dukungan pendamping desa dalam pelaksanaan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DUKUNGAN PENDAMPING DESA
DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
2
MANDAT SKB 4 MENTERI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT
KARYA TUNAI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
1.
Penguatan pendamping
professional untuk:
• Mengawal
pelaksanaan padat
karya tunai di desa;
• Berkoordinasi dengan
pendamping lainnya
dalam program
pengentasan
kemiskinan.
2.
Refocusing
penggunaan Dana Desa
3-5 jenis kegiatan
sesuai dengan
kebutuhan prioritas
desa melalui koordinasi
dengan kementerian
terkait
3.
Fasilitasi penggunaan
Dana Desa untuk
kegiatan pembangunan
desa paling sedikit 30%
wajib untuk membayar
upah dalam rangka
penciptaan lapangan
kerja
4.
Upah kerja dibayar
secara harian atau
mingguan dalam
pelaksanaan kegiatan
yang dibiayai Dana Desa
5.
Fasilitasi kegiatan
pembangunan yang
didanai Dana Desa
dengan mekanisme
swakelola dan
diupayakan tidak
dilaksanakan pada saat
musim panen
3
PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK) DESA
“Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang
bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan SDM, tenaga kerja, dan teknologi
lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, angka stunting dan
meningkatkan pendapatan”
Kerangka Pikir Cash For Work:
1 Ditujukan bagi
masyarakat kurang
mampu
2 Meningkatkan pendapatan
tanpa sepenuhnya
menggantikan pekerjaan
lama
3 Mekanisme penentuan
dan pembagian upah
dibangun sec. partisipatif
dalam musyarawarah
4 Merupakan
kesempatan kerja
sementara
5 Berdasarkan rencana
kerja yang disusun
sendiri oleh desa sesuai
kebutuhan lokal
6 Fokus pembangunan
insfrastruktur desa
dengan mengoptimalkan
SDA dan SDM lokal
4
MANFAAT PADAT KARYA TUNAI DESA
1 2
Mengurangi pengangguran dan masyarakat
miskin desa
Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan
daya beli masyarakat desa
5
TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI APBDES
Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan desa bersifat
wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh desa penerima Dana Desa
Bagi desa yang telah menetapkan APBDesa sebelum
terbitnya SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa.
Agar melakukan hal-hal berikut:
• Desa merevisi APBDesa untuk menyesuaikan pemenuhan
HOK minimal 30%;
• Jika tidak mencapai 30% HOK, maka desa melakukan
penyesuaian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
dan desain teknis kegiatan.
Bagi desa yang belum menetapkan APBDesa sampai
diterbitkannya SKB 4 Menteri agar menyusun RAB dan desain
teknis kegiatan pembangunan untuk memenuhi minimal 30% HOK
dari total alokasi kegiatan pembangunan desa.
1 2
6
KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI
1. Penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai harus sudah dimulai paling lambat tanggal 5
Februari 2018 yang ditandai dengan sudah disalurkan Dana Desa Tahun 2018 dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
2. Seluruh jajaran pendamping profesional mulai dari Tenaga Ahli (TA), Pendamping Desa (PD), dan
Pendamping Lokal Desa (PLD) berkewajiban mendampingi dan memfasilitasi Kepala Desa, BPD
dan unsur masyarakat desa dalam mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan
Dana Desa Tahun 2018 untuk padat karya tunai;
3. Bupati beserta jajaran Dinas PMD kabupaten untuk mendayagunakan tenaga pendamping
profesional dalam mempercepat penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai;
4. Gubernur beserta jajaran Dinas PMD provinsi mengawasi kinerja pendamping profesional dalam
memfasilitasi penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai
7
DUKUNGAN PENDAMPING DESA
DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DESA
• Kabupaten:
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat: 2.523 Orang
• Kecamatan:
Pendamping Desa Pemberdayaan: 9.828 Orang
Pendamping Desa Teknik Insfrastruktur: 5.473 Orang
• Desa:
Pendamping Lokal Desa: 20.110 Orang
TOTAL:
37.934 ORANG
Mensosialisasikan dan
memfasilitasi
perencanaan kegiatan
padat karya tunai desa
melalui musyawarah
desa
Melakukan pengawalan
pelaksanaan padat
karya tunai di desa untuk
memastikan kegiatan
sesuai dengan pedoman
Berkoordinasi dengan
pendamping lainnya
dalam program
pengentasan kemiskinan,
seperti dari Kemensos,
Kementan, Kemenaker, dll
Peran Pendamping Desa dalam Padat Karya Tunai Desa:
1 2 3
8
CONTOH KEGIATAN DUKUNGAN PENDAMPING DESA
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DESA
NO KEGIATAN PELAKU PENDAMPINGAN
1 Sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa 2018 untuk Padat Karya Tunai di Desa TAPM, PD, PLD
2 Mendorong Percepatan terbitnya Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian,
Penggunaan dan Pengalokasi Dana Desa & kebijakan serta regulasi terkait padat karya tunai di kabupaten TAPM
3 Fasilitasi Perubahan RKPDesa dan RAPBDesa (Review RKP dan APB Desa untuk HOK 30% di bidang
pembangunan desa dalam kegiatan padat karya tunai) TAPM, PD, PLD
4 Fasilitasi kegiatan refocusing 3-5 jenis kegiatan pembangunan TAPM, PD, PLD
5 Fasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design refocusing dalam kegiatan Padat Karya
Tunai di Desa TAID, PDTI, PLD
6 Fasilitasi Musyawarah Desa perubahan RKPDes dan RAPBDesa PDP dan PLD
7 Fasilitasi pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) TAPM, PD, PLD
8 Pengendalian dan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai TAPM, PD dan PLD
9 Fasilitasi laporan dan pertanggungjawaban TAPM, PD dan PLD
Keterangan:
• TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat)
• PD (Pendamping Desa) Kecamatan
• PLD (Pendamping Lokal Desa)
• RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
• RAPBDesa (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
9
IDENTIFIKASI PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2018
421
[VALUE]
DARI TOTAL 434
KABUPATEN/
KOTA
KABUPATEN BELUM
MENGESAHKAN APBD
SUDAH
MENGESAHKAN
APBD
*Data Per 30 Januari 2018
10
IDENTIFIKASI PENGESAHAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG
RINCIAN DANA DESA PER DESA TAHUN 2018
26%
74%
Sebanyak 113 Kabupaten sudah
menetapkan Perbup/Perwali
tentang Rincian Dana Desa per
desa Tahun 2018
Sebanyak 321
Kabupaten belum
menetapkan
Perbup/Perwali
± Rp 800,4 jt/desa
Rp 60 T
2018
74.910 DESA
± Rp 800,4 jt/desa
Rp 60 T
2017
74.910 DESA
Penyerapan Sebesar
98,41%**
± Rp 643,6 jt/desa
Rp 46,98 T
2016
74.754 DESA
Penyerapan Sebesar
97,65%
± Rp 280,3 jt/desa
Rp 20,67 T
2015
74.093 DESA
Penyerapan Sebesar
82,72%
11
• Perlu ada percepatan pencairan Dana Desa 20% Tahap I Tahun 2018;
• Kabupaten yang sudah menetapkan Peraturan Daerah APBD diharapkan segera menyampaikan
ke Kementerian Keuangan;
• Selain itu, kabupaten diharapkan segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana
Desa Per Desa dan mendorong percepatan penetapan Peraturan Desa terkait APBDes.
PERCEPATAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2018 UNTUK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI