draft pks faskes tk. pertama bpjs-masukan hukum edit181113.doc
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
1/23
DRAFT
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
............................... CABANG .
DENGAN
..............................
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
BAGI PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Nomor : ...
Nomor :
Perjanjian Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Perjanjian), ini dibuat dan
ditandatangani di ., pada hari tanggal . Bulan .. tahun
.., oleh dan antara :
I.Dr. A. Nandi Wahyu S,MM, Kepala PT Askes (Persero) Cabang Bogor
yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 62 E, dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan
Direksi 7818/Peg-04/1013 tanggal 9 Oktober 2013 , bertindak untuk
dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Askes (Persero) yang
berkedudukan di Jakarta, selanjutnya di sebutPIHAK PERTAMA;
II................................, selaku ................ berdasarkan ......................
Nomor...... .. yang berkedudukan dan beralamat praktek di
...., dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama............................, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
SelanjutnyaPIHAK PERTAMAdanPIHAK KEDUAsecara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut Pihak dan
PARA PIHAKsepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
2/23
Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-
istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :
1.Jaminan Kesehatanadalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan danperlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah;
2.PT Askes (Persero)adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara,
penerima pensiun,veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota
keluarganya serta dokter dan bidan pegawai tidak tetap (PTT);
3.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatanadalah badan hukum yang dibentuk untukmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
4.Pesertaadalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
5.Kartu Pesertaadalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta
dan anggota keluarganya sebagai bukti peserta yang sah dalam
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;
6.Manfaatadalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta
dan/atau anggota keluarganya;7.Fasilitas Kesehatanadalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat;
8.Pelayanan kesehatan tingkat pertamaadalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan
rawat jalan dan rawat inap;
9.Rawat Jalan Tingkat Pertama(RJTP)adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan padafasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi,
diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
10.Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada
puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana
peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1
(satu) hari;
11.Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutanadalah upayapelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
3/23
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap
tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
12.Pelayanan kesehatan lainadalah pelayanan kesehatan yang
merupakan penanganan terhadap penyakit berdasarkan teknologi baru
atau penemuan baru dalam pelayanan kedokteran, karena jenis dansifatnya memiliki dampak biaya yang sangat tinggi (katastrofik), atau
mendapatkan subsidi /pembiayaan dari pemerintah atau sumber lain;
13.Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatanadalah adalah penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung
jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun
horizontal.
14.Asosiasi fasilitas kesehatanadalah Asosiasi Fasilitas Kesehatan yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
15.Formulir Pengajuan Klaim (FPK) adalah formulir baku yangdikeluarkan olehPIHAK PERTAMAyang wajib diisi olehPIHAK KEDUA
dan disertakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan
klaim/tagihan atas biaya pelayanan kesehatan;
16.Pelayanan Kesehatan Gawat Daruratadalah pelayanan kesehatan
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan
dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan;
17.Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi
peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
18.Tindakan Medisadalah tindakan yang bersifat operatif maupun nonoperatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun
pengobatan;
19.Pelayanan Obatadalah pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan
medis bagi Peserta baik pelayanan obat RJTP dan RITP;
20.Kapitasiadalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada
fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar padaPIHAK KEDUA;
21.Utilization Review(UR)adalah kegiatan evaluasi pada fasilitas
kesehatan dalam upaya pengendalian biaya pelayanan kesehatan dantercapainya utilisasi pelayanan kesehatan yang rasional;
22.Pelayanan Rujuk Balikadalah layanan spesialistik yang dilanjutkan
pelaksanaannya pada fasilitas dasar, bagi peserta yang menderita
penyakit kronis dengan kondisi stabil tetapi masih membutuhkan
pengobatan maupun asuhan keperawatan dalam jangka panjang
(rujukan dari spesialis yang merawat);
23.Home Visitadalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah peserta
untuk pemberian informasi/edukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi
peserta dan keluarga;
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
4/23
24.Skrining riwayat kesehatan adalah pendeteksian secara dini untuk
penyakit yang berdampak biaya besar dan menjadi fokus pengendalian
penyakit tidak menular yaitu diabetes melitus, hipertensi, gagal ginjal
kronis dan penyakit jantung;
25.First Contact(kontak pertama)adalah Fasilitas kesehatan tingkatpertama sebagai tempat pertama yang dikunjungi peserta setiap kali
mendapat masalah kesehatan;
26.Kontinuitas pelayanan(Continuity)adalah hubungan fasilitas
kesehatan tingkat pertama dengan peserta yang berlangsung secara
terus menerus sehingga penanganan penyakit dapat berjalan optimal;
27.Comprehensiveness(komprehensif)adalah fasilitas kesehatan tingkat
pertama memberikan pelayanan yang komprehensif terutama untuk
pelayanan promotif dan preventif;
28.Koordinasi (sebagaiCare Manager)adalah Fasilitas tingkat pertamaberperan sebagai koordinator pelayanan bagi peserta untuk
mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya;
29.Rate kunjunganadalah indikator rate yang berguna untuk memantau
tingkat utilisasi pelayanan dalam satu populasi tertentu (per 1000 jiwa);
30.Rasio rujukanadalah indikator rasio utilisasi yang berguna untuk
melihat perilaku fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan.
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN
PARA PIHAKsepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan
layanan kesehatan bagi peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian ini.
PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR
Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari
Perjanjian ini,PARAPIHAK sepakat untuk merinci hak dan kewajiban
masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
5/23
1. HakPIHAK PERTAMA:
a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan
yang diberikanPIHAK KEDUA;
b. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya
Manusia dan sarana prasaranaPIHAK KEDUAdan informasi laintentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihatmedical record
untuk kepentingan kesehatan peserta) yang dianggap perlu oleh
PIHAK PERTAMA;
c. Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas
jumlah kunjungan Peserta dan rujukan serta pelayanan lainnya yang
diberikan kepada Peserta dengan format sebagaimana terlampir
dalam Lampiran III sebagai salah satu dokumen pendukung
pembayaran kapitasi;
d. Melihat Kartu Status dan bukti pelayanan peserta;e. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada
PIHAK KEDUAdalam hal terjadinya penyimpangan terhadap
pelaksanaan kewajibanPIHAK KEDUAdalam Perjanjian ini;
f. Meninjau kembali Perjanjian ini apabilaPIHAK KEDUAtidak
memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis yang telah
disampaikan sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.
2. KewajibanPIHAK PERTAMA:
a. Menyediakan data awal nama peserta terdaftar dan perubahandata Peserta secara berkala setiap bulan;
b. Membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
PIHAK KEDUAkepada peserta;
c. Menyediakan aplikasi pengolahan data pelayanan pasien pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan user manualnya;
d. Menyediakan dan memberikan informasi tentang tata cara
pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta;
e. Menyediakan format pencatatan pelaporan pada fasilitas
kesehatan yang masih melaksanakan pelaporan secara manual;f. Memberikan daftar fasilitas kesehatan rujukan dalam wilayah
kerja yang ditunjuk olehPIHAK PERTAMA.
3. HakPIHAK KEDUA:
a.Mendapatkan data awal nama peserta terdaftar dan perubahan data
peserta secara berkala setiap bulan;
b.Memperoleh pembayaran biaya atas pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada peserta;
c.Mendapatkan aplikasi pengolahan data pelayanan pasien padafasilitas kesehatan tingkat pertama dan user manualnya;
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
6/23
d.Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan
Kesehatan kepada peserta;
e.Memperoleh format pencatatan pelaporan;
f. Memperoleh daftar fasilitas kesehatan rujukan dalam wilayah kerja
yang ditunjuk atau bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.
4. KewajibanPIHAK KEDUA:
a.Melakukan fungsigate keepersebagaifirst contact(kontak pertama),
kontinuitas pelayanan, pelayanan komprehensif dan koordinasi
(sebagaicare manager);
b.Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dengan baik sesuai
Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
c.Memberikan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan
sarana prasarana PIHAK KEDUAdan informasi lain tentangpelayanan kepada peserta (termasuk melihatmedical recorduntuk
kepentingan kesehatan peserta) yang dianggap perlu oleh PIHAK
PERTAMA;
d.Membuat dan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMAlaporan
bulanan yang mencakup pencatatan atas jumlah kunjungan Peserta
dan rujukan serta pelayanan lainnya yang diberikan kepada Peserta
dengan format terlampir sebagai salah satu dokumen pendukung
pembayaran kapitasi;
e.Memberikan pelayanan pada fasilitas gawat darurat;f. Menunjuk pengganti, memberitahukan secara tertulis serta
mendapat persetujuan tertulis dariPIHAK PERTAMAapabilaPIHAK
KEDUAtidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai waktu
praktik yang disepakati;
g.Memberitahukan secara tertulis kepadaPIHAK PERTAMAdalam hal
terjadi perubahan tempat praktik atau berhenti praktik;
h.Menyediakan perangkat keras (hardware) dan jaringan komunikasi
data;
i. Merekam seluruh data pelayanan kesehatan yang telah diberikankepada peserta melalui aplikasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
yang diberikanPIHAK PERTAMA;
j. Melaksanakan dan mendukung seluruh program pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan;
k.Menyediakan jejaring pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
PASAL 5
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PELAYANAN KESEHATAN
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
7/23
Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan
dalam pelaksanaan Perjanjian ini diuraikan sebagaimana pada Lampiran II
Perjanjian ini.
PASAL 6JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1.Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ................ dan berakhir pada
tanggal .................
2.Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu
Perjanjian, PARA PIHAKsepakat untuk saling memberitahukan
maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
3.Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal iniPIHAK
PERTAMAakan melakukan penilaian kembali terhadapPIHAK KEDUAatas :
a.fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan;
b.penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama jangka waktu perjanjian;
c.kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian.
PASAL 7
EVALUASI DAN PENILAIAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
1. PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan penilaian
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUAsecara berkala.
2. Evaluasi yang dilakukan meliputi antara lain rate kunjungan dan
rasio rujukan.
3. Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana ayat 1 dan 2 Pasal ini akan
disampaikan secara tertulis kepadaPIHAK KEDUA dengan disertai
rekomendasi (apabila diperlukan).
PASAL 8
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian,PIHAK
PERTAMAsecara langsung atau dengan menunjuk pihak lain berhak
untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang dilakukanolehPIHAK KEDUA.
2. Apabila ternyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
ditemukan penyimpangan terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
8/23
PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMAberhak menegurPIHAK
KEDUAsecara tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang
waktu masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 7
(tujuh) hari kerja.
3. Setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kalisebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan tidak ada tanggapan
atau perbaikan dariPIHAK KEDUA,makaPIHAK PERTAMAberhak
mengakhiri Perjanjian ini.
PASAL 9
SANKSI
1. Dalam halPIHAK KEDUAterbukti secara nyata melakukan
hal-hal sebagai berikut:.atidak melayani Peserta sesuai dengan kewajibannya;
.btidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta
sesuai dengan haknya;
.c memungut biaya tambahan kepada Peserta; dan atau
.dmelanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,
makaPIHAK PERTAMAberhak menegurPIHAK KEDUAsecara tertulis.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
akan disampaikanPIHAK PERTAMApadaPIHAK KEDUAsebanyak
maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing suratperingatan/teguran tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja.
3. PIHAK PERTAMAberhak meninjau kembali perjanjian ini
apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan
dariPIHAK KEDUAsetelah PIHAK PERTAMAmelakukan teguran
sebanyak maksimal 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini.
4.Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang
dengan melakukan kegiatanmoral hazardataufraudseperti membuat
klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim PemeriksaInternal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya,
maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban
untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan
dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
5.Pengakhiran perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada
ayat 4 Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan
sebagaimana tertuang pada pasal 7 perjanjian ini dan tidak
membebaskanPARA PIHAKdalam menyelesaikan kewajiban masing-
masing yang masih ada kepada pihak lainnya.
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
9/23
6.Dalam halPIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah disepakatidalam
perjanjian iniPIHAK KEDUAberhak menegurPIHAK PERTAMAsecara
tertulis;
7.Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini akandisampaikan PIHAK KEDUAkepada PIHAK PERTAMAsebanyak
maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat
teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja;
8.Dalam hal teguranPIHAK KEDUAyang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini
tidak ditanggapi oleh PIHAK PERTAMA, dapat menyampaikan
pengaduan kepada Menteri Kesehatan.
PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1.Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya
Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a.Dalam halPIHAK KEDUApindah lokasi praktek ke lokasi yang tidak
disepakati olehPIHAK PERTAMA;
b.Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau
lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak
memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah
menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3
(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat
peringatan/teguran tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 9 ayat 3 Perjanjian ini.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat
pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
c.Ijin operasional / ijin praktekPIHAK KEDUAdicabut oleh Pemerintah
atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal
pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktek yang
bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;d.Salah satu Pihak melakukan merger, konsolidasi atau diakuisisi oleh
perusahaan lain. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal
disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut
oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
e.Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan.
Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan
pailit oleh Pengadilan;
f.Salah satu Pihak melakukan/berada dalam keadaan likuidasi.
Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
10/23
telah dinyatakan di likuidasi secara sah menurut ketentuan dan
prosedur hukum yang berlaku;
g.PIHAK KEDUA berhenti praktek yang disebabkan karena
kehendaknya sendiri.
2.Dalam halPIHAK KEDUAbermaksud untuk mengakhiri Perjanjian inisecara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian,PIHAK
KEDUAwajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK
PERTAMAmengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sebelumnya;
3.PARA PIHAKdengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya
ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau
penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/
mengakhiri suatu Perjanjian;4.Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban
yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan
kewajibannya tersebut.
PASAL 11
MALPRAKTEK
Dalam halPIHAK KEDUAatau tenaga medis maupun paramedis yang
berkerja pada institusi PIHAK KEDUAtidak melakukan kewajibansebagaimana seharusnya, yaitu :
a.Melakukan kesalahan dalam tindakan medis, seperti kekeliruan
diagnosa, interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, indikasi tindakan,
tindakan tidak sesuai dengan standar pelayanan, kesalahan pemberian
obat, kekeliruan transfuse, dan kesalahan lainnya;
b.Melakukan kelalaian berat. Tidak melakukan hal-hal yang seharusnya
dilakukan menurut asas-asas dan standar praktik kedokteran yang
baik;
sehingga mengakibatkan terjadinya cedera pada pasien, berupa cedera fisik,psikologis, mental, cacat tetap atau meninggal. MakaPIHAK PERTAMA
tidak bertanggungjawab atas akibat dari tindakanPIHAK KEDUAtersebut.
PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1.Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebutForce
Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan,
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
11/23
kesalahan, atau kekuasaanPARA PIHAKdan yang menyebabkan Pihak
yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.Force Majeuretersebut
meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak
dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum,kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2.Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh
Pihak lainnya. Pihak yang terkenaForce Majeurewajib memberitahukan
adanya peristiwaForce Majeuretersebut kepada Pihak yang lain secara
tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat
terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat
keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanyaperistiwaForce Majeuretersebut. Pihak yang terkenaForce Majeurewajib
mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwaForce Majeureberakhir;
3.Apabila peristiwa Force Majeuretersebut berlangsung terus hingga
melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan
melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, makaPARA PIHAK
sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4.Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai
akibat terjadinya peristiwaForce Majeurebukan merupakan tanggung
jawab pihak yang lain.
PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan
Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh
PARA PIHAK;2.Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, makaPARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui
Pengadilan;
3.Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya,PARA PIHAKmemilih
kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri ..................
PASAL 14
PEMBERITAHUAN
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
12/23
1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau
pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan
perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam
pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan
disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimilidialamatkan kepada:
PIHAK PERTAMA:______________________
Cabang _______________
______________________
______________________
_________________
Up. : _______________Faksimili : _______________
PIHAK KEDUA: ______________________
______________________
______________________
______________________
Up. : _______________
Faksimili : _______________
atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh
PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.
2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah
diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan
pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila
pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap
diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima)
hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman
melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah
diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan
konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili.
PASAL 15
LAIN-LAIN
1. Pengalihan
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
13/23
Hak dan kewajiban Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian
maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan
persetujuan tertulis.
2. Keterpisahan
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyatatidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan
hukum atau keputusan yang berlaku, makaPARA PIHAKdengan ini
setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat
dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan
terpengaruh olehnya.
3. Perubahan
Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan
suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen)
yang ditandatangani olehPARA PIHAKdan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Batasan Tanggung Jawab
PIHAK PERTAMAtidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
dan pelayanan kesehatan dariPIHAK KEDUAkepada Peserta dan
terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada
PIHAK KEDUAyang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran
yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung
jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan
dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalammemberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan
tindakan medis.
5. Hukum Yang Berlaku
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
6. Kesatuan
Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada
Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. Ketentuan Peralihan
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a
Undang-Undang nomor: 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka PARA
PIHAKsepakat bahwa sejak 1 Januari 2014 hak dan kewajibanPIHAK
PERTAMAyang timbul berdasarkan perjanjian ini dialihkan seluruhnya
kepada BPJS Kesehatan.
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
14/23
Demikianlah, perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-
masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani olehPARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA
.
PIHAK KEDUA
.1
..
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
15/23
Lampiran I Perjanjian antara
........................ dan .
Nomor :
Nomor :
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR
PELAYANAN KESEHATAN
I. RUANG LINGKUP
A. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
1.Jenis pelayanan RJTP
a.administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran
peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan
ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat
ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
b.pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan
kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana,
skrining kesehatan;
c.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
d.pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi
e.upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsif.tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non
operatif;
g.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
h.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama
(pemeriksaan darah sederhana (Hemoglobin, apusan darah tepi,
trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan
darah, laju endap darah, malaria), urin sederhana (warna, berat
jenis, kejernihan, pH, leukosit, eritrosit), feses sederhana
(benzidin test, mikroskopik cacing), gula darah sewaktu.i.pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di
fasilitas kesehatan tingkat pertama
j.pelayanan rujuk balik dari fasilitas kesehatan lanjutan
k.Pelaksanaan Prolanis danhome visit
2. Jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis,
tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif,
pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan
penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan
di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuanyaitu Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang berlaku.
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
16/23
3.Pelayanan gigi
a. administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran
peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan
ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat
ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertamab.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
c.premedikasi
d.kegawatdaruratan oro-dental
e.pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi)
f.pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
g.obat pasca ekstraksi
h.tumpatan komposit/GIC
i.Odontektomi sederhana
B. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
1.Jenis pelayanan RITP
a.administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran
peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan
ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat
ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama
b.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
c.perawatan dan akomodasi di ruang perawatan
d.tindakan medis kecil/sederhana oleh Dokter ataupun paramedis
e.persalinan per vaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit
f.pemeriksaan penunjang diagnostik selama masa perawatan
g.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama masa
perawatan
h.pelayanan transfusi darah sesuai indikasi medis
2.Jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis
non spesialistik, baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat
dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan penunjang
diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan yaitu StandarKompetensi Dokter Indonesia yang berlaku.
II. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN
1.Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
a.Peserta menunjukkan kartu peserta yang ditetapkan PIHAK
PERTAMA(proses administrasi);
b.Fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan kartu
peserta;
c.Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayananpenunjang/pemberian tindakan/obat;
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
17/23
d.Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti
pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan
disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan;
e.Fasilitas kesehatan melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan
yang telah dilakukan;f.Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat;
g.Apabila peserta membutuhkan pemeriksaan kehamilan, persalinan
dan pasca melahirkan, maka pelayanan dapat dilakukan oleh bidan
atau dokter umum;
h.Bila berdasarkanhasil pemeriksaan dokter ternyata peserta
memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-
spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka fasilitas kesehatan
tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku;
i.Surat rujukan berlaku untuk periode maksimal 1 (satu) bulan
sejak tanggal rujukan diterbitkan. Surat rujukan disediakan oleh
masing-masing fasilitas kesehatan dengan format sesuai ketentuan
BPJS Kesehatan;
j.Fasilitas kesehatan wajib menginput pelayanan yang diberikan ke
dalam aplikasi pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2.Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
a.Peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
memiliki fasilitas rawat inap;
b.Fasilitas kesehatan dapat melayani peserta yang terdaftar maupun
peserta yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama lain;
c.Peserta menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan;
d.Fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan kartu
peserta;
e.Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan,
pemberian tindakan, obat dan BMHP;
f.Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani buktipelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan
disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan;
g.Fasilitas kesehatan melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan
yang telah dilakukan;
h.Peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat
lanjutan bila berdasarkan indikasi medis diperlukan.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA.............................. ............................
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
18/23
CABANG .
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
19/23
Lampiran II Perjanjian antara
........................... dan ..........
Nomor :
Nomor :
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
I. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
1.Biaya Pelayanan Kesehatan :
a.Rawat Jalan Tingkat Pertama
-dibayarkan berdasarkan Kapitasi sebesar Rp. ............
(................rupiah) perjiwa perbulan sudah termasuk pajak.
b.Rawat Inap Tingkat Pertama
-Non persalinan dibayarkan berdasarkan sistem paket rawat inap
per hari rawat (per diem) sebesar Rp. ......... (................rupiah).
-Persalinan dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
NO. JENIS TINDAKAN TARIF (Rp)
1Besaran tarif paket rawat inap per hari
rawat (per diem)...................
2
Jasa tindakan
persalinan
- Tanpa penyulit (persalinan normal) ....................
- Dengan penyulit (pervaginam) ....................
Mekanisme pengenaan pajak terhadap jenis pelayanan diatas
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
II. TATA CARA PEMBAYARAN
A.Rawat Jalan Tingkat Pertama
1.Biaya pelayanan RJTP dibayar dengan kapitasi, yaitu berdasarkan
jumlah peserta terdaftar diPIHAK KEDUA.
2.Ketentuan mutasi tambah kurang peserta
a.Peserta lama yang melakukan pergantian fasilitas kesehatan
tingkat pertama
-Apabila peserta melakukan perpindahan (mutasi) dari
fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan
tingkat pertama lainnya pada bulan berjalan, maka
perhitungan kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang baru akan dihitung pada bulan berikutnya.
-Peserta yang melakukan mutasi pada bulan berjalan tidakdapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
20/23
kesehatan tingkat pertama yang baru sampai dengan bulan
berjalan selesai. Peserta berhak mendapatkan pelayanan di
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru pada bulan
berikutnya.
b.Peserta baru
- Peserta baru yang masuk pada tanggal 1 sd 31 bulan
berjalan, dapat langsung dilayani meskipun kapitasi belum
dibayarkan.
- Perhitungan kapitasi dengan penambahan peserta baru yang
masuk pada tanggal 1 sd 31 bulan berjalan, maka kapitasi
pada bulan berjalan tersebut akan dibayarkan dengan
menambahkan pada pembayaran kapitasi pada bulan
berikutnya.
3.Pembayaran kapitasi kepadaPIHAK KEDUAdilaksanakan setiap
bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan
setelah PIHAK PERTAMAmenerima laporan kunjungan dari
PIHAK KEDUA. Dalam halPIHAK PERTAMAbelum menerima
laporan kunjungan dariPIHAK KEDUAmaka pembayaran akan
ditunda hingga laporan dimaksud diterima.
B.Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
1.Pengajuan klaim RITP diajukan kepada Kantor Cabang/Kantor
Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh
fasilitas kesehatan tingkat pertama secara kolektif setiap bulan
atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan
sebelumnya dengan menyampaikan kelengkapan administrasi
sebagai berikut :
a)Kuitansi asli rangkap 3 (tiga), bermaterai secukupnya.
b)Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga)
c) Rekapitulasi pelayanan
- Nama penderita;
- Nomor Identitas;
- Alamat dan nomor telepon pasien;
- Diagnosa penyakit;
- Tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan;
- Jumlah hari rawat;
- Besaran tarif paket;
- Jumlah tagihan paket rawat inap tingkat pertama
(besaran tarip paket dikalikan jumlah hari rawat);- Jumlah seluruh tagihan
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
21/23
d) Berkas pendukung masing-masing pasien
-Salinan/fotocopy kartu identitas yang ditetapkan PIHAK
PERTAMA
-Surat perintah rawat inap dari Dokter
-Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atauanggota keluarga
2.Pembayaran RITP termasuk persalinan dilaksanakan selambat-
lambatnya 15 hari setelah berkas diterima lengkap.
3.Kadaluarsa klaim adalah .................., terhitung sejak pelayanan
diberikan.
C.PIHAK KEDUAtidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadapPeserta sepanjang pelayanan kesehatan yang diberikan masih
tercakup dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
D.Pembayaran untuk jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah
termasuk dalam pembayaran yang diterima olehPIHAK KEDUA;
E.Pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh jejaring
fasilitas kesehatan tingkat pertama disepakati antaraPIHAK KEDUA
dengan Jejaringnya (apotik, laboratorium, bidan, perawat atau
jejaring lainnya).
F. Pembayaran dariPIHAK PERTAMAkepadaPIHAK KEDUAmelaluinomor rekening bank, sebagai berikut :
Atas nama : ...
Rekening Bank : ...
Nomor Rekening : ...
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA................................
CABANG .
.................................................
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
22/23
-
7/24/2019 Draft PKS FASKES TK. PERTAMA BPJS-masukan hukum edit181113.doc
23/23
Lampiran III Perjanjian antara
........................... dan ..........
Nomor :
Nomor :
FORMAT LAPORAN BULANAN