dua tahun detiknas -...
TRANSCRIPT
Dua Tahun DETIKNAS2009
• Latar Belakang Berdirinya Detiknas
• Roadmap TIK Indonesia
• Flagship Program
• Inpres 5 Tahun 2008
• Saran & Endorsement
Pengalaman Pengembangan TIK di Negara Lain
• Prekondisi berhasilnya program nasional pengembangan TIK:
• Terintegrasi dengan pengembangan prasarana, aplikasi, dan
keterampilan/pendidikan yang tepat
• Bagian dari government reform; dilaksanakan dalam konteks proses
perubahan institusional dan bisnis
• Diperlukan iklim kebijakan yang mendukung investasi di bidang TIK
dan kepercayaan pengunaan TIK untuk transaksi ekonomi
• Terus menerus dilakukan monitor dan evaluasi agar efektif
Pengalaman TIK di Negara Lain (lanj.)
• Beberapa catatan:
• e-Government bukan saja untuk Good Governance tetapi juga menciptakan
DEMAND untuk sektor IT sehingga menjadi cikal bakal pengembangan
sektor industri TIK nasional.
• Agar implementasi sistem e-Government berjalan secara efektif, diperlukan
arsitektur standar sehingga ada konsistensi dan interoperabilitas antara
berbagai aplikasi pemerintah.
• Agar terciptanya integrasi antar organ pemerintah perlu e-Leadership yang
mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan lintas departemen,
idealnya dipimpin langsung oleh Presiden/Kepala Pemerintahan.
• Dukungan profesional untuk merumuskan kebijakan dan mengkomunikasikan
ke semua stakeholder.
5
Bidang Peluang
Infrastruktur
Peningkatan dan pemerataaan akses internet
Peningkatan penetrasi PC
Penurunan Tarif
Peningkatan Bandwidth
Regulasi
Penyusunan RUU ITE, RPP, RPM, RKD
Penyusunan Cyberlaw
Pembuatan Standardisasi Data dan Konten
Konvergensi regulasi
SDM
Peningkatan partipation rate
Peningkatan e-Literacy
Apresiasi terhadap bidang TIK
Kelengkapan standar kompetensi
Isue Pokok TIK Nasional ( 1 )
6
Bidang Peluang
Pendanaan
Pembentukan lembaga pembiayaan untuk
kepemilikan PC, startup company
Penyusunan ketentuan perpajakan yang kondusif
Interoperabilitas dan Interkonektivitas
Konvergensi
Sosialisasi
Integrasi PULAU PULAU INFORMASI
e-Leadership Pembentukan DeTikNas
Pembetukan institusi CIO Indonesia
Industri
Peningkatan jumlah pengembang Software
Peningkatan jumlah Software Company
Penurunan tingkat pembajakan perangkat lunak
Penyusunan CMM Indonesia
Isue Pokok TIK Nasional ( 2 )
SEKILAS PROBLEMA TIK
INDONESIA
PROGRAM TIDAK TERKOORDINASI
Banyak kegiatan/program TIK yang tersebar antar Departemen
Tidak ada koordinasi efektif lintas Departemen
Anggaran yang terbatas tersebar di berbagai Departemen (redundant)
Konsolidasi NasionalMembentuk Dewan TIK Nasional
DEWAN MENENTUKAN BLUEPRINT DAN ROADMAP TIK NASIONAL
DEWAN MENSUPERVISI PELAKSANAAN PROGRAM YANG TELAH DI TETAPKAN
KOORDINASI ANTAR DEPARTEMEN
Roadmap Indonesia Menjadi
“ASEAN ICT Leading Nation”
2006 2007 2008 2009 2010
Kampanye Tahun
Dasar TIKAkselerasi TIK 1Konsolidasi Akselerasi TIK 2
ASEAN ICT Leading
Nation
- Dewan TIK Nasional diketuai Presiden
- Implementasi 3G- Inisiatif e-Announcement- Cetak Biru SDM TIK
Nasional
- Indonesia Broadband
• Tender Backbone Nasional
• Penerapan BWA- Implementasi IPv6- UU ITE- Standar Interoperabilitas
e-Govt- Arsitektur Interoperabilitas
(PASIR 2.0)- Standar Kompetensi
Profesi SDM TIK- Standar Digital Broadcast- Inkubator TIK- Implementasi e-Learning- Tahun Diskon TIK
- Venture Capital untuk Industri TIK
- e-Procurement
- Nat’l Internet Gateway- Standar Bid. TIK- Smart Card Nasional- TIK HR Regulation Reform- Affirmative Action untuk
Industri DN- PC Murah- NSW- e-Commerce/e-Payment- e-Anggaran- Disaster Mgmt Infosys
- Affordable & Reachable Internet Access
- Mobile Internet- Konvergensi UU TIK- Sistem Klaster Industri TIK- NIN- Palapa Ring
- Link & Match Education and Industry
- e-Government Services- e-Learning - e-UKM- TIK 4 Disabled- Konten Budaya- UU Cybercrime
- Comply 70% of WSIS Targets- Meningkatnya Daya Saing
Nasional- Reformasi Birokrasi- Technopreneurship Bidang TIK
dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor
Indikator TIK Nasional- Penetrasi PC = 15 Juta- Pengguna Internet = 60 Juta- Telepon Tetap = 37,5 Juta- Seluler = 125 Juta
(Presidential Decree No. 20 - 2006)
Chair : PresidentVice Chair: Coord Minister for EconomicsExecutive Chair: Minister for Communication
and ITMember:
• Minister for Finance• Minister for Industry• Minister for Trade• Minister for National Education• Minister for Home Affairs• Minister for National Planning• Minister for Research and Technology• Minister for Law and Human Rights• Minister for Public Service Reform• Secretary of Cabinet• Kemal A. Stamboel
Steering Committee
ADVISORS
ICT experts from 4 Universities Other ICT experts with national andinternational reputations andexperiences
Partners
MASTEL;FTII & ICT Associations;
Universities; Chamber of Commerce;
Technology Owner
Chair : Minister for Communication & ITVice Chair : Kemal A. StamboelSecretary : DG ICT ApplicationVice Secretary : Deputy Secretary Cabinet
for LawMembers : DG Postel , Lambock V.N.
Giri Suseno, Jonathan L. Parapak,Jos Luhukay, Hari Sulistyono,
Andi Siswaka, Albdullah Alkaff,Suhono H. Supangkat
Executive Committee
Pokja APokja B
Pokja CWorking Groups
SECRETARIAT
Tugas DETIKNAS
• Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
• Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
• Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
• Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.
Strategic Objectives & Programs
Strategic Objectives Programs
Accessibility Palapa Ring (availability)
e-Pendidikan (capability)
Efficiency National Single Window
Nomer Identitas Nasional
e-Anggaran
e-Procurement
Internet Infrastructure Sharing
Governance Software Legal
ICT Governance
ICT Audit
Government CIO
13
Program Owner dan Members
e-Pendidikan
Nomor Identitas Nasional
e-Anggaran
e-Procurement
National Single Window
Palapa Ring
Software Legal
Flagship Program Owner Member
Depdiknas
Depdagri
Depkeu
Bappenas
Depkeu
Depkominfo
Depkominfo
Bappenas, Depkominfo, Deperind, KNRT,
Kementerian PAN
Bappenas, Depkominfo, Depkeu, Deperind,
KNRT, Kementerian PAN
Bappenas, Dekominfo, Deperind, KNRT,
Kementerian PAN
Depkominfo, Depkeu, Deperind, KNRT,
Kementerian PAN
Depkominfo, Depdag, Dephub, Deptan,
Dephukham, Deplu, Deperind, KNRT,
Kementerian PAN
Bappenas, Depkeu, Deperind, KNRT
Bappenas, Depdag, Depkeu, Deperind, KNRT,
Kementerian PAN
Catatan:
CIO, ICT Governance, ICT Audit, Internet Infrastructure Sharing adalah program DeTIKNas
Palapa Ring
Tujuan
Palapa Ring
Ketersediaan
infrstruktur untuk
layanan suara
sampai Broadband
Efisiensi investasi
untuk menghasilkan
layanan dengan
harga terjangkau
Kemudahan
implementasi e-
Government, e-
Pendidikan, e-Health
Percepatan
pembangunan dan
pengembangan
ekonomi wilayah
16
Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana)
SulawesiKalimantan
о
о
о
оо
Banda Aceh
Sabang
Medan
Palembang
Jakarta
о
Cirebon
о
Semarang
о
Surabaya
ооо
Ketapang
о о о
Sumbawa
оо
о
о
о
Singkawang
оoSampit
Banjarmasin
о
о
о
о
Balikpapan
Samarinda
Tarakan
о
о
о
о
о
о
о
Batam
о
Toli-toli
оо
o
Sibolga
о
оMeulaboh
Tapaktuan
оNatal
Padang
Bengkulu
Kalianda
оBelitung
o
Kalabahi
o
o
o
o
o
Saumlaki
oo
o
Tobelo
oPalopo
Sumatera
JawaNusa Tenggara
Maluku - Papua
Pontianak
Atambua
to Thailand
to Perth, Australia
to Asia Pacific
to India
о
o
o
o
oo
o
Raba
Waingapu
Ende
Kupang
Makassar
Bulukumba
Kolaka
Kendari
Ambon
ParigiPalu
GorontaloManado
Ternate
Sorong
Fakfak
Manokwari
BiakSarmi
Jayapura
Timika
Merauke
Maumere
Mataram
= New Network
= Existing Network
= Landing Point
Adanya percepatan dari target implementasi semula yang termuat dalam inpres 5/2008 dari
tahun 2010 menjadi tahun 2009.
Jadwal Pelaksanaan
e-Education
Tujuan
1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan.
Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan
terjangkau oleh rakyat banyak
TIK
Ruang Lingkup
e-Administrasi:
NISN (42.339.379 siswa)
NPSN (242.596 sekolah)
NUPTK (2.408.174 guru)
e-Learning:
e-Book
e-Bursa
Konten TV
Konten Internet
SD Manusia 2007 2008 2009
Pelatihan Teknisi 6.060 7.305 7.437
Pelatihan Pemanfaatan (Guru,
Kepala Sekolah, Tata Usaha,
Pustakawan)
46.380 119.716 138.988
Pelatihan Pengembang TIK 580 780 930
Penyediaan SDM
Zona 2007 2008 2009
Kantor OfficeNet 865 884 884
Perguruan Tinggi INHERENT 319 789 1.489
Sekolah SchoolNet 10.000 17.582 27.297
Personal TeacherNet 500 3.000 10.000
Penyediaan Jaringan
Jadwal
National Single
Window
Tujuan
INSW
Kecepatan Penyelesaian
Ekspor-Impor
Meminimalisasi waktu dan
biaya
Meningkatkan validitas dan akurasi data
Meningkatkan daya saing perekonomian
Banks
Bank A
Bank BExporters
Importers
Shipping Agents
Bank C
Insurance CompaniesNational Single
Window
Forwarding Agents
Air/SeaPort
Operators
Bank D
•Electronic Funds Transfer
for Payment
Transport ServiceProviders
Approving Authorities
Customs
Tax and Gov Treasury
Ruang Lingkup
Asean
SW
• 19 Nop 07
• GA: DJBC, BPOM
• 10 Importir Jalur Prior.
• Tg.Priok
Ujicoba Awal
Sistem NSW
• 17 Des 07
• GA: di+ Depdag, Karantina
• 100 Imp. Jalur Prior.
• Tg.Priok
Implemen-tasi Tahap
Kesatu
• Akhir Jun 08
• GA: All GA Perijinan Imp.
• MITA Prior + Non-Prior
• Paralel-run Tg.Priok
Implemen-tasi Tahap
Kedua
• AkhirDes 08
• Impor : man-datory nasional
• Ekspor : man-datory Tg.Priok
• SeaPort: man-datory Tg.Priok
• Airport: man-datory Bdr.SH
Implemen-tasi Tahap Nasional
• Jan-Des 2009
• Persiapan Joint to ASW
• Pertukaran CoO/ SKA
• Portal ASW
Integrasi
& Joint to Asean SW
Tahapan Implementasi
Nomor Identitas
Nasional
Kesamaan Dari Setiap Nomor
Identitas
(Commonalities)
NIK
NPWP
SIM
DLL
Atribut yang sama:
• Nama
• Tgl Lahir
• Tempat Lahir
• Jenis Kelamin
• Biometri
NIN
KTPSIMAskes Paspor NPWP Astek PLNDan
Lain-lainSertifikatKK
Akta
Lahir
SIAK
NINNomor Identitas Nasional
• Nama
• Tempat Lahir
• Tgl Lahir
• Jenis Kelamin
• Biometri
Nomor Induk Kependudukan
• Nama
• Tempat Lahir
• Tgl Lahir
• Status Kawin
• Jenis Kelamin
• Alamat
• Pekerjaan• Pendaftaran
• Pendataan
• Populasi Database
• Ekstrasi Data
• Validasi dan verifikasi dengan Biometri
• Penyimpanan data
• Referensi dengan NIN
• Ekstraksi data yang diperlukan
• Verifikasi data NIN
30
Kemajuan
• Sudah terbangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Data Center Kependudukan Departemen Dalam Negeri serta sudah dilakukan pemutakhiran data kependudukan per Kab/Kota untuk memantapkan terwujudnya database kependudukan berbasis NIK Nasional.
• 26 Juli 2008 telah dilakukan rapat lintas sektor, terkait dengan pembangunan Datawarehouse dan konektifitas NIK dengan 14 instansi sebagai berikut : Dirjen Imigrasi, Polri, Depkes, Depdiknas, BPN, Depag, Depsos, Deplu, Menpan, Bin, Bnp2tki, Depkominfo, Depnakertrans, Menkoprekonomian.
e-Anggaran &
e-Procurement
e-Anggaran/Pengadaan
E-Payment
Manajemen
Kontrak
Monitoring
Pekerjaan
e-Anggaran
e-Pengadaan
Anggaran dan
Pengadaan Negara
yang transparan,
akuntabel, standar
dengan yield
maksimum
• e-Anggaran adalah sistem anggaran yang melebur anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam satu format anggaran, yang diharapkan akan mengurangi alokasi yang tumpang-tindih.
• Pada saat ini sudah mempublikasikan RKA-K/L dari setiap departemen dan diterbitkan peraturan bersama dengan Bappenas dan instansi terkait lainnya, kemudian sedang dilakukan penerapan 3 pilar sistem penganggaran baru yaitu : unified budgeting, medium term expenditur framework, Performance based budgeting.
• E-Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (e-SPAN) DJA-PAP2
Progress e-Anggaran
• e-Procurement adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa secara on line melalui internet, proses ini akan menjadi transparan dan dapat mudah diawasi oleh masyarakat sehingga proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan adil (fair).
• Telah disosialisasikan dan di uji coba ke beberapa Instansi Pusat dan Daerah diantaranya : Bappenas, Depkeu, Pemprov Sumbar dll.
FS owner agar memanfaatkan dan mensinergikan inisiatif yang telah ada di Dep. Kominfo, Dep. PU, dll.
Progress e-Procurement
Software Legal
Surat edaran
Surat edaran Menkominfo nomor 10/M.Kominfo/1/2008 tanggal 16 Januari 2008 mengenai :
Penyampaian Buku dan CD Petunjuk Pendataan Penggunaan Komputer Personal dan Landasan Pengelolaan Sumber Daya TIK
Dikirimkan ke : Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Komisi, Kementrian / Lembaga Setingkat Menteri, Lembaga Tinggi, Pemerintah Provinsi
Migrasi software legal terdiri dari kegiatan
berupa :
• Sosialisasi Software Legal
• Sosialisasi & Workshop FOSS
• Membentuk Helpdesk FOSS
• Migrasi 100 PC ke FOSS
• Pembentukan AOSI (Asosiasi Open Source
Indonesia)
Sosialisasi Software Legal sudah
dilaksanakan di :
• Provinsi Sumatera Utara, lokasi Medan 28-29 Oktober 2008 peserta 250
orang
• Provinsi Jawa Tengah, lokasi Yogyakarta 30-1 November 2008 peserta
220 orang
• Provinsi Sulawesi Utara, lokasi Gorontalo 6-7 November 2008 peserta 150
orang
• Peresmian IGOS Center Sumatera, Medan, 28 Desember 2008 serta
penggunaan aplikasi OSS untuk BPR dan Perbankan dalam rangka
Festival Ekonomi Syariah
Sosialisasi dan Workshop FOSS di 7
kota dengan 2.350 peserta
• Kota Muna, 20-28 Oktober 2008 dgn peserta 400 orang
• Kota Kendari, 22-25 Oktober 2008 dgn peserta 300 orang
• Kota Sinjai 23-24 Oktober 2008 dgn peserta 150 orang
• Kota Pekalongan 4-7 Agustus 2008 dgn peserta 300 orang
• Kota Denpasar 7-10 November 2008 dgn peserta 200 orang
• Kota Solo 30-1 November 2008 dgn peserta 200 orang
• Kabupaten Bogor 20-28 November dgn peserta 1000 orang
Progres Pendataan Sumber Daya TIK
• Instansi :
– Kab. Kebumen, Sragen, Minahasa
– Prov. Jawa Barat, Kaltim
– Kota Magelang, Solok
• Membutuhkan pembelajaran pengisian data
• Helpdesk : [email protected]
• Sosialisasi & Workshop Software Legal:
– 28-29 Okt ‘08 : KPDE se Sumatera di Medan
– 30,31 Okt – 1 Nov 08 : KPDE se Jawa di Yogyakarta
– 6-7 Nov ’08 : KPDE se Indonesia Timur di Gorontalo
COUNTRY: YEAR: TYPE OF
WATCH:
USTR FOCUS: TYPE OF
IPR:
REPORT
COMMENTS:
INDONESIA
2001 Priority Watch
List
2002 Priority Watch
List
2003 Priority Watch
List
2004 Priority Watch
List
Piracy of Optical Media Products
(CDs, VCDs, DVDs, CD-ROMs);
Deficient Judicial System;
Pharmaceuticals; Trademark
Counterfeiting, IT Products,
Clothing and Soft Drinks
Copyrights;
Trademarks;
Patents
2005 Priority Watch
List
Enforcement; Adequacy of
Regulations; Pirated Optical
Media Products; Trademark
Infringement; Deficient Judicial
System; Infringement of
Information Technology Products,
Clothing and Soft Drinks
Trademarks;
Copyrights
Optical Disc Regulation
took effect in April of
2005 (only a commitment
on paper so far).
2006 Priority Watch
List
RE-establishment of a
Ministerial-level National
IP Task Force
2007 Watch
List
United States Trade Representative (USTR) Section 301
Government
Chief Information
Officer
Latar Belakang• Informasi bukan lagi menjadi komoditas, tetapi sudah
menjadi aset organisasi di pemerintahan, korporasi maupun organisasi lainnya;
• Peran teknologi informasi bukan lagi sebagai alat ataupun infrastruktur organisasi, lebih lanjut sebagai mitra, enabler atau penghela pertumbuhan;
• Dalam perjalanannya pembangunan teknologi informasi di pemerintahan dilakukan secara otonomi sampai unit terendah, hal ini menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi yang menyebabkan kurang intergrasinya sistem informasi yang dibangun;
• Perlu Pemimpin dan organisasi pengelola informasi di suatu organisasi, Chief Information officer.
Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten/Kota
0
00
0
0
0
Pemerintah Provinsi1
1 1
1
11
2
2
2 2
2
222
CIO
Departemen
CIO
Dinas Propinsi
CIO
Dinas Kab/Kota
Federasi CIO Propinsi dipimipin Kepala Badan Kominfo/Sejenis
Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimpin
Kepala Dinas Kominfo/Sejenis
USULAN
Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS
Government
Internet Infrastructure
Sharing
Tujuan
GIIS
Efisiensi Biaya
Meningkatkan Keandalan
Meningkatkan Keamanan
Manajemen Bandwidth (Kapasitas Dinamis)
Layanan Internet
Layanan Intranet
(antar Depertemen):Koordinasi antar
departemen
Pertukaran data
Berbagi aplikasi/data
Kolaborasi
Skema Sistem
Dept A
Dept J Dept G
Dept I
Dept B
Dept D
Dept F
Dept C
Dept H
Dept E
Proxy ISP
ICT Governance
ICT Evaluation
Hasil Yang Dicapai
• Buku Panduan Tata Kelola TIK
• Kode Etik dan Piagam Evaluasi TIK
• Evaluasi di 3 Instansi
Inpres 5 Tahun 2008
52
Inpres 5 Tahun 2008
Kebijakan Peningkatan Daya Saing Global dengan Program Percepatan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui percepatan program-program flagship Detiknas:
– E- Pendidikan
– E- Procurement
– Palapa Ring
– National Single Window
53
Inpres 5 Tahun 2008
• Menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai
turunan UUITE (Target September 2009)
– PP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik
– PP Lawful Interception
– PP Perlindungan Data Strategis
• Internet Gratis untuk SMU sederajat diseluruh
Indonesia (Target Desember 2008 dan berlanjut)
– Pelayanan internet gratis pada 7.000 SMU dan sederajat
dan berlanjut hingga mencapai 17.000 SMU dan sederajat
Saran & Endorsment
Yang Dibutuhkan
55
Tindak Lanjut Inpres No 5 Th 2008
Tindak lanjut Flagship Programs :– Pertemuan FS Owner dengan member untuk membahas :
• Keterkaitan / Sinergi program
• Konsolidasi Budget
• Monitoring bersama terkait benefit realization
– Evatik dan Tata Kelola TIK
Mendorong pelaksanaan good IT governance di seluruh instansi, melalui SE Wakil Ketua Tim Pengarah DETIKNAS
Mendorong pelaksanaan belanja negara dengan paradigma less capex more opex
Regulasi yang mendorong implementasi TIK• Internet murah, khususnya untuk Edukasi
• Belanja TIK Nasional dengan pendekatan Less Capex More Opex
• Multiyears Contract
Government Internet Infrastructure Sharing (GIIS)
Government Data Information Sharing System
Pembentukan GCIO di setiap Kementerian dan Lembaga
Revitalisasi Industri TIK
Menyetujui e-Health dan President Acountability System sebagai Flagship Program Detiknas
SARAN DAN ENDORSEMENT YANG DIBUTUHKAN
56
Revitalisasi Industri TIK
• Memberikan insentif khusus untuk industri TIK
- Penetapan Depresiasi 100% dalam 1 tahun terhadap produk TIK
- Inbound Technopark
- Pembangunan Cyberpark & Technopark
- Keberpihakan kepada Industri ICT level UKM
- Penggunaan WiMax Indonesia
- Perusahaan Indonesia sudah berhasil memproduksi WiMax
- Diperlukan regulasi yang mendukung implementasi WiMax Indonesia
- Peningkatan sarana untuk menampung dan menggunakan Program/Content Lokal
- Sosialisasi dalam bentuk pameran seperti INAICTA, e-Learning Award.
- Pemanfaatan produk TIK dalam negeri
SARAN DAN ENDORSEMENT YANG DIBUTUHKAN (lanjutan)
Sosialisasi Detiknas
Telah dilaksanakan Sosialisasi Detiknas dalam
bentuk Kuliah Umum di 4 Perguruan Tinggi :
UI, UGM, ITS, ITB
Saran & Masukan untuk Detiknas
dari Tim Penasehat• Peran Detiknas lebih ditingkatkan
• Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sekaligus menindak lanjuti evaluasi TIK Nasional
• Segera menindaklanjuti Kepmen Tata Kelola TIK dengan upaya-upaya lainnya dalam tataran kebijakan dan operasional
• Program NSW perlu dikembangkan untuk layanan publik lain seperti e-government maupun e-layanan lainnya
• Penerapan kepemimpinan kelembagaan organisasi TIK (G-CIO)
59
TERIMA KASIH
BSA merupakan konsorsium industri software
yang memiliki berbagai fokus. Diantaranya
adalah untuk mengurangi tingkat pembajakan
software.
Indonesia menempati urutan ke-57 (dari 64
negara). Di antara negara Asia-Pacific
mendapat urutan 14 dari 16.
The means to compete:
Benchmarking IT industry competitiveness. 5. Software Legal (Cont.)
6161
Progress Flagship Program
e-Pendidikan
Nomor Identitas Nasional
e-Anggaran
e-Procurement
National Single Window
Palapa Ring
Software Legal
Sesuai dengan jadwal Tidak mencapai targetMemerlukan perhatian khusus
Depdiknas
Depdagri
Depkeu
Bappenas
Depkeu
Depkominfo
Depkominfo
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2009
Flagship Program Penanggung Jawab Status Target
• Mengoptimalkan Keputusan Menteri
perindustrian No.11 Tahun 2006 tentang TKDN
• Insentif perpajakan (PP No. 1 tahun 2007).
• Kewajiban operator agar dalam presentasi
tertentu dari belanja Capex dan Opex harus
dibelanjakan di dalam negeri.
UPAYA - PEMBERDAYAAN INDUSTRI
TELEMATIKA NASIONAL
E-Pendidikan
National
Single
Window
E-Budgeting Nomor
Indentitas
Nasional
Legal
Software
E- Procurement
Palapa
Ring
Industri Pengolah
Data/Komputer Industri Piranti Lunak
Industri Peralatan
TelekomunikasiIndustri Kabel Optik
Flagship Program
INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS
Industri pendukung
Industri TIK• Industri Pengolah Data/Komputer
– Jenis-jenis produk yang sudah dapat dibuat didalam negeri saat ini antara lain : CPU, monitor komputer, keyboard, mouse dan peripheral.
– Beberapa industri komputer merk nasional (Relion, Ion, Mogen dll).
• Industri Piranti Lunak– Saat ini diperkirakan + 200 perusahaan industri perangkat lunak (software house) yang
umumnya terkonsentrasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan.
• Industri Telekomunikasi– Saat ini ada beberapa industri yang bergerak dibidang telekomunikasi termasuk
pendukungnya (Inti, Harif Daya, CMI, SKP, LEN, DI, Quasar,dll).
– Secara umum teknologi telekomunikasi sudah dikuasai oleh industri dalam negeri seperti : perangkat (pesawat telepon dan kelengkapannya), jaringan / switch (PSTN), teknologi masa depan seperti Next Generation Network (Aplication layer, Transport Layer dan Access Layer).
• Industri Kabel Optik– Terdapat 7 Pabrik Kabel Optik dalam negeri yang sebagian besar merupakan
perusahaan PMA.
– Total Kapasitas terpasang dari seluruh pabrik kabel optik tersebut sebesar 930,000 fiber-km per tahun.
– Kapasitas yang terpasang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri