draft putusan 01 salinan - kppu · 6. menimbang bahwa dalam gelar laporan, rapat komisi menyetujui...
TRANSCRIPT
-
SALINAN
halaman 1 dari 66
P U T U S A N
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pembangunan Gedung
Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda,
Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan oleh : -----------------
1) Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al
Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda
Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 selanjutnya disebut Panitia
Tender, berkedudukan di Jalan KH. Abdul Hasan Nomor 3 Samarinda, Kalimantan
Timur, Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------
2) Terlapor II, PT Sarana Karya Membangun, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun
Nomor 30, Samarinda,Kalimantan Timur, Indonesia; ----------------------------------
3) Terlapor III, PT Bumi Artha Indonesia, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1
RT 7 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia; -----------------------------------------
4) Terlapor IV, PT Maha Karuna, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1 RT 7
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia; -----------------------------------------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------ Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------ Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; ------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan Ahli; -------------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; --------------------------------------------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -------------------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -------------------
-
SALINAN
halaman 2 dari 66
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya
dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan
dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait
dengan Tender Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu
Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2011; ----------------------------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan
kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan
pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi
merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----------------------------------------
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil
Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan
pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------------
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan
tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk
Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan
Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; --------
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
13/KPPU/Pen/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A2); ------------------------------------------
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua
Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor
95/KPPU/Kep/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi
sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-
L/2012 (vide bukti A5); -------------------------------------------------------------------------
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/III/2012 tentang
Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012, yaitu
-
SALINAN
halaman 3 dari 66
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26
Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 (vide bukti A8); -------------------------
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan
Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan
Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat
Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A3, A9, A10,
A11, A12, A13); ---------------------------------------------------------------------------------
11. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan
Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ----------------
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator,
Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah
Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011), dan Terlapor II (PT Sarana Karya
Membangun), sedangkan Terlapor III (PT Bumi Artha Indonesia) dan Terlapor IV
(PT Maha Karuna) tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi tanpa alasan yang bisa
diterima oleh Majelis (vide bukti B1); --------------------------------------------------------
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan
Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti
A1): ------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 Persekongkolan Horisontal --------------------------------------------------------------
Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor
III dan Terlapor IV dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: --
13.1.1 Adanya Persesuaian Perilaku (vide C1, C2) --------------------------------
Persesuaian perilaku yang terbukti dalam proses tender ini dilakukan
oleh Terlapor III dan Terlapor IV dimana kedua perusahaan tersebut
sengaja tidak melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: --------
a) Organisasi Kerja; ----------------------------------------------------------------
b) Network Planning; --------------------------------------------------------------
c) Daftar Peralatan Minimal;------------------------------------------------------
d) Daftar Personel Inti; ------------------------------------------------------------
e) Spesifikasi Teknis dan; ---------------------------------------------------------
-
SALINAN
halaman 4 dari 66
f) Formulir Rekaputulasi Perhitungan TKDN ----------------------------------
Hal tersebut merupakan fakta yang tidak wajar mengingat dokumen-
dokumen tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi,
sehingga tindakan kedua perusahaan tersebut secara sesuai sengaja
untuk menjadi peserta tender pendamping semata. -------------------------
13.1.2 Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran
(vide C1, C2) --------------------------------------------------------------------
Bahwa ditemukan banyak kesamaan kesalahan penulisan (pengetikan)
pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV,
antara lain: -----------------------------------------------------------------------
a) Pada lembar Rencana Anggaran dan Biaya, kesamaan kata
“Calciboat” sedangkan pada dokumen pengadaan tertulis
“Calciboar”; ------------------------------------------------------------------
b) Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata
“Tanah urung” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “
Tanah Urug”; ----------------------------------------------------------------
c) Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata
“douwnlight” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “
downlight”; -------------------------------------------------------------------
d) Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata
“Wastafeel” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “
Wastafel”. ---------------------------------------------------------------------
Fakta tersebut merupakan ketidakwajaran dan menunjukkan adanya
kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor
IV dalam mempersiapkan dan/atau menyusun dokumen penawaran
untuk tender a quo. --------------------------------------------------------------
13.1.3 Adanya Persesuaian Harga Penawaran (vide C2) ---------------------------
Persesuaian harga penawaran tersebut terdapat di banyak item
pekerjaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan
Terlapor IV, yang pada pokoknya sebagai berikut: -------------------------
-
SALINAN
halaman 5 dari 66
Tabel 1.1
Nama Pekerjaan Sarana Karya Membangun Bumi Artha Maha Karuna
PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Pembersihan 5.000.000 1.590.000 1.590.000Papan Nama Proyek 350.000 800.000 800.000Foto Visual 692.000 350.000 350.000Pemakaian Listrik 7.500.000 1.750.000 1.750.000Pemakaian Air 7.000.000 1.250.000 1.250.000Mobilisasi dan Demobilisasi 15.000.000 9.000.000 9.000.000Pembuatan Direksi Keet 1.413.025 1.467.200 1.419.250Sewa andang / steiger / skavolding 12.500.000 37.500.000 37.500.000
PEKERJAAN TANAH & PASIR
Galian tanah cadas 87.000 87.600 87.900Galian/Cut tanah keras (mekanik) 105.001.89 109.427,91 109.427,91
Urugan Tanah 17.350 17.350 17.400Pemadatan tanah 31.750 31.750 32.000 PEKERJAAN PASANGAN DAN BENANGAN
Benangan kolom lantai bawah / baseman 200.000 200.000 200.000
Benangan balok lantai bawah / baseman 70.000 75.000 75.000
Benangan kolom lt. 1 200.000 200.000 200.000Benangan listplank bawah teras balkon lt.2 90.000 100.000 100.000
Benangan kolom teras lt. 2 200.000 200.000 200.000Benangan listplank bawah balok anak lt.3 90.000 100.000 100.000
Benangan kolom teras lt. 3 200.000 200.000 200.000Benangan listplank keliling bangunan lt.3 90.000 100.000 100.000
PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA
Kozen kayu bengkirai lt. 1 70.000 65.000 65.000Kozen alumnium lt. 1 115.000 125.000 125.000Kozen kayu bengkirai lt. 2 70.000 65.000 65.000
-
SALINAN
halaman 6 dari 66
Nama Pekerjaan Sarana Karya Membangun Bumi Artha Maha Karuna
Kozen kayu bengkirai lt. 3 70.000 65.000 65.000Kozen alumnium lt. 3 115.000 125.000 125.000 PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KACA
Daun pintu aluminium uk. 75/210 lt. 1 1800000 1.850.000 1.850.000
Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 1 900.000 950.000 950.000
Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 1 975.000 975.000 975.000
Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 1 950.000 950.000 950.000
Daun jendela kaca 70/110 lt.1 350.000 375.000 375.000Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 2 900.000 950.000 950.000
Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 2 975.000 975.000 975.000
Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 2 950.000 950.000 950.000
Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 3 900.000 950.000 950.000
Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 3 975.000 975.000 975.000
Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 3 950.000 950.000 950.000
PEKERJAAN PENUTUP ATAP
Rangka atap baja ringan lt. 3 205.000 200.000 200.000 Listplank GRC lt. 3 55.000 55.000 55.000 PEKERJAAN PLAFOND Pekerjaan Rangka Plafond lt. 1 95.300 95.300 95.300Pekerjaan Rangka Plafond lt. 2 95.300 95.300 95.300Pekerjaan Rangka Plafond lt. 3 95.300 95.300 95.300 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
Pekerjaan Pas. Lampu SL 18 Watt + asesoreis lt. 1 125.000 125.000 123.000
Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 1 65.000 65.000 65.000
-
SALINAN
halaman 7 dari 66
Nama Pekerjaan Sarana Karya Membangun Bumi Artha Maha Karuna
Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 1 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.1 35.000 35.000 35.000
Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 1 40.000 40.000 40.000
Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 1
3.000.000 3.000.000 2.500.000
Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 1 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 1 275.000 275.000 275.000Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 2 125.000 125.000 123.000
Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 2 65.000 65.000 65.000
Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 2 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.2 35.000 35.000 35.000
Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 2 40.000 40.000 40.000
Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 2
3.000.000 3.000.000 2.500.000
Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 2 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 2 275.000 275.000 275.000Pekerjaan Pas. Lampu downlight 25 watt lt. 3 225.000 235.000 220.000
Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 3 125.000 125.000 123.000
Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 3 65.000 65.000 65.000
Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 3 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.3 35.000 35.000 35.000
Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 3 40.000 40.000 40.000
Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 3
3.000.000 3.000.000 2500000
Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 3 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 3 275.000 275.000 275.000 PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG
Engsel pintu kuningan lt. 1 35.000 35.000 35.000
-
SALINAN
halaman 8 dari 66
Nama Pekerjaan Sarana Karya Membangun Bumi Artha Maha Karuna
Engsel jendela kuningan lt. 1 25.000 25.000 25.000Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.1 500.000 500.000 400.000
Grendel jendela kuningan lt.1 25.000 25.000 23.000Handle jendela kuningan lt.1 25.000 25.000 23.000Kait/hak angin kuningan lt.1 30.000 30.000 25.000Espagnolet lt.1 150.000 150.000 150.000Engsel pintu kuningan lt. 2 35.000 35.000 35.000Engsel jendela kuningan lt. 2 25.000 25.000 25.000Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.2 500.000 500.000 400.000
Grendel jendela kuningan lt.2 25.000 25.000 23.000Handle jendela kuningan lt.2 25.000 25.000 23.000Kait/hak angin kuningan lt.2 30.000 30.000 25.000Engsel pintu kuningan lt. 3 35.000 35.000 35.000Engsel jendela kuningan lt. 3 25.000 25.000 25.000Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.3 500.000 500.000 400.000
Grendel jendela kuningan lt.3 25.000 25.000 23.000Handle jendela kuningan lt.3 25.000 25.000 23.000Kait/hak angin kuningan lt.3 30.000 30.000 25.000 PEKERJAAN SANITAIR Pekerjaan Pas. Wastavel + asesories lt.1 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 50.000 55.000 50.000
Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.1 125.000 125.000 120.000
Pekerjaan Pas. Shower seprot lt.1 300.000 350.000 350.000
Pekerjaan Pas. Floor Drain lt.1 65.000 75.000 75.000Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 1/2" (air bersih) lt.1 12.500 15.000 15.000
Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 4" (air kotor padat) lt. 1 70.000 75.000 75.000
Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt. 1 45.000 45.000 45.000
Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 6" (air kotor padat) lt. 1 120.000 125.000 125.000
Septictank dan Resapan lt.1 2.500.000 3.000.000 3.000.000
-
SALINAN
halaman 9 dari 66
Nama Pekerjaan Sarana Karya Membangun Bumi Artha Maha Karuna
Pembuatan saluran air hujan lt.1 100.000 100.000 100.000
Pembuatan bak kontrol lt. 1 175.000 175.000 170.000Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.2 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt. 2 125.000 125.000 120.000
Pekerjaan Pas. Shower mandi lt. 2 500.000 550.000 500.000
Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.2 45.000 45.000 45.000
Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.3 1.0000.00 1.000.000 1.000.000
Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.3 125.000 125.000 120.000
Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.3 45.000 45.000 45.000
PEKERJAAN LAIN-LAIN Pembuatan meja dapur utama lapis keramik 20/20 cm lt. 1 5.000.000 7.500.000 7.500.000
Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 1 4.000.000 4.500.000 4.500.000
Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 3 4.000.000 4.500.000 4.500.000
Relling tangga besi hollow kotak lt.1 ke lt. 2 500.000 550.000 550.000
Relling tangga besi hollow kotak lt.2 ke lt. 3 500.000 550.000 550.000
Suncrean besi hollow kotak lt.1, lt. 2 dan lt. 3 600.000 650.000 650.000
Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 3" (pembuangan air hujan dari dak) lt. 1-3
55.000 60.000 60.000
Pasang penangkal petir 8 split dan 2 arde lt. 3 12.500.000 15.000.000 15.000.000
PEMBUATAN KAMAR MANDI DAN WC
Urugan tanah 17.350 17.350 17.400Dipadatkan 31.750 31.750 32.000Benangan listplank 90.000 100.000 100.000Pasang kosen kayu ulin 65.000 65.000 65.000Pasang pintu panil ulin 70/210 950.000 950.000 950.000Pasang engsel pintu 40.000 40.000 40.000
-
SALINAN
halaman 10 dari 66
Nama Pekerjaan Sarana Karya Membangun Bumi Artha Maha Karuna
Kunci pintu tanam 1 slagh 500.000 500.000 400.000Lampu SL 10 Watt + asesories 125.000 125.000 123.000Saklar double 40.000 40.000 40.000Saklar triple 125.000 125.000 125.000Instalasi listrik 275.000 275.000 275.000Pipa PVC 1/2" untuk air bersih 12.500 15.000 15.000Pipa PVC 2" untuk kotor cair 45.000 45.000 45.000Pipa PVC 4" untuk kotor padat 70.000 75.000 75.000Pipa PVC 4" untuk pembuangan air dari dak 45.000 45.000 45.000
Pasang Floor drain stanless sekualitas SAN EI 65.000 75.000 75.000
Kran air tunggal stanlish Sekualitas SAN EI 350.000 350.000 350.000
Kran air cabang dua stanlish Sekualitas SAN EI 550.000 550.000 550.000
Pekerjaan Pas. Shower seprot lt.1 300.000 350.000 350.000
Pekerjaan Pas. Shower mandi lt.1 500.000 550.000 500.000
Pasang wastavel sekualitas TOTO + assesories 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Septictank besar 2.500.000 3.000.000 3.000.000Saluran air 100.000 100.000 100.000Bak control 175.000 175.000 170.000Grill penutup saluran dan tempat wudhu 150.000 150.000 150.000
Berdasarkan persesuaian penawaran harga tersebut sangat jelas
terbukti adanya kerja sama guna mengatur harga penawaran dalam
tender a quo. --------------------------------------------------------------------
13.2 Persekongkolan Vertikal ------------------------------------------------------------------
Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini
terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang
dilakukan oleh Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi Terlapor II
menjadi pemenang tender, berupa: ----------------------------------------------------
13.2.1 Panitia Tender mengeliminir peserta yang berpotensi menjadi pemenang
tender ------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Panitia Tender
melakukan tindakan mengeliminasi peserta-peserta yang mengajukan
-
SALINAN
halaman 11 dari 66
penawaran harga di bawah harga penawaran Terlapor II sebagaimana
berikut: (vide C1, C2) ------------------------------------------------------------
a) Panitia tender mengugurkan PT Surya Eka dan PT Sappe Wali dengan
alasan Surat Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan yang ada di
dalam Dokumen Pengadaan beserta Berita Acara Aanwijzing dimana
berdasarkan keterangan dari Panitia Tender bahwa PT Surya Eka dan
PT Sappe Wali digugurkan dengan alasan terkait Surat jaminan
Penawaran adalah tidak dicantumkannya lokasi pekerjaan (vide B 14).
Tindakan Panitia Tender tersebut sangat jelas terbukti merupakan
tindakan yang tidak berdasar dan cenderung sengaja mencari
kesalahan peserta tender karena apabila mencermati Berita Acara
Penjelasan (Aanwijzing), Panitia Tender menuliskan nama paket
pekerjaan tanpa adanya penyebutan lokasi pekerjaan atau tertulis
“Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG MA’HAD
AL JAMI’AH TAHAP II. Bahkan berdasarkan keterangan ahli bahwa
terkait Jaminan Penawaran, yang dituntut dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 (Tentang Pengadaan Barang dan jasa) adalah
nama paket pekerjaan diwajibkan harus sama dengan nama paket yang
dilelangkan, karena dalam judul dokumen lelang tidak mencantumkan
nama lokasi pelelangan, sedangkan lokasi hanyalah keterangan. Jika
dilakukan maka Panita Tender justru dengan sengaja menambah
persyaratan pelelangan tanpa adanya penjelasan dan bahkan tindakan
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan post bidding; -------------
b) Panitia Tender mengugurkan PT En Handayani Group dan PT Putra
Long Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan alasan Organisasi Kerja
tidak diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel inti
yang diusulkan oleh Penyedia Jasa. Hal tersebut merupakan tindakan
yang tidak berdasar yang berdampak pada keuntungan peserta tender
yang menawar di atasnya yaitu Terlapor II karena secara faktual
dalam proses aanwijzing tidak dijelaskan/diminta bahwa Organisasi
Kerja harus diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel
inti. Berdasarkan keterangan ahli bahwa persyaratan teknis berupa
-
SALINAN
halaman 12 dari 66
organisasi kerja dapat disyaratkan tanpa menjelaskan kriteria hal yang
ditetapkan, namun jika keterangan mengenai maksud dan tujuan dari
organisasi kerja dengan metodologi kerja dijelaskan dalam dokumen
lelang, namun jika tidak Panitia Tender cenderung subyektif dan
Panitia Tender sengaja menambah persyaratan pelelangan tanpa
adanya penjelasan (post bidding);--------------------------------------------
13.2.2 Panitia Tender melakukan diskriminasi (Vide bukti C1 dan C2) --------
Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Panitia Tender
melakukan tindakan diskriminasi dengan cara menerapkan standar
ganda yang menguntungkan Terlapor II, sebagaimana berikut : ---------
a) Panitia Tender mengugurkan PT EN Handayani dan PT Putra Long
Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan masa kerja masing-
masing personel inti yang diusulkan yang dibuktikan dengan
Curiculum vitae tidak memenuhi syarat minimal/kurang dari tahun
yang disyaratkan dalam dokumenpengadaan/ pemilihan. Namun
berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa bahwa personel inti
Terlapor II atas nama Meriaty Ibnu Hajar, ST memiliki pengalaman
kerja sebagai Project Manager sejak Bulan Mei tahun 2001,
sedangkan pada saat penandatanganan curriculum vitae pada bulan
April 2011 sehingga pengalaman pekerjaan dari belum genap 10
tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
Selain itu, personel inti Terlapor II atas nama Asmul Saeni Renreng
yang diajukan pada posisi Pelaksana Elektrikal tidak memenuhi
syarat pendidikan minimal. ------------------------------------------------
b) Panitia Tender mengugurkan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi
Teknis dengan alasan peralatan yang diusulkan kurang dari yang
diminta dalam dokumen pemilihan yang terlihat dari bukti
kepemilikan. Akan tetapi berdasarkan alat bukti ditamukan fakta
bahwa peralatan Pick Up pada dokumen Terlapor II tidak
dilampirkan atau didukung bukti pembelian dan STNK padahal
dalam dokumen pengadaan/pemilihan telah ditegaskan khusus untuk
-
SALINAN
halaman 13 dari 66
peralatan dump truck dan Pick Up melampirkan faktur/ bukti
pembelian dan STNK untuk masing-masing kendaraan. ---------------
13.2.3 Mengenai Dampak Persaingan; ---------------------------------------------
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh
sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender
secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat
dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur
dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak
sehat atau setidak-tidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam
tender tersebut. ----------------------------------------------------------------
14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir dalam
Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang
dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut
untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; ------------------------------------------------
15. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (vide bukti B2); ----------------------
15.1 Bagi Terlapor III dan Terlapor IV: Pembacaan dan Penyerahan Salinan
Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -------------------------------------
15.2 Bagi Terlapor I dan Terlapor II: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa
nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang
mendukung; -------------------------------------------------------------------------------
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator,
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III,
dan Terlapor IV diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa tertanggal 30 Maret
2012 (vide bukti B2, A19, A20, A21); --------------------------------------------------------
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan
Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor III dan Terlapor IV (vide
bukti B2); -----------------------------------------------------------------------------------------
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan
Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal
sebagai berikut (vide bukti C3): ----------------------------------------------------------------
-
SALINAN
halaman 14 dari 66
18.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh
Tim Investigator dalam hal dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persangan
Usaha menyangkut Tender Pembangunan Gedung Ma’Had Al Jamiah II
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda, yang terletak di Jl. HM
Rifaddin Samarinda seberang, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui
kebenarannya oleh Terlapor I; ----------------------------------------------------------
18.2 Bahwa dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran di atas; ------
18.2.1 Bahwa terhadap dalil poin (1) oleh karena sangkaan oleh Tim
Investigator KPPU menyangkut adanya persesuaian prilaku antara
Terlapor III dengan Terlapor IV, dimana kedua perusahaan tersebut
tidak melampirkan dokumen-dokumen lelang pengadaan dan berita
Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) beserta
addendumnya berupa Organisasi Kerja, Network Plening, Daftar
Peralatan Minimal, Daftar Personel Inti dll, dan Terlapor I melakukan
evaluasi sesuai dengan ada atau tidaknya serta memenuhi atau tidaknya
syarat kelengkapan peserta lelang dengan mengacu Peraturan Presiden
Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah. Dan
haris di fahami pula bahwa proses lelang dilakukan melalui LPSE
Provinsi Kaltim, dengan demikian Terlapor I tidak mengetahui sama
sekali terlebih untuk menilai apakah kedua peserta lelang yakni Terlapor
III dan Terlapor IV adalah sebagai pendamping sebagai upaya
menghalang-halangi perusahaan lain, namun demikian fakta hukum
yang ada bahwa yang mengikuti lelang dan/atau yang mendaftarkan diri
bukan hanya kedua perusahaan tersebut namun masih banyak
perusahaan lainnya yakni berjumlah 49 perusahaan; ------------------------
18.2.2 Bahwa terhadap dalil poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa adanya
kesamaan dalam hal pengetikan penulisan dalam dokumen penawaran
dan persesuaian harga penawaran haruslah ditolak dan dikesampingkan,
oleh karena tidak ada relevansinya dengan kewenangan dan tanggung
jawab Terlapor I, dan sesuai peraturan yang ada Terlapor I hanya
berwenang untuk menilai kelengkapan dokumen peserta lelang,
-
SALINAN
halaman 15 dari 66
sehingga dengan demikian dalil Tim Investigator poin 2 dan 3 haruslah
ditolak dan dikesampingkan; ---------------------------------------------------
18.2.3 Bahwa terhadap dalil Nomor: (19.2) dimana dinyatakan bahwa Terlapor
I diindikasikan telah melakukan persekongkolan dengan memfasilitasi
Terlapor II menjadi Pemenang Tender adalah tidaklah benar dan
Terlapor I dapat membuktikannya: --------------------------------------------
a) Bahwa terhadap dugaan persekongkolan Investigator di atas dimana
dinyatakan bahwa Terlapor I “melakukan tindakan mengeliminasi
peserta-peserta yang mengajukan penawaran harga dibawah harga
penawaran Terlapor II seperti Terlapor I menggugurkan PT Surya
Eka dan PT Sappe Wali dengan alasan surat Jaminan penawaran
tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen pengadaan serta
berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen
Pengadaan (Aanwijzing) menyangkut tidak dicantumkannya lokasi
pekerjaan” adalah benar dan sah secara hukum, Pemberian
Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) Nomor:
602/02/PAN-MA’HAD-STAIN/IV/2011, tertanggal 20 April 2011
disebutkan sebagai berikut : ------------------------------------------------
“ Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu
Sebelas (20/04/2011), di media elektronik melalu Potral LPSE
Provinsi Kaltim : www.lpse.kaltimprov.go.id, panitia Pengadaan
Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Ma’Had Al Jami’ah
Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda
Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Nomor:
203 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, telah mengadakan
Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk paket pekerjaan
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------
Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Ma’had Al
Jami’ah Tahap II----------------------------
Lokasi Pekerjaan : Jl. HM. Rifaddin Samarinda Seberang
-
SALINAN
halaman 16 dari 66
Demikian pula pengguguran PT En Handayani Group dan PT Putra
Long Iram Jaya menyangkut masalah organisasi kerja dan/atau masa
kerja, adalah sebagai berikut ; ----------------------------------------------
Bahwa setelah dilakukan pengecakan pengalaman kerja PT En
Handayani Group pada kerjaan yang sejenis dan ditulis oleh
penyedia jasa, ditemukan bahwa Perusahaan dimaksud tidak
memnuhi syarat minimal sesuai dengan dokumen pemilihan; ---------
Bahwa adapun terhadap PT Putra Long Iram Jaya, masa kerja
masing-masing personel inti yang diusulkan dan dibuktikan dengan
Curriculum Vitae pengalaman kerja sejenis, di ketahui dan atau
ditemukan tidak adanya tanggal, bulan dimulainya sampai dengan
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga menyangkut
SKT, Peralatan pada PT Putra Long Iram Jaya ditemukan tidak
adanya persesuaian sebagaimana yang di tentukan dalam Dokumen
Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen
Pengadaan (Aanwijzing) Nomor: 602/02/PAN-MA’HAD-
STAIN/IV/2011; -------------------------------------------------------------
Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tim
Investigator KPPU untuk mempermasalahkan Keputusan Terlapor I;
b) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Investigator di atas dimana
dinyatakan bahwa Terlapor I melakukan diskriminasi, namun
demikian dapat dilihat sebagai berikut; -----------------------------------
18.2.3.b.1. Sesuai dengan fakta yang ada PT En Handayani Group dan masa
kerja sesuai dengan Curiculum Vitae personel dimulai dari tahun
2005 hingga tahun 2010, dalam hitung-hitungan Terlapor I maka
kurang dari enam (6) Tahun, sehingga sangatlah jelas Projet
Manager tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam
Dokumen Pengadaan Bab.IX Lampiran A syarat-syarat khusus
Kontrak (SSKK); --------------------------------------------------------
18.2.3.b.2. Begitupula untuk PT Putra Long Iram Jaya ada beberapa
personel diantaranya site Manager An. Hamzah, ST dimana
pengalaman dimulai tahun 2005 dan berakhir tahun 2010, jika di
-
SALINAN
halaman 17 dari 66
hitung maka kurang dari 10 tahun sehingga hal ini juga tidak
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Dokumen
Pengadaan Bab.IX Lampiran A syarat-syarat khusus Kontrak
(SSKK); -------------------------------------------------------------------
18.2.3.b.3. Bahwa benar Terlapor I telah menggugurkan PT.Putra Long
Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan pertimbangan bahwa
peralatan yang di usulkan PT.Putra Long Iram Jaya kurang yang
diminta dan/atau tidak sesuai dengan hasil yang ada dalam
dokumen penawaran dan tidak pula melampirkan bukti
kepemilikan untuk beberapa alat berat, sedangkan sekalipun
Terlapor II tidak melampirkan dan/atau mengusulkan Pick Up
dalam daftar peralatan utama namun demikian PT.Sarana Karya
Membangun telah melampirkan dan/atau mengusulkan Dump
Truck yang lebaih besar dari Pick Up; --------------------------------
18.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terlapor I selaku panitia pelelangan
telah melakukan seleksi melalui evaluasi administrasi dan teknis sebagaimana
telah di amanatkan oleh Perpres No.54 Tahun 2010, dengan demikian maka
tidak masuk akal jika Terlapor I dengan menjalankan ketentuan Perpres No.54
Tahun 2010 tersebut dikualifikasi telah melakukan persekongkolan dengan
pihak lain dan/atau dengan pihak salah satu peserta lelang sehinggan demikian
haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan; -----------------------------------
18.4 Bahwa terhadap penetapan hasil pemilihan barang/jasa, apa bila penydia
Jasa/peserta lelang tidak berkenan dan atau keberatan atas hasil evaluasi lelang
dan/atau penetapan hasil pemilihan penyedia jasa, maka Penyedia jasa/Peserta
lelang diberikan hak untuk menggunakan hak sanggah pada waktu yang telah
ditentukan, uakni malalui sanggahan pertama dan jika terhadap sanggahan
pertama tidak puas atas jawaban sanggahan dari panitia maka yang
bersangkutan dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan sanggahan
banding, hal ini berdasarkan pasal 82 ayat 1 (satu) Perpres 54 tahun 2010.
Namun hak hukum bagi peserta lelang yang merasa dirugikan oleh panitia
lelang yang dalam hal ini adalah Terlapor I, faktanya tidak ada yang
menggunakan haknya hingga tingkat banding; ---------------------------------------
-
SALINAN
halaman 18 dari 66
18.5 Bahwa dengan adanya Penydia Jasa/peserta lelang tidak melakukan upaya
hukum berupa sanggahan banding sebagaimana tersebut diatas, demi kepastian
hukum maka dapat disempulkan bahwa Para Penyedia Jasa/ Peserta lelang
telah menerima keputusan Terlapor I sebagai Panitia lelang dalam perkara a
quo; -----------------------------------------------------------------------------------------
19. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Terlapor II (PT Sarana Karya
Membangun) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang
pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti C5): -----------------------------
19.1 Bahwa berdasarakan Surat Panggilan Nomor : 768/SJ/P/X/2011, tanggal 14
Oktober 2011, pada diktum Dasar, dinyatakan : Memanggil PT. SARANA
KARYA MEMBANGUN. Jl. Arif Rahman Hakim No. 1. RT.02 Pinang Luar
75123. Samarinda. Kalimantan Timur, jelas adalah keliru atas Subyek laporan
terhadap alamat; --------------------------------------------------------------------------
19.2 Bahwa demikian pula Surat Panggilan Nomor : 844/SJ/P/XI/2011, tanggal 14
November 2011, pada diktum Dasar, dinyatakan : Memanggil PT SARANA
CITRA KARYA LESTARI. Jl. Ks, Tubun No.30 RT.003 Dadi Mulya
Samarinda 75117. Jelas adalah keliru atas Subyek Laporan terhadap Nama
Terlapor; -----------------------------------------------------------------------------------
19.3 Bahwa berdasarkan dalil poin (1) dan (2), tersebut di atas jelas Penyelidikan
yang dilakukan oleh Tim penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan
Bagian Kedua. Tentang Surat Panggilan. Pasal 36 poin (c) dan (d) Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010,
tentang tata cara penanganan Perkara dimana dinyatakan bahwa: -----------------
Surat Panggilan Paling Sedikit memuat hal-hal sebagai berikut : ------------------
c. Nama Jelas pihak yang dipanggil; ---------------------------------------------------
d. Alamat Jelas Pihak yang dipanggil; -------------------------------------------------
19.4 Bahwa berdasarkan dalil poin 3 tersebut di atas, dimohon kepada Majelis
Komisi Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran yang mengadili
perkara ini menyatakan bahwa penyelidikan tidak jelas dan Kabur dan oleh
karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan; ---------------------------------------
-
SALINAN
halaman 19 dari 66
19.5 Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Investigator yang menyatakan bahwa
Terlapor II diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor :
5 Tahun 1999, tentang ersekongkolan yang mencakup 3 (tiga) bentuk yaitu : ---
19.5.1 Persekongkolan Horizontal. Bahwa Terlapor II secara tegas menolak
dalil adanya Persekngkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku
Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha
atau Penyedia Barang dan Jasa Pesaingnya; ---------------------------------
Bahwa Terlapor II dengan para Pelaku Usaha atau Penyedia barang dan
Jasa lainnya tdak mempunyai hubungan Afiliasi atau merupakan satu
kelompok usaha, tida ada kerjasama Operasional (KSO) dan tidak pula
adanya kesamaan Kas Keuangan dan tidak ada kendali manajemen
ataupun asset antara pelaku usaha yang iktu tender. Hal ini dapat
dibuktikan bahwa tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta
Pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Terlapor II juga
menjadi bahagian dari perusahaan peserta tender lainnya tersebut baik
sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi. Berdasarkan fakta yang
sebenarnya bahwa seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan
professional. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah penyedia jasa yang
melakukan pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan yang
dilakukan melalui mengunduh aplikasi SPSE dari website LPSE di
:http://lpse.kaltimprov.go.id yaitu sebanyak 49 perusahaan. Demikian
pula dengan Pemasukan Dokumen Penawaran, dimana hingga batas
waktu pemasukan dokumen Penawaran tanggal 29 April 2011 pukul
14.59 WITA dengan cara mengupload melalui website di
:http://lpse.kaltimprov.go.id diikuti sebanyak 14 Perusahaan; ------------
19.5.2 Persekongkolan Vertikal. Bahwa Terlapor II menolak dengan Tegas
dalil adanya Persekongkolan Vertikal yang terjadi antara salah satu
atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan
Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau
pemilik atau pemberi pekerjaan. Bahwa Terlapor II tidak pernah
melakukan komunikasi dan tatap muka dengan salah satu atau beberapa
pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia Tender
-
SALINAN
halaman 20 dari 66
atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik atau
Pemberi Pekerjaan baik langsung maupun secara tidak langsung, Sejak
Tahap Pengumuman Tender Proyek hingga Tahap Pengumuman
Penetapan Calon Pemenang, Kecuali pada saat Verifikasi dokumen
Penawaran dimana merupakan suatu Pertemuan Resmi yang tidak
melanggar Peraturan apapun juga. Bahwa Terlapor II juga tidak pernah
mengenal dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun
hubungan lainnya terhadap seluruh Panitia Tender Sebelum
Pelaksanaan Pekerjaan Proyek, sehingga sangat tidak mungkin adanya
Persekongkolan Vertikal Tersebut; -------------------------------------------
19.5.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.Bahwa
Terlapor II secara tegas menolak dalil adanya Gabungan dari
persekongkolan Horizontal dan vertical sebagaimana alasan dan dalil
kami pada poin (a) dan (b) tersebut di atas; ----------------------------------
19.6 Bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan Investigator dalam uraian dari
Unsur-unsur Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada
halaman (9) sampai dengan halaman (18), dengan tegas Terlapor II
menolaknya, kecuali unsur-unsur yang tidak secara jelas dan tegas kami
uraikan dalam pembelaan ini. Adapun unsur-unsur tersebut yang kami tolak
dengan dasar dan fakta hukum yang kami uraikan sebagai berikut: ---------------
19.6.1 Unsur Pihak Lain; ---------------------------------------------------------------
Bahwa kedudukan Terlapor II dalam proyek Tender Pembangunan
Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam
Negeri (STAIN Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2011. Hanya Sebagai Peserta yang mengajukan penawaran
melalui website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id. Bahwa tujuan
penggunaan Tekhnologi Program dalam hal ini website yang dilakukan
oleh Pemerintah dan atau Panitia Tender justru untuk memberikan
kesetaraan kepada seluruh pelaku usaha dan menjaga kerahasiaan
dokumen para peserta. Sehingga tidaklah mungkin Terlapor II dapat
mengatur dan atau menentukan pemenang tender, oleh karena hal
tersebut merupakan Otoritas penuh Panitia Tender. Sesuai dengan
-
SALINAN
halaman 21 dari 66
uraian kami tersebut sangat jelas Unsur Pihak dalam melakukan
Persekongkolan Vertikal adalah Tidak Terpenuhi; -------------------------
19.6.2 Unsur Persekongkolan Horisontal adanya Persesuaian Perilaku; ---------
Bahwa Tidak benar Terlapor II melakukan persekongkolan Horizontal
dengan pelaku Usaha lain dalam hal ini dengan Terlapor III, dan
Terlapor IV. Bahwa dalil Investigator yang menyatakan adanya
kesengajaan yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV tidak
melampirkan dokumen-dokumen antara lain Organisasi Kerja, Network
Planning, Daftar Peralatan minimal, daftar personel inti, spesifikasi
teknis dan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN untuk menjadi
peserta tender pendamping semata hanyalah alasan yang tidak berdasar
alasan dan fakta hukum yang kuat dan benar dan cenderung
diskriminatif dalam rangka penegakan hukum. Bahwa beberapa Peserta
Tender juga TIDAK LULUS dalam Tahap Administrasi dengan dalil
yang sama sebagaimana disebutkan oleh Investigator dalam laprodan
Dugaan Pelanggaran pada Hal (4) dan (5) antara lain PT INDOCIPTA
BARUGA dan PT MEGARIO ABADI, namun oleh Investigator
tersebut tidak menjadikan para peserta tender tersebut sebagai Pelaku
Usaha yang bersekongkol dengan Terlapor II. Bahwa berdasarkan dalil
dan tanggapan kami tersebut di atas, maka unsure Persekongkolan
horizontal adanya persesuaian perilaku tidak terpenuhi; -------------------
19.6.3 Unsur adanya Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran yang
sama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan
dalil alasan oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan
fakta hukum yang kuat; ---------------------------------------------------------
Bahwa Pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen
Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar
terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara
Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan
pengetikan. Bahwa adanya kemungkinan kesamaan Kesalahan
Penulisan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang
yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor II memakai
-
SALINAN
halaman 22 dari 66
jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor III dan Terlapor IV serta
para Pelaku Usaha Lainnya. Bahwa dalil Investigator tersebut sangatlah
lemah dan hanya cenderung berdalil dengan PERIKIRAAN-
PERKIRAAN tanpa adanya bukti dan fakta hukum yang jelas tentang
adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
19.6.4 Unsur Adanya Persesuaian Harga Penawaran; ------------------------------
Bahwa Terlapor II menolak dengan Tegas dalil Investigator yang
menyatakan adanya Persesuaian Harga Penawaran yang dilakukan oleh
Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah merupakan
Persekongkolan Horizontal. Bahwa seluruh Item Pekerjaan pada
dokumen Penawaran Terlapor II yang bersesuaian dengan Terlapor III
dan Terlapor IV hanyalah sebatas item pekerjaan yang nilai atau harga
pekerjaannya sangat umum atau harga Pasar setempat dan berlaku
kepada seluruh Pelaku Usaha maupun bukan Pelaku Usaha, antara lain
Pekerjaan Instalasi listrik, Pekerjaan Plafond, dll; --------------------------
19.7 Bahwa Terlapor II menolak dengan tegas dalil adanya Persekongkolan Vertikal
sebagaimana yang dikemukakan oleh Investigator dalam laporan Dugaan
Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999, pada halaman
(15). Bahwa seluruh Proses Tender Proyek adalah menjadi otoritas dan
tanggung jawab penuh pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor II tidak pernah
meminta, bermohon dan atau melakukan intervensi kepada Terlapor I agar
dapat memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi Pemenang Tender. Bahwa
Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang Tender Proyek adalah suatu hal yang
sangat wajar dikarenakan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Peserta
Tender Proyek Lainnya. Bahwa sebagaimana dalil Investigator pada halaman
(16) yang menyatakan “Panitia Tender menggugurkan PT EN Handayani
Group dan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan
Organisasi Kerja tidak diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing
personel Inti yang diusulkan oleh Penyedia jasa, hal tersebut merupakan
tindakan yang tidak berdasar” adalah merupakan dalil yang dapat
menimbulkan persepsi negative oleh Karena Investigator seakan-akan menjadi
-
SALINAN
halaman 23 dari 66
Kuasa Hukum untuk membela pelaku usaha yakni PT EN Handayani Group
dan PT Putra Long Iram Jaya; ----------------------------------------------------------
19.8 Bahwa Terhadap dalil Investigator yang menyatakan Panitia Tender
melakukan diskriminasi dengan cara menerapkan standar ganda yang
menguntungkan Terlapor II dengan Tegas Terlapor II menolak dalil tersebut.
Bahwa khusus dalil Investigator yang menyatakan “berdasarkan alat bukti
ditemukan fakta bahwa peralatan Pick Up pada dokumen Terlapor II tidak
dilampirkan atau didukung bukti pembelian dan STNK”, adalah suatu dalil
yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa Terlapor II pada saat mengajukan
dokumen penawaran tender proyek memang tidak mengajukan peralatan Pick
Up, akan tetapi Terlapor II telah mengajukan dukungan Peralatan / kendaraan
Dump Truk dengan melampirkan Faktur pembelian Dump Truck dari PT
ASTRA Internasional tertanggal 31-01-2011. Adapun STNK tidak dilampirkan
oleh karena pada saat Terlapor II memasukkan Dokumen Penawaran, STNK
kendaraan tersebut masih dalam proses pembuatan di Kepolisian Republik
Indonesia. Berdasarkan dalil tersebut sangat jelas bahwa Unsur diskrimnasi
dengan cara menerapkan standar ganda yang menguntungkan Terlapor II
adalah tidak terbukti. Bahwa atas uraian dan dalil-dalil yang Terlapor II
kemukakan tersebut di atas, sangat jelas Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai
Pemenang Proyek Tender tidaklah terbukti adanya dampak persaingan usaha
yang tidak sehat dan tidak mengurangi tingkat persaingan dalam tender antar
pelaku usaha; ------------------------------------------------------------------------------
20. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi II dengan agenda untuk Terlapor III dan Terlapor IV yaitu
Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai
dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat
dan/atau dokumen yang mendukung; ---------------------------------------------------------
21. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator,
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III,
dan Terlapor IV dihadiri oleh Kuasa Hukum para Terlapor (vide bukti B2); ------------
22. Menimbang bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran diluar waktu persidangan sesuai dengan persetujuan
-
SALINAN
halaman 24 dari 66
dengan Majelis Komisi yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti
C5): ------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Investigator yang menyatakan bahwa
Terlapor II dan Terlapor IV diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 Udnang-
Undang nomor : 5 Tahun 1999, tentang persekongkolan yang mencakup 3
(tiga) bentuk yaitu; -----------------------------------------------------------------------
22.1.1 Persekongkolan Horizontal. Bahwa terlapor III dan Terlapor IV secara tegas
menolak dalil adanya persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku
Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau
Penyedia Barang dan jasa Pesaingnya. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV
dengan para pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa lainnya tidak
mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tidak
ada kerjasama opersional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan kas
keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupu asset antara pelaku
usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun
peserta tender di dalam Akta pendiriannya, dimana para Komisaris dan
Direksi Terlapor III dan Terlapor IV juga menjadi bahagian dari perusahaan
peserta tender lainnya khususnya kepada Terlapor II, baik sebagai komisaris
maupun sebagai Direksi. Berdasarkan Fakta yang sebenarnya bahwa
seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan professional. Hal ini
dibuktikan bahwa jumlah penyedia jasa yang melakukan pendaftaran dan
pengambilan Dokumen pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh
aplikasi SPSE dari website LPSE d :http://LPSE.kaltimprov.go.id yaitu
sebanyak 14 Perusahaan. Demikian pula dengan Pemasukan Dokumen
Penawaran, dimana hingga batas waktu pemasukan dokumen Penawarn
tanggal 29 April 2011 pukul 14.59 WITA dengan cara mengupload melalui
website di :http://lpse.kaltimprov.go.id diikuti sebanyak 14 perusahaan; -----
22.1.2 Persekongkolan Vertikal. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak
dengan Tegas dalil adanya persekongkolan Vertikal Yang terjadi antara
salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa atau
pemilik atau pemberi pekerjaan. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak
pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan salah satu atau
-
SALINAN
halaman 25 dari 66
beberapa pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia
Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik
atau Pemberi Pekerjaan baik langsung maupun secara tidak langsung, Sejak
Tahap Pengumuman Tender Proyek hingga Tahap Pengumuman Penetapan
Calon Pemenang, Kecuali pada saat Verifikasi dokumen Penawaran dimana
merupakan suatu Pertemuan Resmi yang tidak melanggar Peraturan apapun
juga. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV juga tidak pernah mengenal dan
tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun hubungan lainnya
terhadap seluruh Panitia Tender Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan Proyek,
sehingga sangat tidak mungkin adanya Persekongkolan Vertikal Tersebut; --
22.1.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.Bahwa Terlapor III
dan Terlapor IV secara tegas menolak dalil adanya Gabungan dari
persekongkolan Horizontal dan vertikal sebagaimana alasan dan dalil kami
pada poin (1) dan (2) tersebut di atas; ----------------------------------------------
22.2 Bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan Investigator dalam uraian dari
Unsur-unsur Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada
halaman (9) sampai dengan halaman (18), dengan tegas Terlapor III dan
Terlapor IV menolaknya, kecuali unsur-unsur yang tidak secara jelas dan tegas
kami uraikan dalam pembelaan ini. Adapun unsur-unsur tersebut yang kami
tolak dengan dasar dan fakta hukum yang kami uraikan sebagai berikut; --------
22.2.1 Unsur Pihak Lain; ---------------------------------------------------------------------
Bahwa kedudukan Terlapor III dan Terlapor IV dalam proyek Tender
Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama
Islam Negeri (STAIN Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2011. Hanya Sebagai Peserta yang mengajukan penawaran
melalui website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id. Bahwa tujuan
penggunaan Teknologi Program dalam hal ini website yang dilakukan oleh
Pemerintah dan atau Panitia Tender justru untuk memberikan kesetaraan
kepada seluruh pelaku usaha dan menjaga kerahasiaan dokumen para
peserta. Sehingga tidaklah mungkin Terlapor III dan Terlapor IV dapat
mengatur dan atau menentukan pemenang tender, oleh karena hal tersebut
merupakan Otoritas penuh Panitia Tender. Bahwa Terlapor III dan Terlapor
-
SALINAN
halaman 26 dari 66
IV dinyatakan TIDAK LULUS dalam Tahap hasil EVALUASI
ADMINISTRASI sehingga jelas sejak saat itu Terlapor III dan Terlapor IV
tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap para Peserta Tender dan Panitia
Lelang. Adapun yang berhasil lulus untuk mengikuti Tahap Selanjutnya ada
5 (lima) peserta tender yang salah satunya akan ditetapkan menjadi
Pemenang. Nagaimana mungkin Terlapor III dan Terlapor IV melakukan
persekongkolan sementara pada Tahap penentuan Pemenang Terlapor III
dan Terlapor IV sudah tidak mempunyai Fungsi, Pengaruh dan Kepentingan
apapun juga terhadap peserta tender lainnya. Sesuai dengan uraian kami
tersebut sangat jelas Unsur Pihak dalam melakukan Persekongkolan
Vertikal adalah Tidak Terpenuhi; ---------------------------------------------------
22.2.2 Unsur Persekongkolan Horisontal adanya Persesuaian Perilaku; --------------
Bahwa Tidak benar Terlapor III dan Terlapor IV melakukan
persekongkolan Horizontal dengan pelaku Usaha lain dalam hal ini dengan
Terlapor II. Bahwa dalil Investigator yang menyatakan adanya kesengajaan
yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV. tidak melampirkan dokumen-
dokumen antara lain Organisasi Kerja, Network Planning, Daftar Peralatan
minimal, daftar personel inti, spesifikasi teknis dan Formulir Rekapitulasi
Perhitungan TKDN untuk menjadi peserta tender pendamping semata
hanyalah alasan yang tidak berdasar alasan dan fakta hukum yang kuat dan
benar dan cenderung diskriminatif dalam rangka penegakan hukum. Bahwa
Terlapor III dan IV tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut adalah
factor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kondisi Keuangan. Bahwa
beberapa Peserta Tender juga TIDAK LULUS dalam Tahap Administrasi
dengan dalil yang sama sebagaimana disebutkan oleh Investigator dalam
laprodan Dugaan Pelanggaran pada Hal (4) dan (5) antara lain PT
INDOCIPTA BARUGA dan PT MEGARIO ABADI, namun oleh
Investigator tersebut tidak menjadikan para peserta tender tersebut sebagai
Pelaku Usaha yang bersekongkol dengan Terlapor III dan Terlapor IV.
Bahwa dengan dinyatakannya PT INDOCIPTA dan MEGARIO ABADI
tidak lulus dalam Evaluasi Administrasi oleh Panitia Tender (Terlapor I)
dengan alasan yang sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV,
-
SALINAN
halaman 27 dari 66
membuktikan bahwa tidak terbukti adanya Persekongkolan antar sesame
peserta tender tersebut. Bahwa berdasarkan dalil dan tanggapan kami
tersebut di atas, maka unsur Persekongkolan horizontal adanya persesuaian
perilaku tidak terpenuhi; -------------------------------------------------------------
22.2.3 Unsur adanya Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran; ----------------
Bahwa adanya kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran yang sama
antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan dalil alasan
oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan fakta hukum
yang kuat. Bahwa Pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen
Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar
terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara
Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan
pengetikan. Bahwa adanya kemungkinan kesamaan Kesalahan Penulisan
pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja
di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor II memakai jasa tersebut juga
dipakai oleh pihak Terlapor III dan Terlapor IV serta para Pelaku Usaha
Lainnya. Bahwa dalil Investigator tersebut sangatlah lemah dan hanya
cenderung berdalil dengan perikiraan-perkiraan tanpa adanya bukti dan
fakta hukum yang jelas tentang adanya kerjasama antara Terlapor II,
Terlapor III, dan Terlapor IV; -------------------------------------------------------
22.2.4 Unsur Adanya Persesuaian Harga Penawaran; ------------------------------------
Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan Tegas dalil
Investigator yang menyatakan adanya Persesuaian Harga Penawaran yang
dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah merupakan
Persekongkolan Horizontal. Bahwa seluruh Item Pekerjaan pada dokumen
Penawaran Terlapor II yang bersesuaian dengan Terlapor III dan Terlapor
IV hanyalah sebatas item pekerjaan yang nilai atau harga pekerjaannya
sangat umum atau harga Pasar setempat dan berlaku kepada seluruh Pelaku
Usaha maupun bukan Pelaku Usaha, antara lain Pekerjaan Instalasi listrik,
Pekerjaan Plafond, dll. Bahwa berdasarkan alasan dan tanggapan kami
tersebut di atas, jelas dalil Investigator tidaklah Terpenuhi tentang adanya
persekongkolan terhadap adanya Persesuaian harga penawaran; ---------------
-
SALINAN
halaman 28 dari 66
22.3 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan tegas dalil adanya
Persekongkolan Vertikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Investigator
dalam laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1999, pada halaman (15). Bahwa seluruh Proses Tender Proyek adalah
menjadi otoritas dan tanggung jawab penuh pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor
III dan Terlapor IV tidak pernah meminta, bermohon dan atau melakukan
intervensi kepada Terlapor I agar dapat memfasilitasi Terlapor II untuk
menjadi Pemenang Tender. Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang
Tender Proyek adalah suatu hal yang sangat wajar dikarenakan kesalahan dan
kekeliruan yang dilakukan Peserta Tender Proyek Lainnya. Bahwa
sebagaimana dalil Investigator pada halaman (16) yang menyatakan “Panitia
Tender menggugurkan PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya
pada evaluasi Teknis dengan alasan Organisasi Kerja tidak diuraikan
berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel Inti yang diusulkan oleh
Penyedia jasa, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasar” adalah
merupakan dalil yang dapat menimbulkan persepsi negatif oleh Karena
Investigator seakan-akan menjadi Kuasa Hukum untuk membela pelaku usaha
yakni PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya; --------------------
22.4 Bahwa atas uraian dan dalil-dalil yang Terlapor III dan Terlapor IV kemukakan
tersebut di atas, sangat jelas Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang
Proyek Tender bukanlah disebabkan kedudukan, pengaruh dan adanya
Kepentingan serta terjadinya Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III
dan Terlapor IV, sehingga tidaklah terbukti adanya dampak persaingan usaha
yang tidak sehat dan tidak mengurangi tingkat persaingan dalam tender antara
pelaku usaha; ------------------------------------------------------------------------------
23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi
menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat
Komisi; --------------------------------------------------------------------------------------------
24. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan
terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012; --------------------------------------------------
-
SALINAN
halaman 29 dari 66
25. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 24/KPPU/Pen/IV/2012 tanggal 30 April
2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti
A25); -----------------------------------------------------------------------------------------------
26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 139/KPPU/Kep/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A26); ----------------------------------------
27. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 9/KMK/Kep/V/2012 tentang
Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Mei
2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 (vide bukti A42); -------------------------------
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan
Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis
Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang
Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A35, A36, A37, A38, A39, A40,
A41,); ----------------------------------------------------------------------------------------------
29. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau
Dokumen (vide bukti B6); ----------------------------------------------------------------------
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat
dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; --------------
30.1 Hard Copy Surat Perjanjian Kerja Terlapor II (vide bukti C1); --------------------
30.2 Soft Copy dokumen penawaran peserta Tender (vide bukti C2); ------------------
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ada tambahan alat-alat bukti
berupa dokumen tender yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi Kalimantan Timu Tahun
Anggaran 2011) (vide bukti C7); --------------------------------------------------------------
-
SALINAN
halaman 30 dari 66
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat
dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Sarana Karya Membangun)
sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------
32.1 Rancangan Anggaran Biaya PT Sappe Wali (vide bukti C6); ----------------------
33. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Bumi Artha Indonesia) tidak mengajukan alat-
alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----------------------
34. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Maha Karuna) tidak mengajukan alat-alat bukti
berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----------------------------------
35. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Inzage alat bukti; -------------------------------------------
36. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Putra Long
Iram Jaya, namun saksi tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang dapat
diterima oleh Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------
37. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Sappe Wali,
namun saksi tidak menghadiri pemeriksaan dikarenakan suatu alasan yang dapat
diterima oleh Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------
38. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (Elly W/Direktur Utama PT EN
Handayani Group) , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi
sebagai berikut (vide bukti B3); ----------------------------------------------------------------
38.1 Bahwa waktu aanwijzing sangat singkat dan terdapat pemunduran waktu
pemasukan jaminan penawaran; --------------------------------------------------------
38.2 Bahwa BAP Aanwijzing di peroleh saksi dari mendownlod di website LPSE
Provinsi Kalimantan Timur; ------------------------------------------------------------
38.3 Bahwa Tidak muncul rangking perusahaan setelah diunduhnya BAP
Aanwijzing, yang idealnya rangking perusahaan dapat dilihat seminggu setelah
Aanwijzing; -------------------------------------------------------------------------------
38.4 Bahwa PT EN Handayani mengirim staf nya untuk mengkonfirmasi rangking
perusahaan kepada panitia, namun tidak berhasil menemui panitia; ---------------
-
SALINAN
halaman 31 dari 66
39. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (M. Huda Y/Direktur IV PT
Sappe Wali), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai
berikut (vide bukti B7); --------------------------------------------------------------------------
39.1 Bahwa PT Sappe Wali membuat dokumen penawaran berdasarkan format dari
Lembar Data pengadaan dari panitia; --------------------------------------------------
39.2 Bahwa PT Sappe Wali melakukan sanggah sesuai dengan format yang sudah
diberikan oleh Panitia yang sesuai dengan aturan sanggah yaitu tiga hari
setelah pengumuman; --------------------------------------------------------------------
39.3 Bahwa PT Sappe Wali tidak mencantumkan alamat karena mengikuti format
dan prosedur dari panitia; ----------------------------------------------------------------
39.4 Bahwa PT Sappe Wali tidak melakukan sanggah banding karena tidak
mengetahui ada sanggah banding; ------------------------------------------------------
39.5 Bahwa kejanggalan yang ditemui PT Sappe Wali adalah Terlapor III dan
Terlapor IV memiliki alamat yang sama; ----------------------------------------------
39.6 Bahwa PT Sappe Wali melihat kejanggalan lain dari selama tender dilakukan
di STAIN Samarida atas pengadaan Gedung Ma’had Al Jamiah I ataupun
Gedung Ma’had Al Jamiah II STAIN Samarinda pemenangnya hanya Terlapor
II; -------------------------------------------------------------------------------------------
39.7 Bahwa PT Sappe Wali mengetahui ada indikasi persekongkolan dari Saudara
Firmansyah Nur; --------------------------------------------------------------------------
39.8 Bahwa Saudara M. Huda yang merevisi RAB setelah dikerjakan oleh staff
kantornya; ---------------------------------------------------------------------------------
39.9 Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai adanya kerja sama antar para
terlapor dari Saudara Firmansyah Nur; ------------------------------------------------
39.10 Bahwa saksi melihat dokumen dari para terlapor yang dibawa oleh Saudara
Firmansyah Nur dan ditunjukkan kesamaan dokumen oleh Saudara Firmansyah
Nur; -----------------------------------------------------------------------------------------
39.11 Bahwa dalam pemeriksaan saksi ini kuasa hukum Terlapor memeperlihatkan
Alat bukti berupa dokumen penawaran saksi di depan Sidang Majelis Komisi; -
39.12 Bahwa menurut Kuasa Hukum Terlapor, kuasa hukum terlapor mendapatkan
dokumen Penawaran Saksi dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -------
-
SALINAN
halaman 32 dari 66
39.13 Bahwa menurut Terlapor I dokumen lelang hanya bisa diakses oleh panitia
lelang, beberapa lembaga seperti LKPP dan LPSE saja; ----------------------------
39.14 Bahwa Terlapor I tidak tahu asal darimana Terlapor II, Terlapor III dan
Terlapor IV mendapatkan dokumen lelang tersebut; --------------------------------
40. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yakni bapak Setyabudi Arijanta,
S.H., M.H., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai
berikut (vide bukti B8); --------------------------------------------------------------------------
40.1 Bahwa Sesuai PP 54 Tahun 2010 yang menggugurkan Penawaran dalam tahap
administrasi adalah nama yang dijamin tidak sama dengan yang ditetapkan
dalam dokumen lelang dengan tidak mempermasalahkan lokasi yang penting
proyeknya sama dengan yang dijaminkan; --------------------------------------------
40.2 Bahwa PP 54 Tahun 2010 melarang syarat yang diskriminatif, seperti halnya
apabila terdapat dokumen yang memiliki persyaratana berlebih maka dokumen
tersebut yang salah, seperti halnya untuk membangun gedung tetapi yang
disyaratkan terdapat hal yang tidak perlu untuk pembangunan gedung; ----------
40.3 Bahwa Panitia tender tidak boleh menambah persyaratan kecuali diatur dalam
PP 54 Tahun 2010, apabila ada penambahan maka lelang dapat dibatalkan; -----
40.4 Bahwa apabila pembangunan proyek sudah selesai maka akan ada audit karena
dapat dilihat apakah akibatnya mengahalangi persaingan atau tidak; -------------
40.5 Bahwa Ketentuan tidak diskriminatif yaitu panitia tidak boleh menambah,
mengganti, merubah apa yang terdapat dalam dokumen lelang; -------------------
40.6 Bahwa untuk tidak ada alamat dapat dikatakan post biding kriteria dokumen
lelang setelah batas akhir pemasukan; -------------------------------------------------
40.7 Bahwa terkait pengguguran peserta karena tidak mencantumkan lokasi, panitia
dapat mengklarifikasi jaminan penawaran, tetapi tidak mengubah substansi
penawaran karena merupakan out put post biding; ----------------------------------
40.8 Bahwa Syarat pengalaman kerja personel inti harus sepuluh tahun termasuk
mengada-ada karena cara penghitungan pengalaman kerja berdasar tender-
tender yang sudah dilakukan oleh personel inti; --------------------------------------
40.9 Bahwa ada standarisasi ganda apabila panitia meloloskan peserta tender yang
pengalaman kerja personel intinya belum sepuluh tahun; ---------------------------
-
SALINAN
halaman 33 dari 66
40.10 Bahwa pencantuman syarat bukti kepemilikan peralatan seperti halnya STNK
kendaraan Pick Up dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminatif; --------------
40.11 Bahwa peralatan yang digunakan dalam tender dapat disubtitusi apabila
disyaratkan sebelumnya dan apabila dalam realisasi proyek ada penggantian
dapat dikatakan post biding; ------------------------------------------------------------
40.12 Bahwa salah satu indikasi persekongkolan horizontal antara peserta lelang
dengan panitia lelang adalah peserta lelang tidak melampirkan dokumen-
dokumen yang termasuk syarat tender; ------------------------------------------------
40.13 Bahwa berdasarkan kesamaan harga yang diperlihatkan investigator kepada
ahli dapat dikatakan persamaan harga tersebut termasuk indikasi
persekongkolan horizontal; --------------------------------------------------------------
40.14 Bahwa yang mengindikasikan persekongkolan jika dokumen tender diketik
oleh orang yang sama adalah gaya bahasa dan nilai yang diketik; -----------------
40.15 Bahwa jika proyek sudah serah terima dan diaudit BPK maka auditnya adalah
audit umum yang tidak melihat tentang indikasi persekongkolan dan jika ada
laporan persekongkolan akan diadakan audit khusus dan yang digunakan
adalah audit khusus sebagai bahan penilaian; -----------------------------------------
40.16 Bahwa tidak ada jaminan e-procurement tidak dapat mempertemukan peserta
tender dengan peserta tender maupun peserta tender dengan panitia tender; -----
40.17 Bahwa persamaan harga untuk barang mungkin terjadi karena sesuai dengan
harga pasar, namun untuk konstruksi hampir tidak mungkin ada persamaan
harga karena ada faktor-faktor lain seperti ada tenaga kerja sehingga dapat
menentukan metode kerja untuk menentukan harga konstruksi; -------------------
41. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya
Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B9); -----------------
41.1 Bahwa Tender pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi
Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) samarinda, Propinsi Kalimantan Timur
Tahun anggaran 20111 merupakan pembangunan dengan Anggaran Tahun
2011; ---------------------------------------------------------------------------------------
41.2 Yang menandatangani SK pengangkatan adalah Ketua Panitia dan dengan
anggota yang berjumlaha lima orang termasuk Ketua Panitia; ---------------------
-
SALINAN
halaman 34 dari 66
41.3 Bahwa Pembangunan itu satu Paket dengan anggaran delapan milyar rupiah; ---
41.4 Bahwa Terlapor I sudah mencantumkan nama paket dalam dokumen lelang,
termasuk adendum yang menyebutkan alamat proyek; ------------------------------
41.5 Bahwa Pencantuman Alamat di dalam Dokumen Lelang dimaksudkan untuk
lebih memperjelas lokasi proyek karena ada dua lokasi gedung STAIN
Samarinda dan masih terpengaruh dengan aturan lelang sebelumnya yang
mengharuskan pencantuman alamat dnegan lengkap; -------------------------------
41.6 Bahwa alamat Lokasi pembangunan proyek berada di Jalan H.M Rifadin; ------
41.7 Bahwa di Jalan Abdul Hasan tidak ada Gedung Ma’had Aljamiah; ---------------
41.8 Bahwa Sistem lelang ini berdasarkan sistem lelang dengan memperhatikan
evaluasi aritmatik, administrasi, teknis kewajaran harga dan kualifikasi; ---------
41.9 Bahwa pengguguran PT Sapee Wali berdasarkan ketidak lengkapan alamat
dilakukan pada saat evaluasi administrasi; --------------------------------------------
41.10 Bahwa penghitungan pengalaman kerja personel inti menurut panitia dihitung
berdasarkan tahun mulai bekerja dan di cantumkan pada curiculum vitae; -------
42. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya
Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B10); ---------------
42.1 Bahwa Terlapor II mengakui yang memimpin PT Sarana Karya Mebangun
adalah Direktur dengan Komisaris, dimana direktur utama adalah Bapak
Azhari dan Komisarisnya adalah Ibu Nurbaya; ---------------------------------------
42.2 Bahwa Terlapor II menjelaskan PT Sarana Karya Membangun berdiri pada
Tahun 2008; -------------------------------------------------------------------------------
42.3 Bahwa Pada awalnya Terlapor II diambil alih dari Ibu Ratnawati dan sudah
berbentuk Perseroan Terbatas (PT); ----------------------------------------------------
42.4 Bahwa Proyek besar yang pernah ditangani oleh Terlapor II adalah Proyek
Budhist Center senilai Sembilan Milyar; ----------------------------------------------
42.5 Bahwa Terlapor II mengetahui Tender ini dari situs E-procurement; -------------
42.6 Bahwa Terlapor II setelah membaca proyek ini Terlapor II langsung
mengetahui lokasi Proyek tersebut di Jalan H.M Rifaddin; -------------------------
-
SALINAN
halaman 35 dari 66
42.7 Terlapor II menjelaskan bahwa Lokasi STAIN Samarinda ada dua, yaitu di
Jalan Abdul Hasan yang merupakan Kantor Pusat STAIN Samarinda dan di
Jalan H.M. Rifadin yang merupakan lokasi proyek; ---------------------------------
42.8 Bahwa Terlapor II memenangkan Pembangunan Tahap I yang masih
menggunakan Kepres 80; ----------------------------------------------------------------
42.9 Bahwa Terlapor II menegaskan yang membuat dokumen tender adalah oleh
Terlapor II (ibu Nurbaya); ---------------------------------------------------------------
42.10 Bahwa Terlapor II menerangkan bahwa Terlapor II membuat dokumen lelang
berdasarkan pengalaman yang dia peroleh sejak tahu 1990 dengan dibantu oleh
Meryati Ibnu Hajar sevagai personel Inti; ---------------------------------------------
42.11 Bahwa dalam pembuatan dokumen tender itu Ibu Nurbaya dibantu oleh
Salawati yang melakuakan scanner dan Tamrin yang mengetik; ------------------
42.12 Bahwa dasar pembuatan dokumen lelang adalah dari download sokumen lelang
dari panitia dan diketik ulang oleh Thamrin; -----------------------------------------
42.13 Bahwa Terlapor II menjelaskan bahwa Thamrin adalah Pegawai terlapor II
yang bekerja Full Time yang masuk pada tahun 2011 dan resign pada
desember setelah pekerjaan selesai; ----------------------------------------------------
42.14 Bahwa Terlapor II mengisi harga satuan setelah pengetikan dokumen, dimana
harga satuan di dapat Terlapor II dari survey-survey di Toko-toko di
Samarinda; ---------------------------------------------------------------------------------
42.15 Bahwa Terlapor II setelah melakukan survey harga dan mengetik satuan harga
di dokumen pelelangan, Terlapor II meminta Thamrin untuk mengubah file
menjadi PDF; -----------------------------------------------------------------------------
42.16 Bahwa Thamrin yang menjadikan satu (apendo) dokumen Lelang tersebut dan
memgunggah dokumen lelang; ---------------------------------------------------------
42.17 Bahwa Dalam Dokumen pelelangan yang di download dari Panitia Lelang
tidak ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan; -----------------------------------
43. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B11); ---
43.1 Bahwa Terlapor III yang hadir bukanlah Direktur Utama, dan baru saja
diangkat menjadi Direktur di Terlapor III; --------------------------------------------
-
SALINAN
halaman 36 dari 66
43.2 Bahwa saksi yang datang tidak mengetahui kronologis tender; --------------------
43.3 Bahwa Majelis Komisi berdasarkan surat panggilan nomor 264/KPPU/MK-
PL/VIII/2012 memanggil Direktur Utama Terlapor III; -----------------------------
44. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B12); ---
44.1 Bahwa Terlapor IV Menjadi Direktur Perusahaan sejak tahun 2006 yang
diambil alih dari Saudara Ababa; -------------------------------------------------------
44.2 Bahwa Terlapor IV Pada tahun 2008 mengerjakan proyek Asrama Haji dan
pada tahun 2009, 2010, dan 2011 mendapat Proyek mengerjakan Dermaga; ----
44.3 Bahwa Terlapor IV mengakui membuat dokumen Tender dengan bantuan
tenaga freelance yang bernama Ari; ----------------------------------------------------
44.4 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui nama Lengkap saudara Ari; ----------------
44.5 Bahwa Terlapor IV mengenal Saudara Ari dari dari temannya yang bernama
Marjuni, S.T; ------------------------------------------------------------------------------
44.6 Bahwa Ari dikenalkan sebagai Pembuat Dokumen kepada Terlapor IV; ---------
44.7 Bahwa Terlapor IV selama digelarnya perkara ini sudah tidak berhububgan
dengan Ari baik bertemu secara bertemu langsung maupun dengan alat
komunikasi lainnya; ----------------------------------------------------------------------
44.8 Bahwa Terlapor IV mengakui dokumen tender dibuat di rumah Saudara Ari; ---
44.9 Bahwa Terlapor IV mengakui sudah percaya penuh kepada Saudara Ari untuk
membuat dokumen Tender dan Terlapor IV hanya memberikan data dan daftar
harga untuk diolah oleh saudara Ari; --------------------------------------------------
44.10 Bahwa Terlapor IV pernah ke rumah kontrakan Saudara Ari, akan tetapi pada
saat digelarnya perkara ini Ari sudah pindah kontrakan; ----------------------------
44.11 Bahwa Terlapor IV mengetahui tender ini dari Internet dan terlapor melakukan
pendaftaran ke LPSE dan Ari yang mengupload dokumen tender karena sudah
diberikan pasword oleh Terlapor IV; --------------------------------------------------
44.12 Bahwa setelah di bandingkan pernyataan Terlapor IV dengan BAP
penyelidikan maka Terlapor IV menjelaskan bahwa ada dua data yang di
upload, yaitu data klarifikasi yang diupload oleh Terlapor IV dan dokumen
penawaran yang mengupload Saudara Ari; -------------------------------------------
-
SALINAN
halaman 37 dari 66
44.13 Bahwa Terlapor IV tidak pernah membuat Spesifikasi teknis; ---------------------
44.14 Bahwa Terlapor IV menjelaskan cara mengcomfert RHS seperti berikut, data
di copy ke Apendo peserta kemudian masuk ke RHS untuk enskripsi data
untuk menjadi RHS; ----------------------------------------------------------------------
44.15 Bahwa Terlapor IV mengakui mempunyai dua pegawai yaitu Sagung Putu
Mariana dan Irwan Bakri yang keduanya tidak mempunya kompetensi teknis
dan Terlapor IV mengakui hanya mempekerjakan pekerja frelance di bidang
teknis; --------------------------------------------------------------------------------------
44.16 Bahwa penyebab Terlapor IV gugur dalam kualifikasi tender karena terdapat
enam dokumen yang tidak di upload yang dikarenakan ketidaksengajaan
Terlapor IV; -------------------------------------------------------------------------------
45. Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala LPSE Kalimantan
Timur, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut
vide bukti B13): ----------------------------------------------------------------------------------
45.1 Bahwa Tugas LPSE adalah