Yth.
1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
di tempat.
SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8/SEOJK.03/2015
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5625), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas aset
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan sebagai berikut:
I. KETENTUAN UMUM
A. Dengan meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko serta
dalam rangka mengantisipasi dampak pengaruh perekonomian secara
umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang
selanjutnya disebut Bank, perlu meningkatkan kemampuan dan
efektivitas dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi
kerugian dari penyediaan dana.
B. Pengembangan industri perbankan syariah perlu didukung antara lain
dengan perangkat penilaian kualitas aset yang lebih menggambarkan
karakteristik akad dan usaha nasabah yang dibiayai serta produk
yang ditawarkan Bank.
C. Dalam rangka mengelola risiko kredit, Bank menetapkan kualitas aset
dalam bentuk Pembiayaan yang berasal dari hasil penilaian atas
faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah yang
terdiri...
- 2 -
terdiri dari prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan
kemampuan membayar nasabah.
D. Selanjutnya, untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan
dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap
nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan
membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip
syariah, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
E. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, perbaikan kualitas
atas Pembiayaan yang direstrukturisasi baru dilakukan setelah
nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau
margin/bagi hasil/ujrah dalam jangka waktu tertentu.
F. Bank harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan
komprehensif yang mencerminkan kinerja Bank secara utuh sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Bank,
khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(CKPN). Selain memenuhi standar akuntasi keuangan, Bank tetap
harus menghitung Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib
dibentuk yang selisih kurangnya akan mempengaruhi perhitungan
rasio permodalan Bank.
II. KUALITAS PEMBIAYAAN
A. Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga)
faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja (performance) nasabah,
dan kemampuan membayar.
B. Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan
mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari ketiga faktor
penilaian dan masing-masing komponennya, serta relevansinya
terhadap karakteristik nasabah yang bersangkutan. Kriteria masing-
masing komponen dalam penetapan kualitas Pembiayaan adalah
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini.
C. Kualitas Pembiayaan ditetapkan dalam 5 (lima) kategori penilaian,
yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan,
dan Macet.
D. Salah satu komponen dalam faktor penilaian prospek usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A adalah upaya yang
dilakukan nasabah berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam
rangka...
- 3 -
rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dibuktikan
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Hasil
AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang
dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan jenis
rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.
Sementara dalam melakukan penilaian kualitas Pembiayaan,
khususnya prospek usaha nasabah, Bank harus tetap memperhatikan
hasil penilaian atas pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang
dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
III. KUALITAS SURAT BERHARGA SYARIAH
Surat berharga syariah dapat digolongkan menjadi surat berharga
syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar yaitu berupa surat berharga
syariah yang tersedia untuk dijual (available for sale) dan/atau untuk
diperdagangkan (trading), dan surat berharga syariah yang diakui
berdasarkan harga perolehan yaitu untuk surat berharga syariah yang
dimiliki hingga jatuh tempo (hold to maturity). Selain itu, dalam rangka
mengakomodasi karakteristik tertentu dari surat berharga syariah yang
tersedia di pasar yang dapat dimiliki oleh Bank, terdapat juga surat
berharga syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu
yang mendasari dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank
dan/atau mendapatkan endosemen dari bank. Untuk surat berharga
syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari perubahan akad dan/atau
isi akad yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Prinsip Syariah,
penilaian kualitas didasarkan pada penilaian kualitas Pembiayaan. Untuk
surat berharga syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif
diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, penilaian
kualitas didasarkan atas ketentuan kualitas penempatan apabila pihak
yang melunasi adalah Bank lain di Indonesia, atau didasarkan atas
ketentuan...
- 4 -
ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang melunasi adalah
bukan Bank di Indonesia.
Dalam hal surat berharga syariah memiliki lebih dari satu peringkat
yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda, maka peringkat
yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Apabila surat berharga syariah memiliki 2 (dua) peringkat yang
berbeda, Bank wajib menggunakan peringkat yang terendah;
2. Apabila surat berharga syariah memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih
yang berbeda, Bank wajib menggunakan peringkat tertinggi kedua.
Contoh: Apabila surat berharga syariah memiliki peringkat AA, A+, BBB+,
dalam menilai kualitas surat berharga syariah tersebut, peringkat yang
digunakan adalah peringkat tertinggi kedua yaitu A+.
Peringkat investasi dalam penetapan kualitas surat berharga syariah
mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat
dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
IV. TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF (TRA)
A. Penetapan kualitas TRA tidak berlaku untuk pemberian fasilitas yang
dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat
membatalkan penyediaan dana baik sebagian maupun seluruhnya
karena kondisi atau alasan tertentu (uncommitted).
B. Perhitungan cadangan umum dan cadangan khusus dalam bentuk
TRA tidak berlaku untuk pemberian fasilitas yang dalam
perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan
penyediaan dana baik sebagian maupun seluruhnya karena kondisi
atau alasan tertentu (uncommitted).
C. Perhitungan cadangan umum tidak berlaku untuk fasilitas
Pembiayaan yang belum ditarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan
secara sepihak (committed).
V. PENYEDIAAN DANA DI DAERAH TERTENTU
A. Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi dan mendorong
pertumbuhan perekonomian di daerah tertentu, yang menurut
penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus,
Bank diberikan perlakuan khusus selama jangka waktu tertentu
untuk melakukan penilaian kualitas penyediaan dana kepada
nasabah dengan lokasi di daerah tertentu dimaksud. Perlakuan
khusus...
- 5 -
khusus tersebut diberikan dalam melakukan penilaian kualitas, yaitu
hanya didasarkan atas faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau
margin/bagi hasil/ujrah.
B. Penyediaan dana yang diberikan perlakuan khusus tersebut adalah
Pembiayaan dan penyediaan dana lain (berupa penerbitan jaminan
atau pembukaan letter of credit) sampai dengan jumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk investasi dan/atau
modal kerja.
C. Penetapan daerah tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana
dimaksud dalam angka V huruf A, ditetapkan dalam Keputusan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
VI. PROPERTI TERBENGKALAI
Properti terbengkalai (abandoned property) adalah aset tetap dalam
bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan
usaha Bank yang lazim. Termasuk dalam kegiatan usaha Bank yang
lazim adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha
Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas, properti
yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah
ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.
VII. PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN CADANGAN KERUGIAN
PENURUNAN NILAI
Sejak berlakunya standar akuntansi keuangan yang mengatur
mengenai pembentukan CKPN dalam rangka pencadangan kerugian aset,
Bank diwajibkan membentuk CKPN sebagai pengganti PPA dalam laporan
keuangan Bank.
Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan, Otoritas
Jasa Keuangan tetap mewajibkan Bank untuk menghitung PPA.
Meskipun hasil perhitungan PPA tersebut tidak dicatat dalam laporan
keuangan Bank, namun hasil perhitungan PPA tersebut akan
mempengaruhi perhitungan modal dalam pemenuhan rasio Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan cara sebagai berikut:
1. PPA atas Aset Produktif
a. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset
Produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk, Bank wajib
memperhitungkan...
- 6 -
memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN sebagai
pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
b. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk terhadap Aset
Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah
dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan selisih perhitungan
PPA dalam perhitungan rasio KPMM.
Contoh PPA Aset Produktif:
Modal Bank sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar
rupiah) dan hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Pembiayaan
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pengaruh
perhitungan PPA terhadap modal adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Rp juta Skenario Hasil
perhitungan PPA
CKPN yang
dibentuk
Selisih Pengaruh terhadap
perhitungan rasio KPMM
Modal setelah
dipengaruhi perhitungan
PPA
1 20.000 16.000 (4.000) 4.000 146.000
2 20.000 20.000 0 0 150.000
3 20.000 22.000 2.000 0 150.000
2. PPA atas Aset Non Produktif
Untuk Aset Non Produktif, Bank wajib memperhitungkan seluruh
hasil perhitungan PPA sebagai pengurang dalam perhitungan rasio
KPMM. Apabila terdapat CKPN yang telah dibentuk bank di neraca
atas Aset Non Produktif sesuai standar akuntansi keuangan yang
berlaku, perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap
nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi CKPN yang telah dibentuk.
Contoh PPA atas Aset Non Produktif:
Modal Bank sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),
Bank memiliki Aset Non Produktif dalam bentuk AYDA selama 2 (dua)
tahun, sehingga kualitas dari AYDA dimaksud tergolong Macet. Oleh
karena itu, PPA yang dihitung atas AYDA tersebut sebesar 100%
(seratus perseratus) dari nilai AYDA setelah dikurangi kerugian
penurunan nilai. Dengan demikian pengaruh perhitungan PPA
terhadap perhitungan rasio KPMM adalah sebagai berikut:
Tabel 2...
- 7 -
Tabel 2 Rp juta
Skenario Nilai
AYDA
Penurunan
AYDA
setelah
penurunan
nilai
PPA Non
Produktif
yang
wajib
dibentuk
Pengaruh
terhadap
perhitungan
rasio KPMM
Modal setelah
dipengaruhi
perhitungan
PPA Non
Produktif
1 1.000 0 1.000 100% x
1.000=1.000
99.000
2 1.000 200 800 100% x
800=800
99.200
VIII. RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah
bermasalah, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atas
nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau
margin/bagi hasil/ujrah sepanjang nasabah yang bersangkutan masih
memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi
kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi
Pembiayaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Pemberian potongan tagihan Murabahah dalam rangka apresiasi
untuk nasabah yang membayar cicilan tepat waktu tidak dikategorikan
sebagai Restrukturisasi Pembiayaan sepanjang apresiasi tidak
diperjanjikan dan hanya bersifat sekali saja (tidak berlaku setiap bulan-
bulan cicilan).
Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip
syariah, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang
memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi
Pembiayaan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Analisis dan Dokumentasi
Dalam melakukan analisis terhadap Pembiayaan yang akan
direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi:
1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok
dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang didasarkan atas
laporan keuangan, arus kas (cash flow), proyeksi keuangan,
kondisi...
- 8 -
kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha
nasabah;
2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau margin/bagi
hasil/ujrah berdasarkan perjanjian Pembiayaan sebelum dan
setelah Restrukturisasi Pembiayaan. Perkiraan tersebut
hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk
proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi
keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali
Pembiayaan yang diterima; dan
3) evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk
menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi
perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara
penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan
manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat
menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan
restrukturisasi organisasi tersebut.
b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan
proyeksi arus kas dan nilai yang akan diterima dari angsuran
pokok dan/atau margin/ujrah yang akan diterima.
c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan
penyesuaian persyaratan Pembiayaan seperti perubahan jangka
waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut
dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan
kemampuan membayar nasabah sehingga nasabah diperkirakan
dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok
dan/atau margin/bagi hasil/ujrah hingga jatuh tempo.
d. Apabila Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara
pemberian tambahan Pembiayaan, tujuan dan penggunaan
tambahan Pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan
Pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan
pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. Dalam hal
Restrukturisasi Pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah
menjadi lebih besar, Bank dapat mensyaratkan adanya agunan
baru.
e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan
kemampuan membayar nasabah.
f. Rincian...
- 9 -
f. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Pembiayaan
termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Pembiayaan,
seperti rencana rekapitalisasi perusahaan nasabah atau adanya
klausul bahwa Bank dapat mengubah margin/bagi hasil/ujrah
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sejalan
dengan kemampuan membayar nasabah, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
g. Persyaratan bahwa perjanjian Pembiayaan dan dokumen lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan
harus memiliki kekuatan hukum.
h. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan.
2. Prosedur Pemantauan
Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau Pembiayaan
yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan nasabah
untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian
Pembiayaan baru.
Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka
pemantauan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:
a. meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang
dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha,
pelaksanaan rencana tindak (action plan), yang diperlukan Bank
dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah
secara terus menerus. Nasabah juga melaporkan dampak dari
berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari
Restrukturisasi Pembiayaan, seperti rekapitalisasi perusahaan
nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;
b. mengevaluasi Pembiayaan yang telah direstrukturisasi setiap
triwulan, termasuk apabila terdapat perbedaan yang signifikan
antara proyeksi dan realisasi, antara lain dari angsuran pokok dan
margin/bagi hasil/ujrah, arus kas, dan/atau nilai taksasi agunan;
dan
c. menyusun langkah yang akan diambil jika nasabah ternyata
kembali mengalami kesulitan membayar setelah Restrukturisasi
Pembiayaan.
3. Penetapan...
- 10 -
3. Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai
berikut:
a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum
dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, sepanjang nasabah belum
memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau
margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut selama 3 (tiga)
periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas
Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan,
apabila nasabah telah memenuhi kewajiban pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
c. kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian
prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar:
1) setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b; atau
2) dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau
kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi
Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode
kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
Contoh 1:
Pada bulan Januari 2015, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah A
dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Macet. Dalam perjanjian
Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah A harus
membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai
tanggal 15 Februari 2015. Selanjutnya nasabah A dalam 3 (tiga)
periode pembayaran berturut-turut (15 Februari 2015, 15 Maret 2015,
dan 15 April 2015) dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai
waktu perjanjian Restrukturisasi Pembiayan.
Tabel 3
Periode
Pemenuhan Perjanjian Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian Pembayaran
Persyaratan
lain
Februari 2015 memenuhi memenuhi Macet
Maret 2015 memenuhi memenuhi Macet
April 2015 memenuhi memenuhi dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Diragukan
Mei...
- 11 -
Periode
Pemenuhan Perjanjian Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian Pembayaran
Persyaratan
lain
Mei 2015 memenuhi memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
Contoh 2:
Pada bulan Januari 2015, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan Murabahah terhadap fasilitas Pembiayaan nasabah B
dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Diragukan. Dalam
perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah B
harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan
mulai tanggal 15 Februari 2015. Selanjutnya pada periode
pembayaran ketiga (15 April 2015), nasabah B tidak dapat memenuhi
kewajiban pembayaran pada waktunya. Dengan demikian kualitas
Pembiayaan nasabah B sejak bulan Februari 2015 ditetapkan sebagai
berikut:
Tabel 4
Periode
Pemenuhan Perjanjian Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian Pembayaran
Persyaratan
lain
Februari 2015 memenuhi memenuhi Diragukan
Maret 2015 memenuhi memenuhi Diragukan
April 2015 tidak memenuhi
memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan
Mei 2015 memenuhi memenuhi paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum restrukturisasi)
Juni 2015 memenuhi memenuhi paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum restrukturisasi)
Juli 2015 memenuhi memenuhi dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Kurang Lancar
Agustus 2015 dan seterusnya
memenuhi memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
Contoh...
- 12 -
Contoh 3:
Pada bulan Januari 2015, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah C
dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Kurang Lancar.
Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa
nasabah C harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara
bulanan mulai tanggal 15 Februari 2015, selain itu nasabah juga
diminta mengganti salah satu pengurus selambat-lambatnya 31
Januari 2015. Nasabah C selalu dapat memenuhi kewajiban
pembayaran pada waktunya. Namun penggantian pengurus dimaksud
baru dilakukan pada bulan April 2015, sehingga sebelum penggantian
pengurus tersebut, nasabah C dianggap tidak memenuhi persyaratan
yang telah diperjanjikan. Dengan demikian kualitas Pembiayaan
nasabah C sejak bulan Februari 2015 ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 5
Periode
Pemenuhan Perjanjian Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan
penilaian Pembayaran Persyaratan lain
Februari 2015
memenuhi tidak memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi Kurang Lancar
Maret 2015 memenuhi tidak memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan
kemampuan membayar, paling tinggi Kurang Lancar
April 2015 memenuhi memenuhi dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Dalam Perhatian Khusus
Mei 2015 dan seterusnya
memenuhi memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
4. Pemberian Tenggang Waktu Pembayaran (grace period)
Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank dapat
memberikan fasilitas berupa pemberian tenggang waktu pembayaran
(grace period). Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian
tenggang...
- 13 -
tenggang waktu pembayaran (grace period) angsuran pokok atau
margin/bagi hasil/ujrah hanya berlaku untuk:
a. Pembiayaan berdasarkan akad Pembiayaan berdasarkan akad
Murabahah, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik,
Mudharabah, dan Musyarakah; dan
b. jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi.
Kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dengan pemberian
tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama
tenggang waktu pembayaran kualitasnya ditetapkan sama dengan
kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada
umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada
nasabah dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran pokok
Pembiayaan atau margin/bagi hasil/ujrah.
Contoh 1:
Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan
Murabahah untuk modal kerja nasabah D dengan kualitas
Pembiayaan digolongkan Kurang Lancar. Terhadap nasabah D, Bank
memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran pokok selama 3
(tiga) bulan, sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan.
Selama periode tenggang waktu pembayaran 3 (tiga) bulan kualitas
nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan
restrukturisasi, yaitu Kurang Lancar. Setelah berakhirnya masa
tenggang waktu pembayaran (grace period), nasabah D dapat
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi
Pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kualitas Pembiayaan
nasabah D ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 6
Periode
Pemenuhan Perjanjian Kualitas Pembiayaan pada akhir
bulan penilaian Pokok Margin
1 - memenuhi Kurang Lancar
2 - memenuhi Kurang Lancar
3 - memenuhi Kurang Lancar
4 memenuhi memenuhi Kurang Lancar
5 memenuhi memenuhi Kurang Lancar
6 memenuhi memenuhi dapat meningkat paling tinggi satu
tingkat menjadi Dalam Perhatian Khusus
7 memenuhi memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
Contoh...
- 14 -
Contoh 2:
Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan
Murabahah nasabah E dengan kualitas Pembiayaan digolongkan
Diragukan. Terhadap nasabah E, Bank memberikan tenggang waktu
pembayaran angsuran pokok selama 6 (enam) bulan, sedangkan
pembayaran margin dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang
waktu pembayaran 6 (enam) bulan kualitas nasabah E ditetapkan
mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu
Diragukan. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran
(grace period), nasabah E dapat memenuhi kewajibannya sesuai
dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Sehubungan dengan
hal tersebut, kualitas Pembiayaan nasabah E ditetapkan sebagai
berikut:
Tabel 7
Periode
Pemenuhan Perjanjian Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan
penilaian Pokok Margin
1 - memenuhi Diragukan
2 - memenuhi Diragukan
3 - memenuhi Diragukan
4 - memenuhi Diragukan
5 - memenuhi Diragukan
6 - memenuhi Diragukan
7 memenuhi memenuhi Diragukan
8 memenuhi memenuhi Diragukan
9 memenuhi memenuhi dapat meningkat paling tinggi satu tingkat
menjadi Kurang Lancar
10 dan seterusnya
memenuhi memenuhi berdasarkan faktor penilaian prospek usaha,
kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
5. Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan antara
lain:
a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta’widh) kepada nasabah yang
lalai atau melanggar perjanjian sehingga menimbulkan kerugian
pada Bank.
b. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan Bank
dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh
nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan
terjadi...
- 15 -
terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang
(opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah).
c. Penetapan ganti rugi dan cara perhitungan harus dituangkan
dalam addendum akad Pembiayaan.
d. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan mengacu kepada
fatwa yang berlaku.
Tata cara Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada
Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
IX. ALAMAT PENYAMPAIAN RENCANA TINDAK
Penyampaian Rencana Tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
1. Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Kompleks
Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta
10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat
Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi
Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas
Jasa Keuangan.
X. LAIN-LAIN
Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
XI. PENUTUP
Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan ini berlaku:
a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS tanggal 13 April
2011 perihal Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah;
b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22
Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS tanggal 30 Mei
2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi
Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Surat...
- 16 -
Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
NELSON TAMPUBOLON
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ……
Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I Departemen Hukum, Ttd.
Ttd.
Sudarmaji
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8./SEOJK.03/2015
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
- 1 -
1. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD BAGI HASIL
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
A. PROSPEK USAHA
Potensi
pertumbuhan usaha
Potensi
pertumbuhan kegiatan usaha
nasabah baik.
Potensi
pertumbuhan kegiatan usaha
nasabah terbatas.
Potensi
pertumbuhan kegiatan usaha
nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami
pertumbuhan.
Kegiatan usaha
nasabah menurun.
Kelangsungan
usaha nasabah sangat diragukan
dan sulit untuk pulih kembali.
Kemungkinan
besar kegiatan usaha akan
terhenti.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam
persaingan
Pasar yang stabil dan tidak
dipengaruhi oleh perubahan kondisi
perekonomian.
Posisi di pasar baik, tidak banyak
dipengaruhi oleh perubahan kondisi
perekonomian.
Pasar dipengaruhi oleh perubahan
kondisi perekonomian.
Pasar sangat dipengaruhi oleh
perubahan kondisi perekonomian.
Kehilangan pasar sejalan dengan
kondisi perekonomian yang menurun.
Operasional tidak kontinyu. Persaingan yang
terbatas,
termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
Pangsa pasar sebanding dengan
pesaing.
Posisi di pasar cukup baik tetapi
banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika
melaksanakan strategi bisnis
yang baru.
Persaingan usaha sangat ketat dan
operasional perusahaan mengalami
permasalahan yang serius.
Beroperasi...
- 2 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
Beroperasi pada
kapasitas yang optimum.
Beroperasi pada
kapasitas yang hampir optimum.
Tidak beroperasi
pada kapasitas optimum.
Kapasitas tidak
pada level yang dapat mendukung
operasional.
Kualitas manajemen
(independensi, pengalaman,
serta kompetensi) dan permasalahan
tenaga kerja
Manajemen
sangat baik.
Manajemen baik. Manajemen cukup
baik.
Manajemen
kurang baik.
Manajemen
sangat buruk.
Tenaga kerja
memadai dan/atau belum
pernah tercatat mengalami
perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah
mengalami perselisihan/ pemogokan ringan
namun telah terselesaikan
dengan baik.
Tenaga kerja pada
umumnya memadai, pernah
mengalami perselisihan/
pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan
dengan baik namun masih ada kemungkinan
untuk terulang kembali.
Tenaga kerja
berlebihan dan/atau terdapat
perselisihan atau pemogokan yang
dampaknya cukup material terhadap kegiatan usaha
nasabah.
Tenaga kerja
berlebihan dalam jumlah yang besar
sehingga dapat menimbulkan
keresahan dan/atau terdapat perselisihan atau
pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap
kegiatan usaha nasabah.
Tenaga kerja
berlebihan dalam jumlah yang besar
sehingga menimbulkan
keresahan dan terdapat perselisihan/
pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang
material bagi kegiatan usaha
nasabah.
Dukungan dari
grup atau afiliasi Perusahaan grup
atau afiliasi stabil dan mendukung
usaha.
Perusahaan grup
atau afiliasi stabil dan tidak
memiliki dampak yang
memberatkan nasabah.
Hubungan dengan
perusahaan grup atau afiliasi mulai
memberikan dampak yang
memberatkan nasabah.
Perusahaan grup
atau afiliasi telah memberikan
dampak yang memberatkan
nasabah.
Perusahaan grup
atau afiliasi sangat merugikan
nasabah.
Upaya...
- 3 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
Upaya yang dilakukan
nasabah dalam rangka memelihara
lingkungan hidup (sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku).
Upaya
pengelolaan lingkungan hidup baik dan
mencapai hasil yang paling kurang sesuai
dengan persyaratan
minimum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Upaya
pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan
belum mencapai persyaratan minimum
sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Upaya
pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan
belum mencapai persyaratan minimum
sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan penyimpangan
yang cukup material.
Perusahaan
belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup
yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan
namun belum mencapai
persyaratan minimum sebagaimana
diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan
penyimpangan yang material.
Perusahaan
belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup
yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan
namun belum mencapai
persyaratan minimum sebagaimana
diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan
memiliki kemungkinan untuk dituntut di
pengadilan.
B. KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH
Perolehan laba Perolehan laba
sama atau lebih tinggi
dibandingkan dengan target laba dan stabil.
Perolehan laba
sesuai target laba namun memiliki
potensi menurun.
Perolehan laba
lebih rendah dari target laba.
Perolehan laba
sangat kecil atau negatif.
Mengalami
kerugian yang besar.
Kerugian...
- 4 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
Kerugian
operasional dibiayai dengan
penjualan aset.
Nasabah tidak
mampu memenuhi
seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat
dipertahankan.
Struktur permodalan
Permodalan kuat dengan jumlah
utang yang lebih rendah dari modal.
Permodalan cukup baik dan
pemilik mempunyai kemampuan
untuk memberikan
modal tambahan apabila diperlukan.
Rasio utang terhadap modal
cukup tinggi.
Rasio utang terhadap modal
tinggi.
Rasio utang terhadap modal
sangat tinggi.
Arus kas Likuiditas dan
modal kerja kuat.
Likuiditas dan
modal kerja umumnya baik.
Likuiditas kurang
dan modal kerja terbatas.
Likuiditas sangat
rendah.
Kesulitan
likuiditas.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah
dapat memenuhi kewajiban pengembalian
Pembiayaan serta porsi bagi hasil
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa meskipun
nasabah mampu memenuhi kewajiban
pengembalian Pembiayaan serta
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah
hanya mampu memberikan porsi bagi hasil
dan/atau sebagian
Analisis arus kas
menunjukkan ketidakmampuan
mengembalikan angsuran Pembiayaan serta
porsi bagi hasil.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah
tidak mampu menutup biaya produksi.
Pembiayaan baru Pembiayaan baru
tanpa...
- 5 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
tanpa dukungan sumber dana
tambahan.
porsi bagi hasil namun terdapat
indikasi masalah tertentu yang apabila tidak
diatasi akan memengaruhi
pembayaran di masa mendatang.
angsuran Pembiayaan.
digunakan untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo.
digunakan untuk menutup kerugian
operasional.
Sensitivitas terhadap risiko
pasar
Jumlah portfolio
yang sensitif terhadap perubahan nilai
tukar valuta asing relatif sedikit atau
telah dilakukan lindung nilai secara baik.
Beberapa portfolio
sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing
tetapi masih terkendali.
Kegiatan usaha
terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta
asing.
Kegiatan usaha
terancam karena perubahan nilai tukar valuta
asing.
Kegiatan usaha
terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta
asing.
C. KEMAMPUAN MEMBAYAR
Ketepatan pembayaran pokok dan bagi
hasil
a. Terdapat pembayaran
angsuran pokok
Pembayaran angsuran pokok
Pembiayaan tepat waktu atau
Pembiayaan
Terdapat tunggakan
pembayaran angsuran pokok
sampai dengan 90
Terdapat tunggakan
pembayaran angsuran pokok
telah melampaui
Terdapat tunggakan
pembayaran angsuran pokok
telah melampaui
Terdapat tunggakan
pembayaran angsuran pokok
telah
belum...
- 6 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
belum jatuh tempo; dan
(sembilan puluh) hari atau terdapat
tunggakan pelunasan pokok sampai dengan 30
(tiga puluh) hari setelah jatuh
tempo; dan/atau
90 (sembilan puluh) hari
sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari atau
terdapat tunggakan
pelunasan pokok melampaui 30 (tiga puluh) hari
sampai dengan 60 (enam puluh) hari
setelah jatuh tempo; dan/atau
120 (seratus dua puluh) hari
sampai dengan 180 (seratus delapan puluh)
hari atau terdapat tunggakan
pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari
sampai dengan 90 (sembilan puluh)
hari setelah jatuh tempo; dan/atau
melampaui 180 (seratus
delapan puluh) hari atau terdapat
tunggakan pelunasan
pokok melampaui 90 (sembilan
puluh) hari setelah jatuh
tempo; dan/atau
Rasio RBH terhadap PBH
lebih besar dari atau sama dengan
80% (delapan puluh perseratus).
Rasio RBH terhadap PBH
lebih besar dari 50% (lima puluh
perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan
puluh perseratus).
Rasio RBH terhadap PBH
lebih besar dari 50% (lima puluh
perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan
puluh perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 1
(satu) periode sampai dengan 6
(enam) periode pembayaran akumulasi atau
Rasio RBH terhadap PBH
lebih besar dari 50% (lima puluh
perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan
puluh perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 6
(enam) sampai dengan 9
(sembilan) periode pembayaran akumulasi atau
Rasio RBH terhadap PBH
lebih besar dari 50% (lima puluh
perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan
puluh perseratus) lebih dari 9 (sembilan) periode
pembayaran akumulasi atau
Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau
Rasio...
- 7 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
(RBH ≥ 80% PBH)
(50% < RBH/PBH < 80%)
Rasio RBH terhadap PBH
sama dengan atau lebih kecil dari 50% (lima puluh
perseratus) sampai dengan 3
(tiga) periode pembayaran akumulasi.
(50% < RBH/PBH < 80% dalam
jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai
dengan 6 (enam) periode pembayaran atau
RBH/PBH ≤ 50% sampai dengan 3
(tiga) periode pembayaran akumulasi).
Rasio RBH terhadap PBH
sama dengan atau lebih kecil dari 50% (lima puluh
perseratus) dalam jangka waktu
lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) periode
pembayaran akumulasi).
(50% < RBH/PBH < 80% dalam
jangka waktu lebih dari 6 (enam) sampai
dengan 9 (sembilan) periode pembayaran
akumulasi atau RBH/PBH ≤ 50%
dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai
dengan 6 (enam) periode
pembayaran akumulasi).
lebih kecil dari 50% (lima puluh
perseratus) lebih dari 6 (enam) periode
pembayaran akumulasi).
(50% < RBH/PBH < 80% lebih dari 9
(sembilan) periode pembayaran akumulasi atau
RBH/PBH ≤ 50 % lebih dari 6 (enam) periode
pembayaran akumulasi).
b. Tidak...
- 8 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
b. Tidak terdapat pembayaran
angsuran pokok
Pembiayaan
belum jatuh tempo; dan
Terdapat
tunggakan pelunasan pokok belum melampaui
30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
Terdapat
tunggakan pelunasan pokok melampaui 30
(tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari
setelah jatuh tempo; dan/atau
Terdapat
tunggakan pelunasan pokok melampaui 60
(enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh)
hari setelah jatuh tempo; dan/atau
Terdapat tunggakan
pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh)
hari setelah jatuh tempo; dan/atau
Rasio RBH
terhadap PBH lebih besar dari
atau sama dengan 80% (delapan puluh perseratus).
Rasio RBH
terhadap PBH lebih besar dari
50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari
80% (delapan puluh perseratus).
Rasio RBH
terhadap PBH lebih besar dari
50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari
80% (delapan puluh perseratus) dalam jangka
waktu lebih dari 1 (satu) periode
sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran
akumulasi atau Rasio RBH
terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari
50% (lima puluh
Rasio RBH
terhadap PBH lebih besar dari
50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari
80% (delapan puluh perseratus) dalam jangka
waktu lebih dari 6 (enam) sampai
dengan 9 (sembilan) periode pembayaran
akumulasi atau Rasio RBH
terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari
50% (lima puluh
Rasio RBH
terhadap PBH lebih besar dari
50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari
80% (delapan puluh perseratus) lebih dari 9
(sembilan) periode pembayaran
akumulasi atau Rasio RBH terhadap PBH
sama dengan atau lebih kecil dari
50% (lima puluh perseratus) lebih dari 6 (enam)
periode
perseratus...
- 9 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
(RBH ≥ 80% PBH)
(50% < RBH/PBH < 80%)
perseratus) sampai dengan 3
(tiga) periode pembayaran akumulasi.
(50% < RBH/PBH < 80% dalam
jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai
dengan 6 (enam) periode
pembayaran akumulasi atau RBH/PBH ≤ 50%
sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran
akumulasi).
perseratus) dalam jangka waktu
lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) periode
pembayaran akumulasi).
(50% < RBH/PBH < 80% dalam
jangka waktu lebih dari 6 (enam) sampai
dengan 9 (sembilan) periode
pembayaran akumulasi atau RBH/PBH ≤ 50%
lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) periode
pembayaran akumulasi).
pembayaran akumulasi).
(50% < RBH/PBH < 80% lebih dari 9
(sembilan) periode pembayaran akumulasi atau
RBH/PBH ≤ 50 % lebih dari 6
(enam) periode pembayaran akumulasi).
Ketersediaan dan keakuratan
informasi keuangan
nasabah
Nasabah selalu
menyampaikan informasi
keuangan secara teratur dan akurat.
Nasabah
menyampaikan informasi
keuangan secara teratur dan akurat.
Nasabah
menyampaikan informasi
keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.
Nasabah
menyampaikan informasi
keuangan tidak teratur dan meragukan.
Nasabah tidak
menyampaikan informasi
keuangan atau tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan...
- 10 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
Kelengkapan dokumen
Pembiayaan
Dokumentasi
Pembiayaan lengkap dan pengikatan
agunan kuat.
Dokumentasi
Pembiayaan lengkap dan pengikatan
agunan kuat.
Dokumentasi
Pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan
agunan lemah.
Dokumentasi
Pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan
agunan lemah.
Dokumentasi
Pembiayaan dan/atau pengikatan
agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap perjanjian
Pembiayaan
Tidak terdapat pelanggaran
perjanjian Pembiayaan.
Pelanggaran perjanjian
Pembiayaan yang tidak prinsipiil.
Pelanggaran terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang
cukup prinsipiil.
Pelanggaran terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang
prinsipiil.
Pelanggaran terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang
sangat prinsipiil.
Kesesuaian penggunaan fasilitas
Penggunaan dana sesuai dengan
pengajuan Pembiayaan.
Penggunaan dana kurang sesuai
dengan pengajuan Pembiayaan, namun jumlahnya
tidak material.
Penggunaan dana kurang sesuai
dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah
yang cukup material.
Penggunaan dana kurang sesuai
dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah
yang material.
Sebagian besar penggunaan dana
tidak sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan,
namun jumlahnya tidak material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan
dengan jumlah yang cukup
material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan
dengan jumlah yang material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan
dengan jumlah yang sangat
material.
Perpanjangan
Pembiayaan
sesuai dengan
Perpanjangan
Pembiayaan
kurang sesuai
Perpanjangan
Pembiayaan tidak
sesuai dengan
Perpanjangan
Pembiayaan tidak
sesuai dengan
Perpanjangan
Pembiayaan tanpa
analisis
analisis...
- 11 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
analisis kebutuhan
nasabah.
dengan analisis kebutuhan
nasabah.
analisis kebutuhan
nasabah (perpanjangan Pembiayaan
untuk menyembunyikan
kesulitan keuangan).
analisis kebutuhan
nasabah (perpanjangan Pembiayaan
untuk menyembunyikan
kesulitan keuangan) dengan penyimpangan
yang cukup material.
kebutuhan nasabah.
Kewajaran sumber
pembayaran kewajiban
Sumber
pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan
disepakati oleh bank dan
nasabah.
Sumber
pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh
bank dan nasabah.
Pembayaran
berasal dari sumber lain dari yang disepakati.
Sumber
pembayaran tidak diketahui, sementara sumber
yang disepakati sudah tidak
memungkinkan.
Tidak terdapat
sumber pembayaran yang memungkinkan.
Sumber
pembayaran sesuai dgn
struktur/jenis Pembiayaan yg
diterima.
Sumber
pembayaran kurang sesuai
dengan struktur/jenis
Pembiayaan yang diterima.
Sumber
pembayaran kurang sesuai
dengan struktur/jenis
Pembiayaan yang diterima secara cukup material.
Sumber
pembayaran kurang sesuai
dengan struktur/jenis
Pembiayaan yang diterima secara material.
Sumber
pembayaran tidak sesuai dengan
struktur/jenis Pembiayaan yang
diterima.
2. PENGGOLONGAN...
- 12 -
2. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
A. PROSPEK USAHA
Potensi pertumbuhan
usaha
Potensi pertumbuhan
kegiatan usaha nasabah baik.
Potensi pertumbuhan
kegiatan usaha nasabah terbatas.
Potensi pertumbuhan
kegiatan usaha nasabah sangat
terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
Kegiatan usaha nasabah
menurun.
Kelangsungan usaha nasabah
sangat diragukan dan sulit untuk
pulih kembali.
Kemungkinan
besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar
dan posisi nasabah dalam persaingan
Pasar yang stabil
dan tidak dipengaruhi oleh
perubahan kondisi perekonomian.
Posisi di pasar
baik, tidak banyak dipengaruhi oleh
perubahan kondisi perekonomian.
Pasar dipengaruhi
oleh perubahan kondisi
perekonomian.
Pasar sangat
dipengaruhi oleh perubahan
kondisi perekonomian.
Kehilangan pasar
sejalan dengan kondisi
perekonomian yang menurun.
Operasional tidak kontinyu.
Persaingan yang
terbatas, termasuk posisi
yang kuat dalam pasar.
Beroperasi pada kapasitas yang
optimum.
Pangsa pasar
sebanding dengan pesaing.
Beroperasi pada kapasitas yang
hampir optimum.
Posisi di pasar
cukup baik tetapi banyak pesaing,
namun dapat pulih kembali jika
melaksanakan strategi bisnis yang baru.
Tidak beroperasi pada kapasitas
optimum.
Persaingan usaha
sangat ketat dan operasional
perusahaan mengalami
permasalahan yang serius.
Kapasitas tidak pada level yang dapat
mendukung...
- 13 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
mendukung operasional.
Kualitas manajemen (independensi,
pengalaman, serta
kompetensi) dan permasalahan tenaga kerja
Manajemen sangat baik.
Manajemen baik. Manajemen cukup baik.
Manajemen kurang baik.
Manajemen sangat buruk.
Tenaga kerja
memadai dan/atau belum
pernah tercatat mengalami perselisihan atau
pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami
perselisihan/ pemogokan ringan
namun telah terselesaikan dengan baik.
Tenaga kerja
pada umumnya memadai, pernah
mengalami perselisihan/ pemogokan
tenaga kerja yang telah diselesaikan
dengan baik namun masih
ada kemungkinan untuk terulang
kembali.
Tenaga kerja
berlebihan dan/atau terdapat
perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup
material terhadap kegiatan usaha nasabah.
Tenaga kerja
berlebihan dalam jumlah yang besar
sehingga dapat menimbulkan keresahan
dan/atau terdapat perselisihan atau pemogokan yang
dampaknya cukup material terhadap
kegiatan usaha nasabah.
Tenaga kerja
berlebihan dalam jumlah yang besar
sehingga menimbulkan keresahan dan
terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja
dengan dampak yang material bagi
kegiatan usaha nasabah.
Dukungan dari grup atau afiliasi
Perusahaan grup atau afiliasi stabil
dan mendukung usaha.
Perusahaan grup atau afiliasi stabil
dan tidak memiliki dampak yang
memberatkan nasabah.
Hubungan dengan perusahaan grup
atau afiliasi mulai memberikan dampak yang
memberatkan nasabah.
Perusahaan grup atau afiliasi telah
memberikan dampak yang memberatkan
nasabah.
Perusahaan grup atau afiliasi sangat
merugikan nasabah.
Upaya...
- 14 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
Upaya yang dilakukan
nasabah dalam rangka memelihara
lingkungan hidup (sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku)
Upaya
pengelolaan lingkungan hidup baik dan
mencapai hasil yang paling kurang sesuai
dengan persyaratan
minimum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Upaya
pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan
belum mencapai persyaratan minimum
sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Upaya
pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan
belum mencapai persyaratan minimum
sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan penyimpangan
yang cukup material.
Perusahaan
belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup
yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan
namun belum mencapai
persyaratan minimum sebagaimana
diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan
penyimpangan yang material.
Perusahaan belum
melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup
yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan
namun belum mencapai
persyaratan minimum sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan memiliki
kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
B. KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH
Perolehan laba Perolehan laba
sama atau lebih tinggi dibandingkan
dengan target laba dan stabil.
Perolehan laba
sesuai target laba namun memiliki potensi menurun.
Perolehan laba
lebih rendah dari target laba.
Perolehan laba
sangat kecil atau negatif.
Kerugian
operasional dibiayai dengan
penjualan aset.
Mengalami
kerugian yang besar.
Nasabah tidak
mampu memenuhi seluruh kewajiban
dan kegiatan usaha
tidak...
- 15 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
tidak dapat
dipertahankan.
Struktur permodalan
Permodalan kuat dengan jumlah
utang yang lebih rendah dari modal.
Permodalan cukup baik dan
pemilik mempunyai kemampuan
untuk memberikan modal tambahan
apabila diperlukan.
Rasio utang terhadap modal
cukup tinggi.
Rasio utang terhadap modal
tinggi.
Rasio utang terhadap modal
sangat tinggi.
Arus kas Likuiditas dan
modal kerja kuat.
Likuiditas dan
modal kerja umumnya baik.
Likuiditas kurang
dan modal kerja terbatas.
Likuiditas sangat
rendah.
Kesulitan
likuiditas.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi
kewajiban pembayaran
pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana
tambahan.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu
memenuhi kewajiban
pembayaran pokok dan margin namun terdapat
indikasi masalah tertentu yang
apabila tidak diatasi akan
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu
membayar sebagian pokok
dan margin.
Analisis arus kas
menunjukkan ketidakmampuan pembayaran
pokok dan margin.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu
menutup biaya produksi.
Pembiayaan baru
digunakan untuk memenuhi kewajiban yang
jatuh tempo.
Pembiayaan baru
digunakan untuk menutup kerugian operasional.
memengaruhi...
- 16 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
memengaruhi pembayaran di
masa mendatang.
Sensitivitas terhadap risiko pasar
Jumlah portfolio yang sensitif
terhadap perubahan nilai tukar valuta asing
relatif sedikit atau telah dilakukan
lindung nilai secara baik.
Beberapa portfolio sensitif terhadap
perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih
terkendali.
Kegiatan usaha terpengaruh oleh
perubahan nilai tukar valuta asing.
Kegiatan usaha terancam karena
perubahan nilai tukar valuta asing.
Kegiatan usaha terancam karena
fluktuasi nilai tukar valuta asing.
C. KEMAMPUAN MEMBAYAR
Ketepatan
pembayaran pokok dan
margin
Pembayaran
angsuran tepat waktu dan tidak
ada tunggakan.
Terdapat
tunggakan pembayaran
angsuran pokok dan/atau margin
belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
Terdapat
tunggakan pembayaran
angsuran pokok dan/atau margin
yang telah melampaui 90 (sembilan puluh)
hari sampai dengan 180
(seratus delapan puluh) hari.
Terdapat
tunggakan pembayaran
angsuran pokok dan/atau margin
yang telah melampaui 180 (seratus delapan
puluh) hari sampai dengan
270 (dua ratus tujuh puluh ) hari.
Terdapat
tunggakan pembayaran
angsuran pokok dan/atau margin
yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh
puluh) hari.
Ketersediaan dan keakuratan
informasi
Nasabah selalu menyampaikan
informasi
Nasabah menyampaikan
informasi
Nasabah menyampaikan
informasi
Nasabah menyampaikan
informasi
Nasabah tidak menyampaikan
informasi keuangan
keuangan...
- 17 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
keuangan nasabah
keuangan secara teratur dan
akurat.
keuangan secara teratur dan
akurat.
keuangan tidak teratur tetapi
masih akurat.
keuangan tidak teratur dan
meragukan.
atau tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan dokumen Pembiayaan
Dokumentasi Pembiayaan
lengkap dan pengikatan agunan kuat.
Dokumentasi Pembiayaan
lengkap dan pengikatan agunan kuat.
Dokumentasi Pembiayaan
kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.
Dokumentasi Pembiayaan tidak
lengkap dan pengikatan agunan lemah.
Dokumentasi Pembiayaan
dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan
terhadap perjanjian Pembiayaan
Tidak terdapat
pelanggaran perjanjian
Pembiayaan.
Pelanggaran
perjanjian Pembiayaan yang
tidak prinsipiil.
Pelanggaran
terhadap persyaratan pokok
dalam perjanjian Pembiayaan yang cukup prinsipiil.
Pelanggaran
terhadap persyaratan pokok
dalam perjanjian Pembiayaan yang prinsipiil.
Pelanggaran
terhadap persyaratan pokok
dalam perjanjian Pembiayaan yang sangat prinsipiil.
Kesesuaian
penggunaan dana
Penggunaan dana
sesuai dengan pengajuan
Pembiayaan.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan
Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan
Pembiayaan dengan jumlah yang cukup
material.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan
Pembiayaan dengan jumlah yang material.
Sebagian besar
penggunaan dana tidak sesuai
dengan pengajuan Pembiayaan.
Jumlah dan jenis fasilitas diberikan
sesuai dengan kebutuhan.
Jumlah dan jenis fasilitas diberikan
lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya
tidak material.
Jumlah dan jenis fasilitas diberikan
lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah
yang cukup material.
Jumlah dan jenis fasilitas diberikan
lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah
yang material.
Jumlah dan jenis fasilitas diberikan
lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat
material.
Perpanjangan...
- 18 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
Perpanjangan
Pembiayaan sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah.
Perpanjangan
Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah.
Perpanjangan
Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah (perpanjangan
Pembiayaan untuk
menyembunyikan kesulitan keuangan).
Perpanjangan
Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah (perpanjangan
Pembiayaan untuk
menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan
penyimpangan yang cukup
material.
Perpanjangan
Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.
3. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD SEWA MENYEWA
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
A. PROSPEK USAHA
Potensi
pertumbuhan
usaha
Potensi
pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.
Potensi
pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas.
Potensi
pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat
terbatas atau
Kegiatan usaha
nasabah menurun.
Kelangsungan
usaha nasabah sangat diragukan dan sulit untuk
pulih kembali.
tidak...
- 19 -
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
tidak mengalami pertumbuhan.
Kemungkinan besar kegiatan
usaha akan terhenti.
Kondisi pasar
dan posisi
nasabah dalam
persaingan
Pasar yang stabil
dan tidak dipengaruhi oleh perubahan
kondisi perekonomian.
Posisi di pasar
baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan
kondisi perekonomian.
Pasar dipengaruhi
oleh perubahan kondisi perekonomian.
Pasar sangat
dipengaruhi oleh perubahan kondisi
perekonomian.
Kehilangan pasar
sejalan dengan kondisi perekonomian
yang menurun.
Persaingan yang
terbatas, termasuk posisi
yang kuat dalam pasar.
Pangsa pasar
sebanding dengan pesaing.
Posisi di pasar
cukup baik tetapi banyak pesaing,
namun dapat pulih kembali jika melaksanakan
strategi bisnis yang baru.
Persaingan usaha
sangat ketat dan operasional
perusahaan mengalami permasalahan
yang serius.
Kualitas
manajemen
(independensi,
pengalaman,
serta
kompetensi) dan
permasalahan
Manajemen
sangat baik.
Manajemen baik. Manajemen cukup
baik.
Manajemen
kurang baik.
Manajemen
sangat buruk.
Tenaga kerja
memadai dan/atau belum
pernah tercatat mengalami perselisihan atau
pemogokan.
Tenaga kerja pada
umumnya memadai, pernah
mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga
kerja yang telah
Tenaga kerja
berlebihan dan/atau terdapat
perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup
material terhadap
Tenaga kerja
berlebihan dalam jumlah yang besar
sehingga dapat menimbulkan keresahan
dan/atau terdapat
Tenaga kerja
berlebihan dalam jumlah yang besar
sehingga menimbulkan keresahan dan
terdapat
tenaga...
- 20 -
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
tenaga kerja diselesaikan
dengan baik namun masih ada kemungkinan
untuk terulang kembali.
kegiatan usaha
nasabah.
perselisihan atau
pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap
kegiatan usaha nasabah.
perselisihan/
pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang
material bagi kegiatan usaha nasabah.
Dukungan dari
grup atau afiliasi
Perusahaan grup
atau afiliasi stabil dan mendukung
usaha.
Perusahaan grup
atau afiliasi stabil dan tidak
memiliki dampak yang memberatkan
nasabah.
Hubungan dengan
perusahaan grup atau afiliasi mulai
memberikan dampak yang memberatkan
nasabah.
Perusahaan grup
atau afiliasi telah memberikan
dampak yang memberatkan nasabah.
Perusahaan grup
atau afiliasi sangat merugikan
nasabah.
Upaya yang
dilakukan
nasabah dalam
rangka
memelihara
lingkungan
hidup (sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku)
Upaya pengelolaan
lingkungan hidup baik dan
mencapai hasil yang paling kurang sesuai
dengan persyaratan minimum
sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-
Upaya pengelolaan
lingkungan hidup kurang baik dan
belum mencapai persyaratan minimum
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Upaya pengelolaan
lingkungan hidup kurang baik dan
belum mencapai persyaratan minimum
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang
berlaku, dengan penyimpangan
Perusahaan belum melakukan
upaya pengelolaan lingkungan hidup
yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan
namun belum mencapai persyaratan
minimum sebagaimana
diatur dalam peraturan
Perusahaan belum melakukan
upaya pengelolaan lingkungan hidup
yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan
namun belum mencapai persyaratan
minimum sebagaimana
diatur dalam peraturan
undangan...
- 21 -
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
undangan yang
berlaku.
yang cukup
material.
perundang-
undangan yang berlaku, dengan
penyimpangan yang material.
perundang-
undangan yang berlaku, dan
memiliki kemungkinan untuk dituntut di
pengadilan.
B. KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH
Perolehan laba Perolehan laba
sama atau lebih tinggi dibandingkan
dengan target laba dan stabil.
Perolehan laba
sesuai target laba namun memiliki potensi menurun.
Perolehan laba
lebih rendah dari target laba.
Perolehan laba
sangat kecil atau negatif.
Kerugian
operasional dibiayai dengan
penjualan aset.
Mengalami
kerugian yang besar.
Nasabah tidak
mampu memenuhi
seluruh kewajiban dan kegiatan
usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur
permodalan
Permodalan kuat dengan jumlah
utang yang lebih rendah dari
modal.
Permodalan cukup baik dan
pemilik mempunyai
kemampuan untuk memberikan
Rasio utang terhadap modal
cukup tinggi.
Rasio utang terhadap modal
tinggi.
Rasio utang terhadap modal
sangat tinggi.
modal...
- 22 -
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
modal tambahan
apabila diperlukan.
Arus kas Likuiditas dan
modal kerja kuat.
Likuiditas dan
modal kerja umumnya baik.
Likuiditas kurang
dan modal kerja terbatas.
Likuiditas sangat
rendah.
Kesulitan
likuiditas.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi
kewajiban pembayaran sewa
tanpa dukungan sumber dana tambahan.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu
memenuhi kewajiban
pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah
tertentu yang apabila tidak diatasi akan
memengaruhi pembayaran di
masa mendatang.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu
membayar sebagian sewa.
Analisis arus kas
menunjukkan ketidakmampuan pembayaran sewa.
Analisis arus kas
menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu
menutup biaya produksi.
Pembiayaan baru
digunakan untuk memenuhi kewajiban yang
jatuh tempo.
Pembiayaan baru
digunakan untuk menutup kerugian operasional.
Sensitivitas
terhadap risiko
pasar
Jumlah portfolio yang sensitif
terhadap perubahan nilai tukar valuta asing
relatif sedikit atau
Beberapa portfolio sensitif terhadap
perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih
terkendali.
Kegiatan usaha terpengaruh oleh
perubahan nilai tukar valuta asing.
Kegiatan usaha terancam karena
perubahan nilai tukar valuta asing.
Kegiatan usaha terancam karena
fluktuasi nilai tukar valuta asing.
telah...
- 23 -
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
telah dilakukan
lindung nilai secara baik.
C. KEMAMPUAN MEMBAYAR
Ketepatan pembayaran sewa
Pembayaran sewa tepat waktu.
Terdapat tunggakan pembayaran sewa
belum melampaui 90 (sembilan
puluh) hari.
Terdapat tunggakan pembayaran sewa
yang telah melampaui 90
(sembilan puluh) hari sampai dengan 180
(seratus delapan puluh) hari.
Terdapat tunggakan pembayaran sewa
yang telah melampaui 180
(seratus delapan puluh) hari sampai dengan
270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
Terdapat tunggakan
pembayaran sewa yang telah melampaui 270
(dua ratus tujuh puluh) hari.
Ketersediaan
dan keakuratan
informasi
keuangan
nasabah
Nasabah selalu
menyampaikan informasi keuangan secara
teratur dan akurat.
Nasabah
menyampaikan informasi keuangan secara
teratur dan akurat.
Nasabah
menyampaikan informasi keuangan tidak
teratur tetapi masih akurat.
Nasabah
menyampaikan informasi keuangan tidak
teratur dan meragukan.
Nasabah tidak
menyampaikan informasi keuangan atau
tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan
dokumen
Pembiayaan
Dokumentasi Pembiayaan
lengkap dan pengikatan
agunan kuat.
Dokumentasi Pembiayaan
lengkap dan pengikatan
agunan kuat.
Dokumentasi Pembiayaan
kurang lengkap dan pengikatan
agunan lemah.
Dokumentasi Pembiayaan tidak
lengkap dan pengikatan
agunan lemah.
Dokumentasi Pembiayaan
dan/atau pengikatan
agunan tidak ada.
Kepatuhan Tidak terdapat Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran
terhadap...
- 24 -
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
terhadap
perjanjian Pembiayaan
pelanggaran
perjanjian Pembiayaan.
perjanjian
Pembiayaan yang tidak prinsipiil.
terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian
Pembiayaan yang cukup prinsipiil.
terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian
Pembiayaan yang prinsipiil.
terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian
Pembiayaan yang sangat prinsipiil.
Kesesuaian penggunaan
dana
Penggunaan dana
sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan,
namun jumlahnya tidak material.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan
dengan jumlah yang cukup material.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan
dengan jumlah yang material.
Sebagian besar
penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan
Pembiayaan.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan sesuai dengan
kebutuhan.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan dengan jumlah yang cukup
material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan dengan jumlah yang material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan dengan jumlah yang sangat
material.
Perpanjangan Pembiayaan
sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah.
Perpanjangan Pembiayaan
kurang sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah.
Perpanjangan Pembiayaan tidak
sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah (perpanjangan
Pembiayaan
Perpanjangan Pembiayaan tidak
sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah (perpanjangan
Pembiayaan
Perpanjangan Pembiayaan tanpa
analisis kebutuhan
nasabah.
untuk...
- 25 -
FAKTOR
PENILAIAN L DPK KL D M
untuk
menyembunyikan kesulitan
keuangan).
untuk
menyembunyikan kesulitan
keuangan) dengan penyimpangan yang cukup
material.
4. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
KEMAMPUAN MEMBAYAR
Ketepatan pembayaran pokok – tidak
terdapat pembayaran angsuran
pokok
Pembiayaan belum jatuh tempo.
Terdapat tunggakan pelunasan pokok
belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh
tempo.
Terdapat tunggakan pelunasan pokok
melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam
puluh) hari setelah jatuh tempo.
Terdapat tunggakan pelunasan pokok
melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90
(sembilan puluh) hari setelah jatuh
tempo.
Terdapat tunggakan pelunasan pokok
melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh
tempo.
Ketersediaan
dan keakuratan
informasi
Nasabah selalu
menyampaikan informasi keuangan
secara teratur dan
Nasabah
menyampaikan informasi
keuangan secara
Nasabah
menyampaikan informasi
keuangan tidak
Nasabah
menyampaikan informasi
keuangan tidak
Nasabah tidak
menyampaikan informasi
keuangan atau
keuangan...
- 26 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
keuangan nasabah
akurat. teratur dan akurat.
teratur tetapi masih akurat.
teratur dan meragukan.
tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan
dokumen pembiayaan
Dokumentasi
pembiayaan lengkap dan
pengikatan agunan kuat.
Dokumentasi
pembiayaan lengkap dan
pengikatan agunan kuat.
Dokumentasi
pembiayaan kurang lengkap
dan pengikatan agunan lemah.
Dokumentasi
pembiayaan tidak lengkap dan
pengikatan agunan lemah.
Dokumentasi
pembiayaan dan/atau
pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap
perjanjian pembiayaan
Tidak terdapat pelanggaran
perjanjian pembiayaan.
Pelanggaran perjanjian
pembiayaan yang tidak prinsipiil.
Pelanggaran terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian
pembiayaan yang cukup prinsipiil.
Pelanggaran terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian
pembiayaan yang prinsipiil.
Pelanggaran terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian
pembiayaan yang sangat prinsipiil.
Kesesuaian penggunaan
fasilitas
Penggunaan dana
sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan,
namun jumlahnya tidak material.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan
dengan jumlah yang cukup material.
Penggunaan dana
kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan
dengan jumlah yang material.
Sebagian besar
penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan
pembiayaan.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan sesuai dengan
kebutuhan.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan dengan jumlah yang cukup
material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan dengan jumlah yang material.
Jumlah dan jenis
fasilitas diberikan lebih besar dari
kebutuhan dengan jumlah yang sangat
material.
Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan
pembiayaan...
- 27 -
FAKTOR PENILAIAN
L DPK KL D M
pembiayaan sesuai dengan analisis
kebutuhan nasabah.
pembiayaan kurang sesuai
dengan analisis kebutuhan nasabah.
pembiayaan tidak sesuai dengan
analisis kebutuhan nasabah
(perpanjangan pembiayaan
untuk menyembunyikan kesulitan
keuangan).
pembiayaan tidak sesuai dengan
analisis kebutuhan nasabah
(perpanjangan pembiayaan
untuk menyembunyikan kesulitan
keuangan) dengan penyimpangan
yang cukup material.
pembiayaan tanpa analisis
kebutuhan nasabah.
Kewajaran sumber
pembayaran kewajiban
Sumber pembayaran dapat
diidentifikasi dengan jelas dan
disepakati oleh bank dan nasabah.
Sumber pembayaran dapat
diidentifikasi dan disepakati oleh
bank dan nasabah.
Pembayaran berasal dari
sumber lain dari yang disepakati.
Sumber pembayaran tidak
diketahui, sementara sumber
yang disepakati sudah tidak memungkinkan.
Tidak terdapat sumber
pembayaran yang memungkinkan.
Sumber
pembayaran sesuai dgn struktur/jenis
pembiayaan yg diterima.
Sumber
pembayaran kurang sesuai
dengan struktur/jenis pembiayaan yang
diterima.
Sumber
pembayaran kurang sesuai
dengan struktur/jenis pembiayaan yang
diterima secara cukup material.
Sumber
pembayaran kurang sesuai
dengan struktur/jenis pembiayan yang
diterima secara material.
Sumber
pembayaran tidak sesuai dengan
struktur/jenis pembiayaan yang diterima.
Ditetapkan...
- 28 -
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
NELSON TAMPUBOLON
TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I Departemen Hukum, Ttd.
Ttd.
Sudarmaji
LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8/SEOJK.03/2015
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH
- 1 -
Tabel 1
Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan
Jenis Akad RSC RCD
RST
T-D/T-B
Konversi Akad
Menjadi Jenis
Akad Lain
Konversi menjadi PMS***)
Murabahah dan
Istishna’ V V V V*) V
Qardh V V - - V
Mudharabah dan Musyarakah
V V V - V
Ijarah dan IMBT V V - V**) V
Ijarah Multijasa V V - - -
TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
Keterangan:
*) = Dikonversi menjadi akad Mudharabah, Musyarakah, atau IMBT
**) = Dikonversi menjadi akad Mudharabah atau Musyarakah
***) = Penyertaan Modal Sementara menggunakan akad Musyarakah
RSC = Rescheduling
RCD = Reconditioning
RST = Restructuring
T-D/T-B = Penambahan Dana/Penambahan Barang
PMS = Penyertaan Modal Sementara
IMBT = Ijarah Muntahiya Bittamlik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
NELSON TAMPUBOLON
Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I Departemen Hukum, Ttd.
Ttd.
Sudarmaji