PENELITIAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Disusun Oleh:1. Abdullah (NIM 152510077)
2. Dedy Gusmar (NIM 152510087)3. Muntako (NIM 152510096)
4. Taufan Kurniawan (NIM 152510100)
Mata Kuliah Manajemen Sistem dan Teknologi InformasiProgram Magister Manajemen
Universitas Bina Darma
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Kota Semarang telah menjadikan e-government menjadi salah satu
prioritas yang harus dikembangkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kota
Semarang. Dapat dilihat dari salah satu misi Pemerintah Kota Semarang yaitu
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government
menuju e-city. Menunjukkan bahwa Kota Semarang ingin menjadikan e-government
sebagai salah satu penunjang utama dalam kegiatan pemerintahanya.
Salah satu yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam hal e-
government adalah pembuatan website pemerintah Kota Semarang dengan alamat
www.semarangkota.go.id Website yang dimiliki pemerintah Kota Semarang berguna
untuk memberikan informasi dan lebih mendekatkan diri kepada stakeholder yang
berkepentingan seperti masyarakat serta pihak swasta.
Namun didalam perkembangannya, e-government di Kota Semarang yang telah
dimulai dari tahun 2001 masih memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah
Kota Semarang dalam mengelola website www.semarangkota.go.id. Salah satu
contoh kendala yang dihadapi adalah beberapa aplikasi yang ada di dalam
website Kota Semarang masih belum bisa berjalan dengan baik.
Salah satu masalah ada didalam aplikasi Profil Usaha Anda dimana
banyak konten usaha yang tidak dapat diakses. Halaman Profil Usaha Anda
diperuntukkan bagi warga Kota Semarang yang mempunyai bidang usaha, baik itu
home industri, pengusaha, bidang jasa dll. Bertujuan untuk mempublikasikan
profil usaha di media elektronik supaya bisa di akses oleh segenap orang di
penjuru dunia. Tetapi dalam perjalananya banyak profil usaha yang tidak
dapat dibuka maupun diakses oleh khalayak ramai.
Menurut kepala bagian Pengolahan Data Elektronik Kota Semarang Bapak
Nana Storada mengatakan, “Selama ini konten situs pemkot belum lengkap.
Isinya hanya seputar Pemerintah Kota Semarang, belum menyentuh aspek kota
1
Semarang secara keseluruhan. Baginya, ruang lingkup konten situs saat ini masih
sempit”.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (information and
communication technology) menjadi topik yang banyak diperbincangkan saat ini terlebih
apabila dikaitkan dengan otonomi daerah dan fungsi pemerintah. Pesatnya kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang baru bagi pemerintah karena
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dapat dicapai efisiensi dan efektivitas proses kerja pemerintah. Hal ini
kemudian mengarah pada terwujudnya perbaikan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.
Kemajuan teknologi informasi seperti komputer dan telekomunikasi terjadi begitu
pesatnya sehingga proses penyampaian data dan informasi ke seluruh lapisan
masyarakat di berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, era
globalisasi yang terus bergulir saat ini menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan
kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu bersaing
dengan negara lain. Hal ini dikarenakan perkembangan dan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi di era globalisasi mengakibatkan biasnya batas-batas suatu
negara. Respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini harus
segera diberikan mengingat kualitas kehidupan manusia yang semakin meningkat.
Di negara-negara maju, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas proses pemerintahan maka teknologi informasi dan
komunikasi telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mencapai peningkatan tersebut.
Berbagai aplikasi diciptakan dalam mewujudkan sistem kerja yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
Kebutuhan untuk meningkatkan proses kerja yang cepat, tepat, dan akurat
menuntut pemerintah untuk secepatnya dapat beradaptasi dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan pemerintahan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya dikenal sebagai e-
Government.
1.2 RUMUSAN MASALAH :
1. Bagaimana penerapan model aplikasi e-government Pemerintah Kota Semarang?
2
2. Efektivitas manfaat masyarakat atas keberadaan e-government Pemerentiah Kota
Semarang?
1.3 TUJUAN :
Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan
dari penulisan adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui penerapan model aplikasi e-government Pemerintah Kota
Semarang.
2. Untuk mengetahui efektivitas manfaat masyarakat atas keberadaan e-government
Pemerentiah Kota Semarang.
3
BAB IIPEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Menurut Richardus E. Indrajit, pada intinya, e-Government adalah penggunaan
ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain
(Indrajit,2002:3-4). Dalam perkembangannya e-Government dipengaruhi oleh kemajuan
ICT. Penggunaan ICT dalam sektor pemerintahan inilah yang kemudian menghasilkan
hubungan-hubungan baru yang dikenal sebagai ruang lingkup e-Government seperti :
G2C (government to citizen), G2B (government to business), G2G (government to
government), dan G2E (government to employees).
Keragaman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan
perubahan di hampir setiap bidang kehidupan, tidak terkecuali dunia pemerintahan.
Para aparatur pemerintah saat ini dan di waktu mendatang akan senantiasa dituntut
pengetahuan dan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam
pencapaian proses kerja yang lebih baik. Terlebih apabila dilihat dari pandangan bahwa
aparatur pemerintah selain sebagai aparatur negara juga merupakan pelayan bagi
masyarakat, jadi tugasnya adalah melayani masyarakat. Seperti dikatakan oleh Dedi
Mulyadi bahwa :
Terlebih jika diingat bahwa pegawai negeri sebagai aparat birokrasi selain sebagai
aparatur negara dan abdi negara, juga merupakan abdi masyarakat. Sehingga kepada
kepentingan masyarakatlah aparat birokrasi harus mengabdikan diri (Mulyadi,2006).
Berbagai aplikasi teknologi informasi memungkinkan terjadinya proses kerja yang
cepat seperti dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan
data, perbaikan data, pencarian data, dan penyaluran data/informasi. Tugas pemerintah
yang semakin kompleks mengakibatkan teknologi informasi dan komunikasi semakin
dibutuhkan untuk segera diterapkan, terlebih apabila dilihat dari budaya kerja dan
sistem birokrasi yang kaku maka hal ini semakin mendesak untuk dilaksanakan.
Di Indonesia dengan memperhatikan dan menimbang kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi serta potensi manfaat yang dihasilkan maka di berlakukannya
4
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government. Dengan adanya kebijakan ini maka dapat dilihat bahwa
sudah hampir tiga tahun proses pengembangan e-Government berlangsung di
Indonesia, tentunya sudah banyak bentuk-bentuk implementasi e-Government yang
lahir akibat dari berlakunya Inpres tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah
telah menyadari pentingnya e-Government untuk diterapkan. Disamping itu, dapat juga
dilihat keinginan pemerintah untuk merubah budaya kerja yang tradisional menuju
budaya kerja yang modern. Sejalan seperti yang dikatakan oleh Siallagan bahwa:
“Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam
pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut
menyebabkan eGovernment atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan
penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (traditional
government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan
(Siallagan,2006).
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dilihat adanya pergeseran budaya
kerja pemerintah dari yang bersifat tradisional/konvensional (paper-based) menjadi
lebih modern yang identik dengan penggunaan teknologi (paper-less). Proses kerja,
dokumentasi, dan pendataan dilakukan secara elektronik, tidak lagi menggunakan cara-
cara tradisional yang identik dengan penggunaan kertas. Pengolahan data dan
penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat apabila dilakukan dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Disamping itu, masyarakat dapat
memperoleh pelayanan dari pemerintah seperti mendapatkan informasi-informasi yang
dibutuhkan selama 24 jam sehari, kapan saja dan dimana saja.
Di sisi lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dengan semangat otonomi daerah, merangsang setiap
daerah untuk berupaya meningkatkan citra dan kualitas penyelenggaraan
pemerintahannya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Salah
satunya adalah dengan menerapkan konsep e-Government dalam meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan.
Pelayanan publik dalam era grobalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah dituntut
5
untuk berupaya memperbaiki kualitas pelayanannya kepada stakeholders-nya
(masyarakat, bisnis, swasta) sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah yang dimiliki
oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu berbagai Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini berupaya
menerapkan konsep e-Government. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk
meningkatkan pelayanan publiknya dan dalam rangka menjawab tantangan era
globalisasi dan isu-isu global yang berkembang akibat kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi yang melanda segala pelosok penjuru dunia , seperti dengan
membangun situs Pemerintah Daerah.
Berdasarkan panduan penyelenggaran situs web pemerintah daerah yang dibuat
oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia, dikatakan bahwa : Pembuatan
situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-
Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan
mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut
berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan
media internet. Disamping itu, berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 seperti yang telah
disebutkan, tujuan penerapan e-Government secara garis besar adalah untuk
meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Melalui penerapan e-
Government dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal,
maka masyarakat dapat memperoleh informasi, berinteraksi bahkan melakukan
transaksi secara lebih cepat.
Hal di atas menunjukkan bahwa pembangunan situs web pemerintah
dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan
pemerintah daerah. Jadi dapat dikatakan situs web pemerintah daerah merupakan alat
yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakatnya, disamping alat-alat dan/atau cara-cara konvensional yang masih
digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bank dunia menjelaskan E-government mengacu pada penggunaan teknologi
informasi oleh instansi yang memiliki kemampuan untuk memberikan perubahan
hubungan dengan masyarakat, bisnis, dengan lain dari pemerintah (indrajit, 2002:14).
Sedangkan Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencoba
mendefinisikan sebagai E-government Singkatnya e-government merupakan suatu
6
simbolis penggunaan internet oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang memberikan
perubahan didalamnya. E-government bertujuan memberikan informasi dari pemerintah
secara jelas kepada masyarakat dan bisnis.
2.2 Pengembangan
E-government Pengembangan e-government menurut Inpres 3 tahun 2003
Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government adalah
merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
publik secara efektif dan efisien.
Tahapan pengembangan e-government menurut Inpres 3 tahun 2003:
1. Persiapan
a. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap
lembaga.
b. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
2. Pematangan
a. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Pemantapan
a. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
4. Pemanfaatan
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government
(G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).
Menurut UNPAN (United Nations Public Administration Network) tahapan
pengembangan E-government (UN Government, 2005: 18) adalah:
a. Emerging atau kemunculan, sebuah tahap dimana berbagai website pemerintah
menyajikan informasi tentang kebijakan publik, pemerintahan, perundang-
undangan, berbagai peraturan pemerintah, berbagai dokumentasi yang terkait
dengan kepentingan publik.
7
b. Enhanced atau pemuktahiran, pada tahap ini semua website pemerintah telah
menghadirkan komunikasi satu arah dan dua arah dalam format e-
Communication yang telah dimuktahirkan.
c. Transactional atau mampu melayani transaksi, pada tahap ini semua website
pemerintah telah melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat.
d. Connected atau terkoneksi, semua website pemerintah telah melakukan
perubahan dalam cara berkomunikasi dengan masyarakatnya, dan pemerintah
mulai proaktif untuk mendapatkan informasi dan opini.
2.3 Metode Penelitian
a. Desain Penelitian
Di dalam penelitian yang berjudul “Penelitian Pengembangan E-Government
Pemerintah Kota Semarang)” ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
b. Subjek Penelitian
Subyek penelitian yaitu pegawai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
c. Obyek Penelitian
Alamat Website Pemerintah Kota Semarang : http://www.semarangkota.go.id/
2.4 Tampilan E-Government
Tampilan muka website Kota Semarang:
8
Pada tampilan website diatas bisa disampaikan hal-hal sebgai berikut:
1. Pada tampilan diatas menunjukkan adanya gambar kota semarang berikut
dengan simbol kota.
2. Pada jendela pada kanan atas menunjukkan berita/informasi aktivitas
Pemerintah Kota Semarang.
3. Pada jendela kanan bawah menyampaikan kata pendahuluan atau kata
sambutan dari Pemerintah Kota Semarang
4. Pada bagian atas website dibuat hyperlink untuk menu: beranda, berita,
informasi, peta, situs, dan kontak
5. Bagian kiri tengah web dibentuk menu-menu utama berupa:
a. Prakata
b. Informasi dan dokumentasi, kemudian dibuat submenu berupa:
pemerintahan, info umum, website, media sosial, media khusus, dan program
khusus
c. Aplikasi sistem, jkemudian dibuat submenu berupa: penyelenggaraan
pemerintahan, layanan publik, perijinan, aplikasi mobile.
9
d. Pengaduan, kemudian terbagi dalam submenu berupa: layanan pengaduan,
tanya jawab, dan PSD.
e. Surat elektronik, kemudian terbagi dalam submenu berupa: surat dinas, kirim
email SKPD, dan email pemkot
f. Galeri, kemudian terbagi dalam submenu berupa: foto kota, foto kegiatan,
video
6. Bagian kiri bawah dibuat hiperlink untuk media sosial untuk menyampaikan
kegiatan dan informasi kota semarang berupa: youtube, facebook, twitter,
google+, linkedin, dan rss.
Secara umum Pemerintah Kota Semarang ingin membuat sistim komunikasi
efektif antara pemerintah kota dengan masyarakat. Dengan adanya website tersebut
untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpikir aktif membantu
pembangunan kota semarang serta pengaduan untuk kritik dan saran. Selain itu,
pemerintah kota juga membuat komunikasi berupa prosedur layanan, aturan
pemerintah kota terbaru, tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing SKPD.
Diharapkan dengan adanya website kota semarang tersebut untuk menjadikan
pemerintah kota dekat dengan masyarakat.
2.5 Pembahasan
Teknik penelitian dengan cara membagikan kuesioner kepada pegawai KPP
Pratama Palembang Seberang Ulu sebanyak 10 untuk membuka website
mempelajari dan mengisi formulir isian kuesioner sebagai berikut:
10
Jenis Kelamin : Laki-laki/PerempuanPendidikan : SMA/ Diploma I/ Diploma III/ Strata I/ Strata II
No Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Tidak baik1 Kecepatan
1.1 Membuka awal website1.2 Membuka konten website1.3 Hasil pencarian informasi2 Homepage
2.1 nama website (domain name)2.2 Struktur menu dan tampilan2.3 Fungsi website3 isi (Content)
3.1 Kualitas website3.2 Relevan website3.3 manfaat konten website4 Konteks
4.1 Mempunyai link dengan website lain yang terkait4.2 Konten website sesuai dengan visi dan misi4.3 Terdapat informasi layanan publik
Kriteria NilaiSangat Baik 5Baik 4Cukup Baik 3Kurang Baik 2Sangat Tidak baik 1
KUESIONER PENELITIAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Setelah dilakukan pembagian kuesioner dan pengisiannya diperoleh rekapan sebagaui
berikut:
1. Variable Kecepatan
X11 X12 X13 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 5 4 4 4,3333334 3 5 5 4,3333335 4 5 5 4,6666676 4 4 4 47 5 5 5 58 5 4 4 4,3333339 4 4 4 4
10 3 5 5 4,333333
PenilaianResponden
2. Variable Homepage
11
X21 X22 X23 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 5 4 4 4,3333334 4 5 5 4,6666675 4 4 5 4,3333336 5 5 3 4,3333337 5 5 5 58 4 4 4 49 4 4 4 4
10 5 5 5 5
PenilaianResponden
3. Variable Isi (Konten)
X31 X32 X33 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 4 4 5 4,3333334 5 5 4 4,6666675 4 5 5 4,6666676 5 3 4 47 5 5 5 58 4 4 4 49 4 4 4 4
10 5 5 5 5
PenilaianResponden
4. Variable Konteks
X41 X42 X43 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 4 5 4 4,3333334 5 4 5 4,6666675 3 4 3 3,3333336 5 5 5 57 5 5 5 58 4 4 4 49 4 4 4 4
10 5 5 5 5
PenilaianResponden
Pengujian menggunakan SPSS diperoleh data sebagai berikut:
12
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1,117 1 1,117 1,994 ,196b
Residual 4,483 8 ,560
Total 5,600 9
a. Dependent Variable: X11
b. Predictors: (Constant), X1
Dari data diatas maka kita dapat melihat dari nilai sig. Karena nilai F hitung sebesar
1,994 yang memiliki tingkat sig 0,196 yang lebih kecil dari 5% (bisa pula 10%, gunakan
yang paling dekat apabila nilai sig sebesar 0,07 maka signifikan pada tingkat 10%)
maka kita dapat simpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan hipotesisnya diterima.
BAB IIIP E N U T U P
13
A. KesimpulanPengembangan e-government adalah Proses pengembangan yang melalui
tahapan Persiapan, Pematangan, Pemantapan, dan Pemanfaatan yang di dalamnya
terdapat faktor pendukung seperti Dukungan pemerintah, Kapasitas Sumber Daya, dan
Manfaat yang diberikan yang mempengaruhi pengembangan e-government.
Berdasarkan penyebaran kuesioner dan pengolahan dengan aplikasi SPSS maka kita
dapat melihat dari nilai sig. Karena nilai F hitung sebesar 1,994 yang memiliki tingkat
sig 0,196 yang lebih kecil dari 5% (bisa pula 10%, gunakan yang paling dekat apabila
nilai sig sebesar 0,07 maka signifikan pada tingkat 10%) maka kita dapat simpulkan
bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat dan hipotesisnya diterima.
B. SaranTerhadap aplikasi E-government yang telah dibentuk untuk dapat di sosialisasikan
kepada masyarakat sehingga maksud dan tujuan untuk membentuk komunikasi antara
masyarakat Kota Semarang dan Pemerintah Kota dapat berjalan efektif.
DAFTAR PUSTAKA
14
Hasibuan, Zainal A. 2007. Jurnal Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah. Jakarta; UI
Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government Strategi pembangunan dan Pengembangan sistem pelayanan Publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta : Andi Publisher.
Indrajit, Richardus Eko, dkk. 2005. e-government in Action. Yogyakarta : Adi Publisher.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government
15