Download - UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN
![Page 1: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/1.jpg)
Course Title
Lecturer
:
:
UU Desa dan Kemandirian Masyarakat Desa Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si
: Facebook: acehasansyadzily
Twitter: acehasan76
UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN – JAKARTA
2020
![Page 2: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/2.jpg)
Mengapa Lahir UU Desa?
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa lahir untuk merumuskan dengan jelas mengenai otonomi desa dan kemandirian desa yang belum diatur dalam UU sebelumnya (UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Mendorong praktik demokrasi desa
Mendorong cita-cita desa yang mandiri dan sejahtera
Pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan
![Page 3: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/3.jpg)
Asas pengaturan desa dalam uu
desa
Rekognisi
Kebersamaan
Keberagaman
Gotong-royong
Kekeluargaan
Musyawarah
Kemandirian
Partisipasi
Kesetaraan
Pemberdayaan
![Page 4: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/4.jpg)
Landasan UU desa
Historis: Desa merupakan entitas yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan yang mengatur
kehidupan bermasyarakat
Filosofis: Desa merupakan tata pemerintahan yang sudah “sangat tua” sehingga dapat menjadi ujung tombak penyelenggara pemerintahan
Yuridis: Pasal 18b UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan Pemda yang bersifat khusus dan istimewa
Sosiologis: Dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemakmuran dilakukan melalui paradigma
pembangunan dari bawah (desa). Pembangunan tidak saja berorientasi kota
tetapi juga desa (Debora, 2019: 5)
![Page 5: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/5.jpg)
Tipologi Desa
Desa sangat tertinggal dan tertinggal
(kurangnya sarana dan prasarana dasar, serta
kebutuhan pembentukan usaha
ekonomi)
Desa berkembang (pemenuhan akses
masyarakat terhadap pelayanan publik. Penguatan usaha
ekonomi pertanian)
Desa maju/mandiri (peningkatan
kualitas pelayanan dasar publik.
Perluasan usaha ekonomi pertanian)
![Page 6: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/6.jpg)
Dana desa
o Dalam rangka mendukung kemandirian desa, UU Desa mengamanatkan kucuran dana langsung dari APBN
o Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
o Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK
o Rumusan dan besaran dana desa ditentukan berdasarkan geografis, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di sebuah desa
![Page 7: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/7.jpg)
Dana desa 2015-2020
(dalam triliun)
![Page 8: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/8.jpg)
Tujuan dana desa
Meningkatkan pelayanan
publik di desa
Mengentaskan kemiskinan
Memajukan perekonomian
desa
Mengatasi kesenjangan
pembangunan antardesa
Memperkuat masyarakat
desa sebagai subjek
pembangunan
![Page 9: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/9.jpg)
Sumber pendapatan desa
PAD
Alokasi APBN
Bagian dari pajak dan retribusi Pemda Kab/Kota
Alokasi bagian dari dana perimbangan yang
diterima Pemda Kab/Kota
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
Kab/Kota
Hibah pihak ketiga yang tidak mengikat
UU Desa, Pasal 72 ayat (1)
![Page 10: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/10.jpg)
Prinsip Penggunaan dana desa
Keadilan. Mengutamakan hak dan
kepentingan seluruh warga desa tanpa
membeda-bedakan suku, agama, etnis.
Kebutuhan prioritas. Mendahulukan
kepentingan desa yang lebih mendesak.
Kewenangan desa. Mengutamakan
kewenangan hak asal-usul dan kewenangan
lokal
![Page 11: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/11.jpg)
DASAR HUKUM PENGATURAN DESA DAN DANA DESA
![Page 12: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/12.jpg)
Badan usaha milik desa (Bumdes)
Desa dapat mendirikan BUMDES yang menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum.
Pendirian BUMDES melalui musyawarah desa (Mudes)
![Page 13: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/13.jpg)
Manfaat BUMDES
1. Pengembangan usaha
2. Pembangunan desa
3. Pemberdayaan masyarkat
4. Pemberian bantuan masyarakat miskin
Hasil usaha BUMDES dapat dimanfaatkan
untuk
![Page 14: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/14.jpg)
Dukungan Pemerintah
Memberikan hibah dan atau akses permodalan
Melakukan pendampingan dan akses ke pasar
Memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA di desa
![Page 15: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/15.jpg)
Success story desa ponggok, Klaten, jawa tengah Desa ponggok pada 2004 merupakan daerah termiskin dan
tertinggal di Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.
Setelah mendapatkan dana desa dan mengelola BUMDES dengan maksimal, Desa Ponggok mengembangkan wisata air.
Desa Ponggok berhasil mewujudkan 1 rumah 1 mahasiswa.
Memberikan Rp. 100.000 kepada kaum jompo
Merehap rumah penduduk miskin sebanyak 150 rumah.
![Page 16: UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012702/61a499a435c39c6a8b6657aa/html5/thumbnails/16.jpg)
Daftar bacaan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Sutoro Eko (Editor), Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, (Jakarta: Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2018)
Ahmad Budiman, dkk, Demokratisasi Desa, (Jakarta: Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2019)
Debora Sanur L, Implementasi UU Desa: Keberhasilan dan Permasalahannya, (Jakarta: Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2019)