KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T , yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban pelaksana Dekonsentrasi Satker 129009 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Laporan kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018menyajikan gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung progrm obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Pelayanan Kefarmasian yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Satker 129009 (07) Dinas Kesehatan provinsi Lampung Tahun 2018 belum seperti yang diharapkan. Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Satker 129009 (07) Dinas Kesehatan provinsi Lampung diucapkan terima kasih.

Disamping itu diharapkan juga bahwa Laporan Kinerja ini dapat menjadi salahsatu acuan penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis dimasa mendatang. Oleh karena itu sangat diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu peningkatan kinerja dalam mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi alatkesehatan di masa mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2019KEPALA SEKSI PELAYANAN

KEFARMASIAN

DARMAN ZAYADAN, SKM, MKMNIP. 19680101 199203 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN 4

II. TUJUAN PROGRAM 10

III. KEBIJAKAN PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 11

IV. STRATEGI PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 13

V. SASARAN PROGRAM 14

VI. INDIKATOR PROGRAM 15

VII. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2018 16

VIII. PEMBAHASAN HASIL 30

IX. HAMBATAN/MASALAH 41

X. RENCANA TINDAK LANJUT 44

XI. PENUTUP 46

LAMPIRAN

[Title] 2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 7.1 Anggaran Obat per Kapita Kab./Kota Tahun 2018 (APBD I, II dan

DAK)

20

Gambar 7.2 Anggaran Obat per Kapita Provinsi Lampung tahun 2013-2018 31

Gambar 8.1 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial se-Provinsi Lampung 2018

33

Gambar 8.2 Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2018 34

Gambar 8.3 Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota Yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar (Diagram Batang)

36

Gambar 9.1 Persentase Sarana Distribusi Alkes yang Menerapkan CDAKB Tahun 2018 di Provinsi Lampung

38

Gambar 9.2 Pencapaian Persentase Sardis Alkes yang Menerapkan CDAKB Tahun 2018 per Kab/Kota di Provinsi LAmpung

38

Gambar 9.3 Trend Persentase Sarana Distriusi Alkes yang Menerapkan CDAKB di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018

39

Gambar 9.4 Trend Persentase Produk Alkes yang memenuhi Syarat Keamanan, Mutu dan Manfaat di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018

40

[Title] 3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 6.1 Indikator Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15

Tabel 7.1 Anggaran Obat per Kapita se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018

17

Tabel 7.2 Anggaran Pengadaan Obat Bersumber APBD II Kabupraten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018

20

Tabel 8.1 Daftar Obat dan Vaksin Yang Dipantau Pada Indikator Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

32

[Title] 4

PENDAHULUAN

Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan

oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

Pembangunan Kesehatan Nasional bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat

kesehatan masyarakat yang optimal dengan terciptanya masyarakat, bangsa, dan

Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduk hidup dalam lingkungan dan

perilaku sehat, mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan

yang bermutu adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu subsistem dari Sistem

Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2004 yang bertujuan agar tersedia obat dan

perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau oleh

masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna

meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Penerapan otonomi daerah mengakibatkan beberapa peran pemerintah pusat

dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib dan tugas

pembantuan, salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan. Hal ini

mengakibatkan penyediaan dan atau pengelolaan anggaran untuk pengadaan

obat esensial yang diperlukan masyarakat di sektor publik menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab

pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan

mendasar yang perlu dicermati agar ketersediaan obat esensial bagi masyarakat

[Title] 5

tetap terjamin. Untuk daerah-daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan

daerah bencana, perlu dikembangkan sistem pengelolaan obat secara khusus.

Sasaran yang harus dicapai dalam upaya pelayanan kesehatan berkaitan dengan

pengadaan obat adalah ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang

cukup, terjamin khasiatnya, terjamin keamanannya, terjamin mutunya, serta

mudah diakses. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan

dalam pelayanan kesehatan.

Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi

manusia. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, diperkirakan 50-80% dari

masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat esensial. Akses masyarakat

terhadap obat esensial dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu penggunaan

obat rasional, harga yang terjangkau, pembiayaan yang berkelanjutan dan sistem

pelayanan kesehatan beserta sistem suplai yang dapat menjamin ketersediaan,

pemerataan dan keterjangkauan.

Dari sudut keterjangkauan secara ekonomis, harga obat di Indonesia umumnya

dinilai mahal. Penelitian WHO menunjukkan perbandingan harga antara satu

nama dagang dengan nama dagang yang lain untuk obat yang sama berkisar 1 : 2

sampai 1 : 5. Penelitian ini juga membandingkan harga obat nama dagang dan

obat generik menunjukkan bahwa obat generik bukan yang termurah. Tetapi

secara umum obat generik lebih murah dari obat dengan nama dagang

Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, alat

kesehatan dan makanan telah dilakukan secara komprehensif. Sementara itu

pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat, namun masih banyak

kendala yang dihadapi.

Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan

kesehatan, masih banyak pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan

formularium.

[Title] 6

Pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu memperhatikan dan

mendayagunakan setiap subsistem yang terdapat dalam Sistem Kesehatan

Nasional. Salah satunya adalah Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Ketersediaan alat kesehatan semakin menjadi tuntutan masyarakat. Tuntutan ini

sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh

globalisasi. Dengan semakin mudahnya transportasi antar Negara, wilayah dan

antara kota dan desa, menyebabkan hilangnya entry barrier semua komoditas

termasuk alkes, sehingga mengakibatkan jumlah dan jenis alat kesehatan yang

beredar semakin meningkat.

Untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan yang beredar

maka perlu dilakukan pre-market dan post-market control, mulai dari proses

produksi hingga produk tersebut digunakan oleh masyarakat, yaitu pada tingkat

pengadaan, tingkat distribusi dan tingkat penggunaan.

Disamping alat kesehatan perlu dilakukan juga pengawasan, pembinaan dan

pengendalian terhadap makanan dimana dengan dukungan kemajuan teknologi

transportasi dalam perdagangan internasional maupun nasional, maka produk-

produk pangan dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai

daerah sehingga konsumsi masyarakat terhadap produk-produk pangan tersebut

cenderung terus meningkat.

Keberadaan Industri pangan di Indonesia menunjang peranan strategis dalam

perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja di dalam

menunjang pertumbuhan sektor perekonomian Indonesia.

Namun industri pangan nasional saat ini menghadapi tantangan pasar bebas

berupa iklim persaingan yang semakin ketat serta membanjirnya produk pangan

impor. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perkembangan

industri pangan khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kondisi ini

membuat semakin banyak produk pangan harus dapat bersaing, baik dari segi

kualitas pangan maupun dari segi penampilan. Kualitas pangan yang baik

haruslah memenuhi syarat keamanan pangan.

[Title] 7

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat

memilih makanan secara aman, bergizi sehingga layak dikonsumsi.

Sementara banyak kita temui produk-produk makanan instan, baik yang

diproduksi oleh perusahaan atau yang dibuat oleh rumah tangga atau biasa

dikenal dengan “Pangan Industri Rumah Tangga” (PIRT).

Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk dan peredaran makanan/

minuman yang tidak aman, pemerintah melalui Kepala BPOM RI menetapkan

Peraturan Badan POM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan

HK.03.1.23.12.2206 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) untuk

Industri Rumah Tangga yang meliputi : persiapan bahan baku sampai produk

akhir meliputi : lokasi dan lingkungan produksi, bangunan, peralatan produksi,

suplai air, fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi, kesehatan dan higienis

karyawan, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan

oleh penanggung jawab penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi serta

pelatihan pengolahan pangan kepada karyawan.

Dari hasil tinjau lapangan masalah yang sering ditemui masih banyak sarana

produksi pangan rumah tangga yang belum memiliki sertifikat produksi pangan

IRT (SPP-IRT) dan sarana produksi pangan belum memenuhi syarat dalam cara

poduksi pangan yang Baik (CPPB) seperti sarana produksi pangan dengan

fasilitas hygiene sanitasi kurang baik, penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang

tidak sesuai dosis dan peruntukan, kondisi penyimpanan bahan pangan dan

produk akhir belum terpisah dan pelabelan pangan yang belum memenuhi

persyaratan.

Masalah keamanan pangan yang disebutkan diatas adalah tanggung jawab

bersama antara pemerintah, produsen dan konsumen. Pemerintah bertanggung

jawab memberi dan mengawasi keamanan pangan yang beredar, produsen

pangan bertanggung jawab untuk menerapkan keamanan pangan yang ada

dilingkungan produksinya dengan menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik

[Title] 8

(CPPB) sedangkan konsumen harus kritis terhadap pangan yang dibutuhkan yang

beredar di pasaran.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat tadisional yang tidak

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, maka

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 006

tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan Permenkes RI

nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Diharapkan dengan

adanya peraturan ini, maka obat tradisional yang beredar dapat lebih tersaring

dari segi mutu dan keamanannya.

Untuk menjamin ketersediaan obat herbal di daerah, Pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan telah mendirikan Pusat Pengolahan Pasca Panen

Tanaman Obat (P4TO) di beberapa daerah. Pada tahun 2014 Provinsi Lampung

bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI melaksanakan pembangunan

P4TO di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan di tahun 2016 sudah

dilakukan persiapan pembangunan P4TO di Kabupaten Mesuji.

Kosmetika merupakan salah satu sediaan farmasi yang berdasarkan definisinya

adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar

tubuh manusia (epdermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar)

atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Seiring kemajuan zaman, teknologi di bidang kesehatan dan kecantikan terus

berkembang mengikuti keinginan dari para penggunanya. Dari hari kehari

semakin banyak kosmetika yang beredar yang menawarkan konsumen untuk

dapat berwajah cantik. Tidak semua kosmetika yang beredar di Indonesia aman

digunakan. Karena masih terdapat kosmetika yang belum terdaftar dan

mengandung bahan berbahaya (kosmetika “public warning”). Untuk

mengatasinya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadap peredaran kosmetika.

[Title] 9

Di era desentralisasi ini menjadi sangat penting bagaimana pemerintah

kabupaten/kota dapat memobilisasi sumber daya potensial di wilayah kerjanya

untuk membiayai, merencanakan, menyelenggarakan dan menilai akuntabilitas

pembangunan kesehatan, termasuk didalamnya adalah pentingnya perhatian

pemerintah kabupaten/kota terhadap ketersediaan obat untuk pelayanan

kesehatan, Ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan berkualitas,

Menjamin peredaran pangan yang aman, bermutu, higienis dan bergizi,

Melindungi masyarakat dari peredaran kosmetika yang aman, serta peredaran

obat tradisional yang aman dan berkualitas.

Pada tahun 2018 seksi pelayanan kefarmasian memiliki beberapa program yang

harus dilaksankan antara lain Program Obat dan Perbekalan Kesehatan menurut

RENSTRA Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 adalah persentase puskesmas

dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 86%, Persentase

penggunaan obat rasional di puskesmas sebesar 68%, Persentase instalasi

farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar sebesar 70%. Program Alat Kesehatan, Makanan dan

Minuman adalah Persentase Sarana Distribusi Alkes yang memenuhi CDAKB 70%,

Persentase Produk Alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat kemanan,

mutu dan manfaat 70%.

[Title] 10

I. TUJUAN PROGRAM

A. TUJUAN UMUM

1. Tujuan umum program obat dan perbekalan kesehatan adalah

tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan

bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

2. Tujuan umum program alat kesehatan, makanan dan minuman

adalah tersedia dan terjangkaunya alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) yang beredar di masyarakat terjamin

keamanannya, bermutu dan bermanfaat.

B. TUJUAN KHUSUS

I. Tujuan khusus program obat dan perbekalan kesehatan adalah

1. Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan

obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional,

perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika

2. Terlindunginya masyarakat dari penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu,

kemanfaatan, keamanan dan kerasionalan

3. Meningkatnya mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi

rumah sakit dalam kerangka pelayanan kesehatan komprehensif

yang didukung oleh tenaga farmasi yang profesional

4. Terlindunginya masyarakat dari penyalahgunaan dari obat keras,

narkotika, psikotropika, prekusor, zat adiktif dan bahan

berbahaya lainnya

5. Terbinanya pernggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan

yang rasional.

6. Tersedianya obat publik serta perbekalan kesehatan dalam jenis

yang lengkap, jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, kualitas

yang baik, digunakan secara rasional, serta dapat diperoleh

[Title] 11

setiap saat melalui penerapan prinsip-prinsip Good Distribution

Practice (GDP)

7. Terlindunginya masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan

alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan

keamanan

8. Diterapkannya konsepsi obat esensial nasional sesuai Daftar

Obat Esensial Nasional (DOEN)

9. Berkembang dan diterapkannya kebijakan dan manajemen

penggunaan kosmetika yang aman dan bermutu.

II. Tujuan khusus program alat kesehatan, makanan dan minuman

adalah

1. Terbinanya sarana distribusi alat kesehatan tentang penerapan

Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik ( CDAKB).

2. Terlindungi masyarakat dari produk alkes dan PKRT yang tidak

memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.

III. KEBIJAKAN PROGRAM

I. Kebijakan program obat dan perbekalan kesehatan tersirat dalam arah

kebjakan strategis yang mencakup :

1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat

desa

2. Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi

dan alat kesehatan

3. Peningkatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di

sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh

setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin

4. Pelaksanaan perizinan dalam rangka perlindungan terhadap

penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi

standar mutu, keamanan dan kemanfaatan

[Title] 12

5. Penyelenggaraan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui

penerapan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker serta

pelaksanaan pendidikan berkelanjutan

6. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan penggunaan obat rasional

7. Pelaksanaan harmonisasi standar bidang kefarmasian dan alat

kesehatan dengan standar regional maupun internasional

II. Kebijakan program alat kesehatan, makanan dan minuman tersirat dalam

arah kebjakan strategis yang mencakup

1. Pelaksanaan perizinan tentang izin edar produk alkes dan PKRT, izin

sarana produksi serta izin sarana distribusi dalam rangka menjaga

mutu, keamanan dan manfaat alkes dan PKRT,

2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan alkes ke sarana

distribusi alkes dan PKRT,

[Title] 13

IV. STRATEGI PROGRAM

I. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program obat dan perbekalan

kesehatan ada lima, yaitu :

1. Melakukan regulasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan :

2. Mengoptimalkan industri farmasi berbasis keanekaragaman sumber

daya alam dan keunggulan daya

3. Meningkatkan penerapan standar mutu, kemanfaatan serta

kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

4. Meningkatkan profesionalitas tenaga farmasi

5. Memberdayakan komite farmasi dan terapi serta pelaksanaan

komunikasi, informasi dan edukasi

II. Strategi yang diambil dalam program kegiatan pengawasan/ pembinaan

dan pengendalian kesehatan makanan adalah :

1. Melakukan promosi dan advokasi program kefarmasian dan alat

kesehatan ke masyarakat umumnya dan pemerintah/eksekutif

khususnya,

2. Membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Instansi lintas program dan lintas sektor,

3. Melakukan pemantauan produk alkes dan produk pangan baik dari

aspek mutu maupun aspek perundang-undangan,

4. Melakukan pembinaan ke sarana Distribusi Alat Kesehatan tentang

penerapan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB).

[Title] 14

V. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan mencakup industri farmasi ,

Pedagang Besar Farmasi (PBF), apotek, instalasi farmasi kabupaten/kota, instalasi

farmasi rumah sakit kabupaten/kota serta masyarakat yang memerlukan

pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan

swasta, juga golongan yang beresiko tinggi untuk penyalahgunaan NAPZA.

Sasaran program ini sesuai dengan strategi pembangunan kesehatan Provinsi

Lampung yaitu peningkatan upaya penyediaan dan pemanfaatan obat esensial

melalui penyediaan obat generik esensial dan sangat-sangat esensial di unit-unit

pelayanan kesehatan dasar terutama untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga

miskin yang terjamin mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan obat, obat

tradisional, kosmetika yang beredar serta mencegah masyarakat dari

penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari obat keras, narkotika,

psikotropika, prekusor, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya.

Sasaran Program Alat Kesehatan dan Makanan, Minuman mencakup Penyalur

Alat Kesehatan (PAK), Toko Alat Kesehatan, Sarana PKRT, Sarana Pangan Industri

Rumah Tangga . Sasaran program ini sesuai dengan strategi pembangunan

kesehatan Provinsi Lampung yaitu menjamin peredaran alat kesehatan yang

bermutu, aman dan berkualitas serta menjamin pangan olahan yang beredar dari

mutunya yang terjamin, bergizi dan berkualitas serta menjamin produk alat

kesehatan rumah tangga yang bermutu dan berkualitas.

[Title] 15

VI. INDIKATOR PROGRAM

Target program obat dan perbekalan kesehatan dan program alat kesehatan,

makanan dan minuman sesuai dengan program pembangunan nasional dan

standar pelayanan minimal bidang kefarmasian tergambar dalam indikator

kinerja Provinsi Lampung yang ditetapkan Tahun 2018 meliputi :

Tabel 6.1 Indikator Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No Indikator Target

1. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin

esensial

86 %

2. Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan

manajemen pengelolaan obat sesuai standar

70 %

3. Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas 68 %

Tabel 6.2 Indikator Program Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

No Indikator Target

1. Persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi

syarat keamanan, mutu, dan manfaat .

70 %

2. Persentase sarana distribusi alkes yang memenuhi syarat Cara

Distribusi Alat Kesehatan yang baik (CDAKB)

70 %

[Title] 16

VII. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2018

Pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan

Kefarmasian Tahun 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan

dasar di Provinsi Lampung dilaksanakan secara fisik 100 % untuk mendukung

ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan dasar yang terdapat di 15

kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam jenis dan jumlah yang tepat

serta memenuhi standar mutu serta memenuhi fungsi Instalasi Farmasi

Provinsi untuk menyediakan buferr stok di Provinsi Lampung. Dukungan

pengadaan obat PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar) Sangat-Sangat Esensial

dari APBD I ini dirasakan sangat membantu pemenuhan kebutuhan obat di

sarana pelayanan kesehatan dasar yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-

Provinsi Lampung namun tetap disarankan agar pemenuhan obat di

Kabupaten/Kota adalah tanggung jawab Pemerintah daerah tersebut.

2. Kegiatan monitoring pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung merupakan suatu

kegiatan pengamatan dan bimbingan teknis proses pelaksanaan kegiatan

pengadaan obat di Instalasi Farmasi kabupaten/kota. Kegiatan yang

bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2018 ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan obat dan proses

pengadaannya sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah di Kabupaten/kota. Informasi yang merupakan hasil dari

kegiatan monitoring pengadaan obat ini bermanfaat untuk perbaikan

pelaksanaan program yang sedang berjalan dan yang akan datang sehingga

tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan November

2018. Beberapa hasil dari kegiatan monitoring ini adalah

a) Tim Perencana Obat Terpadu seharusnya sudah terbentuk di 15

kabupaten/kota, namun masih ada kabupaten/kota yang belum

membentuk Tim Perencana Obat Terpadu seperti di Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung.

[Title] 17

Sedangkan yang sudah membentuk Tim Perencana Obat Terpadu

adalah Kabupaten Metro, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur,

Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat,

Tulang Bawang, Mesuji dan Way Kanan.

b) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada APBD I dan DAK tidak

sepenuhnya sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat yang sudah

dibuat oleh Tim Perencana Obat Terpadu kabupaten/kota.

c) Beberapa obat yang dibutuhkan di Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)

kabupaten/kota belum tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional

(DOEN) atau di FORNAS.

d) Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota, sehingga obat-obat dan perbekalan kesehatan yang

dibutuhkan di PKD kabupaten/kota tidak bisa terpenuhi.

Berikut adalah anggaran yang didapatkan oleh kabupaten/kota dalam

pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di sarana PKD kabupaten/kota

(Tabel 7.1).

Tabel 7.1 Anggaran Obat per Kapita se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018NO

.KABUPATEN

/KOTAAPBD 1 APBD 2 DAK TOTAL JUMLAH

PDDKANGGARAN OBAT PER

KAPITA (Rp.)1 L. BARAT 225.002.638 272.070.000 2.799.387.425 3.296.460.063 300.703 10.9632 TANGGAMUS

127.640.552 0 2.912.603.400 3.040.243.952 592.603 5.1303 L. SELATAN

54.562.408 1.028.224.115 4.066.090.000 5.148.876.523 1.002.285 5.1374 L. TIMUR

138.198.948 373.756.000 4.109.288.000 4.621.242.948 1.036.193 4.4605 L. TENGAH

204.607.192 48.700.000 4.618.662.050 4.871.969.242 1.271.566 3.8316 L. UTARA

209.303.798 0 3.420.825.000 3.630.128.798 614.701 5.9067 WAY KANAN

156.084.858 483.036.200 3.031.505.000 3.670.626.058 446.113 8.2288 T. BAWANG

199.373.574 0 3.552.456.000 3.751.829.574 445.797 8.4169 PESAWARAN

181.528.644 100.000.000 2.980.837.000 3.262.365.644 440.192 7.41110 PRINGSEWU

99.418.248 202.999.000 2.358.709.000 2.661.126.248 397.219 6.69911 MESUJI

132.179.602 0 2.500.000.000 2.632.179.602 199.168 13.21612 TB. BARAT

198.438.124 0 2.772.262.000 2.970.700.124 271.206 10.95413 B. LAMPUNG

7.785.400 0 7.575.074.000 7.582.859.400 1.033.803 7.33514 METRO

57.967.320 65.000.000 1.500.000.000 1.622.967.320 165.193 9.82515 PESISIR

BARAT 155.731.650 0 4.115.898.074 4.271.629.724 153.743 27.784TOTAL

2.147.822.956 2.573.785.315 52.313.596.949 57.035.205.220 8.370.485 6.814

3. Kegiatan supervisi penggunaan vaksin dan obat rasional di puskesmas 15

kabupaten/kota terlaksana secara fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk

[Title] 18

mengetahui ketersediaan vaksin di puskesmas dan pemantauan

penggunaan obat rasional dengan melihat 4 indikator yaitu peresepan

antibiotik untuk kasus ISPA non Pneumonia, peresepan antibiotik untuk

kasus diare non spesifik , penggunaan injeksi pada kasus myalgia serta

memantau kejadian polifarmasi. Hasil kegiatan supervisi dapat diketahui

untuk ketersediaan vaksin terpenuhi namun penyimpanan dan pengelolaan

vaksin bukan di Depo Farmasi dan masih banyak yang di simpan di kulkas

rumah tangga biasa sedangkan persyaratan penyimpanan vaksin harus di

chiller khusus vaksin. Vaksin harus didinginkan pada temperature 2-8⁰C dan

tidak memeku. Sejumlah vaksin (DPT, Hib, Hepatitis B dan Hepatitis A) akan

tidak aktif bila beku. Penyimpanan vaksin membutuhkan suatu perhatian

khusus karena vaksin merupakan sediaan biologis yang rentan terhadap

perubahan temperatur lingkungan. Pada setiap tahapan rantai dingin maka

transportasi vaksin dilakukan pada temperature 0⁰C sampai 8⁰C. Vaksin polio

boleh mencair dan membeku tanpa membahayakan potensi vaksin. Vaksin

DPT, DT,dT, hepatitits- dan Hi akan rusak bila memeku pada temperature

0⁰C (Vaksin hepatitis- akan membeku sekitar-0,5⁰C). Untuk melakukan

pemantauan suhu rantai dingin (cold chain) vaksin maka digunakan

pemantau suhu. Pada kamar dingi (cold room) berupa lampu alarm yang

akan menyalabila suhu didalamnya melampaui suhu yang ditetapkan. Untuk

memantau suhu lemari es selain menggunkaan termometer di luar lemari es

juga menggunakan termometer dalam kemari es. Untuk menjaga rantai

dingin vaksin yang disimpan pada lemari es di Puskesmas, perlu diperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

a. Pengaturan dan penataan vaksin di dalam lemari es

b. Pengontrolan suhu lemari es dengan penempatan termometer di

dalam lemari di tempat yang benar dan pencatatan suhu pada

kartu suhu atau grafik suhu seanyak dua kali sehari padapagi dan

siang hari.

c. Pencatatan vaksin di buku catatan vaksin meliputi tanggal

diterima atau dikeluarkan, nomor batch, tanggal kadaluarsa,

jumlah diterima atau dikeluarkan dan jumlah sisa yang ada.

[Title] 19

Kondisi di puskesmas yang dimonev masih jauh dari standar karena

penyimpanan vaksin di puskesmas rata-rata masih menggunakan lemari es

rumah tangga dan tidak dipantau suhu nya. Sedangkan pemantauan

penggunaan obat rasional untuk peresepan antibiotik pada kasus ISPA non

pneumonia dan peresepan antibiotik untuk diare non spesifik masih cukup

tinggi rata-rata 40% sedangkan standar WHO adalah 20% untuk peresepan

antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia dan 8% untuk peresepan

antibiotik pada diare non spesifik.

4. Monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di

kabupaten/kota terlaksana secara fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk

mengetahui ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang ada di

kabupaten/kota sehingga kelangsungan ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang ada di

kabupaten/kota dapat terjamin. Ketersediaan obat publik sangat tergantung

dari dukungan dana yang ada di setiap kabupaten/kota. Indikator

ketersediaan obat sesuai kebutuhan merupakan salah satu aspek yang

dipantau terhadap terwujud atau tidaknya arah kebijakan strategis ke-3 dari

Kementerian Kesehatan RI yaitu peningkatan penyediaan obat dan

perbekalan kesehatan khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah

cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan

kualitas terjamin.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap alokasi anggaran obat

tahun 2018 yang bersumber dari DAU kabupaten/kota setempat (APBD II),

sebanyak 10 kabupaten/kota mendapat alokasi anggaran dengan jumlah

yang berbeda-beda (tabel 7.2) 5 (lima) kabupaten lainnya yaitu Tanggamus,

Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Bandar

Lampung dan Pesisir Barat tidak menganggarkan karena keterbatasan

kemampuan daerah dalam pendanaan.

TABEL 7.2 ANGGARAN PENGADAAN OBAT BERSUMBER APBD IIKABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

No. Kabupaten/Kota Anggaran (Rp.)1. Lampung Barat 272.070.000

[Title] 20

2. Tanggamus 03. Lampung Selatan 1.028.224.1154. Lampung Timur 373.756.0005. Lampung Tengah 48.700.0006. Lampung Utara 07. Way Kanan 483.036.2008. Tulang bawang 09. Pesawaran 100.000.000

10. Pringsewu 202.999.00011. Mesuji 012. Tulangbawang barat 013. Bandar Lampung 014. Metro 65.000.00015. Pesisir Barat 0

Anggaran obat per kapita provinsi Lampung Tahun 2018 adalah Rp. 6.814,- .

Beberapa kabupaten/kota yang sudah melebihi target anggaran obat per kapita

adalah Kabupaten Pesisir Barat .

Gambar 7.1 Anggaran Obat Per kapita Kab/Kota Tahun 2018 (APBD I, APBD II dan DAK)

Lampung B

arat

Tangga

mus

Lampung S

elatan

Lampung T

imur

Lampung T

enga

h

Lampung U

tara

Way Kan

an

Tulan

g Baw

ang

Pesawara

n

Pringse

wuMesu

ji

Tulan

g Baw

ang B

arat

Bandar

Lampung

Metro

Pesisir

Barat

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

10,963

5,130 5,137 4,460 3,8315,906

8,228 8,416 7,411 6,699

13,21610,954

7,3359,825

27,784

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Distribusi Capaian Obat per Kapita (Rp.) di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2018

Anggaran Obat per kapita kab/kota Target Anggaran Obat per Kapita Provinsi

5. Kegiatan Distribusi Obat dan Vaksin dilaksanakan pada bulan November

tahun 2018 dengan menggunakan anggaran APBN. Kegiatan ini bertujuan

mendistribusikan obat program ke 15 kabupaten/kota. Untuk obat-obat

program yang dikirim franko Instalasi Farmasi Provinsi seperti obat program

TB, Malaria, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Keswa, Kecacingan dll setiap

tahunnya harus di distribusikan ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini melibatkan pihak ketiga sebagai ekspedisi ke Kabupaten/Kota.

[Title] 21

6. Kegiatan bersumer dana dekon/APBN untuk program kefarmasian dan alkes

yaitu pertemuan pemutakhiran data kefarmasian, serta perencanaan dan

evaluasi dana alokasi khusus (DAK) sub bidang pelayanan kefarmasian

bertujuan :

a. Sosialisasi kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

DAK untuk mencapai target RENSTRA Kemenkes RI 2015-2019

program kefarmasian dan alat keshatan

b. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan DAK 2019

c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan bersumber DAK tahun 2018 untuk

kab/kota

d. Evaluasi SIMADA untuk pemutakhiran data bidang kefarmasian

dan alkes

Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Oktober tahun 2018 dengan sasaran

pengelola data program kefarmasian Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Hasil kegiatan ini adalah :

a. Data Kefarmasian seperti data sarana pelayanan kefarmasian

(Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, IRTP, UKOT dan UMOT), data

sarana distribusi (PBF, PAK), data Instalasi Farmasi

kabupaten/kota, Data tenaga Farmasi di Sarana Pelayanan

Kesehatan Pemerintah nantinya harus di update di Sistem

Manajemen Data (SIMADA) oleh penanggung jawab data

Dinas Kesehatan kab/kota.

b. Data progres pelaksanaan kegiatan yang bersumer DAK untuk

kab/kota juga wajib dilaporkan per tri wulan melalui aplikasi

SIMADA oleh petugas data kab/kota.

c. Perencanaan DAK kab/kota selain untuk pemenuhan

ketersediaan obat dan vaksin juga bisa dialokasikan untuk

pemenuhan standar Instalasi Farmasi baik sarana maupun

prasarana seperti (perluasan gedung/rehab gedung Instalasi

Farmasi, penyediaan alat-alat pendukung pengelolaan obat di

IF, penyediaan kendaraan operasional gudang dll).

[Title] 22

8. Kegiatan pertemuan Sosialisasi e-monev Katalog Obat dalam mendukung

Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan

bertujuan untuk :

a. Melakukan standarisasi informasi Rencana Kebutuhan Obat

(RKO) kab/kota melalui system online Monev Katalog Obat.

b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ketersediaan obat public

di pasaran.

c. Review dan evaluasi pelaporan Narkotika dan Psikotropika

untuk unit layanan (Apotik, IFRS, IF Kab/Kota)

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di bulan September dengan

sasaran pengelola data di program kefarmasian Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung serta beberapa unit layanan seperti

Apotek dan Rumah Sakit. Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Pengiriman RKO dilakukan setiap awal tahun untuk memenuhi

penyediaan obat tahun selanjutnya

b. Unit layanan yang tidak mengrimkan RKO tidak akan dilayani

oleh distributor farmasi

c. Unit Layanan swasta baik Apotik rujuk balik dan rumah sakit

swasta yang bekerja sama dengan BPJS wajib membuat RKO

dan dilaporkan melalui sistem e-monev RKO.

d. Pelaporan Narkotika dan PSikotropika oleh Unit Layanan

(Apotik, Rumah Sakit dan Klinik) harus selalu dilakukan setiap

bulan karena reportnya akan digunakan oleh Kemenkes untuk

evaluasi dan pemenuhan rencana kebutuhan bahan baku

produksi narkotika maupun psikotropika oleh produsen obat

tersebut dan untuk memonitor peredaran Narkotika dan

Psikotropika di wilayah Provinsi Lampung.

9. Kegiatan Pertemuan Implementasi e-logistik dalam Mendukung Pengelolaan

Obat Satu Pintu di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota. Kegiatan ini

bertujuan untuk pengembangan system informasi e-logistik diharapkan user

dapat memperoleh informasi terkini yang mencakup tingkat kecukupan,

[Title] 23

ketersediaan dan kondisi obat di Kabupaten/Kota dan Provinsi serta

informasi untuk perencanaan obat dan perbekalan kesehatan di tingkat

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan

Mei dan dengan sasaran pengelola sata kefarmasian Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Hasil kegiatan ini adalah :

a. Pengelolaan obat dan vaksin dengan konsep One Gate Policy

(OGP) akan memudahkan mengontrol ketersediaan obat dan

vaksin dan difasilitasi dengan software e-logistik system dan

wajib dilakukan oleh Instalasi Farmasi kab/kota/provinsi.

b. Entri data ketersediaan obat dan vaksin melalui system

e-logistik secara offline di masing-masing kab/kota nantinya

akan diharapkan bisa terintegrasi ke tingkat Provinsi dan

Pusat.

c. Data ketersediaan obat dan vaksin yang terintegrasi akan

memudahkan control dan pemenuhan ketersediaan obat jika

suatu daerah terjadi kekosongan obat dan akan segera di

suplai oleh daerah lain.

d. Dari hasil evaluasi di Provinsi Lampung ada 4 kabupaten yang

sudah integrasi yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten

Pringsewu, Kota Bandar Lampung , Kabupaten Pesisir Barat

dan Instalasi Farmasi Provinsi Lampung.

e. System e-logistik di Instalasi Farmasi kab/kota akan lebih

efektif jika terhubung dengan puskesmas di wilayahnya.

10. Kegiatan Pertemuan Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan

Obat (GEMA CERMAT) di kab/kota. Kegiatan ini dilaksankan di Kabupaten

Pringsewu. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk jejaring kerja lintas

sektor dengan asosiasi profesi di Provinsi/Kab/Kota tentang Penggunaan

Obat Rasional dalam rangka Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat

(GEMA CERMAT) dimaksudkan juga untuk meningkatkan pemahaman

stakeholders terkait tentang GEMA CERMAT dalam meningkatkan POR yang

pada akhirnya akan meningkatkan dan mengedukasi POR di masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari di bulan Oktober dengan sasaran

sebanyak 60 orang terdiri dari 15 orang Apoteker agent of Change yang

[Title] 24

terdiri dari Apoteker Penanggung Jawab pelayanan kefarmasian di

Puskesmas, Apotek, RS di wilayah Kabupaten Pringsewu dan peserta stake

holder seperti BAPEDDA Kabupaten Pringsewu, Dinas Pendidikan Kabupaten

Pringsewu, Kemenag Kabupaten Pringsewu, Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI,

PDGI,IAKMI), Organisasi Kemasyarakatan (PKK,KOWANI), Kelompok

Pengajian dan Kader Kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dengan sosialisai dan

edukasi dengan metode CBIA (Cara Belajar Insan Aktif) yang dipandu oleh

Apoteker sebagi Agent of Change (AOC). Hasil kegiatan ini diantaranya :

a. Stake holder terkait seperti Dinas Pendidikan, Kemenag dan

BAPEDDA akan aktif mendukung kegiatan ini di lingkungannya

masing-masing seperti penyuluhan / sosialisasi GEMA

CERMAT di sekolah, Sosialisasi di kelompok pengajian dll.

b. Apoteker sebagai agen perubahan juga secara aktif akan

membuat berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang

penggunaan obat di masyarakat sekitar wilayah kerjanya.

c. Untuk kegiatan GEMA CERMAT di Puskesmas bisa disarankan

dengan menggunakan dana BOK Puskesmas.

11. Kegiatan Pertemuan Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan

inspeksi sarana, surveilance dilaksanakan pada bulan Oktober selama tiga

hari. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi petugas dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan PKRT,

khususnya kegiatan inspeksi sarana , surveilance produk maupun

pengendalian perizinan. Hasil kegiatan ini adalah :

a. Sesuai PMK NO.26 Tahun 2018, dalam perizinan sarana produksi

dan distribusi alkes dan/atau PKRT sesuai dengan wewenang

masing-masing daerahnya.

b. Memberikan sosialisasi tentang OSS (Online Single Submission)

ke PTSP dan sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT.

c. Dinkes Kab/Kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi alkes dan

PKRT yang ada di wilayahnya masing-masing dan laporan hasil

pembinaan/pengawasan ditembuskan ke Dinkes Provinsi.

[Title] 25

d. Dinkes Kab/Kota diharapkan dapat memberikan sosialisasi

tentang aplikasi e-watch alkes kepada fasyankes dan masyarakat

yang ada di wilayah masing-masing.

e. Inventarisasi ulang/pendataan jumlah sarana distribusi dan

produksi alkes dan PKRT di masing-masing Kab/Kota.

12. Kegiatan Pertemuan Workshop Peningkatan Penggunaan Alkes dalam Negeri

dalam Implementasi Instruksi Presiden. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga

hari. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Kegiatan ini

dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan implementasiInstruksi Presiden

tentang percepatan pengembangan industri alat kesehatan melalui

peningkatan kerjasama dan kontribusi positif fasyankes dan masyarakat serta

stakeholder terkait agar dapat mewujudkan kemandirian dan meningkatkan

daya saing industri alat kesehatan dalam negeri. Hasil Kegiatan ini adalah

bahwa untuk meningkatkan industri alat kesehatan dan meningkatkan

produk alat kesehatan dalam negeri maka harus dilakukan oleh berbagai

pihak dan berbagai sektor terkait agar arah pengembangan alat kesehatan

dalam negeri dapat berjalan secara sinergis maka perlu dilakukan advokasi

implementasi Instruksi Presiden tentang percepatan pengembangan industri

alat kesehatan. Pertemuan ini juga untuk memberdayakan fasyankes dan

masyarakat agar berpartisipasi aktif memprioritaskan alat kesehatan dalam

negeri.

13. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM dalam Implementasi

FORNAS di RS dan Puskesmas, dan POR di Puskesmas. Kegiatan ini

dilaksanakan selama tiga hari dengan sasaran Penanggung Jawab Program

Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Instalasi Farmasi

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Perwakilan Kepala Puskesmas

di Kabupaten/Kota. Hasil kegiatan ini adalah :

I. RUMAH SAKIT

[Title] 26

Rumah Sakit wajib membuat Formularium Rumah Sakit dan

membentuk Komite Farmasi dan Terapi serta aktif sesuai

fungsinya

Instalasi farmasi menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai

standar di Rumah Sakit (Permenkes No. 72 Tahun 2016)

Laporan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (PIO dan

Konselling) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota

diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes RI

Untuk Rumah Sakit yang elum menyerahkan data pelayanan

kefarmasian dan kesesuaian dengan FORNAS di Rumah Sakit

segera menyerahkan datanya paling lambat 8 Oktober 2018

II. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS

Puskesmas wajib menjalankan pelayanan kefarmasain sesuai

standar (Permenkes No. 74 Tahun 2016)

Peresepan antibiotik untuk kasus ISPA non Pneumonia dan Diare

non spesifik, Injeksi myalgia harus mengikuti pedoman

pengobatan di puskesmas

Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas aktif melaksanakan

kegiatan pemberdayaan masyarakat edukasi obat untuk tujuan

promotif dan preventif sehingga tercapai Penggunaan Obat yang

Rasional

Laporan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (PIO dan

Konselling) wajib dilaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk dilanjutkan ke Kemenkes tgl

10 bulan berikutnya

Laporan Peresepan Indikator POR di Puskesmas wajib dilaporkan

setiap triwulan sesuai format dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kota dan dilanjutkan ke Provinsi untuk dilanjutkan ke

Kemenkes RI

Untuk Dinas Kesehatan/Puskesmas yang belum menyerahkan data

pelayanan kefarmasian dan kesesuaian dengan FORNAS di

Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota segera menyerahkan

datanya paling lamat tgl 10 Oktober 2018.

[Title] 27

14. Kegiatan Pertemuan Pembekalan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota tentang

perizinan apotek dilaksanakan selama tiga hari dengan sasaran Penanggung

Jawab Program Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas kab/kota dalam

melaksanakan pembinaan pada sarana pelayanan kefarmasain seperti Apotek

dan Toko Obat sesuai Peraturan menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Selain itu juga terkait

regulasi yang mengatur aspek perizinan dan penyelenggaraan Apotek yang

tertuang pada Permenkes No.9 tahun 2017 tentang Apotek.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober dan diikuti oleh peserta dari

bagian perizinan di Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta petugas dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Dalam pertemuan ini

dibahas mengenai perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko

Obat) melalui sistem online yaitu Online Single Submission / OSS. Setiap Pelaku

Usaha yang akan membuka usaha Apotek dan Toko Obat harus mendaftarkan

dulu ke sistem terseut untuk selanjutnya mendapatkan Nomor Induk Berusaha

(NIB). Selanjutnya pelaku usaha yang dalam Permenkes No. 26 Tahun 2018

harus seorang Apoteker untuk Apotek mengajukan syarat-syarat untuk

mendapatkan ijin operasional yang selanjutnya disebut Izin Apotek.

Untuk mendapatkan ijin Apotek maka pelaku usaha harus memenuhi komitmen

sebagai berikut :

Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)

Surat Izin Praktik Apoteker

Denah Bangunan

Daftar Sarana dan Prasarana

Berita Acara Pemeriksaan

Untuk izin Toko Obat bisa diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan

dengan syarat-syarat sebagai berikut :

STRTTK

Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab

teknis

Denah bangunan

[Title] 28

Daftar Sarana dan prasarana

Berita Acara Pemeriksaan

Dalam hal pembinaan dan pengawasan dalam hal pemenuhan komitmen dan

pelaksanaa kegiatan dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat

dan Makanan terhadap beberapa hal seagai erikut seperti Dokumen termasuk

laporan kegiatan usaha; ketenagaan ; sarana prasarana; dan /atau lokasi/tempat.

Jika terukti ada pelanggaran maka dilakukan beberapa tindakan seperti ;

Peringatan

Notifikasi pembatalan perizinan berusaha

Penghentian sementara kegiatan erusaha

Pengenaan denda administratif

Pencabutan Perizinan Berusaha

15. Kegiatan selanjutnya adalah sampling produk alkes dan PKRT yang dilaksanakan pada bulan April s/d November 2018 di 5(lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selataan dan Way Kanan. Sampling dilakukan di beberapa toko alat kesehatan dan Apotek dan toko yang menjual PKRT. Dari 14 (empat belas) produk alat kesehatan dan PKRT yang diuji diperoleh data sebanyak 78,6% produk Memenuhi Syarat (MS) dan 21,4% Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 8 (delapan) produk alat kesehatan hasilnya Memenuhi Syarat (MS).

- Sebanyak 3 (tiga) produk alat kesehatan hasilnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- Sebanyak 3 (tiga) produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) hasilnya Memenuhi Syarat (MS).

16. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sarana Produksi dan

Distribusi Alkes dan PKRT dilaksanakan dengan mengunjungi dan melakukan

inspeksi serta pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Alat

Kesehatan & PKRT. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Sarana Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT Tahun Anggaran 2018

dilaksankan pada bulan Maret s/d Juli 2018 di wilayah kota Bandar Lampung.

Inspeksi sarana berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Sistem Manajemen Mutu (Organisasi, administrasi, pelaporan)

[Title] 29

b. Pengelolaan Sumber Daya (Personalia dan Pelatihan; Bangunan dan Fasilitas; Kebersihan; Bengkel/Workshop)

c. Penyimpanan dan Penanganan Persediaan (Penerimaan; Penyimpanan; Pengiriman dan Penyerahan)

d. FSCA, retur, pemusnahan produk, dan penanganan keluhane. Audit internal dan tinjauan manajemenf. Aktivitas pihak ketiga (Outsourcing Activity)

Dari 3 (tiga) sarana produksi PKRT yang dikunjungi hasilnya sbb :- Sebanyak 2 (66,6%) sarana yang Memenuhi Syarat (MS).- Sebanyak 1 (33,3%) sarana yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Mayor. Dari 26 (dua puluh enam) sarana penyalur alat kesehatan (PAK) dan 12

sarana cabang penyalur alat kesehatan (Cabang PAK) yang dikunjungi hasilnya sbb :

- Sebanyak 24 (63,2%) sarana yang Memenuhi syarat (MS).- Sebanyak 4 (10,5%) sarana yang Tidak Memenuhi Syarat

(TMS Minor).- Sebanyak 10 (26,3) sarana Tidak Memenuhi Syarat (TMS Mayor).

(Data terlampir).

17. Kegiatan konsultasi pusat tentang program kefarmasian dan alat kesehatan,

dengan mengikuti kegiatan perencanaan Program Kefarmasian dan Alkes

bersumber dana Dekonsentrasi Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan

melalui sistem e-planning dan e-renggar di Jakarta. Sistem perencanaan

kegiatan bersumber dana Dekonsentrasi dengan melalui usulan dari daerah

yang berhubungan dengan program Kefarmasian dan Alkes. Sistem

perencanaan bottom up., kemudian usulan akan diproses dan disusun

template kegiatan yang akan dijadikan menu utama maupun tambahan di

sistem RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/Lembaga).

18. Kegiatan administrasi kegiatan merupakan kegiatan untuk menunjang dan

mendukung pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan guna

meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Provinsi Lampung.

VIII. PEMBAHASAN HASIL

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, baik yang dananya bersumber dari

[Title] 30

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 telah terlaksana sesuai dengan target

yang telah ditetapkan meskipun tidak terserap 100% anggaran namun secara

fisik dapat terlaksana semua kegiatan.

Indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan merupakan salah satu bahan

pemantauan terhadap terwujud atau tidaknya strategi pembangunan kesehatan

2015-2019 yang ke-6 dari Kementerian Kesehatan RI yaitu meningkatkan

ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat

kesehatan. Saat ini sumber dana pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan

dasar adalah dari dana APBD II, APBD I dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang bersumber dari DAK

merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka menjamin

ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan di

seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Pengadaan obat untuk pelayanan

kesehatan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kapita dan

disesuaikan dengan pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten / kota. Kementerian Kesehatan RI melalui

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menetapkan

sasaran program obat dan perbekalan kesehatan yang salah satu sasarannya

adalah besarnya anggaran obat esensial generik di sektor publik Rp. 28.000,-

(setara dengan US $ 2,00) per kapita per tahun sesuai dengan rekomedasi WHO

untuk semua kebutuhan obat-obatan (all drugs).

a. Anggaran Obat per Kapita Tahun 2018

Anggaran obat per kapita tahun 2018 dihitung berdasarkan 3 sumber dana yaitu

APBD I, APBD II dan DAK, sebesar Rp. 6.814 ,-. Terjadi penurunan anggaran obat

per kapita dibandingkan tahun 2017 (Rp. 8.133 ,-). Terjadi penurunan anggaran

obat per kapita tahun 2018 karena kemungkinan Kabupaten/Kota tidak

menganggarkan APBD II untuk membeli obat dan kemungkinan mendapatkan

alokasi dana DAK bidang kefarmasian namun nilainya masih belum mencukupi

kebutuhan penyediaan obat. Beberapa Kabupaten/Kota yang tidak

menganggarkan dana daerah untuk belanja obat seperti pada Kabupaten

[Title] 31

Tanggamus, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat,

Bandar Lampung dan Pesisir Barat.

Gambar 7.2 ANGGARAN OBAT PER KAPITA (Rp) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 – 2018

2014 2015 2016 2017 20180

2,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,000

6,554

4,4506,038

8,1336,814

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Anggaran Obat per Kapita (Rp) Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

Anggaran per KapitaTarget

Besarnya anggaran per kapita obat di Provinsi Lampung tidak berbanding lurus

dengan terpenuhinya seluruh jenis obat yang direncanakan oleh Tim Perencana

Obat Terpadu kabupaten / kota, karena ada beberapa jenis obat yang

dibutuhkan di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) tidak tercantum dalam

Daftar Obat Esensial Nasional, Daftar Obat Pelayanan Kesehatan Dasar maupun

di Formularium Nasional ataupun ada beberapa obat yang dipesan namun tidak

tersedia oleh penyedia / gagal lelang .

b. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Provinsi

Lampung

Sesuai sasaran program kefarmasian dan alat kesehatan yaitu meningkatnya

akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan maka salah satu kegiatan

yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah peningkatan

ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, sasaran kegiatan ini adalah

tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah dan salah satu indikator

pencapaian sasaran tersebut adalah Persentase ketersediaan obat dan vaksin

di puskesmas. Indikator tersebut dengan mengumpulkan data ketersediaan obat

[Title] 32

dan vaksin tertentu (ada 20 item obat dan vaksin yang dipantau) dan setiap

kabupaten/kota semua puskesmas yang disampling untuk menghitung indikator

ketersediaan obat dan vaksin tersebut.

Tabel 8.1 DAFTAR OBAT DAN VAKSIN YANG DIPANTAU PADA INDIKATOR KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS

OBAT INDIKATORNO NAMA OBAT1 Garam Oralit2 Obat Anti Tuberculosis Anak3 Obat Anti Tuberculosis Dewasa4 Glibenklamid5 Magnesium Sulfat injeksi 20%6 Tablet Tambah Darah7 Vaksin BCG8 Vaksin TT9 Amoxicillin 500 mg tab

10 Amoxicillin syrup kering11 Parasetamol 500 mg tab12 Albendazol tab13 Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCl)14 Oksitosin Injeksi15 Metilergometrin Maletainj 0,200mg-1ml16 Diazepam Ijeksi 5 mg/ml17 Furosemid tab 40 mg18 Fitomenadion (Vit K) Injeksi19 Kaptopril20 Deksametason tab

Target persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi

Lampung sebesar 86% tahun 2018 sedangkan target yang ditetapkan menurut

RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu 90%. Capaian Persentase

ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas di Provinsi Lampung pada tahun 2018

adalah 87%. Pencapaian ketersediaan obat dan vaksin tahun 2018 sudah diatas

target persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi

Lampung, namun jika dipantau per bulan ternyata ketersediaan tersebut

terpenuhi pada triwulan terakhir .Hal ini bisa disebabkan obat pada awal sampai

pertengahan masih sisa tahun sebelumnya sedangkan untuk pengadaan tahun

berjalan akan dikirim pada triwulan akhir.

Gambar 8.1 PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN TAHUN 2018 KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI LAMPUNG

[Title] 33

Bandar

Lampung

Metro

Pesawara

n

Pringse

wu

Tangga

mus

Tulan

g Baw

ang

Tulan

g Baw

ang B

arat

Lampung U

tara

Lampung T

imur

Lampung S

elatan

Lampung b

arat

Lampung T

enga

h

Pesisir

Barat

Way Kan

anMesu

ji

Provin

si -

20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 91.0

100.0 100.0

83.0

41.0

100.0 95.0 86.0 96.0

56.0

92.0 91.0

83.0

96.0 100.0 87.0 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial Se-Provinsi Lampung Tahun 2018

Capaian Target

c. Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Kebijakan penggunaan obat rasional merupakan salah satu upaya untuk

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Penggunaan

Obat Rasional merupakan salah satu tujuan dari Kebijakan Obat Nasional

(KONAS). Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan, efektifitas serta

harga yang terjangkau dari obat yang disediakan dan digunakan di puskesmas,

maupun dalam pengobatan sendiri (swamedikasi/self-medication) oleh

masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan jaminan Kesehatn Nasional (JKN)

yang dimulai pada tanggal 1 januari 2014, pada tahun 2013 telah ditetapkan

Formularium Nasional (FORNAS) melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 328/Menkes/IX/2013 yang merupakan daftar obat terpilih yang

dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai acuan

dalam pelaksanaan JKN, khususnya pelayanan obat di setiap tingkat pelayanan

kesehtan baik primer, sekunder maupun tersier. Dengan adanya FORNAS ini

diharapkan dapat mendorong penggunaan obat rasional sesuai standar, sehingga

pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat terkendali (cost

effective); mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien kepada

masyarakat; serta memudahkan perencanaan dan penyediaan obat di seluruh

fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Keberhasilan program penggunaan obat rasional di Indonesia diukur dengan

menggunakan indikator Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas. Indikator

[Title] 34

penggunaan obat rasional di puskesmas adalah persentase penggunaan

antibiotik pada penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia, penggunaan

antibiotik pada penatalaksanaan kasus diare non-spesifik, penggunaan injeksi

pada penatalaksanaan kasus myalgia dan rerata jumlah item obat per lembar

resep di puskesmas. Sesuai dengan Indikator Rencana Strategis kementerian

Kesehatan tahun 2015-2019. Pada tahun 2018 target persentase Penggunaan

Obat Rasional (POR) di puskesmas mempunyai target 68 % sedangkan capaian

penggunaan obat rasional di puskesmas di kabupaten/kota se-provinsi Lampung

adalah 78 %. Target dan capaian persentase penggunaan obat rasional di

puskesmas pada tahun 2018 di kabupaten/kota se-provinsi Lampung dapat

dilihat pada gambar 8.2.

GAMBAR 8.2 PERSENTASE PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DI PUSKESMAS TAHUN 2018

Kota Bandar Lampung

Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tim

ur

Kabupaten Lampung U

tara

Kabupaten Mesu

ji

Kabupaten Metro

Kabupaten Pesisir B

arat

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pringse

wu

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Way K

anan0

20

40

60

80

100

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

80 76 66 71 6796

45

90

65

99 9675

64

9788

PERSENTASE PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DI PUSKESMAS KAB/KOTA TAHUN 2018 SE-PROVINSI LAMPUNG

target capaian POR

Dari hasil capaian pada gambar diatas terlihat ada tiga kabupaten yang memiliki

skoring nilai persentae POR diatas 100% itu dikarenakan data yang dikirimkan

tidak memenuhi kualitas standar yang ditentukan seperti tidak semua puskesmas

di kabupaten tersebut mengirimkan data empat unsur (% antibiotik pd ISPA non

pneumonia, % antibiotik pada diare non spesifik dan % Injeksi pada myalgia serta

rerata item per lembar resep) dalam penilaian persentase penggunaan obat

rasional di puskesmas. Sedangkan angka dibawah 68 % masih terlihat di

[Title] 35

beberapa kabupaten/kota seperti Mesuji, Lampung Selatan dan Tulang Bawang

masih tingginya angka penggunaan antibiotik pada kasus ISPA non penumonia

dan kasus diare non spesifik serta masih ada kasus penggunaan injeksi pada

diagnosa myalgia dan masih terdapat resep yang polifarmasi.

d. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Yang Melakukan

manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

Kebijakan Obat Nasional (KONAS) Tahun 2006 menyebutkan bahwa keberadaan

gudang farmasi kabupaten/kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung

peningkatan kapasitas institusi pengelola obat kabupaten/kota. Pencapaian

kinerja bidang pengelolaan obat publik dan perekalan kesehatan tahun 2010-

2014 diukur dengan indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

sesuai standar dimana penilaian mencakup unsur Sumber daya Manusia (porsi

40%), Sarana dan Prasarana (porsi 40%), dan Anggaran Operasional (porsi 20%)

yang dioperasionalkan menjadi subkomponen dan pembobotan. Sedangkan di

renstra 2015-2019 dimana sasaran program kefarmasian dan alat kesehatan dan

untuk mendukung kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekkes

maka indikator pencapaian sasaran tersebut salah satunya adalah persentase

Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar. Penilaian pengelolaan obat di kabupaten/kota meliputi

komponen :

1. Sumber daya, meliputi :

Struktur Organisasi IFK (PP No.41 tahun 2007 tentang

organisasi perangkat daerah UPTD)

Penanggung jawab IF (Apoteker pengelola IFK)

Jumlah Sumber Daya Manusia

Biaya Operasional

Sarana dan prasarana

2. Pengelolaan Obat

[Title] 36

Tujuan : Memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak

bertanggungjawa, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan

pencarian dan pengawasan.

Meliputi : Perncanaan, Penerimaan, Penyimpanan, distribusi,

Pencatatan, Supervisi, Pemusnahan dan Pengembangan kompetensi.

Penilaian / skoring terhadap dua aspek diatas meliputi unsur sumer daya (60)

dan Pengelolaan (40). Pengertian IFK yang sesuai standar adalah IFK yang

memenuhi syarat dan memiliki skoring ≥ 70

Kota Bandar Lampung

Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tim

ur

Kabupaten Lampung U

tara

Kabupaten Mesu

ji

Kabupaten Metro

Kabupaten Pesisir B

arat

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pringse

wu

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Way K

anan0

20

40

60

80

10091.63

77.46 77.2488.74

81.0394.75

67,693.25

55.49

74.37 79.4893.18 92.9 95.13

81.6570 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

INSTALASI FARMASI KAB/KOTA SESUAI STANDAR TAHUN 2018 PROVINSI LAMPUNG

SKOR IF SESUAI STANDAR TARGET

Dari hasil skoring penilaian dua unsur yaitu Sumber Daya dan Pengelolaan Obat

maka dapat terlihat masih ada kabupaten/kota yang dibawah standar seperti

Mesuji dan Pesisir Barat. Dari dua Kabupaten tersebut masih kurang dalam aspek

pengelolaan obat ataupun dalam aspek sumber daya seperti kurang nya sarana

pengeloaan obat (rak obat, palet, forklift , troley obat dll) ataupun kurangnya

sumber daya manusia yang berbasis tenaga farmasi ataupun masih kurangnya

luas ruang penyimpanan obat, masih kurangnya fasilitas pendukung seperti di

gudang Pesisir Barat yang masih belum ada listriknya sehingga sangat kurang

untuk pengelolaan obat yang sesuai standar.

[Title] 37

Gambar 8.3 PERSENTASE INSTALASI FARMASI KAB/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan pada

Program Alat Kesehatan dan Makanan , baik yang dana bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. Indikator kegiatan yang ada di Program Alat

Kesehatan dan Makanan sbb:

1. Persentase Sarana Distribusi Alkes yang Memenuhi Syarat CDAKB

Sesuai sasaran program Alat Kesehatan dan Makanan adalah memastikan

alkes yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat.

Sasarannya adalah sarana distribusi alkes ( PAK, Cab. PAK , Apotek, Toko Alkes).

Target Indikator kegiatan ini tahun 2018 adalah sebesar 70 %. Dari 38

sarana Distribusi Alkes yang dilakukan inspeksi didapat data 24 sarana (63,2%)

memenuhi syarat (MS), sebanyak 4 sarana (10,5%) sarana yang tidak memenuhi

syarat (TMS Minor), Sebanyak 10 sarana (26,3%) sarana Tidak Memenuhi Syarat

(TMS Mayor). Capaian tahun 2018 sebesar 63,2 % dimana capaian masih

dibawah target indikator dimana masih ada sarana yang belum ada izin

penyaluran, ,menyalurkan alkes tanpa izin edar, menyalurkan produk alkes

kadaluarsa, menyalurkan produk alkes yang tidak sesuai peruntukannya,

menyalurkan produk invasif secara bebas tanpa menggunakan resep dokter,

membeli produk alkes ilegal, masih ada penyalur alkes yang memiliki bangunan/

tempat yang tidak layak. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes nomor

1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyalur Alkes dan Permenkes No. 4 Tahun

2010 tentang cara distribusi alkes yang baik.

Diharapkan sarana distribusi alkes dapat mendistribusikan alkes sesuai dengan

permenkes diatas sehingga masyarakat dapat menggunakan alkes yang bermutu,

aman dan bermanfaat.

Grafik 9.1

[Title] 38

Persentase Sarana Distribusi Alkes yang Menerapkan CDAKBTahun 2018 di Provinsi Lampung

Grafik 9.2

Pencapaian Persentase Sardis Alkes yang Menerapkan CDAKBTahun 2018 Per Kab/Kota di Provinsi Lampung

Indikator/Target

Bandar lampung

70

63

Series1

Dari grafik diatas terlihat dari kabupaten yang di sampling ternyata masih belum

memenuhi target , hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sarana Distribusi Alat

Kesehatan (PAK, Cab PAK, Toko Alkes maupun Apotek ) yang belum memenuhi syarat

Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) seperti diantaranya Ditemukan produk

alat kesehatan yang kadaluarsa, menjual alkes tanpa memeiliki izin edar, sumber

pembelian alkes yang tidak dapat ditelusuri/ tidak jelas.

Grafik 9.3

[Title] 39

Sardis alkes yang tidak menerapkan

CDAKB; 37%

Sardis Alkes yang Mener-

apkan CDAKB; 63%

Trend Persentase Sarana Ditribusi Alkes yang Menerapkan CDAKB di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2018

2016 2017 20180

10

20

30

40

50

60

70

80

RealisasiTarget

Trend grafik terlihat bahwa persentase sarana distribusi alkes yang menerapkan Cara

Distribusi Alkes yang Baik ( CDAKB ) 3 Tahun terkahir terlihat di tahun 2016 dan 2018

mengalami peningkatan di Provinsi Lampung namun pada tahun 2017 mengalami

penurunan terutama di wilayah kota Bandar Lampung dari 38 sarana PAK dan Cabang

PAK ternyata hanya 24 sarana yang memenuhi standar CDAKB. Dari hasil ini dapat

diamati bahwa adanya kesadaran pemilik sarana / penanggung jawab sarana untuk

mendistribusikan Alat Kesehatan melalui Cara Distribusi Alkes yang Baik diharapkan

meningkat dan nantinya alkes yang beredar akan bermutu, aman, dan bermanfaat

sehingga masyarakat akan sangat diuntungkan dalam hal pemakaian alkes.

2. Persentase Produk Alkes dan PKRT beredar yang Memenuhi Syarat Keamanan,

Mutu, dan Manfaat

Jaminan mutu (quality) dan jaminan keselamatan (safety) merupakan suatu

persyaratan yang sangat mendasar untuk dipenuhi agar suatu produk dapat bersaing

dengan produk dari luar dan aman oleh masyarakat pengguna.

Grafik 9.4

[Title] 40

Trend Persentase Produk Alkes yang Memenuhi Syarat Keamanan, Mutu dan Manfaat di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2018

2016 2017 20180

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

70 70 70

100

7578.6

TargetRealisasi

Target Indikator Renstra ini merupakan salah satu bentuk pengamanan

alkes dan PKRT yang beredar di masyarakat yaitu Persentase Produk

Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.

Tahun 2018 target indikator 70 % dengan capaian 78,6 % alkes dan PKRT

yang beredar memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.

Tahun 2017 capaian indikator 75 % tahun 2016 capaian indikator 100%,

dan ternyata terjadi penurunan capaian setiap tahun dan artinya perlu

peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen dan

distributor alat kesehatan dan PKRT agar lebih selektif dalam memproduksi

dan mendistribusikn produk alkes dan PKRT serta selalu memperhatikan

kaidah CPAKB dan CDAKB.

IX. HAMBATAN/MASALAH

[Title] 41

Hambatan/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program obat dan

perbekalan kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2018 adalah :

1. Hambatan Sumber Daya Manusia

Latar belakang petugas pengelola program obat dan perbekalan

kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang berbeda

menyebabkan kesulitan dalam penyamaan persepsi tentang definisi

operasional suatu kegiatan. Hal ini menyebabkan hambatan

pengumpulan data program dari kabupaten / kota ke Provinsi Lampung.

Bahkan persepsi yang tidak sama ini juga dapat berpengaruh pada

validitas data yang didapatkan.

Masalah tenaga farmasi yang jumlahnya kurang memadai di sarana

pelayanan kesehatan dasar juga merupakan masalah utama di puskesmas

yang berada di kabupaten / kota. Beban kerja tenaga farmasi yang ada

pada jam operasional sudah cukup banyak, sehingga untuk melakukan

kompilasi data-data yang dibutuhkan tidak memungkinkan.

Mutasi petugas pengelola program obat dan perbekalan kesehatan di

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota menyebabkan terputusnya alur

informasi dan data tentang program itu sendiri sehingga menyulitkan

pengumpulan data di tingkat Provinsi.

2. Hambatan Dana

Dana yang ada baik yang bersumber dari APBD maupun APBN belum bisa

meng’cover’ seluruh kegiatan yang ada pada program obat dan

perbekalan kesehatan. Banyak kegiatan yang memiliki indikator pada

RENSTRA Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yang belum bisa

dilaksanakan karena keterbatasan dana, contohnya adalah Program

Pembinaan Pelayanan Kefarmasian, seperti Penggunaan Obat Rasional

dan Pharmaceutical Care pada Sarana Farmasi Komunitas dan Klinik,

[Title] 42

Program pemerdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan

tentang Obat pada masyarakat.

3. Hambatan dalam Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu alat kontrol kegiatan

suatu sarana distribusi pemerintah maupun non pemerintah yang sangat

penting. Beberapa sarana yang diwajibkan dalam pelaporan adalah

Ketersediaan obat dan mutasi obat yang dilakukan oleh Instalasi

Farmasi Kabupaten/Kota yang sudah diakomodir oleh pihak

kemenkes RI melalui aplikasi e-logistic obat namun sampai saat ini

belum bisa maksimal terlaksana karena keterbatasan Sumber Daya

Manusia pengelola data di tingkat kabupaten/kota.

Kompilasi Peresepan Penggunaan Obat Rasional dan Pelaporan

Penggunaan Obat Generik di Fasyankes yang merupakan laporan

yang berasal dari Puskesmas/RSUD dan kemudian di kompilasi oleh

kabupaten/kota per tri wulan, sulit sekali untuk dilaksanakan karena

minimnya jumlah dan kemampuan (pemahaman) Sumber Daya

Manusia petugas pengelola laporan ini.

Dinamika Obat yang seharusnya dilaporkan oleh PBF cabang dan

pusat ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI

secara elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sarana

distribusi obat karena petugas administrasi PBF banyak yang belum

paham dalam pengoperasian software (e-report PBF).

Sistem Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan

Psikotropika Nasional (SIPNAP) merupakan sistem pelaporan

narkotika dan psikotropika terpusat dalam bentuk electronic report

sulit untuk dilakukan karena data penyaluran narkotika dan

psikotropika yang berasal dari sarana distribusi seperti apotek, rumah

sakit dan PBF belum dikirimkan secara rutin.

4. Hambatan dalam pengadaan obat dan vaksin

Proses pengadaan obat dan vaksin yang sebelumnya melalui penunjukan

langsung sejak Maret Tahun 2013 harus memalui e-purchasing

berdasarkan e-katalog sesuai Permenkes Nomor 48 Tahun 2013. Sejalan

[Title] 43

dengan berjalannya waktu dengan sistem e-catalog obat dan alkes yang

diharapkan bisa mmepermudah proses pengadan obat dan alkes serta

lebih aman dilakukan maka muncul berbagai kendala dilapangan seperti :

1. Kuota Obat di PBF yang terbatas sehingga Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota banyak yang tidak mendapatkan stok obat yang

dibutuhkan.

2. Seiring dengan diberlakukannya BPJS yang menyediakan dana kapitasi

bagi sarana pelayanan kesehatan primer termasuk didalamnya adalah

kapitasi untuk pembelian obat ternyata masih banyak kabupaten/kota

yang belum memanfaatkan dana kapitasi tersebut secara maksimal

karena keraguan proses pengadaan menggunakan dana kapitasi

tersebut yang belum memiliki juknis/juklak secara jelas dari

kementerian kesehatan.

5. Hambatan dalam pembinaan dan pengawasan sarana produksi, distribusi

farmasi dan alat kesehatan karena luasnya wilayah dan terbatasnya

sumber daya manusia serta anggaran yang digunakan serta komunikasi

lintas sektor.

6. Terbatasnya SDM yang menangani program pembinaan, pengawasan dan

pengendalian makanan minuman baik di Dinkes Provinsi maupun di

Dinkes Kabupaten/Kota.

7. Tidak adanya keseragaman program dan target yang harus dicapai oleh

Dinas Kesehatan Provinsi dengan program dan target yang harus dicapai

Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai perpanjangan tangan Provinsi

8. Masih kurangnya advokasi ke eksekutif tentang pentingnya pengamanan

alkes dan keamanan pangan.

9. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan pada post market

surveillance terhadap produk alat kesehatan dan PKRT dan terhadap

sarana distribusi alkes.

10. Masih kurangnya petugas penyuluh dan petugas pengawas keamanan

pangan dan pengamanan alkes.

[Title] 44

X. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut berdasarkan permasalahan yang ada pada pelaksanaan

program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Advokasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menambah

formasi tenaga kefarmasian terutama apoteker / tenaga teknis kefarmasian

dan juga pemerataan sebarannya ke seluruh puskesmas di seluruh

kabupaten / kota terleih karena kebutuhan Apoteker di Puskesmas menjadi

salah satu syarat untuk penilaian akreditasi Puskesmas.

2. Meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi farmasi (PBF dan apotek)

se-Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /

Kota agar sarana distribusi farmasi melakukan distribusi obat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara rutin mengirimkan

laporan kegiatan distribusinya ke Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi.

3. Melaksanakan pembinaan yang rutin kepada petugas pengelola obat Dinas

Kesehatan/ Instalasi Farmasi Kabupaten / Kota dalam hal pengelolaan obat

yang baik dan pelaporan rutin IFK dan pelaporan penggunaan obat

narkotika, psikotropika dan generik di sarana distribusi obat yang berada di

wilayah kerjanya.

4. Melakukan pembinaan kepada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota terkait

pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin yang telah

disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes.

5. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait

Implementasi Peraturan menteri Kesehatan No.31 Tahun 2016 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.889 Tahun 2011 tentang

Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Implementasi

Permenkes No. 31 ini terkait pemberian izin praktek farmasis serta petunjuk

pelaksanaannnya yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan

No. HK.02.02-Menkes-24-2017.

6. Memberikan motivasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota khususnya

Tim Pengelola Obat Terpadu agar dapat melakukan advokasi kepada

pemerintah daerahnya untuk meningkatkan alokasi anggaran pengadaan

[Title] 45

obat sehingga dapat memenuhi kebutuhan obat di kabupaten / kotanya

masing-masing.

7. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengelola Obat Terpadu di

Kabupaten / Kota sehingga obat yang direncanakan untuk diadakan efektif

dan efisien. Sehingga besarnya angka yang tercantum pada Rencana

Kebutuhan Obat (RKO) dari masing-masing kabupaten/kota bisa

mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan pihak parikan dapat

menyediakan obat sesaui kuota yang dibutuhkan.

8. Aktif melakukan promosi penggunaan obat rasional bekerjasama dengan

lintas sector dan stake holder terkait terutama mensukseskan program

Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat.

9. Melakukan pembinaan terkait peredaran alat kesehatan dan PKRT yang

terstandar di wilayah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Dinas Kesehtan

Kabupaten/Kota dan Balai Besar POM.

10. Melakukan pembinaan terkait peredaran kosmetika dan obat tradisonal

yang aman dikonsumsi oleh masyarakat berkerjasama dengan lintas sektor

terkait.

11. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai institusi

yang terlibat langsung untuk lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan

dan pengendalian ke sarana produksi dan Distribusi alkes dan PKRT di

Kabupaten /Kota, dan ke sarana distribusi alkes ( apotek ,toko alkes, PAK ).

[Title] 46

XI. PENUTUP

Demikian laporan Evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun

2018 yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kefarmasian, Bidang Pelayanan

Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Semoga dapat memberikan

kontribusi yang cukup berarti bagi kemajuan bidang kesehatan di Provinsi

Lampung dan sebagai acuan untuk pelaksanaan Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan dan Program Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

di tahun selanjutnya.

Bandar Lampung, Februari 2019

Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian,

Darman Zayadan, SKM.,MKMNIP. 19680101 199203 1 012

[Title] 47

[Title] 48

[Title] 49

[Title] 50

[Title] 51

[Title] 52

[Title] 53

[Title] 54

[Title] 55

[Title] 56

[Title] 57

[Title] 58

[Title] 59

[Title] 60