BAB I
PENDAHULAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta
perubahan sosio-kultural yang terkadang sulit diprediksi, profesi pendidikan
seakan-akan dihdapkan pada dilema yang kompleks. Di satu pihak, masyarakat
pengguna jasa kependidikan menuntut akan kualitas layanan jasa kependidikan
secara lebih baik, tetapi di pihak lain para penyandang profesi kependidikan
dihadapkan pada pelbagai keterbatasan. Bahkan secara individual mereka
dihadapkan pula pada suatu realitas bahwa kesejahteraannya perlu mendapat
perhatian khusus. Imbalan jasa kependidikan yang kurang sesuai menurut ukuran
kebutuhan hidup realistis masih menjadi topik diskusi keseharian masyarakat.
Padahal masyarakat yakin betul bahwa kelangsungan hidup bangsa ini akan
sangat ditentukan oleh keberhasilan proses sistem pendidikan.
Yang masih terasa membelenggu kalangan pendidikan antara lain gelar
pahlawan tanpa tanda jasa bagi para guru di Indonesia. Gelar ini bukan sesuatu
yang tidak baik, tetapi kalau penafsirannya tidak tepat akan menghasilkan
implilkasi yang justru menyudutkan para guru. Apa artinya gelar sebagus itu jika
tidak memberikan jaminan hidup yang layak?
Itulah sekelumit permasalahan yang sesungguhnya akan terasa amat sulit
jika dihadapi secara individual. Artinya, kalangan profesional kependidikan
dipandang perlu untuk membentuk suatu organisasi profesi dan masuk di
dalamnya sebagai anggota. Melalui fungsi pemersatu organisasi ini, penyandang
profesi kependidikan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam menjalankan tugas
keprofesiannya. Bukan hanya itu, suatu organisasi kependidikan berupaya
meningkatkan dn mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional,
martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
1
Banyak hal yang bermanfaat bagi penyandang profesi kependidikan dari
organisasi profesinya sendiri. Sebab itu, disini dipandang penting untuk dibahas.
B. Rumusan Masalah
Adapun Rumusan masalah yang akan penulis angkat menjadi pembahasan
dalam makalah ini adalah
1. Bagaimana Penempatan dan Mutasi Guru disekolah?
2. Bagaimana Struktur sentralisasi dan Desentralisasi pendidikan?
3. Bagaimana Organisasi Kependidikan Di Indonesia
C. Tujuan
Adapun tujuan pembuatan makalah ini yaitu :
1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Penempatan dan Mutasi
Guru disekolah
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Struktur sentralisasi dan
Desentralisasi pendidikan
3. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Organisasi
Kependidikan Di Indonesia
4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan supervisi
Sekolah
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Penempatan Guru Dan Mutasi Sekolah
1. Penempatan
Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas
seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan
penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya
tindakan penempatan kembali namun pada dasarnya penempatan tenaga
kependidikan ini merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan
komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur
organisasi pendidikan nasional. Juga tindakan penempatan ini merupakan
tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan (kerjakan)
dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang
ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu suatu prinsip yang mengatakan
“the right man on the right place” (orang yang tepat pada tempat yang tepat)
haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi
(perpindahan pegawai) dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang
kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan
kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas
maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan
dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi.
Penempatan, yaitu proses penanganan pegawai baru yang sudah
melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian seksi mana
mereka ditempatkan.
Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh
atasan langsung atau oleh bagian personalia/ kepegawaian. Keputusan ini
merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Artinya tenaga-
3
tenaga kependidikan yang baru diterima itu, merupakan tenaga-tenaga yang
paling baik menurut standar seleksi yang ditetapkan. Kecuali seleksi untuk
maksud-maksud promosi atau mutasi, berdasarkan standar, seleksi ini
memungkinkan keputusan penerimaan tidak memperlihatkan terpenuhinya
kebutuhan tenaga kependidikan walaupun dilihat dari jumlah pelamar sangat
memungkinkan melebihi jumlah yang dibutuhkan. Biasanya hal ini terjadi
karena sebagian pelamar tidak dapat memenuhi standar seleksi yang
ditentukan. Terhadap para pelamar yang tidak dapat diterima itu, sebaiknya
diberitahu secara tertulis beserta alasan-alasannya. Suatu proses seleksi yang
telah diselenggarakan sebenarnya belum menjamin bahwa produktivitas
segera diperoleh karena memang tenaga baru yang belum dipekerjakan.
Namun demikian, seleksi seharusnya memperlihatkan bahwa potensi
organisasi menjadi lebih besar dan lebih kuat.
2. Pengertian Mutasi
Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena
tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja
dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak
lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja
akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian
pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya.
Tidak kurang kritik pedas yang dilontarkan kepada Bagian Kepegawaian
menyangkut masalah mutasi, seperti ketidakadilan ataupun keterbukaan pihak
pengambil keputusan dalam proses ini. Apakah memang demikian halnya,
ataukah pihak pegawai yang memang enggan berubah karena sudah merasa
‘nyaman’ dengan kondisi sekarang dan ingin mempertahankan ‘kekuasaan’
atau ‘keahlian’ yang dimilikinya dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan
kemampuan dan ketrampilannya dengan pengalaman baru.
Layaknya setiap pengambil keputusan dalam suatu organisasi setiap
Surat Keputusan mengenai mutasi ini diluncurkan, pasti telah melalui proses
4
yang tidak bisa dibilang singkat. Mulai dari pembentukan pola mutasi,
pemilihan calon-calon yang tepat untuk menduduki suatu jabatan, penentuan
atau seleksi dari para calon terpilih tersebut, pertimbangan rekomendasi bagi
calon yang bersangkutan dan masih banyak kegiatan lain yang tentunya telah
banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga dari para konseptor, pengambil
keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dengan mutasi ini.
Kepentingan Mutasi kalau kita kembali kepada tujuan utama mutasi
yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja, maka tujuan lain dari mutasi
dapat kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang
kepentingan pegawai dan juga organisasi sebagai berikut:
Bagi Kepentingan Pegawai.
a. Memperluas atau pengembangan pegawai (program pelatihan jabatan)
b. Menghilangkan kejenuhan terhadap pekerjaan
c. Memberikan kejenuhan terhadap pekerjaan
d. Penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai
e. Mengatasi perselisihan antara sesame pegawai (kondisional)
Bagi Kepentingan Organisasi.
a. Menciptakan keseimbangan antara sumber daya manusia dengan
komposisi pekerjaan atau jabatan
b. Meningkatkan produktivitas kerja
c. Memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi seseorang
d. Alat pendorong agar semangat kerja meningkat melalui persaingan
terbuka
B. Struktur Sentralisasi Dan Desentralisasi
1. Konsep Dasar Sentralisasi Pendidikan
Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat.
Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang telah digariskan menurut UU. Menurut ekonomi manajemen
5
sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil
manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi.
Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah.
Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan
pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah
pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama
Kekuatan Dan Kelemahan Sentralisasi Pendidikan
Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri
sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama
dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan
pendidikan di Indonesia serba seragam, seba keputusan dari atas, seperti
kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bai kehidupan
anak dan lingkungannya.
Konsekuensinya,posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai
objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan
minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi
pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :
1. Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan
2. Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan,
evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.
3. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat
4. Melemahnya kebudayaan daerah
5. Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.
Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik,
makaupaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia
yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara
mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati,
memeliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat
menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.
6
2. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan
Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun
1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok
pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada
PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun
1995.Menurut UU No.22, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan
wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat
kepada daerah otonom.
Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :
a) Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.
b) Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
c) Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehinmgga dapat
meningkatkan efisiensi.
d) Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
e) Mengakomodasi kepentingan poloitik.
f) Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.
Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya
perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :
a) Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah
pusat, secara otomatis menjadi tangung jawab pemerintah daerah,
termasuk dalam pengelolaan pendidikan.
b) Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan.dalam
hal ini pelempahan wewenang dalam pengelolaan pendidikandan
pemerintah pusat kedaerah otonom, yang menempatkan kabupaten / kota
sebagai sentra desentralisasi.
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan
dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem
pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi,
7
melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang
kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya
diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kelebihan sistem ini adalah
sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di
daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem
ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu
hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk
mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi.
Kekuatan Dan Kelemahan Desentralisasi Pendidikan
Dari beberapapengalaman di negara lain,kegagalan disentralisasi di
akibatkan oleh beberapa hal :
a) Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi ke memungkinkan
terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal
pelaksanaan yang tergesa-gesa.
b) Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat,
propinsi dan daerah.
c) Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
d) Sumber daya manusia yang belum memadai.
e) Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.
f) Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.
g) Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehiulangan
otoritasnya.
Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan disentralisasi yang tidak matang
juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya :
a) Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah,antar
sekolah antar individu warga masyarakat.
b) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua)
menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurundari waktu
8
sebelumnya,sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga
kependidikan di sekolahuntuk melakukan pembaruan.
c) Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggarandi
alokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru
didistribusikan ke sekolah.
d) Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperioritaskan pendidikan,
secara kumulatif berpotendsi akan menurunkan pendidikan.
e) Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahamisepenuhnya
permasalahandan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan
menurunkan mutu pendidikan.
f)Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan
potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu
pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.
g) Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke
daerah.
C. Organisasi Kependidikan di Indonesia
1. Fungsi Organisasi Profesi Kependidikan
Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi
kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi
anggotanya. Organisasi profesi kependidikan Organisasi profesi kependidikan
selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu
seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya,
dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Kedua
fungsi tersebut dapat diuraikan berikut ini.
a. Fungsi Pemersatu
Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang
mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk
membeantuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu
9
bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah
tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar belakangi oleh dua motif,
yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional
terdorong oleh keinginannya medapatkan kehidupan yang layak, sesuai
dengan tugas profesi yang diembannya, bahkan mungkin mereka
terdorong oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas
mengkin. Secara ekstrinsik mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat
pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin klompleks.
b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional
Fungsi kedua dari organisasi profesi adalah meningkatkan kemampuan
profesional para pengemban profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas
tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi:
Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah
untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan,
kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga
kependidikan.
2. Tujuan Organisasi Profesi Kependidikan
Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap,
mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru
Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 38 tahun 19992, pasal 61, ada
lilma misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu: meningkatkan dan/atau
mengembangkan (1) karier, (2) kemampuan, (3) kewenangan profesional, (4)
martabat, dan (5) kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan
visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang
profesional.
a) Meningkatkan dan/atau mengembangkan karier anggota, merupakan
upaya dalam mengembangkan karier anggota sesuai dengan bidang
pekerjaan yang diembannya. Karier yang dimaksud adalah perwujudan
diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya
10
maupun bagi orang lain (lingkungannya) melalui serangkaian aktivitas.
Organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motifator terjadinya
peningkatan karier setiap anggota. Adalah kewajiban organisasi profesi
kependidikan untuk mampu memfasilitasi dan memotifasi anggotanya
mencapai karier yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya.
b) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan anggota, merupkan
upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal. Dengan
kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profsi akan
memiliki mkekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan
kemampuannya.
c) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kewenangan profesional
anggota, merupakan upaya para profsional untuk menmpatkan anggota
suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi
keendidikan bertujuan untuk megembangkan dan meningkatkan
kemampuan kepada anggotanya melaluai pendidikan atau latihan
terprogram.
d) Meningkatkan dan/atau mengembangkan martabat anggota, merupakan
upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari
perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik
melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi profesi
keendidikan anggota sekaligus terlindungi dari perlakuan masyarakat yang
tidak mengindahkan martabat kemanusiaan dan berupaya memberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis yang disepakati.
e) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kesejahteraa, merupakan upaya
organisasi profesi keendidikan untuk meningkatkan kesejahteraanlahir
batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin
menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus
dipenuhi. Banyak kiprah organisasi profesi keendidikan dalam
11
meningkatkan kesejahteraan anggota. Asprasi anggota melalui organisasi
terhadap pemerintah akan lebih terindahkan dibandingkan individu.
3. Macam-Macam Organisasi Profesi Kependidikan Di Indonesia
Secara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik
menyatakan bahwa organisasi profesi kependidikan di indonesia berkembang
pesat bagaikan tumbuhan di musim penghujan. Sampai sampai ada sebagian
pengemban profesi pendidikan yang tidak tahu menahu tentang organisasi
kependidikan itu. Yang lebih dikenal kalangan umum adalah PGRI.
Disamping PGRI yang satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerinta
juga terdapat organisasi lain yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) yang didirikan atas anjuran Departeman Pendidikan dan
Kebudayaan. Sayangnya, organisasi ini tidak ada kaitan yang formal dengan
PGRI. Selain itu ada juga organisasi profesional guru yang lain yaitu ikatan
serjana pendidikan indonesia (ISPI), yang sekarang suda mempunyai nanyak
devisi yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI), Himpunan Serjana
Administrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI), dan lain-lain, hubungannya
secara formal dengan PGRI juga belum tampak secara nyata, sehingga belum
didapatkan kerjasama yang saling menunjang dalam meningkatkan mutu
anggotanya.
a) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi
kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali
dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912,
kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun
1932.
Pada saat didirikannya, organisasi ini disamping memiliki misi
profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi politis-deologis, misi
peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.
12
Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru
sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan
pioner pendidikan sehinnga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31;
ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi
profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembagkan
kemampuan profesinya.
Misi politis-teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa
nasionalise, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang
satu yaitu bangsa indonesia, juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah
hidup berbangsa dan benegara, yaiitu panca sila. Itu sesungguhnya misi
politis-ideologis PGRI, yang dalam perjalanannya dikhawatirkan terjebak
dalam area polotik praktis sehingga tidak dipungkiri bahwa PGRI harus
pernah menelan pil pahit, terperangkap oleh kepanjangan tangan orde
baru.
Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya
pengejawantahan peaturan keorgaisasian , terutama dalam menyamakan
persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik keelasan sruktur organisasi
sangatlah diperlukan.
Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya,
PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya
bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi
profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi
kependidikan. Kalau demikian, sesunguhnya PGRI merupakan organisasi
profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru
indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan
hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara.
b) Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan
tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat
13
regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya.
Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang
pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.
Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu:
(a) Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di
seluruh Indonesia; (b) meningkatkan sikap dan kemampuan profesional
para angotanya; (c) membina serta mengembangkan ilmu, seni dan
teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan
pembangunan bangsa dan negara; (d) mengembangkan dan menyebarkan
gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi
pndidikan; (e) meindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional
para anggota; (f) meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai
spesialisasi pendidikan; dan (g) menyelenggarakan komunikasi
antarorganisasi yang relevan.
Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi
Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan.
Yang tlah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu
Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam,
dan lain sebagainya.
c) Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)
Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang
pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang
bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan
ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan
himpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan
mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi
dalam rangka peningkatan mutu layanannya.
14
Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia
(IPBI) adalah sebagai berikut ini.
1. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah
organisasi.
2. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi tenaga ahli, keahlian dan
keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di
Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan
pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Meingatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi
peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan
sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran
Rumah Tangga IPBI, 1975).
Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan,
yaitu:
1. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling;
2. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling;
3. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga
lin, baik dalam maupun luar negeri; dan
4. Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).
Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART
IPBI, 1975) sebagai berikut ini.
1. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bmbingan Indoesia dan
brosur atau penerbitan lain.
2. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya.
3. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya.
4. Penelitian di bidang bimbingan.
5. Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain
yang sejenis.
15
BAB III
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Pengelolaan pendidikan yang baik akan menghasilkan Indonesia yang
baru.Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat
mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidkan yang demokratis
akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab.
Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat madani
yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi yang menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia.
Desntralisasi pendidikan perlu dijaga dari kemungkinan –kemungkinan
terjadi hal-hal negatif seperti desentralisasi kebablasan, misalnya penyerahan
tanggung jawab pendidikan kepada daerah for the sake of autonomy. Apabila
penyerahan wewenang tersebut hanyalah sekadar memindahkan birokrasi
pendidikan dan sentralisasi pendidikan di tingkat daerah, maka desnralisasi
tersebut akan mempunyai nasib yang sama sebagaimana yang kita kenal pada
masa orde baru.
B. Saran – Saran
Dalam pembuatan makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak
mengalami kekurangan dan kekeliruan baik dalam penyusunan maupun dalam
penyajian materi yang kami sampiakan. Sehubungan dari itu semua kami
mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini dan kami ucapkan
terima kasih
16
MAKALAHMAKALAHADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKANADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN
““ Struktur Organisasi DalamStruktur Organisasi Dalam Pendidikan dan Pengajaran”Pendidikan dan Pengajaran”
Oleh :Oleh :
Aries MetraAries Metra
Maria OktarinaMaria Oktarina
Lita AngraeniLita Angraeni
Dosen :Dosen :
Masyarifa Hidayani, S.Ag.,M.PdMasyarifa Hidayani, S.Ag.,M.Pd
JURUSAN TARBIYAHJURUSAN TARBIYAHPENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAHPENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERISEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERISTAIN (BENGKULU)STAIN (BENGKULU)
17
20112011
DAFTAR ISIDAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
KATA PENGANTAR...................................................................................... i
DAFATR ISI.................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang...................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................................. 2
C. Tujuan................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Penempatan Guru Dan Mutasi Sekolah................................................ 3
B. Struktur Sentralisasi Dan Desentralisasi............................................... 5
C. Organisasi Kependidikan di Indonesia................................................. 9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan........................................................................................... 16
B. Kritik dan Saran ................................................................................... 16
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... iii
18
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayahnya , penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul :
Struktur Organisasi Dalam Pendidikan Dan Pengajaran
Penulis Mengucapkan terima kasih kepada Guru Mata Pelajaran yang telah
membantu penulis dalam membuat makalah ini dan teman-teman yang telah memberi
motifasi dan dorongan serta semua pihak yang berkaitan sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah dengan baik dan tepat pada waktunya.
Dalam pembuatan makalah ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan
kekeliruan baik dalam penulisan maupun materi yang disajikan, oleh karena itu kami
sangat mengharapkan masukan serta kritik dan saran dari semua pihak demi
kesempurnaan dalam pembuatan makalah selanjutnya. Atas kritik dan saran yang
disampaikan nantinya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bengkulu Oktober 2011
Penulis
19
i
DAFTAR PUSTAKA
RakaJoniT.(l977),PermbaharauanProfesionalTenagaKependidikan:Permasalahan
dan Kemungkinan Pendekatan, Jakarta, Depdikbud
20
Saud, Udin Syaefudin. 2008. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfa Beta.
Supriadi, Dedi. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karaya Nusa.
Syamsuddin, M. Abin. 1999. Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
21