PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO
TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEBO
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT
atas rahmat dan karunia nya yang masih memberikan kita kesehatan
dan kekuatan lahir dan bathin sehingga Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun
2018 dapat di selesaikan meskipun banyak kekurangan - kekurangan
di dalamnya.
LKIP Merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
kinerja Sekretaruat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
selama tahun 2018 dan merupakan evaluasi Mandiri atas capaian
kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai.
Penyusunan LKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang petunjuk
Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviuw atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam LKIP ini telah di uraikan perencanaan kinerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo beserta analisis
capaian selama tahun 2018.Secara umum target kinerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Telah berhasil
dengan baik.
Akhirnya ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua
pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan LKIP ini,
khususnya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo
sehingga LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ini dapat di selesaikan
dengan baik, Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan
perlindungan NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas
sesuai tugas dan fungsi masing masing. AAmiin
Terima Kasih
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……...………………………………………………….. i
RINGKASAN EKSEKUTIF…...……………………………………………… ii
DAFTAR ISI………..…………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG…………………………………………… ...1
1.2 DASAR HUKUM………………………………………………... ...1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN………………………………………… 1
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI………………………… . ...3
1.4.1 KEDUDUKAN……………………………………………... 3
1.4.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI…………………………....3
1.5 ISU STRATEGIS…………………………………………………..14
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN…………………………………….15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 PERENCANAAN………………………………………………….17
2.2 TUJUAN DAN SASARAN………………………………………..19
2.3 PENETAPAN KINERJA…………………………………………..20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 MEODE PENGUKURAN KINERJA……………………………..22
3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA……………………..……..23
BAB.IV PENUTUP……………………………………………………..…….31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018 dimaksudkan
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi
berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi
Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah)
Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan
dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran
2018
Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018
secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak
pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas
yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan
kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan
LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good
governace).
1.2 DASAR HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Sekrtariat DPRD
Kabupaten Tebo Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem PERENCANAAN
Pembangunnan Nasional
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggung
jawaban Kepala Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
8. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi
Pemerintah
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan dan
pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk tekhnis Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
14. Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Rebublik Indonesia nomor
239/IX/6/8/2003 tentang pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Tebo, Sebagai dasar hukum lebih lanjut
dikeluarkan
16. Peraturan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
(LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018 adalah :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 3
1. Mengenali Kendala dan permasalahan yang di hadapi Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo.
2. Menilai Efisiensi Penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output.
3. Menilai efektifitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana
4. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan dan kepuasan
stakeholders.
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu
yang di tetapkan.
6. Sebagai dasar untuk penyempurnaan dokumen
perencanaan,pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan
datang.
7. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.4.1 KEDUDUKAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2016 tentang tugas
pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo yaitu merupakan unsur
pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
1.4.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dalam melaksanakan fungsinnya, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang
Sekretariat DPRD yang dibantu oleh :
1. Bagian Umum dan kepegawaian, membawahkan:
a. Subbagian Tata Usaha dan kepegawaian;
b. Subbagian Perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. Subbagian Protokol dan Humas.
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Penatausahaan Keuangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 4
3. Bagian Persidangan, membawahkan:
a. Subbagian Rapat dan Risalah;
b. Subbagian Alat Kelengkapan Dewan; dan
c. Subbagian Pengkajian Hukum.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD
sebagaimana diatur dalam bab II bagian keenam Peraturan Bupati Tebo Nomor
39 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo :
a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.
c. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
d. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris DPRD di bantu oleh :
a. Bagian Umum;
b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bagian Persidangan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kepala Bagian Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 5
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Sekertaris DPRD dalam hal :
a. penyusunanan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, kepegawaian,
rumah tangga dan perlengkapan serta keprotokolan dan humas;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan,
kepegawaian, keprotokolan dan humas;
c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
d. penerimaan naskah dinas/surat-surat dinas yang masuk, mencatat dalam
lembar disposisi dan mendistribusikannya ke bidang lain dalam lingkungan
Sekretariat DPRD serta mengarsipkan;
e. pelaksanaan urusan naskah dinas/surat-surat yang keluar dan
melaksanakan urusan kearsipan;
f. penyiapan dan menginventarisasi kebutuhan rumah Sekretariat DPRD;
g. pelaksanaan pencatatan dan pemeliharaan peralatan rumah tangga
Sekretariat DPRD;
h. penyiapan dan pengaturan rapat-rapat intern sekretariat dewan;
i. pengelolaan urusan perpustakaan;
j. penyiapan usulan pengisian jabatan dilingkungan secretariat dewan;
k. pelaksanaan urusan kenaikan gaji berkala, urusan kenaikan pangkat dan
golongan pegawai dilingkungan sekretariat dewan;
l. penyiapan administrasi untuk keperluan izin, cuti, urusan pegawai dan
urusan kesejahteraan pegawai;
m. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka kerjasama peningkatan kinerja
antara DPRD dengan pihak lain;
n. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD;
o. pemberian saran dan pertimbangan hasil analisa kepada atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 6
Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Umum, Perlengkapan dan
keuangan dibantu oleh :
a. Subbagian Tata Usaha
b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan
c. Subbagian Protokol.
3. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
ketatausahaan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan ketatausahaan;
c. mengelola kegiatan surat-menyurat yang meliputi pengetikan,
penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
d. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis tentang pembinaan
pegawai;
e. melakukan exspedisi surat keluar, penyimpanan dan pendistribusian alat
tulis kantor, pemeliharaan dan penghapusan arsip;
f. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan
lingkungan kantor;
g. mengendalikan pengadaan, pendistribusian, penggunaan, perawatan
inventaris dan penghapusan barang perlengkapan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
h. menyusun formasi pegawai berdasarkan data informasi sebagai bahan
masukan bagi atasan dan konsep rencana pengadaan data penetapan
pegawai;
i. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) kenaikan pangkat dan kenaikan
gaji berkala;
j. melakukan fasilitasi usulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/suami,
Taspen, dan Kartu Akses;
k. melakukan usulan cuti dan izin Pegawai dan berkas usulan pemberhentian
dan pensiun pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. menyusun rencana pengembangan pegawai sebagai bahan masukan
atasan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 7
m. menyiapkan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa
pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. membuat usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan,
tugas belajar, izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o. melaksanakan penyelesaian kasus kepegawaian sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
p. melaksanakan pelaksanaan upacara, peningkatan disiplin pegawai
sekretariat DPRD;
q. menyiapkan DP3 pegawai Sekretariat DPRD;
r. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi
kepegawaian dan administrasi anggota DPRD;
s. mengkoordinasikan pelaksanaan apel pagi dan apel siang dilingkungan
Sekretariat DPRD; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
4. Tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga
dan perlengkapan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang rumah tangga
dan perlengkapan;
c. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan sekretariat DPRD;
e. melakukan iventarisasi barang-barang dan perlengkapan milik Sekretariat
DPRD;
f. melakukan pemeliharaan gedung/kantor serta kendaraan dinas dan
peralatan lainnya pada Sekretariat DPRD;
g. mempersiapkan ruangan sidang, rapat-rapat dan pertemuan lainnya pada
Sekretariat DPRD; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
5. Tugas Kepala Sub Bagian Protokol, dalam hal :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 8
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keprotokolan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang keprotokolan;
c. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
keprotokolan;
d. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan,
pelepasan tamu;
e. memfasilitasi tamu yang datang mengunjungi secretariat dewan;
f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam pelaksanaan tugas
keprotokolan;
g. menyiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-
rapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya, penyelenggaraan
penerimaan tamu DPRD, mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi,
upacara dan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang
bersifat protokoler serta mengatur akomodasi, pengamanan dan acara
perjalanan tamu DPRD;
h. melaksanakan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan perjalanan Pimpinan DPRD dan Anggota, menyiapkan upacara
dan mengatur keprotokolannya serta melakukan kerjasama dengan instansi
lain dibidang keprotokolan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Sekertaris DPRD dalam hal :
a. penyusunanan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja dan perubahan anggaran dan belanja
sekretariat DPRD;
c. pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pengeluaran Sekretariat DPRD;
d. pengelolaan gaji pegawai Sekretariat DPRD;
e. pengelolaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 9
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Perencanaan dan Keuangan
dibantu oleh :
a. Subbagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Penatausahaan Keuangan.
7. Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
c. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. melakukan perencanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD;
e. melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan pada Sekretariat DPRD;
f. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan Sekretariat DPRD; dan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
8. Kepala Sub Bagian Anggaran, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan anggaran;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan anggaran keuangan;
c. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan anggaran keuangan;
d. menyiapkan bahan penyusunan rancana kerja dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD;
e. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
anggaran Sekretariat DPRD; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
9. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan, dalam hal :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 10
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
penatausahaan keuangan;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan penatausahaan keuangan;
c. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan penatausahaan keuangan;
d. menyiapkan bahan penyusunan konsep surat keputusan pengangkatan
bendahara pengeluaran, penerimaan, barang, PPK dan PPTK pada
Sekretariat DPRD;
e. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
anggaran Sekretariat DPRD;
f. membuat daftar gaji pegawai Sekretariat DPRD;
g. melaksanakan koordinasi dengan PPTK dalam pembuatan laporan
bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Sekretariat DPRD; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
10. Kepala Bagian Persidangan
Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada Sekertaris DPRD dalam hal :
a. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Rapat DPRD;
b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan rapat pimpinan,
komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat
kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan;
c. memberikan pelayanan penunjang pembentukan alat kelengkapan DPRD;
d. penyelenggaraan penyusunan risalah rapat; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Persidangan dibantu oleh
:
a. Subbagian Persidangan dan Rapat;
b. Subbagian Alat Kelengkapan Dewan; dan
c. Subbagian Risalah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 11
11. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Rapat, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan persidangan
dan rapat;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
persidangan dan rapat;
c. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan persidangan dan rapat;
d. memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan persidangan dan
rapat DPRD;
e. penyiapan bahan-bahan dalam kegiatan persidangan dan rapat-rapat
DPRD;
f. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
anggaran Sekretariat DPRD;
g. melaksanakan koordinasi dengan PPTK dalam pembuatan laporan
bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan sekretariat DPRD; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
12. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan alat
kelengkapan dewan;
b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan urusan alat kelengkapan dewan;
c. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan alat kelengkapan dewan;
d. membantu dan memfasilitasi terbentuknya unsur pimpinan dewan;
e. membantu dan memfasilitasi terbentuknya komisi;
f. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia musyawarah;
g. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia anggaran;
h. membantu dan memfasilitasi terbentuknya badan kehormatan DPRD;
i. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia legislasi;
j. membantu dan memfasilitasi terbentuknya alat kelengkapan lain yang
diperlukan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 12
k. mengumpulkan hasil-hasil rapat alat kelengkapan DPRD; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
13. Kepala Sub Bagian Risalah, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan risalah;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
risalah;
c. melakukan penyusunan risalah rapat-rapat DPRD;
d. melakukan pembukuan hasil risalah rapat DPRD;
e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Tebo
Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor : 39 Tahun 2017 dengan susunan organisasi sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 13
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO TAHUN
2017
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR: 39 TAHUN 2016
T
ANGGAL 7 Desember 2016
SEKRETARIS DPRD KAB. TEBO
NAFRI JUNAIDI, SH. MH
Nip.19710821 200012 1 004
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Drs. KARMA PANDIANGAN
Nip.19640805 198902 1 002
BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DAN PERSIDANGAN
Drs. H. ALWIS, M.Si
Nip. 19620404 198703 1 007
SUB BAGIAN RUMAH
TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN ANGGARAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI
DAN PELAPORAN
STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEBO
KELOMPOK JABATAN
SUB BAGIAN
TU DAN KEPEGAWAIAN
UMI TITIM FATIMAH
Nip.19751204 200501 2 005
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 14
1.5 ISU STRATEGIS
1.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD maka
peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam memberikan
pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik
apabila tidak didukung dengan sumberdaya yang baik dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan hal
tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan
permasalahan yang dihadapi antara lain:
1. Sumber Daya Manusia
a) Masih terdapat beberapa jabatan structural (eselon IV) yang
belum terisi.
b) Kurangnya jumlah personil / aparatur yang tersedia.
c) Masih adanya pegawai yang kurang disiplin sehingga
berpengaruh terhadap kinerja SETWAN.
d) Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan
e) Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap
jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di
lingkungan Sekrtetariat DPRD.
2. Anggaran
Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tebo untuk melaksanakan Program dan Kegiatan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Belum optimalnya pelaksanaan SPIP pada SETWAN Kabupaten
Tebo
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana kurang memadai sebagai pendukung
aparatur dalam menjalankan tugasnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 15
5. Koordinasi
- Kurang optimalnya koordinasi masing masing bagian dalam
menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem
kelembagaan berjalan relative lambat; dan
- Belum optimalnya koordinasi antara legislative dengan
perangkat daerah, seringnya rapat rapat yang tidak dihadiri
oleh perangkat daerah.
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN
LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 Kabupaten Tebo ini
pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Tebo selama tahun 2018. Penyusunan LAKIP dimulai dengan
menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan
tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutya
dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan
dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance result) tahun 2018
diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2017 sebagai
tolak ukur keberhasilan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan
menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan
rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa
sejumlah celah kinerja (performance gap) kinerja yang merupakan umpan balik
untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.
Dengan demikian penyajian LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun
2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN :
Berisi tentang latar belakang,dasar Hukum, maksud dan
tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018, beserta
gambaran umum organisasi dan juga sistematika penulisan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 16
Laporan Kinerja Pemerintah( LKIP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo tahun 2018.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan perjanjian
Kinerja anatara Sekretaris DPRD dan Bupati
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :
Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan
dalam pengukuran kinerja, analisis pecapaian sasaran
strategis, dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV PENUTUP :
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta
strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa
yang akan datang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 17
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 PERENCANAAN
Sebagai pijakan setiap tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
menetapkan target Kinerja yang di tuangkan dalam bentuk TAPKIN yang di
serahkan kepada Bupati Tebo melalui Bappelitbangda Kabupaten
Tebo.Penetapan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018
mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2017 – 2022.
Tahapan perencanaan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo di
mulai dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo tahun 2017 – 2022 yang pada hakikatnya merupakan
pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui
pembinaan,penataan,perbaikan,penertiban,penyempurnaan, dan pembaharuan
sistem kebijakan peraturan perundang undangan termasuk pembinaan terhadap
ahklak dan prilaku aparatur pengawasan dan pengendalian manajemen, agar
tercapai efektivitas,efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran
(out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun yaitu untuk tahun 2017 – 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan
dan sasaran.
Dalam merumuskan visi dan misinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
mengacu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka
Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Tebo tahun 2017 - 2022,
yaitu:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 18
”TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA
TAHUN 2022)”
Maksud dari Visi tersebut adalah :
TERTIB :
Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan
masyarakat yang teratur.
UNGGUL : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
TENTRAM :
:
Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif
dalam masyarakat.
ADIL :
:
Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar
sektor, antar wilayah dan antar kelompok
masyarakat sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan.
SEJAHTERA :
:
Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik
material maupun spiritual secara wajar.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi
pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yaitu:
1. Misi I
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;
2. Misi II
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan
beragama dan berbudaya;
3. Misi III
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Misi IV
Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup; dan
5. Misi V
Mendorong terciptanya ketentraman
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 19
2.1.1 VISI
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovativ, serta produktif. Visi merupakan suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita
dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018 mengacu pada batasan
tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu:
“ Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Optimal dalam memfasilitasi
Tugas dan Fungsi DPRD”
Penjelasan Visi :
Merupakan gambaran kedepan guna memberikan arahan dan fokus
strategi yang jelas sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPRD
yaitu rapat-rapat, urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata urusan
administrasif dapat terlaksana dengan tertib, lancar dan berhasil.
2.1.2 MISI
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk
misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 3 (tiga) misi
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas Rapat rapat DPRD
b. Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam rangka memfasilitasi Tugas
dan Fungsi DPRD
c. Meningkatkan Sumber daya aparatur Sekretariat DPRD.
2.2 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 20
dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan
analisis strategis, yaitu :
a. Meningkatkan kualitas Rapat rapat DPRD
b. Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam rangka memfasilitasi Tugas dan
Fungsi DPRD
c. Meningkatkan Sumber daya aparatur Sekretariat DPRD.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis.
2.3 PENETAPAN KINERJA
Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen tekad dan janji untuk
mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelolanya,sebagai
wujud nyata komitmen antara Bupati dengan Sekretaris DPRD Kabupaten
Tebo.Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2018 di susun dengan
memperhatikan :
1. Renstra Sekretariat DPRD 2017 – 2022
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2018
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu APBD Tahun 2018
Tujuan disusun dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja atau penetapan Kinerja
Sekretariat DPRD Tahun 2018 adalah untuk :
1. Meningkatkan akuntabilitas,tranparansi dan kinerja aparatur di lingkungan
Sekretariat DPRD
2. Memantau Dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
3. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD
4. Menilai Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan
Fungsi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 21
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO
NO Sasaran strategis Indikator Target
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan dalam
rangka memfasilitasi
setiap kegiatan
pimpinan dan anggota
DPRD Kabupaten Tebo
Peersentase pemenuhan
sarana dan prasrana
Persentase fasilitas rapat
rapat dewan tepat
waktu
2, Meningkatnya kualitas
pelayanan fasilitas
aspirasi masyarkat
kepada Dewan dan
meningkatkan mutu
pelayanan rapat rapat
Persentase fasilitas
keluhan/pengaduan
masyarakat.
Persentase raperda yang
di tetapkan menjadi
perda.
3. Meningkatkan
akuntabiltas kinerja dan
akuntabilitas keuangan
Persentase laporan
keuangan perangkat
Daerah yang sesuai SAP
Persentase temuan BPK
dan Inspektorat yang
ditindak lanjuti
Persentase Nilai Evaluasi
SAKIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 22
BAB III
AKUNTABILTAS KINERJA
1.1. METODE PENGUKURAN KINERJA
Dalam pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan,pengumpulan
data kinerja dan cara pengukuran kinerja.Pengukuran kinerja dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data
kinerja 2 (dua) sumber yaitu :
1. Data Internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan
kegiatan reguler seperti laporan bulanan,triwulan,semesteran dan laporan
kegiatan lainnya.
2. Data eksternal, data eksternal di gunakan sepanjang relevan dengan capaian
kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
pembandingan capaian sasaran.Metode perbandingan capaian kinerja sasaran
dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja ( performace plan)
yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang di capai
organisasi.Penetapan Indikator kinerja yang di gunakan untuk mengukur capaian
kinerja meliputi indilator kinerja sasaran serta indicator kinerja kegiatan yang terdiri
dari indicator masukan,indicator keluaran,indicator hasil dan dampak.
1. Indikator sasaran yang di tetapkan sedapat mungkin mencerminkan hasil
(outcome) dari kegiatan yang mendukungnya atau setidaknya tidaknya
merupakan keluaran (output) dari kegiatan tersebut
2. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang
diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber
daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 23
6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan
pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas.
Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka
waktu tertentu.
Pemilihan indicator kinerja sedapat mungkin dilakukan sampai dengan indikator
dampak, namun apabila mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang ada
masih terbatas, penetapan indicator kinerja diupayakan sampai dengan
indicator hasil.Dalam pengukuran kinerja,perhitungan tingkat capaian sasaran
(target), baik pada indicator sasaran maupun indicator kinerja kegiatan,
memperhatikan karateristik komponen realisasi, dalam kondisi semakin tinggi
realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang baik.
3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
Capian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo.Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada table sebagai berikut.
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan dalam
rangka memfasilitasi
setiap kegiatan
pimpinan dan anggota
DPRD Kabupaten Tebo.
Terwujudnya
pelayanan secara
professional dalam
rangka
penyelenggaraan
Tugas pokok dan
fungsi kepada
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Kabupaten Tebo.
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
Persentase fasilitas rapat
rapat dewan tepat
waktu.
2 Meningkatnya kualitas
Pelayanan aspirasi
masyarakat kepada
Dewan dan
meningkatkan mutu
pelayanan rapat rapat
Mengoptimalkan
pelayanan dan
kemudahan dalam
menampung semua
aspirasi masyarakat
dan meningkatkan
mutu pelayanan
rapat rapat
Persentase fasilitas
keluhan / pengaduan
masyarakat
Persentase Raperda
yang di tetapkan
menjadi perda
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 24
3 Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
dan akuntabilitas
keuangan
Menjadikan kinerja
Sekretariat DPRD yang
efektif,efisien dan
akuntabel sebagai
pencegahan
terjadinya
penyimpangan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
.
Persentase Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah yang sesuai SAP
Persentase temuan BPK
dan Inspektorat yang di
tindak lanjuti
Persentase Nilai evaluasi
Sakip
3.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap
kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo
Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka
memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo
berupa :
1. Ruang rapat banggar dan banmus yang bersih,rapi dan telah dilengkapi
perlengkapannya.
2. Konsumsi rapat berupa snack dan makanan
3.2.2 Meningkatnya kualitas Pelayanan aspirasi masyarakat kepada Dewan dan
meningkatkan mutu pelayanan rapat rapat
Untuk mencapai optimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung
semua aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat rapat
telah di laksankan reses selama 3 kali, dan selalu menerima audiensi masyarkat
terkait pengaduan pengaduan seputar permasalahan pemerintahan Kabupaten
Tebo.
3.2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan akuntabilitas keuangan
Untuk mencapai Menjadikan kinerja Sekretariat DPRD yang efektif,efisien dan
akuntabel sebagai pencegahan terjadinya penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan BIMTEK untuk staf Sekretariat
DPRD selama 3 kali dalam setahun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 25
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo.
Capaian kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten tebo tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target
dan realisasi atas sebanyak 3 indikator kinerja dengan 7 sasaran strategis, dan
menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian
dikelompokkan dalam
4 klasifikasi penilaian yaitu:
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.”
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 %
predikatnya “Baik.”
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 %
predikatnya “Sedang.”
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 %
predikatnya “Kurang Baik”
Sasaran 1
Terwujudnya pelayanan secara professional dalam rangka
penyelenggaraan Tugas pokok dan fungsi kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo.
Untuk sasaran terwujudnya pelayanan secara professional dalam rangka
penyelenggaraan Tugas pokok dan fungsi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Tebo.
Terpenuhinya sarana dan prasarana, serta terfasilitasinya rapat rapat dewan yang
tepat waktu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 26
INDIKATOR KINERJA Target
kinerja Realisasi
kinerja Capaian
kinerja
1
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana 55% 100% 181 %
2
Persentase fasilitas rapat rapat
dewan tepat waktu 50% 90% 180%
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja
Sasaran (Output) dari 2 Indikator Sasaran Strategis nomor 1 yaitu Meningkatnya
kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan
anggota DPRD Tebo adalah sebagai berikut :
No. Klasifikasi
Penilaian Predikat
Jumlah Indikator Sasaran
1 100% Sangat Baik 2
2 85% sd < 100% Baik
3 70% sd < 85% Sedang
4 0 sd < 70% Kurang Baik -
- Jumlah - 2
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan
dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Tebo dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 2
indikator,
Sasaran
2
Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam
menampung semua aspirasi masyarakat dan
meningkatkan mutu pelayanan rapat rapat
Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 anggota DPRD pasal 64 di
katakan :
1. Pada masa jabatan keanggotaan DPRD tahun sidang DPRD dimulai pada
saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 27
2. Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa
persidangan.
3. Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa
sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode
keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
4. Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
5. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau
kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi
masyarakat.
6. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan
tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam
rapat paripurna.
7. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan
Badan Musyawarah.
INDIKATOR KINERJA Target
kinerja Realisasi
kinerja Capaian
kinerja
1
Persentase fasilitas
keluhan/pengaduan masyarakat
3x
reses 100% 100 %
2
Persentase raperda yang di
tetapkan jadi Perda 45% 30% 66%
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja
Sasaran (Output) dari 2 Indikator Sasaran Strategis nomor 2 yaitu Meningkatnya
kualitas pelayanan fasilitas aspirasi masyarakat kepada Dewan dan meningkatkan
mutu pelayanan rapat rapat adalah sebagai berikut :
No. Klasifikasi
Penilaian Predikat
Jumlah Indikator Sasaran
1 100% Sangat Baik 1
2 85% sd < 100% Baik
3 70% sd < 85% Sedang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 28
4 0 sd < 70% Kurang Baik 1
- Jumlah - 2
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan
fasilitas aspirasi masyarakat kepada Dewan dan meningkatkan mutu pelayanan
rapat rapat dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 1 indikator, dan
kurang baik (< 70%) sebanyak 1 indikator
Capaian kinerja sasaran Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam
menampung semua aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan
rapat rapat
3 kali reses
%capaian IKU = ----------------- X 100%= 100%
3 kali reses
Dapat di jabarkan pada tahun 2018 untuk menyerap aspirasi masyarakt
Sekretariat DPRD berhasil memfasilitasi penyelenggaraan reses Anggota DPRD
sebanyak 3 kali reses dan sesuai target 3 kali.
Untuk indikator yang persentase Raperda yang di tetapkan jadi perda
7 Perda
% capaian IKU= -------------- x 100% = 30%
24 raperda
Untuk raperda yang belum dilakukan pembahasan tahun 2018 akan di masukkan
kemabali dalam propenperda tahun anggaran 2019
Sasaran
3
Menjadikan kinerja Sekretariat DPRD yang efektif,efisien dan
akuntabel sebagai pencegahan terjadinya penyimpangan
dalam penyelenggaraan pemerintahan
Untuk mencapai target meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan akuntabilitas
keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2018, dengan tiga indikator sasaran :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 29
INDIKATOR KINERJA Target
kinerja Realisasi
kinerja Capaian
kinerja
1
Persentase laporan Keuangan
Perangkat Daerah yang sesuai
SAP
50% 80% 160%
2
Persentase temuan BPK dan
Inspektorat yang ditindaklanjuti 50% 30% 60%
3 Persentase nilai evaluasi SAKIP B C 50%
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja
Sasaran (Output) dari 3 Indikator Sasaran Strategis nomor 3 yaitu Menjadikan
kinerja Sekretariat DPRD yang efektif,efisien dan akuntabel sebagai pencegahan
terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan adalah sebagai berikut :
No. Klasifikasi
Penilaian Predikat
Jumlah Indikator Sasaran
1 100% Sangat Baik 1
2 85% sd < 100% Baik
3 70% sd < 85% Sedang
4 0 sd < 70% Kurang Baik 2
- Jumlah - 2
Dengan demikian pencapaian sasaran Menjadikan kinerja Sekretariat DPRD yang
efektif,efisien dan akuntabel sebagai pencegahan terjadinya penyimpangan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat sangat baik (100%)
adalah sebanyak 1 indikator, dan kurang baik (< 70%) sebanyak 2 indikator
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Berdasarkan Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan
Daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi,efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan
peningkatan kesejahteraan dan pelayanan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 30
Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksankan secara
sungguh sungguh adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam
wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dalam
bentuk perencanaan pendanaan dan program Kerja untuk periode satu tahun
anggaran.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD,
dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya, untuk
melaksankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam rangka tercapainya
kegiatan Dewan yan dalam pelaksanaanya sepenuhnya dibiayai dari dana APBD
Kabupaten Tebo Tahun anggaran 2018 dengan penyerapan secara bertahap
sesuai dengan kegiatan yang telah di tetapkan.Pada Tahun anggaran 2018 Total
Anggaran Setwan Kabupaten Tebo (Perubahan) sebesar Rp.29.752.911.659,- Terdiri
dari Biaya Tidak Langsung sebesar Rp.3.283.107.489,- dan Biaya Langsung sebesar
Rp.26.469.804.170,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar
Rp.25.525.074.157,- dengan capaian kinerja 85,79%, besarnya sisa anggaran ini
dipengaruhi beberapa hal yaitu :
1. Terjadinya penyesuaian efisiensi dan target program DPRD.
2. Adanya perubahan dan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun
berjalan.
No Sumber Dana
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 APBD Pemerintah
Kabupaten Tebo 29.752.911.659
25.525.074.157
85,79%,
2 APBD Pemerintah
Provinsi Jambi
3 APBN/Dekonsentrasi 4 APBN/Tugas Perbantuan 5 Bantuan Luar Negeri 6 Bantuan Masyarakat
dan lain-lain
Jumlah
29.752.911.659
25.525.074.157
85,79%,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 31
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Governance) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo sebagaimana di harapkan oleh semuan pihak.
LKIP sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018 ini dapat
menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dan evaluasi kinerja
yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,maupun kinerja sasaran juga di
laporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo menetapkan
sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) ndikator sesuai dengan Kinerja
tahunan dan dokumen penetapan kinerja tahun 2018 yang ingin di capai.
Dari hasil pengukuran terdapat 3 indikator yang mencapai target 100 %
yaitu,
Hasil capaian atas 7 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi
pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
• Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 4 indikator sasaran strategis
• Terlaksana dengan “baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis
• Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 0 indikator sasaran strategis
• Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
Dari hasil pengukuran terdapat 4 indikator yang sasaran strategis yang nilainya
sangat baik, dan 3 indikator yang nilai nya kurang baik. indikator yang persentase
Raperda yang di tetapkan jadi perda yang nilainya hanya 30% hal tersebut di
karenakan tidak cukupnya waktu dalam pembahasan serta komunikasi antara
eksekutif dan legislatif tidak berjalan dengan baik dan hal ini akan jadi evaluasi
kami dalam melaksankan target yang akan datang.
Berdasarkan penyerapan Tahun anggaran 2018 Total Anggaran Setwan
Kabupaten Tebo (Perubahan) sebesar Rp.29.752.911.659,- Terdiri dari Biaya Tidak
Langsung sebesar Rp.3.283.107.489,- dan Biaya Langsung sebesar
Rp.26.469.804.170,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar
Rp.25.525.074.157,- dengan capaian kinerja 85,79%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 32
Dengan di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesekretariat DPRD
Kabupaten Tebo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Tebo kepada pihak pihak terkait baik sebagai stakeholder
ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartispasi aktif unruk
membangun kabupaten Tebo.
Muara Tebo, Maret 2019
Sekretaris DPRD Kabupaten Tebo
NAFRI JUNAIDI, SH. MH Nip.1971 0621 200012 1 004
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 34
Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)
disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok
permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
• Waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang bertabrakan dengan jadwal-
jadwal lain yang juga sama pentingnya untuk pembagunan Kabupaten Tebo
ke depan
• Adanya miss communication dengan instansi-instansi lain yang terkait
• belum sadarnya masyarakat akan peran DPRD selaku pemegang kekuasaan
legislatif
• Jumlah dana yang dialokasikan tidak singkron dengan kenyataan riil
dilapangan
Strategi pemecahan masalah Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD
kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan
masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berkut :
1 Menyediakan tenaga ahli yang mumpuni dibidang hukum, ekonomi atau
yang lainnya sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD
Kabupaten Tebo benar-benar berdaya guna dan berhasil guna
2 Melakukan survey dan penelitian secara mendalam sebelum
menganggarkan dana untuk suatu kegiatan sehingga dan tersebut dapat
digunakan secara bijak dan efektif
3 Sering memberikan penyuluhan dan pengertian secara mendalam kepada
masyarakat akan peran penting DPRD selaku pemegang kebijakan
legislatif di daerah sehingga apapun yang dihasilkan oleh DPRD Tebo dapat
diterima oleh masyarakat dengan hati terbuka.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 36
3
Persentase meningkatnya
wawasan Anggota DPRD dan Staf
dalam memahami tugas-tugasnya
100% 90% 90%
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator
Kinerja Sasaran (Output) dari 3 Indikator Sasaran Strategis nomor 1 yaitu
Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam melaksanakan tugas-tugas
kelegislatifannya adalah sebagai berikut :
No. Klasifikasi
Penilaian Predikat
Jumlah Indikator Sasaran
1 100% Sangat Baik -
2 85% sd < 100% Baik 3
3 70% sd < 85% Sedang 1
4 0 sd < 70% Kurang Baik -
- Jumlah - 4
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas Anggota
DPRD Tebo dalam melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya dengan predikat
sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 3
indikator, predikat sedang sebanyak 1 indikator, dan predikat kurang baik
sebanyak 0 indikator.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 37
Tidak tercapainya seluruh indikator sasaran 100% terdapat pada 2 (dua)
indikator dalam 1 program yaitu seperti tabel berikut :
Sasaran
1
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %
1.
Persentase Terserapnya
aspirasi masyarakat 100% 80.52% 80,52%
2.
Persentase meningkatnya
wawasan Anggota DPRD
dan Staf dalam memahami
tugas-tugasnya
100% 90% 90%
Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target 2 indikator
kinerja sasaran Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam melaksanakan
tugas-tugas kelegislatifannya adalah sebagai berikut :
1. Program: Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1) Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah
Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
- Kurang kooperatipnya dinas/instansi ketika ada undangan hearing
aleh Anggota DPRD Tebo dalam membahas kepentingan
kabupaten Tebo itu sendiri
- Jadwal hearing yang kadang bertabrakan dengan acara-acara
Pemerintah daerah lainnya yang juga mempunyai arti penting
2] Kegiatan reses
- Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan peran penting
Anggota DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif
- Jadwal reses yang kadang bersamaan dengan sidang-sidang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 38
pembahasan lainnya yang prioritas utama haruslah mendahulukan
jadwal sidang pembahasan
3] Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Jumlah dana yang dianggarkan kadang tidak singkron dengan
kenyataan riil dilapangan
Sasaran
2
Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas
oleh Anggota DPRD Tebo
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %
1.
Persentase produk hukum yang
dihasilkan oleh DPRD Tebo 100% 90% 90%
Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target 2 indikator kinerja
sasaran Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas oleh Anggota
DPRD Tebo adalah sebagai berikut :
- 1. Program: Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1) Kegiatan Pembahasan rancangan Peraturan daerah
- Jadwal pembahasan yang sangat sempit
- belum adanya tenaga ahli yang membidangi masalah-masalah
yang akan dibahas
- 2. Program: Penataan Peraturan Perundang-undangan
1) Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-
undangan
- Birokrasi yang cukup panjang untuk bisa menghsilkan sebuah
perda inisiatif
- Tidak adanya tenaga ahli dibidang hukum dan ekonomi yang
mumpuni yang dapat memberi masukan guna suksesnya sebuah
produk hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 39
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan
sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/Dekonsentrasi Tugas
Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Tebo adalah sebesar Rp. 25.186.906.278
dengan realisasi sebesar Rp. 21.591.439.344 atau 85,72%, dengan rincian sebagai
berikut :
Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung
dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja
Sekretariat DPRD kabupaten Tebo tahun 2017 adalah sebesar Rp25.186.906.278
dengan realisasi sebesar Rp. 20,908,256,351 atau 85,72%, dengan rincian
anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 Meningkatnya kualitas
Anggota DPRD Tebo dalam
melaksanakan tugas-tugas
kelegislatifannya 14.125.501.500
12.028.546.206
85,15
2 Meningkatnya kualitas hasil
produk hukum yang dibahas
oleh Anggota DPRD Tebo 1.525.630.300
1.009.026.052
93.66
Jumlah
15.651.131.800
13.037.575.258
Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-
hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator
sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian
depan. Di samping itu disebabkan sebagai berkut :
1. Waktu pencairan yang tidak tepat waktu
2. waktu pelaksanaan yang jadwalnya bersamaan dengan acara-acara lain
yang juga mendesak
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 40
E. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN
1. Efisiensi
Nilai efekesiennsi didapat dari unit cost Ouput atau dengan kata lain dari
biaya dapat diserap dan telah disediakan di DPA tahun 2017, namun belum
mampu diserap secara optimal.
Dalam rencana biaya dalam tahun 2017, telahdisampaikan dalam DPA
sesuai kebutuhan secara pola anggaran maximal pada pos Sekretariat DPRD
untuk menjaga kemungkinan sesuai dengan kondisi dan situasi dalam lingkup kerja
yang bersifat birokrasi.
2. Efektifitas
Sedangkan dalam pencapaian secara efektif, didapat dari unit cost come,
atau dengan kata lain dari hasil berupa perda definitif telah sesuai dengan
kebutuhan dari pihak Pemerintah Daerah melalui kepala daerah atau dapat
dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 42
6. Kebijakan
Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam tahun 2017 terdiri atas 2
kebijakan, 2 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan
nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 10 kegiatan
untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam
tabel berikut :
Tujuan 1
Sasaran
Strategis
Kebijakan Program Kegiatan
1
Meningkatn
ya kualitas
Anggota
DPRD Tebo
dalam
melaksana
kan tugas-
tugas
kelegislatifa
nnya
Meningkatn
ya kualitas
hasil produk
hukum
yang
dibahas
oleh
Anggota
DPRD Tebo
1.
2.
Meningk
atakan
SDM
sumber
daya
aparatur
dan
Anggota
DPRD
Meningk
at kan
kualitas
hasil
produk
hukum
yang
akan
dikeluark
an
1
Peningkata
n Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah
Hearing/dialog
dan koordinasi
dengan pejabat
pemerintah daerah
dan tokoh
masyarakat/tokoh
agama
Rapat-rapat alat
kelengakapan
dewan
Rapat-Rapat
Paripurna
Kegiatan Reses
Peningkatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 43
2
Penataan
peraturan
perundang
-undangan
9.
10.
11.
Kapasitas pimpinan
dan Anggota
DPRD
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
Rapat-rapat
koordinasi Anggota
DPRD
Kunjungan Kerja
Pimpinan dan
Anggota DPRD luar
daerah
Koordinasi
kerjasama
permasalahan
peraturan
perundang-
undangan
Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja
(performance plan) sebanyak 4 indikator sasaran :
• Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.
• Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
• Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis.
• Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.
Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan
“baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis atau sebesar 85 ≥100% tersebut di
atas adalah sebagai berikut :.
No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran (85 ≥ 100%)
1. Meningkatnya
kualitas hasil
produk hukum
yang dibahas
oleh Anggota
DPRD Tebo
Dari semua kualitas hasil produk hukum yang dibahas
oleh Anggota DPRD Tebo yang dilaksanakan pada
tahun 2017, semuanya terselenggara dengan baik
berkat kerjasama antara Anggota DPRD, staf sekwan
dan pihak-pihak lain yang berkompeten didalamnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 44
Kegagalan/celah kinerja (performance gap) sejumlah 0 indikator kinerja
sebesar 0 (klasifikasi kurang baik) terdiri atas :
No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kurang Baik (0 sd < 70%)
- -
Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100
%) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang
saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :
1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang bertabrakan dengan jadwal-
jadwal lain yang juga sama pentingnya untuk pembangunan Kabupaten Tebo
ke depan
2. Adanya miss communication dengan instansi-instansi lain yang terkait
3. belum sadarnya masyarakat akan peran DPRD selaku pemegang kekuasaan
legislatif
4. Jumlah dana yang dialokasikan tidak singkron dengan kenyataan riil
dilapangan
Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-
hambatan/permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.
Berbagai keberhasilan Persentase terlaksananya sidang-sidang Anggota
DPRD tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-
kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa
selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.
Muara Tebo, Januari 2018
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tebo
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 45
NAFRI JUNAIDI, SH. MH
Nip.19710621 200012 1 004
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................. 1
DAFTAR ISI ...................................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 6
B. BIDANG KEWENANGAN ................................................................... 6
C. CORE AREA ...................................................................................... 6
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................. 7
E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD TEBO ............ 16
F. SUMBER DAYA APARATUR ............................................................... 18
G. SISTEM PENYAJIAN .......................................................................... 18
BAB II PERENCANAN STRATEJIK
1. RENCANA STRATEJIK ........................................................................ 20
2. VISI .................................................................................................... 20
3. MISI ................................................................................................... 20
4. TUJUAN ............................................................................................. 21
5. SASARAN .......................................................................................... 21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 46
6. KEBIJAKAN ........................................................................................ 22
7. RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................ 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKUR KINERJA .................................................... 24
B. INDIKATOR KINERJA ......................................................................... 25
C. EVALUASI KINERJA ......................................................................... 26
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................................ 29
E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN ............... 30
BAB IV PENUTUP
A.KESIMPULAN ..................................................................................... 31
LAMPIRAN ..................................................................................................... 33
BAB I
PENDAHULUAN
2 LATAR BELAKANG
Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana
lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan
lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan
sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2017
Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017
secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak
pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan
akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 47
dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang
baik (good governace).
3 BIDANG KEWENANGAN
Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Tebo, telah
diidentifikasi terdapat urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan kedudukan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo masuk dalam urusan pemerintah bidang
onotomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian. Sebagai dasar hukum lebih lanjut
dikeluarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
4 CORE AREA
Core area yang dimiliki dalam kedudukan Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas
pokok DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan Kualitas, Produktifitas
dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah.
5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2016 tentang tugas
pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo yaitu merupakan unsur
pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam melaksanakan fungsinnya, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang
Sekretariat DPRD yang dibantu oleh :
1. Bagian Umum dan kepegawaian, membawahkan:
d. Subbagian Tata Usaha dan kepegawaian;
e. Subbagian Perlengkapan dan rumah tangga; dan
f. Subbagian Protokol dan Humas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 48
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:
d. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
e. Subbagian Anggaran; dan
f. Subbagian Penatausahaan Keuangan.
3. Bagian Persidangan, membawahkan:
d. Subbagian Rapat dan Risalah;
e. Subbagian Alat Kelengkapan Dewan; dan
f. Subbagian Pengkajian Hukum.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD
sebagaimana diatur dalam bab II bagian keenam Peraturan Bupati Tebo Nomor
39 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
14. Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo :
a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
5. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
6. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
7. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
8. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.
c. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
d. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris DPRD di bantu oleh :
e. Bagian Umum;
f. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 49
g. Bagian Persidangan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Kepala Bagian Umum
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Sekertaris DPRD dalam hal :
a. penyusunanan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, kepegawaian,
rumah tangga dan perlengkapan serta keprotokolan dan humas;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan,
kepegawaian, keprotokolan dan humas;
c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
d. penerimaan naskah dinas/surat-surat dinas yang masuk, mencatat dalam
lembar disposisi dan mendistribusikannya ke bidang lain dalam lingkungan
Sekretariat DPRD serta mengarsipkan;
e. pelaksanaan urusan naskah dinas/surat-surat yang keluar dan
melaksanakan urusan kearsipan;
f. penyiapan dan menginventarisasi kebutuhan rumah Sekretariat DPRD;
g. pelaksanaan pencatatan dan pemeliharaan peralatan rumah tangga
Sekretariat DPRD;
h. penyiapan dan pengaturan rapat-rapat intern sekretariat dewan;
i. pengelolaan urusan perpustakaan;
j. penyiapan usulan pengisian jabatan dilingkungan secretariat dewan;
k. pelaksanaan urusan kenaikan gaji berkala, urusan kenaikan pangkat dan
golongan pegawai dilingkungan sekretariat dewan;
l. penyiapan administrasi untuk keperluan izin, cuti, urusan pegawai dan
urusan kesejahteraan pegawai;
m. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka kerjasama peningkatan kinerja
antara DPRD dengan pihak lain;
n. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD;
o. pemberian saran dan pertimbangan hasil analisa kepada atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.
Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Umum, Perlengkapan dan
keuangan dibantu oleh :
d. Subbagian Tata Usaha
e. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 50
f. Subbagian Protokol.
16. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
ketatausahaan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
u. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan ketatausahaan;
v. mengelola kegiatan surat-menyurat yang meliputi pengetikan,
penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
w. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis tentang pembinaan
pegawai;
x. melakukan exspedisi surat keluar, penyimpanan dan pendistribusian alat
tulis kantor, pemeliharaan dan penghapusan arsip;
y. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan
lingkungan kantor;
z. mengendalikan pengadaan, pendistribusian, penggunaan, perawatan
inventaris dan penghapusan barang perlengkapan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
å. menyusun formasi pegawai berdasarkan data informasi sebagai bahan
masukan bagi atasan dan konsep rencana pengadaan data penetapan
pegawai;
ä. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) kenaikan pangkat dan kenaikan
gaji berkala;
ö. melakukan fasilitasi usulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/suami,
Taspen, dan Kartu Akses;
aa. melakukan usulan cuti dan izin Pegawai dan berkas usulan
pemberhentian dan pensiun pegawai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
bb. menyusun rencana pengembangan pegawai sebagai bahan
masukan atasan;
cc. menyiapkan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa
pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 51
dd. membuat usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan
latihan, tugas belajar, izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
ee. melaksanakan penyelesaian kasus kepegawaian sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
ff. melaksanakan pelaksanaan upacara, peningkatan disiplin pegawai
sekretariat DPRD;
gg. menyiapkan DP3 pegawai Sekretariat DPRD;
hh. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi
kepegawaian dan administrasi anggota DPRD;
ii. mengkoordinasikan pelaksanaan apel pagi dan apel siang dilingkungan
Sekretariat DPRD; dan
jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
17. Tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga
dan perlengkapan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang rumah tangga
dan perlengkapan;
i. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan sekretariat DPRD;
k. melakukan iventarisasi barang-barang dan perlengkapan milik Sekretariat
DPRD;
l. melakukan pemeliharaan gedung/kantor serta kendaraan dinas dan
peralatan lainnya pada Sekretariat DPRD;
m. mempersiapkan ruangan sidang, rapat-rapat dan pertemuan lainnya pada
Sekretariat DPRD; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
18. Tugas Kepala Sub Bagian Protokol, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keprotokolan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang keprotokolan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 52
g. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
keprotokolan;
h. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan,
pelepasan tamu;
i. memfasilitasi tamu yang datang mengunjungi secretariat dewan;
j. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam pelaksanaan tugas
keprotokolan;
k. menyiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-
rapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya, penyelenggaraan
penerimaan tamu DPRD, mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi,
upacara dan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang
bersifat protokoler serta mengatur akomodasi, pengamanan dan acara
perjalanan tamu DPRD;
l. melaksanakan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan perjalanan Pimpinan DPRD dan Anggota, menyiapkan upacara
dan mengatur keprotokolannya serta melakukan kerjasama dengan instansi
lain dibidang keprotokolan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
19. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Sekertaris DPRD dalam hal :
a. penyusunanan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja dan perubahan anggaran dan belanja
sekretariat DPRD;
c. pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pengeluaran Sekretariat DPRD;
d. pengelolaan gaji pegawai Sekretariat DPRD;
e. pengelolaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 53
Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Perencanaan dan Keuangan
dibantu oleh :
d. Subbagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Subbagian Anggaran; dan
f. Subbagian Penatausahaan Keuangan.
20. Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dalam
hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
i. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
ii. melakukan perencanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD;
iii. melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan pada Sekretariat DPRD;
iv. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan Sekretariat DPRD; dan;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
21. Kepala Sub Bagian Anggaran, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan anggaran;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan anggaran keuangan;
n. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan anggaran keuangan;
o. menyiapkan bahan penyusunan rancana kerja dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD;
p. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
anggaran Sekretariat DPRD; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
22. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan, dalam hal :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 54
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
penatausahaan keuangan;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
urusan penatausahaan keuangan;
i. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan penatausahaan keuangan;
j. menyiapkan bahan penyusunan konsep surat keputusan pengangkatan
bendahara pengeluaran, penerimaan, barang, PPK dan PPTK pada
Sekretariat DPRD;
k. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
anggaran Sekretariat DPRD;
l. membuat daftar gaji pegawai Sekretariat DPRD;
m. melaksanakan koordinasi dengan PPTK dalam pembuatan laporan
bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Sekretariat DPRD; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
23. Kepala Bagian Persidangan
Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada Sekertaris DPRD dalam hal :
a. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Rapat DPRD;
b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan rapat pimpinan,
komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat
kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan;
c. memberikan pelayanan penunjang pembentukan alat kelengkapan DPRD;
d. penyelenggaraan penyusunan risalah rapat; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Persidangan dibantu oleh
:
d. Subbagian Persidangan dan Rapat;
e. Subbagian Alat Kelengkapan Dewan; dan
f. Subbagian Risalah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 55
24. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Rapat, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan persidangan
dan rapat;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
persidangan dan rapat;
c. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan persidangan dan rapat;
d. memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan persidangan dan
rapat DPRD;
e. penyiapan bahan-bahan dalam kegiatan persidangan dan rapat-rapat
DPRD;
h. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
anggaran Sekretariat DPRD;
i. melaksanakan koordinasi dengan PPTK dalam pembuatan laporan
bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan sekretariat DPRD; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
25. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan alat
kelengkapan dewan;
b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan urusan alat kelengkapan dewan;
m. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan alat kelengkapan dewan;
n. membantu dan memfasilitasi terbentuknya unsur pimpinan dewan;
o. membantu dan memfasilitasi terbentuknya komisi;
p. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia musyawarah;
q. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia anggaran;
r. membantu dan memfasilitasi terbentuknya badan kehormatan DPRD;
s. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia legislasi;
t. membantu dan memfasilitasi terbentuknya alat kelengkapan lain yang
diperlukan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 56
u. mengumpulkan hasil-hasil rapat alat kelengkapan DPRD; dan
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
26. Kepala Sub Bagian Risalah, dalam hal :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan risalah;
b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
risalah;
c. melakukan penyusunan risalah rapat-rapat DPRD;
d. melakukan pembukuan hasil risalah rapat DPRD;
e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
6 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Tebo
Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor : 39 Tahun 2017 dengan susunan organisasi sebagai
berikut:
7 SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah sumber daya aparatur Sekretariat DPRD kabupaten Tebo keadaan
pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebanyak 47 orang, dan pada tanggal 31
Desember 2017 adalah sebanyak 55 orang dengan golongan sebagai berikut:
Golongan (Pegawai
Negeri/Honor)
Keadaan 1 Januari 2018 (orang)
Keadaan 31 Desember
2017 (orang)
IV 3 3 III 15 15 II 6 6 I - -
Honor 23 31 Jumlah 47 55
Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:
Pendidikan Keadaan 1 Januari 2018 (orang)
Keadaan 31 Desember
2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 57
(orang) S3 - - S2 2 2 S1 21 21
D III 1 1 D II - - D I - -
SLTA 23 31 SLTP - - SD - -
Jumlah 47 55
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN
LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 Kabupaten Tebo ini
pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Tebo selama tahun 2017. Penyusunan LAKIP dimulai dengan
menjelaskan Recana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan
tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutya
dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan
dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance result) tahun 2018
diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2017 sebagai
tolak ukur keberhasilan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan
menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan
rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa
sejumlah celah kinerja (performance gap) kinerja yang merupakan umpan balik
untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.
Dengan demikian penyajian LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun
2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut
RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN :
Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan
tujuan penyusunan LAKIP. BAB II RENCANA STRATEGIS :
Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana
kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 58
Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan
dalam pengukuran kinerja, analisis pecapaian sasaran
strategis, dan akuntabilitas keuangan. BAB IV PENUTUP :
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta
strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa
yang akan datang. LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB II
RENCANA STRATEJIK
1. RENCANA STRATEJIK
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran
(out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 59
Tebo mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan
dan sasaran.
2. Visi
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovativ, serta produktif. Visi merupakan suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita
dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 mengacu pada batasan
tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu:
“ Terwujudnya Pelayanan Legislatif secara Profesional dalam Rangka
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo”
Penjelasan Visi :
Merupakan gambaran kedepan guna memberikan arahan dan fokus
strategi yang jelas sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPRD
yaitu rapat-rapat, urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata urusan
administrasif dapat terlaksana dengan tertib, lancar dan berhasil.
3. Mis
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk
misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 2 (dua) misi
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 60
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota
DPRD
2. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung semua
aspirasi Masyarakat
Penjelasan Misi 1
Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan kegiatan Anggota DPRD, maka untuk
mewujudkannya perlu peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan
dengan rapat-rapat dalam menentukan kebijakan dan pembahasan
Peraturan Daerah; dan mengadakan pelatihan bagi anggota DPRD yang
berhubungan dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan
profesionalisme dan Sumber Daya Manusia.
Penjelasan Misi 2
Sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi pada Pelaksanaan
urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata usaha kegiatan Anggota
DPRD, maka untuk mewujudkannya perlu mengoptimalkan mutu pelayanan
dan kemudahan pelaksanaan kunjungan kerja baik di dalam maupun luar
daerah; menjaring aspirasi masyarakat; dan sosialisasi kinerja Legislatif dan
Perda. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan optimalisasi, penambahan
prasarana dan sarana, serta memperlancar kegiatan dengan didukung
tertib administrasi.
4. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis
strategis, yaitu :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya Manusia dalam memaksimalkan
peran, fungsi, dan kapasitas Sekretariat DPRD tebo.
2. Peningkatan mutu pelayanan dan kemudahan menjaring aspirasi masyarakat
dan sosialisasi kinerja Legislatif dan Perda.
5. Sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 61
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis.
Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2
(dua) sasaran strategis pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo seperti
pada tabel berikut:
Tujuan 1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam
melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas
oleh Anggota DPRD Tebo
6. Kebijakan
Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam tahun 2017 terdiri atas 2
kebijakan, 2 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan
nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 10 kegiatan
untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam
tabel berikut :
Tujuan 1
Sasaran
Strategis
Kebijakan Program Kegiatan
1
Meningkatn
ya kualitas
Anggota
DPRD Tebo
dalam
melaksana
kan tugas-
tugas
kelegislatifa
nnya
Meningkatn
1.
Meningk
atakan
SDM
sumber
daya
aparatur
dan
Anggota
DPRD
Meningk
1
Peningkata
n Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah
1.
2.
3.
4.
Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah
Hearing/dialog
dan koordinasi
dengan pejabat
pemerintah daerah
dan tokoh
masyarakat/tokoh
agama
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 62
ya kualitas
hasil produk
hukum
yang
dibahas
oleh
Anggota
DPRD Tebo
2.
at kan
kualitas
hasil
produk
hukum
yang
akan
dikeluark
an
2
Penataan
peraturan
perundang
-undangan
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rapat-rapat alat
kelengakapan
dewan
Rapat-Rapat
Paripurna
Kegiatan Reses
Peningkatan
Kapasitas pimpinan
dan Anggota
DPRD
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
Rapat-rapat
koordinasi Anggota
DPRD
Kunjungan Kerja
Pimpinan dan
Anggota DPRD luar
daerah
Koordinasi
kerjasama
permasalahan
peraturan
perundang-
undangan
7. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pada dasarnya rencana kInerja (performance plan) tahun 2017
menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo selama tahun 2017 Target kinerja merepresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang
melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada
tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan
organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 secara lengkap disajikan pada lampiran
Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 63
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media
pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya
merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 64
tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja
berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan
metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Cara mengukur kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017
berdasarkan kepada :
1. PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) ini berisi tentang program, kegiatan yang
didasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil, serta target realisasi beserta
persentase pencampaian rencana tingkat capaian (target), dan
2. PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang berisi tentang sasaran yang sesuai
rencana stratejik dan indikatornya, rencana tingkat capaian, realisasi dan
persentasi pencapaian rencana tingkat capaian.
Untuk lebih jelas terhadap hal tersebut di atas, dapat diterapkan sebagai
berikut :
1. bahwa PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) ini berisi tentang program,
kegiatan yang didasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil, serta
target realisasi beserta persentase pencapaian rencana tingkat capaian
(target) , kenyataan ini berdasarkan pada pengukuran kinerja kegiatan
dilingkungan Sekretariat DPRD.
2. Terhadap PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang berisi tentang
sasaran yang sesuai rencana stratejik dan indikatornya, rencana tingkat
capaian, realisasi dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian,
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Berdasarkan masukan, pada tahun anggaran 2017 telah disediakan
dana sebesar Rp.25.186.906.278 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
21.591.439.344 atau 85,72 %
b. Berdasarkan keluaran, jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
pada tahun Anggaran 2017 sebanyak 2 (Dua) buah, yang dapat
diselesaikan menjadi perda yang definitif sebanyak 0 (Tidak ada), hal ini
dikarenakan Ranperda yang dibahas belum dapat diselesaikan dan
masih kurangnya kesiapan dari Dinas/instansi yang berhubungan
dengan Ranperda yang dibahas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 65
c. Berdasarkan hasil, yakni terselesainya Raperda yang berasal dari DPRD
dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama dan
ditetapkan menjadi peraturan daerah definitif.
B. INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan
sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi
patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan
dalam mencapai visi dan misi organisasi.
Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :
r. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang
diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber
daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
s. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang
harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran,
indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi
atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam
proses mengolah masukan menjadi keluaran.
t. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
u. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
v. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan.
w. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan
pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas.
Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka
waktu tertentu.
Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik
dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 66
tahun 2017 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran
(Output)/Indikator hasil (Outcome).
C. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten tebo tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target
dan realisasi atas sebanyak 4 indikator kinerja dengan 2 sasaran strategis, dan
menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian
dikelompokkan dalam
4 klasifikasi penilaian yaitu:
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.”
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 %
predikatnya “Baik.”
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 %
predikatnya “Sedang.”
• Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 %
predikatnya “Kurang Baik”
•
Sasaran 1
Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam
melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya
Analisis pencapaian target 2 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu 2 dalam
1 program adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %
1
Persentase terlaksananya sidang-
sidang dan rapat-rapat Anggota
DPRD
100% 100% 100 %
2
Persentase Terserapnya aspirasi
masyarakat 100% 80.52% 80.52%
3
Persentase meningkatnya
wawasan Anggota DPRD dan Staf 100% 90% 90%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 67
dalam memahami tugas-tugasnya
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator
Kinerja Sasaran (Output) dari 3 Indikator Sasaran Strategis nomor 1 yaitu
Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam melaksanakan tugas-tugas
kelegislatifannya adalah sebagai berikut :
No. Klasifikasi
Penilaian Predikat
Jumlah Indikator Sasaran
1 100% Sangat Baik -
2 85% sd < 100% Baik 3
3 70% sd < 85% Sedang 1
4 0 sd < 70% Kurang Baik -
- Jumlah - 4
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas Anggota
DPRD Tebo dalam melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya dengan predikat
sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 3
indikator, predikat sedang sebanyak 1 indikator, dan predikat kurang baik
sebanyak 0 indikator.
Tidak tercapainya seluruh indikator sasaran 100% terdapat pada 2 (dua)
indikator dalam 1 program yaitu seperti tabel berikut :
Sasaran
1
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %
1.
Persentase Terserapnya
aspirasi masyarakat 100% 80.52% 80,52%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 68
2.
Persentase meningkatnya
wawasan Anggota DPRD
dan Staf dalam memahami
tugas-tugasnya
100% 90% 90%
Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target 2 indikator
kinerja sasaran Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam melaksanakan
tugas-tugas kelegislatifannya adalah sebagai berikut :
1. Program: Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1) Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah
Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
- Kurang kooperatipnya dinas/instansi ketika ada undangan hearing aleh
Anggota DPRD Tebo dalam membahas kepentingan kabupaten Tebo itu
sendiri
- Jadwal hearing yang kadang bertabrakan dengan acara-acara
Pemerintah daerah lainnya yang juga mempunyai arti penting
2] Kegiatan reses
- Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan peran penting Anggota
DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif
- Jadwal reses yang kadang bersamaan dengan sidang-sidang
pembahasan lainnya yang prioritas utama haruslah mendahulukan
jadwal sidang pembahasan
3] Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Jumlah dana yang dianggarkan kadang tidak singkron dengan
kenyataan riil dilapangan
Sasaran
2
Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas
oleh Anggota DPRD Tebo
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 69
1.
Persentase produk hukum yang
dihasilkan oleh DPRD Tebo 100% 90% 90%
Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target 2 indikator kinerja
sasaran Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas oleh Anggota
DPRD Tebo adalah sebagai berikut :
- 1. Program: Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1) Kegiatan Pembahasan rancangan Peraturan daerah
- Jadwal pembahasan yang sangat sempit
- belum adanya tenaga ahli yang membidangi masalah-masalah yang
akan dibahas
- 2. Program: Penataan Peraturan Perundang-undangan
1) Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-
undangan
- Birokrasi yang cukup panjang untuk bisa menghsilkan sebuah perda
inisiatif
- Tidak adanya tenaga ahli dibidang hukum dan ekonomi yang mumpuni
yang dapat memberi masukan guna suksesnya sebuah produk hukum
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan
sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/Dekonsentrasi Tugas
Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Tebo adalah sebesar Rp. 25.186.906.278
dengan realisasi sebesar Rp. 21.591.439.344 atau 85,72%, dengan rincian sebagai
berikut :
No Sumber Dana Anggaran Realisasi %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 70
(Rp) (Rp) Realisasi
1 APBD Pemerintah
Kabupaten ......... 25.186.906.278
21.591.439.344
85,72%,
2 APBD Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat
3 APBN/Dekonsentrasi 4 APBN/Tugas Perbantuan 5 Bantuan Luar Negeri 6 Bantuan Masyarakat
dan lain-lain
Jumlah
25.186.906.278
21.591.439.344
85,72%,
Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung
dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja
Sekretariat DPRD kabupaten Tebo tahun 2017 adalah sebesar Rp25.186.906.278
dengan realisasi sebesar Rp. 20,908,256,351 atau 85,72%, dengan rincian
anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 Meningkatnya kualitas
Anggota DPRD Tebo dalam
melaksanakan tugas-tugas
kelegislatifannya 14.125.501.500
12.028.546.206
85,15
2 Meningkatnya kualitas hasil
produk hukum yang dibahas
oleh Anggota DPRD Tebo 1.525.630.300
1.009.026.052
93.66
Jumlah
15.651.131.800
13.037.575.258
Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-
hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator
sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian
depan. Di samping itu disebabkan sebagai berkut :
3. Waktu pencairan yang tidak tepat waktu
4. waktu pelaksanaan yang jadwalnya bersamaan dengan acara-acara lain
yang juga mendesak
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 71
E. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN
1. Efisiensi
Nilai efekesiennsi didapat dari unit cost Ouput atau dengan kata lain dari
biaya dapat diserap dan telah disediakan di DPA tahun 2017, namun belum
mampu diserap secara optimal.
Dalam rencana biaya dalam tahun 2017, telahdisampaikan dalam DPA
sesuai kebutuhan secara pola anggaran maximal pada pos Sekretariat DPRD
untuk menjaga kemungkinan sesuai dengan kondisi dan situasi dalam lingkup kerja
yang bersifat birokrasi.
2. Efektifitas
Sedangkan dalam pencapaian secara efektif, didapat dari unit cost come,
atau dengan kata lain dari hasil berupa perda definitif telah sesuai dengan
kebutuhan dari pihak Pemerintah Daerah melalui kepala daerah atau dapat
dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2017 Sekretariat DPRD
kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 37 kegiatan
dalam 8 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun
anggaran 2017 untuk mendukung pencapaian 2 sasaran dalam 4 indikator
kinerja (output) dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis.
2. Hasil capaian atas 4 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi
pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
• Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis
• Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis
• Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 72
Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.
3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya
(100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-
pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
• Waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang bertabrakan dengan
jadwal-jadwal lain yang juga sama pentingnya untuk pembagunan
Kabupaten Tebo ke depan
• Adanya miss communication dengan instansi-instansi lain yang terkait
• belum sadarnya masyarakat akan peran DPRD selaku pemegang
kekuasaan legislatif
• Jumlah dana yang dialokasikan tidak singkron dengan kenyataan riil
dilapangan
4. Strategi pemecahan masalah
Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Tebo pada masa
yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul
pada saat ini antara lain adalah sebagai berkut :
1. Menyediakan tenaga ahli yang mumpuni dibidang hukum, ekonomi
atau yang lainnya sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD
Kabupaten Tebo benar-benar berdaya guna dan berhasil guna 2. Melakukan survey dan penelitian secara mendalam sebelum
menganggarkan dana untuk suatu kegiatan sehingga dan tersebut
dapat digunakan secara bijak dan efektif
3. Sering memberikan penyuluhan dan pengertian secara mendalam
kepada masyarakat akan peran penting DPRD selaku pemegang
kebijakan legislatif di daerah sehingga apapun yang dihasilkan oleh
DPRD Tebo dapat diterima oleh masyarakat dengan hati terbuka
Muara Tebo, Januari 2018
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tebo
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 73
NAFRI JUNAIDI, SH. MH
Nip.19710621 200012 1 004
Penjelasan Misi 1
Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan kegiatan Anggota DPRD, maka untuk mewujudkannya
perlu peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan rapat-rapat dalam
menentukan kebijakan dan pembahasan Peraturan Daerah; dan mengadakan
pelatihan bagi anggota DPRD yang berhubungan dengan bidang tugasnya untuk
meningkatkan profesionalisme dan Sumber Daya Manusia.
Penjelasan Misi 2
Sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi pada Pelaksanaan urusan
rumah tangga, perjalanan dinas dan tata usaha kegiatan Anggota DPRD, maka
untuk mewujudkannya perlu mengoptimalkan mutu pelayanan dan kemudahan
pelaksanaan kunjungan kerja baik di dalam maupun luar daerah; menjaring
aspirasi masyarakat; dan sosialisasi kinerja Legislatif dan Perda. Untuk mendukung
hal tersebut diperlukan optimalisasi, penambahan prasarana dan sarana, serta
memperlancar kegiatan dengan didukung tertib administrasi.
Penjelasan misi 3
Untuk menunjang semua kegiatan anggota Dewan agar berjalan tertib,lancar dan
teratur di perlukan Aparatur yang disiplin dan profesionalisme.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa
dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2017 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi,
APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun
Anggaran 2017. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada
pihak pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan
akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan
dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governace)
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018 melapirkan
Capaian Kinerja( performance Result) selama tahun 2018 yang sepenuhnya
mengacu pada rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 –
2022. Sesuai dengan RENJA 2018.
Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2018 ini mengacu
pada surat keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Marer 2003
tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah
Rebublik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo yaitu “ Terwujudnya pelayanan
Sekretariat DPRD yang optimal dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD”.dengan
3 (tiga) misi yaitu :
1. Meningkatkan kualitas rapat rapat DPRD
2. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memfasilitasi tugas dan
fungsi DPRD
3. Meningkatkan sumber daya aparatur sekretariat DPRD
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018,
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 37
kegiatan dalam 8 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Tebo dan
sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2018.
Dalam LAKIP Tahun 2018 ini di sajikan gambaran capaian keberhasilan
maupun ketidak berhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, mengenai:
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
2. Hasil pengukuran terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
terhadap 3 (tiga) sasaran strategis.
Dengan perpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku,
khususnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunnan
Penetapan dan pelaporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, sebagai
media pertanggungjaban kinerja dalam upaya :
1. Meningkatkan lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo pada
penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mendukung tugas pokok dan
fungsi DPRD yang lebih berdaya guna, berhasil guna,bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Mempertanggungjawabkan visi, misi dan tujuan sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana strategis tahun 2017 – 2022 yang diemban oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunnan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 adalah :
1. Dapat di ketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan
berikut hasil pengolahan dan evaluasinya.
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat.
3. Sebagai dasar untuk penyempurnaan dokukmen perencanaan,pelaksanaan
program, dan kegiatan periode yang akan datang.
4. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Dalam dokumen penetapan kinerja atau perjanjian kinerja Tahun 2018 yang
telah disepakati oleh Sekretaris DPRD dan Bupati Tebo di tetapkan 3 (tiga)
sasaran strategis :
1. Terwujudnya pelayanan secara professional dalam rangka menjalankan
Tupoksi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo
2. Mewujudkan kualitas DPRD Tebo dalam melaksanakan tugas tugas
kelegislatifan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan meningkatkan
mutu pelayanan rapat rapat
3. Menjadikan kinerja Sekretariat DPRD yang efektif,efisien dan akuntabel
sebagai pencegahan terjadinya penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Kemudian untuk mencapai sasaran tersebut telah di tetapkan
program dan kegiatan yang di tuangkan dalam rencana kerja anggaran
(RKA) Sekretariat DPRD Tahun 2018, dengan 8 (delapan) program dan 37
(tiga puluh tujuh) kegiatan yaitu :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
d. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Barang milik Daerah
e. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
Dinas / operasional
f. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
g. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan kantor
h. Kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor
i. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
k. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
l. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
m. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
n. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
o. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknisi
perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Kegiatan Pengadaan meubeler
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
d. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
e. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
g. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat Gedung Kantor
3. Program peningkatan Disiplin aparatur
a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
6. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
a. Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan Daerah
b. Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat / tokoh Agama
c. Kegiatan Rapat rapat alat kelengkapan dewan
d. Kegiatan Rapat rapat paripurna
e. Kegiatan Kegiatan reses
f. Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah
g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
h. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang undangan
i. Kegiatan Rapat rapat Koordinasi anggota DPRD
7. Program informasi dengan mas Media
a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
8. Program penataan peraturan perundang undangan
a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang
undangan
Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam
rangka mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, di dukung
sejumlah sumber daya yaitu :
a. Dana, besarnya dukungan anggaran (APBD Murni dan Perubahan) sebesar
Rp.29.752.911.659,- Terdiri dari Biaya Tidak Langsung sebesar
Rp.3.283.107.489,- dan Biaya Langsung sebesar Rp.26.469.804.170,-. Dari
total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp.25.525.074.157,-
dengan capaian kinerja 85,79%
b. Sumber daya Manusia, Selanjutnya Sumber daya aparatur sejumlah 49
orang pegawai, dengan status 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 24
orang dengan status non PNS.
c.
Demikianlah ikhtisar atas LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
tahun 2018 yang di sampaikan, semoga dengan di susunnya LAKIP
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018 sekiranya dapat memberi
masukan yang berarti dalam penataan dan pelaksanaan kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten tebo tahun mendatang.
Muara Tebo, Maret 2018
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tebo
NAFRI JUNAIDI, SH. MH
Nip.19710621 200012 1 004