Download - tugas ISBD manusia-nilai-moral-hukum_2 dari pdf.docx

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang 2

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1. Pengertian Manusia 3

2.2. Pengertian Nilai 4

2.3. Pengertian Moral 5

2.4. Pengertian Hukum 7

2.5 Manusia, Nilai, Hukum dan Moral 7

2.6 Hubungan Manusia dengan Moral 10

2.7 Hubungan Manusia dengan Hukum 14

2.8 Tujuan Hukum 15

2.9 Penegakan Hukum 16

2.10 Problematika Hukum 19

BAB III PENUTUP 21

3.1 Kesimpulan 21

3.2 Saran 21

BAB IV DAFTAR PUSTAKA 22

Tugas Makalah Ilmu Sosial Budaya dan Dasar :Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum Halaman : 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk menjadikan manusia

berbudaya. Budaya dalam pengertian yang sangat luas mencakup segala aspek

kehidupan manusia, yang dimulai dari cara berpikir, bertingkah laku sampai produk-

produk berpikir manusia yang berwujud dalam bentuk benda (materil) maupun

dalam bentuk sistem nilai (in- materil).

Pergaulan antar umat di dunia yang semakin intensif akan melahirkan budaya-

budaya baru, baik berupa pencampuran budaya, penerimaan budaya oleh salah

satu pihak atau keduanya, dominasi budaya, atau munculnya budaya baru.

Keseluruhan proses ini tentu saja dipengaruhi oleh proses pendidikan di

masyarakat.

Pemunculan kebudayaan baru tidak sepenuhnya memberikan efek positif

terhadap perkembangan suatu bangsa, tetapi ada juga yang berdampak negatif.

Untuk menghindari hal-hal negatif dari suatu kebudayaan baru, diperlukan berbagai

upaya untuk mengadakan saringan kebudayaan yang dianggap paling tepat untuk

diterapkan . Oleh karena, pemahaman terhadap kebudayaan menjadi penting bagi

seorang pendidik agar pendidik memahami secara persis kebudayaan dan

pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Manusia

Secara bahasa manusia berasal dari kata “manu” (Sansekerta), “mens” (Latin),

yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk ang berakal budi (mampu

menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep

atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau

seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan

suatu oganisme hidup (living organism).

Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan bahkan secara

ekstrim dapat dikatakan, setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan

vertikal (genetika dan tradisi), horizontal (geografik, fisik, dan sosial), maupun

kesejarahan. Takala seoang bayi lahir, ia merasakan perbedaan suhu dan

kehilangan energi, dan oleh kaena itu ia menangis, menuntut agar perbedaan itu

berkurang dan kehilangan itu tergantikan. Dari sana timbul anggapan dasar bahwa

setiap manusia dianugerahi kepekaan (sense) untuk membedakan (sense of

discrimination) dan keinginan untuk hidup. Untuk dapat hidup, ia membutuhkan

sesuatu. Alat untuk memenuhi kebutuhan itu bersumber dari lingkungan.

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri

dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya manusia tergantung kepada

individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar

membaca, belajar membuat sesuatu dan sebagainya, memerlukan bantuan orang

lain yang lebih dewasa.

Malinowski(1949), salah satu tokoh ilmu Antropologi dari Polandia menyatakan

bahwa ketergantungan individu terhadap individu lain dalam kelompoknya dapat


terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan

kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui perantaraan kebudayaan.

Rasa aman secara khusus tergantung kepada adanya system perlindungan

dalam rumah,pakaian dan peralatan. Perlindungan secara umum, dalam pengertian

gangguan/kelompok lain akan lebih mudah diwujudkan kalau manusia berkelompok.

Untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan hidup berkelompok ini, diciptakan

aturan-aturan dan kontrol-kontrol social tentang apa yang boleh dan yang tidak

boleh dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Selain itu ditentukan pula siapa yang

berhak mengatur kehidupan kelompok untuk tercapainya tujuan bersama.

2.2. Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan

berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau

berguna bagi kehidupan manusia.

Sifat-sifat nilai adalah Sebagai berikut;

1. Nilai itu suatu relitas abstrak dan ad dalam kehidupan manusia. Nilai

yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati

hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya orang yang memiliki

kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bias menindra

kejujuran itu.

2. Nilai memiliki sifat normative, artinya nilai mengandung harapan, cita-

cita dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal das sollen.

Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam

bertindak. Misalnya nilai keadilan. Semua orang berharap manusia dan

mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.


3. Nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung

nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang

diyakininya. Misalnya nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan

semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

Menurut Cheng(1995): Nilai merupakan sesuatu yang potensial,dalam arti

terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif ,sehingga berfungsi untuk

menyempurnakan manusia ,sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang

seharusnya dimiliki (dalam Lasyo,1999,hlm.1).

Menurut Lasyo (1999,hlm.9)sebagai berikut: Nilai bagi manusia merupakan

landasan atau motivasidalam segala tingkah laku atau perbuatannya. Jadi dapat

disimpulkan bahwa nilai yaitu sesuatu yang menjadi etika atau estetika yang menjadi

pedoman dalam berperilaku.

Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua

konteks,pertama akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif,apabila dia

memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya,bahkan memandang

nilai telah ada sebelum adanya manusia sebagai penilai.Baik dan buruk,benar dan

salah bukan hadir karena hasil persepsi dan penafsiran manusia,tetapi ada sebagai

sesuatu yang ada dan menuntun manusia dalam kehidupannya.Pandangan kedua

memandang nilai itu subjektif,artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang

menilainya.Jadi nilai memang tidak akan ada dan tidak akan hadir tanpa hadirnya

penilai.Oleh karena itu nilai melekat dengan subjek penilai.

2.3. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan.Kata

mores ini mempunyai sinonim mos,moris,manner, mores atau manners,morals.


Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak (bahasa Arab) atau kesusilaan

yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi

pembimbing tingkah laku batin dalam hidup.Kata moral ini dalam bahasa Yunani

sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis , etika adalah ajaran

tentang baik buruk, yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan,

kewajiban, dan sebagainya.

Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses

sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi.

Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang

mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu

sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral

jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam

kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari

kebudayaan masyarakat setempat.

Moral adalah perbuatan / tingkah laku / ucapan seseorang dalam berinteraksi

dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa

yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan

lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik,

begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Jadi moral

adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan

manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang

mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.


2.4. Pengertian Hukum

Disamping adat-istiadat tadi, ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia

yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang

jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar

terjadi keserasian diantara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh

suatu masyarakat. Pada masyarakat moderen hukum dibuat oleh lembaga –

lembaga yang diberikan wewenang oleh rakyat.

Keseluruhan kaidah dalam masyarakat pada intinya adalah mengatur

masyarakat agar mengikuti pola perilaku yang disepakati oleh sistem sosial dan

budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pola-pola perilaku merupakan cara-

cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh

semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat

selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi. Pola perilaku berbeda dengan

kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang yang kemudian diakui

dan mungkin diikuti oleh orang lain. Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan

dan dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang

lain, dinamakan social organization.

2.5 Manusia, Nilai, Hukum dan Moral

Meskipun banyak pakar yang mengemukakan pengertian nilai, namun ada

yang telah disepakati dari semua pengertian itu bahwa nilai berhubungan dengan

manusia, dan selanjutnya nilai itu penting. Pengertian nilai yang telah dikemukakan

oleh setiap pakar pada dasarnya adalah upaya dalam memberikan pengertian

secara holistik terhadap nilai, akan tetapi setiap orang tertarik pada bagian bagian

yang “relatif belum tersentuh” oleh pemikir lain. Definisi yang mengarah pada


pereduksian nilai oleh status benda, terlihat pada pengertian nilai yang dikemukakan

oleh John Dewney yakni, Value Is Object Of Social Interest, karena ia melihat nilai

dari sudut kepentingannya.

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat

bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan

sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik

disadari maupun tidak.

Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong

manusia karena dianggap berada dalam diri manusia atau nilai itu menarik manusia

karena ada di luar manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih dipandang

sebagai kegiatan menilai. Nilai itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu

dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Menilai dapat diartikan menimbang yakni

suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya

yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu

menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, baik, indah) atau

sebaliknya bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada

diri manusia yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan kepercayaan.

Nilai memiliki polaritas dan hirarki, antara lain:

Nilai menampilkan diri dalam aspek positif dan aspek negatif yang sesuai

polaritas seperti baik dan buruk; keindahan dan kejelekan.

Nilai tersusun secara hierarkis yaitu hierarki urutan pentingnya.

Nilai (value) biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda abstrak yang

dapat diartikan sebagai keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness).


Notonagoro membagi hierarki nilai pokok yaitu:

1. Nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.

2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat

mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai kerohanian yaitu sesuatu yang

berguna bagi rohani manusia.

3. Nilai kerohanian terbagi menjadi empat macam:

4. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal atau rasio manusia

5. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan

estetis manusia

6. Nilai kebaikan moral yang bersumber pada kehendak atau karsa manusia

7. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai

penghayatan melalui akal budi dan nuraninya

Hal-hal yang mempunyai nilai tidak hanya sesuatu yang berwujud (benda material)

saja, bahkan sesuatu yang immaterial seringkali menjadi nilai yang sangat tinggi dan

mutlak bagi manusia seperti nilai religius.

Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, keinginan, harapan, dan segala sesuatu

pertimbangan internal (batiniah) manusia. Dengan demikian nilai itu tidak konkret

dan pada dasarnya bersifat subyektif. Nilai yang abstrak dan subyektif ini perlu lebih

dikonkretkan serta dibentuk menjadi lebih objektif. Wujud yang lebih konkret dan

objektif dari nilai adalah norma / kaidah. Norma berasal dari bahasa latin yakni

norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan

oleh tukang kayu.

Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan

atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu


yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini orang dapat menilai kebaikan atau

keburukan suatu perbuatan.

Ada beberapa macam norma/kaedah dalam masyarakat, yaitu:

1. Norma kepercayaan atau keagamaan.

2. Norma kesusilaan.

3. Norma sopan santun/adab.

4. Norma hukum.

Dari norma-norma yang ada, norma hukum adalah norma yang paling kuat karena

dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh penguasa (kekuasaan eksternal). Nilai dan

norma selanjutnya berkaitan dengan moral. Moral berasal dari bahasa latin yakni

mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa

Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan

ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana

yang wajar. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia.

Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya.

Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap

dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia yang bermoral adalah manusia yang

sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat.

2.6 Hubungan Manusia dengan Moral

Moral memiliki arti yang hampir sama dengan etika. Etika berasal dari bahasa

kuno yang berarti ethos dalam bentuk tunggal ethos memiliki banyak arti yaitu

tempat tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak sikap , dan cara

berpikir. Dalam bentuk jamak ethos (ta etha) yang artinya adat kebiasaan. Moral


berasal dari bahasa Latin yaitu mos (jamaknya mores) yang berarti adat, cara, dan

tempat tinggal. Dengan demikian secara etismologi kedua kata tersebut bermakna

sama hanya asal usul bahasanya yang berbeda dimana etika dari bahasa Yunani

sementara moral dari bahasa Latin.

Moral yang pengertiaannya sama dengan etika dalam makna nilai-nilai dan

norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam

mengatur tingkah lakunya. Dalam ilmu filsafat moral banyak unsur yang dikaji secara

kritis, dilandasi rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsip kebaikan,

pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dansebagainya.

Moral lebih kepada sifat aplikatif yaitu berupa nasehat tentang hal-halyang baik.

Ada beberapa unsur dari kaidah moral yaitu :

1. Hati Nurani Merupakan fenomena moral yang sangat hakiki.

Hati nurani merupakan penghayatan tentang baik atau buruk mengenai

perilaku manusia dan hati nurani ini selalu dihubungkan dengan kesadaran

manusia dan selalu terkait dalam dengan situasi kongkret. Dengan hati nurani

manusia akan sanggup mererfleksikan dirinya terutama dalam mengenai

dirinya sendiri atau juga mengenal orang.

2. Kebebasan dan tanggung jawab.

Kebebasan adalah milik individu yang sangat hakiki dan manusiawi dan

karena manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas. Tetapi didalam

kebebasan itu juga terbatas karena tidak boleh bersinggungan dengan

kebebasan orang lain ketika mereka melakukan interaksi. Jadi, manusia itu

adalah makhluk bebas yang dibatasi oleh lingkungannya sebagai akibat tidak

mampunya ia untuk hidup sendiri.


3. Nilai dan Norma Moral.

Nilai dan moral akan muncul ketika berada pada orang lain dan ia akan

bergabung dengan nilai lain seperti agama, hukum, dan budaya. Nilai moral

terkait dalam tanggung jawab seseorang.

Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali. Ada

pepatah Roma yang mengatakan “quid leges sine moribus?” (apa artinya

undang-undang jika tidak disertai moralitas?). Dengan demikian hukum tidak

akan berarti tanpa disertai moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus

selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang immoral harus

diganti. Disisi lain moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa

hukum hanya angan-angan saja kalau tidak di undangkan atau dilembagakan

dalam masyarakat.

Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan

moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya ‘mungkin’ ada hukum yang

bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral, yang

berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. Untuk itu dalam

konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Apalagi dalam konteks

membutuhkan hukum.

Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa

moralitas hukum tampak kosong dan hampa (Dahlan Thaib,h.6). Namun

demikian perbedaan antara hukum dan moral sangat jelas.

Perbedaan antara hukum dan moral menurut K.Berten :

Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara

sistematis dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu norma hukum lebih


memiliki kepastian dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma

moral lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak ‘diganggu’ oleh diskusi yang yang

mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis dan tidak etis.

Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum

membatasi diri sebatas lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin

seseorang.

Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan

dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan

terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya

menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-

satunya sanksi dibidang moralitas hanya hati yang tidak tenang.

Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak

negara. Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat,

namun hukum itu harus di akui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum.

Moralitas berdasarkan atas norma-norma moral yang melebihi pada individu dan

masyarakat. Dengan cara demokratis atau dengan cara lain masyarakat dapat

mengubah hukum, tapi masyarakat tidak dapat mengubah atau membatalkan suatu

norma moral. Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya.

Sedangkan Gunawan Setiardja membedakan hukum dan moral :

1. Dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsesus dan hukum

alam sedangkan moral berdasarkan hukum alam.

2. Dilihat dari otonominya hukum bersifat heteronom (datang dari luar diri

manusia), sedangkan moral bersifat otonom (datang dari diri sendiri).

3. Dilihat dari pelaksanaanya hukum secara lahiriah dapat dipaksakan,


4. Dilihat dari sanksinya hukum bersifat yuridis. moral berbentuk sanksi kodrati,

batiniah, menyesal, malu terhadap diri sendiri.

5. Dilihat dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan

bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia.

6. Dilihat dari waktu dan tempat, hukum tergantung pada waktu dan tempat,

sedangkan moral secara objektif tidak tergantung pada tempat dan waktu

(1990,119).

2.7 Hubungan Manusia dengan Hukum

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak

mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka

manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam

pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar

kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-

lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum

yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang

tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku

dalam masyarakat tersebut.

Manusia dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan

dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi

jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap

pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka

selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai


komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen

perekat” tersebut adalah hukum.

Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu

struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan

sosial (social order) yang bernama: masyarakat. Guna membangun dan

mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia

membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si

pengatur (kekuasaan).

2.8 Tujuan Hukum

Banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut teori-teori dari

para ahli :

1. Prof. Subekti, SH: Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan

keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang

mendapat bagian yang sama pula.

2. Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn: Tujuan hukum adalah mengatur hubungan

antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian

antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara

teliti dan seimbang.

3. Geny : Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan ia

kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan.

4. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat

merekayasa masyarakat (law is tool of social engineering).


5. Muchatr Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan pokok dan utama dari

hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat

pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan hukum

menurut hukum positif Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea

keempat yang berbunyi “..untuk membentuk suatu pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pada umumnya hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

masyarakat. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim

atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan

dengan ketentuan yang sedang berlaku.

2.9 Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan

berdasarkan kekuasaan (machstaat) apalagi bercirikan negara penjaga malam

(nachtwachterstaat). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa ini sudah

menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.

Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan

negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus

diselenggarakan secara teratur (in order) dan setiap pelanggaran terhadapnya

haruslah dikenakan sanksi yang sepadan.

Penegakkan hukum, dengan demikian, adalah suatu kemestian dalam suatu negara

hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan


suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar

perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi

manusia (HAM) –nya berjalan baik. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang

harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Friedmann berpendapat bahwa efektifitas hukum ditentukan oleh tiga

komponen, yaitu:

1. Substansi hukum yaitu materi atau muatan hukum. Dalam hal ini

peraturan haruslah peraturan yang benar-benar dibutuhkan oleh

masyarakat untuk mewujudkan ketertiban bersama.

2. Aparat Penegak Hukum agar hukum dapat ditegakkan, diperlukan

pengawalan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang

memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap terwujudnya tujuan

hukum.

3. Budaya Hukum yaitu budaya hukum yang dimaksud adalah budaya

masyarakat yang tidak berpegang pada pemikiran bahwa hukum ada

untuk dilanggar, sebaliknya hukum ada untuk dipatuhi demi terwujudnya

kehidupan bersama yang tertib dan saling menghargai sehingga

harmonisasi kehidupan bersama dapat terwujud.

Banyak pihak menyoroti penegakan hukum di Indonesia sebagai ‘jalan di

tempat’ ataupun malah ‘tidak berjalan sama sekali.’ Pendapat ini mengemuka

utamanya dalam fenomena pemberantasan korupsi dimana tercipta kesan bahwa

penegak hukum cenderung ‘tebang pilih’, alias hanya memilih kasus-kasus kecil

dengan ‘penjahat-penjahat kecil’ daripada buronan kelas kakap yang lama

bertebaran di dalam dan luar negeri.


Pendapat tersebut bisa jadi benar kalau penegakan hukum dilihat dari sisi

korupsi saja. Namun sesungguhnya penegakan hukum bersifat luas. Istilah hukum

sendiri sudah luas. Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan

namun juga bisa bersifat keputusan kepala adat. Hukum-pun bisa diartikan sebagai

pedoman bersikap tindak ataupun sebagai petugas.

Dalam suatu penegakkan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus

diartikan sebagai suatu isi hukum (content of law), tata laksana hukum (structure of

law) dan budaya hukum (culture of law). Sehingga, penegakan hukum tidak saja

dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan

aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana

menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Contoh paling aktual adalah tentang Perda Kawasan Bebas Rokok misalnya.

Peraturan ini secara normatif sangat baik karena perhatian yang begitu besar

terhadap kesehatan masyarakat. Namun, apakah telah berjalan efektif? Ternyata

belum. Karena, fasilitas yang minim, juga aparat penegaknya yang terkadang tidak

memberikan contoh yang baik. Sama halnya dengan masyarakat perokok,

kebiasaan untuk merokok di tempat-tempat publik adalah suatu budaya yang agak

sulit diberantas.

Oleh karenanya, penegakan hukum menuntut konsistensi dan keberanian dari

aparat. Juga, hadirnya fasilitas penegakan hukum yang optimal adalah suatu

kemestian. Misalnya, perda kawasan bebas rokok harus didukung dengan

memperbanyak tanda-tanda larangan merokok, atau menyediakan ruangan khusus

perokok, ataupun memasang alarm di ruangan yang sensitif dengan asap.

Masyarakatpun harus senantiasa mendapatkan penyadaran dan pembelajaran

yang kontinyu. Maka, program penyadaran, kampanye, pendidikan, apapun


namanya, harus terus menerus digalakkan dengan metode yang partisipatif. Karena,

adalah hak dari warganegara untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang

tepat dan benar akan hal-hal yang penting dan berguna bagi kelangsungan

hidupnya.

2.10 Problematika Hukum

Problema paling mendasar dari hukum di Indonesia adalah manipulasi atas

fungsi hokum oleh pengemban kekuasaan.

Problem akut dan mendapat sorotan lain adalah:

1. Aparatur penegak hukum ditengarai kurang banyak diisi oleh sumber daya

manusia yang berkualitas. Padahal SDM yang sangat ahli serta memiliki

integritas dalam jumlah yang banyak sangat dibutuhkan.

2. Peneggakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering

mengalami intervensi kekuasaan dan uang. Uang menjadi permasalahan

karena negara belum mampu mensejahterakan aparatur penegak hukum.

3. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum semakin surut.

Hal ini berakibat pada tindakan anarkis masyarakat untuk menentukan sendiri

siapa yang dianggap adil.

4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan sering tidak memerhatikan

keterbatasan aparatur. Peraturan perundang-undangan yang dibuat

sebenarnya sulit untuk dijalankan.

5. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan

pemahaman aparatur. Bila aparatur penegak hukum tidak paham betul isi

peraturan perundang-undangan tidak mungkin ada efektivitas peraturan di

tingkat masyarakat.


Problem berikutnya adalah hukum di Indonesia hidup di dalam masyarakat yang

tidak berorientasi kepada hukum. Akibatnya hukum hanya dianggap sebagai

representasi dan simbol negara yang ditakuti. Keadilan kerap berpihak pada mereka

yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contoh kasus

adalah kasus ibu Prita Mulyasari.

Pekerjaan besar menghadang bangsa Indonesia di bidang hukum. Berbagai

upaya perlu dilakukan agar bangsa dan rakyat Indonesia sebagai pemegang

kedaulatan dapat merasakan apa yang dijanjikan dalam hukum.


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan

saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan

melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi

keselarasan dan harmoni kehidupan.

3.2 Saran

Penegakan hukum harus memperhatikan keselarasan antara keadilan dan

kepastian hukum. Karena, tujuan hukum antara lain adalah untuk menjamin

terciptanya keadilan (justice), kepastian hukum (certainty of law), dan

kesebandingan hukum (equality before the law).

Penegakan hukum-pun harus dilakukan dalam proporsi yang baik dengan

penegakan hak asasi manusia. Dalam arti, jangan lagi ada penegakan hukum yang

bersifat diskriminatif, menyuguhkan kekerasan dan tidak sensitif gender. Penegakan

hukum jangan dipertentangkan dengan penegakan HAM. Karena, sesungguhnya

keduanya dapat berjalan seiring ketika para penegak hukum memahami betul hak-

hak warga negara dalam konteks hubungan antara negara hukum dengan

masyarakat sipil.


BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

Masyhury, Legy, El, 2013, Makalah Ilmu Sosial Budaya Dasar: Manusia, Nilai, Moral,

dan Hukum, http://ideku.info/ .

Setiadi, Elly,M.,2012,Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,(edisi II),Kencana,Jakarta.


http://ideku.info/

Download - tugas ISBD manusia-nilai-moral-hukum_2 dari pdf.docx

Top Related