i
KATA PENGANTAR
Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi, baik gizi spesifik maupun gizi sensitif, secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting.
Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Buku ini disusun agar seluruh OPD terkait memiliki panduan dalam melakukan konvergensi program/kegiatan terkait pencegahan stunting dalam lingkup wilayahnya.
Saya berharap pemerintah daerah dan para pimpinan OPD menggunakan buku ini sebagai acuan agar program/kegiatan pencegahan stunting di daerah dapat dilakukan secara konvergen.
Jakarta, November 2018
BAMBANG WIDIANTODeputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
v
DAFTAR SINGKATAN
ADD : Alokasi Dana DesaAPBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaAPBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraASI : Air Susu IbuBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalBPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBPMD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBPNT : Bantuan Pangan Non TunaiDAK : Dana Alokasi KhususDAU : Dana Alokasi UmumDBH : Dana Bagi HasilDKP : Dinas Ketahanan PanganDinsos : Dinas SosialDPA : Dokumen Pelaksanaan AnggaranDPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat DaerahGernas PPG : Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi HPK : Hari Pertama KehidupanIMD : Inisiasi Menyusui DiniJKN : Jaminan Kesehatan NasionalKB : Keluarga BerencanaKEK : Kurang Energi KronisKBD : Kebun Bibit DesaK/L : Kementerian/LembagaKIA : Kesehatan Ibu dan AnakKIE : Komunikasi Informasi Edukasi KUA : Kantor Urusan Agama KUA/PPAS : Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraKPM : Kader Pembangunan Manusia
vi
KRPL : Kawasan Rumah Pangan LestariMI : Madrasah IbtidaiyahMPASI : Makanan Pendamping Air Susu IbuMusrenbang : Musyawarah Perencanaan PembangunanOPD : Organisasi Perangkat DaerahPAUD : Pendidikan Anak Usia DiniPKH : Program Keluarga HarapanPKK : Pembinaan Kesejahteraan KeluargaPMBA : Pemberian Makan Bayi dan AnakPMT : Pemberian Makanan TambahanPosyandu : Pos Pelayanan TerpaduRDS : Rumah Desa SehatRenja : Rencana KerjaRiskesdas : Riset Kesehatan DasarRKPD : Rencana Kerja Pembangunan DaerahRKPDesa : Rencana Kerja Pembangunan DesaRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMDesa : Rencana Pembangunan Jangka DesaRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSD : Sekolah DasarSMP : Sekolah Menengah PertamaSMA : Sekolah Menengah Atas TP : Tugas PembantuanTTD : Tablet Tambah DarahUKS : Usaha Kesehatan Sekolah
vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR SINGKATANDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GAMBARDAFTAR KOTAKDAFTAR LAMPIRAN BAGIAN 1. PENDAHULUAN 1.1. Konteks Stunting di Indonesia 1.2. Konvergensi Upaya Percepatan Pencegahan Stunting BAGIAN 2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING 2.1. Skema Koordinasi 2.2. Peran Pemerintah Provinsi 2.3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota 2.4. Peran Pemerintah Desa 2.5. Peran Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah BAGIAN 3. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAGIAN 4. PERAN DINAS KESEHATAN BAGIAN 5. PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM BAGIAN 6. PERAN DINAS PENDIDIKAN BAGIAN 7. PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN BAGIAN 8. PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BAGIAN 9. PERAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAIN BAGIAN 10. KERANGKA PEMBIAYAAN 10.1. Sumber Pembiayaan 10.2. Mekanisme Konvergensi Pembiayaan
iv
viiviii
ixixix
11
2
111214151617
2125333741
45
51575761
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan Stunting Tabel 1.2. Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan Stunting
Tabel 4.1. Sumber Anggaran Kesehatan untuk Sasaran dan Intervensi Prioritas (Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak 0-23 Bulan) Tabel 4.2. Sumber Anggaran Kesehatan untuk Sasaran dan Intervensi Penting (Remaja Putri, Wanita Usia Subur, dan Anak 24-59 Bulan)
Tabel 5.1. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Sensitif untuk Air Minum dan Sanitasi
Tabel 6.1. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Sensitif untuk Pendidikan
Tabel 8.1. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Spesifik di Tingkat Desa Tabel 8.2. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Sensisitf di Tingkat Desa
Tabel 9.1. Organisasi Perangkat Daerah Lain dan Sumber Anggaran Intervensi Gizi Sensitif Tabel 9.2. Organisasi Perangkat Daerah Lain dan Kegiatan Terkait Intervensi Gizi Sensitif
46
26
28
34
38
4646
52
54
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Kelompok Pendapatan, Tahun 2007-2013 (persen)
Gambar 2.1. Delapan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi dan Penanggungjawab
Gambar 10.1. Sumber Pembiayaan Pemerintah untuk Pencegahan Stunting Gambar 10.2. Mekanisme Konvergensi Pembiayaan APBN Gambar 10.3. Alur Konvergensi Pembiayaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
DAFTAR KOTAK
Kotak 10. 1. Sumber Pembiayaan Pencegahan Stunting
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Matriks Standar Intervensi GiziLampiran 2 Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Terkait Pencegahan Stunting
2
13
5862
64
60
69
78
x
xi
xii
Bagian 1.
PENDAHULUAN
1
1.1. Konteks Stunting di Indonesia
Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sejak 2007 - 2013, angka prevalensi stunting tetap tinggi dan terjadi lintas kelompok pendapatan (Gambar 1.1). Data Riskesdas 2013 menemukan 37,2% atau sekitar 9 juta anak balita mengalami stunting. Pada 2018, Riskesdas mencatat penurunan prevalensi stunting pada balita ke 30,8%. Namun demikian, angka ini masih tergolong tinggi.
2
Gambar 1.1. Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Kelompok Pendapatan, Tahun 2007-2013 (persen)
Sejalan dengan inisiatif Percepatan Pencegahan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Pada tataran kebijakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan stunting. Indikator dan target pencegahan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
1.2. Konvergensi Upaya Percepatan Pencegahan Stunting
Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting.
Sumber: Riskesdas, Kemenkes dan Susenas, BPS (diolah)
3
Intervensi gizi spesifik (Tabel 1.1.) menyasar penyebab stunting yang meliputi (i) kecukupan asupan makanan dan gizi, (ii) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan (iii) pengobatan infeksi/penyakit. Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik1, yaitu:
1. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
2. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.
3. Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).
1 Intervensi gizi spesifik pencegahan stunting dijelaskan secara lebih detail dalam Lampiran 1
4
Kelompok Sasaran
Intervensi PrioritasIntervensi
Pendukung
Intervensi Prioritas Sesuai
Kondisi
Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Prioritas
Ibu hamil • Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin
• Suplementasi tablet tambah darah
• Suplementasi kalsium
• Pemeriksaan kehamilan
• Perlindungan dari malaria
• Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan
• Promosi dan konseling menyusui
• Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)
• Tata laksana gizi buruk akut
• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
• Pemantauan dan promosi pertumbuhan
• Suplementasi kapsul vitamin A
• Suplementasi taburia
• Imunisasi• Suplementasi
zinc untuk pengobatan diare
• Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
• Pencegahan kecacingan
Tabel 1.1. Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan Stunting
5
Kelompok Sasaran
Intervensi PrioritasIntervensi
Pendukung
Intervensi Prioritas Sesuai
Kondisi
Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Penting
Remaja dan wanita usia subur
• Suplementasi tablet tambah darah
Anak 24-59 bulan
• Tata laksana gizi buruk akut
• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
• Pemantauan dan promosi pertumbuhan
• Suplementasi kapsul vitamin A
• Suplementasi taburia
• Suplementasi zinc untuk pengobatan diare
• Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
• Pencegahan kecacingan
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2018-2024
Intervensi gizi sensitif (Tabel 1.2.) mencakup: (i) peningkatan akses pangan bergizi; (ii) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (iii) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan (iv) peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program/kegiatan intervensi gizi sensitif dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
6
Kelompok Intervensi Jenis Intervensi
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi
• Akses air minum yang aman• Akses sanitasi yang layak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
• Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB)• Akses Jaminan Kesehatan (JKN)• Akses bantuan uang tunai untuk keluarga
kurang mampu (PKH)
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
• Penyebarluasan informasi melalui berbagai media
• Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi
• Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua
• Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak
• Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja
• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi
• Akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu
• Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng)
• Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
• Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2018-2024
Tabel 1.2. Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan Stunting
7
Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.
Upaya konvergensi akan terwujud apabila:1. Program/kegiatan Nasional, daerah, dan desa sebagai penyedia layanan
intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan.
2. Layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tersedia dan dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan).
3. Kelompok sasaran prioritas menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.
Upaya konvergensi percepatan pecegahan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.
Pada tahap perencanaan, konvergensi diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran regular yang berbasis data dan informasi faktual agar program dan kegiatan yang disusun lebih tepat sasaran melalui: (i) pelaksanaan analisis situasi awal; (ii) pelaksanaan rembuk stunting; dan (iii) penyusunan rencana kerja. Analisis situasi awal dan rembuk stunting dilakukan untuk mengetahui kondisi stunting di wilayah kabupaten/kota, penyebab utama, dan identifikasi program/kegiatan yang selama ini sudah
8
dilakukan. Dari analisis ini diharapkan dapat menentukan program/kegiatan, kelompok sasaran, sumber pendanaan2 dan lokasi upaya percepatan pencegahan stunting di daerah, yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada tahap pelaksanaan, konvergensi diarahkan pada upaya untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu di lokasi yang telah disepakati bersama, termasuk didalamnya mendorong penggunaan dana desa untuk percepatan pencegahan stunting dan mobilisasi Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Sedangkan pada tahap pemantauan dan evaluasi, konvergensi dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan yang dilakukan bersama dengan menggunakan mekanisme dan indikator yang terkoordinasikan dengan baik secara berkelanjutan. Sehingga hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan upaya percepatan pencegahan stunting dan memberikan masukan bagi tahap perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
2 Hasil dari ketiga aksi konvergensi dapat terlihat pada Lampiran 2
9
10
Bagian 2.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING
11
Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang terdiri dari lima pilar pencegahan stunting, yaitu: (i) Komitmen dan visi kepemimpinan; (ii) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; (iii) Konvergensi program pusat, daerah, dan desa; (iv) Ketahanan pangan dan gizi; dan (v) Pemantauan dan evaluasi. Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah, seperti swasta, masyarakat madani, dan komunitas.
Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional yang juga harus menjadi prioritas dari setiap tingkat pemerintahan dalam penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional maupun daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam pencegahan stunting, dipandang perlu dilakukan konvergensi dalam program/kegiatan dan sumber pembiayaan pada lokasi desa yang telah ditetapkan.
12
2.1. Skema Koordinasi
Upaya konvergensi pencegahan stunting merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama. Upaya ini harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam memastikan intervensi lintas sektor untuk pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa.
Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah untuk memastikan:
a. Perencanaan kegiatan pencegahan stunting dilakukan dengan berbasis data.
b. Intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
c. Pemantauan secara terpadu dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
d. Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan.
e. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
Untuk memastikan konvergensi percepatan pencegahan stunting tercapai secara efektif dan efisien, perlu dilakukan 8 (delapan) Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi3, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.
3 Penjelasan lebih detil mengenai 8 (delapan) Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi dapat dilihat dalam buku Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Aksi 1-8.
13
12
34
5
Pe
rbu
p/
Pe
rwal
ite
nta
ng
Pe
ran
De
sa
Re
mb
uk
Stu
nti
ng
Re
nca
na
Ke
gia
tan
An
ali
sis
Sit
ua
siP
em
bin
aan
Ka
de
r P
em
ban
gu
nan
M
anu
sia
67
8
Sis
tem
Man
aje
me
n D
ata
Pe
ng
uku
ran
da
nP
ub
lika
siD
ata
Stu
nti
ng
Re
viu
Kin
erj
aT
ahu
nan
M
en
gid
en
tifi
kasi
se
bar
an
pre
vale
nsi
stunting
, ke
ters
ed
iaan
p
rog
ram
, dan
p
rakt
ek
man
aje
me
n
laya
nan
di
kab
/ko
ta
Bap
pe
da
(ko
ord
inat
or)
dan
OP
D la
in
T
ind
akla
nju
tka
b/
kota
un
tuk
me
real
isas
ikan
has
ilre
kom
en
das
id
arit
ahap
anal
isis
situ
asi
B
app
ed
a(k
oo
rdin
ato
r)d
anO
PD
lain
P
ert
em
uan
linta
sO
PD
dan
mas
yara
kat
un
tuk
me
mas
tikan
terja
din
yako
nve
rge
nsi
pro
gra
m/
keg
iata
nd
anp
em
bia
yaan
S
ekd
a
M
em
be
rikan
kep
astia
nh
uku
mya
ng
dig
un
akan
seb
agai
ruju
kan
ole
hD
esa
un
tuk
me
ren
can
akan
, me
ng
ang
gar
kan
dan
me
laks
anak
anp
rog
ram
/ke
gia
tan
D
inas
PM
D/
BP
MD
M
em
bin
aka
de
rp
em
ban
gu
nan
yan
g b
era
sal
dar
ikad
er
po
syan
du
,g
uru
PA
UD
,d
anka
de
rla
inn
yad
itin
gka
tde
sa
Din
asP
MD
/B
PM
D
P
en
ge
lola
and
ata
di t
ang
kat
kab
up
aten
/ko
ta
hin
gg
ad
esa
yan
g a
kan
dig
un
akan
un
tuk
me
du
kun
gp
ela
ksan
aan
inte
rve
nsi
giz
isp
esi
fikd
anse
niti
f
Bap
pe
da
(ko
ord
inat
or)
dan
OP
D la
in
KAB/
KOTA
M
en
gu
kur d
an
me
mp
ub
likas
ika
n a
ng
ka
pre
vale
nsi
stuntin
g ti
ng
kat
de
sa h
ing
ga
kab
up
ate
n/
ko
ta
D
inas
Ke
seh
atan
P
en
ilaia
n
Pe
me
rinta
h
Kab
/K
ota
te
rkai
t p
en
ceg
ahan
stunting
se
lam
a 1
tah
un
tera
khir
S
ekd
a d
an
Bap
pe
da
(ko
ord
inat
or)
dan
OP
D
Gam
bar 2
.1. D
elap
an A
ksi K
onve
rgen
si/A
ksi I
nteg
rasi
dan
Pen
angg
ungj
awab
Sum
ber:
Petu
njuk
Tekn
is Pe
dom
an P
elak
sana
an In
terv
ensi
Penu
runa
n St
untin
g Te
rinte
gras
i Aks
i 1-8
, Nov
embe
r 201
8
14
2.2. Peran Pemerintah Provinsi
Dalam rangka percepatan pencegahan stunting di daerah, pemerintah provinsi mempunyai peran yang strategis, sebagai berikut:
a. Mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting.
b. Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah di provinsi.
c. Memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kabupaten/kota dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi.
d. Mendorong Bupati/Walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting.
e. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan sistem manajemen data yang tekait dengan pencegahan stunting.
f. Memastikan hasil rembuk stunting berupa program/kegiatan sudah diakomodir dalam RKPD kabupaten/kota. Peran ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang RKPD kabupaten/kota.
g. Meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi.
h. Memastikan program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang merupakan kewenangan provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada rencana pembangunan daerah.
i. Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten/kota dan desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan stunting.
j. Memastikan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini dilakukan pada waktu evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota.
k. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh kabupaten/kota secara berkala.
l. Melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan stunting sebagai wakil Pemerintah di wilayahnya masing-masing.
15
2.3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota
Untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara konvergen agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi desa, pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran yang strategis, sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting, termasuk peningkatan peran camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.
b. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa.
c. Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintahan daerah, desa, dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan stunting secara konsisten dan berkelanjutan.
d. Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD kabupaten/kota terkait dan aparat desa dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi pencegahan stunting.
e. Meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting.
f. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, provinsi, desa, dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi pencegahan stunting.
g. Menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur OPD provinsi terkait, desa, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan stunting.
h. Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk stunting yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/Renja OPD.
i. Mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa-desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya pencegahan stunting.
j. Memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, melalui proses penetapan DPA OPD.
16
k. Memastikan bahwa APB-Desa telah sesuai dengan kebijakan bupati/walikota tentang upaya percepatan pencegahan stunting, serta serasi dan sinergi dengan program/kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota. Peran ini dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB-Desa.
l. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan oleh desa.
m. Melakukan penilaian kinerja desa dalam pencegahan stunting sebagai tugas pembinaan dan pengawasan.
n. Mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan stunting di wilayahnya.o. Mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta
pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa.
p. Bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran.
2.4. Peran Pemerintah Desa
Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berkewajiban mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian desa perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan pencegahan stunting, yang didanai oleh Dana Desa. Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung pencegahan stunting, adalah sebagai berikut:
a. Mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat.b. Melakukan pendataan4 terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait
stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan,dan sebagainya .
c. Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
4 Detil kebutuhan data dapat dilihat dalam Kartu Skor Desa (Village Scorecard) yang termuat dalam Buku Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Kemendesa, 2018).
17
d. Menyelenggarakan rembuk stunting desa.e. Tersusunnya rencana aksi pencegahan stunting di desa dan daerah.f. Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya
yang terkait dengan pencegahan stunting.g. Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan
pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan stunting.
h. Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya.
i. Meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya.
j. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting, serta pengisian dan pelaporan scorecard desa kepada OPD terkait.
k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan stunting, mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.
l. Melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan stunting tahun berikutnya.
2.5. Peran Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah
Untuk mensukseskan upaya percepatan pencegahan stunting di Indonesia, seyogyanya Pemerintah, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan pemerintah kabupaten/kota. Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan:
a. Pendanaan.b. Tenaga ahli.c. Pelatihan kepada aparat.d. Penyuluhan dan pendampingan.
18
e. Kampanye pola hidup sehat.f. Peralatan.g. Bangunan dan atau bahan bangunan.h. Penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.i. Dan sebagainya.
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa. Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
19
20
Bagian 3.
PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
21
Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) atau nama lainnya selaku koordinator perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Bappeda atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki sejumlah peran dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, seperti diuraikan di bawah ini.
Tahap Perencanaan
Secara umum, Bappeda atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran antara lain:
1. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah yang mendukung upaya pencegahan stunting.
2. Mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam KUA/PPAS dengan RKPD.
3. Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam memverifikasi kesesuaian program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam rancangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) OPD dengan RKPD/Renja OPD.
22
Secara lebih spesifik, Bappeda atau nama lainnya di tingkat provinsi berperan dalam melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan stunting sudah konvergen dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang RKPD kabupaten/kota.
Pada saat yang sama, Bappeda atau nama lainnya di tingkat kabupaten/kota memiliki peran sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan OPD dalam merumuskan usulan desa terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, untuk disesuaikan dengan kewenangan kabupaten/kota.
2. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk stunting pada forum lintas OPD dengan melibatkan OPD provinsi, pemerintahan desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perwakilan unsur masyarakat.
3. Mengkoordinir penyiapan proposal pengajuan DAK oleh OPD terkait.4. Memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam
rancangan rencana kerja (Renja) OPD terkait dengan pencegahan stunting, sudah sesuai dengan peraturan bupati/ walikota tentang RKPD, pada saat evaluasi rancangan akhir renja OPD.
Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan, Bappeda atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran antara lain:
1. Mengoordinasikan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi.2. Berkoordinasi dengan OPD yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi
dalam bidang komunikasi, informasi, dan statistik serta OPD terkait lainnya dalam peningkatan atau pembangunan sistem manajeman data stunting.
3. Berkoordinasi dengan OPD dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta perumusan strategi pemecahan masalah.
Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Bappeda atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dalam tahap pemantauan dan evaluasi, berkoordinasi dengan OPD terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja pencegahan stunting pada tingkat kabupaten/kota dan desa.
23
24
Bagian 4.
PERAN DINASKESEHATAN
25
Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki tugas utama dan kewenangan di sektor kesehatan, memegang peranan penting dalam upaya percepatan pencegahan stunting di tingkat kabupaten/kota, utamanya terkait dengan berbagai intervensi gizi spesifik.
Dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik, Dinkes harus memastikan alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang terkait dengan intervensi prioritas untuk sasaran prioritas terpenuhi. Selanjutnya, intervensi pendukung dapat dilakukan apabila intervensi prioritas telah terpenuhi. Untuk wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah endemi, rawan pangan, atau terkena bencana, perlu memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kondisinya.
Pembiayaan untuk setiap program/kegiatan tersebut dapat diambil dari berbagai sumber anggaran tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.
26
Sasaran Prioritas Jenis IntervensiSumber
Anggaran
Ibu Hamil Intervensi Prioritas
Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Suplementasi tablet tambah darah
APBN, APBD, DAK
Intervensi Pendukung
Suplementasi kalsium
APBN, APBD, DAK
Pemeriksaan kehamilan
APBN, APBD, DAK
Intervensi Prioritas sesuai Kondisi
Perlindungan dari malaria
APBN, APBD, DAK
Pencegahan HIV APBN, APBD, DAK
Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan
Intervensi Prioritas
Promosi dan konseling menyusui
APBN, APBD, DAK
Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)
APBN, APBD, DAK
Tata laksana gizi buruk akut
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Tabel 4.1. Sumber Anggaran Kesehatan untuk Sasaran dan Intervensi Prioritas (Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak 0-23 Bulan)
27
Sasaran Prioritas Jenis IntervensiSumber
Anggaran
Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Pemantauan dan promosi pertumbuhan
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Intervensi Pendukung
Suplementasi kapsul vitamin A
APBN, APBD, DAK
Suplementasi taburia
APBN
Imunisasi APBN, APBD, DAK
Suplementasi zinc untuk pengobatan diare
ABPN, APBD, DAK
Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
APBN, APBD, DAK
Intervensi Prioritas sesuai Kondisi
Pencegahan kecacingan
APBN, APBD, DAK
28
Intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif juga dilakukan pada kelompok sasaran penting, yaitu remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan, seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.2. di bawah ini.
Sasaran Penting Jenis IntervensiSumber
Anggaran
Remaja putri dan wanita usia subur
Intervensi Prioritas
Suplementasi tablet tambah darah
APBN, APBD, DAK
Intervensi Pendukung
Intervensi Prioritas sesuai Kondisi
Anak usia 24-59 bulan
Intervensi Prioritas
Tata laksana gizi buruk akut
APBN, APBD, DAK
Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Pemantauan dan promosi pertumbuhan
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Intervensi Pendukung
Suplementasi kapsul vitamin A
APBN, APBD, DAK
Tabel 4.2. Sumber Anggaran Kesehatan untuk Sasaran dan Intervensi Penting (Remaja Putri, Wanita Usia Subur, dan Anak 24-59 Bulan)
29
Sasaran Penting Jenis IntervensiSumber
Anggaran
Suplementasi taburia
APBN
Suplementasi zinc untuk pengobatan diare
APBN, APBD, DAK
Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
APBN, APBD, DAK
Intervensi Prioritas sesuai Kondisi
Pencegahan kecacingan
APBN, APBD, DAK
Untuk memastikan intervensi gizi spesifik tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran dan konvergensi upaya pencegahan stunting di tingkat kabupaten/kota berjalan secara optimal, Dinkes provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
Tahap Perencanaan
Secara umum, Dinkes provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan stunting.
30
Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinkes adalah sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dan bekerja sama, dengan OPD lain di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan OPD lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku.
2. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda.
3. Mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah stunting maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat.
Tahap Pelaksanaan
Secara umum, Dinkes provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya berperan mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan stunting, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinkes adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Pembinaan kepada UPT kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat.
3. Melaksanakan strategi promosi kesehatan. 4. Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan
perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal.
5. Mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai.
6. Pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita.
31
7. Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi.
8. Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun.
9. Meningkatkan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.10. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan
program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).11. Penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan.
Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Secara umum pada tahapan pemantauan dan evaluasi, Dinkes provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya.
32
Bagian 5.
PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM
33
Dalam upaya pencegahan stunting, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau nama lainnya memiliki peran yang penting dalam penangangan intervensi gizi sensitif, khususnya (i) peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, dan (ii) sarana sanitasi.
Dalam tahap perencanaan program/kegiatan terkait intervensi gizi sensitif, DPU atau nama lainnya perlu berkoordinasi dengan dinas lainnya, seperti Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Koordinasi lintas OPD diperlukan untuk memastikan keselarasan program/kegiatan, target sasaran, dan lokus.
Pelibatan OPD di tingkat provinsi, yaitu Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kehutanan juga diperlukan untuk memastikan prasyarat program/kegiatan, seperti tersedianya sumber air bersih.
34
Pembiayaan intervensi gizi sensitif berasal dari berbagai sumber anggaran tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.1. dibawah ini.
Kelompok Intervensi Jenis Intervensi Sumber Anggaran
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi
• Akses air minum yang aman
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
• Akses sanitasi yang layak
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Tabel 5.1. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Sensitif untuk Air Minum dan Sanitasi
Untuk memastikan konvergensi upaya pencegahan stunting, terutama intervensi gizi sensitif berjalan optimal, Dinas Pekerjaan Umum atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota perlu menjalankan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
Tahap Perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam perumusan usulan desa terkait pencegahan stunting.
Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci DPU kabupaten/kota atau nama lainnya adalah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan OPD lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau nama lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih.
35
2. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan Renja OPD, untuk dibahas dalam rembuk stunting.
3. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda.
Tahap Pelaksanaan
Secara umum, DPU atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran dalam mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan stunting, untuk kemudian menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, identifikasi kendala, dan strategi mengatasinya secara berkala.
Secara lebih spesifik, peran kunci DPU kabupaten/kota atau nama lainnya adalah mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih (PAMSIMAS/SPAM Perdesaan) dan sanitasi perdesaan (Sanitasi Perdesaan Padat Karya).
Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Secara umum, DPU atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait pencegahan stunting.
36
Bagian 6.
PERAN DINAS PENDIDIKAN
37
Dinas Pendidikan (Disdik) atau nama lainnya, selaku organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan, dalam upaya percepatan pencegahan stunting mempunyai tugas dan fungsi dalam:
1. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat;2. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik
pengasuhan dan gizi ibu dan anak; 3. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga
kependidikan; dan4. Penetapan kurikulum muatan lokal dengan
memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi.
Keempat aspek tersebut tercakup dalam intervensi gizi sensitif yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penjelasan jenis intervensi dan sumber pendanaan yang bersumber dari pemerintah dijelaskan pada Tabel 6.1. di bawah ini.
38
Kelompok Intervensi
Jenis Intervensi Sumber Anggaran
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
• Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
• Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja
APBN, APBD, DAK
Tabel 6.1. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Sensitif untuk Pendidikan
Sesuai amanat peraturan perundangan, dalam urusan pendidikan, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan di tingkat pendidikan menengah atas dan sederajat. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama dan sederajat.
Sejalan dengan pendekatan konvergensi program/kegiatan pencegahan stunting yang digagas oleh Pemerintah, Disdik atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.
Tahap Perencanaan
Dinas Pendidikan (Disdik) atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun, mensosialisasikan kebijakan daerah, dan memadukan sumber pendanaan.
Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Disdik kabupaten/kota atau nama lainnya adalah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan.
2. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi
39
terkait pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting.3. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting
masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda.
Tahap Pelaksanaan
Secara umum, Disdik atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan stunting, identifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan.
Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Disdik kabupaten/kota atau nama lainnya sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau nama lainnya dalam pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi.
2. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Posyandu.
3. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat.
4. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal.
Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, Disdik atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran dalam merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Disdik terkait pencegahan stunting.
40
Bagian 7.
PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN
41
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) atau nama lainnya, memiliki mandat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
Salah satu program yang dimiliki DKP atau nama lainnya terkait intervensi gizi sensitif adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang telah diimplementasikan di sejumlah kabupaten/kota prioritas. Sumber pendanaan untuk program KRPL berasal dari APBN, APBD, DAK, dan sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Sejalan dengan pendekatan konvergensi program/kegiatan pencegahan stunting yang digagas oleh Pemerintah, DKP atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.
42
Tahap Perencanaan
Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya pencegahan stunting, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan daerah, serta berkoordinasi dengan OPD maupun pihak lainnya sehubungan dengan fortifikasi bahan pangan utama.
Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh DKP kabupaten/kota sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting, seperti:
• Kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
• Pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan.
• Pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak, dan kelompok lainnya.
• Program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi, seperti pembagian bibit kepada kelompok tani.
2. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda.
Tahap Pelaksanaan
Secara umum, DKP atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya berperan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan stunting, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya untuk selanjutnya menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
43
Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh DKP kabupaten/kota atau nama lainnya adalah sebagai berikut:
1. Memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.
2. Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berkelanjutan.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan.
4. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.
Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Peran DKP atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya dalam tahapan ini adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
44
Bagian 8.
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
45
Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Keterlibatan Desa merupakan hal signifikan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program Pemerintah yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran, termasuk upaya Pemerintah dalam melakukan percepatan pencegahan stunting di Desa. Alasannya, Pemerintahan Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yang dapat secara langsung dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berada dalam wilayah Desa.
Melalui konvergensi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau nama lainnya, selaku OPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, didorong untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terkadap penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan Desa, khususnya, terkait dengan Program Percepatan Pencegahan Stunting di Desa.
46
Sesuai peraturan yang berlaku, Dinas PMD atau nama lainnya melalui pendamping desa dapat mendorong aparat desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait pencegahan stunting menggunakan Dana Desa. Contoh jenis intervensi yang dapat dibiayai Dana Desa seperti terlihat dalam tabel 8.1. di bawah ini.
Sasaran Intervensi
Jenis IntervensiSumber
Anggaran
Ibu Hamil Intervensi Prioritas
Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-23 bulan
Intervensi Prioritas
Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Pemantauan dan promosi pertumbuhan
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Tabel 8.1. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Spesifik di Tingkat Desa
Tabel 8.2. Sumber Anggaran Intervensi Gizi Sensitif di Tingkat Desa
Kelompok Intervensi Jenis Intervensi Sumber Anggaran
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi
• Akses air minum yang aman
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
• Akses sanitasi yang layak
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
47
Kelompok Intervensi Jenis Intervensi Sumber Anggaran
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak
APBN, APBD, DAK, Dana Desa
Untuk memastikan terjadinya konvergensi upaya pencegahan stunting, DPMD atau nama lainnya di provinsi dan kabupten/kota perlu menjalankan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahap Perencanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau nama lainnya di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan stunting, serta berkoordinasi dengan OPD maupun desa.
Secara lebih spesifik, peran kunci yang dapat dilakukan oleh DPMD kabupaten/kota atau nama lainnya sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:
1. Menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk stunting desa.
2. Berkoordinasi dengan Bappeda untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam RKP Desa dan sesuai dengan kebijakan.
3. Memantau hasil rembuk stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi desa, dimuat dalam RKPD.
48
4. Melakukan telaahan terhadap rancangan APB-Desa sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati/Walikota.
5. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan desa, di bawah koordinasi Bappeda.
Tahap Pelaksanaan
DPMD kabupaten/kota atau nama lainnya sesuai kewenangannya berperan dalam:
1. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, berkoordinasi dengan OPD lainnya.
2. Penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa. 3. Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan
menelaah laporan semester desa.4. Melakukan pembinaan Kader Pembangunan Desa (KPM).
Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Dalam tahap pemantauan dan evaluasi DPMD kabupaten/kota atau nama lainnya berperan dalam menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa, melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.
49
50
Bagian 9.
PERAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAIN
51
Selain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibahas sebelumnya, terdapat OPD lain yang juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencegahan stunting, khususnya dalam intervensi gizi sensitif. OPD lain yang dimaksud antara lain:
• Dinas ESDM Provinsi• Dinas Kehutanan Provinsi• Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, atau nama lainnya• Dinas Sosial• Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak• Dinas Pertanian• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain tersebut berperan untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan stunting melalui berbagai sumber pembiayaan, yang dapat dilihat pada Tabel 9.1.
52
Kelompok Intervensi
Jenis IntervensiOPD Yang
TerlibatSumber
Anggaran
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi
• Akses air minum yang aman
• Akses sanitasi yang layak
• Dinas PU• Dinkes• Dinas PMD/
BPMD• Dinas ESDM
Provinsi• Dinas
Kehutanan Provinsi
• APBN• APBD• DAK• Dana Desa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
• Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB)
• Akses Jaminan Kesehatan (JKN)
• Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH)
• BKKBN• Dinas
Kesehatan• Dinas Sosial
• APBN• APBD• DAK
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
• Penyebarluasan informasi melalui berbagai media
• Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi
• Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua
• Dinkes• Disdik• BKKBN• DinPPA• Dinas PMD/
BPMD
• APBN• APBD• DAK• Dana Desa
Tabel 9.1. Organisasi Perangkat Daerah Lain dan Sumber AnggaranIntervensi Gizi Sensitif
53
Kelompok Intervensi
Jenis IntervensiOPD Yang
TerlibatSumber
Anggaran
• Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak
• Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja
• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi
• Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu
• Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng)
• Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
• Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan
• Dinsos• DKP• Dinas
Pertanian• Dinas
Perindustrian dan Perdagangan atau nama lainnya
• Dinas Keluatan dan Perikanan
• APBN• APBD• DAK• Dana Desa
54
Mengingat tugas dan fungsi serta kewenangan setiap institusi/lembaga tersebut berbeda satu sama lainnya, maka peran (atau kegiatan) minimal yang diemban oleh masing-masing OPD dalam upaya pencegahan stunting berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur tugas dan fungsi serta kewenangan di masing-masing tingkat pemerintahan daerah, dapat dilihat pada Tabel 9.2 di bawah ini.
InstansiKegiatan Terkait Pencegahan
Stunting
Kelautan dan Perikanan • Pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan
Keluarga Berencana • Peningkatan promosi pengasuhan 1.000 HPK
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Sosialisasi gizi seimbang, ASI, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga
Sosial • Family Development Sesion (FDS) pada PKH
• KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan
Agama • Bimbingan perkawinan – pra nikah• Pembinaan keluarga sakinah
Tabel 9.2. Organisasi Perangkat Daerah Lain dan Kegiatan TerkaitIntervensi Gizi Sensitif
55
InstansiKegiatan Terkait Pencegahan
Stunting
Kependudukan dan Catatan Sipil • Pencatatan sipil (Akta Kelahiran, NIK)
Perindustrian • Pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan
Perdagangan • Pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan
Pengawasan Obat dan Makanan • Pengawasan produk pangan fortifikasi
• Desa Pangan Aman
Komunikasi dan Informatika • Kampanye nasional terkait stunting
Perencanaan Pembangunan Daerah • Koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting
• Penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan stunting
Sumber: Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, Bappenas, 2018
56
Bagian 10.
KERANGKA PEMBIAYAAN
57
10.1. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan dalam upaya pencegahan stunting dapat mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari dana desa (APBDesa), dana kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), dana provinsi (APBD provinsi), dana kementerian/lembaga (APBN), maupun pendapatan lainnya yang sah. Secara umum skema pembiayaan pencegahan stunting dapat dilihat pada Gambar 10.1. dengan penjelasan pada Kotak 10.1
58
APBN
Kementerian/LembagaMendanai Kewenangan
Di luar 6 Urusan
Kementerian/LembagaMendanai Kewenangan
6 Urusan (Mutlak)
DESA
1. Intervensi Sasaran Ibu Hamil
2. Intervensi Sasaran Ibu Menyusui dan Anak 0-6 Bulan
3. ….dst….4. Intervensi Air
Bersih 5. Sanitasi 6. Edukasi7. ….dst…
Program/Kegiatan Pusat (K/L)
Dana vertikal
Subsidi
Dana sektoral:Dikerjakan oleh K/L/UPT
Dana Dekonsentrasi Dilimpahkanke Gubernur
Dana TugasPembantuan: Ditugaskan ke
Gub/Bupati/Walikota
Block Grant
Specific grant, penggunaanya
di-earmark untuk bidang tertentu
Mendanai kebijakantertentu Pemerintah(misal: infrastruktur)
Dana Otsus dan Keistimewaan DIY
Anggaran non-K/L
Masuk dalamAPBD
Dana PerimbanganDAU
DBH
DAK
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Alokasi Dana Desa
APBD
Transfer KeDaerah dan Dana Desa
(TKDD)
BelanjaPemerintah
(pusat)
APBDesProgram/kegiatan
Desa
Gambar 10.1. Sumber Pembiayaan Pemerintah untuk Pencegahan Stunting
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024
59
Selain pembiayaan bersumber dari pemerintah, pencegahan stunting dapat menggali sumber-sumber dana lain yang berasal dari:
a. Badan hukum/dunia usaha; berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Badan hukum/dunia usaha diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
b. Donor yang berminat dapat berkontribusi pada upaya percepatan pencegahan stunting di suatu daerah dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan.
c. Individu, kelompok orang, maupun masyarakat hukum adat dalam upaya percepatan pencegahan stunting dapat berpartisipasi dalam bentuk bantuan dana (in-cash) dan bantuan non uang (in-kind) seperti tenaga, barang, lahan, dan sebagainya.
60
a. Dana Transfer dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dan Desa, merupakan bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Yogyakarta, dana Desa dan dana Transfer lainnya. Dana transfer lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Sedangkan Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah kepada pemerintah daerah adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
c. Untuk Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
d. Di samping itu ada juga sumber pembiayaan yang berupa bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, di mana bantuan keuangan tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
e. Sumber pendapatan lainnya yang sah sebagai sumber pendanaan untuk pencegahan stunting dapat diperoleh dari pinjaman, bantuan, dan atau hasil penjualan aset pemerintah yang prosedurnya berdasarkan peraturan perundangan.
Kotak 10.1. Sumber Pembiayaan Pencegahan Stunting
61
10.2. Mekanisme Konvergensi Pembiayaan
Untuk mewujudkan pembiayaan yang efektif dan efisien dalam upaya percepatan pencegahan stunting, pelaksanaan konvergensi pembiayaan baik untuk tingkat Pusat (K/L) maupun daerah (OPD) perlu dilakukan secara terkoordinasi. Selain itu kegiatan konvergensi pembiayaan juga akan menunjukkan, bahwa setiap pembiayaan untuk program/kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan, dan telah tepat kelompok sasaran dan lokasi desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Konvergensi pembiayaan pada setiap tingkat pemerintahan, dilakukan pada saat penyusunan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk pembiayaan di Pusat (K/L), hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut:
a. K/L menyusun rancangan RKA-K/L berpedoman pada Keppres alokasi anggaran K/L dan hasil pembahasan dengan DPR.
b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penelahan terhadap ketepatan Sasaran RKA-K/L hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Sasaran RKP, ketepatan lokasi desa, dan alokasi anggaran.
c. Menteri Keuangan melakukan penelahan terhadap kesesuaian RKA-K/L hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kebijakan efisiensi belanja negara dan alokasi anggaran.
d. Hasil Penelaahan bersifat mengikat sebagai dasar pengesahan DIPA.
Mekanisme konvergensi pembiayaan K/L untuk pencegahan stunting, dapat dilihat pada Gambar 10.2.
62
KON
VERG
ENSI
Jeni
s pro
gram
/ke
giat
an
Loka
si ke
giat
an
Alok
asi B
elan
ja
Ranc
anga
n RK
A
K/L
Ranc
anga
n RK
A
K/L
PEN
ELA
AH
AN
pr
ogra
m/k
egia
tan,
loka
si ke
giat
an (d
esa)
da
n al
okas
i pem
biay
aan
K/L
Loka
si Ke
giat
an d
i des
a
DPA
K
/L
Arah
keb
ijaka
n da
n Pr
iorit
as
Nas
iona
l
RKP-
NA
SA
PBN
Rako
rtek
bang
pus
atK/
L te
rkai
t dan
dae
rah
berk
oord
inas
i m
enen
tuka
n je
nis d
an lo
kasi
kegi
atan
Ranc
anga
n RK
A
K/L
Ranc
anga
n RK
A
K/L
Gam
bar 1
0. 2
. Mek
anis
me
Konv
erge
nsi P
embi
ayaa
n AP
BN
Sum
ber:
Stra
tegi
Nas
iona
l Per
cepa
tan
Penc
egah
an S
tunt
ing
2018
-202
4
63
Mekanisme konvergensi pembiayaan untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif prioritas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b. OPD menyusun rancangan RKA-OPD sebagai berpedoman pada surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA- SKPD.
c. Rancangan RKA-OPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
d. OPD menyusun rancangan DPA-OPD berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
e. Bappeda bersama dengan BPKAD melakukan verifikasi terhadap ketepatan sasaran RKA-OPD dengan sasaran RKP, ketepatan program/kegiatan, lokasi desa, dan alokasi anggaran dengan kebijakan efisiensi belanja daerah.
f. Hasil verifikasi disampaikan kepada sekretaris daerah untuk mendapat persetujuan.
Adapun mekanisme konvergensi pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 10.3.
64 RKPD
KUA/
PPAS
Not
aKe
sepa
kata
n
RKA
OPD
Ranc
anga
nD
PA O
PD
Ranc
anga
n AP
BD/A
PBD
-P
PERM
END
AGRI
APBD
Perd
a/Pe
rkad
aAP
BD/A
PBD
-P
KON
VERG
ENSI
DPA
O
PD
SEKD
A
Prog
/Keg
iata
n
Pend
anaa
n
Loka
si Ke
giat
an
Bapp
eda
BPKA
DKo
nsist
ensi
deng
an R
KPD
Bapp
eda
Gam
bar 1
0. 3
. Alu
r Kon
verg
ensi
Pem
biay
aan
APBD
Pro
vins
i dan
Kab
upat
en/K
ota
Renj
aO
PD
Sum
ber:
Stra
tegi
Nas
iona
l Per
cepa
tan
Penc
egah
an S
tunt
ing,
201
8-20
24
65
Dalam upaya mewujudkan terlaksananya konvergensi dalam pencegahan stunting di daerah, dibutuhkan kebijakan yang berupa peraturan perundangan antara lain:
a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan prioritas penggunaan desa, agar agar memanfaatkan Dana Desa untuk percepatan pencegahan stunting.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan:• Pedoman penyusunan RKPD yang antara lain mengarahkan pencegahan
stunting sebagai salah prioritas dan melaksanakan aksi konvergensi dalam penyusunan program/kegiatan pencegahan stunting pada lokasi desa.
• Pedoman penyusunan APBD, agar alokasi anggaran khususnya untuk program/kegiatan pencegahan stunting sudah tepat sasaran dan tepat lokasi desa.
c. Peraturan Bupati terkait Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup Prioritas dan Pemanfaatan ADD dalam pencegahan stunting di desa.
66
LAMPIRAN
67
68
69
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
1In
terv
ensi
Gizi
Spe
sifik:
Ibu
Ham
il
Pem
beria
n m
akan
an ta
mba
han
(PM
T)
bagi
ibu
ham
il da
ri ke
lom
pok
misk
in.
Peny
edia
an m
akan
an ta
mba
han
deng
an
form
ulas
i gizi
terte
ntu
dan
difo
rtifik
asi
deng
an v
itam
in d
an m
iner
al, s
esua
i den
gan
kete
ntua
n da
lam
Pet
unju
k Te
knis
PMT
dari
Kem
enke
s 201
7.5
Prog
ram
ini u
tam
anya
di
tuju
kan
bagi
ibu
ham
il da
ri ke
lom
pok
misk
in y
ang
rent
an te
rhad
ap k
ejad
ian
kura
ng e
nerg
i kro
nis (
KEK)
.
1.
Pene
ntua
n ke
lom
pok s
asar
an d
an ju
mla
hnya
den
gan
akur
at.
2.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
.3.
Pe
ngua
tan
man
ajem
en
rant
ai
paso
kan
untu
k m
emas
tikan
ket
erse
diaa
n da
n di
strib
usi p
rodu
k.4.
Pe
ning
kata
n ka
pasit
as p
etug
as k
eseh
atan
dal
am
penc
egah
an d
an ta
ta la
ksan
a KE
K pa
da ib
u ha
mil.
5.
Eduk
asi d
an k
onse
ling
gizi
ibu
ham
il.6.
Pe
man
taua
n ko
nsum
si PM
T da
n ev
alua
si da
mpa
k.
Supl
emen
tasi
tabl
et ta
mba
h da
rah
(TTD
).Pe
mbe
rian
90 b
utir
TTD
den
gan
kand
unga
n 60
mg
Fe (s
etar
a de
ngan
300
mg
ferro
us
sulfa
te h
epta
hydr
ate,
180
mg
ferro
us
fum
arat
e at
au 5
00 m
g fe
rrous
glu
cona
te)
dan
0,4
mg
asam
fola
t unt
uk se
mua
ibu
ham
il.6
1.
Pene
ntua
n ju
mla
h sa
sara
n de
ngan
aku
rat.
2.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
.3.
Pe
ngua
tan
man
ajem
en
rant
ai
paso
kan
untu
k m
emas
tikan
ket
erse
diaa
n da
n di
strib
usi p
rodu
k.4.
Pe
ning
kata
n ka
pasit
as p
etug
as k
eseh
atan
dal
am
penc
egah
an d
an t
ata
laks
ana
anem
ia p
ada
ibu
ham
il.5.
Ed
ukas
i dan
kon
selin
g gi
zi, te
rmas
uk m
enge
nai e
fek
sam
ping
supl
emen
tasi.
6.
Pem
anta
uan
caku
pan
prog
ram
, kep
atuh
an k
onsu
msi
TTD
, dan
eva
luas
i dam
pak.
5 Kem
enke
s. (2
017)
. Pet
unju
k Te
knis
Pem
beria
n M
akan
an T
amba
han
Bal
ita, A
nak
Sek
olah
, dan
Ibu
Ham
il.
6 K
emen
kes.
(201
4). P
erat
uran
Men
teri
Kes
ehat
an N
o. 8
8, te
ntan
g S
tand
ar T
able
t Tam
bah
Dar
ah B
agi W
anita
Ham
il, B
uku
Tabl
et T
amba
h D
arah
LAM
PIRA
N 1
. MAT
RIK
S ST
AN
DA
R IN
TERV
ENSI
GIZ
I
70
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
2In
terv
ensi
Gizi
Spe
sifik:
Ibu
Men
yusu
i dan
Ana
k U
sia 0
-23
bula
n
Prom
osi d
an k
onse
ling
men
yusu
i.In
terv
ensi
ini m
elip
uti u
paya
pro
mos
i ini
siasi
men
yusu
din
i (IM
D),
pem
beria
n ko
lost
rum
, da
n AS
I eks
klus
if de
ngan
men
gacu
pad
a Pe
dom
an G
izi S
eim
bang
, Kem
enke
s 201
4.7
1.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
.2.
Pe
ngua
tan
regu
lasi
dan
kebi
jaka
n un
tuk
men
gopt
imal
kan
prak
tik m
enyu
sui.
3.
Peni
ngka
tan
kapa
sitas
pet
ugas
kes
ehat
an d
alam
pr
omos
i IM
D,
pem
beria
n ko
lost
rum
, da
n AS
I ek
sklu
sif.
4.
Peng
uata
n ka
pasit
as k
erja
fas
ilita
s ke
seha
tan
dan
Posy
andu
.5.
Ka
mpa
nye
dan
kegi
atan
ko
mun
ikas
i, in
form
asi,
eduk
asi (
KIE)
serta
kon
selin
g ba
gi ib
u m
enyu
sui
6.
Pem
anta
uan
caku
pan
IMD
dan
ASI
eks
klus
if se
rta
eval
uasi
dam
pak.
Prom
osi d
an k
onse
ling
pem
beria
n m
akan
bay
i dan
ana
k (P
MBA
).Ke
giat
an in
i ditu
juka
n pa
da a
nak
usia
7-
23 b
ulan
mel
iput
i pro
mos
i pem
beria
n AS
I lan
jut d
an m
akan
an p
enda
mpi
ng A
SI
(MP-
ASI)
serta
kon
selin
g ko
nsum
si m
akan
an
bera
gam
, ber
gizi
seim
bang
dan
am
an
deng
an m
enga
cu p
ada
Pedo
man
Gizi
Se
imba
ng, K
emen
kes 2
014.
1.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
.2.
Pe
ngem
bang
an p
andu
an d
an a
lat
prom
osi
dan
kons
elin
g PM
BA.
3.
Peni
ngka
tan
kapa
sitas
pet
ugas
kes
ehat
an d
alam
pr
omos
i dan
kon
selin
g PM
BA.
4.
Peng
uata
n ka
pasit
as k
erja
fas
ilita
s ke
seha
tan
dan
Posy
andu
.5.
Ka
mpa
nye
dan
kegi
atan
ko
mun
ikas
i, in
form
asi,
eduk
asi (
KIE)
serta
kon
selin
g PM
BA.
6.
Pem
anta
uan
caku
pan
kegi
atan
se
rta
eval
uasi
dam
pak.
7 Kem
enke
s. (2
014)
. Ped
oman
Giz
i Sei
mba
ng.
71
8 Kem
enke
s. (2
003)
. Tat
a La
ksan
a A
nak
Giz
i Bur
uk B
uku
I. 9 K
emen
kes.
(201
7). P
etun
juk
Tekn
is P
embe
rian
Mak
anan
Tam
baha
n B
alita
, Ana
k S
ekol
ah, d
an Ib
u H
amil.
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
2In
terv
ensi
Gizi
Spe
sifik:
Ibu
Men
yusu
i dan
Ana
k U
sia 0
-23
bula
n
Tata
laks
ana
gizi
buru
k ak
ut.
Pros
edur
ata
u m
ekan
isme
pela
yana
n gi
zi ya
ng d
ilaku
kan
guna
men
duku
ng ta
ta
laks
ana
tinda
kan
pera
wat
an p
ada
anak
gizi
bu
ruk
akut
men
gacu
pad
a Pe
dom
an Ta
ta
laks
ana
Anak
Gizi
Bur
uk, K
emen
kes 2
003.
8
1.
Sist
em s
urve
ilans
dise
rtai
deng
an s
istem
det
eksi
kasu
s dan
ruju
kan
yang
aku
rat,
cepa
t dan
mem
adai
.2.
Al
okas
i an
ggar
an
yang
m
emad
ai
baik
di
pu
sat
mau
pun
daer
ah.
3.
Peng
uata
n m
anaj
emen
ra
ntai
pa
soka
n un
tuk
mem
astik
an k
eter
sedi
aan
dan
dist
ribus
i for
mul
a da
n pr
asar
ana
yang
dib
utuh
kan.
4.
Peni
ngka
tan
kapa
sitas
pe
tuga
s se
rta
fasil
itas
kese
hata
n da
lam
tata
laks
ana
gizi
buru
k ak
ut.
5.
Pem
anta
uan
kegi
atan
tat
a la
ksan
a gi
zi bu
ruk
akut
da
n ev
alua
si da
mpa
k.
PMT
pem
ulih
an b
agi a
nak
gizi
kura
ng
akut
.Pe
nyed
iaan
supl
emen
tasi
gizi
dala
m b
entu
k m
akan
an ta
mba
han
deng
an fo
rmul
asi
khus
us d
an d
iforti
fikas
i den
gan
vita
min
dan
m
iner
al, s
esua
i den
gan
kete
ntua
n da
lam
Pe
tunj
uk Te
knis
PMT
dari
Kem
enke
s 201
7.9
Prog
ram
ini d
iper
untu
kkan
bag
i ana
k gi
zi ku
rang
aku
t seb
agai
tam
baha
n m
akan
an
untu
k pe
mul
ihan
stat
us g
izi.
1.
Sist
em s
urve
ilans
yan
g m
emad
ai d
iserta
i de
ngan
sis
tem
det
eksi
kasu
s den
gan
akur
at.
2.
Alok
asi
angg
aran
ya
ng
mem
adai
ba
ik
di
pusa
t m
aupu
n da
erah
.3.
Pe
ngua
tan
man
ajem
en
rant
ai
paso
kan
untu
k m
emas
tikan
ket
erse
diaa
n da
n di
strib
usi p
rodu
k.4.
Pe
ning
kata
n ka
pasit
as
petu
gas
kese
hata
n da
lam
pe
nceg
ahan
dan
tata
laks
ana
gizi
kura
ng a
kut p
ada
anak
.5.
Pe
ngua
tan
laya
nan
kese
hata
n da
n Po
syan
du.
6.
Eduk
asi d
an k
onse
ling
gizi
pada
ana
k.7.
Pe
man
taua
n di
strib
usi
dan
kons
umsi
PMT,
se
rta
eval
uasi
dam
pak.
72
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
2In
terv
ensi
Gizi
Spe
sifik:
Ibu
Men
yusu
i dan
Ana
k U
sia 0
-23
bula
n
Pem
anta
uan
pertu
mbu
han.
(1) P
eman
taua
n be
rat-b
adan
ana
k us
ia 0
-6
tahu
n, d
ilaku
kan
setia
p bu
lan
seja
k ba
yi
beru
sia 0
-23
bula
n, d
an d
ilaku
kan
setia
p 6
bula
n se
kali
seja
k an
ak 2
4-59
bul
an;
(2) P
eman
taua
n pa
njan
g/tin
ggi b
adan
an
ak u
sia 0
-23
bula
n se
tiap
3 bu
lan
dan
dila
kuka
n se
tiap
6 bu
lan
pada
ana
k 24
-59
bula
n, d
an p
engu
kura
n lin
gkar
kep
ala,
di
laku
kan
setia
p 3
bula
n pa
da a
nak
0-12
bu
lan,
dan
setia
p 6
bula
n hi
ngga
ber
usia
23
bul
an, d
iikut
i den
gan
peng
ukur
an se
kali
seta
hun
ketik
a be
rusia
lebi
h da
ri 2
tahu
n. 10
1.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
un
tuk
men
dana
i op
eras
iona
l ke
giat
an,
inse
ntif
untu
k te
naga
ter
mas
uk k
ader
, pe
mbi
naan
, ser
ta m
onito
ring
dan
eval
uasi.
2.
Peny
edia
an s
aran
a da
n pr
asar
ana
yang
dib
utuh
kan
untu
k ke
giat
an p
eman
taua
n pe
rtum
buha
n.3.
Pe
ning
kata
n ka
pasit
as p
etug
as k
eseh
atan
dan
kad
er
dala
m p
eman
taua
n pe
rtum
buha
n an
ak.
4.
Kam
pany
e so
sial
dan
eduk
asi
mas
yara
kat
tent
ang
urge
nsi
pem
anta
uan
pertu
mbu
han
anak
se
cara
ru
tin.
5.
Pem
anta
uan
kegi
atan
pe
man
taua
n pe
rtum
buha
n da
n ev
alua
si da
mpa
k.6.
Si
stem
ruj
ukan
dan
pen
anga
nan
kasu
s ya
ng c
epat
, se
derh
ana
dan
mem
adai
.7.
Ko
ordi
nasi
anta
r da
n lin
tas
sekt
or y
ang
mem
adai
ya
ng m
enau
ngi
kegi
atan
Pos
yand
u se
perti
sek
tor
kese
hata
n,
PKK,
BK
KBN
, di
nas
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t dan
des
a se
rta se
luru
h pe
rang
kat d
esa.
10 K
emen
kes.
(201
4). P
erm
enke
s N
o. 6
6 Ta
hun
2014
tent
ang
Pem
anta
un P
ertu
mbu
han,
Per
kem
bang
an d
an G
angg
uan
Tum
buh
Kem
bang
Ana
k, B
uku
KIA
.
73
11 K
emen
kes.
(201
6). P
edom
an P
ence
gaha
n da
n P
enan
ggul
anga
n A
nem
ia p
ada
Rem
aja
Put
ri da
n W
anita
Usi
a S
ubur
(WU
S).
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
3Ke
lom
pok
Sasa
ran
Pent
ing:
Rem
aja
Putri
dan
Wan
ita U
sia S
ubur
Supl
emen
tasi
tabl
et ta
mba
h da
rah
(TTD
).Pe
mbe
rian
TTD
den
gan
kand
unga
n 60
mg
Fe (s
etar
a de
ngan
300
mg
ferro
us su
lfate
hept
ahyd
rate
, 180
mg
ferro
us fu
mar
ate a
tau
500
mg
ferro
us g
luco
nate
) dan
0,4
mg
asam
fo
lat u
ntuk
sem
ua re
maj
a pu
tri d
an w
anita
us
ia su
bur.
11
1.
Pene
ntua
n ju
mla
h sa
sara
n de
ngan
aku
rat.
2.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
.3.
Pe
ngua
tan
man
ajem
en
rant
ai
paso
kan
untu
k m
emas
tikan
ket
erse
diaa
n da
n di
strib
usi p
rodu
k.4.
Pe
ning
kata
n ka
pasit
as p
etug
as k
eseh
atan
, pet
ugas
KU
A/te
mpa
t ib
adah
la
inny
a,
dan
guru
U
saha
Ke
seha
tan
Seko
lah
(UKS
) da
lam
pen
cega
han
dan
tata
lak
sana
ane
mia
pad
a re
maj
a da
n w
anita
usia
su
bur.
5.
Peng
uata
n ka
pasit
as
laya
nan
kese
hata
n,
KUA/
tem
pat i
bada
h la
inny
a, d
an U
KS .
6.
Eduk
asi d
an k
onse
ling
gizi,
term
asuk
men
gena
i efe
k sa
mpi
ng su
plem
enta
si.7.
Pe
man
taua
n ca
kupa
n pr
ogra
m, k
epat
uhan
kons
umsi
TTD
, dan
eva
luas
i dam
pak.
8.
Koor
dina
si ya
ng b
aik
linta
s sek
tora
l
74
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
4Ke
lom
pok
Sasa
ran
Pent
ing:
Ana
k U
sia 2
4-59
Bul
an
Pem
beria
n m
akan
an ta
mba
han.
Peny
edia
an m
akan
an ta
mba
han
beru
pa
krek
ers/
bisk
uit d
enga
n fo
rmul
asi g
izi
terte
ntu
dan
difo
rtifik
asi d
enga
n vi
tam
in d
an
min
eral
, ses
uai d
enga
n ke
tent
uan
dala
m
Petu
njuk
Tekn
is PM
T da
ri Ke
men
kes 2
017.
Pr
ogra
m in
i uta
man
ya d
ituju
kan
bagi
ana
k us
ia S
ekol
ah D
asar
/ Mad
rasa
h Ib
tidai
yah
(SD
/MI)
deng
an k
ateg
ori k
urus
unt
uk
men
cuku
pi k
ebut
uhan
gizi
.
1.
Pene
ntua
n ke
lom
pok
sasa
ran
dan
jum
lahn
ya
deng
an a
kura
t.2.
Al
okas
i an
ggar
an y
ang
mem
adai
bai
k di
pus
at
mau
pun
daer
ah.
3.
Peng
uata
n m
anaj
emen
ra
ntai
pa
soka
n un
tuk
mem
astik
an k
eter
sedi
aan
dan
dist
ribus
i pro
duk.
4.
Peni
ngka
tan
kapa
sitas
pet
ugas
kes
ehat
an d
an p
ihak
se
kola
h da
lam
pen
cega
han
dan
tata
lak
sana
gizi
ku
rang
pad
a an
ak u
sia se
kola
h.5.
Ed
ukas
i dan
kon
selin
g gi
zi pa
da a
nak
seko
lah.
6.
Pem
anta
uan
dist
ribus
i da
n ko
nsum
si PM
T, s
erta
ev
alua
si da
mpa
k.7.
Ko
ordi
nasi
linta
s sek
tora
l yan
g ba
ik.
75
12 K
emen
kes.
(201
7). P
etun
juk
Tekn
is P
embe
rian
Mak
anan
Tam
baha
n B
alita
, Ana
k S
ekol
ah, d
an Ib
u H
amil.
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
4Ke
lom
pok
Sasa
ran
Pent
ing:
Ana
k U
sia 2
4-59
Bul
an
PMT
pem
ulih
an b
agi a
nak
gizi
kura
ng
akut
.Pe
nyed
iaan
supl
emen
tasi
gizi
dala
m b
entu
k m
akan
an ta
mba
han
deng
an fo
rmul
asi
khus
us d
an d
iforti
fikas
i den
gan
vita
min
dan
m
iner
al, s
esua
i den
gan
kete
ntua
n da
lam
Pe
tunj
uk Te
knis
PMT
dari
Kem
enke
s 201
7.12
Pr
ogra
m in
i dip
erun
tukk
an b
agi a
nak
gizi
kura
ng a
kut s
ebag
ai ta
mba
han
mak
anan
un
tuk
pem
ulih
an st
atus
gizi
.
1.
Sist
em s
urve
ilans
yan
g m
emad
ai d
iserta
i de
ngan
sis
tem
det
eksi
kasu
s den
gan
akur
at.
2.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
.3.
Pe
ngua
tan
man
ajem
en
rant
ai
paso
kan
untu
k m
emas
tikan
ket
erse
diaa
n da
n di
strib
usi p
rodu
k..
4.
Peni
ngka
tan
kapa
sitas
pet
ugas
kes
ehat
an d
alam
pe
nceg
ahan
dan
tata
laks
ana
gizi
kura
ng a
kut p
ada
anak
.5.
Pe
ngua
tan
laya
nan
kese
hata
n da
n Po
syan
du.
6.
Eduk
asi d
an k
onse
ling
gizi
pada
ana
k.7.
Pe
man
taua
n di
strib
usi
dan
kons
umsi
PMT,
ser
ta
eval
uasi
dam
pak.
76
NO
INTE
RVEN
SI G
IZI
DEF
INIS
I DAN
STA
ND
ARPR
ASYA
RAT
KEBE
RHAS
ILAN
INTE
RVEN
SI
4Ke
lom
pok
Sasa
ran
Pent
ing:
Ana
k U
sia 2
4-59
Bul
an
Pem
anta
uan
pertu
mbu
han.
(1) P
eman
taua
n be
rat-b
adan
ana
k us
ia 0
-6
tahu
n, d
ilaku
kan
setia
p bu
lan
seja
k ba
yi
beru
sia 0
-23
bula
n, d
an d
ilaku
kan
setia
p 6
bula
n se
kali
seja
k an
ak 2
4-59
bul
an;
(2) P
eman
taua
n pa
njan
g/tin
ggi b
adan
an
ak u
sia 0
-23
bula
n se
tiap
3 bu
lan
dan
dila
kuka
n se
tiap
6 bu
lan
pada
ana
k 24
-59
bula
n, d
an p
engu
kura
n lin
gkar
kep
ala,
di
laku
kan
setia
p 3
bula
n pa
da a
nak
0-12
bu
lan,
dan
setia
p 6
bula
n hi
ngga
ber
usia
23
bul
an, d
iikut
i den
gan
peng
ukur
an se
kali
seta
hun
ketik
a be
rusia
lebi
h da
ri 2
tahu
n. 13
1.
Alok
asi
angg
aran
yan
g m
emad
ai b
aik
di p
usat
m
aupu
n da
erah
un
tuk
men
dana
i op
eras
iona
l ke
giat
an,
inse
ntif
untu
k te
naga
ter
mas
uk k
ader
, pe
mbi
naan
, ser
ta m
onito
ring
dan
eval
uasi.
2.
Peny
edia
an s
aran
a da
n pr
asar
ana
yang
dib
utuh
kan
untu
k ke
giat
an p
eman
taua
n pe
rtum
buha
n.3.
Pe
ning
kata
n ka
pasit
as p
etug
as k
eseh
atan
dan
kad
er
dala
m p
eman
taua
n pe
rtum
buha
n an
ak.
4.
Kam
pany
e so
sial
dan
eduk
asi
mas
yara
kat
tent
ang
urge
nsi
pem
anta
uan
pertu
mbu
han
anak
se
cara
ru
tin.
5.
Pem
anta
uan
kegi
atan
pem
anta
uan
pertu
mbu
han
dan
eval
uasi
dam
pak.
6.
Sist
em r
ujuk
an d
an p
enan
gana
n ka
sus
yang
cep
at,
sede
rhan
a da
n m
emad
ai.
7.
Koor
dina
si an
tar
dan
linta
s se
ktor
yan
g m
emad
ai
yang
men
aung
i ke
giat
an P
osya
ndu
sepe
rti s
ekto
r ke
seha
tan,
PK
K,
BKKB
N,
dina
s pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat d
an d
esa
serta
selu
ruh
pera
ngka
t des
a.
13 K
emen
kes.
(201
4). P
erm
enke
s N
o. 6
6 Ta
hun
2014
tent
ang
Pem
anta
un P
ertu
mbu
han,
Per
kem
bang
an d
an G
angg
uan
Tum
buh
Kem
bang
Ana
k , B
uku
KIA
.
77
78
No
Prog
ram
Kegi
atan
Kelo
mpo
k Sa
sara
n
Jum
lah
Sasa
ran
( Sat
uan)
Loku
s ( s
ampa
i de
sa)
Alok
asi
(Rup
iah)
Sum
ber
Angg
aran
Pela
ksan
a Ke
giat
an
OPD
Pe
nang
gung
Ja
wab
Kete
rang
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Inte
rven
si G
izi S
pesi
fik
1D
iisi d
enga
n na
ma
prog
ram
terk
ait
penc
egah
an st
untin
g se
suai
den
gan
nom
enkl
atur
dok
umen
an
ggar
an
Diis
i den
gan
nam
a ke
giat
an
terk
ait
penc
egah
an
stun
ting
sesu
ai
deng
an
nom
enkl
atur
do
kum
en
angg
aran
Diis
i den
gan
urai
an
tent
ang
indi
vidu
da
n/at
au
kelo
mpo
k m
asya
raka
t ya
ng m
enja
di
sasa
ran
prog
ram
/ke
giat
an
(misa
l: ib
u ha
mil,
bal
ita,
rum
ah
tang
ga,,
dsb)
Diis
i den
gan
jum
lah
indi
vidu
da
n/at
au
kelo
mpo
k ya
ng m
enja
di
sasa
ran
prog
ram
/ke
giat
an
Diis
i den
gan
nam
a de
sa
loka
si ke
giat
an
Diis
i den
gan
jum
lah/
besa
ran
alok
asi
angg
aran
da
lam
Ru
piah
unt
uk
prog
ram
/ke
giat
an
Diis
i den
gan
sum
ber
pend
anaa
n un
tuk
prog
ram
/ke
giat
an,
anta
ra la
in:
-APB
N-A
PBD
Pro
v-A
PBD
Kab
/Ko
ta-A
PBD
es-S
umbe
r lai
n(M
asyr
akat
, du
nia
usah
a,do
nor,d
ll)
Diis
i nam
a pe
laks
ana
lapa
ngan
(misa
l: ka
der,
kelo
mpo
k m
asya
raka
t,pe
ndam
ping
,dl
l)
Diis
i nam
a O
PD
(misa
l: D
inas
Ke
seha
tan,
D
inas
PU,
D
inas
PM
D,
dll )
Diis
i den
gan
info
rmas
i ta
mba
han
lain
nya
yang
di
angg
ap
pent
ing
2 dst
Inte
rven
si G
izi S
ensi
tif
1 2 dst
LAM
PIRA
N 2
. PEM
ETA
AN
PRO
GRA
M/K
EGIA
TAN
DA
N A
NG
GA
RAN
TER
KAIT
PEN
CEG
AH
AN
STU
NTI
NG
KA
BU
PATE
N/K
OTA
:
PR
OV
INS
I :
79
No
Prog
ram
Kegi
atan
Kelo
mpo
k Sa
sara
n
Jum
lah
Sasa
ran
( Sat
uan)
Loku
s ( s
ampa
i de
sa)
Alok
asi
(Rup
iah)
Sum
ber
Angg
aran
Pela
ksan
a Ke
giat
an
OPD
Pe
nang
gung
Ja
wab
Kete
rang
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Inte
rven
si G
izi S
pesi
fik
1D
iisi d
enga
n na
ma
prog
ram
terk
ait
penc
egah
an st
untin
g se
suai
den
gan
nom
enkl
atur
dok
umen
an
ggar
an
Diis
i den
gan
nam
a ke
giat
an
terk
ait
penc
egah
an
stun
ting
sesu
ai
deng
an
nom
enkl
atur
do
kum
en
angg
aran
Diis
i den
gan
urai
an
tent
ang
indi
vidu
da
n/at
au
kelo
mpo
k m
asya
raka
t ya
ng m
enja
di
sasa
ran
prog
ram
/ke
giat
an
(misa
l: ib
u ha
mil,
bal
ita,
rum
ah
tang
ga,,
dsb)
Diis
i den
gan
jum
lah
indi
vidu
da
n/at
au
kelo
mpo
k ya
ng m
enja
di
sasa
ran
prog
ram
/ke
giat
an
Diis
i den
gan
nam
a de
sa
loka
si ke
giat
an
Diis
i den
gan
jum
lah/
besa
ran
alok
asi
angg
aran
da
lam
Ru
piah
unt
uk
prog
ram
/ke
giat
an
Diis
i den
gan
sum
ber
pend
anaa
n un
tuk
prog
ram
/ke
giat
an,
anta
ra la
in:
-APB
N-A
PBD
Pro
v-A
PBD
Kab
/Ko
ta-A
PBD
es-S
umbe
r lai
n(M
asyr
akat
, du
nia
usah
a,do
nor,d
ll)
Diis
i nam
a pe
laks
ana
lapa
ngan
(misa
l: ka
der,
kelo
mpo
k m
asya
raka
t,pe
ndam
ping
,dl
l)
Diis
i nam
a O
PD
(misa
l: D
inas
Ke
seha
tan,
D
inas
PU,
D
inas
PM
D,
dll )
Diis
i den
gan
info
rmas
i ta
mba
han
lain
nya
yang
di
angg
ap
pent
ing
2 dst
Inte
rven
si G
izi S
ensi
tif
1 2 dst
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3912812
Faksimili : (021) 3912511
Email : [email protected]
Situs : www.tnp2k.go.id