draft standar mutu umri

KETENTUAN UMUM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

LP2KM-UMRI 2012Page | 1

KETENTUAN UMUM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 23 Februari 2012 SPMI-UMRI/01

Disetujui Oleh Rektor

A. Latar Belakang Di era globalisasi ini muncul beberapa tantangan terhadap

keberlansungan pendidikan di Perguruan Tinggi seperti: liberalisasi pendidikan, kondisi perekonomian, stabilitas politik, moralitas dan budaya bangsa;

keterbukaan, demokrasi dan rasionalisasi berpikir. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan

pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian, Pemerintah juga mempertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang penetapan Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan demikian, penetapan manajemen mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan. Universitas Muhammadiyah Riau merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang mempunyai kejelasan arah dan tujuan. Visi Universitas Muhammadiyah Riau adalah Menjadi universitas yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEKS berlandaskan IMTAQ di kawasan Asia Tenggara tahun 2030. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah misi. Pertama,

menyelenggarakan proses pendidikan yang unggul dalam pengajaran, penelitian,

Page | 2

pengabdian

kepada

masyarakat

berlandaskan

al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan. Kedua, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ketiga, menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEKS dan IMTAQ berlandaskan al-Islam dan

Kemuhammadiyahan. Keempat, menerapkan sistem manajemen mutu dengan melibatkan semua sivitas akademika UMRI dan stakeholder dengan berpedoman pada standar ISO 9001. Selanjutnya, misi tersebut dioperasionalkan kedalam bentuk program kerja dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan demikian diperlukan sistem penjamin mutu agar pembuatan dan pelaksanaan program kerja tersebut berjalan dengan baik. Sistem penjaminan

mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan pada semua unit kerja mulai dari universitas, fakultas, program studi, lembaga dan unit kerja lainnya untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, maka LembagaPengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau (LP2KM-UMRI) dibentuk sebagai lembaga penjaminan mutu.

Page | 3

B. Landasan Hukum dan Struktur Organisasi LP2KM-UMRI berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Nomor 093/KEP/II.3.AU/D/2010 dan direvisi menjadi Surat Keputusan Rektor Universitas tentang dan Muhammadiyah pengangkatan kontrol organisasi mutu Riau Nomor lembaga Universitas dimulai dari

003/KEP/II.3.AU/D/2012 pengembangan Muhammadiyah

personalia (LP2KM)

pendidikan Riau.

Struktur

LP2KM-UMRI

penanggungjawab Rektor Universitas Muhammadiyah Riau dan pengarah Wakil Rektor I Bidang Akademik. Kemudian satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang koordinator untuk masing-masing fakultas di Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut struktur personalia LP2KM-UMRI:

Prof. Dr. H. Mohammad Diah, Z, M.Ed Penanggungjawab

Drs. Sukarni, M.Si Pengarah

Ns. Rifa Yanti, S.Kep, M.Biomed Ketua

Jupendri,S.Sos,M.I.Kom Sekretaris

Syahril,S.Kom,M.Kom Kord. Fasilkom

Prasetya,S.Si,M.Si Jupendri,S.Sos,M.I.Kom Drs.Yuhelson,MT M.Fikri Hadi,SE,M.Si Kord. F.Teknik Kord. F.MIPA Kord. Fikom Kord. Fekon

Gambar 1. Bagan Organisasi LP2KM-UMRI 2012 2014

Page | 4

C. Visi dan Misi LP2KM-UMRI memiliki Visi yaitu Menjadikan mutu sebagai budaya bagi setiap unit kerja dalam penerapan Catur Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah Misi sebagai berikut: 1. Memberdayakan semua unit kerja untuk menerapkan dan

mengembangkan sistem manajemen mutu 2. Menerapkan dan mengembangkan sistem monitoring dan audit internal 3. Menerapkan dan mengembangkan sistem monitoring dan audit eksternal

D. Tujuan Adapun tujuan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau adalah: 1. Menjamin kepatuhan seluruh unit kerja dalam penerapan mutu

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan al Islam kemuhammadiyahan 2. Menjamin kepastian bahwa setiap mahasiswa mendapat proses

pembelajaran sesuai dengan spesifikasi program studi yang diikutinya. 3. Menjamin relevansi antara kompetensi program studi terhadap tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 4. Memfasilitasi setiap tindakan perbaikan mutu berkelanjutan pada semua unit kerja 5. Menjamin kepastian lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pada setiap unit kerja

Page | 5

E. Sasaran Setelah tujuan tercapai, maka sasaran-sasaran LP2KM-UMRI adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya penerapan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan al Islam kemuhammadiyahan pada setiap unit kerja 2. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi program studi yang diikuti oleh setiap mahasiswa. 3. Adanya relevansi antara kompetensi program studi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 4. Terjalinnya sinergi secara berkelanjutan pada semua unit kerja dalam peningkatan mutu. 5. Adanya jaminan lulusan yang berkompetensi sesuai standar setiap program studi

F. Tugas dan Fungsi Dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran, maka rumuskan tugas dan fungsi LP2KM-UMRI sebagai berikut: 1. Membuat dan mengembangkan standar mutu Universitas

Muhammadiyah Riau 2. Memberikan dan meminta semua unit kerja untuk melaksanakan standar mutu Universitas Muhammadiyah Riau 3. Memonitoring pelaksanaan standar mutu setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau

Page | 6

4. Membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring kepada setiap pimpinan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau 5. Mengevaluasi pelaksanaan standar mutu setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau 6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Riau.

G. Mekanisme Kerja Mekanisme kerja LP2KM-UMRI dimulai dengan membuat standar mutu. Kemudian, standar mutu didistribusikan kepada setiap unit kerja untuk dilaksanakan dalam setiap proses kegiatan. Pelaksanaan standar mutu akan dimonitoring dan hasilnya dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan unit kerja. Selanjutnya, hasil dua kali monitoring tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan standar mutu secara keseluruhan. Kemudian, disusun dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut mekanisme kerja LP2KM-UMRI

Unit Kerja Standar Mutu Standar Baru

Monitoring

Lap.Monitoring

Lap. Evaluasi

Evaluasi

Gambar 2. Mekanisme Kerja LP2KM-UMRI

Page | 7

Selanjutnya,

proses

penetapan

standar

mutu

Universitas

Muhammadiyah Riau dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Riau. 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan

pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 3. Melakukan pencarian data dan informasi yang diperlukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan acuan untuk membuat draf standar. 4. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan mengenai draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

H. Sistem Penjaminan Mutu Sistem penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas Muhammadiyah Riau secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Kegiatan ini mencakup mulai dari perencanaan, penerangan, pengendalian dan pengembangan standar mutu. Universitas Muhammadiyah Riau dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila: pertama, mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misinya. Kedua, mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (kebutuhan kemasyarakatan, dunia kerja dan kebutuhan profesional). Proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. Komponen tersebut adalah

Page | 8

dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran. Agar komponen didalam proses pembelajaran tersebut dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar mutu Universitas Muhammadiyah Riau sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Standar mutu adalah standar atau ukuran yang ditetapkan,

dilaksanakan, dikelola dan dikendalikan oleh Universitas Muhammadiyah Riau secara maksimal sehingga menghasilkan mutu pembelajaran yang maksimal. Standar mutu disusun berdasarkan visi dan misi serta kebutuhan pengguna terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. Standar mutu Universitas Muhammadiyah Riau disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut: 1. Standar Isi 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Penilaian Pendidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana 7. Standar Pengelolaan 8. Standar Pembiayaan Pendidikan

Page | 9

STANDAR ISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR ISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 23 Februari 2012 SPMI-UMRI/02


A. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Riau 1. Visi Universitas Muhammadiyah Riau Menjadi universitas sumber yang daya bermarwah manusia dan yang bermartabat menguasai dalam IPTEKS

menghasilkan

berlandaskan IMTAQ di kawasan Asia Tenggara tahun 2030 2. Misi Universitas Muhammadiyah Riau a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang unggul dalam

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan. b. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam

pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan. c. Menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan Ipteks dan Imtaq berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan. d. Menerapkan sistem manajemen mutu dengan melibatkan semua sivitas akademika UMRI dan stakeholder dengan berpedoman pada standar ISO 9001.

Page | 11

B. Rasional Pada era globalisasi, arus informasi dan dinamika kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara terus mengalami perubahan baik dalam skala lokal maupun nasional. Seiring dengan itu, maka dibidang pendidikan tinggi juga diperlukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang memperhatikan kualitas sistem pendidikan dimulai dari merumuskan visi, misi dan tujuan. Dalam mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan, UMRI melaksanakan catur darma Perguruan Tinggi khususnya di bidang akademik yang berkualitas, profesional dan kompetitif. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Riau melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan fakultas, program studi dan dosen dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan

pengembangan standar isi. Berikut standar isi Universitas Muhammadiyah Riau yaitu: 1. Kerangka dasar & struktur kurikulum 2. Beban belajar 3. Kurikulum 4. Kalender akademik 5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

Page | 12

C. Subjek Yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar Isi 1. Dekan Fakutas 2. Ketua Program Studi 3. Dosen

D. Definisi Istilah 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Riau (SPMI-UMRI). 2. Mengumpulkan data yang diperlukan dari stakeholder sebagai bahan acuan untuk membuat draf standar. 3. Melakukan sosialisasi draf standar isi kepada pimpinan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau sebelum ditetapkan sebagai standar. 4. Menetapkan standar yaitu tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Riau sehingga standar dinyatakan berlaku. 5. Standar isi berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 6. Standar isi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.

Page | 13

7. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tinggi. 9. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Kompetensi utama b. Kompetensi pendukung c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 10. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 11. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Pasal 7 ayat (1) terdiri atas: a. Kurikulum inti b. Kurikulum institusional

Page | 14

12. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2000 Pasal 3 ayat (1). 13. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi. 14. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. 15. Kompetensi pendukung sebesar 20% sampai dengan 40% dari keseluruhan beban studi dan kompetensi lainnya sebesar 0% sampai dengan 30 dari keseluruhan beban studi. 16. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. 17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 18. Semester pendek adalah satuan kegiatan akademik yang

diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (SKS).

Page | 15

19. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus)menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan. 20. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses

pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

E. Pernyataan Isi Standar 1. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum dengan Program berbasis Studi dibuat, dikembangkan sebagaimana dan yang

dilaksanakan

kompetensi

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 ayat (1). 2. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 /U Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Kompetensi utama b. Kompetensi pendukung c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama

Page | 16

3. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi sebagaimana amanat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Pasal 6 ayat (2). 4. Kurikulum inti program studi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Pasal 3 ayat (2) bersifat: a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan. b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi. c. Berlaku secara nasional dan internasional. d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang. e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: a. Landasan kepribadian. b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga. c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya. d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai. e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.

Page | 17

6. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana; Sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma sebagaimana amanat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Pasal 8 ayat (2) dan (3). 7. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) dan diploma wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kemuhammadiyahan selama dalam periode pendidikan

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (2) dan Statuta Universitas Muhammadiyah Riau. 8. Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, Matematika. 9. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 12 (dua belas) semester. 10. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau

Page | 18

masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu dan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas. 11. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekivalen dengan satuan kredit semester (SKS); 12. Penanggung jawab semester pendek adalah Dekan Fakultas dengan membentuk panitia yang melibatkan unsur administrasi Fakultas. 13. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran

diutamakan dengan sistem Student Centered Learning (SCL). 14. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsurunsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholders), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

F. Strategi 1. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses

pembelajaran untuk dosen.

Page | 19

G. Indikator Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan)

H. Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi

I.

Referensi 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/ Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau tahun 2010

Page | 20

J.

Lampiran Standar Akademik : Kurikulum Program Studi 1. Isi a. Kurikulum harus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang: 1) Materi dan bahan kajian. 2) Wahana dan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. 3) Penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik. b. Kurikulum harus mengandung: 1) Seperangkat mata kuliah sebagai materi (content). 2) Tujuan instruksional/kompetensi yang dirumuskan secara baik untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku mahasiswa. c. Pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan

instruksional/ kompetensi. d. Pemanfaatan berbagai jenis dan cara mengajar yang mendukung terciptanya suasana akademik yang tinggi. e. Upaya tercapainya tingkat kompetensi yang paling tinggi (belajar mandiri), ketrampilan wirausaha, akses terhadap informasi dan derajat kesehatan yang tinggi. 2. Kompetensi a. Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu

Page | 21

oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Tindakan cerdas meliputi: 1) Kemampuan di bidang tertentu (doing). 2) Kemampuan memelihara kelangsungan hidup (earning). 3) Kemampuan hidup bermasyarakat (living together). 4) Kemampuan belajar lanjut (learning). b. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau. c. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS). d. Kurikulum harus berbasis kompetensi, yaitu program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang secara sistemik untuk memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang dan jenjang tertentu. e. Pembelajaran harus berbasis kompetensi, yaitu menekankan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. f. Beberapa mata kuliah seharusnya memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain dalam bentuk prasyarat dan semi prasyarat. g. Kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan praktikum h. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus dilengkapi dengan: 1) Silabus

Page | 22

2) Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester dan Evaluasi Hasil Belajar 3) Bahan Ajar (hand out) 4) Modul i. Rencana pelaksanaan kurikulum harus tertuang dalam kalender akademik 3. Evaluasi Kurikulum a. Evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk : 1) Merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2) Merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan 3) Memenuhi kebutuhan mahasiswa 4) Merespon perubahan sistem pendidikan b. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) seperti pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat dan masyarakat pada umumnya. c. Evaluasi kurikulum dapat dilaksanakan secara integratif maupun monolitik Integratif adalah perubahan/pengembangan materi tidak secara menyeluruh (parsial). Monolitik adalah perubahan pada tingkat mata kuliah.

Page | 23

STANDAR PROSES SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR PROSES SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 13 Februari 2012 SPMI-UMRI/01



menghasilkan



pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan. c. Menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEKS dan IMTAQ berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan. d. Menerapkan sistem manajemen mutu dengan melibatkan semua sivitas akademika UMRI dan stakeholder dengan berpedoman pada standar ISO 9001.

Page | 25

B. Rasional Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pembenahan sistem pengelolaan perguruan tinggi dengan melaksanakan berbagai lokakarya dan menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Saat ini, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu: 1. Evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) dan pangkalan data. 2. Akreditasi Perguruan Tinggi. 3. Penjaminan Mutu (Quality Assurance). Demikian pula di Universitas Muhammadiyah Riau pada tahun 2012 ini merancang Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan Universitas Muhammadiyah Riau, maka diperlukan komitmen dari semua civitas akademika. Selanjutnya, dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menyiapkan Dokumen Standar Proses Pembelajaran sebagai berikut: 1. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran. 2. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 3. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

Page | 26

C. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar proses 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Program Studi 4. Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai)

D. Definisi Istilah 1. Student Centered Learning (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran: a. Ranah kognitif (learning to know) yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran. b. Ranah afektif (learning to be) yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran. c. Ranah psikomotorik (learning to do) yaitu kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani. d. Ranah kooperatif (learning to live together) yaitu kemampuan untuk bekerjasama. 3. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

Page | 27

E. Pernyataan Isi Standar 1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran. a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran b. Jadual dan tempat kuliah c. Jadual pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa d. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan program studi. 2. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran. a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas b. Beban mengajar maksimal per dosen c. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen d. Prasarana dan sarana perkuliahan 3. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran yang mengatur tentang : a. Monitoring b. Evaluasi c. Pelaporan d. Tindak lanjut

F. Strategi Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan :

Page | 28

1. Perencanaan proses pembelajaran 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Pengawasan proses pembelajaran

G. Indikator 1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi 2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun tapi. 3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi sesuai ketentuan dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

H. Dokumen Terkait 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Standar Kemahasiswaan 3. Standar Isi (Kurikulum) 4. Standar Suasana Akademik 5. Standar Penilaian 6. Standar Kompetensi Lulusan 7. Standar Prasarana dan Sarana

Page | 29

I.

Referensi 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/ Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/ Tahun 2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2010

J.

Lampiran Standar Akademik : Proses Pembelajaran 1. Tujuan Instruksional a. Proses pembelajaran harus merupakan proses yang sadar tujuan, baik domain kognitif, psikomotorik, maupun afektif. b. Harus dilakukan analisis kebutuhan (need analysis) untuk

merumuskan tujuan instruksional. c. Analisis kebutuhan harus dilakukan bersamaan dengan pihak yang berkepentingan (stake holders) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemakai lulusan, pemerintah, organisasi profesi, alumni, dan sebagainya.

Page | 30

d. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat kompetensi secara bertahap untuk semua domain. e. Tujuan pembelajaran harus dijabarkan sampai pada dataran

operasional melalui analisis instruksional. 2. Tahapan Pembelajaran a. Proses pembelajaran harus dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan

instruksional dan relevansi bahan ajar. b. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. c. Proses pembelajaran harus menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab. d. Proses pembelajaran harus merancang dan memberikan kegiatan yang merangsang keinginan tahu mahasiswa. e. Proses pembelajaran seharusnya memberi umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.

3. Komponen Pembelajaran a. Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen rutin, komponen pengkayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional.

Page | 31

b. Komponen rutin harus terdiri dari: 1) Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur. 2) Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang bukan contoh. 3) Merancang dan melaksanakan latihan untuk mahasiswa. c. Komponen pengkayaan seharusnya dilaksanakan dengan menyusun diagram, skema, flow-chart, gambar, peta, kurva, dan sebagainya. d. Komponen motivasi harus dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak mahasiswa. e. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya. 4. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran a. Mahasiswa harus dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi, simulasi, bermain peran dan penggunaan media slide, kaset audio, mimbar, dan benda sebenarnya, dan sebagainya. b. Penyampaian kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan mengunakan metoda yang bervariasi seperti diskusi, brainstorming, studi kasus, role playing, demonstrasi, dan sebagainya. c. Penyampaian kegiatan belajar mengajar seharusnya menggunakan berbagai media (transparansi, film, videotape, LCD, dan sebagainya.) d. Fakultas/Program studi harus menetapkan jumlah optimal mahasiswa per kelas per mata kuliah.

Page | 32

5. Materi Pembelajaran a. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dan sebagainya. b. Penguasaan materi kuliah harus merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar tuntas. 6. Ketrampilan Pembelajaran a. Kegiatan belajar mengajar harus memahami pendidikan berwawasan dan berkarakter, sehingga ada perbedaan perlakuan melalui

bimbingan dalam kelas, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dan sebagainya. b. Proses pembelajaran harus dilengkapi dengan ketrampilan bertanya dasar, meliputi: pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas, pemberian tuntunan. c. Proses pembelajaran harus perlu ketrampilan bertanya lanjut antara penguatan tuntutan kognitif, afektif, dan psikomotorik; pemberian pertanyaan pelacak dan mendorong terjadinya interaksi. d. Ketrampilan pemberian penguatan harus melalui penguatan verbal, penguatan non verbal, hangat, antusias dan bermakna. e. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem yaitu tujuan kondisi awal mahasiswa, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran harus direncanakan dalam bentuk: 1) Silabus 2) Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester dan Evaluasi Hasil Belajar

Page | 33

3) Bahan Ajar (hand out) 4) Modul 7. Penilaian Pembelajaran a. Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas mandiri, tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester b. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan

kualitasnya. c. Komponen dan bobot penilaian untuk memperoleh nilai akhir harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester. d. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional. e. Tingkat kompetensi harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal. f. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan. g. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa. h. Fakultas/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi i. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Page | 34

j.

Fakultas/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.

k. Fakultas/program studi harus mempunyai prosedur yang mengaturtentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

Page | 35

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 13 Februari 2012 SPMI-UMRI/01



menghasilkan




Page | 37

B. Rasional Dalam mewujudkan visi, Universitas Muhammadiyah Riau memiliki misi yang menerapkan catur darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada Untuk masyarakat berlandaskan Misi al-Islam dan

Kemuhammadiyahan.

melaksanakan

tersebut,

diperlukan

ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (4) bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi bertujuan untuk

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

C. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program 3. Pendidik (dosen) 4. Tenaga Kependidikan (pegawai) 5. Mahasiswa

Page | 38

D. Definisi Istilah 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Riau (SPMI-UMRI). 2. Mengumpulkan data yang diperlukan dari stakeholder sebagai bahan acuan untuk membuat draf standar. 3. Melakukan sosialisasi draf standar kompetensi kelulusan kepada pimpinan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau sebelum ditetapkan sebagai standar. 4. Menetapkan standar yaitu tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Riau sehingga standar dinyatakan berlaku. 5. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (4). 6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

E. Pernyataan Isi Standar 1. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum program studi dikembangkan dan dilaksanakan

Page | 39

berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 ayat (1). 2. Ketua program studi atas nama Dekan Fakultas dalam menetapkan kompetensi program studi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 /U Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Kompetensi utama b. Kompetensi pendukung c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. 3. Ketua program studi bersama Tim Kurikulum atas nama Dekan Fakultas dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain. 4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua program studi beserta Tim Kurikulum digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. 5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta Tim Kurikulum harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 6. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kulifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku

kepentingan (stakeholders) yang relevan. 7. Ketua Program Studi atas nama Dekan Fakultas bertanggungjawab melakukan kompetensi. berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar

Page | 40

F. Strategi 1. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses

pembelajaran untuk dosen.

G. Indikator Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan)

H. Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan

I.

Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. DirJen Dikti, Depdiknas, tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT tahun 2008. 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2010

Page | 41

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 13 Februari 2012 SPMI-UMRI/01



menghasilkan




Page | 43

A. Rasional Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan, Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi. Selanjutnya, dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2005, tenaga pendidik disebut sebagai Dosen. Tugas utama dosen adalah

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, maka Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai) yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit kerja lain yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau

B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau 2. Dekan Fakultas

Page | 44

3. Ketua Program Studi 4. Ketua lembaga 5. Pendidik (dosen) 6. Tenaga Kependidikan (pegawai)

C. Definisi Istilah Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus

D. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas, Fakultas, Program Studi menjamin hak Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan atas: a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai. b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja. c. Pembinaan karier d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. e. Kesempatan pendidikan. 2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak sebagai berikut: a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas

Page | 45

b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa/i d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi

profesi/keilmuan 3. Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai) mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis b. Mempunyai pendidikan c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, pendidik (dosen) mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika komitmen professional untuk meningkatkan mutu

Page | 46

5. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan kualifikasi minimum pendidik (dosen) yaitu a. Lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana. 7. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan minimal 20 persen dosen tetap bergelar doktor. 8. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan 100 persen asisten ahli dan 50 persen lektor. 9. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan beban kerja dosen 12 satuan kredit semester. 10. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 11. Universitas, Fakultas, Program Studi dalam rekrutisasi dosen dan tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.

e. Strategi 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.

Page | 47

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

f.

Indikator 1. Tercapainya rasio dosen - mahasiswa = 1 : 30 2. Tercapainya 100 persen dosen tetap bergelar magister dan 20 persen dosen tetap bergelar doktor

g. Dokumen Terkait 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

h. Referensi 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/ tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

Page | 48

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas tahun 2008 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2010

i.

Lampiran Tandar Akademik : SDM (Dosen Dan Tenaga Kependidikan) 1. Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekruitmen melibatkan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi. 2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya. 3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan. 5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen:mahasiswa. 6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Page | 49

7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan. 8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual 9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya. 10. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya 11. Jumlah dosen di Fakultas/Program Studi seharusnya memiliki rasio dosen mahasiswa 1 : 30 12. Beban dosen persemester untuk kegiatan caturdarma Perguruan Tinggi sebanyak 12 SKS. 13. Universitas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi. 14. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program

pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal dan nasional. 15. Dosen harus menggunakan metode dan media yang cocok dalam proses pembelajaran. 16. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program

pembelajaran yang dilakukan.

Page | 50

STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 13 Februari 2012 SPMI-UMRI/01



menghasilkan




Page | 52

B. Rasional Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: pertama, sarana pendidikan yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai. Kedua, prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi. Ketiga, keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium. Keempat, jenis dan jumlah buku

perpustakaan. Kelima, jumlah buku teks. Keenam, rasio ruang kelas permahasiswa. Ketujuah, rasio luas bangunan per-mahasiswa. Kedelapan, rasio luas lahan per-mahasiswa. Kesembilan, luas dan letak lahan. Kesepuluh, akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Kesebelas, pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan sebagai pedoman dan tolok ukur bagi Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi .

Page | 53

C. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah 1. Program Studi

E. Pernyataan Isi Standar 1. Setiap fakultas dan program studi harus memiliki sarana yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, bahan habis pakai, dan perlengkapan pembelajaran. 2. Setiap fakultas dan program studi harus memiliki prasarana yaitu a. Lahan b. ruang kelas c. ruang pimpinan d. ruang pendidik (dosen) e. ruang tata usaha f. ruang perpustakaan lain yang diperlukan untuk menunjang proses

g. ruang laboratorium h. ruang bengkel kerja i. ruang unit produksi

Page | 54

j.

tempat beribadah

k. kantin l. tempat berolahraga

3. Perpustakaan fakultas harus memiliki 400 judul buku teks. 4. Universitas, fakultas dan program studi harus melaksanakan

pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan sarana dan prasarana.

F. Strategi 1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan secara berkala 2. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang

kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah

G. Indikator Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

Page | 55

H. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2010

I.

Lampiran Standar Akademik : Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan prasarana pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana. 2. Infrastuktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis, peraturan bangunan, standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan universitas dan biro perlengkapan terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat. 3. Universitas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum. 4. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut. 5. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 6. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, infocus, dan air conditioner (AC).

Page | 56

7. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah. 8. Perpustakaan Fakultas harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam bentuk jurnal-jurnal. 9. Perpustakaan Fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas untuk

memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal. 10. Perpustakaan universitas harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan fakultas serta sebagai koordinator pengembangan

perpustakaan secara keseluruhan. 11. Perpustakaan universitas harus bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas/ program studi. 12. Pusat komputer universitas dan fakultas harus dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses. 13. Universitas harus menyediakan prasarana olah raga, ibadah, kantin, bank dan poliklinik.

Page | 57

STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 13 Februari 2012 SPMI-UMRI/01



menghasilkan




Page | 59

B. Rasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, peningkatan mutu pada perguruan tinggi menjadi penting dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing didalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing pimpinan di Universitas Muhammadiyah Riau membutuhkan standar sebagai pedoman dalam mengelola unit kerja yang dipimpinannya.

C. Subjek yang bertanggungjawab mencapa standar 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Lembaga 4. Kepala Biro 5. Ketua program studi

D. Definisi Istilah Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan ini.

Page | 60

E. Pernyataan Isi Standar 1. Setiap fakultas/ program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: a. Kurikulum dan silabus b. Kalender akademik c. Struktur organisasi d. Pembagian tugas dosen e. Pembagian tugas tenaga kependidikan; f. Peraturan akademik

g. Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa/i dan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana h. Kode etik antara sesama warga di dalam lingkungan fakultas/ program studi i. Biaya operasional fakultas/ program studi

2. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi: a. Kalender akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. b. Jadual penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya. c. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada. d. Penugasan pendidik (dosen) pada mata kuliah dan kegiatan lainnya e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata kuliah. f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.

Page | 61

g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai. h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan

penyelenggara program. i. Jadual rapat senat Fakultas/Program Studi minimal 2 (dua) kali satu bulan. j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun; k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. 3. Pengelolaan fakultas dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. 4. Pelaksanaan pengelolaan fakultas dan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya 5. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh ketua program studi kepada Dekan dan Rektor secara berjenjang.

F. Strategi 1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Page | 62

2. Pimpinan

universitas

menyelenggarakan

pelatihan,

mutasi

untuk

penyegaran dan menjaga harmonisasi, kerjasama dan toleransi di Universitas Muhammadiyah Riau.

G. Indikator Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.

H. Dokumen Terkait Formulir kerja

I.

Referensi 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2010

Page | 63

J.

Lampiran Kepemimpinan 1. Pimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Studi harus merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja tahunan yang bersifat operasional dan terukur. 2. Pimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Studi harus lebih bersifat chairpersonship (ketua), dengan menginspirasi, mendukung dan

menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.

Komitmen 1. Komitmen pimpinan harus ada dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja tahunan. 2. Komitmen sivitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus. 3. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

Manajemen Proses 1. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya. 2. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksananya serta didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai

Page | 64

3. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas, dan universitas harus teridentifikasi dan terumuskan dengan baik. 4. Pada tahap pelaksanaan proses partisipatif dengan memanfaatkan: a. Kepemimpinan demokratik b. Komunikasi dua arah c. Pengelolaan konflik d. Partisipasi bawahan e. Motivasi intrinsik f. Perbedaan persepsi harus menerapkan manajemen

Evaluasi Diri 1. Evaluasi diri universitas/ fakultas/ program studi harus dilakukan secara periodik berdasarkan data dan informasi yang akurat. 2. Program Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu sebagai berikut: a. visi, misi b. kurikulum c. sumber daya manusia d. mahasiswa e. proses pembelajaran f. prasarana dan sarananya

g. suasana akademik h. keuangan

Page | 65

i. j.

penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat tata pamong (governance)

k. manajemen lembaga l. sistem Informasi

m. Kerjamasama dalam dan luar negeri 3. Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah disepakati, dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi. 4. Tiap unit kerja harus melakukan pendekatan sistem terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya. 5. Hasil analisis pendekatan sistem seharusnya digunakan untuk

meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus menerus (continuous improvement).

Perencanaan 1. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi universitas, fakultas dan program studi. 2. Perencanaan harus mencakup aspek teknis dan aspiratif yang didasarkan pada evaluasi diri. 3. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

Page | 66

STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 13 Februari 2012 SPMI-UMRI/01



menghasilkan




Page | 68

B. Rasional Pembiayan merupakan salah satu unsur kegiatan untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi digunakan bagi kegiatan pendidikan ,kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan permasalahan diatas, Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar pembiayaan sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan ketua lembaga dan ketua unit kerja lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

C. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Lembaga 5. Ketua unit kerja lainnya

D. Definisi Istilah 1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap

Page | 69

2. Biaya operasi meliputi: a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji b. Biaya perjalanan dinas c. Biaya rapat d. Biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat e. Bahan atau peralatan habis pakai f. Listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa/i untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

E. Pernyataan Isi Standar 1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Ketua Unit Kerja lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Page | 70

3. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Ketua Unit Kerja lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika UMRI untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) UMRI. 6. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi, ketua lembaga dan ketua unit kerja lainnya. 7. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah

direncanakan secara baik dan berkualitas. 8. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal dari total anggaran tahunan

F. Strategi 1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, program studi, Lembaga dan unit kerja lainnya dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

Page | 71

2. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan

G. Indikator 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu Catur Darma Perguruan Tinggi dari aspek pembiayaannya.

H. Dokumen Terkait 1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek

pembiayaannya. 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan

I.


Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Page | 72

2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2010

J.

Lampiran Standar Akademik : Keuangan 1. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika UMRI untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 2. Penentuan alokasi dana universitas harus mengacu pada programprogram yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) UMRI. 3. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi dan Fakultas, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi dan Fakultas di lingkungan UMRI. 4. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas. 5. Universitas harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di UMRI.

Page | 73

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU


STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal 13 Februari 2012 SPMI-UMRI/01



menghasilkan




Page | 76

B. Rasional Menurut Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan yang salah satunya adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan terdiri atas: pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen). kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa/i. Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Universitas Muhammdiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar penilaian pendidikan sebagai pedoman bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

C. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Program Studi

Page | 77

D. Definisi Istilah 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Riau 3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (Sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan. 6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut 7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan

Page | 78

jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil 8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa

E. Pernyataan Isi Standar 1. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Dosen dalam

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik. 2. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Dosen dalam

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku 3. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Dosen dalam

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif,

psikomotorik, dan afektif 4. Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Dosen dalam

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan:

Page | 79

a. metode dan mekanisme penilaian. b. prosedur penilaian c. instrumen penilaian. 5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan b. metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka c. sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran 6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran b. pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian c. cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik,dan afektif) d. penyusunan kisi-kisi penileian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian. 7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan

pembelajaran

Page | 80

b. pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian c. pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa d. penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran e. penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan

ketersediaan media pembelajaran yang ada.

F. Strategi 1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para

pembantu dekan bidang akademik secara berkala. 2. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas

G. Indikator 1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan 2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat

Page | 81

H. Dokumen Terkait 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

I.


Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2010

J.

Lampiran Standar Akademik : Penilaian Pembelajaran 1. Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas mandiri dan tugas terstruktur. 2. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya. 3. Komponen dan bobot penilaian untuk memperoleh nilai akhir harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester. 4. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional. 5. Tingkat kompetensi harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.

Page | 82

6. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat member penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan. 7. Semua tes kecil, tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa. 8. Fakultas/ program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan teantang evaluasi hasil studi 9. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/ kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab. 10. Fakultas/ program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 11. Fakultas/ program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyamapaian ketidakpuasan mahasiswa

Page | 83

draft standar mutu umri

Documents