangan sejarah sistem ketatanegaraan di Indonesia?

3. Bagaimana perkembangan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia?

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Ketatanegaraan pada Masa Awal Lahirnya Pemerintah

Indonesia

Pada 29 April 1945 pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan

yang diberi nama “Dokuritso Junbi Cosakai” atau Badan Penyelidik Persiapan

Kemerdekaan (BPPK). Badan ini beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr.

Rajiman Widyodiningrat. Dalam badan itu duduk sejumlah pemimpin Indonesia,

yang walaupun menggunakan siasat bekerja sama dengan Jepang, namun tetap pada

cita-citanya untuk membelokkan tindakan-tindakan pemerintah Jepang ke arah yang

mereka cita-citakan.1

Selama didirikan BPPK mengadakan sidang dua kali, yakni: tanggal 29 Mei

sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal 10-16 juli 1945. BPPK membentuk

suatu panitia kecil yang ditugaskan untuk merumuskan hasil-hasil perundingan badan

itu.2

Panitia perumusan ini mempunyai 9 orang anggota, yakni Ir. Soekarno, Drs.

Moh. Hatta, Mrs. A. A Maramis, Abikusuno Tjokro Sujoso, Abdulkahar Muzakir,

Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, K.H. A. Wahid Hasjim, dan Mr. Muhammad

Yamin. Panitia itu pada 22 Juni 1945 berhasil menyusun Rancangan Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945.3

Di samping itu, BPPK telah pula berhasil menyusun sebuah Rancangan

Undang-Undang Dasar Indonesia pada 16 Juli 1945. Setelah selesai menyusun

Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia BPPK kemudian dibubarkan dan

1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 1112 Ibid.3 Ibid.

3

sebagai gantinya pada 9 Agustus 1945 dibentuk sebuah badan baru yang disebut

Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta menjadi wakil

ketuanya. Para anggota PPKI adalah pemimpin-pemimpin rakyat yang terkenal.

Mereka mewakili daerah dari seluruh Indonesia. Pada waktu pendiriannya PPKI

mempunyai 21 orang anggota. Kemudian setelah Jepang menyerah kepada Sekutu

PPKI ditambah anggotanya 6 orang sehingga menjadi 27 orang dan dijadikan sebuah

panitia nasional.4

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945

disaksikan juga oleh PPKI. Dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka PPKI

mengadakan beberapa kali sidang, yaitu:

a. Sidang Pertama, 18 Agustus 1945 menetapkan:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil

presiden Republik Indonesia

3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama

MPR dan DPR belum terbentuk.

b. Sidang Kedua, 19 Agustus 1945 menetapkan :

1. Pembentukan 12 departemen pemerintahan

2. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya kebijakan

daerah

Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk

Komite Nasional Indonesi Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden

dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP memberikan

bantuannya.4 Ibid.

4

2.2 Periode Berlakunya UUD 1945 (17 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Pada periode pertama terbentuknya Negara Republik Indonesia,

konstitusi/UUD yang berlaku adalah UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.5

Bentuk negara Republik Indonesia pada kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai

dengan 27 Desember 1945 adalah Negara Kesatuan. Landasan yuridis negara

kesatuan Indonesia antara lain sebagai berikut :

a.  Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang berbunyi:

“... melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia ...”

Hal tersebut menunjukan satu kesatuan bangsa Indonesia dan satu kesatuan

wilayah Indonesia .

b . Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”

Kata Kesatuan dalam pasal tersebut menunjukkan bentuk negara, sedangkan

Republik menunjukkan bentuk pemerintahan.6

UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti

yang diajarkan Montesquieu dalam ajaran Trias Politika.UUD 1945 lebih cenderung

menganut prinsip Pembagian Kekuasaan ( Distribution of Power ). Dalam prinsip

Pembagian Kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya masih

dimungkingkan adanya kerja sama menjalankan tugas-tugasnya.7

5 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1886 Abdulkarim Aim, Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 347 Ibid.

5

Menurut UUD 1945, seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa kekuasaan-

kekuasaan dalam negara di kelola oleh lima lembaga, yaitu:

a. Legislatif, yang dilakukan oleh DPR.

b. Eksekutif, yang di jalankan oleh presiden.

c. Konsultatif, yang dijalankan oleh DPA.

d. Eksaminatif (mengevaluasi), kekuasaan inspektif (mengontrol), dan

kekuasaan auditatif (memeriksa ), yang di jalankan oleh BPK.

e. Yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung.8

Namun, pembagian kekuasaan pada masa UUD 1945 kurun waktu 18 Agustus

1949 sampai dengan 27 Desember 1945 belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal

ini disebabkan belum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti yang di

kehendaki UUD 1945.9

Menurut UUD 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh

MPR, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Karena MPR

melakukan kedaulatan rakyat, oleh UUD 1945 ditetapkan pula beberapa tugas dan

wewenangnya. wewenang MPR :

a. Menetapkan UUD dan GBHN

b. Memilih dan mengangkat presiden

c. Mengubah UUD

MPR sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi dalam sistem

ketatanegaraan, dengan jumlah anggota yang begitu banyak tidak dapat bersidang

setiap hari oleh karenanya untuk melaksanakan tugas sehari diserahkan kepada

presiden sebagai mandataris MPR. Wewenang presiden :

a. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden

dan mentri-mentrinya.

8 Ibid.9 Ibid.

6

b.Mentri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh presiden

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR

PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah menurut UUD

1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang sesingkat mungkin, untuk

itu masih diperlukan masa-masa peralihan.

Hasil kesepakatan PPKI menetapkan empat pasal Aturan Peralihan dan dua

Ayat Tambahan. Menurut pasal 3 aturan peralihan,"untuk pertama kali presiden dan

wakil presiden dipilih oleh PPKI. “Realisasi dari pasal tersebut, maka atas usul Otto

Iskandardinata dipilih secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan

wakil presiden .10 Sedangkan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden di bantu

oleh komite Nasional.11

Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X

tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan

legislative dan ikut serta menetapkan GBHN.

Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan

dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung

jawab kepada KNIP. Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat

Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945

yang menyatakan :

Pembentukan Kabinet Baru

Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.

10 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 9211 Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 4

7

Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam

pelaksanaan pemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4

UUD 45 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal

17 menetapka bahwa “ Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan

bertanggung jawab kepada Presiden, system pemerintahan menurut UUD 1945

adalah Sistem Presidentil. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakkan

pertanggungjawaban Kabinet kepda KNIP yang merupakan cirri dari system

Parlementer.

2.3 Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17

Agustus 1950)

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa

mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih

dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda , dengan alasan :

a. Ketentuan Hukum Internasional

Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum

statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala

Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu

setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia Belanda adalah Kerajaan

Belanda sebagai pemilik/ penguasa semula.

b. Perjanjian Postdan

Yaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang

diadakan oleh Negara Sekutu dengan pihak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini

menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh

ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki Kedaulatan atas

Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian

8

menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA

pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya. Untuk mengakhiri konflik ini, maka

diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947

di Linggarjati yang antara lain menetapkan :

1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan

Sumatra, di wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.

2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.

3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.

Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda

Indonesia mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :

1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda,

sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh

Belanda.

2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia,

terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri

juga boleh dilakukan oleh Indonesia.

3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak.

Akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I pada tanggal 21 Juli 1947 dan

Clash II tanggal 19 Desember 1948. Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi

militer Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi

militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda.

Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini ini kemudian dilerai oleh PBB dan melakukan

genjatan senjata dan dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948

yang menetapkan :

1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.

2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.

3. RI hanya merupakan bagian RIS.

9

Kemudian diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus

1949 sampai 2 November 1949 yang disepakati antara lain :

1. Mendirikan Negara Indonesia serikat

2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS

3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda12.

Persetujuan peralihan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan pokok, yaitu:

1. Piagam penyerahan kedaulatan

2. Status uni

3. Persetujuan perpindahan13

Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Negara

RIS dengan Konstitusi RIS. Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat

tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar ( PBB dan Belanda ), akan tetapi

juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya keinginan daerah-

daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara kesatuan dan

membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah

pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang pada akhirnya banyak daerah-daerah

melakukan pemberontakan. Disamping itu Belanda telah berhasil dan makin banyak

daerah-daerah membentuk Negara antara lain :

1. Negara Indonesia Timur tahun 1946

2. Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta

3. Negara Jawa Timur 16 Nopember 1948

4. Negara Madura 23 Januari 1948

5. Negara Sumatra Timur 24 Januari 1948

6. dan Negara Sumatra Selatan

7. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :

12 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 19513 Ibid.

10

1. Kalimantan Timur

2. Dayak Besar

3. Banjar

4. Kalimantan Tenggara

5. Bangka

6. Belitung

7. Riau

8. dan Jawa Tengah

Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara RIS

terdiri dari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jogyakarta

dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai

Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang merupakan wakil

dari Negara-negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang dengan hak suara satu.

Bentuk Negara menurut KRIS 1949

Dalam teori kenegaraan, ada dua bentuk Negara, yakni bentuk Negara

kesatuan dan Negara serikat. Dalam kaitan dengan bentuk ini, Republik Indonesia

Serikat berbentuk serikat (federal), sebagaimana yang dapat kita baca pada:

1. Alinea III Mukadimah menentukan, “maka demi ini kami menyusun

kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik

Federal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan,

Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.”

2. Pasal 1 ayat 1 KRIS 1949, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan

berdaulat ialah Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.”14

Negara Republik Indonesia Serikat juga terdiri dari Negara-negara bagian

sebagaimana yang diatur Pasal 2 KRIS 1949. Republik Indonesia Serikat meliputi

seluruh daerah Indonesia, yaitu:

14 Ibid. hlm. 196

11

1. Negara Republik Indonesia dengan daerah menurut status quo, seperti tersebut

dalam Persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948. Negara Indonesia Timur,

Negara Pasundan termasuk distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur

dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu

berhubungan dengan Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan.

2. Satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri: Jawa Tengah, Bangka,

Belitung, Riau, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.15

Sistem pemerintahan Negara menurut KRIS 1949

Menurut Pasal 1 ayat 2 KRIS 1949, “Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan

oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat.” Ketiga lembaga Negara

pemegang kedaulatan itu dalam menyenggarakan pemerintahan mempunyai

wewenang untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama. Adapun undang-

undang yang dibuat bersama-sama tersebut, apabila menyangkut hal-hal khusus

mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagiannya ataupun yang

khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah

yang tersebut dalam pasal 2 KRIS 1949.16

Undang-undang yang tidak termasuk hal tersebut di atas pembentukannya

cukup antara pemerintah dengan DPR saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan

pemerintah menurut KRIS adalah Presiden dengan seseorang atau beberapa menteri.

Di dalam penyelenggaran pemerintahan Negara, Presiden tidak dapat diganggu gugat.

Yang bertangggung jawab untuk kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan

menteri-menteri baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing

untuk bagiannya sendiri-sendiri. Dilihat dari segi tanggung jawab menteri-menteri di

atas, dapat disimpulkan bahwa KRIS menganut system pemerintahan parlementer,

15 Ibid.16 Ibid. hlm. 197

12

yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung

jawab kepada parlemen (DPR).17

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS 1949, dapat di simpulkan

bahwa Konstitusi RIS 1949, dipengaruhi oleh Montesquieu, namun tidak menganut

teori tersebut secara murni. Konstitusi RIS 1949 menganut Pembagian Kekuasaan,

sedangkan Montesquieu menganjurkan Pemisahan kekuasaan. Selain itu, kekuasaan

negara bukan hanya terbagi dalam tiga kekuasaan/lembaga, tetapi terbagi dalam 6

lembaga negara.18

Berikut ini keenam lembaga negara sebagai alat-alat perlengkapan federal

RIS, yaitu sebagai berikut.

1. Presiden

2. Menteri-menteri

3. Senat

4. Dewan Perwakilan Rakyat

5. Mahkamah Agung Indonesia

6. Dewan Pengawas keuangan19

2.4 Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan

kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia

sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka

rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

17 Ibid.18 Abdulkarim Aim, Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 3619 Ibid.

13

Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI

Jogyakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat

federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada

tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan yang menghendaki dalam

waktu sesingkta-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan.

Dibentuklah suatu Panitia yang bertugas membuat UUD yang baru pada 12

Agustus 1950. Rancangan UUD tersebut oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS pada 14 Agustus 1950 disahkan, dan

dinyatakan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950

Pemberlakuan UUD 1950 ini dengan menggunakan Pasal 190, Pasal 127 a,

dan Pasal 191 Ayat (2) UUD RIS, maka dengan UU No. 7 Tahun 1950 Lembaran

Negara RIS 1950 No. 56, secara resmi UUD 1950 dinyatakan berlaku mulai 17

Agustus 1950. Adapun isi dari ketentuan meliputi dua hal, yakni:

1) Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan UUDS

1950 yang merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS;

2) Perubahan bentuk susunan negara dengan UUDS 1950 secara resmi

dinyatakan berlaku mulai 17 Agustus 195020.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara

Kesatuan RI berdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan

Konstitusi RIS yang sudah diubah. Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara

kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih

terasa, adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju yang pada

akhirnya timbul pemberontakan separatisme misalnya :

1. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) di Bandung 23 Januari 1950.

2. Pemberontakan Andi azaz Cs. Di Makasar 5 april 1950

20 M. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia(Jakarta: Rineka Cipta, 2001) , hlm. 56

14

3. Pemberontakan RMS di ambon 25 april 1950

4. Pemberontakan Ibnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950

5. Pemberontakan DI/ TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 agustus 1951

6. Pemberontakan Batalion 426 Jawa Tengah 1 Desember 1951

7. Pemberontkan DI/ TII Daud Beureuh di aceh 25 September 1953

8. Peristiwa Dewan banteng Sumatra Barat 20 Desember 1956

9. Pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia ) 15

Pebruari 1959

10. Permesta ( Pejuangan Rakyat Semesta ) 15 Pebrauari 1958.

Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD

Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950 ( Pasal 134 ), kemudian Desember

1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar

UU No. 7 tahun 1953 yang menyatakan :

1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950

2. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950

3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956

Konstituante yang dibentuk dari hasil Pemilu, yang telah bersidang selama

kurang lebih 2,5 tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya membuat UUD. Untuk

mengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah,

presiden memberikan amanat di depan sidang pleno konstituante yang berisi anjuran

agar konstituante menetapkan saja UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi negara

RI. Setelah diberikan tenggang waktu, konstituante belum juga mampu menyusun

UUD.

Dengan demikian, situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan

akan terjadi disintegrasi dan perpecahan. Sebagai tindak lanjutnya pada Minggu, 5

Juli 1959 pukul 17.00 WIB demi menyelamatkan negara maka presiden

melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah

15

dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di istana negara

yang berisi:

1) Pembubaran konstituante

2) Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan

dekrit ini dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan

3) Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan

utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA Sementara.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah disetujui oleh DPR hasil Pemilu tahun 1959

secara aklamasi tanggal; 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS

dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

Dari dikeluarkan Dekrit tersebut oleh presiden Soekarno berdampak

positif pada penyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik

berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi

kelangsungan negara, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu

MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi

Parlemen tertertunda pembentukannya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa timbul pula dampak negatif dari Dekrit

itu, Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD

45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan

pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.

Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara.

Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde

Baru.Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak

Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani.

Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

16

2.5 Periode Berlakunya Kembali UUD 1945 (5 Juli 1959-Sekarang)

2.5.1 Masa Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)

Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi

Terpimpin” Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai

dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No.

VIII/1965. Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan

apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk

mengambil keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam

ketata negaraan serba terpimpin.

Dengan Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingat lembaga-

lembaga negara belum lengkap maka dilakukan beberapa langkah sebagai

berikut:

1. Pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Penetapan

Presiden No. 3 Tahun 1960.

2. Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR)

dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Dalam Pasal

ditentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat

diberhentikan dengan Hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal

pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh presiden.

3. Untuk melaksanakan Dekrit Presiden, Presiden mengeluarkan

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara.

4. Penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan

Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1960.

5. Dikeluarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang Dewan

Pertimbangan Agung Sementara.21

21 Abdulkarim Aim, Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 44

17

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5

Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi

penyimpangan antara lain :

1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara

2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup

dengan TAP MPRS No. III tahun 1963

Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam

bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan G30S

PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan. Peristiwa G30S PKI

menimbulkan banyak kekacauan social budaya dan tidak stabilnya politik dan

hukum ketatanegaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat

Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat

Perintah 11 Maret 1966, oleh MPRS untuk mengambil segala tindakan dalam

menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya

pemerintahan, pada saat itu dianggap bahwa Presiden Soekarno “sudah

berhenti”. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 UUD 1945,”Jika Presiden

mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

jabatannya, ia diganti....” Ketentuan tersebut dijadikan alasan dikeluarkannya

ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kembali

Kekuasaan Pemerintah Negara dari Tangan Presiden Soekarno.22

Kata sementara pada MPRS merupakan penunjuk bahwa lembaga tertinggi

negara ini belum dibentuk dari hasil pemilu, walaupun demikian MPRS tetap

dapat disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Terbukti dalam

masa kerjanya dari 1960-1968 MPRS telah mengeluarkan 44 ketetapan yang

sah secara hukum guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

22 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1996) hlm. 43.

18

Proses rekrutmen lembaga perwakilan rakyat baru dapat dilakukan

pada Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971. Berdasarkan itu

keanggotaan MPR terdiri dari utusan daerah dan anggota DPR dari partai

politik dan golongan karya ditambah dengan anggota anggota DPR yang

diangkat dari unsur ABRI.

Selanjutnya dalam beberapa kali pemilu Soeharto dipertahankan

menjadi Presiden melalui Ketetapan MPR, antara lain:

1. Tap MPR No. IX/MPR/1973 Hasil Pemilu 1971

2. Tap MPR No. X/MPR/1978 Hasil Pemilu 1977

3. Tap MPR No. VI/MPR/1983 Hasil Pemilu 1982

4. Tap MPR No. V/MPR/1988 Hasil Pemilu 1987

5. Tap MPR No. IV/MPR 1993 Hasil Pemilu 1992

Babak-babak selanjutnya dalam sejarah ketatanegaraan kita dengan

lahirnya Tritura (tiga tuntutan rakyat), yakni:

1. Pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 1945

2. Pembubaran PKI

3. Penurunan harga barang23

Pada akhirnya diadakan suatu tindakan penting dalam sejarah

ketatanegaraan, yakni dengan dikeluarkan oleh Presiden surat perintah kepada Letjen

Soeharto Mentri/Panglima Angkatan Darat pada tanggal 11 Maret 1966.

Menurut Surat Perintah 11 Maret 1966, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan oleh Letjen Soeharto. Atas nama Presiden / Panglima Tertinggi /

Pemimpin Besar Revolusi untuk pelaksanaan UUD 1945, antara lain:

23 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 210

19

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya

keamanan dan ketentraman serta kestabilan jalannya revolusi. Selain

itu juga menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden /

Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi / Mandataris MPRS

demi untuk keutuhan bangsa dan Negara RI dan melaksanakan dengan

pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-

panglima dan angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas

dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.24

Tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret 1966, maka

pada tanggal 12 Maret 1966 melalui Keputusan Presiden No. 1/3/1966 dibubarkanlah

PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah-

daerah serta semua organisasi yang seasas / berlindung / bernaung di bawahnya.25

Dasar hukum pemberlakuan Surat Perintah Sebelas Maret :

1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintah dan jalannya

revolusi

2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI, dan

rakyat untuk memelihara kepentingan dan kewibawaan Presiden /

Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi serta ajaran-

ajarannya.26

2.5.2 Masa Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998)

Orde Baru berarti suatu tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang

berlandaskan, dan akan melaksanakan secara murni dan konsekuen, nilai-nilai

24 Ibid. hlm. 21125 Ibid.26 Ibid.

20

luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ini diciptakan setelah

gagalnya pemberontakan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965.

Perjalanan ketatanegaraan dibawah rezim Soeharto di akhir-akhir

kekuasaannya telah melahirkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan kepada

kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang hukum justru digunakan untuk

memupuk kekuasaan dan kekayaan pribadi. Dengan kata lain, selama kurun

waktu 1966-1998 telah melahirkan hukum yang deskriminatif, sementara

KKN terus mewarnai kehidupan dalam bernegara. Hukum dimanipulasi

menjadi hamba sahaya segelincir penguasa dan pengusaha, pemanipulasi ini

terjadi karena, Presiden Soeharto menguasai nyaris semua kekuasaan negara.27

Melihat situasi yang dirasa semakin menjadi dengan hegemoni rezim

tersebut memompa semangat kaum reformis untuk bangkit, sehingga

menghasilkan pelengseran terhadap penguasa Presiden Soeharto 21 Mei 1998

dari kekuasaannya selama 30 tahun.

Berdasarkan konstitusi, maka wakil presiden yang dalam hal ini B. J.

Habibie naik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Soeharto sampai

habis masa jabatannya.

Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR),

merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan

Negara dipegang oleh Jenderal Soeharto. Dalam kepemimpinan Jenderal

soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi

menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara. Beberapa hal

27 Denny Indrayana,”Negara Hukum Pasca-Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi”, Jurnal konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI Vol. 1, Juli 2004, hlm. 103.

21

yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau dekenal dengan Era Orde

Baru adalah :

1. Demokrasi Pancasila

2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI

3. Adanya Golongan Karya

4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.

5. Adanya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan

6. Penyederhanaan Partai Politik

7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi

Presiden untuk beberapa kali.

2.5.3 Masa Reformasi (21 Maret 1998-Sekarang)

Gerakan reformasi tahunh 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan

jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian

berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alam

demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mangadakan

amandemen UUD 45 sebanyak empat kali. Setelah amandemen ke IV UUD

1945, maka system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. NKRI harus tetap dipertahankan.

2. Kedaulatan ada di tangan rakyat

3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat

4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum

5. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil

6. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural System, yaitu terdiri dari

DPR dan DPD.

7. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.

8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.

9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas

desentralisasi dengan otonomi luas.

22

10.Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan

Komisi Yudisial dalam UUD 1945.

Amendemen UUD 1945, yaitu:

1. UUD 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999 s/d 18 Agustus 2000)

2. UUD 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 s/d 9 November

2001)

3. UUD 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 November 2001 s/d 10

Agustus 2002

4. UUD 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002 sampai

sekarang).28

Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi negara hukum,

dari semula hanya ada didalam penjelasan, menjadi bagian dari Batang Tubuh

UUD 1945.29 Konsep pemisahan kekuasaan ditegaskan. MPR tidak lagi

mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Presiden tidak lagi memegang

kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan

membahas RUU.30 Kekuasaan diserahkan kembali kepada lembaga yang

berhak, DPR. Lebih jauh, untuk beberapa hal khususnya yang berkaitan

dengan isu regional Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dibentuk dan

dilibatkan dalam proses legislasi.31

Dasar hukum sistem Pemilu diatur, setelah sebelumnya sama sekali

tidak disebutkan dalam UUD 1945. Akuntabilitas angota parlemen diharapkan

semakin tinggi, karena semua anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat.

Pemilu langsung juga diterapkan bagi presiden dan wakil presiden. Periodisasi

lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. Seseorang hanya dapat dipilih

28 Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008) hlm. 10229 UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2)30 UUD 1945, Pasal 5 Ayat (1) dan 20 Ayat (2)31 UUD 1945, Pasal 22D

23

sebagai presiden maksimal dalam dua kali periode jabatan. Namun, kontrol

partai politik yang memonopoli pengajuan calon presiden dan wakil presiden,

dan tidak dimungkinkannya calon presiden independen, merupakan salah satu

unsur yang mengurangi nilai kelangsungan pemilihan presiden oleh rakyat.

Akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen anggota parlemen dan

presiden yang langsung, diperkuat lagi dengan sistem pemberhentian mereka

jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan konstitusi.

Meski, aturan inpeachment presiden lebih perinci dibandingkan pemecatan

anggota parlemen yang penjabarannya diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi

materi Batang Tubuh UUD 1945. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi (MK)

dibentuk untuk mengawal kemurnian fungsi dan manfaat konstitusi,

karenanya, salah satu kewenangan MK adalah melakukan contitutional

review, menguji keabsahan aturan undang-undang bila dihadapkan kepada

aturan konstitusi.

Dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM), amendemen UUD

1945 memberikan jaminan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan

dengan aturan sebelum amandemen. Menurut Lindsey, perlindungan HAM

pasca-amendemen impresif dan jauh lebih lengkap dibandingkan banyak

negara berkembang. Meski dalam konsep Ross Clarke, polemik tentang asas

non-retroaktif dalam pasal 28(I) menyebabkan beberapa kalangan masih

mengkritik aturan HAM tersebut.

Dengan demikian, secara umum hasil amandemen UUD 1945 lebih

memberikan dasar konstitusi bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum

Indonesia dalam kelangsungan sistem ketatanegaraan kedepan.

24

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa amendemen UUD 1945 ini hanya

dilakukan terhadap batang tubuh UUD 1945 [pasal-pasal] tetapi tidak

dilakukan terhadap pembukaan UUD 1945. Terdapat asumsi bahwa

mengamendemen terhadap Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya akan

mengubah negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945. Karena Pembukaan UUD 1945 hakikatnya adalah jiwa dan ruh negara

proklamasi. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka

sistematika dan rumusan Pancasila tidak mengalami perubahan. Suatu

konsekuensi logis, karena dengan diubahnya Pancasila sebagai Dasar Negara,

maka secara langsung akan juga mengubah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang di Proklamasiakan pada 17 Agustus 1945. Hal ini berarti pula

mengubah bangunan ketatanegaraan secara fundamental.

BAB III

PENUTUP

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik simpulan mengenai sejarah

ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya :

1) Lahirnya pemerintahan Indonesia

25

a. Lahirnya bangsa Indonesia diawali dengan didirikanya BPPK pada

tanggal 29 april 1945, di dalam masa berdirinya badan ini dapat

menghasilkan rancangan UUD (16 juli 1945)

b. PPKI terbentuk pada tanggal 9 angustus 1945, pada masa terbentuknya

PPKI menghasilkan :

1. Sidang I ( 18 agustus 1945 )

a. Pembentukan UUD 45

b. Memilih soekarno sebagai presiden dan mohamat hatta sebagai

wakil presiden

c. Adanya komte nasional, sebagai pembantu presiden

2. Sidang II ( 19 agustus 1945)

a. Pembentukan 12 departemen pemerinatahan

b. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya

kebijakan daerah

Adanya pembentukan batang tubuh dan penjelasan resmi UUD 45

2) Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia

a. Periode 17 agustus 1945 - 27 desember 1949

Pada periode ini yang berdaulat adalah rakyat dengan di wakili oleh

MPR.

Perubahan praktek ketatanegaraan meliputi :

Presiden dan wapres di pilih oleh PPKI

Sistem presidensil lalu berubah lagi menjadi system multi partai

KNIP ikut menentukan GBHN dengan presiden

KNIP dengan presiden, menentukan UU tentang urusan pemerintah

Dalam menjalankan tugas KNP digantikan oleh sebuah badan yang

bertanggung jawab kepada KNIP

b. Periode 27 desember – 17 agustus 1950

Dalam masa periode ini dapat terbentuknya :

Adanya KMB

Adanya piagam penyerahan kedaulatan

26

Status UNI

Terbentuknya RIS

c. Periode 17 agustus 1950 – 5 juli 1959

Adanya UUD RIS

Presiden sebagai kepala tertinggi baik dalam Negara maupun dalam

hal pemerintahan

Adanya dekrit presiden

Periode 5 juli 1959

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara

DPR gotong royong

Adanya MPRS

Adanya DPAS

Kembali pada UUD 445

d. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966

Demokrasi Terpimpin

meledaknya kasus pemberontakan G30S PKI

Adanya surat 11 maret 1966

e. Periode Orde Baru

Zaman orde baru, banyaknya terjadi praktek KKN

Demokrasi Pancasila

Lahirnya amandement 45

Adanya peraturan dasar hokum pemilu

Adanya Perlindungan HAM

f. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang

Zaman reformasi

Amandemen UUD 45 sebanyak empat kali

Adanya peraturan dasar hukum pemilu

Adanya Perlindungan HAM

NKRI harus tetap dipertahankan

Kedaulatan ada di tangan rakyat

27

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum

Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil

Daftar Pustaka

Tutik, Triwulan Titik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen

UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2010.

CST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,

1986.

28

Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Dunia Pustaka Jaya,

Jakarta, 1996.

Radjab, Dasril, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2006.

Aim, Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII, Grafindo Media

Pratama, Bandung, 2007.

Mahfud M.D., Muhammad, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PT

Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

29