dpjk for bengkulu 16112017

Pengembangan Kawasan Ekonomi dalam Upaya Mendorong Investasi

Fritz Horas SilalahiDirektur Perencanaan Jasa dan Kawasan

Disampaikan dalam:“Forum Investasi Bengkulu”Hotel Santika – Bengkulu, Kamis, 16 November 2017

Outline

invest in

© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

I. Target dan Realisasi Investasi Tahun 2015-2019II. Program dan Sektor Prioritas Investasi III. Pengembangan Investasi berbasis Kawasan

Ekonomi- Kawasan Ekonomi Khusus- Kawasan Ekonomi LainnyaIV. Beberapa Isu Utama di Daerah

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3Source: BKPM, 2015

2015 2016 2017 2018 2019

PMA 343.7 386.4 429.0 494.7 569.9

PMDN 175.8 208.4 249.8 297.8 363.0

Total 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0

Growth 12.2% 14.5% 14.1% 16.8% 17.7%

Berdasarkan jenis InvestasiPMA :63.6%PMDN :36.4%

Berdasarkan SEKTORPrimary :15.7%Secondary :53.5%Tertiary :30.8%

Berdasarkan LOKASIJawa :46.5%Luar Jawa :53.5%

Target total realisasi penanaman modal PMDN/PMA Tahun 2015 – 2019 mencapai Rp 3.518,6 Trn atau tumbuh 15,1% per tahunnya.

Tahun 2019 Peranan PMDN/PMA terhadap PMTB ditargetkan 13,1%.

Rp 1,629 Triliun

Rp 3,518 Triliun

+115%

Total PMA & PMDN

+15.1%

Pertumbuhan 5 tahun

Rata-rata pertumbuhan

per tahun

In IDR Trillion

Note: Government has set investment target reach IDR 795 Trillion in 2018 in order to boost economic growth in 5,6%.

Target Realisasi Investasi 2015-2019


4Sumber: BKPM Strategic Plan 2015-2019

Region 2014

Year (IDR Trillion) Total 2015–20192015 2016 2017 2018 2019

JAVA 263.3 282.6 302.6 317.4 337.6 354.5 1,594.7

% total 56.9 54.4 50.9 46.8 42.6 38.0 46.5

SUMATRA 71.0 75.2 90.2 106.5 132.2 163.1 567.2

% total 15.3 14.5 15.2 15.7 16.7 17.5 15.9

KALIMANTAN 71.6 74.5 88.8 109.0 128.1 156.9 557.3

% total 15.5 14.3 14.9 16.1 16.2 16.8 15.7

SULAWESI 29.2 27.8 38.1 51.3 72.7 102.6 292.5

% total 6.3 5.3 6.4 7.6 9.2 11.0 7.9

BALI & NUSA TENGGARA 11.1 19.0 24.9 31.9 43.2 58.1 177.1

% total 2.4 3.7 4.2 4.7 5.5 6.2 4.8

MALUKU 1.4 7.3 9.5 13.4 16.1 18.7 65.0

% total 0.3 1.4 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8

PAPUA & WEST PAPUA 15.5 33.2 40.8 49.3 62.6 79.1 265.0

% total 3.3 6.4 6.9 7.3 7.9 8.5 7.4

TOTAL 463.1 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0 3,518.6Catatat:Pemerintah mendorong distribusi investasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya Luar Jawa. Investasi di Wilayah Jawa akan fokus pada labor-intensive, high technology, services dan trade. Sementara Luar Jawa akan fokus pada value-added industry, seperti natural resources-based industry (agriculture, mining, fishery and livestock) dan turunannya.

Proporsi Target Investasi Per Wilayah


5

Berdasarkan Subsektor

Berdasarkan Wilayah

SumateraRp 89,2 T(17,4%)

KalimantanRp 49,1 T(9,6%)

Maluku, Papua Rp 26,4 T(5,1%)

SulawesiRp 47,4 T(9,2%)

Jawa Rp Rp 282,8 T (55,1%)

Berdasarkan Asal Negara

Realisasi Penanaman Modal

Realisasi investasi di luar jawa sebesar Rp 230,4 triliun (44,9%) dan di jawa Rp 282,8 triliun (55,1%).

Bali dan Nusa TenggaraRp 18,4 T(3,6%)

Realisasi investasi Januari-September 2017 mencapai Rp 513,2 triliun (75,6% target 2017 sebesar Rp 678,8 triliun), meningkat 13,2% dari tahun sebelumnya yaitu Januari – September 2016 (Rp 453,4 T).

Realisasi Investasi Januari-September 2017

M= Miliar

T= Triliun


6

Upaya memastikan pertumbuhan investasi lebih tinggi dan jaminan kepastian investasi bagi investor

1. Membentuk PTSP Pusat di BKPM terintegrasi dengan Daerah, yang berfungsi: Mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan Bersama Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah mengevaluasi seluruh perizinan dan non perizinan

terkait investasi:a. Upaya harmonisasi perizinan/nonperizinan;b. Upaya penyederhanaan perizinan/nonperizinan; danc. Upaya integrasi PTSP Pusat di BKPM dan PTSP di DPMPTSP Daerah.

2. Melakukan debottlenecking permasalahan eksekusi proyek PMA/PMDN Memastikan kehadiran Pemerintah memfasilitasi/membantu mencari jalan keluar dalam setiap

permasalahan investasi yang dialami oleh perusahaan/pengusaha Fasilitasi proyek-proyek sektor prioritas, yaitu:

(1) Infrastruktur, (2) Industri Manufaktur (padat karya, substitusi impor, orientasi ekspor, dan hilirisasi ) dan (3) Industri Lifestyle, (4) Kemaritiman, dan (5) Pariwisata.

Setiap proyek PMA/PMDN akan mempunyai timeline penyelesaian proyek, yang dimonitor dan dievaluasi setiap tiga bulan.

3. Pengembangan Penananaman Modal Berbasis Wilayah: Mendorong percepatan pembangunan Kawasan/Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (Kawasan Ekonomi

Khusus/KEK, Kawasan Industri/KI, Kawasan Pariwisata) serta revitalisasi KPBPB. Percepatan Penanaman Modal di Kawasan Timur Indonesia.

Kegiatan Prioritas BKPM 2015-2019


7

Pariwisata10 Destinasi Pariwisata “Bali Baru”

Lifestyle Industrye.g: creative industry, culinary, fashion

KemaritimIncluding fisheries and cold storage

InfrastrukturEnergy, transportaion, road, railway, airport, seaport

Industri ManufakturLabor Intensive Industry, Export Orientation Industry, Import Substitution Industry, and Value added Industry

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Industri (KI)

Termasuk :

5 Sektor Prioritas Investasi


8

Rencana Pembangunan KI Pengembangan KEK

Kawasan EkonomiEksisting 2017 Target 2015-2019

Number Area (Ha) Number Area (Ha)

Kawasan Industri (KI) 74 36,295.5 14 28,854

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 12 16.085,72 17 -

National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 :

12 Kawasan Ekonomi Khusus Eksisting (Oktober 2017): KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Api-Api, KEK Morotai, KEK Mandalika, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Tanjung Kelayang, KEK Sorong, KEK Arun-Lhokseumawe, dan KEK Galang Batang

Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KEK Tahun 2015-2019, yakni:

1. Papua: Merauke2. Maluku3. Nusa Tenggara Timur4. Sulawesi Selatan5. Kalimantan Utara6. Kalimantan Barat

Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KI Tahun 2015-2019, yakni:1.Teluk Bintuni, Papua Barat, 2.Buli-Halmahera Timur, Maluku Utara, 3.Bitung, Sulawesi Utara, 4.Palu, Sulawesi Tengah, 5.Morowali, Sulawesi Tengah, 6.Konawe, Sulawesi Tenggara, 7.Bantaeng, Sulawesi Selatan, 8.Batulicin, Kalimantan Selatan,9.Ketapang, Kalimantan Barat, 10.Landak, Kalimantan Barat, 11.Kuala Tanjung, Sumatra Utara,12.Sei Mangkei, Sumatra Utara, 13.Tanggamus, Lampung,14.Jorong, Tanah Laut, Kalimantan.

Source: RPJMN, 2015

Kawasan Ekonomi untuk Lokasi Investasi

invest in

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


10

KEK merupakan sebuah terobosan yang didesain oleh Pemerintah dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi melalui dengan mendorong pengembangan “new economic growth centres” (yang saat ini masih didominasi Wilayah Jawa) .

Memastikan efektifitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

KEK ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan potensi geografis dan aksesibilitas ke pasar global.

Menarik lebih banyak investasi, mengelola industri, ekspor-impor dan aktifitas ekonomi lainnya yang bernilai tinggi dan berdaya saing global, serta lapangan kerja yang berkualitas.

Region 2010 2015

Sumatera 22.4% 22.2%

Java 57.3% 58.3%

Bali & Nusa Tenggara

3.0% 3.1%

Kalimantan 9.4% 8.1%

Sulawesi 5.2% 5.9%

Maluku & Papua 2.7% 2.4%

Region 2010 2015

Sumatera 5.3% 15.5%

Java 67.1% 54.4%

Bali & Nusa Tenggara

3.2% 3.4%

Kalimantan 15.8% 17.1%

Sulawesi 5.8% 6.1%

Maluku & Papua 2.7% 3.6%

Regional Contribution to National GDP

Regional Investment Distribution to National (IDR Trillion)

Sumatera

Java

Kalimantan Sulawesi Maluku

Papua

Bali

Nusa TenggaraJakarta

Latar Belakang Pengembangan KEK


11

Export Processing Zone (EPZ)/Free Trade Zone (FTZ)

Kawasan Berikat

(KB)

Kawasan Industri (KI)

Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET)

1970s

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*

1980s 1990s 2000s

A combination of previous init iatives, namely to enhance the growth and competitiveness of export, encourage regional and promote equitable development.

To be the center of regional economic growth for equitable development.

Increase the growth and competitiveness of industry in regions for export and domestic interest.

Encouraging highly competitive exports, especially manufacturing, due to cheaper input costs

Developing trade sector and enhancing export competitiveness

Source: Bappenas, 2015; CSIS, 2015 (processed)

*) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Evolusi Pengembangan Kawasan Ekonomi di Indonesia


12

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di IndonesiaKEK SEI MANGKEIKab. Simalungun; Sumatera Utara (2,022.77 Ha)Pengelola: PTPN III

Industri, Logistik, Pariwisata

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin; Sumatera Selatan (2,030 Ha)Pengelola: PT Belitung Pantai Intan

Industri, Logistik, Pengolahan Ekspor dan Energi

KEK MBTKKab. Kutai Timur, Kalimantan Timur (557.34 Ha)Pengelola: PT MBTK

Industri, Logistik dan Pengolahan Ekspor

KEK PALUKota Palu, Sulawesi Tengah (1,500 Ha)Pengelola: PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah


KEK BITUNGKota Bitung. Sulawesi Utara (534 Ha)


KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten (1,500 Ha)Pengelola: BWJ Corporation

Pariwisata

KEK TANJUNG KELAYANGKab. Belitung, Bangka Belitung (324.4 Ha)

Pariwisata

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (1,035.67 Ha)Pengelola: PT. ITDC

Pariwisata

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara (1,101.76 Ha)Pengelola: PT. Jabebeka Morotai

Pariwisata, Industri, Pengolahan Ekspor dan Logistic

Existing SEZs Total Area:16,085.72 Ha

Operasional (4 KEK)

Konstruksi (8 KEK)

Keterangan:

Rencana Pengembangan KEK Baru 2015-2019

KEK SORONGKab. Sorong, Papua Barat (523.7 Ha)

Industri, Pengolahan Ekspor dan Logistik

Merauke, Papua

Kalimantan Barat

Kalimantan Utara

Sulawesi SelatanNusa Tenggara Timur

Maluku

KEK ARUN LHOKSEUMAWEKota Lhokseumawe, Aceh (2.622,48 Ha)

Pengolahan Ekspor, Logistik, Industri, Energy, dan Pariwisata

KEK GALANG BATANGKab. Bintan, Kep. Riau(2,333.6 Ha)Pengelola: PT Bintan Alumina Indonesia

Industri Pengolahan Ekspor, Logistik, Energy


13

Dasar Hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

• Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.

• Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEKKeppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK

Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEKPermenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEK

Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan KEK

Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan KEK

Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEKPeraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK

Perpres No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK

Perpres No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK

PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEKPP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK

11

22

33

44

55

66

77

88 PP No. 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK

PP No. 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Permenkeu No. 104/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Pada KEK

Permenkeu No. 104/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Pada KEK

99

1010


14

Tahapan Penyelenggaraan KEK

Pasal 2 PP 2/2011

PengusulanPengusulanPengusulanPengusulan

PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan

PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan

PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan

Evaluasi PengelolaanEvaluasi PengelolaanEvaluasi PengelolaanEvaluasi Pengelolaan

12

34

5

Kelembagaan

Fasilitas Fiskal & Non Fiskal


15

Alur Pengusulan KEKUntuk pengusulan, Menurut UU 39/2009, pasal 5, dan PP 2/2011, pasal 4, Pengusulan KEK dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu (1)badan usaha (2)pemerintah kabupaten / kota (3)pemerintah Provinsi.(4)pemerintah pusat dapat juga mengusulkan KEK (PP 2/2011, pasal 5), yang bisa diusulkan oleh kementerian maupun oleh lembaga pemerintah non kementerian.

Keterangan:Pembentukan KEK harus diusulkan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan tersebut dilakukan secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan (1) Ditandatangani oleh pimpinan badan usaha jika yang mengusulkan adalah badan usaha (2) Ditandatangai oleh bupati / walikota jika yang mengusulkan kabupaten / kota dan (3) Ditandatangi oleh Gubernur jika yang mengusulkan adalah provinsi.(PP 2/2011, pasal 4).


16

Kelembagaan KEK

NasionalNasional

ProvinsiProvinsi

Kabupaten/ Kabupaten/ KotaKota

Dewan Nasional

Tim Pelaksana (Es 1) & Sekretariat (Es 2)

Ketua: Menko PerekonomianAnggota *) : Para Menteri dan Kepala LPNK

Dewan KawasanKetua: GubernurWakil Ketua: Bupati/WalikotaAnggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan

Sekretariat

Dewan KawasanKetua: GubernurWakil Ketua: Bupati/WalikotaAnggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan

Sekretariat

PRESIDEN

AdministratorKEK A

AdministratorKEK B

AdministratorKEK C

AdministratorKEK D

Badan UsahaKEK A

Badan UsahaKEK B

Badan UsahaKEK C

Badan UsahaKEK D

*) Anggota Dewan Nasional KEK:1. Menteri Keuangan2. Menteri Perdagangan3. Menteri Perindustrian4. Menteri Dalam Negeri5. Menteri PU6. Menteri Perhubungan7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi8. Menteri Bappenas9. Kepala BPKM


17

Penyelengaraan PTSP Oleh Administrator KEK

Pelimpahan Wewenang

Perizinan Penanaman Modal dari Provinsi/

Kabupaten/Kota

Pelimpahan Wewenang

Perizinan Penanaman Modal, Izin Prinsip dan Izin Usaha dari BKPM

Pelimpahan WewenangPerizinan dari

Kementerian Teknis

Administrator KEK/PTSP

22

Pemasangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE) di PTSP KEK (Administrator)

11

33

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di dalam KEK dengan pelimpahan wewenang perizinan dari Kementerian, BKPM, dan instansi teknis sektoral lainnya serta Pemerintah Daerah yang menjamin efisiensi dan kemudahan perizinan sesuai UU 97 Tahun 2014.


18

Dokumen-dokumen yang Dipersyaratkan Dalam Pengusulan KEKNo Dokumen Badan Usaha Pemkab/kota Pemprov Kementerian/

Lembaga

1 Surat Kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan konsorsium)

V - - -

2 Akta pendirian Badan Usaha V - - -

3 Profil Keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit (perusahaan eksisting), atau profil keuangan 3 tahun terakhir para pemegang saham yang telah diaduit (dalam hal perusahaan baru). Kecuali BUMN dan BUMD

V - - -

4 Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan

V - V -

5 Surat Pernyataan kepemilikan nilai ekuitas minimal 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan

V - - -

6 Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan minimal memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK

V V V V

7 Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan

V V V V

8 Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi

V V V V

9 Studi kelayakan ekonomi dan finansial V V V V

10 AMDAL Kawasan V V V V

11 Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan Renstra Pengembangan KEK

V V V V

12 Izin Lokasi V - - -


19

Dokumen-dokumen yang Dipersyaratkan Dalam Pengusulan KEK (2)

No Dokumen Badan Usaha Pemkab/kota Pemprov Kementerian/ Lembaga

13 Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya

V V V -

14 Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK

V V V -

15 Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah - V V V

16 Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan

- V - -

17 Sumber pembiayaan V

Sumber: Sekdenas

invest in

Kawasan Ekonomi Lainnya


21

Smelter Ferronickel Industry, Stainless Steel Industry, Stainless Steel Downstream Industry

There are at least 74 Existing Large Scale IZs (36,295 ha), 72% located in Java Island. 14 New IZs (28,854

ha) outside Java Island will be developed in 2015-2019.

North SumatraKuala Tanjung IZ

(1,000ha)

Aluminium Industry, CPO

1North Sumatra

Sei Mangkei IZ (2,002ha)

CPO Processing Industry

2Lampung

Tanggamus IZ (3,500ha)

Maritime Industry & Logistic

3West Kalimantan

Ketapang IZ (1,000ha)

Aluminium Industry

4

West KalimantanLandak IZ (306ha)

Rubber Industry, CPO

5

1

2

3

4

5

South Kalimantan

Jorong IZ (6,370ha)

Bauxite Downstream Industry, Palm Industry

6

7

South Kalimantan

Batu Licin IZ (530ha)

Stainless Steel Industry

7South Sulawesi

Bantaeng IZ(3,000ha)


8

8

910

11

1213

14

Central SulawesiPalu IZ

(1,500ha)

Rattan Industry, Rubber Industry, Cacao Industry, Smelter Industry

9Central Sulawesi

Morowali IZ(3,000ha)


10

Southeast Sulawesi

Konawe IZ (5,500ha)

11

North SulawesiBitung IZ (534ha)

Agro Industry and Logistic

12

North MalukuBuli IZ(300ha)


13

West PapuaTeluk Bintuni IZ

(2,112ha)

Fertilizer Industry, Petroleum Industry

14

Based on National Medium Term Development Plan, 2015-2019

Based on President Direction for developing 2 industrial parks in Java: 1.JIIPE, Gresik, East Java2.Kendal, Central Java

Remarks:

1

6

7

14 Kawasan Industri Prioritas Luar Jawa 2015 – 2019


22

FTZ BATAM Penetapan:PP No. 46/2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 5/2011Luas Area: 41.500 HaSektor Prioritas:Perdagangan, maritim, industri (logam dasar, barang logam, elektronik dan farmasi), logistik, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

FTZ BINTAN Penetapan:PP No. 47/2007Luas Area: 61.006 HaSektor Prioritas:Perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya.

FTZ KARIMUN Penetapan:PP No. 48/2007Luas Area: 9.666 HaSektor Prioritas:Perdagangan, maritim, industri (galangan kapal), perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya.

FTZ SABANG Penetapan: UU No. 44/2007 pengganti PP No. 1/2007Luas Area: 15.300 HaSektor Prioritas:Perikanan, perdagangan, industri, dan pariwisata.

Provinsi Kepulauan Riau

Total Luas Area KPBPB/FTZ di Indonesia sebesar

127.472 Ha

Provinsi Aceh

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)/Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia


23

LAKE TOBA (North Sumatra)

TANJUNG LESUNG (Banten)

TANJUNG KELAYANG (Belitung)

KEPULAUAN SERIBU (DKI Jakarta)

BOROBUDUR (Central Java)

Situs Sejarah/Tempat Ibadah, Adat Tradisi, Kawasan Olahraga,

Taman Bertema

BROMO TENGGER SEMERU (East Java)

Bentang Alam, Situs Sejarah/Tempat Ibadah, Seni Kerajinan, Festival Budaya, Flora-Fauna,

Taman Nasional, Kawasan Olahraga

LABUAN BAJO(East Nusa Tenggara)

MANDALIKA (West Nusa Tenggara)

Bentang Alam, Wisata Pantai/Bahari, Adat

Tradisi, Seni Kerajinan

WAKATOBI(Southeast Sulawesi)

Bentang Alam, Wisata Pantai/Bahari, Taman

Nasional, Taman Nasional Laut

MOROTAI(North Maluku)

Wisata Pantai/Bahari, Taman Nasional

Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, dan Tanjung Kelayang telah ditetapkan sebagai KEK Pariwisata.

10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional

IndonesiaInvestment Coordinating Board

24

Beberapa Isu Utama di Daerah

Percepatan Pelayanan PM melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah

Penyediaan dan Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Percepatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Terampil (Skilled Labor)

Peningkatan Iklim Investasi Daerah

Pengawalan dan Fasilitasi Realisasi Investasi

Penyediaan Lahan

Dukungan Infrastruktur

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44Jakarta 12190 - Indonesiat . +62 21 5292 1334

f . +62 21 5264 211 e . [email protected]

www.bkpm.go.id

Thank You

Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)


26

Keunggulan KEK

Beberapa keunggulan KEK di antaranya:

Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pelimpahan wewenang perizinan dari Kementerian, BKPM, dan instansi teknis sektoral lainnya serta Pemerintah Daerah yang menjamin efisiensi dan kemudahan perizinan;

1

Pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal khusus.3

Tidak berlakunya Daftar Negatif Investasi bagi penanam modal di dalam KEK, kecuali bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi; dan

2

dpjk for bengkulu 16112017

Data & Analytics