e-sakip.kaltaraprov.go.id · 2018-04-26 · dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3AP2KB Prov. Kaltara 2017

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Keberhasilan Instansi Pemerintah dalam suatu organisasi akan banyak

dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara

terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders). Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan,menyusun

dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga

sebagai perwujudan normatif pertanggungjawabannya.

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai

pengungkapan/komunikasi capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam suatu

tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat

kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran. Instansi Pemerintah

yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara dibentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Nomor 21 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan

Peraturan Daerah untuk melaksanakan peyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan

Gubernur Provinsi Kalimantan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan pemerintahan

bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi

kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka


2

Fungsi yang didasarkan atas tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Kalimantan Utara antara lain adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan koordinasi dan pengendalian teknis

di bidang Kualitas Hidup Perempuan;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis

di bidang perlindungan perempuan;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian

teknis di bidang kualitas keluarga;


teknis di bidang system data gender dan anak;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan koordinasi dan pengendalian teknis

di bindang pemenuhan hak anak (PHA);

7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis

di bidang perlindungan khusus anak;


teknis di bidang pengendalian penduduk;


teknis di bidang keluarga berencana (KB);


teknis Keluarga Sejahtera;

11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan


3

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN

KELUARGA

SEKSI KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG EKONOMI

SEKSI KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN BIDANG SOSPOLKUM

SEKSI KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA

BIDANG

PEMENUHAN HAK ANAK

SEKSI PENGASUHAN ALTERNATIF

DAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN

WAKTU LUANG DAN KEGIATAN

BUDAYA

SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI

SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

UPT

BIDANG

PERLINDUNGAN HAK

PEREMPUAN DAN ANAK

SEKSI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

SEKSI

PERLINDUNGAN ANAK

SEKSI

DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI DAN KIE PENGGERAKKAN

SEKSI

KELUARGA BERENCANA

SEKSI KETAHANAN

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SEKRETARIS

SUBBAGIAN

PERENCANAAN SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK J ABATAN

FUNGSIONAL

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan

Utara, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang

Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang, sebagai berikut;


4

D. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara memiliki Pegawai

Negeri Sipil berjumlah 27 orang dan PTT berjumlah 16 orang, sehingga total

keseluruhan pegawai berjumlah 43 orang. Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Golongan dan

Gender.

Tabel I-1. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat

Golongan Gender

Jumlah Laki-Laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

IV 2 0 2

III 1 2 3

II 3 0 3

I 0 0 0

PTT 5 5 10

JUMLAH 11 7 18

Tabel I-2. Rekapitulasi Pegawai Bidang 1 (Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga)

Golongan Gender


(1) (2) (3) (4)

IV 0 0 0

III 2 2 4

II 0 0 0

I 0 0 0

PTT 1 0 1

JUMLAH 3 2 5


5

Tabel I-3. Rekapitulasi Pegawai Bidang 2 ( Pemenuhan Hak Anak )

Golongan Gender


(1) (2) (3) (4)

IV 1 0 1

III 1 3 4

II 0 0 0

I 0 0 0

PTT 0 0 0

JUMLAH 2 3 5

Tabel I-4. Rekapitulasi Pegawai Bidang 3 (Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)

Golongan Gender


(1) (2) (3) (4)

IV 0 1 1

III 2 2 4

II 0 0 0

I 0 0 0

PTT 1 0 1

JUMLAH 3 3 6


6

Tabel I-5. Rekapitulasi Pegawai Bidang 4 (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Golongan Gender


(1) (2) (3) (4)

IV 2 1 3

III 0 2 2

II 0 0 0

I 0 0 0

PTT 0 0 0

JUMLAH 2 3 5

Tabel I-5. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan Gender


(1) (2) (3) (4)

IV 5 3 8

III 5 10 15

II 4 0 4

I 0 0 0

JUMLAH 14 13 27

Sumber : Data Kepegawaian DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara 2017

Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

Utara berdasarkan Pendidikan dan Gender .


7

Tabel I-7. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dan Gender

Usia Gender


(1) (2) (3) (4)

STRATA 3 0 0 0

STRATA 2 4 1 5

STRATA 1 3 10 13

DIPLOMA IV 0 1 1

DIPLOMA III 2 1 3

DIPLOMA II 0 0 0

DIPLOMA I 0 0 0

SLTA 5 0 5

SLTP 0 0 0

SD 0 0 0

JUMLAH 14 13 27


Tabel I-8. Rekapitulasi PTT Berdasarkan Pendidikan dan Gender

Usia Gender


(1) (2) (3) (4)

STRATA 1 7 4 11

DIPLOMA III 0 0 0

SLTA 5 1 6

SLTP 0 0 0

SD 0 0 0

JUMLAH 12 5 17


8

Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

Utara berdasarkan DIKLATPIM dan Gender.

Tabel I-9. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkatan DIKLATPIM dan Gender Pegawai

Usia Gender


(1) (2) (3) (4)

DIKLATPIM. I 1 0 1

DIKLATPIM. II 0 0 0

DIKLATPIM.

III

4 2 6

DIKLATPIM.

IV

5 4 9

JUMLAH 10 6 16


Tabel I-10. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Gender Pegawai

Usia Gender


(1) (2) (3) (4)

Eselon I 0 0 0

Eselon II 1 0 1

Eselon III 3 1 4

Eselon IV 6 8 14

JUMLAH 10 9 19

E. Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara dilengkapi dengan sarana dan

prasarana berupa bangunan gedung (kontrak), inventaris, kendaraan dinas, dan


9

fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga

semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2017 sarana kerja yang dimiliki Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara adalah seperti pada tabel

berikut:

Tabel I-11. Sarana Prasarana Dinas PPPAPPKB Prov. Kaltara TA. 2017

No Nama Barang

Tahun

Perolehan

Jumlah Barang

Satuan Kondisi Barang

Ket

1 4 6 7 8 9 10

1 Mobil KT 1060 HI

2014 1 Unit Baik

Mutasi

dari DPMD

2 Mobil KT 1061

HI 2014 1 Unit Baik

Mutasi dari

DPMD

3 Mobil KT 8040 HI

2014 1 Unit Baik Mutasi

dari

DPMD

4 Sepeda Motor 2014 1 Unit Baik

Mutasi

dari DPMD

5 Sepeda Motor 2015 1 Unit Baik Mutasi

dari DPMD

6 Sepeda Motor 2014 1 Unit Baik

Mutasi dari

DPMD

7 Notebook 2014 1 Buah Baik Mutasi

dari DPMD


dari

DPMD

9 Notebook 2014 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD


dari DPMD


10

11 Personal Komputer

2015 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

12 Personal

Komputer 2015 1 Buah Baik

Mutasi dari

DPMD


2015 1 Buah Baik Mutasi

dari

DPMD


2015 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

15 UPS 2015 1 Buah Baik Mutasi

dari DPMD


dari

DPMD

17 UPS 2015 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD


dari DPMD

19 Printer 2014 1 Buah Baik Mutasi

dari

DPMD

20 Printer 2014 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

21 Printer 2015 1 Buah Baik Mutasi

dari

DPMD

22 Printer 2016 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

23 Kipas Angin

Tornado 2016 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

24 Kipas Angin

Tornado 2016 1 Buah Baik

Mutasi dari

DPMD

25 Mesin Ketik Manual

2016 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

26 Lemari Rak

Besi 2014 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD


11

27 Lemari Arsip 2014 7 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

28 Lemari Credenza Tipe B


dari DPMD

29 Lemari Mobile Drawer


dari

DPMD

30

Konfigurasi

Meja Kabid Double

2014 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

31 Konfigurasi Meja Kasi Double


dari DPMD

32 Konfigurasi Meja 2 Staf

Deret


dari

DPMD

33 Kursi Kerja Kabid

2014 2 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

34

Kursi Kerja Kasi

2014 5 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

35 Kursi Hadap Kabid dan Kasi

2014 10 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD

36 Sofa Duduk 2 2014 1 Set Baik Mutasi

dari DPMD

37 Kursi Tamu 2014 1 Set Baik Mutasi

dari

DPMD

38 Tikar/Ambal 2014 1 Buah Baik

Mutasi

dari DPMD


Mutasi

dari DPMD

40 Tikar/Ambal 2014 1 Buah Baik Mutasi

dari

DPMD


Mutasi

dari DPMD


Mutasi

dari DPMD


12

43

Kendaraan

Dinas/Operasional Roda Empat (R4)

2017 1 Buah Baik

44

Kendaraan Dinas/Operasio

nal Roda Empat (R4)

2017 1 Buah Baik

45 Belanja Portable Proyektor

2017 1 Buah Baik

46 Belanja Portable

Proyektor

2017 1 Buah Baik

47

Belanja

Portable Proyektor (Tripod Screen)

2017 1 Buah Baik

48 Belanja Alat Hitung Uang

2017 1 Buah Baik

49

Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua

(R2)

2017

2 Buah Baik

50 Belanja Alat

Band

2017 1 Buah Baik

51 Belanja

Brankas

2017 1 Buah Baik

52 Belanja

Dispenser

2017 1 Buah Baik

53 Belanja Finger

Print

2017 1 Buah Baik

54 Belanja Kipas Angin

2017 2 Buah Baik

55 Belanja Mesin Ketik

2017 2 Buah Baik

56 Belanja UPS 2017 4 Buah Baik

57 Belanja Printer Epson

2017 2 Buah Baik

58 Belanja Hardisk 2017 8 Buah Baik

59 Belanja Printer Brother

2017 8 Buah Baik

60 Belanja PC 2017 4 Buah Baik

61 Belanja Laptop 2017 7 Buah Baik

62 Belanja Sleekbook

2017 1 Buah Baik


13

Sumber : Data Inventaris Barang DP3AP2KB Provinsi Kaltara Tahun

2017

F. Isu Strategis/Permasalahan

Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, adalah:

1. Sekretariat :

a. Kurangnya Aparatur Sipil Negara

b. Kurangnya ketersediaan sumberdaya sarana dan prasarana

2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

a. Belum semua melaksanakan ARG

b. Masih kurangnya partisipasi perempuan di bidang politik dan belum

terbentuknya Kaukus Perempuan

c. Masih kurangnya kelompok usaha rumahan

d. Belum tersedianya data lansia perempuan

e. Belum tersedianya data perempuan disabilitas

f. Belum adanya Focal point di Perangkat Daerah

3. Bidang Pemenuhan Hak Anak

a. Belum Terwujudnya KLA Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara

b. Belum semua Kab/Kota yang membentuk Forum Anak tingkat Kecamatan

c. 2 Kabupaten yang belum memiliki Ruang Bermain Rahmah Anak (RBRA)

d. Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

e. Belum semua SLTA yang ramah anak

f. Belum semua lembaga pengasuhan anak alternative sesuai standar ramah

anak


14

4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

a. Tidak tersedianya data yang vailid

b. Belum optimalnya penangangan korban kekerasan

c. Masih belumnya optimalnya P2TP2A Kab/Kota

5. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

a. Kurangnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif.

b. Belum adanya pendirian pusat pelayanan informasi konseling KKR

Berdasarkan permasalahan Bidang maka urusan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

adalah :

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan DP3AP2KB

b. Rendahnya Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan;

c. Belum Optimalnya Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

d. Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh;

e. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang belum optimal;

f. Penyusunan Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD;

g. Masih rendahnya tingkat pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence

rate/CPR), secara nasional adalah 61,4%;


15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang diharapkan dalam

kesetraan Gende, Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk, maka

ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dituangkan

dalam tabel berikut ini :

Tabel strategi dan kebijakan

Strategi Kebijakan

Penguatan peran kelembagaan

PUG melalui Pelatihan ARG dan

PPRG, penguatan TAPD,

Pembinaan Organisasi Perempuan

dan Peningkatan Keterampilan

Perempuan Rentan

Meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan perempuan untuk

berperan aktif dalam pembangunan

Pembinaan Kabupaten / Kota dalam

pembentukan KLA melalui Advokasi

dan kebijakan daerah dalam

pemenuhan Hak Anak.

Meningkatkan Pemenuhan Indikator

persiapan menuju KLA

Penguatan kelambagaan

penanganan korban kekerasan

Meningkatkan kebijakan terkait

perlindungan Perempuan dan Anak

Peningkatan kepesertaan KB dan

Keluarga Sejahtera melauli

Pembinaan Keluarga Berencana

Meningkatkan Kesadaran masyarakat

membentuk keluarga sejahtera

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

pelayanan KB dan KS


16

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kapasitas ASN

pada DPPPAPP&KB

Rata-rata Nilai SKP

DPPPAPP&KB

82,5 %

2 Meningkatnya Peran

Kelembagaan PUG

Cakupan PUG yang dibina 30 %

3 Implementasi menuju

Kabupaten/Kota Layak Anak

Anak yang menjadi peserta FAD

yang ada di Kabupaten/Kota

20%

Anak Kabupaten/Kota yang

berpartisipasi dalam kegiatan

20%

4 Pelayanan Pengaduan Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase terlayaninya

pengaduan kekerasan terhadap

perempuan dan anak

30%

5 Meningkatnya Pasangan Usia

Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Persentase pemakaian alat

kontrasepsi modern (CPR)

modern

55%

1.


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja DP3AP2KB Prov. Kaltara Tahun 2017

1. Pencapaian Sasaran 1

SASARAN RENSTRA

INDIKATOR

KINERJA

Tahun 2017

TARGE

T

REALISA

SI

CAPAIA

N

Meningkatnya Peran

Kelembagaan PUG

Cakupan PUG yang dibina

30% 15% 50%

Pencapaian sasaran 1 : Meningkatnya peran kelembagaan PUG ,

dengan Indikator kinerja Cakupan PUG yang dibina dengan target sebesar

30%, Realisasi Sebagai 15% dengan Capaian sebagai 50%

Cakupan PUG yang dibina di tahun 2017 merupakan pembinaan

terhadap kelompok-kelompok usaha perempuan, dimana capaian yang

diperoleh kurang dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena

belum maksimalnya pendataan ulang di setiap kabupaten/kota terhadap PUG

sehingga belum diperoleh data yang lebih valid terhadap kelompok-kelompok

usaha perempuan. Untuk ke depannya pembinaan PUG akan lebih

difokuskan pada pendataan serta di fokuskan pembinaan pada daerah-

daerah terpencil dan perbatasan sehingga cakupan PUG yang dibina lebih

meningkat dan diharapkan akan terjadi penurunan ketimpangan bidang

ekonomi pada perempuan melalui Program Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender dan Anak dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas

dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya

SASARAN RENSTRA INDIKATOR

KINERJA

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatnya Peran

Kelembagaan PUG


50% 50%


18

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada capaian tahun 2016 sebesar 50%

dikarenakan pada tahun 2016 tersebut masih dalam bidang, sedangkan

capaian pada tahun 2017 indikator Kinerja Cakupan PUG yang dibina

sebesar 50% hal ini dikarenakan pada tahun Tahun 2016 indikator kinerja

Cakupan PUG yang dibina kegiatan sudah termasuk sebagai indikator dalam

renstra. Sedangkan di tahun 2017 dengan berubah nya nomenklatur OPD

sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

menjadi Dinas Pemberdyaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana. Indikator Kinerja Cakupan PUG yang

dibina dengan realisasi sebesar 15% dikarenakan belum dilakukannya

pendataan ulang di setiap kabupaten/kota terhadap PUG sehingga diperoleh

data yang belum valid terhadap kelompok-kelompok usaha perempuan

sehingga masih kurang dari yang di targetkan.

Dokumentasi Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam

mengelola usaha di 5 Kabupaten/Kota Tahun 2017


19


SASARAN RENSTRA

INDIKATOR

KINERJA

Tahun 2017

TARGET REALISASI CAPAIAN

Implementasi

menuju

Kabupaten/

Kota Layak

Anak

Anak yang menjadi peserta FAD yang ada di Kabupaten/Kota

20% 18% 90%

Anak Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam kegiatan

20% 30,12% 150%

Pencapaian sasaran 2 : Implementasi Menuju Kabupaten/Kota Layak

Anak, dengan Indikator kinerja terdiri dari :

1. Anak yang menjadi peserta FAD yang ada di Kabupaten/Kota dengan

target sebesar 20% menghasilkan Realisasi 18% dan Capaian 90%.

2. Anak Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan target

sebesar 20% dan Realisasi sebesar 30,12% dan capaian sebesar 150%.

Dalam mencapai sasaran tersebut terdapat beberapa hambatan yang

ditemukan diantaranya :

a. Kurangnya pemahaman Sekolah – Sekolah di tingkat kabupaten/kota

serta provinsi tentang Forum Anak Daerah (FAD).

b. Kurangnya pemahaman beberapa sekolah di tingkat kabupaten/kota

serta provinsi dalam menerapkan program Kota Layak Anak.

c. Sarana dan Prasarana Sekretariat Forum Anak Daerah yang masih

kurang di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

d. Belum terbentuknya Forum Anak Daerah.

e. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Forum Anak

Daerah.


20

Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan


Berencana Provinsi Kalimantan Utara diantaranya :

a. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dan Organasi Prangkat Daerah

(OPD) di tingkat kabupaten/kota serta provinsi tentang Konvensi Hak

Anak.

b. Menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif setiap individu,

keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, pemerintah dan negara dalam

menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk anak serta memberikan

perhatian dan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh anak dan

keluarga tentang pentingnya membangun karakter anak melalui

peningkatan pengasuhan keluarga yang berkualitas.

c. Mendorong pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka

mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Sasaran diatas telah tercapai karena didukung dengan Program

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak dengan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun

sebelumnya

SASARAN RENSTRA

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2016

CAPAIAN 2017

Implementasi

menuju

Kabupaten/Kota

Layak Anak


10% 18%


10% 30,12%


21

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada capaian tahun 2016

sebesar 10% dikarenakan pada tahun 2016 tersebut masih dalam bidang,

sedangkan capaian pada tahun 2017 indikator Anak menjadi Peserta FAD

yang ada di Kabupaten/Kota sebesar 18% dan Indikator Anak

Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam kegiatan sebesar 30,12% Hal ini

dikarenakan pada tahun Tahun 2016 indikator Anak yang menjadi peserta

FAD yang ada di Kabupaten/Kota dan Anak Kabupaten/Kota yang

berpartisipasi dalam kegiatan sudah termasuk sebagai indikator dalam

renstra. Sedangkan di tahun 2017 dengan berubah nya nomenklatur OPD

sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

yang menjadi Dinas Pemberdyaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Indikator Kinerja Anak

yang menjadi peserta FAD yang ada dikabupaten kota sebesar 18%

dikarenakan belum semua Kabupaten/Kota membentuk Forum Anak Tingkat

kecamatan dan Desa/keluarahan. Sedangkan untuk indikator Anak

Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam Kegiatan dengan capaian sebesar

30.23% dikarenakan sudah 3 Kabupaten/Kota yang memliki Forum Anak

tingkat Kecamatan sehingga peserta bertambah dari yang di targetkan.

Dokumentasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak


22

Pelatihan Konselor Sebaya bagi Forum Anak Daerah Se-

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Utara

masa bakti 2017 - 2019

Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kaimantan Utara Tahun

2017


23


SASARAN RENSTRA

INDIKATOR

KINERJA

TAHUN 2017


Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak

Persentase terlayaninya pengaduan kekerasan terhadap

perempuan dan anak

30% 17% 56%

Pencapaian sasaran 3 : Pelayananan Pengaduan Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak dengan Indikator kinerja persentase terlayaninya

pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target 30%,

realisasi sebesar 17% dan capaian 56%.



a. Kurangnya pemahaman petugas dalam penanganan kasus.

b. Belum semua layanan mendapatkan ISO .

c. Sarana dan Prasarana Sekretariat P2TP2A yang masih kurang di

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

d. Belum adanya SOP yang baku di setiap Unit Layanan.




a. Melakukan pembinaan kepada unit layanan pengaduan di

Kabupaten/Kota

b. Peningkatan kualitas layanan Terpadu Korban Kekerasan melalui

pelatihan tenaga pelayanan pengaduan, dan petugas konseling dan

bantuan hukum.


24

c. Meningkatkan program/kegiatan perlindungan perempuan dan anak

seperti pengembangan lembaga penyedia layanan yang dikembangkan

dalam perlindungan perempuan dan anak.

d. Koordinasi, sinergitas, dan integrasi dengan SKPD/Unit Kerja terkait

lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerhati Anak,

Lembaga Keagamaan, Lembaga Pendidikan, dan dunia usaha dalam

upaya melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sasaran diatas belum dicapai karena belum maksimalnya Program

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak dengan

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A).


SASARAN RENSTRA

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017

Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase terlayaninya pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak

60% 56%


sebesar 60% dikarenakan pada tahun 2016 tersebut masih terfokus dalam

kegiatan sosialisasi dan belum banyak nya kasus kekerasan yang ditangani

oleh petugas, sedangkan capaian pada tahun 2017 indikator Kinerja

Persentase terlayaninya pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan

anak sebesar 56% capaian ini menurun dikarenakan pada tahun Tahun

2017 karena banyaknya kasus kekerasan yang masuk dan belum adanya

tenaga terlatih dalam pengangan kasus. Dari 5 (lima) Kabupaten/Kota hanya

1 (satu) kota tarakan yang mempunyai sertifikasi ISO.


25

Dokumentasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan

Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) di Kabupaten Malinau

Penyusunan Profil Perempuan dan Anak Kalimantan Utara 2017

Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Koordinasi Lembaga Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak di

Kota Tarakan


26


SASARAN RENSTRA

INDIKATOR

KINERJA

Tahun 2017


Meningkatnya Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (CPR) modern

55% 67% 122%

Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Pasangan Usia Subur Menjadi

Peserta KB aktif, dengan Indikator kinerja Persentase Pemakain alat

kontrasepsi modern (CPR) modern dengan target sebesar 55%, Realisasi

sebesar 67% dan capaian sebesar 122%.



a. Masih Kurangnya Kerjasama Pengelola Program KKBPK dengan para

mitra kerja di Provinsi Kalimantan Utara.

b. Masih Kurangnya Pembinaan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan

Utara kepada Pengelola Program Kabupaten/Kota serta Pembinaan

Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

(PKB/PLKB).

c. Masih Kurangnya Pembinaan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan

Utara berupa Pembinaan Kader Remaja dalam penggerakan Pusat

Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Generasi Berencana (GenRe)

Remaja.

d. Masih Kurangnya Kapasitas Pengelola Program KKBPK Provinsi

Kalimantan Utara di Tingkat Nasional.




a. Pertemuan Kelestarian KB bagi mitra kerja (L/S).


27

b. Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian KB bagi Pengelola Program

Kabupaten/Kota.

c. Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian KB bagi Remaja.

d. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program KKBPK di Tingkat Nasional.

e. Desiminasi Informasi KKBPK di Event Nasional.

Sasaran diatas telah tercapai karena didukung dengan Program

Keluarga Berencana dengan Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana.


SASARAN RENSTRA

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017



67%


sebesar 0 dikarenakan pada tahun 2016 tersebut belum tertuang di dalam

Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2017 indikator Kinerja Persentase

pemakaian alat kontrasepsi modern (CPR) sebesar 67% termasuk sebagai

indikator dalam renstra. Sedangkan di tahun 2017 dengan berubah nya

nomenklatur OPD sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi Dinas Pemberdyaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dokumentasi Program Keluarga Berencana

Lomba Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera (KB/KS)

se-Provinsi Kalimantan Utara


28

Efisiensi Anggaran Pada Beberapa Bidang

No.

SASARAN RENSTRA

INDIKATOR KINERJA

Program Anggaran Realisasi %

1 Meningkatnya Peran Kelembagaan PUG


Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

813.371.500,- 798.548.350,- 98,18

Implementasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak


Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak

2.390.489.000 2.201.427.400 92.09


Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase terlayaninya pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak



Program Kelauraga Berencana

961.923.500 853.133.000 88.69

Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian Ber-KB

Di 5 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017


29

Pada Tahun 2017 serapan anggaran Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana secara keseluruhan sebesar Rp. 9.765.232.726,-

atau sebesar 84,35 %; dimana realisasi tersebut terdiri Belanja

Langsung sebesar Rp. 6.061.545.528,- (85%) serta Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 3.703.687.198,- (37%). Adapun rincian

realisasi tiap program/kegiatan terlampir.

Tabel 3.1 Realisasi Program Kegiatan TA. 2017

No PROGRAM/ KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI

Fisik (%)

Keuangan

Rp %

BELANJA LANGSUNG

7.168.588.000,00 97 5.940.666.193 84.56

A

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.632.804.000,00 93 1,917,368,518 73.83

1. Penyediaan

jasa surat menyurat

10.000.000,00 100 9,961,000 99.61

2.

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

121.200.000,00 92 42,084,886 34.72

3.

Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

15.000.000,00 100 14,609,100 97.39

4.

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

15.000.000,00 75 5,610,000 37.40

5.

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.056.900.000,00 90 616,785,714 58.36

6. Penyediaan

jasa perbaikan peralatan kerja

15.000.000,00 95 11,022,200 73.48


30

7. Penyediaan alat

tulis kantor 72.200.000,00 100 71,869,160 99.54

8.

Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

55.000.000,00 100 14,042,380 25.53

9.

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

15.000.000,00 100 9,671,200 64.47

10.

Penyediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

226.100.000,00 100 211,403,500 93.50

11.

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-und

angan

5.000.000,00 100 - -

12. Penyediaan

makanan dan minuman

35.000.000,00 58 12,384,245 7.48

13.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

584.400.000,00 91 493,914,800 90.74

14.

Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

407.004.000,00 100 404,010,333 99.26

B

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

270.000.000,00 97 243,239,365 90.09

15.

Penyewaan

Rumah / Gedung / Gudang

Parkiran Kantor Dinas

200.000.000,00 100 199,650,000 99.83

16.

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasio

nal

70.000.000,00 89 43,589,365 62.27


31

C

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.000.000,00 100 93,180,450 93.18

17. Pendidikan dan

pelatihan formal

100.000.000,00 100 93,180,450 93.18

D Program Keluarga Berencana

961.923.500,00 100 846,218,000 87.97

18. Pembinaan Keluarga

Berencana

961.923.500,00 100 846,218,000 87.97

E

Program

Penguatan Kelembagaan Pengarusutam

aan Gender dan Anak

2.390.489.000,00 98 2,043,977,510 89.45

19.

Fasilitasi pengembangan

pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.321.247.500,00 100 1,074,328,693 86.18

20.

Peningkatan

kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.069.241.500,00 95 969,648,817 94.49

F

Program peningkatan peran serta

dan kesetaraan

jender dalam pembangunan

813.371.500,00 100 796,682,350 97.95

21.

Kegiatan bimbingan manajemen

usah abagi perempuan

813.371.500,00 100 796,682,350 97.95


32

dalam

mengelola usaha

Jumlah 7.168.588.000,00 5,940,666,193 82.87

3.1. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 secara umum

dapat berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun dalam

pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menghambat

jalannya program/kegiatan. Adapun permasalahan serta tindaklanjut

penyelesaian hambatannya adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan

penyediaan jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap bulan

berdasarkan besaran tagihan pemakaian listrik, air serta

internet. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut.

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


tersebut. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan besaran

kebutuhan peralatan serta bahan pembersih kantor.

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional


tersebut. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang

ada sesuai dengan tingkat kerusakan kendaraan serta biaya

surat menyurat kendaraan dinas/operasional.


33

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala.

Pencairan kegiatan berdasarkan jumlah tenaga PTT yang ada di

DP3AP2KB dilakukan setiap bulannya serta pencairan

terhadap honor terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



ada sesuai dengan tingkat kerusakan peralatan.

7. Penyediaan alat tulis kantor



ada.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



ada.

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor



ada.

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan dilakukan penambahan item pengadaan serta

volume sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat optimal

dilakukan setelah penetapan APBDP TA. 2017.

Untuk itu untuk percepatan pelaksanaan ke depan perlu

dilakukan proses perencanaan secara matang.


34

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan.


tersebut.

12. Penyediaan makanan dan minuman


tersebut. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pelaksanaan

rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB.

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


tersebut. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan serta

berdasarkan undangan rapat koordinasi.

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


tersebut. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan serta

berdasarkan undangan rapat dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas


tersebut. Penyediaan kantor DP3AP2KB dapa terlaksana

dengan lancar.

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


tersebut. Pemeliharaan kendaraan berdasarkan kebutuhan

serta tingkat kerusakan.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal


tersebut. Pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi.


35

D. Program Keluarga Berencana

1. Pembinaan Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan program kegiatan pembinaan KB terdapat

beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih Kurangnya Kerjasama Pengelola Program KKBPK

dengan para mitra kerja di Provinsi Kalimantan Utara.

b. Masih Kurangnya Pembinaan Keluarga Berencana Provinsi

Kalimantan Utara kepada Pengelola Program

Kabupaten/Kota serta Pembinaan Petugas Keluarga

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

(PKB/PLKB).

c. Masih Kurangnya Pembinaan Keluarga Berencana Provinsi

Kalimantan Utara berupa Pembinaan Kader Remaja dalam

penggerakan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja

dan Generasi Berencana (GenRe) Remaja.

d. Masih Kurangnya Kapasitas Pengelola Program KKBPK

Provinsi Kalimantan Utara di Tingkat Nasional

Langkah strategis untuk perbaikan ke depan :

a. Pertemuan Kelestarian KB bagi mitra kerja (L/S)

b. Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian KB bagi Pengelola

Program Kabupaten/Kota

c. Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian KB bagi Remaja

d. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program KKBPK di

Tingkat Nasional

e. Desiminasi Informasi KKBPK di Event Nasional

E. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan

bidang PHPA sudah berjalan sesuai dengan yang

direncanakan, namun masih ada beragam kendala atau


36

permasalahan dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan Utara.

Permasalahan utama Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan

Utara yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan

pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak khususnya bidang PHPA secara singkat

dapat di rinci sebagai berikut :

a. Masih tingginya jumlah tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

b. Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana

dan prasarana pelayanan terpadu provinsi dan

kabupaten/kota;

c. Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi

perempuan kelompok rentan sebagai upaya pengurangan

risiko;

d. Belum optimalnya perlindungan terhadap anak

berhadapan dengan hukum dan kelompok rentan;

e. Lemahnya koordinasi dan belum sinerginya program

dalam penanganan korban tindak kekerasan;

f. Belum adanya kebijakan serta rendahnya pemahaman dan

komitmen pembangunan keluarga dalam mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender di provinsi dan

kabupaten/kota;

g. Pemanfaatan data pilah gender dan anak belum optimal;

h. Kurangnya jumlah personil yang menangani sistem

informasi data kekerasan perempuan dan anak di provinsi

dan kabupaten/kota.

Upaya pemecahana masalah yang dilakukam dalam

rangka meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain

dilakukan sebagai berikut :

a. Melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap

perempuan dan anak melalui sosialisasi, penyusunan


37

kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta

mendorong pembentukan dan penguatan kelompok

perlindungan perempuan dan anak di tingkat

desa/kelurahan.

b. Peningkatan kualitas layanan Terpadu Korban Kekerasan

melalui pelatihan tenaga pelayanan pengaduan, dan

petugas konseling dan bantuan hukum.

c. Meningkatkan peran para pihak dalam pemberdayaan

perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak.

d. Meningkatkan program/kegiatan perlindungan perempuan

dan anak seperti pengembangan lembaga penyedia

layanan yang dikembangkan dalam perlindungan

perempuan dan anak.

e. Dukungan program/kegiatan terhadap perlindungan

perempuan dan Anak, yang di dukung melalui

pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan

perlindungan perempuan dan anak yaitu mendukung

operasional layanan Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Prov.

Kaltara, serta penguatan dan pengembangan fungsi

lembaga tersebut.

f. Sosialisasi, pelatihan, bimtek, FGD dan kampanye anti

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang makin

intensif dan dilakukan oleh berbagai sektor sehingga dapat

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya

mendapatkan hak perlindungan dari segala bentuk

kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

g. Melakukan upaya peningkatan peran stakeholders terkait

(Pemda, LSM, Toga, Toma dll) karena perlindungan

perempuan dan anak merupakan Cross Cutting Issue.

Intervensi yang dilakukan terdiri dari intervensi primer

atau pencegahan berupa peningkatan pemahaman,


38

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang

perlindungan perempuan dan anak baik melalui sosialisasi

, advokasi, dan koordinasi di daerah, termasuk

peningkatan kemampuan dan kapasitas pendampingan

korban khususnya bagi petugas, aparat dan LSM

Pemerhati Perempuan dan Anak.

h. Intervensi sekunder atau pengurangan resiko bagi

keluarga rentan, perbaikan kondisi wilayah yang rawan

kekerasan, penciptaan lembaga pendidikan berkarakter

dan bebas kekerasan dalam bentuk sekolah ramah anak,

dan Intervensi Tersier atau penanganan dengan

menyediakan berbagai layanan untuk perlindungan

perempuan dan anak termasuk P2TP2A.

i. Koordinasi, sinergitas, dan integrasi dengan SKPD/Unit

Kerja terkait lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Lembaga Pemerhati Anak, Lembaga Keagamaan, Lembaga

Pendidikan, dan dunia usaha dalam upaya melakukan

pemenuhan hak dan perlindungan anak.

j. Koordinasi dan sinergitas dengan Kementeriaan PP-PA

terkait pengembangan perlindungan perempuan dan anak

2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

Permasalahan utama dalam pelaksanaan program

kegiatan adalah belum terbentuknya secara jelas kriteria/

batasan yang jelas anak yang masuk dalam FAD, sehingga ke

depan rencana tindak lajut yang perlu dilakukan adalah

adanya konsolidasi mengenai kriteria yang jelas bagi anak

yang tergabung dalam FAD.

F. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha.


39

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala yang

begitu menghambat. Secara keseluruhan pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun

2017 kegiatan ini dilakukan penambahan volume kegiatan

melalui APBD Perubahan sehingga pelaksanaan menunggu

setelah penetapan APBDP.


40

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 6

Program serta 21 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

11.577.431.322,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.

7.167.588.000,- serta Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

4.408.843.322,-.

2. Pelaksanaan program/kegiatan melalui belanja langsung oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum berjalan dengan

baik dan sesuai target yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat

dari cukup tingginya realisasi baik fisik maupun keuangan

pelaksanaan program/kegiatan TA. 2017. Dimana per 20 Desember

2017 terlaporkan bahwa realisasi fisik sebesar 96 % serta realisasi

keuangan sebesar 85 %.

3. Adapun pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat

dikatakan memiliki daya ungkit dalam pencapaian perjanjian kinerja

TA. 2017 yang ditandai dengan tercapainya Sasaran Kinerja pada

Perjanjian Kinerja SKPD sesuai dengan target bahkan beberapa

indikator dapat melebihi target yang ditetapkan.

4. Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan

program/kegaiatan. Meskipun begitu untuk ke depan perlu

dilakukan upaya yang lebih optimal dalam pelaksanaan kegiatan

terutama dalam melakukan upaya-upaya yang bersifat inovasi

sehingga pembangunan di Provinsi Kaltara dapat berjalan lebih

optimal dan terjadi percepatan khususnya dalam upaya

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.


41

e-sakip.kaltaraprov.go.id · 2018-04-26 · dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan...

Documents