draft laporan akhir...dalam draft laporan akhir ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran serta...
TRANSCRIPT
DRAFT LAPORAN AKHIREVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2015
KERJASAMADEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENASDENGAN
UNIVERSITAS UDAYANA2015
Universitas Udayana- Bali 2015
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015ii
EKPD
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami telah
dapat menyusun Draft Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan di Daerah Bali
Tahun 2015. Dalam Draft Laporan Akhir ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran serta
ruang lingkup, dan anggota tim evaluasi provinsi, hasil evaluasi dan data base, serta
penutup. Laporan ini disusun oleh Tim Independen Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah Bali dari Universitas Udayana. Berdasarkan atas analisis data awal serta
diskusi dari para anggota Tim dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)
Provinsi Bali. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 34 Provinsi bertujuan
untuk melaksanakan evaluasi tematik berdasarkan dimensi pembangunan dalam
RPJMN 2015-2019 dan membuat database data baseline terkait pelaksanaan RPJMN
2015-2019 di daerah.
Oleh karena ini merupakan Draft Laporan Akhir, tentunya masih sangat jauh
dari apa yang diharapkan. Berkaitan dengan hal itu Tim sangat mengharapkan kritik
dan saran serta masukan dari semua pihak agar nantinya apa yang menjadi tujuan
Evaluasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 2015 dapat dilaksanakan secara optimal.
Pada kesempatan ini Tim sangat berterimakasih kepada Ketua Bappeda
Provinsi Bali serta semua pihak yang telah membantu sehingga Draft Laporan Akhir
ini dapat terwujud.
Denpasar, September 2015Rektor Universitas Udayana
Prof. Dr.dr. I Ketut Suastika, Sp.PD-KEMDNIP : 19550329 198012 1 001
Universitas Udayana- Bali 2015
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015iii
EKPD
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... . iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................... ................... v
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup ....................................... 2
C. Anggota Tim Evaluasi ............................................................... 2
BAB II. HASIL EVALUASI DAN DATA BASE
A. Evaluasi Tematik ........................................................................ 4
A.1. Prioritas Dimensi Pembangunan Revolusi Mental di ProvinsiBali ..................................................................................... 4
A.2. Pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali .................. 24
B. Data Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 untuk menyusundatabase ................................................................................... 49
BAB III. PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................ 68
B. Rekomendasi ............................................................................. 69
Universitas Udayana- Bali 2015
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015iv
EKPD
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Kunjungan Wisman ke Bali, Tahun 1969 - 2014 ................... 25
2.2. Perkembangan Kedatangan Wisman ke BaliBerdasarkan Benua Asal, Tahun 2000 - 2014 ...............
28
2.3. Pangsa Pasar Wisman di Bali Menurut Negara Asal Tahun2014 ......................................................... ..........................
28
2.4. Peta Destinasi Pariwisata Bali ............................................... 39
2.5. Perkembangan Luas Sawah di Bali, Tahun 1998 – 2012 ...... 45
2.6. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian dan Non-Pertanian(RpJuta/orang/tahun), Tahun 2014 ........................................
47
Universitas Udayana- Bali 2015
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015v
EKPD
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1. Sasaran Nawa Cita Revolusi Mental di Provinsi Bali ............. 22
2.2 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Asing Langsung KeBali dan Indonesia, Tahun 2010 – 2014 ................................
25
2.3. Kunjungan Wisman di Provinsi Bali Menurut Negara Asal,Tahun 2013 dan 2014 .........................................................
26
2.4. Distribusi Panjang Jalan, Dirinci Menurut Status Jalan danKondisinya di Provinsi Bali, 2013 ..........................................
32
2.5. Perkembangan Jumlah dan Jenis Sarana Transportasi Daratdi Provinsi Bali Selama Periode 2010 – 2013 ......................
32
2.6. Akomodasi Pariwisata Menurut Pertumbuhan Ekonomi danPendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun2014 .......................................................................................
46
2.7. Investasi di Kabupaten Badung dan Kabupaten Lainnyadi Provinsi Bali, Tahun 2013 ..................................................
46
2.8. Investasi Menurut Tiga Sektor Utama di Provinsi Bali, Tahun2014 .......................................................................................
47
2.9. Kunjungan Wisman dan Penduduk Miskin di Provinsi Bali,Tahun 2000 – 2014 ................................................................
48
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 1EKPD
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang EvaluasiPembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah kondisi yang
lebih baik secara terencana. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional. Pembangunan pada daerah tersebut satu sama lainnya ada
dalam suatu keterkaitan dan keterpaduan membentuk dan menghasilkan
pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tergantung dan
ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah.
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan 5 (lima) tujuan
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu : (1) untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta
antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan
partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis
(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas
mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai : (1) pengambil
kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, (2) koordinator, (3) think-tank, dan (4)
administrator dengan penjabaran dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 2EKPD
Terkait dengan peran utama Bappenas tersebut, maka evaluasi tahunan
terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mutlak diperlukan.
Untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMN di daerah, Bappenas bekerjasama dengan
34 Perguruan Tinggi Negeri di setiap provinsi melaksanakan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD).
Mengingat RPJMN baru saja mulai dilaksanakan pada tahun ini dan EKPD
merupakan evaluasi tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMN di daerah,
maka pelaksanaan EKPD 34 provinsi tahun 2015 akan lebih fokus pada membangun
database berdasarkan sasaran pokok RPJMN di daerah. Database ini akan digunakan
sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah di tahun-tahun berikutnya.
Selain membangun database, pelaksanaan EKPD tahun ini juga akan mencakup
evaluasitematik dari prioritas bidang pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 dan
analisis kesiapan daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2015-2019 dilakukan secara eksternal dengan
harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung
dalam proses yang lebih independen. Walaupun bersifat independen, peran institusi
perencana di daerah (Bappeda) sangat penting sebagai mitra koordinasi dengan Tim
EKPD Provinsi. Oleh karena itu, Bappenas c.q. Deputi Evaluasi Kinerja pembangunan
melaksakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama
dengan Universitas Udayana Provinsi Bali yang melaksanakan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah di Provinsi Bali.
B. Tujuan, Sasaran, dan Ruang LingkupB.1. Tujuan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 34 Provinsi bertujuan untuk
melaksanakan evaluasi tematik berdasarkan dimensi pembangunan dalam RPJMN
2015-2019 dan membuat database data baseline terkait pelaksanaan RPJMN 2015-
2019 di daerah.
B.2. SasaranSasaran dari EKPD 34 Provinsi adalah melaksanakan evaluasi tematik
berdasarkan dimensi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 dan membuat database
data baseline terkait pelaksanaan RPJMN 2015-2019 di daerah.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 3EKPD
B.3. Ruang LingkupRuang Lingkup EKPD 34 Provinsi adalah:
1. Melakukan evaluasi tematik berdasarkan dimensi pembangunan.
2. Menyusun rekomendasi (model) berdasarkan hasil evaluasi.
3. Mengidentifikasi indikator sesuai dengan RPJMN 2015–2019.
4. Identifikasi ketersediaan data berdasarkan indikator yang telah disinkronisasikan.
5. Mengumpulkan data baseline berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
6. Membuat data Proyeksi berdasarkan data capaian indikator yang telah ditentukan.
C. Anggota Tim Evaluasi ProvinsiPara anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bali / Universitas
Udayana tahun 2014 terdiri dari 8 orang narasumber sebagai berikut.
1) Prof. Dr. I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E., (Koordinator), dosen Tetap
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, ahli di bidang ekonomi.
2) Prof. Dr.dr. I Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, dosen Tetap Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, ahli di bidang kesehatan.
3) Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS. (Wakil kordinator), dosen Tetap
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, ahli di bidang ekonomi pembangunan.
4) Prof. Dr. Ketut Sudibia, SU., dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas
Udayana, ahli di bidang ekonomi dan kependudukan.
5) Prof. Dr. Ir. Made Antara, MS., dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas
Udayana, ahli di bidang sosial ekonomi pertanian.
6) Prof. Dr. Ir. Made Sudiana Mahendra, MSc., dosen Tetap Fakultas Pertanian
Universitas Udayana, ahli di bidang lingkungan.
7) Prof. Dr. dr. Putu Gde Adiatmika, M.Kes, dosen Tetap Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, ahli di bidang kesehatan.
8) Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan, DEA., dosen Tetap Fakultas Teknik
Universitas Udayana, ahli di bidang teknik sipil.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 4EKPD
BAB IIHASIL EVALUASI DANDATABSE
A. Evaluasi TematikEvaluasi tematik yang dilakukan pada EKPD 2015 merupakan exante dalam
proses evaluasi. Hasil dari evaluasi tematik diharapkan dapat membantu dalam
perencanaan RKPD tahun-tahun berikutnya. Evaluasi Tematik Provinsi Bali akan
menganalisis prioritas dimensi pembangunan revolusi mental dan pembangunan
pariwisata.
A.1. Prioritas Dimensi Pembangunan Revolusi Mental di Provinsi BaliPendahuluan
Revolusi mental menyangkut keadaan kejiwaaan, roh, spiritual dan nilai-nilai
(vested interest) yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah
ruang lingkup kecil atau bahkan dalam sebuah Negara. Secara istilah, ada dua kata
yang membutuhkan penjelasan, yaitu revolusi dan mental. Menurut kamus besar
bahasa Indonesia (KBBI), revolusi adalah perubahan yang cukup mendasar dalam
suatu bidang, sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak
manusia, yang bukan bersifat badan dan tenaga. Dengan demikian dapat ditarik
benang merah dari istilah ini bahwa revolusi mental adalah perubahan yang cukup
mendasar terhadap kejiwaaan, roh, spiritual dan nilai-nilai (vested interest) dalam diri
seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah ruang lingkup kecil atau bahkan
dalam sebuah Negara dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
Revolusi Mental berawal dari alam pikiran untuk menuntun bangsa dalam
meraih cita-cita bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara:(1) memajukan
kesejahteraan umum; dan (2) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 5EKPD
Indonesia. Revolusi Mental bertujuan membangkitkan kesadaran bahwa bangsa
Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif danberpotensi
menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap,
perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia
menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Provinsi Bali terdiri dari satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau
kecil lainnya. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota,
57 kecamatan, 715 desa/kelurahan, 1.480 desa pakraman (desa adat), dan 1.604
subak sawah serta 1.107 subak abian. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan
adalah 5.636,66 km2 atau hanya 0,29 persen dari luas wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Bali berjumlah 3.890.757
jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2000 adalah 3.146.999
jiwa. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk Bali dalam periode tahun 2000-2010
adalah 2,15% per tahun dan termasuk rangking 13 tertinggi di Indonesia. Mayoritas
penduduk di Provinsi beragama Hindu.
Pemerintah Provinsi Bali melalui RPJMD tahun 2013 – 2018 sebenarnya telah
menuangkan pembangunan revolusi mental melalui Visi dan Misi Bali Mandara Jilid 2.
Disebutkan bahwa tujuan pembangunan daerah di Provinsi Bali adalah untuk
perbaikan pada seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan,
serta perbaikan pada pola pikir dan perilaku seluruh komponen masyarakat yang
sejalan dengan cita-cita dan semangat pembangunan nasional.
Keselarasan program-program Bali Mandara dengan revolusi mental karena
sama-sama bertujuan melakukan perubahan dan perbaikan di seluruh aspek
kehidupan masyarakat dengan pola terintegrasi. Visi dan Misi Bali Mandara Jilid 2
dilandasi 5 prinsip dasar pembangunan, yaitu: Peningkatan Pertumbuhan (Pro-Growth),
Pengentasan Kemiskinan (Pro-Poor), Perluasan Lapangan Kerja (Pro-job), dan
pelesatrian lingkungan (Pro-environment) serta pengembangan dan pelestarian
kebudayaan (Pro-Culture).
Visi Pembangunan Bali Mandara ini merupakan kelanjutan dari visi Bali
Mandara sebelumnya (Bali Mandara Jilid I). Visi Bali Mandara Jilid II ini diharapkan
akan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Bali dengan tetap
mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan
UUD 1945 khususnya bagi masyarakat provinsi Bali, selaras dengan RPJM Nasional
2010-2014, dan RPJPD Provinsi Bali 2005-2025.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 6EKPD
“Bali Maju” adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut
dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senantiasa bergerak dan
maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali
yang maju adalah Bali yang harus tetap “metaksu” yang senantiasa meningkatkan
kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius.
Bali yang maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai
universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama
Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas
hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang
terbuka.
“Bali Aman” adalah Bali yang ”dabdab” teratur sekala niskala. Bali yang
memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan
manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan
manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep Tri Hita Karana. Bali yang aman
adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang
bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti: terorisme, anarkisme dan virus non
traditional threat lainnya yang mewarnai jaman Kali.
“Bali Damai” adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta
selalu dalam kondisi “tis” dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang menggambarkan
adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang
kental dengan suasana “briyag-briyug, pakedek pakenyem”. Hal tersebut sebagai
indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan.
“Bali yang Sejahtera” adalah Bali yang “sukerta sekala niskala” sebagai
diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati. Artinya, segala aspek
kejadian yang bervibrasi spiritual dan kontekstual potensial menyebabkan Daerah dan
Masyarakat Bali maju, aman serta terasanya kedamaian, akan mengantarkan Daerah
dan Masyarakat Bali pada kesejahteraan hidup sepanjang masa.
Perwujudan visi pembangunan Provinsi Bali jangka menengah ditempuh melalui
misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-
agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.
Untuk mewujudkan visi “Bali Mandara” di atas, maka ditetapkan “Misi Pembangunan
Provinsi Bali 2013-2018”, sebagai berikut.
1) Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 7EKPD
2) Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari
Berbagai Ancaman.
3) Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin.
Sasaran Nawacita dan Kegiatan Pendukung Pembangunan Revolusi Mental diProvinsi Bali
Sasaran nawacita dalam pembangunan revolusi mental di Provinsi Bali
meliputi tujuh (7) sasaran sebagai berikut.
1) Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi
lembaga peradilan.
2) Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan.
3) Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa.
4) Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu
daya cipta dan inovasi.
5) Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya.
6) Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa.
7) Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik.
1) Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasilembaga peradilan
Produk hukum yang dikeluarkan bukan saja hukum nasional, namun banyak
sekali yang dibuat di daerah. Oleh karena dalam RPJMD Provinsi Bali arah
kebijakan dalam melaksanakan strategi ”Menjaga Ketentraman, Ketertiban dan
Keamanan” disebutkan bahwa dalam hal pembuatan, pelaksanaan tertib hukum,
yang dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintah dan pengawasan produk-
produk hukum agar benar-benar aspiratif. Demikian juga dalam penegakan hukum
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan berbagai
pihak, yaitu DPRD, kepolisian, kejaksaan, TNI, lembaga tradisional, LSM dan
masyarakat luas.
Peningkatan kinerja reformasi birokrasi lembaga peradilan dilakukan
dengan meningkatkan profesionalitas aparatur dan efektivitas lembaga peradilan,
karena akan berdampak bagi masyarakat mengenai citra lembaga peradilan dan
sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Berkaitan
dengan hal itu, kebijakan umum yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali tahun
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 8EKPD
2013 - 2018 berkaitan dengan pembangunan revolusi mental tertera dalam arah
dan strategi bidang “Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian” yang
diuraikan sebagai berikut.
(1) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian
hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan
damai lahir bathin.
(2) Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan
dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum.
(3) Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum dan
juga senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesadaran hukumnya.
(4) Mewujudkan penyelesaian kasus sosial dan adat di Bali secara damai.
2) Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahanDalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik
diperlukan terciptanya mindset yang sama dalam pembangunan politik yang
ditempuh melalui forum komunikasi dan konsultasi ormas, LSM, dan yayasan
provinsi Bali. Memfasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan
pengembangan dan pemberdayaan partai politik, sebagai bagian infrastruktur
politik untuk menunjang program pemerintah dalam pembangunan politik.
Dalam rangka perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi
pemerintahan, dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 antara lain
dituangkan melalui arah kebijakan dalam melaksanakan strategi ”Menjaga
Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan”, yaitu:
(1) Memujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu
memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip Clean Government dan
Good Governance.
(2) Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam
berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta
bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 9EKPD
Untuk perkuatan reformasi birokrasi pemerintahan, dalam RPJMD Provinsi
Bali tahun 2013 – 2018 antara lain dituangkan dalam kebijakan umum Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian, antara lain:
(1) Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan mulai dari tingkat desa,
kecamatan, kabupaten/kota sampai pada tingkat provinsi melalui pendidikan,
pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan
pelayanan kepada masyarakat.
(2) Meningkatkan kualitas aparatur, meningkatkan kesadaran partisipasi
masyarakat, membuat perencanaan pembangunan yang aspiratif, serta
meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.
(3) Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian
dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerintah daerah.
Mengacu pada ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memiliki fungsi sesuai pasal 41 Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sesuai Perda
Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Bali menetapkan sekretariat dalam melaksanakan tugasnya
secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur
melalui sekretaris daerah. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa kegiatan
yang perlu dilaksanakan yaitu:
(1) Untuk mendukung fungsi legislasi dilaksanakan kegiatan pembahasan perda
dan kebijakan daerah lainnya.
(2) Untuk mendukung fungsi penganggaran dilaksanakan kegiatan pembahasan
Ranperda mengenai LKPJ Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, Perubahan APBD, dan Penyusunan APBD Tahun berikutnya.
(3) Untuk mendukung fungsi pengawasan dilaksanakan kegiatan reses,
kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, pengaduan aspirasi
masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan
efisiensi dalam birokrasi, pada tahun 2010 telah diwujudkan sistem tata kelola
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 10EKPD
pemerintahan yang berbasis pada Teknologi Informasi (TI) yang disebut dengan
sistem E-Government. Pada tahun 2010 diadakan penyempurnaan sistem
jaringan serta perangkat lunak dan perangkat keras yang nantinya secara
bertahap akan dapat menghubungkan secara on-line seluruh SKPD yang ada di
Pemerintahan Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2011
membentuk Komisi Informasi di tingkat provinsi dengan tugas yakni; Menerima,
memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; Menetapkan kebijakan umum
pelayanan Informasi Publik; dan Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis.
3) Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsaPeningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa Provinsi Bali sesuai
dengan penjelasan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat, disamping itu untuk
meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsif-prinsif demokrasi,
pemerataan, keadilan dan seterusnya.
Berkenaan dengan peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa,
strategi dan arah pembangunan daerah di Provinsi Bali sesuai dengan RPJMD
tahun 2013 - 2018 dituangkan dalam tiga pilar ekonomi, yaitu: (1) peningkatan
pengembangan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, (2) pengembangan industri
kecil, koperasi dan UMKM, serta (3) mempercepat peningkatan produksi pertanian
dalam memantapkan ketahanan pangan daerah serta meningkatkan pendapatan
petani.
Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Peningkatan Pengembangan
Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif”.
(1) Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan dan menjunjung kearifan lokal guna memperluas kesempatan kerja
dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Mengembangkan “pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda
(multiflier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 11EKPD
(3) Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih
memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada
masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola peningkatan kontribusi
dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya.
(4) Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi rejuvenation
atau penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari
stagnasi dan penurunan drastis (decline) kegiatan pariwisata.
(5) Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri
pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen
pariwisata.
(6) Meningkatakan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, pemeliharaan
obyek wisata baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan
keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya
kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.
(7) Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan,
pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian
pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan.
(8) Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata.
(9) Pengembangan ekonomi kreatif.
Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Peningkatan Investasi,
Pengembangan Industri Kecil, Koperasi dan UMKM”.
(1) Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat Bali.
(2) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui
berbagai usaha perbaikan mutu disain dan akses pasar dengan
memanfaatakan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.
(3) Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit
modal kerja dan kredit investasi.
(4) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu
mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta
terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim
berinvestasi yang sehat.
(5) Penyederhanaan kebijakan dan aturan main berinvestasi, sehingga dapat
menarik investor yang dibutuhkan.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 12EKPD
(6) Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
(7) Peningkatan dan pemerataan iklim investasi.
(8) Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran
hasil industri kecil dan menengah.
(9) Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.
(10) Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ” Mempercepat Peningkatan
Produksi Pertanian dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Daerah serta
Meningkatkan Pendapatan Petani”.
(1) Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama
dalam memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan
petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan SDM Bali,
penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan,
teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
(2) Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju
kemandirian, sejahtera dan berkeadilan.
(3) Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha
meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi
pupuk, subsidi pakan ternak, subsidi benih dan bibit ternak, kemudahan kredit,
terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
(4) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian,
disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk
pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah
terhadap hasil industri pertanian.
(5) Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
(6) Peningkatan kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan
pemanfaatan teknologi pertanian.
(7) Pengembangan dan pemantapan komoditas andalan/unggulan pertanian.
(8) Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas.
(9) Peningkatan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir
dan daratan.
(10) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.
(11) Penuntasan kasus penyakit asal hewan dan penyakit ternak.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 13EKPD
(12) Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan
masyarakat Bali.
(13) Meningkatakan kerja sama penelitian dan pengelolaan potensi laut, dengan
menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
Dalam hal peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa Provinsi
Bali secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah yang
digariskan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 peningkatan kemandirian ekonomi dan
daya saing bangsa dijabarkan lebih rinci ditekankan pada aspek-aspek:
(1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan
kompetitif provinsi;
(2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mempercepat
pemerataan pembangunan ekonomi;
(3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan
produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional;
(4) perbaikan lingkungan hidup; dan
(5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan
kesehatan masyarakat.
Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi
dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan
kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan
kualitas SDM. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing penduduk Bali dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, dilakukan pengendalian laju
pertumbuhan penduduk sebagai akibat meningkatnya migrasi masuk.
4) Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacudaya cipta dan inovasi
Dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 menyebutkan bahwa
strategi pembangunan di Provinsi Bali sesuai dengan program revolusi mental
Pemerintah Pusat, yang mana dalam rangka melaksanakan Misi I Program Bali
Mandara Jilid II, yaitu strategi dalam mewujudkan bali yang berbudaya, metaksu,
dinamis, maju dan modern. Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada
serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 14EKPD
yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pendidikan tahun 2013-
2018 adalah “Meningkatkan Akses Pendidikan dan Mengimplementasikan Sistem
Pendidikan Disesuaikan dengan Kebutuhan Pasar Kerja”. Strategi ini merupakan
upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan misi
pertama. Suatu perbaikan system pendidikan memerlukan perencanaan yang
holistik terhadap seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi,
prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikari), sarana
dan prasarana, faktor penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur
pendidikan, dan komponen lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat
mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain
menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Sementara itu, sistem
pendidikan yang telah diperbaiki, khususnya pendidikan dasar, ditindaklanjuti
dengan agenda pembangunan untuk memenuhi syarat aksesibilitas; baik secara
geografis maupun teraksesnya pendidikan dasar oleh masyarakat ekonomi lemah.
Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Meningkatkan Akses Pendidikan
dan Mengimplementasikan Sistem Pendidikan Disesuaikan dengan Kebutuhan
Pasar Kerja”, dirinci sebagai berikut.
(1) Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas
dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan
penguasaan dan penerapan IPTEK.
(2) Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu
pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas
(accountability) dan jaminan mutu (quality assurance).
(3) Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi
dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk
mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi,
kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global menuntut
agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan
kerjasama.
(4) Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan
kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
(5) Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga-lembaga pendidikan sebagai
pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang
adiluhung.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 15EKPD
(6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas
pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (bea sisiwa) kepada
penduduk yang kurang mampu.
(7) Mengembangkan pendidikan berbasis kejuruan sesuai kebutuhan pasar.
(8) Meminimalkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah antar
kabupaten/kota.
(9) Meningkatkan kualifikasi guru.
(10) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
5) Pemanfaatan modal sosial dan modal budayaSalah satu dimensi pembangunan revolusi mental seharusnya didukung
oleh pemanfaatan modal sosial dan modal budaya yang sudah berkembang di
masyarakat. Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti
kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat
dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi di dalam sebuah
masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu,
konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang
dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan
terjalinnya kerjasama.
Modal sosial dan modal budaya di Bali banyak dilatarbelakangi oleh budaya
Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai
dengan warisan filsafat leluhur yang terus masih berlangsung di Bali yang
berlandaskan ajaran agama Hindu dengan falsafah tersebut adalah Tri Hita Karana.
Tri Hita Karana sebagai pola kehidupan masyarakat Bali yang dimaknai sebagai
tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yaitu; parhyangan,
pawongan, dan palemahan. Aspek parhyangan mempunyai makna keterikatan
manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang
dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali yang religious. Aspek
pawongan dimaknai sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam
kehidupan yang terorganisir di dalam keluarga, warga, desa pekraman, kecamatan,
lkabupaten/kota, dan provinsi sebagai wadah interaksinya. Aspek palemahan
dimaknai sebagai hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga aspek
tersebut saling terkait dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan.
Strategi untuk melindungi dan melestarikan budaya adat Bali seperti yang
dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali 2013 – 2018 merupakan suatu roh dalam
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 16EKPD
meningkatkan pembangunan di segala bidang. Pelestarian budaya adat Bali
secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pula pada pelestarian
pariwisata di Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di Bali. Kondisi seni
budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik,
penyelenggaran event-event seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan revolusi
mental pada dimensi pemanfaatan modal sosial dan modal budaya dalam RPJMD
Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 yang merupakan untuk mendukung capaian
sasaran yang akan dilakukan pada tujuan misi pertama program Bali Mandara Jilid
II dalam Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern
Meningkatkan Peran Lembaga Adat dalam Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan
Kearifan Lokal.
Pada dasarnya strategi ini berupaya untuk melindungi dan melestarikan
budaya adat Bali sebagai roh dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang.
Pelestarian budaya adat Bali secara langsung maupun tidak langsung akan
berdampak pula pada pelestarian pariwisata di Bali sebagai lokomotif
pembangunan ekonomi di Bali. Pembangunan ekonomi yang sangat pesat di Bali,
merupakan salah satu keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan
sendi-sendi budaya lokal. Pemerintah daerah akan selalu berupaya proaktif
memfasilitasi proses dan agenda pembangunan yang dapat memelihara nilai-nilai
budaya daerah serta memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih banyak
untuk pembangunan yang berorientasi pada pengembangan budaya lokal/adat.
Pemerintah daerah berupaya melindungi kelestarian budaya dan eksistensi
lembaga-lembaga adat yang ada, memperkuat kelembagaan tradisional
kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan
kebudayaan Bali sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis.
Modal sosial dan modal budaya yang merupakan bagian dari kelembagaan.
Oleh karena itu, Kebijakan umum Daerah Provinsi Bali dalam rangka
pembangunan revolusi mental yang berkaitan dengan peningkatan modal sosial
dan modal budaya yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali 2013 – 2018
adalah sebagai berikut.
(1) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika
dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dengan memperkuat
kelembagaan tradisional kemasyarakatan.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 17EKPD
(2) Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup
bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi
sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional
penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai
sekaa.
(3) Mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian
sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan
serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan
Pancasila dengan meningkatkan fungsi lembaga tradisional yang ada Bali.
(4) Meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelestarian nilai-nilai budaya dan
apresiasi terhadap kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.
6) Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsaSalah satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi
fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah
pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa. Pengembangan
kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa atau yang juga dikenal sebagai
pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk,
hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tecermin dari
kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan
yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan
hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja,
kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor
kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial,
penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaataan berlalu lintas.
Ruang lingkup sasaran pengembangan kepribadian dan peneguhan jati
diri bangsa meliputi:
(1) Lingkup Keluarga. Keluarga merupakan wahana pembelajaran dan
pembiasaan karakter yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain
dalam keluarga terhadap anak sebagai anggota keluarga sehingga
diharapkan dapat terwujud keluarga berkarakter mulia yang tecermin dalam
perilaku keseharian. Proses itu dapat dilakukan melalui komunitas keluarga
dan partisipasi keluarga dalam pengelolaan pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama di
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 18EKPD
mana orang tua bertindak sebagai pemeran utama dan panutan bagi anak.
Proses itu dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan, pengasuhan,
pembiasaan, dan keteladanan. Pendidikan karakter dalam lingkup keluarga
dapat juga dilakukan kepada komunitas calon orang tua dengan penyertaan
pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam pengasuhan dan
pembimbingan anak.
(2) Lingkup Lembaga Pendidikan. Satuan pendidikan merupakan wahana
pembinaan dan pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa
yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam
semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c)
pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan
perilaku berbudaya dalam kehidupan di lingkungan lembaga pendidikan.
Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari
pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi
Dalam rangka pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri
bangsa secara implisit telah dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2013
– 2018 antara lain melalui arah kebijakan:
(1) Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan
kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
(2) Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga-lembaga pendidikan sebagai
pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang
adiluhung.
Secara eksplisit lembaga-lembaga pendidikan formal di Provinsi Bali,
khususnya di Universitas Udayana telah memberikan pendidikan karakter untuk
meningkatkan pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa.
Pendidikan karakter diberikan melalui kurikulum pendidikan Kewarganegaraan,
Agama dan Pancasila yang merupakan mata kuliah wajib. Pemberian pendidikan
karakter di Universitas Udayana juga dilakukan dengan mengandeng TNI agar
para mahasiswa mendapatkan pencerahan terkait karakter dan bela negara.
7) Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik.Lembaga-lembaga sosial berperan dan dan berfungsi mengatur kehidupan
masyarakat, karena masyarakat tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan akan
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 19EKPD
makanan, pakaian, dan perumahan, akan tetapi terdapat banyak kebutuhan lain
seperti kebutuhan untuk rekreasi, keadilan, keamanan, pendidikan, spiritual dan
lain sebagainya.
Lembaga sosial mempunyai sejumlah ciri atau karakteristik. Ciri-ciri umum
dari lembaga sosial adalah:
(1) Lembaga sosial biasanya memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama.
Hal ini terjadi sebab adanya anggapan bahwa lembaga sosial berisi
sekumpulan norma-norma yang harus dipertahankan. Norma tersebut
dibutuhkan untuk mengatur kehidupan atau hubungan antar manusia,
contohnya kehidupan atau hubungan dalam keluarga.
(2) Lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu, misalnya lembaga
pendidikan memiliki tujuan untuk mentransfer nilai, norma, dan ilmu
pengetahuan kepada generasi berikutnya.
(3) Lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya, misalnya bendera atau lambang pada lembaga
politik, uang sebagai alat tukar pada lembaga ekonomi, dan lain-lain. Dalam
masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia, terdapat berbagai jenis
lembaga sosial yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama
lain.
Lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat tersebut adalah (1) keluarga,
(2) lembaga agama, (3) lembaga ekonomi, (4) lembaga pendidikan, (5)
lembaga budaya, dan lembaga politik.
Strategi peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media
publik merupakan roh dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang.
Pembangunan ekonomi yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu
keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal.
Pemerintah daerah berupaya melindungi kelestarian budaya dan eksistensi
lembaga-lembaga adat yang ada, memperkuat kelembagaan tradisional
kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan
kebudayaan Bali sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis
yang terjadi dan meningkatan Pemberdayaan Desa Pekramaan dan Subak/Subak
Abian.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 20EKPD
Kebijakan umum Daerah Provinsi Bali dalam rangka pembangunan revolusi
mental yang berkaitan dengan peningkatan peran lembaga keluarga secara
implisit dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali 2013 – 2018 melalui pemberdayaan
masyarakat desa adalah sebagai berikut.
(1) Menggiatkan empowering yakni ”memotivasi” warga masyarakat untuk sadar
akan masalah yang dihadapi, sadar akan potensi yang dimiliki untuk
memecahkan masalah tersebut, mampu melihat alternatif yang dapat diambil
serta mampu memutuskan alternatif mana (dari yang tersedia) yang paling
mungkin dan paling menguntungkan untuk diambil.
(2) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam
pembangunan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).
(3) Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan
masyarakat serta penguatan kelembagaannya.
(4) Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
(5) Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna
serta pemantapan keterpaduan pembangunan.
(6) Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan
masyarakat.
Kebijakan umum Daerah Provinsi Bali dalam rangka pembangunan revolusi
mental yang berkaitan dengan peningkatan peran lembaga agama, lembagapolitik, dan media masa secara implisit dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali
2013 – 2018 melalui arah kebijakan dalam melaksanakan strategi menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan, yaitu:
(1) Memujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu
memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip Clean Government dan
Good Governance.
(2) Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam
berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta
bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.
Kebijakan umum Daerah Provinsi Bali dalam rangka pembangunan revolusi
mental yang berkaitan dengan peningkatan peran lembaga budaya secara
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 21EKPD
eksplisi dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali 2013 – 2018 melalui arah
kebijakan dalam bidang kebudayaan, yaitu:
(1) Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan
mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan
dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.
(2) Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang
kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai sekaa
dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan
hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak
patologi sosial.
(3) Meningkatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan
mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian
sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan
serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan
Pancasila.
Kebijakan umum Daerah Provinsi Bali dalam rangka pembangunan revolusi
mental yang berkaitan dengan peningkatan peran lembaga ekonomi danlembaga pendidikan telah bibahas dalam dimensi peningkatan daya saing
bangsa.
Penentuan Target Pencapaian Sasaran Nawacita di Provinsi BaliProvinsi Bali terdiri dari satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil
lainnya, yang luas wilayahnya secara keseluruhan adalah 5.636,66 km2 atau hanya 0,29 persendari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1kota, 57 kecamatan, 715 desa/kelurahan, 1.480 desa pakraman (desa adat), dan 1.604 subaksawah serta 1.107 subak abian.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Bali berjumlah 3.890.757 jiwa,sedangkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2000 adalah 3.146.999 jiwa. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk Bali dalam periode tahun 2000-2010 adalah 2,15% per tahun dantermasuk rangking 13 tertinggi di Indonesia. Mayoritas penduduk di Provinsi beragama Hindudengan falsafah kehidupan dengan konsep Tri Hita Karana Bali. Falsafan ini mengajarkankeseimbangan antara kebutuhan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubunganmanusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan.
Dengan falsafah tersebut, dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2013 -2018 PemerintahProvinsi Bali telah merealisasikan program revolusi mental dalam program pembangunanDaerah Bali melalui Visi dan Misi Bali Mandara Jilid 2. Pembangunan daerah melalui revolusimental di Provinsi Bali adalah perbaikan pada seluruh tatanan penyelenggara pemerintahandan pembangunan, serta perbaikan pada pola pikir dan perilaku seluruh komponen masyarakatyang sejalan dengan cita-cita dan semangat pembangunan nasional.
Visi dan Misi Bali Mandara Jilid 2 yang dilandasi 5 prinsip dasar pembangunan, yaitu:
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 22EKPD
Peningkatan Pertumbuhan (Pro-Growth), Pengentasan Kemiskinan (Pro-Poor), PerluasanLapangan Kerja (Pro-job), dan pelesatrian lingkungan (Pro-environment) serta pengembangandan pelestarian kebudayaan (Pro-Culture). Program-program Bali Mandara pada hakekatnyamerupakan revolusi mental dengan perubahan dan perbaikan di seluruh aspek kehidupanmasyarakat dengan pola terintegrasi. Visi dan Misi Bali Mandara Jilid II ini diharapkan akandapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Bali dengan tetap mengacupada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945khususnya bagi masyarakat provinsi Bali, selaras dengan RPJM Nasional 2010-2014, danRPJPD Provinsi Bali 2005-2025.
Dengan dukungan berbagai lembaga dari tingkat pusat sampai ke daerah baik yangformal atau non formal serta masyarakat program pembangunan revolusi mental yangdijabarkan dalam sasaran nawacita akan berhasil dalam jangka waktu 4 tahun ke depan.
Adapun ringkasan sasaran Nawa Cita dan kegiatan pendukung pembangunan
revolusi mental di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2.1.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 23EKPD
A.2. Evaluasi Tematik Pembangunan Pariwisata di Provinsi BaliPerkembangan Kedatangan Wisatawan
Sebagai daerah tujuan wisata Pulau Bali sudah dikenal oleh wisatawan asing
pada tahun 1920-an. Dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki Provinsi Bali, yaitu
panorama yang indah, keanekaragaman kesenian dan budaya, maka dalam sejak
dilaksanakannya program Pembangunan Lima Tahun Tahap I (1969 – 1974)
pembangunan ekonomi diletakkan pada sektor pertanian dan pengembangan
pariwisata serta industri kerajinan tangan. Pemberian prioritas pada sektor pariwisata
dalam program pembangunan di Provinsi Bali juga didasari pertimbangan karena luas
wilayah ini sangat sempit, yaitu hanya 0,29 persen dari wilayah Republik Indonesia. Di
samping itu, daerah ini tidak memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi,
serta kurang memungkinkannya pengembangan sektor industri pengolahan yang
berskala besar. Dengan semakin dikenalnya Bali sebagai salah satu daerah tujuan
wisata, menyebabkan Bali menjadi primadona bagi para wisatawan yang berkunjung
ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
asing ke Bali, demikian juga andil terhadap pariwisata nasional juga meningkat.
Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Bali meningkat terus
sejak tahun 1969, kecuali disela penurunan pada tahun 2002 dan 2006 yang
disebabkan karena Bom Bali (lihat Gambar 2.1).
Perkembangan kedatangan wisatawan asing yang langsung ke Indonesia dan
Bali selama tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada tahun 2010
kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 2.385.122 orang, mengalami pertumbuhan
sebesar 8,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2011,
2012, 2013, dan 2014 kunjungan wisatawan asing terus meningkat, dan pada tahun
2014 kunjungan wisatawan asing mencapai 3.766.638 orang atau dengan peningkatan
14,89 persen dari tahun 2013. Pada tahun 2010 andil kunjungan wisatawan asing ke
Bali sebesar 34,06 persen, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 39,92 persen.
Gambar 2.1Kunjungan Wisman ke Bali, Tahun 1969 - 2014 (orang)
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 24EKPD
Tabel 2.2Perkembangan Kunjungan Wisatawan Asing Langsung Ke Bali dan Indonesia, Tahun
2010 - 2014
Kunjungan Wisman ke Bali
Tahun Jumlah(orang)
Pertumbuhan(%)
KunjunganWisman keIndonesia(orang)
Andil BaliTerhadap
Indonesia (%)2010 2.385.122 8,01 7.002.944 34,06
2011 2.576.142 9,73 7.649.731 33,68
2012 2.826.709 4,34 8.044.462 35,14
2013 3.278.598 11,16 8.802.129 37,25
2014 3.766.638 14,89 9.435.411 39,92
Sumber: Biro Pusat Statistik, Tahun 2015 (diolah)
Pariwisata merupakan sektor penggerak lokomotip ekonomi di Bali, dengan
pariwisata seluruh perkembangan ekonomi kerakyatan di perdesaan dapat
berkembang dengan pesat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga
pertumbuhan pariwisata telah membuat berbagai program, baik program promosi di
dalam atau di luar negeri, juga melakukan program-program pemeliharaan dan
peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang ada di Bali.
Tingkat capain kinerja dari program-program yang telah dilaksanakan dalam
bidang pariwisata dilakukan dengan melihat dari beberapa indikator diuraikan sebagai
berikut.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 25EKPD
1) Perkembangan kunjungan wisatawan manca negara selama tahun 2010
sampai tahun 2014 terus meningkat, pada tahun 2010 kunjungan wisatawan ke
Bali sebanyak 2.385.122 jiwa, dan pada tahun 2014 menjadi 3.766.638 jiwa,
2) Kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan dari tahun 2010
s/d tahun 2014. Pada tahun 2010 sebanyak 4.646.343 jiwa, sedangkan pada
tahun 2014 menjadi sebanyak 6.392.460 jiwa.
3) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2010 sd tahun 2014
juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 61,78%, pada tahun 2014
meningkat menjadi 66,29 %.
4) Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan ke daerah Bali khususnya manca
pada tahun 2010 selama 9,49 hari, pada tahun 2014 selama selama 9,1 hari.
Wisatawan nusantara pada tahun 2010 memiliki lama tinggal rata-rata selama
4,20 hari, sedangkan pada tahun 2014 selama 3,6 hari.
Kunjungan Wisman berdasarkan negara asal seperti ditunjukkan pada Tabel
2.3 menunjukkan bahwa sumber utama Wisman masih berasal dari Asia, termasuk
juga anggota Asean.
Tabel 2.3Kunjungan Wisman di Provinsi Bali Menurut Negara Asal, Tahun 2013 dan 2014
Negara Asal 2013(orang)
2014(orang)
2013(%)
2014(%)
I. ASEAN 418.012 483.487 12,7 12,8Pertumbuhan (%) 11,89 15,66
1 Malaysia 199.223 223.205 6,1 5,92 Philippines 29.840 32.727 0,9 0,93 Singapore 138.397 178.174 4,2 4,74 Thailand 34.722 30.247 1,1 0,85 Lainnya 15.830 19.134 0,5 0,5
II. ASIA (Non Asean) 995.423 1.236.816 30,4 32,8Pertumbuhan (%) 19,32 24,25
1 Hongkong 37.414 35.552 1,1 0,92 India 64.421 88.049 2,0 2,33 Japan 208.115 217.159 6,3 5,84 South Korea 134.452 145.498 4,1 3,95 Taiwan 127.443 113.132 3,9 3,06 China 387.533 585.922 11,8 15,67 Lainnya 36.045 51.504 1,1 1,4
III. AMERIKA 164.666 177.940 5,0 4,7Pertumbuhan (%) 6,41 8,06
1 USA 105.863 111.610 3,2 3,0
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 26EKPD
2 Canada 30.565 37.532 0,9 1,03 Lainnya 28.238 28.798 0,9 0,8
IV. EROPA 712.418 736.188 21,7 19,5Pertumbuhan (%) 12,14 3,34
1 France 125.065 128.288 3,8 3,42 Germany 99.508 105.467 3,0 2,83 Italy 28.755 30.762 0,9 0,84 Holland 72.275 76.082 2,2 2,05 Spain 19.949 22.789 0,6 0,66 Sweden 16.857 27.345 0,5 0,77 Switzerland 25.406 24.924 0,8 0,78 United Kingdom 122.406 127.013 3,7 3,49 Russia 79.330 72127 2,4 1,9
10 Lainnya 122867 121391 3,7 3,2 V. OSEANIA 892.615 1.050.422 27,2 27,9
Pertumbuhan (%) 3,8 17,681 Australia 826.385 988.786 25,2 26,32 New Zealand 57.520 58.142 1,8 1,53 Lainnya 8.710 3.494 0,3 0,1
VI. AFRIKA 19.385 18.137 0,6 0,5Pertumbuhan (%) 4,00 -6,44 0,0 (0,0)
1 South Africa 9.563 9.744 0,3 0,32 Egypt 2.060 2.798 0,1 0,13 Lainnya 7.762 5.595 0,2 0,1
VII. CREW 76.079 63.648 2,3 1,7Total : 3.278.598 3.766.638 100,0 100,0Pertumbuhan (%) 11,16 14,89
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Perkembangan Wisman berdasarkan benoa ditunjukkan pada Gambar 2.2
Tampak bahwa perkembangan yang paling besar bersumber dari Asia Pacifik, diikuti
oleh Eropa dan Amerika. Eropa merupakan pasar potensial bagi Wisman yang
berkualitas, apabila dilihat dari waktu masa tinggal dan pengeluaran selama mereka
tinggal di Bali.
Gambar 2.2Perkembangan Kedatangan Wisman ke Bali Berdasarkan Benua Asal,
Tahun 2000 - 2014
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 27EKPD
Pada tahun 2014, sesuai perkembangan Wisman yang datang ke Bali,
pangsa pasar di dominasi oleh Asia (33.1%) tanpa Asean dan menjadi 46,2% apabila
digabung dengan Asean, diikuti oleh Eropa sebesar 19,8%. Bali harusnya bisa lebih
banyak mendatangkan Wisman dari Eropa yang memiliki karakteristik lebih
memberikan penghargaan pada budaya lokal.
Gambar 2.3Pangsa Pasar Wisman di Bali Menurut Negara Asal Tahun 2014
Arah Kebijakan Pengembangan PariwisataArah kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali yang dituangkan
dalam RPJMD 2013 – 2018 dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu
selama periode tersebut. Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta
memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang
diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program. Arah Kebijakan dalam
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 28EKPD
Melaksanakan Strategi ”Peningkatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi
Kreatif” tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.
1) Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan dan menjunjung kearifan lokal guna memperluas kesempatan kerja dan
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2) Mengembangkan “pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda
(multiflier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.
3) Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan
masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal
melalui koperasi untuk mengelola peningkatan kontribusi dunia pariwisata terhadap
pelestarian budaya.
4) Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi rejuvenation
atau penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari
stagnasi dan penurunan drastis (decline) kegiatan pariwisata.
5) Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri
pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata.
6) Meningkatakan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, pemeliharaan
obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan
keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya
kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.
7) Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan,
pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian
pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan.
8) Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata.
9) Pengembangan ekonomi kreatif.
Penentuan Target Pencapaian Sasaran Nawacita Pembangunan PariwisataProvinsi Bali
Pulau Bali sudah dikenal oleh wisatawan asing sebagai daerah tujuan wisata sejaktahun 1920-an. Dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki Provinsi Bali, yaitu panoramayang indah, keanekaragaman kesenian dan budaya, maka dalam sejak 1969 – 1974pembangunan ekonomi diletakkan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata sertaindustri kerajinan tangan. Dengan semakin dikenalnya Bali sebagai salah satu daerah tujuanwisata, menyebabkan Bali menjadi primadona bagi para wisatawan yang berkunjung keIndonesia. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing keBali, demikian juga andil terhadap pariwisata nasional juga meningkat.
Pada tahun 2010 kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 2.385.122 orang, mengalamipertumbuhan sebesar 8,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 29EKPD
2011, 2012, 2013, dan 2014 kunjungan wisatawan asing terus meningkat, dan pada tahun 2014kunjungan wisatawan asing mencapai 3.766.638 orang atau dengan peningkatan 14,89 persendari tahun 2013. Pada tahun 2010 andil kunjungan wisatawan asing ke Bali sebesar 34,06persen, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 39,92 persen.
Untuk mengakomodasi meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Bali, makaterus ditingkatkan jumlah dan kualitas pelayanan serta fasilitas penunjang pariwisata, antaralain peningkatan jumlah hotel dan kamar hotel. Pengembangan kawasan wisata danpembenahan pengelolaannya terus dilakukan. Di samping itu, pembangunan sektor pariwisatajuga terus didukung dengan pembangunan sektor lainnya seperti akses transportasi, informasidan komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
Dengan berbagai upaya tersebut diperkirakan kunjungan wisatawan asing dannusantara, serta devisa yang dihasilkan akan meningkat pada 5 tahun ke depan.Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan nusantara, serta devisa yang dihasilkandiperkirakan akan meningkatnya capaian kinerja sasaran Nawa Cita dari pembangunanpariwisata. Adapun perkiraan wisatawan asing dan nusantara, serta devisa yang dihasilkanditunjukkan berikut ini.
Target CapaianNo. Sasaran Satuan2015 2016 2017 2018 2019
1. Wisatawan Mancanegara Ribu orang 2.385 2.576 2.827 3.279 3.7672. Wisatawan Nusantara Ribu orang 4.646 5.675 6.064 6.977 6.392
Sasaran Nawa Cita: Prioritas Pembangunan Pariwisata
Berikut ini adalah sasaran Nawa Cita dari tiap prioritas dimensi pembangunan
pariwisata yang menitik beratkan pada infrastruktur, yaitu:
1. Akses transportasi
2. Akses informasi dan komunikasi
3. Pengembangan budaya lokal
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata
5. Kualitas SDM masyarakat lokal
6. Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism
7. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata
9. Peningkatan jumlah investor nasional
1. Akses transportasiSektor pariwisata sering pula disebut sebagai motor penggerak perekonomian
Bali, karena sektor ini tidak hanya memberikan imbas ke depan (forward linkage) akan
tetapi juga imbas ke belakang (backward linkage). Kaitan antarsektor membutuhkan
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 30EKPD
ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung seperti prasarana dan sarana transportasi.
Jenis fasilitas prasarana dan sarana transportasi yang akan dibahas berikut ini
mencakup (1) transportasi darat; (2) transportasi laut; dan (c) transportasi udara.
Masing-masing jenis fasilitas prasarana dan sarana transportasi tersebut akan dibahas
berturut-turut berikut ini.
a. Transportasi DaratFasilitas prasarana dan sarana transportasi darat mencakup dua subsistem,
yaitu prasarana dan sarana angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan yang
merupakan jembatan apung untuk menghubungkan simpul kegiatan dari satu wilayah
ke wilayah lainnya yang dipisahkan oleh wilayah perairan.
(1) Prasarana dan Sarana Angkutan JalanJalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah.
Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara otomatis akan
memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian. Sesuai dengan
data Bali Dalam Angka tahun 2014 diperoleh keterangan bahwa panjang jalan di
Provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai 7.844,02 km, meliputi jalan nasional 535,23 km,
jalan provinsi 860,53 km, dan jalan kabupaten 6.448,26 km. Dilihat dari kondisi
permukaan jalan secara keseluruhan dari jalan tersebut, yang dalam hal ini dibedakan
menjadi 4 (empat), yaitu (1) baik; (2) sedang; (3) rusak; dan (4) rusak berat.
Untuk menanggulangi kemacetan lalulintas pada jalur padat, pemerintah telah
menyelesaikan jalan baypass Tohpati-Kusamba. Mulai tahun 2012 pemerintah juga
telah membangun underpass di kawasan patung Dewa Ruci Kuta, dan jalan tol
Serangan-Nusa Dua.
Tabel 2.4Distribusi Panjang Jalan, Dirinci Menurut Status Jalan dan Kondisinya di
Provinsi Bali, 2013 (dalam km)
Kondisi JalanStatus Jalan Baik Sedang Rusak Rusak Berat JumlahNasional 491,13 36,70 4,10 3,30 535,23
Provinsi 366,48 317,89 176,16 - 860,53
Kabupaten 3.233,86 1.388,30 1.293,72 532,38 6.448,26
Total 2013 4.091,47 1.742,89 1.473,98 535,68 7.844,02
2012 3.360,75 2.012,51 1.654,92 537,82 7.566,00
2011 3.195,17 2.152,04 1.723,77 433,17 7.504,15
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 31EKPD
2010 3.884,44 2.103,80 1.511,76 - 7.500,00
Sumber: Bali Dalam Angka 2014
Berkaitan dengan transportasi darat, berikut ini diungkapkan jenis dan
perkembangan sarana transportasi darat, yang meliputi (1) mobil penumpang; (2)
mobil gerobak (truck); (3) oto bis (buses); dan (4) sepeda motor. Mobil penumpang
masih dapat dirinci lagi menjadi jenis kendaraan seperti sedan, jeep, dan station
wagon. Demikian pula oto bis masih dapat dibedakan menjadi bis besar dan bis kecil.
Perkembangan jumlah dari masing-masing jenis sarana transportasi darat yang
diuraikan di atas disajikan pada Tabel 2.5.
Informasi yang dapat dipetik dari Tabel 2.5 menunjukkan bahwa jumlah
kendaraan bermotor di Provinsi Bali cenderung meningkat selama periode 2010 -
2013. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep, bus, mini bus juga meningkat
selama periode tersebut. Di samping peningkatan jumlah mobil penumpang yang
menggambarkan kecenderungan peningkatan, fenomena yang tidak kalah menariknya
dari Tabel 2.4 adalah besarnya jumlah sarana transportasi darat jenis sepeda motor
pada tahun 2013 yang sudah mencapai sekitar dua setengah juta buah.
Tabel 2.5Perkembangan Jumlah dan Jenis Sarana Transportasi Darat di Provinsi Bali
Selama Periode 2010 - 2013 (buah)
Jumlah Sarana TransportasiJenis SaranaTransportasi 2010 2011 2012 2013
Sedan 29.037 38.862 39.214 39.844Jeep 31.501 38.037 39.136 41.574
Minibus 136.373 168.009 188.158 214.985
Bus 3.731 5.605 5.983 6.533Pic Up 46.033 61.173 70.115 78.720
Truk 19.721 26.989 30.169 35.217
Sepeda Motor 1.449.279 2.154.568 2.374.604 2.586.715Lainnya - 1.325 1.785 100
Jumlah 1.715.675 2.494.568 2.749.164 3.003.688Sumber: Bali Dalam Angka, 2011, 2012, 2013, dan 2014 (diolah).
Uraian di atas secara khusus mengupas jumlah bus yang melayani trayek
antar-kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan sama sekali belum menyoroti banyaknya
bus yang melayani trayek antarprovinsi. Trayek antarprovinsi yang dilayani oleh bus
atau sarana transportasi darat di Provinsi Bali adalah Denpasar-Malang, Denpasar-
Jember. Denpasar- Surabaya, Denpasar-Yogyakarta, Denpasar-Jakarta, dan
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 32EKPD
sebagainya. Bus atau sarana transportasi darat yang melayani arus mobilitas
penumpang antarprovinsi tidak hanya dilayani oleh perusahaan bus yang
berkedudukan di Bali, namun banyak juga dilakukan oleh perusahaan bus yang
berkedudukan di luar Bali.
Secara keseluruhan jumlah perusahaan angkutan yang melayani trayek antar-
provinsi pada tahun 2012 yang berkedudukan di Bali berjumlah 34 buah perusahaan.
Di samping itu terdapat banyak perusahaan angkutan yang berkedudukan di luar Bali.
Data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 202 bus dengan daya
angkut seluruhnya sebanyak 6.060 orang penumpang. Sementara itu perusahaan
angkutan yang berkedudukan di Bali mengerahkan sebanyak 147 bus antarprovinsi
dengan total daya angkut sebanyak 5.648 orang penumpang.
b. Pelabuhan Angkutan PenyeberanganSesuai dengan fungsinya, di Provinsi Bali terdapat 3 (tiga) pelabuhan
penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang yang terletak di
ujung Barat Pulau Bali dan Padangbai–Lembar terletak di ujung Timur Pulau Bali, yang
merupakan pelabuhan penyeberangan lintas nasional serta pelabuhan penyeberangan
Nusa Penida-Gunaksa yang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dari Bali
daratan ke Pulau Nusa Penida.
c. Prasarana Angkutan LautPelabuhan yang difungsikan untuk melayani angkutan penumpang adalah
pelabuhan Benoa terletak di bagian Selatan Pulau Bali, dengan fasilitas dermaga
untuk peti kemas, umum, dan untuk cruise. Data muat penumpang mencapai
380.529 penumpang. Selain itu, pelabuhan benoa juga difungsikan sebagai
pelabuhan ikan dan ekspor dan impor dengan total tonase barang dan mencapai
1.093.462 ton.
Pelabuhan Tanah Ampo merupakan pelabuhan alami yang sudah dikenal
sejak lama yang sering dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar Internasional.
Pembangunan Pelabuhan Kapal Cruise Tanah ampo ini akan menyeimbangkan
pembangun Bali selatan dengan Bali bagian timur. Pelabuhan Celukan Bawang
terletak di bagian Utara Pulau Bali. Sesuai dengan kondisi prasarana yang
tersedia, Pelabuhan Celukan Bawang hanya mampu untuk melayani kapal barang
dengan kapasitas maksimum 10.000 DWT atau setara dengan kapasitas kapal
penumpang 20.000 DWT.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 33EKPD
d. Prasarana Transportasi UdaraSarana dan prasarana angkutan udara di Bali ditunjang oleh keberadaan
Bandar Udara Ngurah Rai yang terletak di bagian Selatan Pulau Bali dan
berfungsi untuk pelayanan penerbangan domestik dan internasional, serta
lapangan terbang Letkol Wisnu yang terletak di bagian Utara Pulau Bali dan masih
berfungsi untuk pelayanan pesawat sejenis Cassa.
Bandara Internasional Ngurah Rai mempunyai luas area 295,30 ha.
Berdasarkan data sampai tahun 2007, jumlah prasarana yang tersedia di Bandara
Internasional Ngurah Rai mencakup landasan pacu (runway) 45X3.000 meter
untuk pendaratan dan tinggal landas pesawat terbang maksimum jenis B-747;
parallel taxiway 23X3.000 meter dan exit taxiway 7 buah; tempat parkir pesawat
(apron) seluas 214.457 m2 untuk target penerbangan 81.100 pergerakan pesawat
per tahun. Di samping itu juga tersedia terminal penumpang internasional seluas
63.246 m2 untuk target penumpang 6.100.000 orang per tahun, terminal
penumpang domestik seluas 10.250 m2 untuk target penumpang 3.400.000 orang
per tahun. Jumlah airlines yang beroperasi melalui Bandara Internasional Ngurah
Rai pada tahun 2007 terdiri atas 26 airlines penerbangan internasional ke 20 kota
tujuan dan 11 airlines domestik ke 16 kota tujuan.
Meningkatnya jumlah kunjungan wiswan yang akan datang ke Bali, tentunya
sudah diantisipasi melalui pengembangan Bandar Udara tersebut hingga mampu
menampung penumpang sampai 25 juta orang per tahun sampai dengan tahun
2025. Pemerintah Daerah sudah mengantisipasinya dengan rencana
pembangunan suatu bandar udara baru di daerah Bali Utara, mengingat kapasitas
bandar udara Ngurah Rai yang tidak dapat ditingkatkan lagi setelah
pengembangan ini, baik meliputi run way ataupun apron pesawat. Hal itulah yang
melandasi adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk Membangun Bandar
Udara Baru yang terintegrasi (multi airport system) di Kabupaten Buleleng.
2. Akses Komunikasi dan InformasiSelain fasilitas prasarana dan sarana transportasi, ketersediaan fasilitas
prasarana dan sarana telekomunikasi sangat penting dalam menunjang aktivitas
kepariwisataan. Prasarana dan sarana telekomunikasi yang ada di Provinsi Bali untuk
sambungan rumah dilayani oleh PT Telekomunikasi Indonesia Kandatel Bali. Hingga
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 34EKPD
tahun 2010 telah dilayani oleh 27 lokasi STO yang memiliki kapasitas sentral
terpasang 202.809 sst dengan jumlah tersambung 180.778 sst.
Sarana telekomunikasi selain sambungan rumah, juga diselenggarakan dengan
menggunakan mobile phone atau telepon bergerak. Dewasa ini perkembangan
penggunaan mobile phone sangat pesat yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya
penyelenggara/operator seluler yang beroperasi di wilayah Bali, baik yang
menggunakan sistem GSM maupun CDMA.
3. Pengembangan budaya lokalSebagai daerah tujuan wisata, keberhasilan pengembangan pariwisata di Bali
sudah dikenal secara luas dengan sebutan pariwisata budaya. Pengembangan
pariwisata telah memperkuat budaya lokal, seperti memperkuat ikatan sosial orang
Bali pada tradisi budaya. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh landasan falsafah Tri
Hita Karana, sehingga orang Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi
keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus masih
berlangsung di Bali.
Tri Hita Karana sebagai pola kehidupan masyarakat Bali yang dimaknai
sebagai tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yaitu; parhyangan,
pawongan, dan palemahan. Aspek parhyangan mempunyai makna keterikatan
manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi
oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali yang religious. Aspek pawongan dimaknai
sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam kehidupan yang terorganisir di
dalam keluarga, warga, desa pekraman, kecamatan, lkabupaten/kota, dan provinsi
sebagai wadah interaksinya. Aspek palemahan dimaknai sebagai hubungan manusia
dengan lingkungannya. Ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mewujudkan
keserasian dan keseimbangan.
Orang Bali memiliki kemampuan untuk melestarikan warisan budayanya dan
mempertegas identitas budayanya ketika mereka berhadapan dan berinteraksi
dengan para wisatawan yang membawa-serta budaya mereka masing-masing.
Penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari industri pariwisata telah
merangsang kreativitas orang Bali untuk menghidupkan kembali berbagai tradisi
budayanya yang terancam punah. Pariwisata justru telah menumbuhkan kesadaran
orang Bali akan pentingnya melindungi dan melestarikan kebudayaan mereka
sebagai asset penting dalam kemajuan industri pariwisata Bali. Kesadaran itu yang
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 35EKPD
kemudian mendorong orang Bali untuk memperkuat jati diri dan ikatan sosialnya
dalam rangka usaha mereka untuk menjaga keberlanjutan tradisi serta budaya Bali.
Pelaksanaan Pekan Kesenian Bali (PKB) yang diselengggarakan setiap tahun
merupakan bukti dari cara pemerintah melestarikan budaya lokal sambil
melaksanakan promosi pariwisata. Imbauan pemerintah menggunakan style atau
khas Bali kepada pemilik bangunan gedung, toko, hotel dan restoran yang dibangun
di Bali juga merupakan upaya pelestarian budaya lokal.
Perda Pariwisata Budaya tahun 1991 yang diperbaharui menjadi Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali telah
mengatur beberapa permasalah dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Bali.
Antara lain tujuan pariwisata budaya diarahkan untuk usaha mempertahankan nilai
kebudayaan dan keindahan alam Bali, pembinaan dan pengembangan objek wisata,
tata cara pengusahaan objek wisata, peran serta masyarakat dan pembinaan
kepariwisataan dengan penekanan pelestarian budaya, bangunan dengan arsitektur
gaya-Bali. Di samping itu, pembinaan kebudayaan untuk mengikat nilai dan kelestarian
pariwisata budaya.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 36EKPD
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata di Provinsi BaliSeperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa Perda Pariwisata Budaya tahun
1991 yang diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012
tentang Kepariwisataan Budaya Bali telah mengatur beberapa permasalah dalam
pengembangan pariwisata di Provinsi Bali, antara lain tujuan untuk pembinaan dan
pengembangan objek wisata, tata cara pengusahaan objek wisata, peran serta
masyarakat dan pembinaan kepariwisataan.
Dalam pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012
disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait dalam
pengembangan daya tarik wisata. Pasal 16 juga menyebutkan bahwa pengelolaan
daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, desa pakraman, lembaga
tradisional, perorangan dan badan usaha. Untuk peningkatan mutu, pengelolaan, dan
pelayanan daya tarik wisata dilaksanakan penilaian secara berkala. Untuk dapat
terlaksananya proses penilaian tersebut ditetapkan standar mutu sarana, prasarana,
dan pelayanan daya tarik wisata dengan Peraturan Gubernur (Pasal 17).
Dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata Pemerintah Provinsi Bali
secara rinci mengaturnya dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2
tahun 2012 sebagai berikut.
Ayat 3 Setiap pengusaha pariwisata wajib:
a. melestarikan kebudayaan Bali, menjaga dan menghormati norma agama, adat
istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. membangun sarana kepariwisataan dengan langgam arsitektur Bali atau
sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri seni budaya
daerah Bali, tata ruang dan komponen-komponennya;
c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan
keselamatan wisatawan;
f. memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang
melaksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat
yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil
komoditas pertanian dan produk dalam negeri;
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 37EKPD
i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan dan
sertifikasi;
j. berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat;
k. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan
yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
l. memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
n. menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang
bertanggung jawab; dan
o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Di Provinsi Bali ditetapkan 15 kawasan pariwisata terbuka seluas 99.226 ha
(18,0 persen luas daerah Bali) yang di dalamnya bisa terdapat kawasan pariwisata
yang bersifat tertutup dan berada di bawah satu badan pengelola. Luas daerah efektif
pariwisata untuk akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan adalah 12.497 ha
(2,2 persen luas daerah Bali). Kawasan-kawasan pariwisata terbuka tersebut tersebar
di berbagai wilayah kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut.
(a) Kabupaten Jembrana: Kawasan Pariwisata Candikesuma dan Kawasan Pariwisata
Perancak;
(b) Kabupaten Tabanan: Kawasan Pariwisata Soka;
(c) Kota Denpasar: Kawasan Pariwisata Sanur;
(d) Kabupaten Badung: Kawasan Pariwisata Kuta, Kawasan Pariwisata Tuban, dan
Kawasan Pariwisata Nusa Dua;
(e) Kabupaten Gianyar: Kawaan Pariwisata Ubud dan Kawasan Pariwisata Lebih;
(f) Kabupaten Klungkung: Kawasan Pariwisata Nusa Penida;
(g) Kabupaten Karangasem: Kawasan Pariwisata Candidasa, Kawasan Pariwisata
Ujung, dan Kawasan Pariwisata Tulamben;
(h) Kabupaten Buleleng: Kawasan Pariwisata Kalibukbuk dan Kawasan Pariwisata
Batu Ampar.
Selain perencanaan yang dibuat oleh Provinsi Bali, pemerintah pusat membuat
pula perencanaan kawasan pariwisata yang disebut KSPN (Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional), yang diatur dalam PP No. 50: 2011 (Ripparnas). Bali merupakan
salah satu destinasi pariwisata nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. Seperti
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 38EKPD
ditunjukkan pada Tabel 2.4, daerah pariwisata di Bali sesuai KSPN meliputi 11
destinasi. Namun dari ke 11 destinasi tersebut ada dua destinasi yang mendapat
penolakan dari masyarakat, yaitu Taman Nasional Bali barat dan Kawasan Besakih,
karena Besakih merupakan kawasan suci dan Taman Nasional rentan terhadap
kerusakan lingkungan.
Gambar 2.4Peta Destinasi Pariwisata Bali
Tabel 2.4Daerah dan Atraksi Pariwisata
No Daerah Pariwisata Atraksi Pariwisata
1 Kuta – Sanur – Nusa Dua Kelautan/pantai, Flora dan Fauna, Situs sejarah,Situs persembahyangan
2 Bali Utara dan sekitarnya Pemandangan, Kelautan, Situs sejarah, Situspersembahyangan
3 Karangasem – Amuk dansekitarnya
Pemandangan, Kelautan/pantai, Flora dan Fauna,Situs sejarah, Situs persembahyangan
4 Menjangan – Pemuteran dansekitarnya
Pemandangan, Kelautan/pantai, Flora dan Fauna,Situs sejarah, Situs persembahyangan
5 Taman Nasional Bali Barat Pemandangan, Kelautan/pantai, Flora dan Fauna,Situs sejarah, Situs persembahyangan
6 Tulamben – Amed dansekitarnya
Kelautan, Perjalanan laut, Situs sejarah, Situspersembahyangan, Kerajinan, Museum
7 Bedugul dan sekitarnya Flora and Fauna Pemandangan, Situs sejarah,Situs persembahyangan
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 39EKPD
8 Nusa Penida dan sekitarnya Pemandangan, kelautan/pantai, Taman laut9 Ubud dan sekitarnya Pemandangan, Situs sejarah, Situs
persembahyangan, Kerajinan, Flora dan Fauna,Festival budaya, Taman, MICE
10 Besakih – Mount Agung dansekitarnya
Pemandangan, Flora dan Fauna, Situs sejarah,Situs persembahyangan
11 Kintamanai – danau Batur Pemandangan, Tradisi lokal, Situs sejarah, Situspersembahyangan
5. Kualitas SDM pariwisata dari masyarakat lokalSalah satu prinisp pembangunan pariwisata adalah economically viable, yaitu
harus mampu meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan
pembangunan industri pariwisata di Bali menyebabkan tingkat penyerapan tenaga
kerja semakin tinggi, khususnya tenaga kerja lokal.
Dalam pengembangan pariwisata ada kecenderungan yang cukup menonjol
yakni tuntutan terhadap standarisasi kualitas produk dan pelayanan wisata,
khususnya dalam kegiatan pariwisata internasional. Permintaan yang sangat tinggi
dalam pasar wisata global adalah produk-produk langka dan unik yang bermutu
tinggi (highvalue production of unique commoditics). Semakin besarnya jumlah eco-
tourist dalam pasar wisatawan internasional dapat dijadikan petunjuk fenomena itu.
Untuk merespon kecenderungan itu, maka setiap daerah tujuan wisata
(destinasi) dituntut untuk mampu meningkatkan mutu sumberdaya manusia, karena
sesungguhnya kualitas SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan
mutu produk dan pelayanan wisata. Artinya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah
satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif.
Prasyarat untuk itu adalah sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang
mendukung, penyusunan dan penerapan standar kompetensi tenaga kerja pariwisata.
Penyediaan SDM Pariwisata saat ini berasal dari SMK, SMU, pendidikan tinggi
dan balai latihan kerja. Bidang kejuruan pariwisata dan perhotelan diprogramkan pada
dua jenis SMK yaitu SMK di mana bidang studi pariwisata dan perhotelan merupakan
salah satu alternative yang ditawarkan SMK yang bersangkutan dan SMIP yang
merupakan SMK khusus menawarkan bidang studi pariwisata dan perhotelan. Untuk
mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata di Bali
telah berdiri Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Fakultas Pariwisata Universitas
Udayana, dan beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vocasional pada jenjang D1, D2, dan D3. Pada tingkat sekolah lanjutan atas juga telah
banyak menyelenggarakan bidang studi pariwisata dan perhotelan melalui sekolah
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 40EKPD
kejuruan, yaitu SMK dan SMIP yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi
Bali.
Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pariwisata, secara
berkala pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengadakan
pelatihan-pelatihan. Tenaga yang Kompeten dihasilkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja
(LPK) yang menerapkan program Competency Based Training (CBT) atau Program
Berbasis Kompetensi (PBK) dimana pelatihannya akan menekankan pada kompetensi
kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan pasar kerja. Disamping itu selain
mampu melatih LPK harus mampu menempatkan dan sertifikasi lulusannya atau yang
sering disebut Program Tree In One (Melatih, Mensertifikasi dan Menempatkan).
Pemerintah daerah juga melakukan proses sertifikasi kepada usaha dan pekerja
pariwisata untuk mendukung mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan
kepariwisataan dalam dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau
dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) akan diberlakukan akhir tahun
2015. Dengan kondisi ini tentunya dibutuhkan langkah konkrit untuk menyiapkan diri
terutama terkait kompetensi SDM yang Kompeten agar bersaing dengan tenaga kerja
yang datang dari luar negeri. Setifikat Kompetensi diperoleh melalui Uji Kompetensi
yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
6. Ekonomi kreatif berbasis eco-tourismEkowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang
berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek
pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan
pendidikan. Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan
pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan
oleh para ahli lingkungan tapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku
bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya
budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat dan
persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi
masyarakat setempat.
Pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu
keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal.
Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan
yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah, serta memberikan kesempatan
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 41EKPD
ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan yang berorientasi pada
pengembangan budaya lokal dan ekonomi kreatif.
7. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisataDi samping aspek ekonomi, prinsip lain dari pembangunan pariwisata dituntut
mengaplikasikan socially acceptable, yaitu harus mampu mewujudkan keadilan sosial,
melestarikan serta memperkokoh jatidiri, kemandirian bangsa, memperkaya
kepribadian, mempertahankan nilai-nilai agama, serta berfungsi sebagai media
menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia (objek wisata yang potensial, jika
dikelola dengan baik akan menyedot minat wisatawan manca negara untuk berkunjung,
berkumpul, saling mengenal dan menjalin persahabatan antar sesama).
Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengembangkan pariwisata
daerah adalah dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Konsep ini digunakan sebagai alat untuk pemahaman terhadap lokasi dengan cara
belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa,
dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multidisiplin dan keahlian untuk
menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.
Sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2012 pengelolaan daya tarik wisata atau obyekwisata di Provinsi Bali diatur dalam pasal 16 yang mana dapat dilakukan olehPemerintah Provinsi, desa pakraman, lembaga tradisional, perorangan dan badanusaha. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata bertujuan agarmasyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga berperan selaku objek sehingga dapatmenikmati keuntungan yang optimal dari pengelolaan pariwisata, sehingga dapatmenambah sumber pendapatan masyarakat, dari biasanya, sumber pendapatan utamamasyarakat tetap seperti semula, misalnya pertanian, perkebunan atau nelayan.
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisataDalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kepariwisataan di
Provinsi Bali sumber utama pendanaannya adalah dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali. Lembaga lainnya yang berbentuk asosiasi
seperti ASITA dan PHRI juga telah banyak menyumbangkan dana, khususnya dalam
bidang promosi pariwisata.
Dalam rangka membangun sektor pariwisata di Provinsi Bali pemerintah dalam
melalui RPJMD 2013 – 2018 melakukan program-program pembangunan yang
dibiayai melalui APBD Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut:
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 42EKPD
(1) Program pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini memiliki sasaran
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan asing
dengan terget 4,8 juta wisatawan pada tahun 2018. Total dana yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sampai dengan tahun 2018 berjumlah Rp
14,646 milyar.
(2) Program pengembangan distinasi pariwisata. Jumlah desa yang menjadi
sasarannya adalah sebanyak 32 desa sampai dengan tahun 2018, dengan
total anggaran Rp 1,284 milyar.
(3) Program pengembangan kemitraan. Program ini merupakan kerjasama antar
lembaga, baik antar daerah provinsi, atau luar negeri. Dana yang disediakan
sampai dengan tahun 2018 berjumlah Rp 4,648 milyar.
(4) Program pengembangan jasa pariwisata. Program ini merupakan kegiatan
pengawasan usaha kepariwisataan untuk mengurangi persaingan tidak sehat
antar pelaku pariwisata dan tidak merugikan wisatawan. Total anggaran yang
disediakan untuk program ini sampai dengan tahun 2018 berjumlah Rp 3,27
milyar.
(5) Program pengembangan dan pengelolaan produk wisata. Program ini
dilaksanakan dengan melakukan pemilihan Jegeg Bagus masing-masing 9
pasangan per tahun. Jumlah anggaran yang disediakan sampai dengan tahun
2018 adalah Rp 3,923 milyar.
(6) Program pelayanan admisntrasi perkantoran. Jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk program ini sampai dengan tahun 2018 adalah Rp 4,368
milyar.
(7) Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur. Anggaran yang
disediakan untuk program ini sampai dengan tahun 2018 adalah Rp 5,515
milyar.
9. Peningkatan jumlah investor nasionalDalam pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah mengharapkan
keterlibatan investor domestik. Investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi
memberikan peranan kunci, karena memiliki watak ganda melalui proses akselerasi
dan proses multipier.
Penanaman modal di Provinsi Bali, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 43EKPD
diwakili oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran merupakan primadona
penanaman modal di Provinsi Bali, diikuti oleh sektor jasa.
Adapun ringkasan sasaran Nawa Cita dan kegiatan pendukung pembangunan
pariwisata di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2.5.No Sasaran Nawa Cita Kegiatan Pendukung Kementerian/
Lembaga1 Akses transportasi Pembangunan jalan dari Soka-
Tanah Lot, Beringkit – Mas danpembangunan bandara diBuleleng
Kemen PU,Pemda
2 Akses informasi dankomunikasi
Meningkatkan promosi pariwisatadan meningkatkan jaringaninternet ke seluruh kawasanwisata
Kemenpar,Kemenkominfo,Pemda
3 Pengembangan budaya lokal Pelestarian dan pengembangankebudayaan Bali denganmemperkuat kelembagaantradisional kemasyarakatan
Kemendikbud,Pemda
4 Pengembangan danpengelolaan kawasanpariwisata
Peningkatan kemampuanmanajemen pengelolaankawasan wisata sertapeningkatan fasilitas umum dikawasan wisata
Kemenpar,Kemen PU,Pemda
5 Kualitas SDM masyarakatlokal
Meningkatkan kualitas SDM danmeningkatkan penguasaan sertapenerapan IPTEK
Kemendikbud,KemenNaker,Pemda
6 Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism
Program GerakanInterpreneurship (Kewirausahaan)dan daya saing pengusaha kecildan menengah
Kemenpar,KemenNaker,Pemda
7 Keterlibatan masyarakatdalam pengelolaan lokasipariwisata
Meningkatkan keterlibatanmasyarakat dalam pengelolaanlokasi pariwisata
Pemda Kab/Kota
8 Kebijakan anggaranpembangunan pariwisata
Meningkatkan anggaranpembangunan pariwisata
Kemenku,Kemenpar,Kemen PU,Pemda
9 Kebijakan investasi Menarik lebih banyak investordalam negeri
Pemprov, PemdaKab/Kota
Permasalah yang Dihadapi dalam Bidang PariwisataPermasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata, al:
a. Indikasi penurunan lama tinggal wisatawan mancanegara, penurunan rata rata
pengeluaran wisman per orang/perhari, rata rata tingkat hunian hotel wisman. Hal
ini karena pariwisata sangat rentan terhadap berbagai isu seperti isu politik,
keamanan, kesehatan dan lain-lain baik disebabkan faktor internal maupun
eksternal.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 44EKPD
b. Pengembangan pariwisata banyak memerlukan sumberdaya alam khususnya
tanah dan air. Air semakin langka di Bali oleh karena meningkatkan kebutuhan
untuk hotel dan restoran. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup sektor
pertanian. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan pertumbuhan
sektor pariwisata yang pesat dibandingkan dengan persediaan air tanah yang
terpusat di Bali Selatan akan cenderung terjadi penurunan muka air tanah akibat
pengambilan yang berlebihan.
c. Alih fungsi lahan telah banyak terjadi, terutama untuk hotel dan restoran. Alih
fungsi lahan sawah yang terjadi di Bali dalam 11 tahun terakhir rata-rata sekitar
0,5% per tahun dan apabila dilihat lima tahun terakhir, terjadi penurunan alih
fungsi lahan sawah sebesar 0,18% pertahun. Alih fungsi lahan sawah ini
terutama terjadi di kabupaten yang memiliki pembangunan yang pesat akibat
perkembangan pariwisata, seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota
Denpasar. Perkembangan luas sawah di Bali ditunjukkan pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5Perkembangan Luas Sawah di Bali, Tahun 1998 - 2012
d. Pengembangan sektor pariwisata yang ada di Bali selama ini telah melahirkan
disparitas pembangunan ekonomi. Kabupaten/kota yang tergabung dalam
wilayah Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang banyak
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 45EKPD
memiliki akomodasi pariwisata memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan
ekonomi yang relatif lebih tinggi, sementara di kabupaten lainnya yang tidak
banyak memiliki objek dan akomodasi wisata pendapatan per kapita dan tingkat
pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah. Disparitas dalam fasilitas
pariwisata khususnya akomodasi atau hotel ditunjukkan pada Tabel 2.6.
Tampak bahwa akomodasi paling banyak ada di Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar, daerah yang sudah maju.
Tabel 2.6Akomodasi Pariwisata Menurut Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan
Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2014
Pendapatan tinggi Pendapatan rendah
Pertumbuhan tinggiBADUNG,
DENPASAR(177*H, 723H)
BULELENGGIANYAR
(32*H, 602H)
Pertumbuhan rendah KLUNGKUNG(7*H, 96H)
JEMBERANA, BANGLITABANAN,
KARANGASEM(11*H, 395H)
Keterangan: * hotel bintang, H-hotel dan akomodasi pariwisata lainnya.
Pengembangan sektor pariwisata juga melahirkan disparitas pada investasi
baik secara sektoral maupun lokasi investasi per kabupaten kota. Ketimpangan ini
merupakan refleksi pembagian hasil-hasil pembangunan yang tidak merata yang
disebabkan terlalu terkonsentrasinya pembangunan di daerah atau kabupaten maju
serta terpusatnya pembangunan di sektor pariwisata di Bali Selatan dengan
mengabaikan perkembangan sektor lain, khususnya pertanian, dan kawasan Bali
lainnya, yaitu Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Ketimpangan sebagai dampak penerapan strategi pertumbuhan takseimbang
dapat dicermati dari konsentrasi investasi di daerah atau kabupaten pada tahun 2013,
yang tampak pada Tabel 2.7 sebagai berikut:
Tabel 2.7Investasi di Kabupaten Badung dan Kabupaten Lainnya
di Provinsi Bali, Tahun 2013
Wilayah Investasi PMA (%) Investasi PMDN (%)
Kab. Badung 83.1 38.4
Kab. Lainnya 16.9 61.6
Total 100.0 100.0
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 46EKPD
Lebih dari 80 persen daripada investasi PMA berada di Kabupaten Badung,
kabupaten yang paling kaya dan maju. Hal yang sama untuk investasi PMDN, hampir
40 persen dari total ditanam di Kabupaten Badung, sementara delapan kabupaten dan
kota menerima sekitar 62 persen.
Ketimpangan dapat pula dilihat dari sektor dimana investasi di tanam pada tiga
sector utama. Tabel 6 menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen dari total investasi di
tanamkan pada sektor tersier dimana salah satunya adalah pariwisata yang meliputi
akomodasi, transportasi, dan jasa lainnya. Dengan demikian, ketimpangan terjadi
secara sektoral ekonomi dan geografis dibawah kendali administrasi pemerintahan.
Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang paling banyak menerima manfaat dari
investasi ini, diikuti oleh Kota Denpasar.
Tabel 2.8Investasi Menurut Tiga Sektor Utama di Provinsi Bali, Tahun 2014
SektorPMA
US$ribuPMDN
RpmilyarPMA(%)
PMDN(%)
Primer 315.0 4,134.6 0.1 0.1
Sekunder 15,648.6 159,605.1 4.0 2.1
Tersier 374,857.8 7,407,126.9 95.9 97.8
Total 390,821.4 7,570,866.6 100.0 100.0
Disparitas lainnya yang cukup tinggi adalah pada produktivitas tenaga kerja
antara sektor pertanian dan non-pertanian, dimana sektor non-pertanian didominasi
oleh pariwisata. Perbedaan ini membuat mereka yang bekerja di sektor pertanian, yaitu
generasi mudanya, ingin memburu mata pencaharian di sektor non-pertanian
(pariwisata). Gambar 6 menunjukkan perbedaan yang cukup besar tersebut.
Gambar 2.6Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian dan Non-Pertanian (RpJuta/orang/tahun),
Tahun 2014
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 47EKPD
e. Penduduk Miskin di Daerah Pariwisata
Masalah lain yang masih menonjol adalah masih adanya penduduk miskin di
daerah pariwisata. Penduduk miskin di Bali yang mencapai angka tidak lebih dari
5% merupakan ngka terendah di Indonesia. Persoalannya adalah bukannya
tingkat kemiskinan rendah, namun kenapa masih ada penduduk miskin di daerah
pariwisata yang bahkan sudah maju seperti Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar. Sebagai gambaran umum, Tabel 2.9 menyajikan Kunjungan Wisman
dan Jumlah Pendduk Miskin.
Tabel 2.9Kunjungan Wisman dan Penduduk Miskin di Provinsi Bali,
Tahun 2000 - 2014
Tahun Kunjungan Wisman Penduduk Miskin
2000 1,376.80 176.82001 1,358.60 248.42002 1,286.60 221.82003 995.3 246.12004 1,460.40 231.92005 1,389.00 228.42006 1,262.50 243.52007 1,668.50 229.12008 2,085.10 215.72009 2,385.10 181.72010 2,576.10 174.92011 2,826.70 165.82012 2,949.30 166.92013 3,278.60 159.9
Sumber: BPS, beberapa terbitan
Penutup1. Pariwista telah membawa kemakmuran bagi masyarakat Bali. Demikian pula
pariwisata telah membawa perubahan-perubahan sosial dan budaya pada
masayarakat setempat.
2. Meskipun demikian, perkembangan pariwisata yang demikian pesat telah
meninggalkan sektor pertanian sehingga ketimpangan pembangunan terjadi
antara ke dua sektor tersebut.
3. Ketimpangan terjadi pula antar wilayah, yaitu wilayah selatan yang tergolong
maju pesat sedangkan wilayah lainnya tergolong relatif terbelakang.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 48EKPD
4. Penduduk miskin masih ada di daerah pariwisata yang tergolong maju seperti
di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, disertai pertumbuhan penduduk
yang sangat pesat.
B. Data Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 untuk menyusun databaseTim EKPD Provinsi mengumpulkan data-data capaian kinerja pembangunan
provinsi berdasarkan indikator-indikator sasaran pokok RPJMN 2015-2019. Tim
Provinsi dapat bekerjasama dengan stakeholders terkait untuk melengkapi data yang
terdapat dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019 baik untuk capaian daerah maupun
dalam penyusunan rekomendasi target tahun-tahun yang akan datang. Adapun
sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel terlampir.
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 23EKPD
Tabel 2.1.a Ringkasan Hasil Evaluasi Tematik Revolusi Mental
Prioritas Dimensi Pembangunan Revolusi MentalStakeholders
Nasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran NawaCita
TargetProvinsi Bali
Kegiatan Pendukung DurasiPelaksanaan Pemerintah/
BUMNNon
pemerintahPemerintah/
BUMNNon
pemerintahPemerintah/
BUMNNon
pemerintah1) Meningkatkan
profesionalitas aparaturlembaga peradilan;
2016 - 2018 Kemenkum&HAM, Porli,Kejagung, KPK
Pemda Pemda
2) Penegakan hukumbekerjasama dengan DPRD,kepolisian, kejaksaan, TNI,lembaga tradisional, LSMdan masyarakat;
2016 – 2018 Kemenkum&HAM, Porli,Kejagung, KPK
Pemda,DPRD, Polisi,TNI
LSM,Masyarakat
Pemda,DPRD, Polisi,TNI
LSM,Masyarakat
1. Peningkatankepatuhan danpenegakanhukum danreformasibirokrasilembagaperadilan.
100 persentahun 2018
3) Sosialisasi produk-produkhukum
2016 – 2018 Kemenkum&HAM, Porli,Kejagung, KPK
Pemda, Polisi LSM,Masyarakat,Media masa
Pemda, Polisi LSM,Masyarakat,Media masa
1) Pendidikan politik yangteratur danberkesinambungan
2016 – 2018 Kemendagri,Kemen PAN,KPK,Kemendiknas
Pemda LSM,Masyarakat,Media masa
Pemda LSM,Masyarakat,Media masa
2. Perkuatankelembagaanpolitik danreformasibirokrasipemerintahan.
Pembinaanthd 996ormas, LSM,OKP
2) Meningkatkan kualitas danprofesionalisme aparatpemerintahan
2016 – 2018 Kemendagri,Kemen PAN,KPK,Kemendiknas
Pemda PerguruanTinggi
Pemda
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 24EKPD
StakeholdersNasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran Nawa
CitaTarget
Provinsi BaliKegiatan Pendukung Durasi
Pelaksanaan Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
1) Meningkatkan kuantitasmaupun kualitas sarana danprasarana, pemeliharaanobyek wisata
Kemen Par,Kemen PU
Pemda Pemda
2) Peningkatan pengelolaandestinasi, pemasaran danSDM pariwisata
2016 – 2018 Kemen Par,Kemen BUMN
Pemda Pemda
3) Pengembangan ekonomikreatif
2016 – 2018 Kemen Ekraf,Kemenindag,Kemenkop
Pemda Pemda
4) Meningkatkan jiwakewirausahaan masyarakat
2016 – 2018 Kemen Ekraf,Kemenindag,Kemenkop
Pemda Pemda
5) Peningkatan daya saingKoperasi dan UMKM
2016 – 2018 Kemen Ekraf,Kemenindag,Kemenkop
Pemda Pemda
3. Peningkatankemandirianekonomi dandaya saingbangsa.
Pertumbuhanekonomi 7,5 –8,5 persen,pertumbuhanekspor 12,5persen tahun2018
6) Penguatan kelembagaanpetani, memperbaiki aksespetani terhadap permodalan,teknologi, pemasaran danfasilitas penunjang lainnya
2016 – 2018 Kemen Ekraf,Kemenindag,Kemenkop
Pemda Pemda
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 25EKPD
StakeholdersNasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran Nawa
CitaTarget
Provinsi BaliKegiatan Pendukung Durasi
Pelaksanaan Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
1) Meningkatkan kualitas danakses pendidikan
Kemendikbud,Kem Ristek &Dikti,
Pemda Pemda
2) Meningkatkan penguasaandan penerapan IPTEK.
2016 – 2018 Kemendikbud,Kem Ristek &Dikti,
Pemda Pemda
3) Meningkatkan kualitassarana dan prasaranapendidikan termasukkualitas pengelolanya
2016 – 2018 Kemendikbud,Kem Ristek &Dikti,
Pemda CSR BUMD Pemda
4) Memberikan bea siswakepada penduduk yangkurang mampu
2016 – 2018 Kemendikbud,Kem Ristek &Dikti,
BUMN Pemda BUMD Pemda BUMD
4. Pembangunanpendidikanyang berkua-litas dankebudayaanyang memacudaya cipta daninovasi.
Target melekhuruf 90,92,RLS 9,97 tahun2018
5) Meningkatkan kualifikasiguru
2016 – 2018 Kemendikbud,Kem Ristek &Dikti,
Pemda Pemda
1) Pelestarian danpengembangankebudayaan Bali
2016 – 2018 Kemensos,Kemendikbud,,Kemen Desa,PDT
Pemda PerguruanTinggi
Pemda5. Pemanfaatanmodal sosialdan modalbudaya.
Targetpembinaan11.950 grupkesenian,terbangun 15gedungkesenian
2) Mengoptimalkan peran danfungsi lembaga tradisionalpenunjang kebudayaandaerah
2016 – 2018 Kemensos,Kemendikbud,,Kemen Desa,PDT
Pemda PerguruanTinggi, LSM
Pemda
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 26EKPD
StakeholdersNasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran Nawa
CitaTarget
Provinsi BaliKegiatan Pendukung Durasi
Pelaksanaan Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
3) Pemberian pendidikankepribadian dan peneguhanjati diri bangsa yangterintegrasi dalam semuamata pelajaran
2016 - 2018 Kemendikbud,Kemenag,Kemendagri,Kemensos
Pemda PerguruanTinggi, LSM
Pemda6. Pengembangankepribadiandanpeneguhan jatidiri bangsa.
4) Pembiasaan perilakuberbudaya dalamkehidupan di lingkunganlembaga pendidikan
2016 – 2018 Kemendikbud,Kemenag,Kemendagri,Kemensos
Pemda LSM Pemda
1) Memotivasi wargamasyarakat untukmemanfaatkan potensiyang dimiliki untukkemajuan ekonomi
2016 – 2018 Kemendikbud,Kemenag,Kemendagri,Kemensos,Kemenkominfo,Kemen PP & PA,BKKBN,
Pemda MajelisAgung DesaPekraman(MADP),PHDI, LSM
Pemda MajelisMadya DesaPekraman(MMDP),LSM
7. Peningkatanperan lembagasosial, agama,keluarga danmedia publik.
Targetpembinaanterhadap 996LSM, Ormasdan OKP
2) Meningkatkan peranpemerintahan desa dankelurahan dalampemberdayaan masyarakat
2016 – 2018 Kemendikbud,Kemenag,Kemendagri,Kemensos,Kemenkominfo,Kemen PP & PA,BKKBN,
Pemda MADP Pemda MMDP
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 27EKPD
StakeholdersNasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran Nawa
CitaTarget
Provinsi BaliKegiatan Pendukung Durasi
Pelaksanaan Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
3) Mengoptimalkan kerjasamadengan lembagapendidikan, LSM, Mediamassa untuk peningkatankecerdasan dankedewasaan masyarakatdalam berpolitik, melaluipendidikan politik yangteratur danberkesinambungan
2016 – 2018 Kemendikbud,Kemenag,Kemendagri,Kemensos,Kemenkominfo,Kemen PP & PA,BKKBN,
Pemda LSM Pemda LSM
4) Mengoptimalkan peran danfungsi lembaga tradisionalpenunjang kebudayaandaerah
2016 – 2018 Kemendikbud,Kemenag,Kemendagri,Kemensos,Kemenkominfo,Kemen PP & PA,BKKBN,
Pemda LSM Pemda LSM
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 28EKPD
Tabel 2.1.b Ringkasan Hasil Evaluasi Tematik Revolusi Mental
Prioritas Dimensi Pembangunan Revolusi MentalKendala dan RekomendasiNo. Sasaran Nawa
CitaTargetProvinsi Bali
Kegiatan Pendukung DurasiPelaksanaan Pendanaan Regulasi Kelembagaan Lainnya
1) Meningkatkan profesionalitasaparatur lembaga peradilan;
2016 - 2018 Agak sulitmerealisasianggaran
Bukan merupakan urusanwajib daerah
2) Penegakan hukum bekerjasamadengan DPRD, kepolisian,kejaksaan, TNI, lembagatradisional, LSM dan masyarakat;
2016 – 2018
1. Peningkatankepatuhan danpenegakanhukum danreformasibirokrasilembagaperadilan.
100 persentahun 2018
3) Sosialisasi produk-produk hukum 2016 – 2018
1) Pendidikan politik yang teratur danberkesinambungan
2016 – 20182. Perkuatankelembagaanpolitik danreformasibirokrasipemerintahan.
Pembinaanthd 996ormas, LSM,OKP 2) Meningkatkan kualitas dan
profesionalisme aparatpemerintahan
2016 – 2018
1) Meningkatkan kuantitas maupunkualitas sarana dan prasarana,pemeliharaan obyek wisata
2016 – 2018 Terbatasnyaanggaran pemdauntuk prasarandan saranapariwisata
2) Peningkatan pengelolaan destinasi,pemasaran dan SDM pariwisata
2016 – 2018 Kurang terkordinasi nyaantar pelaku pariwisatadalam melakukan promosi
3) Pengembangan ekonomi kreatif 2016 – 2018 Kurang jaringan kerjasamaUKM
3. Peningkatankemandirianekonomi dandaya saingbangsa.
Pertumbuhanekonomi 7,5 –8,5 persen,pertumbuhanekspor 12,5persen tahun2018
4) Meningkatkan jiwa kewirausahaanmasyarakat
2016 – 2018 Meningkatnyatenaga kerja asingdi Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 29EKPD
Prioritas Dimensi Pembangunan Revolusi MentalKendala dan RekomendasiNo. Sasaran Nawa
CitaTargetProvinsi Bali
Kegiatan Pendukung DurasiPelaksanaan Pendanaan Regulasi Kelembagaan Lainnya
5) Peningkatan daya saing Koperasidan UMKM
2016 – 2018 Akses modalUMKM rendah
6) Penguatan kelembagaan petani,memperbaiki akses petaniterhadap permodalan, teknologi,pemasaran dan fasilitas penunjanglainnya
2016 – 2018 Petani kurang termotivasikarena Luas garapanpetani kurang dari 0,5 ha.
Tingginya alihfungsi lahan
1) Meningkatkan kualitas dan aksespendidikan
2016 – 2018 Sekolah jauh daripemukimanwarga. Dayatampung SLP/SLAmasih terbatas
2) Meningkatkan penguasaan danpenerapan IPTEK.
2016 – 2018
3) Meningkatkan kualitas sarana danprasarana pendidikan termasukkualitas pengelolanya
2016 – 2018 Masih ada Kab/kota yang anggar-an pendidikannyakurang 20%
4) Memberikan bea siswa kepadapenduduk yang kurang mampu
2016 – 2018 Biaya sekolahmasih belumterjangkau olehmasy. Miskin
Apresiasi orangtua masihrendah, shgmasih mempe-kerjakan anakusia sekolah
4. Pembangunanpendidikanyang berkua-litas dankebudayaanyang memacudaya cipta daninovasi.
Target melekhuruf 90,92,RLS 9,97 tahun2018
5) Meningkatkan kualifikasi guru 2016 – 2018
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 30EKPD
Prioritas Dimensi Pembangunan Revolusi MentalKendala dan RekomendasiNo. Sasaran Nawa
CitaTargetProvinsi Bali
Kegiatan Pendukung DurasiPelaksanaan Pendanaan Regulasi Kelembagaan Lainnya
1) Pelestarian dan pengembangankebudayaan Bali
2016 – 20185. Pemanfaatanmodal sosialdan modalbudaya.
Targetpembinaan11.950 grupkesenian,terbangun 15gedungkesenian
2) Mengoptimalkan peran dan fungsilembaga tradisional penunjangkebudayaan daerah
2016 – 2018
1) Pemberian pendidikan kepribadiandan peneguhan jati diri bangsayang terintegrasi dalam semuamata pelajaran
2016 – 20186. Pengembangankepribadiandanpeneguhan jatidiri bangsa. 2) Pembiasaan perilaku berbudaya
dalam kehidupan di lingkunganlembaga pendidikan
2016 – 2018
1) Memotivasi warga masyarakatuntuk memanfaatkan potensi yangdimiliki untuk kemajuan ekonomi
2016 – 2018
2) Meningkatkan peranpemerintahan desa dan kelurahandalam pemberdayaan masyarakat
2016 – 2018
3) Mengoptimalkan kerjasamadengan lembaga pendidikan, LSM,Media massa untuk peningkatankecerdasan dan kedewasaanmasyarakat dalam berpolitik,melalui pendidikan politik yangteratur dan berkesinambungan.
2016 – 2018
7. Peningkatanperan lembagasosial, agama,keluarga danmedia publik.
Targetpembinaanterhadap 996LSM, Ormasdan OKP
4) Mengoptimalkan peran dan fungsilembaga tradisional penunjangkebudayaan daerah
2016 – 2018
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 31EKPD
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 31EKPD
A.2. Evaluasi Tematik Pembangunan Pariwisata di Provinsi BaliPerkembangan Kedatangan Wisatawan
Sebagai daerah tujuan wisata Pulau Bali sudah dikenal oleh wisatawan asing
pada tahun 1920-an. Dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki Provinsi Bali, yaitu
panorama yang indah, keanekaragaman kesenian dan budaya, maka dalam sejak
dilaksanakannya program Pembangunan Lima Tahun Tahap I (1969 – 1974)
pembangunan ekonomi diletakkan pada sektor pertanian dan pengembangan
pariwisata serta industri kerajinan tangan. Pemberian prioritas pada sektor pariwisata
dalam program pembangunan di Provinsi Bali juga didasari pertimbangan karena luas
wilayah ini sangat sempit, yaitu hanya 0,29 persen dari wilayah Republik Indonesia. Di
samping itu, daerah ini tidak memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi,
serta kurang memungkinkannya pengembangan sektor industri pengolahan yang
berskala besar. Dengan semakin dikenalnya Bali sebagai salah satu daerah tujuan
wisata, menyebabkan Bali menjadi primadona bagi para wisatawan yang berkunjung
ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
asing ke Bali, demikian juga andil terhadap pariwisata nasional juga meningkat.
Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Bali meningkat terus
sejak tahun 1969, kecuali disela penurunan pada tahun 2002 dan 2006 yang
disebabkan karena Bom Bali (lihat Gambar 2.1).
Perkembangan kedatangan wisatawan asing yang langsung ke Indonesia dan
Bali selama tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada tahun 2010
kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 2.385.122 orang, mengalami pertumbuhan
sebesar 8,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2011,
2012, 2013, dan 2014 kunjungan wisatawan asing terus meningkat, dan pada tahun
2014 kunjungan wisatawan asing mencapai 3.766.638 orang atau dengan peningkatan
14,89 persen dari tahun 2013. Pada tahun 2010 andil kunjungan wisatawan asing ke
Bali sebesar 34,06 persen, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 39,92 persen.
Gambar 2.1Kunjungan Wisman ke Bali, Tahun 1969 - 2014 (orang)
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 32EKPD
Tabel 2.2Perkembangan Kunjungan Wisatawan Asing Langsung Ke Bali dan Indonesia, Tahun
2010 - 2014
Kunjungan Wisman ke Bali
Tahun Jumlah(orang)
Pertumbuhan(%)
KunjunganWisman keIndonesia(orang)
Andil BaliTerhadap
Indonesia (%)2010 2.385.122 8,01 7.002.944 34,06
2011 2.576.142 9,73 7.649.731 33,68
2012 2.826.709 4,34 8.044.462 35,14
2013 3.278.598 11,16 8.802.129 37,25
2014 3.766.638 14,89 9.435.411 39,92
Sumber: Biro Pusat Statistik, Tahun 2015 (diolah)
Pariwisata merupakan sektor penggerak lokomotip ekonomi di Bali, dengan
pariwisata seluruh perkembangan ekonomi kerakyatan di perdesaan dapat
berkembang dengan pesat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga
pertumbuhan pariwisata telah membuat berbagai program, baik program promosi di
dalam atau di luar negeri, juga melakukan program-program pemeliharaan dan
peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang ada di Bali.
Tingkat capain kinerja dari program-program yang telah dilaksanakan dalam
bidang pariwisata dilakukan dengan melihat dari beberapa indikator diuraikan sebagai
berikut.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 33EKPD
1) Perkembangan kunjungan wisatawan manca negara selama tahun 2010
sampai tahun 2014 terus meningkat, pada tahun 2010 kunjungan wisatawan ke
Bali sebanyak 2.385.122 jiwa, dan pada tahun 2014 menjadi 3.766.638 jiwa,
2) Kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan dari tahun 2010
s/d tahun 2014. Pada tahun 2010 sebanyak 4.646.343 jiwa, sedangkan pada
tahun 2014 menjadi sebanyak 6.392.460 jiwa.
3) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2010 sd tahun 2014
juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 61,78%, pada tahun 2014
meningkat menjadi 66,29 %.
4) Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan ke daerah Bali khususnya manca
pada tahun 2010 selama 9,49 hari, pada tahun 2014 selama selama 9,1 hari.
Wisatawan nusantara pada tahun 2010 memiliki lama tinggal rata-rata selama
4,20 hari, sedangkan pada tahun 2014 selama 3,6 hari.
Kunjungan Wisman berdasarkan negara asal seperti ditunjukkan pada Tabel
2.3 menunjukkan bahwa sumber utama Wisman masih berasal dari Asia, termasuk
juga anggota Asean.
Tabel 2.3Kunjungan Wisman di Provinsi Bali Menurut Negara Asal, Tahun 2013 dan 2014
Negara Asal 2013(orang)
2014(orang)
2013(%)
2014(%)
I. ASEAN 418.012 483.487 12,7 12,8Pertumbuhan (%) 11,89 15,66
1 Malaysia 199.223 223.205 6,1 5,92 Philippines 29.840 32.727 0,9 0,93 Singapore 138.397 178.174 4,2 4,74 Thailand 34.722 30.247 1,1 0,85 Lainnya 15.830 19.134 0,5 0,5
II. ASIA (Non Asean) 995.423 1.236.816 30,4 32,8Pertumbuhan (%) 19,32 24,25
1 Hongkong 37.414 35.552 1,1 0,92 India 64.421 88.049 2,0 2,33 Japan 208.115 217.159 6,3 5,84 South Korea 134.452 145.498 4,1 3,95 Taiwan 127.443 113.132 3,9 3,06 China 387.533 585.922 11,8 15,67 Lainnya 36.045 51.504 1,1 1,4
III. AMERIKA 164.666 177.940 5,0 4,7Pertumbuhan (%) 6,41 8,06
1 USA 105.863 111.610 3,2 3,0
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 34EKPD
2 Canada 30.565 37.532 0,9 1,03 Lainnya 28.238 28.798 0,9 0,8
IV. EROPA 712.418 736.188 21,7 19,5Pertumbuhan (%) 12,14 3,34
1 France 125.065 128.288 3,8 3,42 Germany 99.508 105.467 3,0 2,83 Italy 28.755 30.762 0,9 0,84 Holland 72.275 76.082 2,2 2,05 Spain 19.949 22.789 0,6 0,66 Sweden 16.857 27.345 0,5 0,77 Switzerland 25.406 24.924 0,8 0,78 United Kingdom 122.406 127.013 3,7 3,49 Russia 79.330 72127 2,4 1,9
10 Lainnya 122867 121391 3,7 3,2 V. OSEANIA 892.615 1.050.422 27,2 27,9
Pertumbuhan (%) 3,8 17,681 Australia 826.385 988.786 25,2 26,32 New Zealand 57.520 58.142 1,8 1,53 Lainnya 8.710 3.494 0,3 0,1
VI. AFRIKA 19.385 18.137 0,6 0,5Pertumbuhan (%) 4,00 -6,44 0,0 (0,0)
1 South Africa 9.563 9.744 0,3 0,32 Egypt 2.060 2.798 0,1 0,13 Lainnya 7.762 5.595 0,2 0,1
VII. CREW 76.079 63.648 2,3 1,7Total : 3.278.598 3.766.638 100,0 100,0Pertumbuhan (%) 11,16 14,89
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Perkembangan Wisman berdasarkan benoa ditunjukkan pada Gambar 2.2
Tampak bahwa perkembangan yang paling besar bersumber dari Asia Pacifik, diikuti
oleh Eropa dan Amerika. Eropa merupakan pasar potensial bagi Wisman yang
berkualitas, apabila dilihat dari waktu masa tinggal dan pengeluaran selama mereka
tinggal di Bali.
Pada tahun 2014, sesuai perkembangan Wisman yang datang ke Bali,
pangsa pasar di dominasi oleh Asia (33.1%) tanpa Asean dan menjadi 46,2% apabila
digabung dengan Asean, diikuti oleh Eropa sebesar 19,8%. Bali harusnya bisa lebih
banyak mendatangkan Wisman dari Eropa yang memiliki karakteristik lebih
memberikan penghargaan pada budaya lokal.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 35EKPD
Gambar 2.2Perkembangan Kedatangan Wisman ke Bali Berdasarkan Benua Asal,
Tahun 2000 - 2014
Gambar 2.3Pangsa Pasar Wisman di Bali Menurut Negara Asal Tahun 2014
Arah Kebijakan Pengembangan PariwisataArah kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali yang dituangkan
dalam RPJMD 2013 – 2018 dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu
selama periode tersebut. Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta
memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang
diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program. Arah Kebijakan dalam
Melaksanakan Strategi ”Peningkatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi
Kreatif” tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 36EKPD
1) Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan dan menjunjung kearifan lokal guna memperluas kesempatan kerja dan
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2) Mengembangkan “pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda
(multiflier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.
3) Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan
masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal
melalui koperasi untuk mengelola peningkatan kontribusi dunia pariwisata terhadap
pelestarian budaya.
4) Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi rejuvenation
atau penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari
stagnasi dan penurunan drastis (decline) kegiatan pariwisata.
5) Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri
pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata.
6) Meningkatakan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, pemeliharaan
obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan
keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya
kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.
7) Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan,
pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian
pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan.
8) Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata.
9) Pengembangan ekonomi kreatif.
Penentuan Target Pencapaian Sasaran Nawacita Pembangunan PariwisataProvinsi Bali
Pulau Bali sudah dikenal oleh wisatawan asing sebagai daerah tujuan wisata sejaktahun 1920-an. Dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki Provinsi Bali, yaitu panoramayang indah, keanekaragaman kesenian dan budaya, maka dalam sejak 1969 – 1974pembangunan ekonomi diletakkan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata sertaindustri kerajinan tangan. Dengan semakin dikenalnya Bali sebagai salah satu daerah tujuanwisata, menyebabkan Bali menjadi primadona bagi para wisatawan yang berkunjung keIndonesia. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing keBali, demikian juga andil terhadap pariwisata nasional juga meningkat.
Pada tahun 2010 kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 2.385.122 orang, mengalamipertumbuhan sebesar 8,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun2011, 2012, 2013, dan 2014 kunjungan wisatawan asing terus meningkat, dan pada tahun 2014kunjungan wisatawan asing mencapai 3.766.638 orang atau dengan peningkatan 14,89 persendari tahun 2013. Pada tahun 2010 andil kunjungan wisatawan asing ke Bali sebesar 34,06
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 37EKPD
persen, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 39,92 persen.Untuk mengakomodasi meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Bali, maka
terus ditingkatkan jumlah dan kualitas pelayanan serta fasilitas penunjang pariwisata, antaralain peningkatan jumlah hotel dan kamar hotel. Pengembangan kawasan wisata danpembenahan pengelolaannya terus dilakukan. Di samping itu, pembangunan sektor pariwisatajuga terus didukung dengan pembangunan sektor lainnya seperti akses transportasi, informasidan komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
Dengan berbagai upaya tersebut diperkirakan kunjungan wisatawan asing dannusantara, serta devisa yang dihasilkan akan meningkat pada 5 tahun ke depan.Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan nusantara, serta devisa yang dihasilkandiperkirakan akan meningkatnya capaian kinerja sasaran Nawa Cita dari pembangunanpariwisata. Adapun perkiraan wisatawan asing dan nusantara, serta devisa yang dihasilkanditunjukkan berikut ini.
Target CapaianNo. Sasaran Satuan2015 2016 2017 2018 2019
1. Wisatawan Mancanegara Ribu orang 2.385 2.576 2.827 3.279 3.7672. Wisatawan Nusantara Ribu orang 4.646 5.675 6.064 6.977 6.392
Sasaran Nawa Cita: Prioritas Pembangunan Pariwisata
Berikut ini adalah sasaran Nawa Cita dari tiap prioritas dimensi pembangunan
pariwisata yang menitik beratkan pada infrastruktur, yaitu:
1. Akses transportasi
2. Akses informasi dan komunikasi
3. Pengembangan budaya lokal
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata
5. Kualitas SDM masyarakat lokal
6. Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism
7. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata
9. Peningkatan jumlah investor nasional
1. Akses transportasiSektor pariwisata sering pula disebut sebagai motor penggerak perekonomian
Bali, karena sektor ini tidak hanya memberikan imbas ke depan (forward linkage) akan
tetapi juga imbas ke belakang (backward linkage). Kaitan antarsektor membutuhkan
ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung seperti prasarana dan sarana transportasi.
Jenis fasilitas prasarana dan sarana transportasi yang akan dibahas berikut ini
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 38EKPD
mencakup (1) transportasi darat; (2) transportasi laut; dan (c) transportasi udara.
Masing-masing jenis fasilitas prasarana dan sarana transportasi tersebut akan dibahas
berturut-turut berikut ini.
a. Transportasi DaratFasilitas prasarana dan sarana transportasi darat mencakup dua subsistem,
yaitu prasarana dan sarana angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan yang
merupakan jembatan apung untuk menghubungkan simpul kegiatan dari satu wilayah
ke wilayah lainnya yang dipisahkan oleh wilayah perairan.
(1) Prasarana dan Sarana Angkutan JalanJalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah.
Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara otomatis akan
memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian. Sesuai dengan
data Bali Dalam Angka tahun 2014 diperoleh keterangan bahwa panjang jalan di
Provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai 7.844,02 km, meliputi jalan nasional 535,23 km,
jalan provinsi 860,53 km, dan jalan kabupaten 6.448,26 km. Dilihat dari kondisi
permukaan jalan secara keseluruhan dari jalan tersebut, yang dalam hal ini dibedakan
menjadi 4 (empat), yaitu (1) baik; (2) sedang; (3) rusak; dan (4) rusak berat.
Untuk menanggulangi kemacetan lalulintas pada jalur padat, pemerintah telah
menyelesaikan jalan baypass Tohpati-Kusamba. Mulai tahun 2012 pemerintah juga
telah membangun underpass di kawasan patung Dewa Ruci Kuta, dan jalan tol
Serangan-Nusa Dua.
Tabel 2.4Distribusi Panjang Jalan, Dirinci Menurut Status Jalan dan Kondisinya di
Provinsi Bali, 2013 (dalam km)
Kondisi JalanStatus Jalan Baik Sedang Rusak Rusak Berat JumlahNasional 491,13 36,70 4,10 3,30 535,23
Provinsi 366,48 317,89 176,16 - 860,53
Kabupaten 3.233,86 1.388,30 1.293,72 532,38 6.448,26
Total 2013 4.091,47 1.742,89 1.473,98 535,68 7.844,02
2012 3.360,75 2.012,51 1.654,92 537,82 7.566,00
2011 3.195,17 2.152,04 1.723,77 433,17 7.504,15
2010 3.884,44 2.103,80 1.511,76 - 7.500,00
Sumber: Bali Dalam Angka 2014
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 39EKPD
Berkaitan dengan transportasi darat, berikut ini diungkapkan jenis dan
perkembangan sarana transportasi darat, yang meliputi (1) mobil penumpang; (2)
mobil gerobak (truck); (3) oto bis (buses); dan (4) sepeda motor. Mobil penumpang
masih dapat dirinci lagi menjadi jenis kendaraan seperti sedan, jeep, dan station
wagon. Demikian pula oto bis masih dapat dibedakan menjadi bis besar dan bis kecil.
Perkembangan jumlah dari masing-masing jenis sarana transportasi darat yang
diuraikan di atas disajikan pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5Perkembangan Jumlah dan Jenis Sarana Transportasi Darat di Provinsi Bali
Selama Periode 2010 - 2013 (buah)
Jumlah Sarana TransportasiJenis SaranaTransportasi 2010 2011 2012 2013
Sedan 29.037 38.862 39.214 39.844
Jeep 31.501 38.037 39.136 41.574
Minibus 136.373 168.009 188.158 214.985
Bus 3.731 5.605 5.983 6.533Pic Up 46.033 61.173 70.115 78.720
Truk 19.721 26.989 30.169 35.217
Sepeda Motor 1.449.279 2.154.568 2.374.604 2.586.715Lainnya - 1.325 1.785 100
Jumlah 1.715.675 2.494.568 2.749.164 3.003.688Sumber: Bali Dalam Angka, 2011, 2012, 2013, dan 2014 (diolah).
Informasi yang dapat dipetik dari Tabel 2.5 menunjukkan bahwa jumlah
kendaraan bermotor di Provinsi Bali cenderung meningkat selama periode 2010 -
2013. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep, bus, mini bus juga meningkat
selama periode tersebut. Di samping peningkatan jumlah mobil penumpang yang
menggambarkan kecenderungan peningkatan, fenomena yang tidak kalah menariknya
dari Tabel 2.4 adalah besarnya jumlah sarana transportasi darat jenis sepeda motor
pada tahun 2013 yang sudah mencapai sekitar dua setengah juta buah.
Uraian di atas secara khusus mengupas jumlah bus yang melayani trayek
antar-kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan sama sekali belum menyoroti banyaknya
bus yang melayani trayek antarprovinsi. Trayek antarprovinsi yang dilayani oleh bus
atau sarana transportasi darat di Provinsi Bali adalah Denpasar-Malang, Denpasar-
Jember. Denpasar- Surabaya, Denpasar-Yogyakarta, Denpasar-Jakarta, dan
sebagainya. Bus atau sarana transportasi darat yang melayani arus mobilitas
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 40EKPD
penumpang antarprovinsi tidak hanya dilayani oleh perusahaan bus yang
berkedudukan di Bali, namun banyak juga dilakukan oleh perusahaan bus yang
berkedudukan di luar Bali.
Secara keseluruhan jumlah perusahaan angkutan yang melayani trayek antar-
provinsi pada tahun 2012 yang berkedudukan di Bali berjumlah 34 buah perusahaan.
Di samping itu terdapat banyak perusahaan angkutan yang berkedudukan di luar Bali.
Data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 202 bus dengan daya
angkut seluruhnya sebanyak 6.060 orang penumpang. Sementara itu perusahaan
angkutan yang berkedudukan di Bali mengerahkan sebanyak 147 bus antarprovinsi
dengan total daya angkut sebanyak 5.648 orang penumpang.
b. Pelabuhan Angkutan PenyeberanganSesuai dengan fungsinya, di Provinsi Bali terdapat 3 (tiga) pelabuhan
penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang yang terletak di
ujung Barat Pulau Bali dan Padangbai–Lembar terletak di ujung Timur Pulau Bali, yang
merupakan pelabuhan penyeberangan lintas nasional serta pelabuhan penyeberangan
Nusa Penida-Gunaksa yang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dari Bali
daratan ke Pulau Nusa Penida.
c. Prasarana Angkutan LautPelabuhan yang difungsikan untuk melayani angkutan penumpang adalah
pelabuhan Benoa terletak di bagian Selatan Pulau Bali, dengan fasilitas dermaga
untuk peti kemas, umum, dan untuk cruise. Data muat penumpang mencapai
380.529 penumpang. Selain itu, pelabuhan benoa juga difungsikan sebagai
pelabuhan ikan dan ekspor dan impor dengan total tonase barang dan mencapai
1.093.462 ton.
Pelabuhan Tanah Ampo merupakan pelabuhan alami yang sudah dikenal
sejak lama yang sering dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar Internasional.
Pembangunan Pelabuhan Kapal Cruise Tanah ampo ini akan menyeimbangkan
pembangun Bali selatan dengan Bali bagian timur. Pelabuhan Celukan Bawang
terletak di bagian Utara Pulau Bali. Sesuai dengan kondisi prasarana yang
tersedia, Pelabuhan Celukan Bawang hanya mampu untuk melayani kapal barang
dengan kapasitas maksimum 10.000 DWT atau setara dengan kapasitas kapal
penumpang 20.000 DWT.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 41EKPD
d. Prasarana Transportasi UdaraSarana dan prasarana angkutan udara di Bali ditunjang oleh keberadaan
Bandar Udara Ngurah Rai yang terletak di bagian Selatan Pulau Bali dan
berfungsi untuk pelayanan penerbangan domestik dan internasional, serta
lapangan terbang Letkol Wisnu yang terletak di bagian Utara Pulau Bali dan masih
berfungsi untuk pelayanan pesawat sejenis Cassa.
Bandara Internasional Ngurah Rai mempunyai luas area 295,30 ha.
Berdasarkan data sampai tahun 2007, jumlah prasarana yang tersedia di Bandara
Internasional Ngurah Rai mencakup landasan pacu (runway) 45X3.000 meter
untuk pendaratan dan tinggal landas pesawat terbang maksimum jenis B-747;
parallel taxiway 23X3.000 meter dan exit taxiway 7 buah; tempat parkir pesawat
(apron) seluas 214.457 m2 untuk target penerbangan 81.100 pergerakan pesawat
per tahun. Di samping itu juga tersedia terminal penumpang internasional seluas
63.246 m2 untuk target penumpang 6.100.000 orang per tahun, terminal
penumpang domestik seluas 10.250 m2 untuk target penumpang 3.400.000 orang
per tahun. Jumlah airlines yang beroperasi melalui Bandara Internasional Ngurah
Rai pada tahun 2007 terdiri atas 26 airlines penerbangan internasional ke 20 kota
tujuan dan 11 airlines domestik ke 16 kota tujuan.
Meningkatnya jumlah kunjungan wiswan yang akan datang ke Bali, tentunya
sudah diantisipasi melalui pengembangan Bandar Udara tersebut hingga mampu
menampung penumpang sampai 25 juta orang per tahun sampai dengan tahun
2025. Pemerintah Daerah sudah mengantisipasinya dengan rencana
pembangunan suatu bandar udara baru di daerah Bali Utara, mengingat kapasitas
bandar udara Ngurah Rai yang tidak dapat ditingkatkan lagi setelah
pengembangan ini, baik meliputi run way ataupun apron pesawat. Hal itulah yang
melandasi adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk Membangun Bandar
Udara Baru yang terintegrasi (multi airport system) di Kabupaten Buleleng.
2. Akses Komunikasi dan InformasiSelain fasilitas prasarana dan sarana transportasi, ketersediaan fasilitas
prasarana dan sarana telekomunikasi sangat penting dalam menunjang aktivitas
kepariwisataan. Prasarana dan sarana telekomunikasi yang ada di Provinsi Bali untuk
sambungan rumah dilayani oleh PT Telekomunikasi Indonesia Kandatel Bali. Hingga
tahun 2010 telah dilayani oleh 27 lokasi STO yang memiliki kapasitas sentral
terpasang 202.809 sst dengan jumlah tersambung 180.778 sst.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 42EKPD
Sarana telekomunikasi selain sambungan rumah, juga diselenggarakan dengan
menggunakan mobile phone atau telepon bergerak. Dewasa ini perkembangan
penggunaan mobile phone sangat pesat yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya
penyelenggara/operator seluler yang beroperasi di wilayah Bali, baik yang
menggunakan sistem GSM maupun CDMA.
3. Pengembangan budaya lokalSebagai daerah tujuan wisata, keberhasilan pengembangan pariwisata di Bali
sudah dikenal secara luas dengan sebutan pariwisata budaya. Pengembangan
pariwisata telah memperkuat budaya lokal, seperti memperkuat ikatan sosial orang
Bali pada tradisi budaya. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh landasan falsafah Tri
Hita Karana, sehingga orang Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi
keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus masih
berlangsung di Bali.
Tri Hita Karana sebagai pola kehidupan masyarakat Bali yang dimaknai
sebagai tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yaitu; parhyangan,
pawongan, dan palemahan. Aspek parhyangan mempunyai makna keterikatan
manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi
oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali yang religious. Aspek pawongan dimaknai
sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam kehidupan yang terorganisir di
dalam keluarga, warga, desa pekraman, kecamatan, lkabupaten/kota, dan provinsi
sebagai wadah interaksinya. Aspek palemahan dimaknai sebagai hubungan manusia
dengan lingkungannya. Ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mewujudkan
keserasian dan keseimbangan.
Orang Bali memiliki kemampuan untuk melestarikan warisan budayanya dan
mempertegas identitas budayanya ketika mereka berhadapan dan berinteraksi
dengan para wisatawan yang membawa-serta budaya mereka masing-masing.
Penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari industri pariwisata telah
merangsang kreativitas orang Bali untuk menghidupkan kembali berbagai tradisi
budayanya yang terancam punah. Pariwisata justru telah menumbuhkan kesadaran
orang Bali akan pentingnya melindungi dan melestarikan kebudayaan mereka
sebagai asset penting dalam kemajuan industri pariwisata Bali. Kesadaran itu yang
kemudian mendorong orang Bali untuk memperkuat jati diri dan ikatan sosialnya
dalam rangka usaha mereka untuk menjaga keberlanjutan tradisi serta budaya Bali.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 43EKPD
Pelaksanaan Pekan Kesenian Bali (PKB) yang diselengggarakan setiap tahun
merupakan bukti dari cara pemerintah melestarikan budaya lokal sambil
melaksanakan promosi pariwisata. Imbauan pemerintah menggunakan style atau
khas Bali kepada pemilik bangunan gedung, toko, hotel dan restoran yang dibangun
di Bali juga merupakan upaya pelestarian budaya lokal.
Perda Pariwisata Budaya tahun 1991 yang diperbaharui menjadi Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali telah
mengatur beberapa permasalah dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Bali.
Antara lain tujuan pariwisata budaya diarahkan untuk usaha mempertahankan nilai
kebudayaan dan keindahan alam Bali, pembinaan dan pengembangan objek wisata,
tata cara pengusahaan objek wisata, peran serta masyarakat dan pembinaan
kepariwisataan dengan penekanan pelestarian budaya, bangunan dengan arsitektur
gaya-Bali. Di samping itu, pembinaan kebudayaan untuk mengikat nilai dan kelestarian
pariwisata budaya.
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata di Provinsi BaliSeperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa Perda Pariwisata Budaya tahun
1991 yang diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012
tentang Kepariwisataan Budaya Bali telah mengatur beberapa permasalah dalam
pengembangan pariwisata di Provinsi Bali, antara lain tujuan untuk pembinaan dan
pengembangan objek wisata, tata cara pengusahaan objek wisata, peran serta
masyarakat dan pembinaan kepariwisataan.
Dalam pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012
disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait dalam
pengembangan daya tarik wisata. Pasal 16 juga menyebutkan bahwa pengelolaan
daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, desa pakraman, lembaga
tradisional, perorangan dan badan usaha. Untuk peningkatan mutu, pengelolaan, dan
pelayanan daya tarik wisata dilaksanakan penilaian secara berkala. Untuk dapat
terlaksananya proses penilaian tersebut ditetapkan standar mutu sarana, prasarana,
dan pelayanan daya tarik wisata dengan Peraturan Gubernur (Pasal 17).
Dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata Pemerintah Provinsi Bali
secara rinci mengaturnya dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2
tahun 2012 sebagai berikut.
Ayat 3 Setiap pengusaha pariwisata wajib:
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 44EKPD
a. melestarikan kebudayaan Bali, menjaga dan menghormati norma agama, adat
istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. membangun sarana kepariwisataan dengan langgam arsitektur Bali atau
sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri seni budaya
daerah Bali, tata ruang dan komponen-komponennya;
c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan
keselamatan wisatawan;
f. memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang
melaksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat
yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil
komoditas pertanian dan produk dalam negeri;
i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan dan
sertifikasi;
j. berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat;
k. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan
yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
l. memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
n. menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang
bertanggung jawab; dan
o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Di Provinsi Bali ditetapkan 15 kawasan pariwisata terbuka seluas 99.226 ha
(18,0 persen luas daerah Bali) yang di dalamnya bisa terdapat kawasan pariwisata
yang bersifat tertutup dan berada di bawah satu badan pengelola. Luas daerah efektif
pariwisata untuk akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan adalah 12.497 ha
(2,2 persen luas daerah Bali). Kawasan-kawasan pariwisata terbuka tersebut tersebar
di berbagai wilayah kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut.
(a) Kabupaten Jembrana: Kawasan Pariwisata Candikesuma dan Kawasan PariwisataPerancak;
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 45EKPD
(b) Kabupaten Tabanan: Kawasan Pariwisata Soka;(c) Kota Denpasar: Kawasan Pariwisata Sanur;(d) Kabupaten Badung: Kawasan Pariwisata Kuta, Kawasan Pariwisata Tuban, dan
Kawasan Pariwisata Nusa Dua;(e) Kabupaten Gianyar: Kawaan Pariwisata Ubud dan Kawasan Pariwisata Lebih;(f) Kabupaten Klungkung: Kawasan Pariwisata Nusa Penida;(g) Kabupaten Karangasem: Kawasan Pariwisata Candidasa, Kawasan Pariwisata
Ujung, dan Kawasan Pariwisata Tulamben;(h) Kabupaten Buleleng: Kawasan Pariwisata Kalibukbuk dan Kawasan Pariwisata
Batu Ampar.
Selain perencanaan yang dibuat oleh Provinsi Bali, pemerintah pusat membuatpula perencanaan kawasan pariwisata yang disebut KSPN (Kawasan StrategisPariwisata Nasional), yang diatur dalam PP No. 50: 2011 (Ripparnas). Bali merupakansalah satu destinasi pariwisata nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. Sepertiditunjukkan pada Tabel 2.4, daerah pariwisata di Bali sesuai KSPN meliputi 11destinasi. Namun dari ke 11 destinasi tersebut ada dua destinasi yang mendapatpenolakan dari masyarakat, yaitu Taman Nasional Bali barat dan Kawasan Besakih,karena Besakih merupakan kawasan suci dan Taman Nasional rentan terhadapkerusakan lingkungan.
Gambar 2.4Peta Destinasi Pariwisata Bali
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 46EKPD
Tabel 2.4Daerah dan Atraksi Pariwisata
No Daerah Pariwisata Atraksi Pariwisata
1 Kuta – Sanur – Nusa Dua Kelautan/pantai, Flora dan Fauna, Situs sejarah,Situs persembahyangan
2 Bali Utara dan sekitarnya Pemandangan, Kelautan, Situs sejarah, Situspersembahyangan
3 Karangasem – Amuk dansekitarnya
Pemandangan, Kelautan/pantai, Flora dan Fauna,Situs sejarah, Situs persembahyangan
4 Menjangan – Pemuteran dansekitarnya
Pemandangan, Kelautan/pantai, Flora dan Fauna,Situs sejarah, Situs persembahyangan
5 Taman Nasional Bali Barat Pemandangan, Kelautan/pantai, Flora dan Fauna,Situs sejarah, Situs persembahyangan
6 Tulamben – Amed dansekitarnya
Kelautan, Perjalanan laut, Situs sejarah, Situspersembahyangan, Kerajinan, Museum
7 Bedugul dan sekitarnya Flora and Fauna Pemandangan, Situs sejarah,Situs persembahyangan
8 Nusa Penida dan sekitarnya Pemandangan, kelautan/pantai, Taman laut9 Ubud dan sekitarnya Pemandangan, Situs sejarah, Situs
persembahyangan, Kerajinan, Flora dan Fauna,Festival budaya, Taman, MICE
10 Besakih – Mount Agung dansekitarnya
Pemandangan, Flora dan Fauna, Situs sejarah,Situs persembahyangan
11 Kintamanai – danau Batur Pemandangan, Tradisi lokal, Situs sejarah, Situspersembahyangan
5. Kualitas SDM pariwisata dari masyarakat lokalSalah satu prinisp pembangunan pariwisata adalah economically viable, yaitu
harus mampu meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan
pembangunan industri pariwisata di Bali menyebabkan tingkat penyerapan tenaga
kerja semakin tinggi, khususnya tenaga kerja lokal.
Dalam pengembangan pariwisata ada kecenderungan yang cukup menonjol
yakni tuntutan terhadap standarisasi kualitas produk dan pelayanan wisata,
khususnya dalam kegiatan pariwisata internasional. Permintaan yang sangat tinggi
dalam pasar wisata global adalah produk-produk langka dan unik yang bermutu
tinggi (highvalue production of unique commoditics). Semakin besarnya jumlah eco-
tourist dalam pasar wisatawan internasional dapat dijadikan petunjuk fenomena itu.
Untuk merespon kecenderungan itu, maka setiap daerah tujuan wisata
(destinasi) dituntut untuk mampu meningkatkan mutu sumberdaya manusia, karena
sesungguhnya kualitas SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan
mutu produk dan pelayanan wisata. Artinya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah
satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 47EKPD
Prasyarat untuk itu adalah sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang
mendukung, penyusunan dan penerapan standar kompetensi tenaga kerja pariwisata.
Penyediaan SDM Pariwisata saat ini berasal dari SMK, SMU, pendidikan tinggi
dan balai latihan kerja. Bidang kejuruan pariwisata dan perhotelan diprogramkan pada
dua jenis SMK yaitu SMK di mana bidang studi pariwisata dan perhotelan merupakan
salah satu alternative yang ditawarkan SMK yang bersangkutan dan SMIP yang
merupakan SMK khusus menawarkan bidang studi pariwisata dan perhotelan. Untuk
mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata di Bali
telah berdiri Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Fakultas Pariwisata Universitas
Udayana, dan beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vocasional pada jenjang D1, D2, dan D3. Pada tingkat sekolah lanjutan atas juga telah
banyak menyelenggarakan bidang studi pariwisata dan perhotelan melalui sekolah
kejuruan, yaitu SMK dan SMIP yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi
Bali.
Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pariwisata, secara
berkala pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengadakan
pelatihan-pelatihan. Tenaga yang Kompeten dihasilkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja
(LPK) yang menerapkan program Competency Based Training (CBT) atau Program
Berbasis Kompetensi (PBK) dimana pelatihannya akan menekankan pada kompetensi
kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan pasar kerja. Disamping itu selain
mampu melatih LPK harus mampu menempatkan dan sertifikasi lulusannya atau yang
sering disebut Program Tree In One (Melatih, Mensertifikasi dan Menempatkan).
Pemerintah daerah juga melakukan proses sertifikasi kepada usaha dan pekerja
pariwisata untuk mendukung mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan
kepariwisataan dalam dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau
dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) akan diberlakukan akhir tahun
2015. Dengan kondisi ini tentunya dibutuhkan langkah konkrit untuk menyiapkan diri
terutama terkait kompetensi SDM yang Kompeten agar bersaing dengan tenaga kerja
yang datang dari luar negeri. Setifikat Kompetensi diperoleh melalui Uji Kompetensi
yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
6. Ekonomi kreatif berbasis eco-tourismEkowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang
berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 48EKPD
pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan
pendidikan. Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan
pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan
oleh para ahli lingkungan tapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku
bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya
budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat dan
persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi
masyarakat setempat.
Pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu
keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal.
Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan
yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah, serta memberikan kesempatan
ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan yang berorientasi pada
pengembangan budaya lokal dan ekonomi kreatif.
7. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisataDi samping aspek ekonomi, prinsip lain dari pembangunan pariwisata dituntut
mengaplikasikan socially acceptable, yaitu harus mampu mewujudkan keadilan sosial,
melestarikan serta memperkokoh jatidiri, kemandirian bangsa, memperkaya
kepribadian, mempertahankan nilai-nilai agama, serta berfungsi sebagai media
menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia (objek wisata yang potensial, jika
dikelola dengan baik akan menyedot minat wisatawan manca negara untuk berkunjung,
berkumpul, saling mengenal dan menjalin persahabatan antar sesama).
Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengembangkan pariwisata
daerah adalah dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Konsep ini digunakan sebagai alat untuk pemahaman terhadap lokasi dengan cara
belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa,
dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multidisiplin dan keahlian untuk
menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.
Sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2012 pengelolaan daya tarik wisata atau obyekwisata di Provinsi Bali diatur dalam pasal 16 yang mana dapat dilakukan olehPemerintah Provinsi, desa pakraman, lembaga tradisional, perorangan dan badanusaha. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata bertujuan agarmasyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga berperan selaku objek sehingga dapatmenikmati keuntungan yang optimal dari pengelolaan pariwisata, sehingga dapat
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 49EKPD
menambah sumber pendapatan masyarakat, dari biasanya, sumber pendapatan utamamasyarakat tetap seperti semula, misalnya pertanian, perkebunan atau nelayan.
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisataDalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kepariwisataan di
Provinsi Bali sumber utama pendanaannya adalah dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali. Lembaga lainnya yang berbentuk asosiasi
seperti ASITA dan PHRI juga telah banyak menyumbangkan dana, khususnya dalam
bidang promosi pariwisata.
Dalam rangka membangun sektor pariwisata di Provinsi Bali pemerintah dalam
melalui RPJMD 2013 – 2018 melakukan program-program pembangunan yang
dibiayai melalui APBD Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut:
(1) Program pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini memiliki sasaran
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan asing
dengan terget 4,8 juta wisatawan pada tahun 2018. Total dana yang
disediakan untuk kegiatan tersebut sampai dengan tahun 2018 berjumlah Rp
14,646 milyar.
(2) Program pengembangan distinasi pariwisata. Jumlah desa yang menjadi
sasarannya adalah sebanyak 32 desa sampai dengan tahun 2018, dengan
total anggaran Rp 1,284 milyar.
(3) Program pengembangan kemitraan. Program ini merupakan kerjasama antar
lembaga, baik antar daerah provinsi, atau luar negeri. Dana yang disediakan
sampai dengan tahun 2018 berjumlah Rp 4,648 milyar.
(4) Program pengembangan jasa pariwisata. Program ini merupakan kegiatan
pengawasan usaha kepariwisataan untuk mengurangi persaingan tidak sehat
antar pelaku pariwisata dan tidak merugikan wisatawan. Total anggaran yang
disediakan untuk program ini sampai dengan tahun 2018 berjumlah Rp 3,27
milyar.
(5) Program pengembangan dan pengelolaan produk wisata. Program ini
dilaksanakan dengan melakukan pemilihan Jegeg Bagus masing-masing 9
pasangan per tahun. Jumlah anggaran yang disediakan sampai dengan tahun
2018 adalah Rp 3,923 milyar.
(6) Program pelayanan admisntrasi perkantoran. Jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk program ini sampai dengan tahun 2018 adalah Rp 4,368
milyar.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 50EKPD
(7) Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur. Anggaran yang
disediakan untuk program ini sampai dengan tahun 2018 adalah Rp 5,515
milyar.
9. Peningkatan jumlah investor nasionalDalam pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah mengharapkan
keterlibatan investor domestik. Investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi
memberikan peranan kunci, karena memiliki watak ganda melalui proses akselerasi
dan proses multipier.
Penanaman modal di Provinsi Bali, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang
diwakili oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran merupakan primadona
penanaman modal di Provinsi Bali, diikuti oleh sektor jasa.
Adapun ringkasan sasaran Nawa Cita dan kegiatan pendukung pembangunan
pariwisata di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2.5.No Sasaran Nawa Cita Kegiatan Pendukung Kementerian/
Lembaga1 Akses transportasi Pembangunan jalan dari Soka-
Tanah Lot, Beringkit – Mas danpembangunan bandara diBuleleng
Kemen PU,Pemda
2 Akses informasi dankomunikasi
Meningkatkan promosi pariwisatadan meningkatkan jaringaninternet ke seluruh kawasanwisata
Kemenpar,Kemenkominfo,Pemda
3 Pengembangan budaya lokal Pelestarian dan pengembangankebudayaan Bali denganmemperkuat kelembagaantradisional kemasyarakatan
Kemendikbud,Pemda
4 Pengembangan danpengelolaan kawasanpariwisata
Peningkatan kemampuanmanajemen pengelolaankawasan wisata sertapeningkatan fasilitas umum dikawasan wisata
Kemenpar,Kemen PU,Pemda
5 Kualitas SDM masyarakatlokal
Meningkatkan kualitas SDM danmeningkatkan penguasaan sertapenerapan IPTEK
Kemendikbud,KemenNaker,Pemda
6 Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism
Program GerakanInterpreneurship (Kewirausahaan)dan daya saing pengusaha kecildan menengah
Kemenpar,KemenNaker,Pemda
7 Keterlibatan masyarakatdalam pengelolaan lokasipariwisata
Meningkatkan keterlibatanmasyarakat dalam pengelolaanlokasi pariwisata
Pemda Kab/Kota
8 Kebijakan anggaranpembangunan pariwisata
Meningkatkan anggaranpembangunan pariwisata
Kemenku,Kemenpar,Kemen PU,
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 51EKPD
Pemda9 Kebijakan investasi Menarik lebih banyak investor
dalam negeriPemprov, PemdaKab/Kota
Permasalah yang Dihadapi dalam Bidang PariwisataPermasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata, al:
a. Indikasi penurunan lama tinggal wisatawan mancanegara, penurunan rata rata
pengeluaran wisman per orang/perhari, rata rata tingkat hunian hotel wisman. Hal
ini karena pariwisata sangat rentan terhadap berbagai isu seperti isu politik,
keamanan, kesehatan dan lain-lain baik disebabkan faktor internal maupun
eksternal.
b. Pengembangan pariwisata banyak memerlukan sumberdaya alam khususnya
tanah dan air. Air semakin langka di Bali oleh karena meningkatkan kebutuhan
untuk hotel dan restoran. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup sektor
pertanian. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan pertumbuhan
sektor pariwisata yang pesat dibandingkan dengan persediaan air tanah yang
terpusat di Bali Selatan akan cenderung terjadi penurunan muka air tanah akibat
pengambilan yang berlebihan.
c. Alih fungsi lahan telah banyak terjadi, terutama untuk hotel dan restoran. Alih
fungsi lahan sawah yang terjadi di Bali dalam 11 tahun terakhir rata-rata sekitar
0,5% per tahun dan apabila dilihat lima tahun terakhir, terjadi penurunan alih
fungsi lahan sawah sebesar 0,18% pertahun. Alih fungsi lahan sawah ini
terutama terjadi di kabupaten yang memiliki pembangunan yang pesat akibat
perkembangan pariwisata, seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota
Denpasar. Perkembangan luas sawah di Bali ditunjukkan pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5Perkembangan Luas Sawah di Bali, Tahun 1998 - 2012
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 52EKPD
d. Pengembangan sektor pariwisata yang ada di Bali selama ini telah melahirkan
disparitas pembangunan ekonomi. Kabupaten/kota yang tergabung dalam
wilayah Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang banyak
memiliki akomodasi pariwisata memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan
ekonomi yang relatif lebih tinggi, sementara di kabupaten lainnya yang tidak
banyak memiliki objek dan akomodasi wisata pendapatan per kapita dan tingkat
pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah. Disparitas dalam fasilitas
pariwisata khususnya akomodasi atau hotel ditunjukkan pada Tabel 2.6.
Tampak bahwa akomodasi paling banyak ada di Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar, daerah yang sudah maju.
Tabel 2.6Akomodasi Pariwisata Menurut Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan
Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2014
Pendapatan tinggi Pendapatan rendah
Pertumbuhan tinggiBADUNG,
DENPASAR(177*H, 723H)
BULELENGGIANYAR
(32*H, 602H)
Pertumbuhan rendah KLUNGKUNG(7*H, 96H)
JEMBERANA, BANGLITABANAN,
KARANGASEM(11*H, 395H)
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 53EKPD
Keterangan: * hotel bintang, H-hotel dan akomodasi pariwisata lainnya.
Pengembangan sektor pariwisata juga melahirkan disparitas pada investasi
baik secara sektoral maupun lokasi investasi per kabupaten kota. Ketimpangan ini
merupakan refleksi pembagian hasil-hasil pembangunan yang tidak merata yang
disebabkan terlalu terkonsentrasinya pembangunan di daerah atau kabupaten maju
serta terpusatnya pembangunan di sektor pariwisata di Bali Selatan dengan
mengabaikan perkembangan sektor lain, khususnya pertanian, dan kawasan Bali
lainnya, yaitu Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Ketimpangan sebagai dampak penerapan strategi pertumbuhan takseimbang
dapat dicermati dari konsentrasi investasi di daerah atau kabupaten pada tahun 2013,
yang tampak pada Tabel 2.7 sebagai berikut:
Tabel 2.7Investasi di Kabupaten Badung dan Kabupaten Lainnya
di Provinsi Bali, Tahun 2013
Wilayah Investasi PMA (%) Investasi PMDN (%)
Kab. Badung 83.1 38.4
Kab. Lainnya 16.9 61.6
Total 100.0 100.0
Lebih dari 80 persen daripada investasi PMA berada di Kabupaten Badung,
kabupaten yang paling kaya dan maju. Hal yang sama untuk investasi PMDN, hampir
40 persen dari total ditanam di Kabupaten Badung, sementara delapan kabupaten dan
kota menerima sekitar 62 persen.
Ketimpangan dapat pula dilihat dari sektor dimana investasi di tanam pada tiga
sector utama. Tabel 6 menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen dari total investasi di
tanamkan pada sektor tersier dimana salah satunya adalah pariwisata yang meliputi
akomodasi, transportasi, dan jasa lainnya. Dengan demikian, ketimpangan terjadi
secara sektoral ekonomi dan geografis dibawah kendali administrasi pemerintahan.
Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang paling banyak menerima manfaat dari
investasi ini, diikuti oleh Kota Denpasar.
Tabel 2.8Investasi Menurut Tiga Sektor Utama di Provinsi Bali, Tahun 2014
SektorPMA
US$ribuPMDN
RpmilyarPMA(%)
PMDN(%)
Primer 315.0 4,134.6 0.1 0.1
Sekunder 15,648.6 159,605.1 4.0 2.1
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 54EKPD
Tersier 374,857.8 7,407,126.9 95.9 97.8
Total 390,821.4 7,570,866.6 100.0 100.0
Disparitas lainnya yang cukup tinggi adalah pada produktivitas tenaga kerja
antara sektor pertanian dan non-pertanian, dimana sektor non-pertanian didominasi
oleh pariwisata. Perbedaan ini membuat mereka yang bekerja di sektor pertanian, yaitu
generasi mudanya, ingin memburu mata pencaharian di sektor non-pertanian
(pariwisata). Gambar 6 menunjukkan perbedaan yang cukup besar tersebut.
Gambar 2.6Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian dan Non-Pertanian (RpJuta/orang/tahun),
Tahun 2014
e. Penduduk Miskin di Daerah Pariwisata
Masalah lain yang masih menonjol adalah masih adanya penduduk miskin di
daerah pariwisata. Penduduk miskin di Bali yang mencapai angka tidak lebih dari
5% merupakan ngka terendah di Indonesia. Persoalannya adalah bukannya
tingkat kemiskinan rendah, namun kenapa masih ada penduduk miskin di daerah
pariwisata yang bahkan sudah maju seperti Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar. Sebagai gambaran umum, Tabel 2.9 menyajikan Kunjungan Wisman
dan Jumlah Pendduk Miskin.
Tabel 2.9Kunjungan Wisman dan Penduduk Miskin di Provinsi Bali,
Tahun 2000 - 2014
Tahun Kunjungan Wisman Penduduk Miskin
2000 1,376.80 176.82001 1,358.60 248.42002 1,286.60 221.82003 995.3 246.12004 1,460.40 231.9
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 55EKPD
2005 1,389.00 228.42006 1,262.50 243.52007 1,668.50 229.12008 2,085.10 215.72009 2,385.10 181.72010 2,576.10 174.92011 2,826.70 165.82012 2,949.30 166.92013 3,278.60 159.9
Sumber: BPS, beberapa terbitan
Penutup1. Pariwista telah membawa kemakmuran bagi masyarakat Bali. Demikian pula
pariwisata telah membawa perubahan-perubahan sosial dan budaya pada
masayarakat setempat.
2. Meskipun demikian, perkembangan pariwisata yang demikian pesat telah
meninggalkan sektor pertanian sehingga ketimpangan pembangunan terjadi
antara ke dua sektor tersebut.
3. Ketimpangan terjadi pula antar wilayah, yaitu wilayah selatan yang tergolong
maju pesat sedangkan wilayah lainnya tergolong relatif terbelakang.
4. Penduduk miskin masih ada di daerah pariwisata yang tergolong maju seperti
di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, disertai pertumbuhan penduduk
yang sangat pesat.
B. Data Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 untuk menyusun databaseTim EKPD Provinsi mengumpulkan data-data capaian kinerja pembangunan
provinsi berdasarkan indikator-indikator sasaran pokok RPJMN 2015-2019. Tim
Provinsi dapat bekerjasama dengan stakeholders terkait untuk melengkapi data yang
terdapat dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019 baik untuk capaian daerah maupun
dalam penyusunan rekomendasi target tahun-tahun yang akan datang. Adapun
sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel terlampir.
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 56EKPD
Tabel 2.5.a Ringkasan Hasil Evaluasi Tematik Pembangunan Pariwisata
Prioritas Dimensi Pembangunan Pembangunan PariwisataStakeholders
Nasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran Nawa Cita TargetProvinsi Bali
Kegiatan Pendukung DurasiPelaksanaan Pemerintah/
BUMNNon
pemerintahPemerintah/
BUMNNon
pemerintahPemerintah/
BUMNNon
pemerintah Pembangunan jalan dari
Antosari -Tabanan, Mengwi– Singaraja, dll.
2016 - 2018 Kemen PU KerjasamaSwasta danPemerintah
Pemda
Pembangunan bandara diBuleleng
2016 - 2018 Kemen PU KerjasamaSwasta danPemerintah
Pemda Pemda
1. Akses transportasi 197 km jalantol
Mengupayakan adanyapenambahan penerbanganlangsung ke beberapanegara
2016 - 2018 Kemen Hub Maskapaipenerbanyaninternasional
Meningkatkan promosipariwisata
2016 – 2018 Kemenpar,Kemenkominfo
Pemda PHRI, Asita Pemda PHRI, Asita2. Akses informasidan komunikasi
Target 4,8juta wismantahun 2018
meningkatkan jaringaninternet ke seluruhkawasan wisata
2016 – 2018 Kemenpar,Kemenkominfo
KerjasamaSwasta danPemerintah
Pemda KerjasamaSwasta danPemerintah
Pemda
3. Pengembanganbudaya lokal
11.950 grupkesenian, 15gedungkesenian
Pelestarian danpengembangankebudayaan Bali denganmemperkuat kelembagaantradisionalkemasyarakatan
2016 – 2018 Kemendikbud Pemda PHDI Pemda DesaPekraman
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 57EKPD
StakeholdersNasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran Nawa Cita Target
Provinsi BaliKegiatan Pendukung Durasi
Pelaksanaan Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
4. Pengembangandan pengelolaankawasanpariwisata
Peningkatan kemampuanmanajemen pengelolaankawasan wisata sertapeningkatan fasilitasumum di kawasan wisata
2016 – 2018 Kemenpar,Kemen PU
Pemda PHRI Pemda PHRI
5. Kualitas SDMmasyarakat lokal
Meningkatkan kualitas SDMdan meningkatkanpenguasaan sertapenerapan IPTEK
2016 – 2018 Kemendikbud,KemenNaker,Pemda
Pemda, Perguruan Tinggi
LembagaSertifikasiProfesi (LSP),PHRI
Pemda(Disnaker)
6. Ekonomi kreatifberbasis eco-tourism
Program GerakanInterpreneurship(Kewirausahaan) dan dayasaing pengusaha kecil danmenengah
2016 - 2018 Kemenpar,Kemennaker,BUMN
LSM Pemda, Perguruan Tinggi,BUMN
LSM Pemda
7. Keterlibatanmasyarakat dalampengelolaan lokasipariwisata
Meningkatkan keterlibatanmasyarakat dalampengelolaan lokasipariwisata
2016 – 2018 Kemenpar,Kemennaker
LSM Pemda, Perguruan Tinggi
LSM, PHRI Pemda, Perguruan Tinggi
DesaPekraman
8. Kebijakananggaranpembangunanpariwisata
Meningkatkan anggaranpembangunan pariwisata
2016 – 2018 Kemenku,Kemenpar,Kemen PU,
KerjasamaSwasta danPemerintah
Pemda Pemda
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 58EKPD
StakeholdersNasional Provinsi Kab/KotaNo. Sasaran Nawa Cita Target
Provinsi BaliKegiatan Pendukung Durasi
Pelaksanaan Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
Pemerintah/BUMN
Nonpemerintah
9. Kebijakan investasi Menarik lebih banyakinvestor dalam negeri
2016 – 2018 BKPM KerjasamaSwasta danPemerintah
Pemda LSM, PHRI Pemda LSM, PHRI
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 59EKPD
Tabel 2.5.b Ringkasan Hasil Evaluasi Tematik Pembangunan Pariwisata
Prioritas Dimensi Pembangunan PariwisataKendala dan RekomendasiNo. Sasaran Nawa Cita Target
Provinsi BaliKegiatan Pendukung Durasi
Pelaksanaan Pendanaan Regulasi Kelembagaan Lainnya Pembangunan jalan dari Soka-
Tanah Lot, Beringkit – Mas2016 - 2018 Dana pendam ping
yang disediakanPem Prov
Harus merevisiPerda RTRW
Sikap masy Bali yangkurang setuju jalanlayang
Pembebasanlahan
Pembangunan bandara di Buleleng 2016 - 2018 Dana pendamping
1. Akses transportasi 197 km jalantol
Mengupayakan adanyapenambahan pener banganlangsung ke beberapa negara
2016 - 2018 Perlu promosi dankerjasama antarNegara
Meningkatkan promosi pariwisata 2016 – 2018 Masih kurang,sebaiknyamenggunakanstandar per targetwisatawan
Dana promosi yangdikelola pemerintahdan asosiasi kurangtransparan
2. Akses informasi dankomunikasi
Target 4,8juta wismantahun 2018
meningkatkan jaringan internet keseluruh kawasan wisata
2016 – 2018 Kerjasama denganoperator swasta
3. Pengembanganbudaya lokal
11.950 grupkesenian, 15gedungkesenian
Pelestarian dan pengembangankebudayaan Bali denganmemperkuat kelembagaantradisional kemasyarakatan
2016 – 2018 Dana untukkegiatan ini masihkurang
Seharusnyapemerintahmeninjau bagihasil VOA
Pemanfaatan Danatransfer pajak HRdari Badung danDenpasar tidak jelas
4. Pengembangan danpengelolaan kawasanpariwisata
Peningkatan kemampuanmanajemen pengelolaan kawasanwisata serta peningkatan fasilitasumum di kawasan wisata
2016 – 2018 Anggaran Pemdalebih banyak untukbiaya administrasi
5. Kualitas SDMmasyarakat lokal
Meningkatkan kualitas SDM danmeningkatkan penguasaan sertapenerapan IPTEK
2016 – 2018 Kurang dana untukmeningkatkankualitas SDM
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 60EKPD
Kendala dan RekomendasiNo. Sasaran Nawa Cita TargetProvinsi Bali
Kegiatan Pendukung DurasiPelaksanaan Pendanaan Regulasi Kelembagaan Lainnya
6. Ekonomi kreatifberbasis eco-tourism
300.000 UKMtahun 2018
Program Gerakan Interpreneurship(Kewirausahaan) dan daya saingpengusaha kecil dan menengah
2016 - 2018 Kurang dana untukmember dayakanUKM
7. Keterlibatanmasyarakat dalampengelolaan lokasipariwisata
Meningkatkan keterlibatanmasyarakat dalam pengelolaanlokasi pariwisata
2016 – 2018
8. Kebijakan anggaranpembangunanpariwisata
Meningkatkan anggaranpembangunan pariwisata
2016 – 2018 Pembagian VOAyang tidak adil
9. Kebijakan investasi Menarik lebih banyak investordalam negeri
2016 – 2018 KewenanganPemprov/Kabyang seringberubah
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 61EKPD
Permasalah yang Dihadapi dalam Bidang PariwisataPermasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata, al:
a. Indikasi penurunan lama tinggal wisatawan mancanegara, penurunan rata rata
pengeluaran wisman per orang/perhari, rata rata tingkat hunian hotel wisman. Hal
ini karena pariwisata sangat rentan terhadap berbagai isu seperti isu politik,
keamanan, kesehatan dan lain-lain baik disebabkan faktor internal maupun
eksternal.
b. Pengembangan pariwisata banyak memerlukan sumberdaya alam khususnya
tanah dan air. Air semakin langka di Bali oleh karena meningkatkan kebutuhan
untuk hotel dan restoran. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup sektor
pertanian. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan pertumbuhan
sektor pariwisata yang pesat dibandingkan dengan persediaan air tanah yang
terpusat di Bali Selatan akan cenderung terjadi penurunan muka air tanah akibat
pengambilan yang berlebihan.
c. Alih fungsi lahan telah banyak terjadi, terutama untuk hotel dan restoran. Alih
fungsi lahan sawah yang terjadi di Bali dalam 11 tahun terakhir rata-rata sekitar
0,5% per tahun dan apabila dilihat lima tahun terakhir, terjadi penurunan alih
fungsi lahan sawah sebesar 0,18% pertahun. Alih fungsi lahan sawah ini
terutama terjadi di kabupaten yang memiliki pembangunan yang pesat akibat
perkembangan pariwisata, seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota
Denpasar. Perkembangan luas sawah di Bali ditunjukkan pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5Perkembangan Luas Sawah di Bali, Tahun 1998 - 2012
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 62EKPD
d. Pengembangan sektor pariwisata yang ada di Bali selama ini telah melahirkan
disparitas pembangunan ekonomi. Kabupaten/kota yang tergabung dalam
wilayah Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang banyak
memiliki akomodasi pariwisata memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan
ekonomi yang relatif lebih tinggi, sementara di kabupaten lainnya yang tidak
banyak memiliki objek dan akomodasi wisata pendapatan per kapita dan tingkat
pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah. Disparitas dalam fasilitas
pariwisata khususnya akomodasi atau hotel ditunjukkan pada Tabel 2.6.
Tampak bahwa akomodasi paling banyak ada di Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar, daerah yang sudah maju.
Tabel 2.6Akomodasi Pariwisata Menurut Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan
Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2014
Pendapatan tinggi Pendapatan rendah
Pertumbuhan tinggiBADUNG,
DENPASAR(177*H, 723H)
BULELENGGIANYAR
(32*H, 602H)
Pertumbuhan rendah KLUNGKUNG(7*H, 96H)
JEMBERANA, BANGLITABANAN,
KARANGASEM(11*H, 395H)
Keterangan: * hotel bintang, H-hotel dan akomodasi pariwisata lainnya.
Pengembangan sektor pariwisata juga melahirkan disparitas pada investasi
baik secara sektoral maupun lokasi investasi per kabupaten kota. Ketimpangan ini
merupakan refleksi pembagian hasil-hasil pembangunan yang tidak merata yang
disebabkan terlalu terkonsentrasinya pembangunan di daerah atau kabupaten maju
serta terpusatnya pembangunan di sektor pariwisata di Bali Selatan dengan
mengabaikan perkembangan sektor lain, khususnya pertanian, dan kawasan Bali
lainnya, yaitu Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Ketimpangan sebagai dampak penerapan strategi pertumbuhan takseimbang
dapat dicermati dari konsentrasi investasi di daerah atau kabupaten pada tahun 2013,
yang tampak pada Tabel 2.7 sebagai berikut:
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 63EKPD
Tabel 2.7Investasi di Kabupaten Badung dan Kabupaten Lainnya
di Provinsi Bali, Tahun 2013
Wilayah Investasi PMA (%) Investasi PMDN (%)
Kab. Badung 83.1 38.4
Kab. Lainnya 16.9 61.6
Total 100.0 100.0
Lebih dari 80 persen daripada investasi PMA berada di Kabupaten Badung,
kabupaten yang paling kaya dan maju. Hal yang sama untuk investasi PMDN, hampir
40 persen dari total ditanam di Kabupaten Badung, sementara delapan kabupaten dan
kota menerima sekitar 62 persen.
Ketimpangan dapat pula dilihat dari sektor dimana investasi di tanam pada tiga
sector utama. Tabel 2.8 menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen dari total investasi di
tanamkan pada sektor tersier dimana salah satunya adalah pariwisata yang meliputi
akomodasi, transportasi, dan jasa lainnya. Dengan demikian, ketimpangan terjadi
secara sektoral ekonomi dan geografis dibawah kendali administrasi pemerintahan.
Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang paling banyak menerima manfaat dari
investasi ini, diikuti oleh Kota Denpasar.
Tabel 2.8Investasi Menurut Tiga Sektor Utama di Provinsi Bali, Tahun 2014
SektorPMA
US$ribuPMDN
RpmilyarPMA(%)
PMDN(%)
Primer 315.0 4,134.6 0.1 0.1
Sekunder 15,648.6 159,605.1 4.0 2.1
Tersier 374,857.8 7,407,126.9 95.9 97.8
Total 390,821.4 7,570,866.6 100.0 100.0
Disparitas lainnya yang cukup tinggi adalah pada produktivitas tenaga kerja
antara sektor pertanian dan non-pertanian, dimana sektor non-pertanian didominasi
oleh pariwisata. Perbedaan ini membuat mereka yang bekerja di sektor pertanian, yaitu
generasi mudanya, ingin memburu mata pencaharian di sektor non-pertanian
(pariwisata). Gambar 6 menunjukkan perbedaan yang cukup besar tersebut.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 64EKPD
Gambar 2.6Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian dan Non-Pertanian (RpJuta/orang/tahun),
Tahun 2014
e. Penduduk Miskin di Daerah Pariwisata
Masalah lain yang masih menonjol adalah masih adanya penduduk miskin di
daerah pariwisata. Penduduk miskin di Bali yang mencapai angka tidak lebih dari
5% merupakan ngka terendah di Indonesia. Persoalannya adalah bukannya
tingkat kemiskinan rendah, namun kenapa masih ada penduduk miskin di daerah
pariwisata yang bahkan sudah maju seperti Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar. Sebagai gambaran umum, Tabel 2.9 menyajikan Kunjungan Wisman
dan Jumlah Pendduk Miskin.
Tabel 2.9Kunjungan Wisman dan Penduduk Miskin di Provinsi Bali,
Tahun 2000 - 2014
Tahun Kunjungan Wisman Penduduk Miskin
2000 1,376.80 176.82001 1,358.60 248.42002 1,286.60 221.82003 995.3 246.12004 1,460.40 231.92005 1,389.00 228.42006 1,262.50 243.52007 1,668.50 229.12008 2,085.10 215.72009 2,385.10 181.72010 2,576.10 174.92011 2,826.70 165.82012 2,949.30 166.92013 3,278.60 159.9
Sumber: BPS, beberapa terbitan
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 65EKPD
Penutup1. Pariwista telah membawa kemakmuran bagi masyarakat Bali. Demikian pula
pariwisata telah membawa perubahan-perubahan sosial dan budaya pada
masayarakat setempat.
2. Meskipun demikian, perkembangan pariwisata yang demikian pesat telah
meninggalkan sektor pertanian sehingga ketimpangan pembangunan terjadi
antara ke dua sektor tersebut.
3. Ketimpangan terjadi pula antar wilayah, yaitu wilayah selatan yang tergolong
maju pesat sedangkan wilayah lainnya tergolong relatif terbelakang.
4. Penduduk miskin masih ada di daerah pariwisata yang tergolong maju seperti
di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, disertai pertumbuhan penduduk
yang sangat pesat.
B. Data Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 untuk menyusun databaseTim EKPD Provinsi mengumpulkan data-data capaian kinerja pembangunan
provinsi berdasarkan indikator-indikator sasaran pokok RPJMN 2015-2019. Tim
Provinsi dapat bekerjasama dengan stakeholders terkait untuk melengkapi data yang
terdapat dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019 baik untuk capaian daerah maupun
dalam penyusunan rekomendasi target tahun-tahun yang akan datang. Adapun
sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel terlampir.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 66EKPD
Tabel 2.10. Sasaran Pokok RPJMN 2015 - 2019
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
Sasaran Makro
Pembangunan Manusia dan Masyarakat:
1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks 70,1 70,87 71,62 72,09 72,48 BPS 75,1 75,5 76,0 76,5 77,0
Target denganmetode TrendLinier
2. Indeks Pembangunan Masyarakat Indeks - - - - - - - - - - Data belumtersedia
3. Indeks Gini Indeks0,370 0,410 0,430 0,403 0,442 BPS 0,428 0,436 0,444 0,451 0,459
Target denganmetode TrendLinier
4. Persentase penduduk yangmenjadi peserta jaminankesehatan melalui SJSN BidangKesehatan
Persen - - - - - Data belumtersedia
Jumlah kepersertaan Program SJSN Ketengakerjaan:
5. Pekerja Formal Orang 778 960 549 1.094 1.131 1.153 1.241 1.331 1.424 1.519 Diproyeksi
6. Pekerja Informal Orang 1.399 1.244 620 1.179 1.242 1.025 983 939 892 843 Diproyeksi
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 67EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
Ekonomi Makro
7. Pertumbuhan ekonomi Persen 5,83 6,49 6,65 6,05 5,58BPS
6,80 6,94 7,09 7,24 7,38Dengan MetodeTrend Linier
8. PDRB per Kapita tahun dasar 2010 Juta Rp 23,99 25,27 26,69 28,13 29,67 BPS 31,02 32,44 33,86 35,28 36,70 Dengan MetodeTrend Linier
9. PDRB per Kapita tahun dasar 2000 Juta Rp 7,40 7,75 8,11 8,44 - BPS9,31 9,70 10,09 10,47 10,86
Dengan MetodeTrend Linier
10. Inflasi Persen 8,10 3,75 4,71 5,76 8,43 BPS 5,35 5,22 5,08 4,95 4,82 Dengan MetodeTrend Linier
11. Tingkat Kemiskinan Persen 4,88 4,20 4,18 3,95 4,76 BPS 3,90 3,84 3,81 3,77 3,74 Dengan MetodeTrend Linier
12. Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar2010
Persen - 8,8 3,9 5,8 5,3 Bappenas5,9 6,4 6,9 7,3 7,8
Dengan MetodeTrend Linier
13. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)
Persen 3,06 2,32 2,04 1,79 1,9 BPS 1,67 1,59 1,48 1,40 1,36 Proyeksi
Kependudukan dan Keluarga Berencana
14. Rata-rata Laju PertumbuhanPenduduk
Persen 2,15 1,95 1,75 1,55 1,35 SP 2010 &BPS
1,17 1,14 1,11 1,08 1,05 Proyeksi
15. Angka kelahiran total (TotalFertility Rate/TFR)
Perwanita
2,10 2,20 2,30 2,21 2,12 SP 2010SDKI’12
2,040 2,026 2,012 1,998 1,984, Proyeksi
16. Angka prevalensi Pemakaiankontrasepsi (CPR) suatu cara (allmethods)
Persen 83,77 85,67 86,11 85,11 83,59 BPS 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Proyeksi
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 68EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
Pendidikan
17. Rata-rata lama sekolah pendudukusia diatas 15 tahun
Tahun 8,21 8,35 8,57 8,58 8,70 BPS 8,82 8,94 9,06 9,18 9,30 Proyeksi
18 Rata-rata angka melek aksarapenduduk usia di atas 15 tahun
Persen 88,40 89,17 90,17 91,15 82,07 BPS 92,99 93,91 94,83 95,75 96,67 Proyeksi
19. Prodi perguruan tinggi minimalberakreditasi B
- - - - - - - - - -
20. Persentase SD/MI berakreditasiminimal B
- - - - - - - - - -
21. Persentase SMP/MTs berakreditasiminimal B
- - - - - - - - - -
22. Persentase SMA/MA berakreditasiminimal B
- - - - - - - - - -
23. Persentase Kompetensi KeahlianSMK berakreditasi minimal B
- - - - - - - - - -
24. Rasio APK SMP/MTs antara 20%penduduk termiskin dan 20%penduduk terkaya
- - - - - - - - - -
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 69EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
25. Rasio APK SMA/SMK/MA antara20% penduduk termiskin dan 20%penduduk terkaya
- - - - - - - - - -
Kesehatan
26. Angka kematian ibu per 100.000kelahiran Jiwa 57,5 84,2 89,6 72,1 70,6 Profil Kes
Bali 69,19 67,78 66,37 64,96 63,55
27. Angka kematian bayi per 1.000kelahiran hidup Bayi 6,7 7,2 5 5,5 5,9 Profil Kes
Bali 5,07 4,74 4,41 4,08 3,75
28. Prevalensi kekurangan gizi(underweight) pada anak balita persen 9,2 9,2 9,2 10,2 10,2 Profil Kes
Indo 9,9 9,6 9,3 9 8,7
29. Prevalensi stunting (pendek dansangat pendek) anak baduta persen 29,3 29,3 29,3 32,6 32,6 Profil Kes
Indo 31,61 30,62 29,63 28,64 27,65
30. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per100.000 penduduk persen 83,7 83,3 87,1 73,1 69,7 Profil Kes
Indo 68,0 64,1 60,3 56,5 52,7
31. Prevalensi HIV persen 0,0114 0,0123 0,0207 0,0186 0,0320 Profil KesIndo 0,0333 0,0380 0,0428 0,0475 0,0523
32. Prevalensi tekanan darah tinggi persen 2,2928 3,3367 2,4144 2,6160 2,7079 Profil KesBali 2,706 2,717 2,728 2,739 2,750 Program mulai
2014
33. Prevalensi obesitas padapenduduk usia 18+ tahun persen 10,4 10,4 10,4 15,46 15,46 Profil Kes
Indo 16,9 16,9 16,9 18,5 18,5Laju pening-katan obesitasdibatasi
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 70EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
34. Persentase merokok pendudukusia 15-19 tahun Prev rate 40,8 n.a n.a n.a n.a Riskesdas n.a n.a n.a n.a n.a Usia pertama
merokok
35. Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmasterakreditasi
Buah 0 0 0 0 0 Dinkes 0 9 18 57 57
36. Persentase kabupaten/kota yangmencapai 80 persen imunisasidasar lengkap pada bayi
% 100 100 100 100 100 Profil KesBali 100 100 100 100 100
37. Jumlah puskesmas yang minimalmemiliki lima jenis tenagakesehatan
unit 114 114 115 120 120Sarana
KesehatanBali 2014
120 120 120 120 120 sesuai jumlahpuskesmas
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, danPerlindungan Anak
38. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 67,81 68,24 69,02
39. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 58,53 58,59 58,49
40. Prevalensi Kekerasan terhadapAnak Laki-laki
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41. Prevalensi Kekerasan terhadapAnak Perempuan
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 71EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
Kedaulatan Pangan
42. Padi Ribu ton 867,2 856,8 884,2 882,1 857,4Bali Memba-ngun 2015 871,3 871,9 872,4 873,0 873,6
43. Jagung Ribu ton66,35 64,61 61,87 57,57 40,61
Bali Memba-ngun 2015 63,85 64,80 65,75 66,69 67,64
44. Kedelai Ribu ton5,56 8,50 8,21 7,43 8,19
Bali Memba-ngun 2015 8,44 8,66 8,88 9,10 9,32
45. Gula Ribu ton N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a.
46. Daging Sapi Ribu ton6,25 8,08 8,76 7,67 7,68
Bali Memba-ngun 2015 8,02 8,07 8,11 8,16 8,20
47. Produksi perikanan Ribu ton 239,4 250,5 243,6 256,4 240,1Bali Memba-ngun 2015 248,2 248,9 249,7 250,4 251,1
48. Pembangunan dan PeningkatanJaringan irigasi air permukaan, airtanah dan rawa
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49. Rehabilitasi jaringan irigasipermukaan, air tanah dan rawa
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50. Pembangunan dan Peningkatanirigasi tambak
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 72EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
51. Pembangunan waduk -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52. Lahan sawah baru -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53. Penambahan lahan kering -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54. Jumlah pasar 239 239 239
55. Jumlah Desa Mandiri Benih -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56. Jumlah Desa Pertanian Organik -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57. Luas reforma agrarian -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Maritim dan Kelautan
58. Pengembangan pelabuhan untukmenunjang tol laut
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59. Produksi Hasil Perikanan Ribu ton237,7 251,8 224,9 248,4 201,8
Bali Memba-ngun 2014 242,4 242,8 243,3 243,8 244,3
Diproyeksi dgnTrend Linier
60. Pengembangan pelabuhanperikanan
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61. Peningkatan luas kawasankonservasi laut
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 73EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
62. Jumlah sentra perikanan baru -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pariwisata
63. Kontribusi sektor pariwisataterhadap PDRB
Persen 61,78 62,25 63,73 65,21 66,29 DinasPariwisata 74,64 77,13 79,63 82,13 84,62
Diproyeksi dgnTrend Linier
64. Wisatawan Mancanegara Ribu orang 2.493 2.757 2.892 3.279 3.767 DinasPariwisata 3.958 4.265 4.572 4.879 5.186
Diproyeksi dgnTrend Linier
65. Wisatawan Nusantara Ribu orang 4.646 5.675 6.064 6.977 6.392 DinasPariwisata 7.389 7.868 8.348 8.827 9.307
Diproyeksi dgnTrend Linier
66. Devisa $ Juta 3.487 3.957 4.086 4.637 5.474 BPS 5.724 6.190 6.655 7.120 7.586Diproyeksi dgnTrend Linier
Industri
67. Pertumbuhan sektor industri Persen 6,08 3,12 6,04 6,75 6,60 BPS 7,12 7,59 8,05 8,52 8,99Diproyeksi dgnTrend Linier
68. Kontribusi sektor industri terhadapPDRB
Persen 9,16 8,92 8,90 8,72 8,70 BPS8,54 8,43 8,32 8,21 8,10
Diproyeksi dgnTrend Linier
69. Penambahan jumlah Industri skalamenengah dan besar
Unit -40 3 -9 5 - BPS7 9 12 14 17
Diproyeksi dgnTrend Linier
70. Pembukaan lahan industri baru -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 74EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
71. Kinerja PTSP (Pelayanan TerpaduSatu Pintu)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ketahanan Air
72. Kapasitas air baku Provinsi Milyar M3 6.426 6.426 6.426 6.426 6.269 6.269 6.269 6.238 6.206 6.175Diproyeksi dgnTrend Linier
73. Ketersedian air irigasi yangbersumber dari waduk
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74. Terselesaikannya status DAS lintasProvinsi
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75. Berkurangnya luasan lahan kritismelalui rehabilitasi dalam KPH Ha 1.500 1.500 1.500 1.540 1.000 Dinas
Kehuatnan 600 600 600 600 600
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
76. Kapasitas pembangkit 643.5 626.10 739.15 796.50 898.90 PLN 922.50 922.50 922.50 922.50 922.50 Diproyeksi dgnTrend Linier
77. Rasio elektrifikasi Persen 87,11 90,92 91,91 93,49 96,14PLN
97,00 98,43 99,92 100,0 100,0Diproyeksi dgnTrend Linier
78. Konsumsi Listrik Perkapita KWH/Th 794 812 879 965 1.056BPS
1.104 1.172 1.239 1.307 1.375Diproyeksi dgnTrend Linier
79. Kawasan permukiman kumuhperkotaan
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 75EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
80. Kekurangan tempat tinggal(backlog) berdasarkan perspektifmenghuni
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81. Akses Air Minum Layak % 79,25 82,16 87,87 88,21 91,35 Bappeda Bali 92 93 94 96 96 Diproyeksi dgnTrend Linier
82. Akses Sanitasi Layak % 80,45 80,62 82,71 82,51 84,23 Bappeda Bali 85 86 87 88 90 Diproyeksi dgnTrend Linier
83. Kondisi mantap jalan nasional Km 405.47 396.97 472.39 357.21 405,81 Bali Memba-ngun 2015 450 500 535,23 535,23 535,23 Diproyeksi dgn
Trend Linier
84. Pengembangan jalan nasional Km 501,64 535,23 535,23 535,23 535,23 Bali Memba-ngun 2015 535,23 535,23 535,23 535,23 535,23 Diproyeksi dgn
Trend Linier
85. Pengembangan jalan provinsi Km 883.07 860,53 860,53 860,53 860,53 Bali Memba-ngun 2015 860,53 860,53 860,53 860,53 860,53 Diproyeksi dgn
Trend Linier
86. Pembangunan jalan baru Km na 11,05 11,05 11,05 607.89 Bali Memba-ngun 2015 607.89 607.89 607.89 607.89 607.89 Diproyeksi dgn
Trend Linier
87. Pengembangan jalan tol Km 0 0 0 12,7 12,7 Bali Memba-ngun 2015 12,7 12,7 12,7 169,4 169,4 Diproyeksi dgn
Trend Linier
88. Panjang jalur kereta api Km 0 0 0 0 0 Bali Memba-ngun 2015 0 0 0 0 0
89. Jumlah bandara Bh 2 2 2 2 2 Dishub 2 2 2 3 3
90. Kab/Kota yang dijangkauBroadband Bh 9 9 9 9 9
Dishub9 9 9 9 9 Sudah semua
Kab/Kota
91. Jumlah Dermaga Penyeberangan Bh 4 4 6 6 6Dishub
6 6 8 8 8
92. Pangsa Pasar Angkutan UmumPerkotaan
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 76EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
Lingkungan
93. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)
Indeks 99,65 56,62 59,11 57,5 59,81 BLH 60,50 61,10 67,70 62,00 60,40 Diproyeksi dgnTrend Linier
94. Tambahan Rehabilitasi Hutan Ha 155,0 35,0 120,0 540,5 Bali Mem-bangun
250 250 250 250 250 Diproyeksi dgnTrend Linier
Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan aksesterhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu
Cakupan pada 40% penduduk miskin:
95. Kepesertaan Jaminan Kesehatan -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96. Akses Pangan Bernutrisi -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97. Akses Terhadap Layanan Keuangan -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98. Kepemilikan akte lahir (2013) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99. Akses air bersih -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100. Akses sanitasi layak -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 77EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
101. Akses penerangan -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Peningkatan daya saing tenaga kerja
102. Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)
Ribu orang -- -- -- -- --2.378 2.424 2.470 2.516 2.562
Diproyeksi dgnTrend Linier
103. Persentase tenaga kerja formal Persen35,76 43,57 46,95 48,15 47,68 48,95 50,79 52,63 54,47 56,32
Diproyeksi dgnTrend Linier
104. Jumlah pekerja formal Ribu orang 778 960 1.018 1.094 1.131 1.259 1.352 1.448 1.547 1.648Diproyeksi dgnTrend Linier
105. Jumlah pekerja Informal Ribu orang 1.399 1.244 1.151 1.179 1.242 1.119 1.071 1.022 969 914Diproyeksi dgnTrend Linier
106. Jumlah Pelatihan Unit -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107. Jumlah Sertifikasi Buah -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108. Proporsi tenaga kerja keahlianmenengah yang berkpeten
Persen -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109. Kinerja lembaga pelatihan negaramenjadi berbsis kompetensi
Skor -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 78EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
Sasaran Pembangunan Kewilayahan Dan Antar Wilayah
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
110. Peran PDRB Provinsi terhadapPembentukan PDB Nasional
Persen1,37 1,37 1,38 1,40 1,42
BPS1,42 1,43 1,45 1,46 1,47
Proyeksi dgnTrend Linier
Pembangunan Perdesaan
111. Penurunan desa tertinggal -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112. Peningkatan desa mandiri -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pengembangan Kawasan Perbatasan
113. Pengembangan Pusat EkonomiPerbatasan (Pusat KegiatanStrategis Nasional/PKSN)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114. Peningkatan keamanan dankesejahteraan masyarakatperbatasan
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115. Jumlah Daerah Tertinggal -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116. Kabupaten terentaskan -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 79EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
117. Rata-rata pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118. Persentase penduduk miskin didaerah tertinggal
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di daerah tertinggal
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi diProvinsi
120. Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) di Provinsi
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121. Jumlah Kawasan Industri -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122. Jumlah Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pembangunan Kawasan Perkotaan
123. Jumlah PembangunanMetropolitan sebagai PKN danPusat Investasi
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 80EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
124. Optimalisasi 20 kota otonomiberukuran sedang di Luar Jawasebagai PKN/PKW dan penyanggaurbanisasi
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125. Penguatan 39 pusat pertumbuhansebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126. Pembangunan 10 Kota Baru Publik -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Sasaran Pembangunan Sektor Polhuhankam
Politik & Demokrasi
127. Tingkat Partisipasi Politik Pemilu Indeks 72,44 74,2 71,75 72,22 73,57 RPJMD Bali 73.87 74.18 74.49 74.79 75.10 Diproyeksikansecara linear
128. Indeks Demokrasi Provinsi Poin 63,17 65,48 62,63 63,68 73,04 BPS 70,98 72,78 74,57 76,36 78,16Diproyeksikansecara linear
Penegakan Hukum
129. Indeks Penegakan Hukum Persen 100 100 100 100 100 RPJMD Bali 100 100 100 100 100
130. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indeks ---- 32,00 32,00 34,00
-- -- -- -- -- Data tidak ada
131. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indeks -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Data tidak ada
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 81EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kualitas Pelayanan Publik
132. Integritas Pelayanan Publik(Daerah) Indeks 100 100 100 100 100 RPJMD Bali 100 100 100 100 100
133. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Indeks -- -- -- -- -- 70 70 75 80 100
134. Persentase Kabupaten/Kotadengan Nilai Indeks ReformasiBirokrasi Baik (Kategori B)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135. Opini WTP atas Laporan KeuanganProvinsi
Opini WDP WDP WDP WTP WTP BPK WTP WTP WTP WTP WTP
136. Persentase Kabupaten/Kota yangmemiliki status WTP
Persen 0 11,11 22,22 11,11 66,66 BPK 77,77 88,88 100,0 100,0 100.0
Persentase Instansi Pemerintah yang AkuntabilitasKinerjanya Baik (Skor B)
137. Provinsi -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138. Kabupaten/Kota -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 82EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
Kinerja Keuangan Daerah
139. Rata-rata persentase belanjapegawai Kab/Kota
Persen45,98 52,45 50,20 50,96 51,95
Biro KeuBali 50,24 49,68 49,13 48,57 48,02
Proyeksi dgnTrend Linier
140. Rata-rata pajak retribusiKab/Kota terhadap total PAD
Persen 86,01 86,14 86,45 86,67 86,32 Biro KeuBali 86,66 86,78 86,89 87,01 87,12
Proyeksi dgnTrend Linier
141. Rata-rata belanja modalKab/Kota
Persen11,28 12,09 15,70 15,51 17,72
Biro KeuBali 19,34 20,97 22,60 24,23 25,86
Proyeksi dgnTrend Linier
142. Rata-rata presentase belanjapegawai Kab/Kota
Persen45,98 52,45 50,20 50,96 51,95
Biro KeuBali 50,24 49,68 49,13 48,57 48,02
Proyeksi dgnTrend Linier
143. Rata-rata rasio ketergantungandana transfer Kab/Kota
Persen62,00 56,56 59,37 55,92 54,61
Biro KeuBali 53,06 51,52 49,98 48,43 46,89
Proyeksi dgnTrend Linier
144. Rata-rata nasional WTP PemdaKabupaten
Poin 2,36 2,46 2,58 1,52 1,78 BiroKeuangan 2,17 2,11 2,05 1,99 1,93
Proyeksi dgnTrend Linier
145. Rata-rata nasional WTP PemdaKota
Poin 58,76 52,01 52,14 54,36 46,15 BiroKeuangan 53,70 53,39 53,07 52,75 52,43
Proyeksi dgnTrend Linier
146. Rata-rata pajak retribusi Provterhadap total PAD
Persen89,12 88,66 91,26 88,34 90,45
Biro KeuBali 90,27 90,50 90,74 90,97 91,20
Proyeksi dgnTrend Linier
147. Rata-rata belanja modal Prov Persen10,15 8,95 9,65 11,75 10,87
Biro KeuBali 11,55 11,97 12,39 12,82 13,24
Proyeksi dgnTrend Linier
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 83EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
148. Rata-rata presentase belanjapegawai Prov
Persen24,36 21,80 17,45 17,22 17,11
Biro KeuBali 17,07 16,36 15,65 14,95 14,24
Proyeksi dgnTrend Linier
149. Rasio ketergantungan danatransfer Prov
Persen29,01 26,49 25,00 23,87 23,07
Biro KeuBali 21,77 20,78 19,79 18,80 17,81
Proyeksi dgnTrend Linier
150. Rata-rata nasional WTP PemdaProv
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
. Kinerja Kelembagaan
.151. PTSP Kondisi Mantap -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
.152. Perda bermasalah -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
. Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru
153. Rata-rata kinerja maksimal -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
.154. Rata-rata kinerja minimal -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
.155. Kelembagaan OrganisasiPerangkat Daerah yang ideal(sesuai PP 41)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
.156. Penerapan SPM di daerah (Prov) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 84EKPD
Capaian Daerah Rekomendasi TargetNo Sasaran Satuan
2010 2011 2012 2013 2014
SumberData 2015 2016 2017 2018 2019
Keterangan
.157. Penerapan SPM di daerah(Kab/Kota)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
. Kinerja Aparatur
.158. Tingkat pendidikan aparaturPemda Bali S1, S2 dan S3
Orang3.259 3.427 3.454 3.431 3.472 3.538 3.581 3.624 3.667 3.710
Diproyeksi dgnTrend Linier
. PERTAHANAN DAN KEAMANAN
.159. Laju Peningkatan PrefalensiPenyalahgunaan Narkoba Persen 1,73 1,78 1,8 1,82 2,22 BNNP Bali 2,24 2,25 2,27 2,29 2,91
Hasil PenelitianTahun 2008,2011 dan 2014
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 85EKPD
BAB IIIPENUTUP
A. Kesimpulan1) Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Bali menetapkan evaluasi tematik
revolusi mental sebagai evaluasi wajib, dan pariwisata sebagai evaluasi tematik
khusus.
2) Secara konsisten Pemerintah Provinsi Bali telah merealisasikan program
revolusi mental dalam program pembangunan Daerah Bali melalui Visi dan
Misi Bali Mandara Jilid 2. Program-program Bali Mandara pada hakekatnya
merupakan revolusi mental dengan perubahan dan perbaikan di seluruh
aspek kehidupan masyarakat dengan pola terintegrasi. Pembangunan
daerah melalui revolusi mental di Provinsi Bali adalah perbaikan pada
seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, serta
perbaikan pada pola pikir dan perilaku seluruh komponen masyarakat yang
sejalan dengan cita-cita dan semangat pembangunan nasional. Visi dan
Misi Bali Mandara Jilid 2 yang dilandasi 5 prinsip dasar pembangunan, yaitu:
Peningkatan Pertumbuhan (Pro-Growth), Pengentasan Kemiskinan (Pro-
Poor), Perluasan Lapangan Kerja (Pro-job), dan pelesatrian lingkungan
(Pro-environment) serta pengembangan dan pelestarian kebudayaan (Pro-
Culture), yang berlandasan falsafah Tri Hita Karana. Dengan kekayaan
budaya yang dimiliki masyarakat di Provinsi Bali dalam 5 tahun ke depan
program revolusi mental yang dicanangkan pemerintah pusat akan tercapai
dengan baik.
3) Provinsi Bali secara konsisten memprioritaskan sektor pariwisata sebagai
leading sector dalam program pembangunan, karena ulau Bali sudah
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 86EKPD
dikenal oleh wisatawan asing sebagai daerah tujuan wisata sejak tahun
1920-an. Dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki Provinsi Bali, yaitu
panorama yang indah, keanekaragaman kesenian dan budaya, maka
dalam sejak 1969 – 1974 pembangunan ekonomi diletakkan pada sektor
pertanian dan pengembangan pariwisata serta industri kerajinan tangan.
Dengan semakin dikenalnya Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata,
menyebabkan Bali menjadi primadona bagi para wisatawan yang
berkunjung ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan asing ke Bali, demikian juga andil terhadap pariwisata
nasional juga meningkat. Untuk mengakomodasi meningkatnya kunjungan
wisatawan yang datang ke Bali, maka terus ditingkatkan jumlah dan kualitas
pelayanan serta fasilitas penunjang pariwisata, antara lain peningkatan
jumlah hotel dan kamar hotel. Pengembangan kawasan wisata dan
pembenahan pengelolaannya terus dilakukan. Di samping itu,
pembangunan sektor pariwisata juga terus didukung dengan pembangunan
sektor lainnya seperti akses transportasi, informasi dan komunikasi, serta
fasilitas pendukung lainnya. Dengan berbagai upaya tersebut diperkirakan
kunjungan wisatawan asing dan nusantara, serta devisa yang dihasilkan
akan meningkat pada 5 tahun ke depan. Meningkatnya kunjungan
wisatawan asing dan nusantara, serta devisa yang dihasilkan diperkirakan
akan meningkatnya capaian kinerja sasaran Nawa Cita dari pembangunan
pariwisata. Dan Pariwista telah membawa kemakmuran bagi masyarakat
Bali. Demikian pula pariwisata telah membawa perubahan-perubahan sosial
dan budaya pada masayarakat setempat. Meskipun demikian,
perkembangan pariwisata yang demikian pesat telah meninggalkan sektor
pertanian sehingga ketimpangan pembangunan terjadi antara ke dua sektor
tersebut. Ketimpangan terjadi pula antar wilayah, yaitu wilayah selatan yang
tergolong maju pesat sedangkan wilayah lainnya tergolong relatif
terbelakang.
4) Capaian kinerja pembangunan daerah di Provinsi Bali dari tahun 2010 –
2014 secara umum menunjukkan kecenderungan kondisi yang lebih baik.
Universitas Udayana - Bali
Draft Laporan Akhir EKPD Bali 2015 87EKPD
B. Rekomendasi1) Pemerintah daerah diharapkan sebagai pioner pelaksanaan revolusi mental di
Provinsi Bali dengan falsafah Tri Hita Karana, karena masih lemahnya
penegakan hukum, terutama pelanggaran terhadap aturan tata ruang di
kabupaten/kota sehingga pembangunan daerah terkesan kurang serasi dan
seimbang yang pada akhirnya menimbulkan disparitas pembangunan.
2) Pembangunan sektor pariwisata terus dilakukan terutama dalam hal
peningkatan kualitasnya dan menyebar ke seluruh wilayah.