draft rtrwp 2010 2029

Kepala Bappeda Provinsi Jambi

Jambi, 20 Mei 2010

MUATAN POKOK

1) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi;2) Rencana Struktur Ruang;3) Rencana Pola Ruang;4) Kawasan Strategis;5) Peran Serta Masyarakat.

TUJUAN RTRWP JAMBI

Tujuan:

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan wilayah provinsi yang harmonis, adil, makmur dan sejahtera berbasis kelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan sumberdaya pemerataan antar wilayah dan infrastruktur.

RTRWP menjadi pedoman untuk:

•penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;•penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;•pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi;•pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;•penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;•penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan:

•pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur provinsi jambi;•pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;•optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya;•penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan;•penetapan kawasan lindung;

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

a) pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya;

b) peningkatan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.

c) peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW, dan PKL;

d) peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.

Strategi Pencapaian:

Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat -Tengah dan Timur Provinsi Jambi.

Kebijakan 1:


a) peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;

b) Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;

c) peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;

d) peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;

e) peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.


Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah.

KEBIJAKAN - 2


a) pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada;

b) pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;

c) pengembangan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif;

d) pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan;

Strategi

Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

KEBIJAKAN 3:


a) pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi;

b) pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.

c) promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Muara Bungo untuk menjadi PKN;.

d) promosi dan penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo dan Perkotaan Sengeti untuk menjadi PKW yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota,

e) penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tambesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang dan Tempino menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;

f) promosi dan penetapan pusat-pusat kegiatan lainnya di sebelas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat kegiatan sebagai PKL.


Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah.

KEBIJAKAN-4:


a) pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.

b) mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

c) sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun.

Strateg Pencapaian:

Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan.

KEBIJAKAN -5:


Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Hutan Lindung

Suaka Alam & Cagar Budaya

Hutan Produksi

Pertanian

Luas Hutan Lindung 1.234.296,2 Ha

24,20% dari Luas Daratan

Perkebunan

Lainnya

(perikanan, pemukiman, dll)

Pola RTRWN Pola RTRW Sumatera

KONSEP PENATAAN RUANG WILAYAH PROPINSI JAMBI

1500 – 3000 mdpl 100 - 500 mdpl 0 - 100 mdpl

Bandara

Jalan

STRUKTUR RUANG EKSISTING PROVINSI JAMBI:PUSAT KEGIATAN DAN SISTEM JARINGAN

PKN

Kota Jambi

Sarolangun

PKW

Ka. Tungkal

Sengeti

Ma. Bulian

Ma. Bungo

Pelabuhan

Ma. Tebo

PKL

Ma. Sabak

Merangin

S. Penuh

Jaringan SIS

Rel Kereta Api

Bandara

Jalan

ARAHAN STRUKTUR RUANG PROVINSI JAMBI:PUSAT KEGIATAN DAN SISTEM JARINGAN

PKN

Kota Jambi

Sarolangun

PKW

Ka. Tungkal

Sengeti

Ma. Bulian

Ma. Bungo

Ma. Tebo

PKL

Dikaji untuk PKNp Pelabuhan

PKWp

Ma. Sabak

Merangin

S. Penuh

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

1 2

34

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI: Dalam Kajian

Usulan Perubahan

• Memberikan informasi yang berkaitan dengan daerah yang sedang direncanakan tata ruangnya.

• Memberikan masukan dan/atau saran terhadap substansi tata ruang, balk yang menyangkut struktur ruang maupun pola ruang.

• Menyampaikan usul keberatan atas rencana tata ruang.• Bantuan pemikiran perencanaan tata ruang.• Tata cara penyampaian informasi dan masukan dalam tahap

perencanaan tata ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

• Berperan aktif dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

• Berperan aktif dalam pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

• Memberikan laporan pemantauan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana.

• Turut menjaga adanya kepastian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana.

• Tata cara penyampaian laporan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

draft rtrwp 2010 2029

Documents