E LEARNING MNJ PAJAKHARI : RABU/14 OKTOBER2015

KELAS MALAM 22A DAN 22BTUGAS

1.KEMARIN SAUDARA TELAH PELAJARI MATERI INI, SAUDARA INGAT INGAT LAGI TENTANG PERENCANAAN Pph Pasal 21.

2.BUATLAH PERENCANAAN PPh PASAL 21, ILUSTRASI KASUS MAUPUN ANGKA BEBAS, HASIL AKHIR ADA PENGHEMATAN PAJAK. PEKERJAAN DI TULIS TANGAN DAN DIKUMPULKAN KE PENGAJARAN FAK KAMPUS 2 PADA HARI SELASA 20 OKTOBER 2015.

PERENCANAAN PAJAK1. Definisi Pajak2. Definisi Perencanaan Pajak:

Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya képada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar kepada Negara.

3. Perencanaan Pajak (Tax Planning/Tax Management): Cara-cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

4. Perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak tententu, belum tentu sesuai apabila diterapkan oleh Wajib Pajak yang lainnya.

ASPEK-ASPEK MANAJEMEN PAJAK

Aspek Formal dan Administrasi dalam Perencanaan Pajak

Aspek Material dalam Perencanaan Pajak Penghindaran Sanksi Pajak Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pengendalian Pajak

TAHAPAN DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PAJAK

Analisa Informasi (Data) yang ada: Fakta yang relevan, Faktor Pajak, dan Non Pajak.

Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Evaluasi atas Perencanaan Pajak Mencari Kelemahan dan Kemudian

Memperbaiki Rencana Pajak Memutakhirkan Rencana Pajak

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PAJAK

Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Integral, merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh perusahaan

Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya: agreement. invoice dan accounting treatment.

Cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow.

Net Present Value, memaksimalkan net present value.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PAJAK

1. Tahap Pemahamana. Memahami Peraturan Perpajakan.b. Memahami Kondisi Internal.c. Memahami Kondisi Eksternal.d. Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak.

- Variabel Entitas1) Memindahkan Penghasilan2) Memindahkan Biaya3) Melakukan Transfer Pricing

- Variabel Waktu- Variabel Peraturan Perpajakan- Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan P6jak

2. Tahap Penentuan Tujuan3. Tahap Pemilihan Strategi4. TahapPenentuanTeknik5. Tahap Implementasi6. Tahap Evaluasi

Strategy umum tax planning

Tax saving Tax avoidance Menghindari pelanggaran terhadap

peraturan perpajakan yang berlaku Penundaan pembayaran kewajiban pajak Mengoptimalkan kredit pajak yang

diperkenankan

ASPEK STRATEGIS PERENCANAAN PAJAK

1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak

a. Mengoptimalkan Beban Pengeluaranb. Menghindari Sanksi Perpajakanc. Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajakd. Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaanf. Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaang. Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak, dan Zakat, Sebagai Pengurang Penghasilan

3. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajaka. Memaksimalkan Kompensasi Kerugianb. Melakukan Mergerc. Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap

4. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal Wajib Pajak

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN

1. Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek PajakContoh:PT. Bangun Jaya pada awal tahun 2003 memiliki kepemilikan saham di PT Aneka Rupa sebagai bentuk investasinya sebesar 24 %. Pada tanggal 15 Januari 2004 PT Aneka Rupa mengumumkan akan membagikan dividen untuk laba tahun 2003.

2. Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan3. Memindahkan (Menggeser/Menunda) 4. Menyegerakan Pembebanan Biaya5. Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN (Cont.)

6. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 257. Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai8. Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan9. Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax10.Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

a) Berasal dan laba ditahan;b) Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); danc) Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham

11.Income Spreading12.Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan

Istimewa13.Piutang TakTertagih14.Bunga Pinjaman dan Deposito15.Biaya Entertainment16.Penyetaraan (Ekualisasi) SPT

Strategi Efisiensi PPh Badan Usahakan Penghasilan tsb termasuk dalam Non Taxable

Income Cfm Pasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize exemption)

Maximizing Deductible Expense Menunda Penghasilan Percepat Pembebanan Biaya Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar Permohonan penurunan pembayaran angsuran PPh

pasal 25 Pengelolaan transaksi yang biayanya tidak boleh

dikurangkan secara fiskal

Strategi Efisiensi PPh Badan

Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan

Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax Perlakuan atas Penyertaan pada Perseroan Terbatas

dalam Negeri Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan

perusahaan yang laba Pemecahan Satu Perusahaan Menjadi beberapa

Perusahaan Pengelolaan Transaksi Afiliasi Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dan PPh

Pasal 23

Strategi Efisiensi PPh Badan

Kebijakan Piutang tak tertagih Kebijakan Penempatan Deposito Pengelolaan Biaya Entertainment Ekualisasi SPT PPh Badan dengan PPh

Pasal 21, 23/26, Final dan PPN Hindari Beban Pajak Orang Lain

Strategy efisiensi atas biaya kesejahteraan karyawan

Memanfaatkan biaya natura yang merupakan keharusan

Memanfaatkan biaya makanan dan minuman untuk karyawan.

Jika laba kena pajak diatas Rp 100 juta dan pengenaan PPh badannya tidak final, kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura diupayakan seminimal mungkin.

Jika rugi, merubah pemberian natura menjadi tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax

Perusahaan yg membayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya

Nilai transaksi digross-up, sehingga nilai transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut

PENYERTAAN PADA PT DALAM NEGERI Dividen atas penyertaan pada PT Dalam

Negeri tidak menjadi objek pajak jika :Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahanKepemilikan saham minimum 25 % dari jumlah modal yang disetorHolding Company harus mempunyai usaha aktif di luar penyertaan tersebut

Dalam hal perusahaan mempunyai usaha aktif

1. Investasi pada perusahaan listed a. Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk

pembelian saham tidak boleh dibiayakan b. Karena atas transaksi saham di bursa efek dikenakan PPh

Final saat transaksi, maka biaya bunga tersebut tidak perlu dikapitalisasi

2. Investasi pada perusahaan non listed a. Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk pembelian saham tidak boleh dibiayakan dan harus dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham b. Selisih antara harga perolehan saham dengan harga jual

diakui sebagai laba atau rugi

Holding di luar negeri Beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan: Negara tersebut tidak termasuk di salah satu dari

negara yang disebutkan dalam KMK nomor: 650/KMK.04/1994, sebab walaupun holding tersebut tidak membagikan dividen, tetap terhutang pajak penghasilan di Indonesia

Negara tersebut mempunyai tax treaty dengan Indonesia, sehingga tariff pemotongan pajak atas dividennya lebih rendah dari tariff umum

Negara tersebut tidak mengenakan pajak penghasilan ataupun mengenakan dengan tariff yang lebih rendah dari tariff pajak penghasilan Indonesia

Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terjadi penurunan laba kena pajak, dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP dapat mengajukan permohonan penurunan Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Ekualisasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, 23/26, Final dan PPN

Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 21 Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal

23/26/final Ekualisasi PPh Badan dengan PPN

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN (Cont)

PAJAK UNTUK PPh PASAL 21- Prinsip-prinsip?

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 23/26/PPh FINAL- PPh Pasal 23/26/PPh Final - PPh Pasal 23/26 Non PPh Final

Strategi efisiensi PPh 21

Perusahaan dalam keadaan untung dan sebagian besar karyawan penghasilannya berada pada level PPh 5 % - 25 % dengan merubah pemberian natura menjadi tunjangan kas

Perusahaan dalam keadaan rugi, lebih banyak memberikan imbalan pada karyawan dalam bentuk natura

PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi

Perhatikan jenis objek pajak dan tarif pajak Untuk PPh Final, hindari penggunaan

konsultan berjenjang agar biaya lebih murah Untuk transaksi LN, pastikan diperoleh

Certificate of Residence

PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi

Jika pihak ketiga tidak mau dipotong PPh Pasal 23/26- Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak

yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

- Nilai transaksi digross up, sehingga nilai transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut.

PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi

Contoh :Perusahaan akan menyewa kantor dari Bapak Agus Rp. 90.000.000,00 untuk 4 tahun, Agus tidak bersedia dipotong pajaknya sebesar 10%.Perusahaan membayarkan withholding tax :10% x Rp. 90.000.000 = Rp. 9.000.000 tidak boleh dibebankan sebagai biayaNilai transaksi digross-up :100/90 x Rp. 90.000.000 = 100.000.000Withholding tax atas sewa 10% x 100.000.000 = Rp. 10.000.000 boleh dibiayakan# Tax Saving (30% x Rp. 10.000.000) – Rp 1.000.000 = Rp. 2.000.000

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPN

1. Penundaan Pembayaran PPN2. Penggunaan Faktur Pajak Sederhana3. Menghindari Sanksi Administrasi yang

Berkaitan Dengan Faktur Pajak4. Perencanaan PPN Lainnya