Download - UU NO. 1/2004 ; PERBENDAHARAAN NEGARA; …
UU NO. 1/2004 ; PERBENDAHARAAN NEGARA;
PP NO.8/2006 : PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH PUSAT;
PP NO.60/2008 : SPIP
PMK NO 14 /PMK.09/21017 PIPK
PENGANGARANPELAKSANAAN
APBNPELAPORAN
PENILAIAN PIPK
REVIU PENILAIAN
PIPKREVIU LK
AUDIT EKSTERNAL
UNOR/SATKER UNOR/STKER UNOR/SATKER UNOR/SATKER APIP APIP BPK RI
PROSES PENGELOLAAN APBN
PP NO.8/2006
Pasal 33
(1) Untuk meningkatkan keandalan LK dan Kinerjasebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajibmenyelenggarakan SPI sesuai dengan ketentuan PER –UU-AN;
UU NO1/2004
Pasal 55
(5) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barangmemberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakanberdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakansesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pasal 58
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitaspengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengaturdan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.
PP NO 60/2008
Pasal 2
(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, danbupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatanpemerintahan.
(3) SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainyaefektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahannegara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, danketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pasal 47
(1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawabatas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan:pengawasanintern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasukakuntabilitas keuangan negara
PP NO.8/2006
3) Aparat pengawasan intern pemerintah padaK/L/PEMDA melakukan review atas LK dan Kinerjadalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/PimpinanLembaga/gubernur/ bupati/walikota kepada pihak-pihak;
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensipencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahannegara, keandalan pelaporan keuangan, pengamananaset negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan.
PMK NOMOR 14/PMK.09/2017
Pengendalian intern dalampelaporan keuanganInternal Control Over Financial Reporting (ICOFR)
triPrijana– Ir5
– Ir5
LK (Wajib)
•E. Akuntansi
•E.Pelaporan
PI (Lingkup)
•ENTITAS
•PROSES/TRANSAKSI
PENILAIAN
•TIM PENILAI;
•STRUKTUR;
•KUALIFIKASI;
•KOMPETENSI;
•TINGKATAAN;
•Keanggotaan;
•TG JWA;
•TEMUAN;
•SIMPULAN;
•DISTRIBUSI.
REVIU:
OLEH APIP
ATAS PENILAIAN
TIM PENILAI.
PMK NO : 14/PMK.09/2017
PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansidan entitas pelaporan penyusun LKPP;
termasuk entitas pelaporan yang melakukankonsolidasi LK;
dilaksanakan pada tingkat entitas dan tingkatproses/transaksi.
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORANKEUANGAN
adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untukmemberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal Dan disusun sesuai dengan
SAP
SOR :• LK tanggung jawab kami
• Tanggung jawab kami
• SPI yang memadai
• Sesuai dengan SAP.
PERNYATAAN TELAH
DIREVIU :• Sesuai dengan SAP.
• Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, PP
Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
STRATEGI PENERAPAN PIPK
1. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI:
Koordinasi dengen KEM. KUE
2. REGULASI DAN PENETAAN KELEMBAGAAN :
KEJIBAKAN AKUNTANSI KEMEN.PUPR;
SOP;
JOB DESC PETUGAS?OPRATOR;
SISTEM KEARSIPAN;
STRATEGI PENERAPAN PIPK (2)
3. PENINGKATAN KAPASITAS SDM;
Komitmen Pimpinan;
Diklat Akuntansi Berbasis Akrual/Bmn;
Helpdesk.
4. PENINGKATAN EFEKTIVITAS SPI:
Revitalisasi Peran Apip;
Menerpkan CSA (Control Self Assessment) PadaMasing2 Jenjang Entitas;
CA-CM
1. Tetapkan TUJUAN Pelaporan Keuangan; tepat waktu; sesuai SAP
2. Identifikasi Area of Improovement:
Risk Assessment;
Penilaian maturitas SPIP;
Temuan hasil Audit;
3. Tetapkan mitigasi risiko: susun Kegiatan Pengendalian