draf laporan penelitian pendaftaran tanah ......sk.komunal 16 17 no. kriteria baduy ammatoa kajang...

DRAF LAPORAN PENELITIANPENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL

ü Bappenas 2014: terdapat 365 Kelompok Etnik Masyarakat Adat yangsecara resmi diakui oleh Direktorat Jenderat Komunitas Adat Terpencil,Kementerian Sosial;

ü Dari 365 Kelompok Masyarakat Adat, 11 diantaranya sudah ditetapkandalam Perda tentang tanah adat/ulayat;

ü Tidak seluruh Perda menjelaskan wilayah adat secara detail dengan batasteritorialnya;

ü Batas wilayah ulayat dengan batas pengaruh adat sangat mungkin tidaksama;

ü Okupasi dan perambahan terhadap wilayah yang diklaim oleh masyarakatadat sebagai bagian dari tanah ulayat;

ü Kegiatan pendaftaran tanah tidak bisa selesai tanpa mendaftarkan wilayahulayat/komunal.

2

Latar Belakang

1. UUD 1945: Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1)dan (2)à Pengakuan dan penghormatan negara terhadap MHAbeseerta kekayaan budayanya;

2. Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1960: Pelaksanaan Hak Ulayat;3. Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960: diberikan dan dipunyai

oleh orang-orang, baik secara perorangan maupun bersama-samadengan orang lain serta badan hukum;

4. PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999àPeraturan Menteri Agraria dan TataRuang/KBPN Nomor 9 Tahun 2015àPeraturan Menteri Agraria danTata Ruang/KBPN Nomor 10 Tahun 2016.

3

Landasan Hukum

4

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: 5 kriteria;2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan: 5 kriteria;3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup: 4 kriteria;4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: 5 kriteria.

Peraturan UU Lainnya: Kriteria MHA

5

MASYARAKATHUKUMADAT

KEMENTERIANLINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANAN

KEMENTERIANAGRARIADANTATARUANG/BPN

KEMENTERIANDALAMNEGERI

6

1. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/Menhut-II/2004 tentangSurat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasis/GantiRugi oleh Masyarakat Hukum Adat. Produk: ketetapan hutan adat;

2. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat. Produk: Bupati/Walikotamembuat Keputasan Kepala Daerah;

3. PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999àPeraturan Menteri Agraria dan TataRuang/KBPN Nomor 9 Tahun 2015àPeraturan Menteri Agraria danTata Ruang/KBPN Nomor 10 Tahun 2016. Produk: SK.Penegasan/Pengakuan.

Ketentuan Teknis

7

Pengaturan:ATR/BPN

Terbitnyaperaturanpenyelesaianmasalah HakUlayat MHA,dan tata carapenetapan Hakkomunal atastanah MHA danmasyarakatyang beradadalam kawasantertentu.

PendaftaranTanah

Hak Komunal

8

1. Bagaimana proses dan mekanisme pengakuan tanah HakKomunal hingga ditetapkan/didaftarkannya Hak Komunal olehKementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN?

2. Bagaimana masyarakat hukum adat mengatur pembagian ruangkomunal mereka?

Pertanyaan Penelitian

1) Proses dan mekanisme implementasi peraturan Pendaftaran TanahHak Komunal beserta permasalahan dan kendala yang dihadapisaat pelaksanaan pendaftaran tanah;

2) Kemanfaatan Pendaftaran Tanah Hak Komunal, khususnya dalammemberikan perlindungan hak masyarakat adat/masyarakat padakawasan tertentu;

3) Pembagian ruang Komunal dalam memanfaatkan tanah.

9

Hasil yang Diharapkan

10

Kerangka Pikir

MasyarakatHukum Adat

MasyarakatKawasan Tertentu

Pendaftaran Hak Komunal

Pembagian Ruang

Hukum Sosial/Ekonomi Politik

Metodologi Penelitian• Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian berupa

deskriptif kualitatif;

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling• Populasi dalam kegiatan penelitian adalah seluruh masyarakat adat

atau masyarakat pada kawasan tertentu, baik yang sudahmendapatkan pengakuan dalam bentuk pendaftaran tanah (HakKomunal), tahap/proses pengakuan guna didaftarkan maupun yangbelum sama sekali;

• Dari data dan informasi yang diperoleh kemudian diambil sampeldengan cara purposive sampling;

11

12

Data dan Informasi1) Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN tentang Pendaftaran

Tanah Hak Komunala. Proses dan mekanisme yang harus dipenuhi guna melaksanakan kegiatan

pendaftaran tanah hak komunal;b. Penetapan/pendaftaran Hak Komunal: Kriteria penetapan/pendaftaran, jumlah

yang ditetapkan/didaftarkan, karakteristik masyarakat adat, luas wilayahkomunal dan lokasinya;

c. Tujuan penetapan/pendaftaran: keselarasan tujuan dan keinginan masyarakathukum adat;

2) Tantangan Pendaftaran Tanah Hak Komunal

3) Jaminan hukum bagi produk yang diterima masyarakat4) Pengaturan pembagian ruang komunal oleh masyarakat hukum adat/kawasan

tertentu

13

Lokasi Kegiatan Penelitian1. Banten : Kabupaten Lebak (Baduy)2. Jawa Timur: Kabupaten Probolinggo (Tengger)3. Sulawesi Selatan : Kabupaten Bulukumba (Ammatoa Kajang)4. NTB : Kabupaten Lombok Tengah(Sasak/Bayan)5. Jambi: Kabupaten Merangin (Marga Serampas)

14

Hasil

No.Masyarakat

Adat

Lokasi LegalitasPengakuanPemerintahDaerah(Kabupaten)

LegalitasPengakuan/PenegasanKementerianATR/BPNKabupaten Provinsi

Produk Keterangan Produk Keterangan

1. Baduy Lebak BantenPeraturanDaerahNo.32Tahun2001

PerlindunganAtasTanahHakUlayatMasyarakatBaduy

Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor: 215/KEP-7.1/IX/2015

Penegasan dan PengakuanHak Milik Komunal AtasNama Masyarakat AdatBaduy Atas Tanah diKabupaten Lebak, ProvinsiBanten

2.AmmatoaKajang

Bulukumba SulawesiSelatanPeraturanDaerahNo.9Tahun2015

Pengukuhan, PengakuanHak, dan PerlindunganHak Masyarakat HukumAdat Ammatoa Kajang

BelumAda

Proses observasi pada tahun2015 oleh Kanwil BPNSulawesi Selatan dan saat ini(juli 2017) masih belumdilanjutkan

3.MargaSerampas

Merangin JambiPeraturanDaerahNo.8Tahun2016

Pengakuan danPerlindungan MasyarakatHukum Adat MargaSerampas

BelumAda -

4. Tengger Probolinggo JawaTimur BelumAda

Tidak dalam Perdamelainkan PeraturanDesa Ngadisari No. 2Tahun 2015

SertipikatHakMilikdengancatatanPeraturanDesaNgadisari

Pengaturan jual/beli/ sewatanah diatur (seizin) KepalaAdat/Kepala Desa

5. Sade LombokTengahNusaTenggara

BaratBelumAda - BelumAda -

6. Bayan LombokUtaraNusaTenggara

BaratBelumAda

Ø Tahun 2017:proses pembuatanNaskah Akademis.

Ø Tahun 2018:direncanakanmasuk ProgramLegislasi Daerah(Prolegda)

BelumAda -

A. Legalitas Pengakuan Masyarakat Adat

Sumber: Hasil identifikasi dan pengolahan data lapangan oleh Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2017

B. Alur Pendaftaran Tanah Hak Komunal

15

MasyarakatHukumAdat

MasyarakatdalamKawasanTertentu

Bupati/WalikotaatauGubernur

TimIP4T

KantorPertanahan/KanwilBPN

Diterima

Ditolak

SK. Komunal

16

17

No. Kriteria

Baduy AmmatoaKajangMarga

SerampasTengger Sade Bayan

BaduyDalam BaduyLuarIlalangEmbaya

IpantarangEmbaya

1. Sifatmasyarakat Paguyuban Paguyuban Paguyuban Individu Paguyuban Individu PaguyubanPaguyuba

n

2. Kelembagaanadat Ada Ada Ada TidakAda Ada Ada Ada Ada

3.Wilayahhukumadat

Jelas Jelas JelasKurangJelas(tersebar)

Jelas Jelas Jelas Jelas

4.Pranatadanperangkathukum

Ada Ada Ada TidakAda Ada Ada Ada Ada

C. Kriteria Penetapan dan Karakteristik Masyarakat Adat

Sumber: Hasil pengolahan data lapangan oleh Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2017

18

No.Masyarakat

AdatKelompok

Adat

Lokasi LuasWilayahAdat(Ha)Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

1 BaduyBaduyDalam Kanekes Leuwidamar Lebak Banten 1.975

BaduyLuar Kanekes Leuwidamar Lebak Banten 3.127

2AmmatoaKajang

IlalangEmbaya

TanahTowa Kajang BulukumbaSulawesiSelatan 552,62

IpantarangEmbaya

*DiluarDesaTanahTowa

Kajang,Bulukumpa,Ujungloe,Herlang

BulukumbaSulawesiSelatan

22.592,87

3 MargaSerampas

RantauKremas,Renahalai,RenahKemumu,Tanjung

Kasri,LubukMentilin

SungaiTenang Merangin Jambi

130

4 Tengger Ngadisari Sukapura Probolinggo JawaTimur 775,3

5 Sade Rembitan PujutLombokTengah

NusaTenggaraBarat 1

6 BayanLoloan,Anyar,

Sukadana,Senaru,KarangBajo,Bayan

Bayan LombokUtaraNusaTenggara

Barat

Belumteridentifikasiolehpemerintahsetempat

D. Lokasi dan Luas Wilayah Adat Lokasi Sampel


Peta Ulayat

19

22

No.Masyarakat

Adat

Lokasi StatusTanah

Hambatan Pemecahan SikapKantorPertanahan/KanwilBPNKabupaten Provinsi HambatanInternal HambatanEksternal Internal Eksternal

1. Baduy Lebak Banten TerbitHak Tidakada Tidakada - - Aktif

2.AmmatoaKajang

Bulukumba SulawesiSelatanBelum

terbitHak

1). Belum adapermohonan;2). Kurangnyapenyampaian informasidan lemahnyakoordinasi terhadapPemerintah Kabupatendan Masyarakat Adatsetempat.

Masyarakat Adat danaparat PemerintahKabupaten/Provinsibelum banyak yangmengetahuikeberadaan PermenATR/BPN 10 Tahun2016 atau sebelumnya

BelumadaPenerbitanPerdaMasyarakatAdatAmmatoaKajang

Belumterlaluaktif,masihsetengahjalan

3.MargaSerampas

Merangin JambiBelum

terbitHakBelumadapermohonan

Belum banyakmasyarakat dan aparatPemkab/Pemprovmengetahuikeberadaan PermenATR/BPN 10 Tahun2016 atau sebelumnya

Belumada Belumada Pasif

4. Tengger Probolinggo JawaTimur TerbitHakRumusan/bentukpemberianHakAtasTanah

1). Pemilikan pribaditetapi jual/beli/sewaperlu izin kepaladesa/kepala adat;2). Belum adaperaturan tertulis(Pemerintah Daerah)tentang masyarakatTengger.

Koordinasidengantokohmasyarakat,aparatDesa,aparatKecamatandanBupati

1). Penerbitansertipikat HakMilik tetapimengusulkanpemberiancatatan di bukutanah/sertipikat;2). PenerbitanPerdespengaturanjual/beli/sewatanah

Aktif

E. Tantangan Pendaftaran Tanah Hak Komunal

23

No.Masyarakat

Adat

Lokasi StatusTanah

Hambatan Pemecahan SikapKantorPertanahan/KanwilBPNKabupaten Provinsi HambatanInternal HambatanEksternal Internal Eksternal

5. SadeLombokTengah

NusaTenggaraBaratBelum

terbitHak


1).BelumadaPerda/PerbuppengakuanMasyarakatAdat;2).BelumbanyakmasyarakatdanaparatPemkabmengetahuikeberadaanPermenATR/BPN10Tahun2016atausebelumnya

Tidakada Belumada Pasif

6. BayanLombokUtara

NusaTenggaraBaratBelum

terbitHak


1).BelumadaPerda/PerbuppengakuanMasyarakatAdat;2).BelumbanyakmasyarakatdanaparatPemkabmengetahuikeberadaanPermenATR/BPN10Tahun2016atausebelumnya

Tidakada

PenyusunanNaskahAkademisdanusulanPerdaMasyarakatAdatpadaProlegda2018

Pasif


Lanjutan ……

24

No.Masyarakat

Adat

LokasiStatusTanah

Kondisi

Kabupaten Provinsi Keamanan GangguanInternal GangguanEksternalKemanfaatan

(sosial/ekonomi)

1. Baduy Lebak Banten TerbitHakMemperkuateksistensi

keberadaanBaduyTidakada Perambahan

Memperkuatrasapemilikanbersama

2.AmmatoaKajang

BulukumbaSulawesiSelatan

BelumterbitHak

Masyarakatmerasaamandengankondisisaatini

Tidakada Tidakada Tidakada

3.MargaSerampas

Merangin JambiBelumterbit

Hak


Tidakada Perambahan Tidakada

4. Tengger Probolinggo JawaTimur TerbitHak Legalitaslebihkuat Tidakada TidakadaSebagiankeciluntukaksespermodalan

5. SadeLombokTengah

NusaTenggaraBarat

BelumterbitHak



6. Bayan LombokUtaraNusaTenggara

BaratBelumterbit

Hak



F. Keamanan dan Kemanfaatan Pendaftaran Tanah


25

No. MasyarakatAdat KelompokAdat TahunP4T RuangKomunal(PenggunaanTanah) KewenanganPengaturan

1. Baduy

BaduyDalam

AbadXIV/XV

1. Permukiman2. Pertanian (sawah dan ladang)3. Hutan

Pu'un

BaduyLuar


Pu'un

2. AmmatoaKajangIlalangEmbaya

AbadXII


Ammatoa

IpantarangEmbayaTidakadapemilikanbersama

Pribadi

3. MargaSerampas AbadXVII

1. Permukiman2. Pertanian (sawah dan kebun)3. Hutan

Depati

4. Tengger AbadXIV1. Permukiman*2. Pertanian* Petinggi(KepalaAdat)

5. Sade AbadXVIIIPermukiman

JeruKeliang

6. Bayan AbadXI


Mekel


Catatan: * Pemilikan pribadi tetapi pengaturan jual/beli dan sewa tanah harus seizin Petinggi (Kepala Adat)

G. Pembagian Wilayah Komunal di Lokasi Sampel

26

No.PerlakuanTerhadapTanah

Baduy AmmatoaKajangMargaSerampas Tengger Sade Bayan

BaduyDalam BaduyLuar IlalangEmbayaIpantarangEmbaya

1 LokasiobyekWilayahBaduyDalam

WilayahBaduyLuar

WilayahKajangDalamdan

TersebardibeberapaDesadanKecamatan

RantauKremas,RenahAlai,RenahKemumu,TanjungKasri,LubukMentilin(KecamatanJangkat)

DiDesaNgadisari

DidalamKawasanPermukiman(DusunSadeI)

KecamatanBayan

2 Pemanfaatan

Sebatasmencukupikebutuhansendiri

Kebutuhansendiri+dijualkeluar

Sebatasmencukupikebutuhansendiri

Kebutuhansendiri+dijualkeluar

Kebutuhansendiri(hasilsawah)+dijualkeluar(hasilkebun)

Permukiman,pertaniansayuran,jasapenginapandanperdagangan(rumahtangga)

RumahKebutuhansendiri+dijualkeluar

3 LegalitasTanahTidakbolehdisertipikatkan

Tidakbolehdisertipikatkan


Bisadisertipikatkan

Tidakadasertipikat

Sebagiansudahbersertipikat


Tanahkomunal:Tidakbolehdisertipikatkan

4PemilikanTanah

Pemilikanbersama,turunmenurun


Tidakadapemilikanpribadi(DiaturAmmatoa)

Kepemilikanpribadi

PenguasaanPribadi(PengaturanBersama)

Pemilikanpribadi(Pengaturanjual/beli,sewaolehPetinggi

PenguasaanPribadi(PengaturanBersama)


5 JualBeliTidakadajualbelitanah

Terdapatjualbelitanah

Tidakadajualbelitanah

Terdapatjualbelitanah

Terdapatjualbeli/sewa(PengaturanBersama)

Terdapatjualbeli/sewa(PengaturanBersama)

Tidakbolehdiperjualbelikan

Tidakbolehdiperjualbelikan

6 Pewarisan

Besaransamaantaralaki-lakidenganperempauan


HukumAdat(Besaransamaantaralaki-lakidenganperempauan)

Bebasmenentukan(HukumAdat,HukumIslam,HukumNasional)

Anaklaki-lakibertempattinggaldilokasisetempat


Diberikankepadaanaklaki-lakipalingbungsu

Diberikankepadaanaklaki-lakipalingbungsu

H. Kondisi dan Perlakuan Terhadap Tanah di Lokasi Sampel


27

Simpulan

1. Obyek tanah masyarakat adat yang sudah mendapatkan penegasan/pengakuan dari KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diawali dari permohonan masyarakat adatsendiri. Permohonan tersebut diperkuat dengan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap masyarakatadat seperti dengan Peraturan Daerah (Perda);

2. Permohonan untuk mendapatkan penegasan/pengakuan turut didorong dan didampingi oleh KantorPertanahan mengingat keberadaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat HukumAdat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu belum banyak diketahui olehmasyarakat adat dan Pemerintah Daerah;

3. Kepala Adat merupakan tokoh utama dalam mengatur tanah komunal, termasuk diantaranya berupadistribusi penggunaan tanah dan aturan yang diberlakukan diwilayah adat tersebut. Penggunaantanah komunal pada umumnya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu permukiman, pertanian/ladanggarapan/kebun dan hutan;

4. Hambatan penegasan/pengakuan Hak Komunal masyarakat adat disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitufaktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih pada pasifnya Kantor Pertanahan/KanwilBPN menginformasikan keberadaan peraturan penetapan Hak Komunal, sedangkan faktor eksternalseperti terdapat Pemerintah Daerah yang belum mengakui keberadaan masyarakat adat secaraformal (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota/ atau Gubernur);

5. …………………6. …………………

draf laporan penelitian pendaftaran tanah ......sk.komunal 16 17 no. kriteria baduy ammatoa kajang...

Documents