Download - Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
1/24
KATA PENGANTAR
Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dinamakan hubungan
industrial, karena hubungan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan
bidang produksi dan jasa sehingga selayaknya masing‐masing pihak
mendapatkan perlindungan hukum yang baik.
Memperhatikan permasalahan yang kompleks dalam praktek hubungan
industrial, maka sudah selayaknya pengetahuan hubungan industrial
disebarluaskan kepada khalayak umum sehingga dapat dipahami dan
dikembangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Dalam makalah Hubungan Industrial ini disajikan secara padat, jelas dan rinci,
sehingga mudah untuk dipelajari dan diterapkan.
Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menulis makalah
ini dengan baik, namun penulis menyadari bahwa kesilafan dan kekurang‐
cermatan pasti terjadi. Untuk itu kritik dan saran penulis harapkan untuk
penyempurnaan makalah ini.
Pada kesempatan ini pula penulis bersyukur kepada llah !"# yang telah
melimpahkan segalanya dan tak terhitung jumlahnya. Ucapan terimakasih juga
penulis sampaikan kepada Ibu Direktur Program Pasca !arjana MM ‐ !#$%PI
&akarta, yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk
bergabung dan berkembang di 'embaga ini. #erimakasih juga untuk Isteriku dan%eluarga yang telah membantu segalanya dan doa.
!emoga makalah ini dapat diambil manfaatnya bagi kemajuan pendidikan dan
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, khususnya yang mendalami
Hubungan Idustrial dan Pengembangan !umber Daya Manusia.
&akarta, () &uni *+(+
1
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
2/24
DAFTAR ISI
%ata Pengantar .................................................................................................(
Daftar Isi ..........................................................................................................*
I. Pendahuluan ............................................................................................
II. -uang lingkup Hubungan Industrial Industrial -elations/ ....................
III. #ujuan Hubungan Industrial ...................................................................0
I1. !arana‐sarana dalam Hubungan Industrial .............................................2
. 'embaga %erja !ama 3ipartit ...........................................................4
3. 'embaga %erja !ama #ripartit ..........................................................5
6. 7rganisasi Pekerja83uruh .................................................................5
D. 7rganisasi Pengusaha .......................................................................9
$. 'embaga Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial .......................(*
:. Peraturan Perusahaan PP/ ................................................................**
;. Perjanjian %erja 3ersama P%3/ ......................................................**
H. Perjanjian %erja %husus ...................................................................**
Daftar Pustaka ..................................................................................................*0
2
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
3/24
HUBUNGAN INDUSTRIAL
I. PENDAHULUAN
Hubungan Industrial Industrial -elations/ adalah kegiatan yang mendukung
terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha,
karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan
kelangsungan berusaha Industrial Peace/.
Pada Undang‐Undang %etenagakerjaan
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
4/24
Fungsi Pemerina! @ Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,
melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap
pelanggaran peraturan undang‐undang ketenagakerjaan yang berlaku.
Fungsi Peker"a#Serika Peker"a @ Menjalankan pekerjaan sesuai
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan,keahlian dan ikut memajukan perusahaan serta memperjuangkan
kesejahteraan anggota dan keluarganya.
Fungsi Pengusa!a @ Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha,
memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara
terbuka, demokratis serta berkeadilan.
C. Ruang Lingkup $asala!
dalah seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak
langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.
Didalamnya termasuk @
!yarat‐syarat kerja• Pengupahan
• &am kerja
• &aminan sosial
• %esehatan dan keselamatan kerja
• 7rganisasi ketenagakerjaan
• Iklim kerja
• 6ara penyelesaian keluh kesah dan perselisihan.
6ara memecahkan persoalan yang timbul secara baik, dsb.
D. Ruang Lingkup Perauran#Per Un%ang‐un%angan Keenagaker"aan
a. Hukum Materiil Undang‐undang ketenagakerjaan
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
5/24
da tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu @
a. Hak dan kewajiban terjamindan dilaksanakan
b. pabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal8bipartit
c. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan lock out/ oleh pengusaha, tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing‐
masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan
baik.
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
6/24
e. 'embaga keluh kesah B penyelesaian perselisihan hubungan industrialf. Peraturan Perusahaan
g. Perjanjian %erja 3ersama
A. LE$BAGA KER&ASA$A (LKS) BIPARTIT
dalah suatu badan ditingkat usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha.
!etiap pengusaha yang mempekerjakan 2+ limapuluh/ orang pekerja atau lebihdapat membentuk 'embaga %erja !ama '%!/ 3ipartit dan anggota ‐anggota
yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang ditunjuk berdasarkankesepakatan dan keahlian.
'%! 3ipartit bertugas dan berfungsi sebagai :orum komunikasi, konsultasi danmusyawarah dalam memecahkan permasalahan‐ permasalahan ketenagakerjaan
pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan pekerja. Para manager perusahaan diharapkan ikut mendorong berfungsinya 'embaga %erjasama
3ipartit, khususnya dalam hal mengatasi masalah bersama, misalnya penyelesaian perselisihan industrial.
LKS Bipari *eru"uan +
(. #erwujudnya ketenangan kerja, disiplin dan ketenangan usaha,
*. Peningkatan kesejahteraan Pekerja dan perkembangan serta
kelangsungan hidup perusahaan.. Mengembangkan motiAasi dan partisipasi pekerja sebagai pengusaha di
perusahaan.
Krieria LKS Bipari +
(. Pengurus terdiri dari minimal 4 anggota yang ditunjuk wakil pengusaha, wakil pekerja/.
*. Proses penunjukkan anggota dilaksanakan secara musyawarah dan
mufakat.. %epengurusan bersifat kolektif dan kekeluargaan.
0. !truktur kepengurusan %etua, "akil %etua, !ekertaris, merangkap
anggota dari * anggota/
2. Masa kerja kepengurusan * tahun dan dapat ditunjuk kembali.4. Casnya adalah kekeluargaan dan gotong royong dan musyawarah untuk
mufakat.
Dalam hal konsultasi dengan pekerja, yang perlu diperhatikan adalah sebagai
berikut @
a. &ika Perusahaan sudah memiliki 'embaga %erja !ama '%!/ 3ipartit,
6
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
7/24
konsultasi dapat dilakukan dengan lembaga tersebut, begitu pula jika ada!erikat Pekerja, maka konsultasi dapat dilakukan dengan !erikat Pekerja
yang telah disahkan.
b. &ika 'embaga %erjasa !ama 3ipartit dan !erikat Pekerja tidak ada, maka
konsultasi dapat dilakukan dengan karyawan yang ada dalam perusahaantersebut.
Perun%ingan Bipari +
Perundingan antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial. Pengurus 3ipartit menetapkan jadual acara dan waktu untuk rapat perundingan.
Penyelesaian Melalui 3ipartit @
(. Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara musyawarah
untuk mufakat
*. Diselesaikan paling lama + hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan
. Dibuat Perjanjian 3ersama yang ditandatangani oleh para pihak, sifatnya
mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak0. "ajib didaftarkan oleh para pihak kepada Pengadilan Hubungan
Industrial di Pengadilan
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
8/24
0. Pendapat para pihak.2. %esimpulan atas hasil perundingan.
4. #anggal serta tanda tangan para pihak yangmelakukan perundingan.
Tugas Insansi ,ang *eranggung "a-a* %i *i%ang keenagaker"aan +
(. Meneliti perselisihan hubungan industrial, bukti upaya penyelesaian
melalui perundingan bipartit.*. Mengembalikan berkas perselisihan paling lambat dalam waktu ) hari
kerja apabila tidak dilengkapi bukti upaya penyelesaian perundingan
bipartit.. "ajib menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase.
0. Dalam waktu ) hari para pihak tidak menetapkan pilihan konsiliasi atau
arbitrase, melipmpahkan penyelesaiannya kepada mediator.
B. LE$BAGA KER&A SA$A TRIPARTIT
'embaga kerjasama #ripartit merupakan '%! yang anggota‐anggotanya terdiridari unsur ‐ unsur pemerintahan, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
:ungsi lembaga kerjasama #ripartit adalah sebagai :7-UM %omunikasi,%onsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam
mengahadapi masalah‐masalah ketenagakerjaan, baik berdimensi waktu saat
sekarang yang telah timbul karena faktor ‐ faktor yang tidak diduga maupun
untuk mengatasi hal‐ hal yang akan datang.
Dasar Hukum lembaga kerja sama 3ipartit dan #ripartit adalah @
(. UU
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
9/24
Pekerja83uruh
!etiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi nggota !erikat Pekerja.
!erikat Pekerjapada perusahaan berciri‐ciri sebagai berikut @
(. Dibentuk dari dan oleh pekerja secara demokrasi melalui musyawarah para pekerja di perusahaan.
*. 3ersifat mandiri, demokrasi, bebas dan bertanggung jawab.
. Dibentuk berdasarkan !$%#7- usaha8lapangan kerja.
Pengusaha dilarang menghalangi pekerja untuk membentuk !erikat Pekerja dan
menjadi pengurus !erikat Pekerja dan pekerja yang menduduki jabatan tertentu
dan8atau fungsi tugasnya dapat menimbulkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja tidak dapat menjadi pengurus !erikat Pekerja
!erikat Pekerja yang telah terdaftar secara hukum pada Departemen #enaga%erja memiliki duahal @
(. 3erhak melakukan perundingan dalam pembuatan Perjanjian %erja3ersama P%3/
*. 3erhak sebagai pihak dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial.
D. RGANIASI PENGUSAHA
!etiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yaitu sosiasi Pengusaha Indonesia PI
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
10/24
b. Pendampingan dalam penyusunan, pembuatan dan perpanjanganPeraturan Perusahaan PP/ atau Perjanjian %erja 3ersama P%3/.
c. Perundingan Pengusaha dengan "akil Pekerja83uruh maupun dengan
Pemerintah.
*. Perlindungan
a. pindo pro‐aktif dan turut serta dalam pembahasan pembuatan kebijakan
dan peraturan ketenagakerjaan di tingkat daerah maupun nasional. b. !osialisasi peraturan‐ peraturan ketenagakerjaan tingkat nasional, propinsi
dan kabupaten
c. Pro‐aktif dalam pembahasan penetapan upah minimum propinsi dan
kabupaten
d. Ikut serta mendorong penciptaan iklim hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi dunia usaha melalui forum '%!3ipartit maupun '%!#ripartit.
. Pemberdayaan
a. Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang selalu terbarukan dan
releAan
b. Pelatihan8seminar masalah ketenagakerjaan di dalam dan di luar negeri
c. %onsultasi ketenagakerjaan mulai dari rekruitmen, tata laksana sampai
pasca kerja, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja %/ dan
perlindungan 'ingkungan.
Lan%asan !ukum APIND a%ala! se*agai *eriku +
/. %DI< %amar Dagang Indonesia/ menyerahkan sepenuhnya urusan
ketenagakerjaan kepada PI
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
11/24
3. Pembaruan pengakreditasian PI
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
12/24
sebagai akibat belum serasinya pemakaian ukuran dan kacamata untuk menilai
permasalahan bersama kadang‐kadang tidak dapat dihindari.
%eluh kesah bisa juga terjadi akibat berbagai pertanyaan yang timbul baik dari
pekerja ataupun dari pengusaha yang berkaitan dengan penafsiran atau
pelaksanaan peraturan perundang‐undangan, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dapat juga karena berbagai tuntutan
dari salah satu pihak terhadap pihak lain yang melanggar peraturan perundang‐
undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja besama.
Dengan demikian untuk menghindari benturan‐ benturan tersebut perlu
dikembangkan suatu mekanisme penyelesaian keluh kesah sehingga benih‐ benih
perselisihan tingkat pertama seharusnya diselesaikan diantara pelaku itu sendiri.
Mekanisme penyelesaian keluh kesah merupakan sarana yang seharusnya
diadakan setiap perusahaan. Mekanisme ini harus transparan dan merupakan
bagian dari Perjanjian %erja, Peraturan Perusahaan PP/ atau Perjanjian %erja
3ersama P%3/. Dalam pelaksanaan fungsi‐fungsi superAisi dari setiap para
manajer merupakan kunci terlaksananya mekanisme ini.
Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam lembaga
mekanisme penyelesaian keluh kesah ini. Penyelesaian dapat dilaksanakan lebih
lanjut sesuai dengan Peraturan perundang‐ undangan yang berlaku.
Pasal ( ayat (4 UndangFundang %etenagakerjaan merumuskan hubungan
industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan8atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja8buruh, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilaiFnilai Pancasila dan
UndangFUndang Dasar
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
13/24
a. Musyawarah Untuk Mufakat@ sebelum menempuh proses penyelesaian
lebih lanjut, para pihak yang berselisih harus melakukan musyawarah untuk
mufakat.
b. 3ebas Memilih 'embaga Penyelesaian Perselisihan@ para pihak untuk
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang mereka hadapi berdasarkankesepakatan bebas memilih penyelesaian melalui lembaga rbitrase, %onsiliasi
ataupun Mediasi, untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi sebelum
melakukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
c. 6epat, dil, dan Murah@ undangFundang telah memberikan batasan waktu
yang jelas terhadap setiap tahapan dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Misalnya, proses bipartitit + hari/ arbitrase, konsoliasi atau mediasi
+ hari/. "aktu penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah 2+
hari kerja dimana untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat
pekerja8serikat buruh putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah final.Prinsip adil, tercermin dari penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah
dan serta bila dilihat dari segi putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan
Industrial dan Mahkamah gung yang diputus oleh Hakim Majelis terdiri dari
Hakim %arir dan Hakim d Hoc diharapkan dalam mengambil keputusan
mencerminkan rasa keadilan. Prinsip murah, bahwa beracara di Pengadilan
Hubungan Industrial pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara
hingga pada pelaksanaan eksekusi yang nilai gugatannya dibawah -p
(2+.+++.+++, tidak adanya upaya banding kepada Pengadilan #inggi serta
pembatasan perselisihan hubungan industrial yang dapat dilakukan %asasi ke
Mahkamah gung.
*. !ubjek dan 7bjek Perselisihan Hubungan Industrial@
Para pihak yang berperkara dalam perselisihan hubungan industrial adalah a/
pengusaha8gabungan pengusaha, b/ pekerja8buruh perorangan, c/ serikat
pekerja8serikat buruh, dan d/ perusahaan, termasuk usahaFusaha sosial dan usaha
lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan memberikan
upah pasal ( ayat ) UU PHI/. 7bjek yang dipersengketakan dalam hubungan
industrial adalah perselisihan hak, perselisihan kepetentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja8serikat buruh.Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
peraturan perundangFundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
Perselisihan %epentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau
13
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
14/24
perubahan syaratFsyarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UndangFundang PHI menganut penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dan
di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
mengedepankan musyawarah untuk mufakat melalui winFwin solution/ agar
dengan demikian, proses produksi barang dan jasa tetap berjalan sebagaimana
mestinya.
a/ P$
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
15/24
mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak
yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan
antara !erikat Pekerja8!erikat 3uruh hanya dalam satu perusahaan.
Mediator, berada di setiap %antor Instansi yang bertangung jawab di
bidang ketenagakerjaan %abupaten8%ota yang harus memenuhi syaratsebagaimana diatur di dalam pasal 9 UU HPI.
Penyelesaian perselisihan melalui Mediasi, mengutamakan penyelesaian
musyawarah untuk mufakat, dan apabila dalam perundingan tersebut
dicapai kesepakatan, dibuat Perjanjian 3ersama yang ditanda tangani
oleh para pihak dan disaksikan oleh Mediator dan didaftarkan di
Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan kta bukti
pendaftaran.
Penyelesaian melalui Mediasi, bila tidak tercapai kesepakatan proses
penyelesaian selanjutnya adalah@
i. Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis sebagai pendapat
atau saran yang diusulkan oleh Mediator kepada para pihak dalam
upaya menyelesaikan perselisihan mereka.
ii. njuran tersebut, dalam waktu selambatFlambatnya (+ hari kerja
sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada
para pihak
iii. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis
kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak dalamwaktu selambatFlambatnya (+ hari kerja setelah menerima
anjuraniA. Pihak yang tidak memberikan jawaban dianggap menolak
anjuran namun, apabila para pihak menyetujui anjuran, maka
dalam waktu selambatFlambatnya hari kerja sejak anjuran
disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak
membuat Perjanjian 3ersama untuk didaftarkan pada Pengadilan
Hubungan Industrial guna mendapatkan kta 3ukti Pendaftaran.
!ehingga waktu penyelesaian pada mediator adalah dalam waktuselambatFlambatnya + hari kerja terhitung sejak menerima
pelimpahan. Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui Mediasi adalah wajib, dalam hal ketika Instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menawarkan kepada para
pihak yang berselisih tidak memilih 'embaga %onsiliasi atau rbitrase
untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi para pihak.
15
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
16/24
c/ P$
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
17/24
iA. #erhadap anjuran %onsiliator apabila para pihak menyetujui,
maka dalam waktu selambatFlambatnya hari kerja sejak anjuran
disetujui, %onsiliator harus sudah selesai membantu para pihak
membuat Perjanjian 3ersama untuk kemudian didaftarkan di
Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan kta bukti
pendaftaran.A. !ehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui
'embaga %onsiliasi dilakukan dalam waktu selambatFlambatnya
+ hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian
perselisihan.
d/ P$
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
18/24
para pihak. Penunjukan arbiter sebagaimana dimaksud diatas dilakukan
secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Penunjukan rbiter dengan para
pihak yang berselisih. Perjanjian penunjukan arbiter diatur di dalam pasal
0 ayat * UU PHI.
Para pihak yang berselisih ada kalanya tidak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal maupun beberapa arbiter, maka atas permohonan salah
satu pihak %etua Pengadilan dapat mengangkat arbiter dari daftar arbiter
yang ditetapkan oleh Menteri. rbiter yang menerima penunjukan
sebagai arbiter, harus memberitahukan secara tertulis mengenai
penerimaan penunjukannya kepada para pihak yang berselisih.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase, arbiter
harus mengupayakan untuk medamaikan kedua belah pihak yang
berselisih. pabila upaya perdamaian dicapai kesepakatan arbiter atau
majelis arbiter wajib membuat kta Perdamaian yang ditanda tangani
oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter. ktaPerdamaian dimaksud didaftarkan di Pengadilan
Putusan arbitrase, oleh salah satu pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan kepada Mahkamah gung dalam waktu
selambatFlambatnya + hari kerja sejak ditetapkan putusan arbiter,
apabila putusan diduga mengandung unsur sebagai berikut @
i. !urat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu
ii. !etelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan yang disembunyikan oleh pihak lain
iii. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan perselisihan
iA. Putusan melampaui kekuasaan arbitrase hubungan industrial atau
A. Putusan bertentangan dengan peraturan perundangFundangan.
Mahkamah gung, dalam waktu selambatFlambatnya + hari kerja
terhitung sejak menerima permohonan, memutuskan permohonan
pembatalan dan menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau
sebagian putusan arbitrase.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase
dilakukan dalam waktu selambatFlambatnya + hari kerja sejak
penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter dan atas
kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka
waktu penyelesaian ( satu/ kali perpanjangan selambatFlambatnya (0
hari kerja. !uatu perselisihan yang sedang atau telah diselesaikan melalui
arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
18
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
19/24
e/ P$
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
20/24
kali pengangkatannya paling sedikit 2 orang dari unsur !erikat
Pekerja8!erikat 3uruh dan 2 orang dari unsur 7rganisasi Pengusaha.
!yaratFsyarat menjadi hakim ad hoc diatur di dalam pasal 40 UU PHI.
Dalam pelaksanaan tugasnya Hakim d Hoc tidak boleh merangkap
jabatan sebagai @
i. nggota 'embaga #inggi
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
21/24
iA. #ingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar
serikat
A. Pekerja8serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Majelis hakim dalam mengambil putusannya mempertimbangkan
hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan yang dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum, dimana putusan Pengadilan harus
memuat @
i. %epala putusan berbunyi =Demi keadilan berdasarkan
%etuhanan ?ang Maha $sa>
ii.
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
22/24
Aii.
Aiii. Perselisihan Hubungan Industrial terjadi akibat perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja8buruh atauserikat pekerja8serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antara serikat pekerja8serikat buruh dalam suatu perusahaan.iG.
G.
Gi. F. PERATURAN PERUSAHAANGii.
Giii. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara
tertulis yang memuat ketentuan‐ ketentuan tentang syarat‐syarat kerja
serta tata tertib perusahaan.GiA.
/. Dasar Hukum
56. Dasar Hukum pembuatan Peraturan Perusahaan ini adalah @
a. Undang‐undang
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
23/24
mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain atau majikan,
selama waktu tertentu sesuai perjanjian.
GGiG.GGG. Dasar Hukumnya adalah @
GGGi.
(. Undang‐undang
-
8/17/2019 Tugas Ketenagakerjaan Dan Perburuhan
24/24
l6.
l6i.
l6ii.
l6iii. DAFTAR PUSTAKA
li5.
l5.l5i.
(. rthur ?oung,(99(, Pedoman %erja Manajer, &akarta, PPM.
lGii.*. stra Human -esources Management, *++(, &akarta, P# stra International,
#bk.
lGiii.
. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian %erja, (992, &akarta, -aja ;rafindoPersada.
lGiA.
0. :arid MuaCd, *++4, Pengadilan Hubungan Industrial, &akarta, Ind‐Hill‐6o.
lGA.2. Herb 6ohen,