edi yuhermansyah, shi.,ll.m materi kuliah hukum pidana · hk pidana materiil, yaitu perbuatan yg...
TRANSCRIPT
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhanhukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakandasar-dasar dan aturan untuk : (Prof. Moeljatno)1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yg
tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertaiancaman atau sanksi berupa pidana tertentubagi barangsiapa melanggar larangan tsb; Criminal Act
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apakepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yg telah diancamkan ; Criminal Liability/ Criminal Responsibility1) dan 2) = Substantive Criminal Law / HukumPidana Materiil
3. menentukan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakanapabila ada orang yang disangka telahmelanggar larangan tsb. Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhanhukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakandasar-dasar dan aturan untuk : (Prof. Moeljatno)1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yg
tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertaiancaman atau sanksi berupa pidana tertentubagi barangsiapa melanggar larangan tsb; Criminal Act
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apakepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yg telah diancamkan ; Criminal Liability/ Criminal Responsibility1) dan 2) = Substantive Criminal Law / HukumPidana Materiil
3. menentukan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakanapabila ada orang yang disangka telahmelanggar larangan tsb. Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana
Edi Yuhermansyah,SHi.,LL.MMateri Kuliah HukumPidana
Edi Yuhermansyah,SHi.,LL.MMateri Kuliah HukumPidana
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhanhukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakandasar-dasar dan aturan untuk : (Prof. Moeljatno)1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yg
tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertaiancaman atau sanksi berupa pidana tertentubagi barangsiapa melanggar larangan tsb; Criminal Act
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apakepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yg telah diancamkan ; Criminal Liability/ Criminal Responsibility1) dan 2) = Substantive Criminal Law / HukumPidana Materiil
3. menentukan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakanapabila ada orang yang disangka telahmelanggar larangan tsb. Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhanhukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakandasar-dasar dan aturan untuk : (Prof. Moeljatno)1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yg
tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertaiancaman atau sanksi berupa pidana tertentubagi barangsiapa melanggar larangan tsb; Criminal Act
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apakepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yg telah diancamkan ; Criminal Liability/ Criminal Responsibility1) dan 2) = Substantive Criminal Law / HukumPidana Materiil
3. menentukan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakanapabila ada orang yang disangka telahmelanggar larangan tsb. Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana
Pompe: Hukum Pidana adalah semua aturanaturan hukum yang menentukan terhadapperbuatan-perbuatan apa yang seharusnyadijatuhi pidana, dan apakah macamnyapidana itu.
Van Hamel: Hukum Pidana adalah semuadasar-dasar dan aturan-aturan yang dianutoleh suatu negara dalam menyelenggarakanketertiban hukum (rechtsorde) yaitu denganmelarang apa yang bertentangan denganhukum dan mengenakan suatu nestapakepada yang melanggar larangan-larangantersebut
Pompe: Hukum Pidana adalah semua aturanaturan hukum yang menentukan terhadapperbuatan-perbuatan apa yang seharusnyadijatuhi pidana, dan apakah macamnyapidana itu.
Van Hamel: Hukum Pidana adalah semuadasar-dasar dan aturan-aturan yang dianutoleh suatu negara dalam menyelenggarakanketertiban hukum (rechtsorde) yaitu denganmelarang apa yang bertentangan denganhukum dan mengenakan suatu nestapakepada yang melanggar larangan-larangantersebut
Pompe: Hukum Pidana adalah semua aturanaturan hukum yang menentukan terhadapperbuatan-perbuatan apa yang seharusnyadijatuhi pidana, dan apakah macamnyapidana itu.
Van Hamel: Hukum Pidana adalah semuadasar-dasar dan aturan-aturan yang dianutoleh suatu negara dalam menyelenggarakanketertiban hukum (rechtsorde) yaitu denganmelarang apa yang bertentangan denganhukum dan mengenakan suatu nestapakepada yang melanggar larangan-larangantersebut
Pompe: Hukum Pidana adalah semua aturanaturan hukum yang menentukan terhadapperbuatan-perbuatan apa yang seharusnyadijatuhi pidana, dan apakah macamnyapidana itu.
Van Hamel: Hukum Pidana adalah semuadasar-dasar dan aturan-aturan yang dianutoleh suatu negara dalam menyelenggarakanketertiban hukum (rechtsorde) yaitu denganmelarang apa yang bertentangan denganhukum dan mengenakan suatu nestapakepada yang melanggar larangan-larangantersebut
Secara obyektif, hk pidana terbagi:1. Hk pidana Materiil, yaitu perbuatan yg
diancam dg hukuman, mengaturpertanggungjawaban thd hk pidana,hukuman apa yg dpt dijatuhkan kpd org2 ygtelah melanggar UU.
2. Hk pidana formil, yaitu: sejumlah peraturanyg mengandung cara2 negaramempergunakan haknya untuk mengadiliserta memberikan putusan thd seseorang ygdiduga melakukan tindak pidana.
Secara obyektif, hk pidana terbagi:1. Hk pidana Materiil, yaitu perbuatan yg
diancam dg hukuman, mengaturpertanggungjawaban thd hk pidana,hukuman apa yg dpt dijatuhkan kpd org2 ygtelah melanggar UU.
2. Hk pidana formil, yaitu: sejumlah peraturanyg mengandung cara2 negaramempergunakan haknya untuk mengadiliserta memberikan putusan thd seseorang ygdiduga melakukan tindak pidana.
Secara obyektif, hk pidana terbagi:1. Hk pidana Materiil, yaitu perbuatan yg
diancam dg hukuman, mengaturpertanggungjawaban thd hk pidana,hukuman apa yg dpt dijatuhkan kpd org2 ygtelah melanggar UU.
2. Hk pidana formil, yaitu: sejumlah peraturanyg mengandung cara2 negaramempergunakan haknya untuk mengadiliserta memberikan putusan thd seseorang ygdiduga melakukan tindak pidana.
Secara obyektif, hk pidana terbagi:1. Hk pidana Materiil, yaitu perbuatan yg
diancam dg hukuman, mengaturpertanggungjawaban thd hk pidana,hukuman apa yg dpt dijatuhkan kpd org2 ygtelah melanggar UU.
2. Hk pidana formil, yaitu: sejumlah peraturanyg mengandung cara2 negaramempergunakan haknya untuk mengadiliserta memberikan putusan thd seseorang ygdiduga melakukan tindak pidana.
Pembagian Hukum Pidana:1. Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana)2. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA1. Tertulis dan terkodifikasi: KUHP (beserta UU yang merubah &
menambahnya)2. Tertulis tidak terkodifikasi: UU Pidana di luar KUHP Ketentuan Pidana dalam Peraturan
perundang-undangan non-pidana
Pembagian Hukum Pidana:1. Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana)2. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA1. Tertulis dan terkodifikasi: KUHP (beserta UU yang merubah &
menambahnya)2. Tertulis tidak terkodifikasi: UU Pidana di luar KUHP Ketentuan Pidana dalam Peraturan
perundang-undangan non-pidana
Pembagian Hukum Pidana:1. Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana)2. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA1. Tertulis dan terkodifikasi: KUHP (beserta UU yang merubah &
menambahnya)2. Tertulis tidak terkodifikasi: UU Pidana di luar KUHP Ketentuan Pidana dalam Peraturan
perundang-undangan non-pidana
Pembagian Hukum Pidana:1. Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana)2. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA1. Tertulis dan terkodifikasi: KUHP (beserta UU yang merubah &
menambahnya)2. Tertulis tidak terkodifikasi: UU Pidana di luar KUHP Ketentuan Pidana dalam Peraturan
perundang-undangan non-pidana
KUHP: Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 – ps
103)
Pasal 103 Ketentuan-ketentuan dalam BabI sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagiperbuatan-perbuatan yang oleh ketentuanperundang-undangan lainnya diancam denganpidana, kecuali jika oleh undang-undangditentukan lain
Buku II : Kejahatan (ps 104 – 488)
Buku III : Pelanggaran (ps 489 – 569)
KUHP: Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 – ps
103)
Pasal 103 Ketentuan-ketentuan dalam BabI sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagiperbuatan-perbuatan yang oleh ketentuanperundang-undangan lainnya diancam denganpidana, kecuali jika oleh undang-undangditentukan lain
Buku II : Kejahatan (ps 104 – 488)
Buku III : Pelanggaran (ps 489 – 569)
KUHP: Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 – ps
103)
Pasal 103 Ketentuan-ketentuan dalam BabI sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagiperbuatan-perbuatan yang oleh ketentuanperundang-undangan lainnya diancam denganpidana, kecuali jika oleh undang-undangditentukan lain
Buku II : Kejahatan (ps 104 – 488)
Buku III : Pelanggaran (ps 489 – 569)
KUHP: Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 – ps
103)
Pasal 103 Ketentuan-ketentuan dalam BabI sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagiperbuatan-perbuatan yang oleh ketentuanperundang-undangan lainnya diancam denganpidana, kecuali jika oleh undang-undangditentukan lain
Buku II : Kejahatan (ps 104 – 488)
Buku III : Pelanggaran (ps 489 – 569)
Azas-Azas Hukum Pidana:Yaitu: norma dasar yg dijabarkan dr hk positif yg
oleh ilmu hk tdk dianggap berasal dr aturan2 yglebih umum.
1. Legalitas dan Retroaktif (psl 1 KUHP), (psl 28iUUD ‘45)“Nullum delictum, nulla poena sine praevia legepoenali “
2. Teritorial; (Ps 2 --> Ps 3 KUHP --> Ps 95 KUHP, UU No 4/1976)
3. Nasional Aktif / personal (Ps 5 KUHP --> Ps 7KUHP --> Ps 92 KUHP)
4. Pasif / perlindungan (Ps 4 :1,2 dan 4 --> Ps 8KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU No. 7/ drt/1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999)
5. Universal (Ps 4 :2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976)
Azas-Azas Hukum Pidana:Yaitu: norma dasar yg dijabarkan dr hk positif yg
oleh ilmu hk tdk dianggap berasal dr aturan2 yglebih umum.
1. Legalitas dan Retroaktif (psl 1 KUHP), (psl 28iUUD ‘45)“Nullum delictum, nulla poena sine praevia legepoenali “
2. Teritorial; (Ps 2 --> Ps 3 KUHP --> Ps 95 KUHP, UU No 4/1976)
3. Nasional Aktif / personal (Ps 5 KUHP --> Ps 7KUHP --> Ps 92 KUHP)
4. Pasif / perlindungan (Ps 4 :1,2 dan 4 --> Ps 8KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU No. 7/ drt/1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999)
5. Universal (Ps 4 :2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976)
Azas-Azas Hukum Pidana:Yaitu: norma dasar yg dijabarkan dr hk positif yg
oleh ilmu hk tdk dianggap berasal dr aturan2 yglebih umum.
1. Legalitas dan Retroaktif (psl 1 KUHP), (psl 28iUUD ‘45)“Nullum delictum, nulla poena sine praevia legepoenali “
2. Teritorial; (Ps 2 --> Ps 3 KUHP --> Ps 95 KUHP, UU No 4/1976)
3. Nasional Aktif / personal (Ps 5 KUHP --> Ps 7KUHP --> Ps 92 KUHP)
4. Pasif / perlindungan (Ps 4 :1,2 dan 4 --> Ps 8KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU No. 7/ drt/1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999)
5. Universal (Ps 4 :2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976)
Azas-Azas Hukum Pidana:Yaitu: norma dasar yg dijabarkan dr hk positif yg
oleh ilmu hk tdk dianggap berasal dr aturan2 yglebih umum.
1. Legalitas dan Retroaktif (psl 1 KUHP), (psl 28iUUD ‘45)“Nullum delictum, nulla poena sine praevia legepoenali “
2. Teritorial; (Ps 2 --> Ps 3 KUHP --> Ps 95 KUHP, UU No 4/1976)
3. Nasional Aktif / personal (Ps 5 KUHP --> Ps 7KUHP --> Ps 92 KUHP)
4. Pasif / perlindungan (Ps 4 :1,2 dan 4 --> Ps 8KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU No. 7/ drt/1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999)
5. Universal (Ps 4 :2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976)
Hub hukum pidana dg ilmu2 lainnya:1. Kriminologi: kajian kejahatan2. Viktimologi ; kajian ttg korban3. Sosiologi hk: hubungan hkm (pidana) dg
sosial kemasyarakatan4. Politik hk: kebijakan hkm pdn5. Filsafat;6. Forensik; dll…
Hub hukum pidana dg ilmu2 lainnya:1. Kriminologi: kajian kejahatan2. Viktimologi ; kajian ttg korban3. Sosiologi hk: hubungan hkm (pidana) dg
sosial kemasyarakatan4. Politik hk: kebijakan hkm pdn5. Filsafat;6. Forensik; dll…
Hub hukum pidana dg ilmu2 lainnya:1. Kriminologi: kajian kejahatan2. Viktimologi ; kajian ttg korban3. Sosiologi hk: hubungan hkm (pidana) dg
sosial kemasyarakatan4. Politik hk: kebijakan hkm pdn5. Filsafat;6. Forensik; dll…
Hub hukum pidana dg ilmu2 lainnya:1. Kriminologi: kajian kejahatan2. Viktimologi ; kajian ttg korban3. Sosiologi hk: hubungan hkm (pidana) dg
sosial kemasyarakatan4. Politik hk: kebijakan hkm pdn5. Filsafat;6. Forensik; dll…
Delik/Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/PerbuatanPidana
a. pengertian; Simons : “kelakuan yg diancam dg pidana, yg
bersifat melawan hukum yg berhubungan dgkesalahan & dilakukan oleh orang yg mampubertanggung jawab”
Van Hamel : “kelakuan manusia yg dirumuskandalam UU, melawan hukum, yg patut dipidana& dilakukan dg kesalahan”
b. jenis; Delik Kejahatan & Delik pelanggaran Delik Materiil & Delik Formil Delik Komisi & Delik Omisi Delik Dolus & Delik Culpa Delik Biasa & Delik Aduan
Delik/Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/PerbuatanPidana
a. pengertian; Simons : “kelakuan yg diancam dg pidana, yg
bersifat melawan hukum yg berhubungan dgkesalahan & dilakukan oleh orang yg mampubertanggung jawab”
Van Hamel : “kelakuan manusia yg dirumuskandalam UU, melawan hukum, yg patut dipidana& dilakukan dg kesalahan”
b. jenis; Delik Kejahatan & Delik pelanggaran Delik Materiil & Delik Formil Delik Komisi & Delik Omisi Delik Dolus & Delik Culpa Delik Biasa & Delik Aduan
Delik/Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/PerbuatanPidana
a. pengertian; Simons : “kelakuan yg diancam dg pidana, yg
bersifat melawan hukum yg berhubungan dgkesalahan & dilakukan oleh orang yg mampubertanggung jawab”
Van Hamel : “kelakuan manusia yg dirumuskandalam UU, melawan hukum, yg patut dipidana& dilakukan dg kesalahan”
b. jenis; Delik Kejahatan & Delik pelanggaran Delik Materiil & Delik Formil Delik Komisi & Delik Omisi Delik Dolus & Delik Culpa Delik Biasa & Delik Aduan
Delik/Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/PerbuatanPidana
a. pengertian; Simons : “kelakuan yg diancam dg pidana, yg
bersifat melawan hukum yg berhubungan dgkesalahan & dilakukan oleh orang yg mampubertanggung jawab”
Van Hamel : “kelakuan manusia yg dirumuskandalam UU, melawan hukum, yg patut dipidana& dilakukan dg kesalahan”
b. jenis; Delik Kejahatan & Delik pelanggaran Delik Materiil & Delik Formil Delik Komisi & Delik Omisi Delik Dolus & Delik Culpa Delik Biasa & Delik Aduan
Prof. Moeljatno:a. kelakuan danakibat ( =perbuatan)b. hal ikhwal ataukeadaan ygmenyertaiperbuatanc. keadaantambahan ygmemberatkand. unsur melawanhukum yg obyektife. unsur melawanhukum ygsubyektif
Prof. Simon:a. Handeling
(perbuatanmanusia)
b. Melawanhukum
c. Diancam dgpidana oleh UU
d. Mampubertanggungjawab
e. Perbuatan trjdikrn kesalahansipembuat
Prof. Moeljatno:a. kelakuan danakibat ( =perbuatan)b. hal ikhwal ataukeadaan ygmenyertaiperbuatanc. keadaantambahan ygmemberatkand. unsur melawanhukum yg obyektife. unsur melawanhukum ygsubyektif
Prof. Simon:a. Handeling
(perbuatanmanusia)
b. Melawanhukum
c. Diancam dgpidana oleh UU
d. Mampubertanggungjawab
e. Perbuatan trjdikrn kesalahansipembuat
Unsur2 dalam perumusan:A. Unsur Obyektif- perbuatan (aktif/pasif)- akibat- melawan hukum- syarat tambahan- keadaan
B. Unsur Subyektif- kesalahan :
(a) sengaja(b) kealpaan
- keadaan
Unsur2 dalam perumusan:A. Unsur Obyektif- perbuatan (aktif/pasif)- akibat- melawan hukum- syarat tambahan- keadaan
B. Unsur Subyektif- kesalahan :
(a) sengaja(b) kealpaan
- keadaan
Unsur2 di luarperumusan:- secaramelawanhukum- dapatdipersalahkan- dapatdipertanggungjawab kan
Unsur2 dalam perumusan:A. Unsur Obyektif- perbuatan (aktif/pasif)- akibat- melawan hukum- syarat tambahan- keadaan
B. Unsur Subyektif- kesalahan :
(a) sengaja(b) kealpaan
- keadaan
Unsur2 dalam perumusan:A. Unsur Obyektif- perbuatan (aktif/pasif)- akibat- melawan hukum- syarat tambahan- keadaan
B. Unsur Subyektif- kesalahan :
(a) sengaja(b) kealpaan
- keadaan
Unsur2 di luarperumusan:- secaramelawanhukum- dapatdipersalahkan- dapatdipertanggungjawab kan
Contoh unsur2 dalam rumusan tindak pidanaContoh unsur2 dalam rumusan tindak pidana
Pasal 285:-Barangsiapadengan kekerasanatau-ancamankekerasan-Memaksa-seorang wanita-bersetubuhdengan dia-di luarperkawinan
Pasal 259:-Barangsiapa-KarenaKealpaannya-Menyebabkan orang lainmati
Contoh unsur2 dalam rumusan tindak pidana
Pasal 285:-Barangsiapadengan kekerasanatau-ancamankekerasan-Memaksa-seorang wanita-bersetubuhdengan dia-di luarperkawinan
Pasal 259:-Barangsiapa-KarenaKealpaannya-Menyebabkan orang lainmati
Pertanggungjwaban pidana (criminal responsibility)Kaitanya adala dg subyek hk: manusia/badan hk,yg mnjadi pndukung hak dan kewajiban.
Roscoe Pound: sbg suatu kewajiban utk membayarpembalasan yg diterima pelaku dr seseorang ygtlh dirugikan.
Maksudnya: untuk menentukan apakah orgtersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnyapidana atau tidak trhdp tindakan yg dilakukanyaitu.
Van Hamel: kemampuan utk bertanggung jawabscr hk adalah suatu kondisi kematangankenormalan psikis yg mencakup kemampuanlainya.
Pertanggungjwaban pidana (criminal responsibility)Kaitanya adala dg subyek hk: manusia/badan hk,yg mnjadi pndukung hak dan kewajiban.
Roscoe Pound: sbg suatu kewajiban utk membayarpembalasan yg diterima pelaku dr seseorang ygtlh dirugikan.
Maksudnya: untuk menentukan apakah orgtersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnyapidana atau tidak trhdp tindakan yg dilakukanyaitu.
Van Hamel: kemampuan utk bertanggung jawabscr hk adalah suatu kondisi kematangankenormalan psikis yg mencakup kemampuanlainya.
Pertanggungjwaban pidana (criminal responsibility)Kaitanya adala dg subyek hk: manusia/badan hk,yg mnjadi pndukung hak dan kewajiban.
Roscoe Pound: sbg suatu kewajiban utk membayarpembalasan yg diterima pelaku dr seseorang ygtlh dirugikan.
Maksudnya: untuk menentukan apakah orgtersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnyapidana atau tidak trhdp tindakan yg dilakukanyaitu.
Van Hamel: kemampuan utk bertanggung jawabscr hk adalah suatu kondisi kematangankenormalan psikis yg mencakup kemampuanlainya.
Pertanggungjwaban pidana (criminal responsibility)Kaitanya adala dg subyek hk: manusia/badan hk,yg mnjadi pndukung hak dan kewajiban.
Roscoe Pound: sbg suatu kewajiban utk membayarpembalasan yg diterima pelaku dr seseorang ygtlh dirugikan.
Maksudnya: untuk menentukan apakah orgtersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnyapidana atau tidak trhdp tindakan yg dilakukanyaitu.
Van Hamel: kemampuan utk bertanggung jawabscr hk adalah suatu kondisi kematangankenormalan psikis yg mencakup kemampuanlainya.
.• klasifikasi:
.• klasifikasi:
Penanggungjawabpenuh:
- Dader;- Mededade
r- Medepleg
er- Doen
pleger- uitlokker
Penanggungjawabsebagian:- Poger:pelakupercobaan TP-Medeplichtige
.• klasifikasi:
Penanggungjawabpenuh:
- Dader;- Mededade
r- Medepleg
er- Doen
pleger- uitlokker
Penanggungjawabsebagian:- Poger:pelakupercobaan TP-Medeplichtige
Percobaan tindak pidana (poging)PASAL 53 KUHP:(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika
niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkankarena kehendaknya sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkanpidana penjara paling lama 15 tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengankejahatan selesai.
Percobaan tindak pidana (poging)PASAL 53 KUHP:(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika
niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkankarena kehendaknya sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkanpidana penjara paling lama 15 tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengankejahatan selesai.
Percobaan tindak pidana (poging)PASAL 53 KUHP:(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika
niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkankarena kehendaknya sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkanpidana penjara paling lama 15 tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengankejahatan selesai.
Percobaan tindak pidana (poging)PASAL 53 KUHP:(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika
niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkankarena kehendaknya sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkanpidana penjara paling lama 15 tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengankejahatan selesai.
POGING/PERCOBAAN TPPengertian: Permulaan kejahatan yang belum selesai; Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarangdan diancam hukuman oleh undang-undang; Poging adalah perluasan pengertian delik; Suatu perbuatan dilarang dan diancam denganhukuman oleh undang-undang sebab perbuatanitu melanggar kepentingan hukum ataumembahayakan kepentingan hukumSyarat-syarat percobaan: Niat Permulaan Pelaksanaan Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sendiriDelik dikatakan selesai apabila: Pada delik formil : delik selesai apabila perbuatanyang dilarang telah dilakukan Pada delik materiil : delik selesai apabila akibatyang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundang-undang telah timbul atau terjadi
POGING/PERCOBAAN TPPengertian: Permulaan kejahatan yang belum selesai; Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarangdan diancam hukuman oleh undang-undang; Poging adalah perluasan pengertian delik; Suatu perbuatan dilarang dan diancam denganhukuman oleh undang-undang sebab perbuatanitu melanggar kepentingan hukum ataumembahayakan kepentingan hukumSyarat-syarat percobaan: Niat Permulaan Pelaksanaan Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sendiriDelik dikatakan selesai apabila: Pada delik formil : delik selesai apabila perbuatanyang dilarang telah dilakukan Pada delik materiil : delik selesai apabila akibatyang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundang-undang telah timbul atau terjadi
POGING/PERCOBAAN TPPengertian: Permulaan kejahatan yang belum selesai; Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarangdan diancam hukuman oleh undang-undang; Poging adalah perluasan pengertian delik; Suatu perbuatan dilarang dan diancam denganhukuman oleh undang-undang sebab perbuatanitu melanggar kepentingan hukum ataumembahayakan kepentingan hukumSyarat-syarat percobaan: Niat Permulaan Pelaksanaan Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sendiriDelik dikatakan selesai apabila: Pada delik formil : delik selesai apabila perbuatanyang dilarang telah dilakukan Pada delik materiil : delik selesai apabila akibatyang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundang-undang telah timbul atau terjadi
POGING/PERCOBAAN TPPengertian: Permulaan kejahatan yang belum selesai; Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarangdan diancam hukuman oleh undang-undang; Poging adalah perluasan pengertian delik; Suatu perbuatan dilarang dan diancam denganhukuman oleh undang-undang sebab perbuatanitu melanggar kepentingan hukum ataumembahayakan kepentingan hukumSyarat-syarat percobaan: Niat Permulaan Pelaksanaan Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sendiriDelik dikatakan selesai apabila: Pada delik formil : delik selesai apabila perbuatanyang dilarang telah dilakukan Pada delik materiil : delik selesai apabila akibatyang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundang-undang telah timbul atau terjadi
Bentuk-bentuk poging: Percobaan yg Sempurna : Voleindigde Poging -->
apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagiselesainya kejahatan, tetapi kejahatan tidak selesai karenasuatu hal
Percobaan yg Tertangguh : Geschorte Poging -->apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan beberapa perbuatan yg diperlukan bagitercapainya kejahatan, tetapi kurang satu perbuatan iaterhalang oleh suatu hal
Percobaan yg Tidak Sempurna : Ondeugdelijke Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan suatukejahatan, dimana ia telah melakukan semua perbuatan ygdiperlukan bagi selesainya kejahatan, namun tidakberhasil disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atauobyek (sasaran) tidak sempurna.
Bentuk-bentuk poging: Percobaan yg Sempurna : Voleindigde Poging -->
apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagiselesainya kejahatan, tetapi kejahatan tidak selesai karenasuatu hal
Percobaan yg Tertangguh : Geschorte Poging -->apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan beberapa perbuatan yg diperlukan bagitercapainya kejahatan, tetapi kurang satu perbuatan iaterhalang oleh suatu hal
Percobaan yg Tidak Sempurna : Ondeugdelijke Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan suatukejahatan, dimana ia telah melakukan semua perbuatan ygdiperlukan bagi selesainya kejahatan, namun tidakberhasil disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atauobyek (sasaran) tidak sempurna.
Bentuk-bentuk poging: Percobaan yg Sempurna : Voleindigde Poging -->
apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagiselesainya kejahatan, tetapi kejahatan tidak selesai karenasuatu hal
Percobaan yg Tertangguh : Geschorte Poging -->apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan beberapa perbuatan yg diperlukan bagitercapainya kejahatan, tetapi kurang satu perbuatan iaterhalang oleh suatu hal
Percobaan yg Tidak Sempurna : Ondeugdelijke Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan suatukejahatan, dimana ia telah melakukan semua perbuatan ygdiperlukan bagi selesainya kejahatan, namun tidakberhasil disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atauobyek (sasaran) tidak sempurna.
Bentuk-bentuk poging: Percobaan yg Sempurna : Voleindigde Poging -->
apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagiselesainya kejahatan, tetapi kejahatan tidak selesai karenasuatu hal
Percobaan yg Tertangguh : Geschorte Poging -->apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, iatelah melakukan beberapa perbuatan yg diperlukan bagitercapainya kejahatan, tetapi kurang satu perbuatan iaterhalang oleh suatu hal
Percobaan yg Tidak Sempurna : Ondeugdelijke Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan suatukejahatan, dimana ia telah melakukan semua perbuatan ygdiperlukan bagi selesainya kejahatan, namun tidakberhasil disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atauobyek (sasaran) tidak sempurna.
Hal-hal yg memberatkan pidana (maksimumplus 1/3)
Hal-hal yg memberatkan pidana (maksimumplus 1/3)
Yg memperberat:a. Samenloop (psl 63
KUHP)b. Recedive:
tanggung jawabulang
c. Krnjabatan/tanggungjawab jabatan (psl52 KUHP)
Yg memperingan:a. Poging / percobaan
(psl 53 & 54 KUHP)b. Medeplichtigheid /
membantu melakukanTP (psl 57-60 KUHP)
c. Belum cukup umur / anak-anak (psl 47 KuhP)
Hal-hal yg memberatkan pidana (maksimumplus 1/3)
Yg memperberat:a. Samenloop (psl 63
KUHP)b. Recedive:
tanggung jawabulang
c. Krnjabatan/tanggungjawab jabatan (psl52 KUHP)
Yg memperingan:a. Poging / percobaan
(psl 53 & 54 KUHP)b. Medeplichtigheid /
membantu melakukanTP (psl 57-60 KUHP)
c. Belum cukup umur / anak-anak (psl 47 KuhP)
Alasan peniadaan pidanaAlasan peniadaan pidanaAlasan Pembenar:alasan ygmenghapuskan sifatmelawan hk dr pdpristiwa pdn, sehinggatdk mrupakan prstiwapdn:-Noodwer/bela paksa(psl 49 KUHP)-Menjalankan perintahUU (psl 50)-Menjalankan perintahjabatan yg sah (psl 51)
Alasan pemaaf:- Overmacht/dayapaksa (psl 48 KUHP)- Bela paksamelampaui batas;- melaksanakanperintah jabatan yg tdksah- org yg tdk mampubertanggung jwb(anak2 dan org gila)
Alasan peniadaan pidanaAlasan Pembenar:alasan ygmenghapuskan sifatmelawan hk dr pdpristiwa pdn, sehinggatdk mrupakan prstiwapdn:-Noodwer/bela paksa(psl 49 KUHP)-Menjalankan perintahUU (psl 50)-Menjalankan perintahjabatan yg sah (psl 51)
Alasan pemaaf:- Overmacht/dayapaksa (psl 48 KUHP)- Bela paksamelampaui batas;- melaksanakanperintah jabatan yg tdksah- org yg tdk mampubertanggung jwb(anak2 dan org gila)
Hilangnya hak negara dlm menuntut danmenjlankan pidana
Hilangnya hak negara dlm menuntut danmenjlankan pidana
Hilangnya hak negaramenuntut:a. Nebis in idem (psl 76
KUHP)b. Meninggalnya
terdakwa (psl 77)c. Kadaluwarsa/verjarin
g (psl 78)d. Penyelesaian di luar
pengadilan (psl 82)e. Amnesti dan Abolisi
Hilangnya hak negaramenjalankan pidana:a. Meninggalnya
terdakwa (psl 83)b. Kadaluwarsa (psl 84)c. Grasi (UU No.
22/2002)
Hilangnya hak negara dlm menuntut danmenjlankan pidana
Hilangnya hak negaramenuntut:a. Nebis in idem (psl 76
KUHP)b. Meninggalnya
terdakwa (psl 77)c. Kadaluwarsa/verjarin
g (psl 78)d. Penyelesaian di luar
pengadilan (psl 82)e. Amnesti dan Abolisi
Hilangnya hak negaramenjalankan pidana:a. Meninggalnya
terdakwa (psl 83)b. Kadaluwarsa (psl 84)c. Grasi (UU No.
22/2002)
Perbarengan TP / Concursus / Samenloopterjadi dua/lebih TP oleh satu org dmn TP
yg dilakukan pertama kali belum dijatuhipidana, atau antara TP yg prtma dg TPbrikutnya blm dibatasi oleh suatu putusanhakim
Bantuk-bentuk perbarengan:1. Concursus idealis (psl 63)2. Concursus realis (psl 65-71)3. Perbuatan berlanjut (psl 64)
Perbarengan TP / Concursus / Samenloopterjadi dua/lebih TP oleh satu org dmn TP
yg dilakukan pertama kali belum dijatuhipidana, atau antara TP yg prtma dg TPbrikutnya blm dibatasi oleh suatu putusanhakim
Bantuk-bentuk perbarengan:1. Concursus idealis (psl 63)2. Concursus realis (psl 65-71)3. Perbuatan berlanjut (psl 64)
Perbarengan TP / Concursus / Samenloopterjadi dua/lebih TP oleh satu org dmn TP
yg dilakukan pertama kali belum dijatuhipidana, atau antara TP yg prtma dg TPbrikutnya blm dibatasi oleh suatu putusanhakim
Bantuk-bentuk perbarengan:1. Concursus idealis (psl 63)2. Concursus realis (psl 65-71)3. Perbuatan berlanjut (psl 64)
Perbarengan TP / Concursus / Samenloopterjadi dua/lebih TP oleh satu org dmn TP
yg dilakukan pertama kali belum dijatuhipidana, atau antara TP yg prtma dg TPbrikutnya blm dibatasi oleh suatu putusanhakim
Bantuk-bentuk perbarengan:1. Concursus idealis (psl 63)2. Concursus realis (psl 65-71)3. Perbuatan berlanjut (psl 64)
Sistem pemidanaan concursus:1. Stelsel kumulasi murni: penjumlahan2. Absorpsi murni: hisapan3. Apsorpsi diperberat/dipertajam: pidna
trtinggi dtmbah sepertiga nya4. Kumulasi terbatas: semua diancam pidana
ttp tdk blh mlebihi pidana trberat ditambahsepertiga.
Sistem pemidanaan concursus:1. Stelsel kumulasi murni: penjumlahan2. Absorpsi murni: hisapan3. Apsorpsi diperberat/dipertajam: pidna
trtinggi dtmbah sepertiga nya4. Kumulasi terbatas: semua diancam pidana
ttp tdk blh mlebihi pidana trberat ditambahsepertiga.
Sistem pemidanaan concursus:1. Stelsel kumulasi murni: penjumlahan2. Absorpsi murni: hisapan3. Apsorpsi diperberat/dipertajam: pidna
trtinggi dtmbah sepertiga nya4. Kumulasi terbatas: semua diancam pidana
ttp tdk blh mlebihi pidana trberat ditambahsepertiga.
Sistem pemidanaan concursus:1. Stelsel kumulasi murni: penjumlahan2. Absorpsi murni: hisapan3. Apsorpsi diperberat/dipertajam: pidna
trtinggi dtmbah sepertiga nya4. Kumulasi terbatas: semua diancam pidana
ttp tdk blh mlebihi pidana trberat ditambahsepertiga.
KAUSALITAS1. Pengertian Hal sebab-akibat Hubungan logis antara sebab dan akibat Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab
sekaligus menjadi sebab peristiwa lain Sebab dan akibat membentuk rantai yang
bermula di suatu masa lalu Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum
pidana (bukan makna di atas), tetapi maknayang dapat dilekatkan pada pengertiankausalitas agar mereka dapat menjawabpersoalan siapa yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas suatu akibattertentu
KAUSALITAS1. Pengertian Hal sebab-akibat Hubungan logis antara sebab dan akibat Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab
sekaligus menjadi sebab peristiwa lain Sebab dan akibat membentuk rantai yang
bermula di suatu masa lalu Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum
pidana (bukan makna di atas), tetapi maknayang dapat dilekatkan pada pengertiankausalitas agar mereka dapat menjawabpersoalan siapa yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas suatu akibattertentu
KAUSALITAS1. Pengertian Hal sebab-akibat Hubungan logis antara sebab dan akibat Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab
sekaligus menjadi sebab peristiwa lain Sebab dan akibat membentuk rantai yang
bermula di suatu masa lalu Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum
pidana (bukan makna di atas), tetapi maknayang dapat dilekatkan pada pengertiankausalitas agar mereka dapat menjawabpersoalan siapa yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas suatu akibattertentu
KAUSALITAS1. Pengertian Hal sebab-akibat Hubungan logis antara sebab dan akibat Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab
sekaligus menjadi sebab peristiwa lain Sebab dan akibat membentuk rantai yang
bermula di suatu masa lalu Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum
pidana (bukan makna di atas), tetapi maknayang dapat dilekatkan pada pengertiankausalitas agar mereka dapat menjawabpersoalan siapa yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas suatu akibattertentu
Teori-teori ajaran kausalitas:a. Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von
Buri)b. Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima :
Birkmeyer , Mulderc. Teori-teori menggeneralisasi : teori Adekuat
(Von Kries, Simons, Pompe, Rumelink)
Teori-teori ajaran kausalitas:a. Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von
Buri)b. Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima :
Birkmeyer , Mulderc. Teori-teori menggeneralisasi : teori Adekuat
(Von Kries, Simons, Pompe, Rumelink)
Teori-teori ajaran kausalitas:a. Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von
Buri)b. Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima :
Birkmeyer , Mulderc. Teori-teori menggeneralisasi : teori Adekuat
(Von Kries, Simons, Pompe, Rumelink)
Teori-teori ajaran kausalitas:a. Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von
Buri)b. Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima :
Birkmeyer , Mulderc. Teori-teori menggeneralisasi : teori Adekuat
(Von Kries, Simons, Pompe, Rumelink)
Sistem pembuktian(Pasal 183-189 KUHAP)
M. Yahya Harahap: ketentuan yg berisipenggarisan dan pedoman ttg cara2 ygdibenarkan UU membuktikan kesalahan ygdidakwakan kpd terdakwa.
Soebekti: meyakinkan hakim ttg kebenarandalil2 yg dikemukakan dlm suatupersengketaan
Sistem pembuktian(Pasal 183-189 KUHAP)
M. Yahya Harahap: ketentuan yg berisipenggarisan dan pedoman ttg cara2 ygdibenarkan UU membuktikan kesalahan ygdidakwakan kpd terdakwa.
Soebekti: meyakinkan hakim ttg kebenarandalil2 yg dikemukakan dlm suatupersengketaan
Sistem pembuktian(Pasal 183-189 KUHAP)
M. Yahya Harahap: ketentuan yg berisipenggarisan dan pedoman ttg cara2 ygdibenarkan UU membuktikan kesalahan ygdidakwakan kpd terdakwa.
Soebekti: meyakinkan hakim ttg kebenarandalil2 yg dikemukakan dlm suatupersengketaan
Sistem pembuktian(Pasal 183-189 KUHAP)
M. Yahya Harahap: ketentuan yg berisipenggarisan dan pedoman ttg cara2 ygdibenarkan UU membuktikan kesalahan ygdidakwakan kpd terdakwa.
Soebekti: meyakinkan hakim ttg kebenarandalil2 yg dikemukakan dlm suatupersengketaan
Bukti: Sesuatu yg menyatakan kebenaransuatu peristiwa; keterangan nyata.
Alat bukti: segala sesuatu yg adahubungannya dg suatu perbuatan, dimana dgalat2 bukti tersebut, dapat dipergunakansebagai bahan pembuktian gunamenimbulkan keyakinan hakim ataskebenaran adanya suatu tindak pidana ygtelah dilakukan terdakwa.
Bukti: Sesuatu yg menyatakan kebenaransuatu peristiwa; keterangan nyata.
Alat bukti: segala sesuatu yg adahubungannya dg suatu perbuatan, dimana dgalat2 bukti tersebut, dapat dipergunakansebagai bahan pembuktian gunamenimbulkan keyakinan hakim ataskebenaran adanya suatu tindak pidana ygtelah dilakukan terdakwa.
1. Keterangan saksi;2. Keterangan ahli;3. Surat;4. Petunjuk;5. Keterangan terdakwa.Lihat:. Ps. 1 butir 27, 28 KUHAP. Ps. 187 ayat (1) huruf c. Ps. 188 ayat (1): Petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan, yg karena persesuainya,baik antara yg satu dg yg lain, maupun dg TP itusendiri, yg menandakan telah terjadi suatu TP.
. Ps. 189 ayat (1)
1. Keterangan saksi;2. Keterangan ahli;3. Surat;4. Petunjuk;5. Keterangan terdakwa.Lihat:. Ps. 1 butir 27, 28 KUHAP. Ps. 187 ayat (1) huruf c. Ps. 188 ayat (1): Petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan, yg karena persesuainya,baik antara yg satu dg yg lain, maupun dg TP itusendiri, yg menandakan telah terjadi suatu TP.
. Ps. 189 ayat (1)
1. Barang yg dipergunakan utk melakukan TP;2. Barang yg dipergunakan utk membantu
melakukan TP;3. Barang yg menjadi tujuan dilakukanya suatu
TP;4. Barang/benda yg dihasilkan dr TP;5. Barang tsb dpt memberi ket bagi
penyelidikan TP;6. Barang bukti merupakan penunjang alat
bukti mempunyai kedudukan yg sangatpenting dlm perkara pidana.
1. Barang yg dipergunakan utk melakukan TP;2. Barang yg dipergunakan utk membantu
melakukan TP;3. Barang yg menjadi tujuan dilakukanya suatu
TP;4. Barang/benda yg dihasilkan dr TP;5. Barang tsb dpt memberi ket bagi
penyelidikan TP;6. Barang bukti merupakan penunjang alat
bukti mempunyai kedudukan yg sangatpenting dlm perkara pidana.
Menguatkan kedudukan alat bukti ygsah (p. 184):Mencari dan menemukan kebenaranmateriil atas perkara sidang ygditangani;Dapat menguatkan keyakinan hakimatas kesalahan terdakwa.
Menguatkan kedudukan alat bukti ygsah (p. 184):Mencari dan menemukan kebenaranmateriil atas perkara sidang ygditangani;Dapat menguatkan keyakinan hakimatas kesalahan terdakwa.
Sistem pembuktian:1. Conviction intime > berdasarkan keyakinan
hakim belaka2. Wetterlijk stelsel > berdasarkan UU positif3. Conviction Rasionne > keyakinan hakim atas
alasan yg logis4. Negatif wetterlijk bewijks theorie >
berdasarkan UU secara negatif
Sistem pembuktian:1. Conviction intime > berdasarkan keyakinan
hakim belaka2. Wetterlijk stelsel > berdasarkan UU positif3. Conviction Rasionne > keyakinan hakim atas
alasan yg logis4. Negatif wetterlijk bewijks theorie >
berdasarkan UU secara negatif
Sistem pembuktian:1. Conviction intime > berdasarkan keyakinan
hakim belaka2. Wetterlijk stelsel > berdasarkan UU positif3. Conviction Rasionne > keyakinan hakim atas
alasan yg logis4. Negatif wetterlijk bewijks theorie >
berdasarkan UU secara negatif
Sistem pembuktian:1. Conviction intime > berdasarkan keyakinan
hakim belaka2. Wetterlijk stelsel > berdasarkan UU positif3. Conviction Rasionne > keyakinan hakim atas
alasan yg logis4. Negatif wetterlijk bewijks theorie >
berdasarkan UU secara negatif
Penafsiran (Interpretasi) dan Analogi“Every legal norm needs interpretation (Matheld
Boot)”. Otentik. Sistematis. Gramatikal. Historis. Sosiologis. Teleologis. Ekstensif, dll…
Penafsiran (Interpretasi) dan Analogi“Every legal norm needs interpretation (Matheld
Boot)”. Otentik. Sistematis. Gramatikal. Historis. Sosiologis. Teleologis. Ekstensif, dll…
Namun yg lebih seringdigunakan hanya 4:1. Gramatikal;2. Sistematis ;3. Historis;4. Teleologis;
Restriktif
Ekstensif
Penafsiran (Interpretasi) dan Analogi“Every legal norm needs interpretation (Matheld
Boot)”. Otentik. Sistematis. Gramatikal. Historis. Sosiologis. Teleologis. Ekstensif, dll…
Penafsiran (Interpretasi) dan Analogi“Every legal norm needs interpretation (Matheld
Boot)”. Otentik. Sistematis. Gramatikal. Historis. Sosiologis. Teleologis. Ekstensif, dll…
Namun yg lebih seringdigunakan hanya 4:1. Gramatikal;2. Sistematis ;3. Historis;4. Teleologis; Ekstensi
f
Politik Hukum pidana (penal policy)Politik hukum, soedarto:
a. Usaha utk meuwujudkan peraturan2 yg baik sesuai dgkeadaan dan situasi pd suatu saat
b. Kebijakan dr ngra melalui badan2 yg berwenang utkmenetapkan peraturan2 yg dikehendaki yg diperkirakanbs digunakan utk mengekspresikan apa yg trkandungdlm masyrakat dan utk mncapai apa yg dicita2kan.
Politik hkm pidana, Soedarto: usaha mewujudkan peraturanperundang2an pidana yg sesuai dg keadaan dan situasipd suatu waktu dan utk masa2 yg akan dtg.
Jd menurut A. Mulder penal policy garis kebijakan utkmnentukan:
a. Seberapa jauh ketentuan2 pidana yg berlaku perlu diubahatau diperbaharui
b. Apa yg dpt diperbuat utk mncegah trjadinya TPc. Cara bagaimana penyidikan, penentutan, peradilan, dan
pelaksanaan pidana hrs dilaksanakan
Politik Hukum pidana (penal policy)Politik hukum, soedarto:
a. Usaha utk meuwujudkan peraturan2 yg baik sesuai dgkeadaan dan situasi pd suatu saat
b. Kebijakan dr ngra melalui badan2 yg berwenang utkmenetapkan peraturan2 yg dikehendaki yg diperkirakanbs digunakan utk mengekspresikan apa yg trkandungdlm masyrakat dan utk mncapai apa yg dicita2kan.
Politik hkm pidana, Soedarto: usaha mewujudkan peraturanperundang2an pidana yg sesuai dg keadaan dan situasipd suatu waktu dan utk masa2 yg akan dtg.
Jd menurut A. Mulder penal policy garis kebijakan utkmnentukan:
a. Seberapa jauh ketentuan2 pidana yg berlaku perlu diubahatau diperbaharui
b. Apa yg dpt diperbuat utk mncegah trjadinya TPc. Cara bagaimana penyidikan, penentutan, peradilan, dan
pelaksanaan pidana hrs dilaksanakan
Politik Hukum pidana (penal policy)Politik hukum, soedarto:
a. Usaha utk meuwujudkan peraturan2 yg baik sesuai dgkeadaan dan situasi pd suatu saat
b. Kebijakan dr ngra melalui badan2 yg berwenang utkmenetapkan peraturan2 yg dikehendaki yg diperkirakanbs digunakan utk mengekspresikan apa yg trkandungdlm masyrakat dan utk mncapai apa yg dicita2kan.
Politik hkm pidana, Soedarto: usaha mewujudkan peraturanperundang2an pidana yg sesuai dg keadaan dan situasipd suatu waktu dan utk masa2 yg akan dtg.
Jd menurut A. Mulder penal policy garis kebijakan utkmnentukan:
a. Seberapa jauh ketentuan2 pidana yg berlaku perlu diubahatau diperbaharui
b. Apa yg dpt diperbuat utk mncegah trjadinya TPc. Cara bagaimana penyidikan, penentutan, peradilan, dan
pelaksanaan pidana hrs dilaksanakan
Politik Hukum pidana (penal policy)Politik hukum, soedarto:
a. Usaha utk meuwujudkan peraturan2 yg baik sesuai dgkeadaan dan situasi pd suatu saat
b. Kebijakan dr ngra melalui badan2 yg berwenang utkmenetapkan peraturan2 yg dikehendaki yg diperkirakanbs digunakan utk mengekspresikan apa yg trkandungdlm masyrakat dan utk mncapai apa yg dicita2kan.
Politik hkm pidana, Soedarto: usaha mewujudkan peraturanperundang2an pidana yg sesuai dg keadaan dan situasipd suatu waktu dan utk masa2 yg akan dtg.
Jd menurut A. Mulder penal policy garis kebijakan utkmnentukan:
a. Seberapa jauh ketentuan2 pidana yg berlaku perlu diubahatau diperbaharui
b. Apa yg dpt diperbuat utk mncegah trjadinya TPc. Cara bagaimana penyidikan, penentutan, peradilan, dan
pelaksanaan pidana hrs dilaksanakan
Penal policy mrupakan bagian dr criminalpolicy.
Criminal policy, Marc Ancel: the rationalorganitation of the control of crime by society(suatu usaha yg rasional dr masyarakat dlmmenanggulangi kejahatan.
Politik kriminal (Criminal policy) pd hakikatnyamerupakan bagian integral dr politik sosial(social policy).
Social policy, yaitu: kebijakan/upaya utkmencapai kesejahteraan sosial
Penal policy mrupakan bagian dr criminalpolicy.
Criminal policy, Marc Ancel: the rationalorganitation of the control of crime by society(suatu usaha yg rasional dr masyarakat dlmmenanggulangi kejahatan.
Politik kriminal (Criminal policy) pd hakikatnyamerupakan bagian integral dr politik sosial(social policy).
Social policy, yaitu: kebijakan/upaya utkmencapai kesejahteraan sosial
Penal policy mrupakan bagian dr criminalpolicy.
Criminal policy, Marc Ancel: the rationalorganitation of the control of crime by society(suatu usaha yg rasional dr masyarakat dlmmenanggulangi kejahatan.
Politik kriminal (Criminal policy) pd hakikatnyamerupakan bagian integral dr politik sosial(social policy).
Social policy, yaitu: kebijakan/upaya utkmencapai kesejahteraan sosial
Penal policy mrupakan bagian dr criminalpolicy.
Criminal policy, Marc Ancel: the rationalorganitation of the control of crime by society(suatu usaha yg rasional dr masyarakat dlmmenanggulangi kejahatan.
Politik kriminal (Criminal policy) pd hakikatnyamerupakan bagian integral dr politik sosial(social policy).
Social policy, yaitu: kebijakan/upaya utkmencapai kesejahteraan sosial
SocialPolicy
Social welfare Policy
Social Defence Policy
Criminal PolicyPenal Policy
Tujuan
Criminal PolicyNon- Penal
Hukum pidana khusus/Hukum tindak pidanakhusus
Yaitu: hukum pidana yg diatur diluar KUHP ygmmpunyai penyimpangan dr hk pidanaumum, baik dr segi hk pidana materilmaupun dr segi pidana formil.
Menurut Pompe, ada dua hal yg membuatnyakhusus, yaitu: subyeknya yg khusus (subyek) Perbuatanya yg khusus (obyek)
Hukum pidana khusus/Hukum tindak pidanakhusus
Yaitu: hukum pidana yg diatur diluar KUHP ygmmpunyai penyimpangan dr hk pidanaumum, baik dr segi hk pidana materilmaupun dr segi pidana formil.
Menurut Pompe, ada dua hal yg membuatnyakhusus, yaitu: subyeknya yg khusus (subyek) Perbuatanya yg khusus (obyek)
Hukum pidana khusus/Hukum tindak pidanakhusus
Yaitu: hukum pidana yg diatur diluar KUHP ygmmpunyai penyimpangan dr hk pidanaumum, baik dr segi hk pidana materilmaupun dr segi pidana formil.
Menurut Pompe, ada dua hal yg membuatnyakhusus, yaitu: subyeknya yg khusus (subyek) Perbuatanya yg khusus (obyek)
Hukum pidana khusus/Hukum tindak pidanakhusus
Yaitu: hukum pidana yg diatur diluar KUHP ygmmpunyai penyimpangan dr hk pidanaumum, baik dr segi hk pidana materilmaupun dr segi pidana formil.
Menurut Pompe, ada dua hal yg membuatnyakhusus, yaitu: subyeknya yg khusus (subyek) Perbuatanya yg khusus (obyek)
Beberapa Penyimpangan scr materiil, yaitu:a. Bersifat elastis;b. Perluasan berlakunya asas teritorial;c. Pidana denda ditambah sepertiganya (1/3);d. Dapat berlaku asas retroaktif.
Beberapa Penyimpangan scr Formil, yaitu:a. Perkara pidana khusus harus didahulukan dr pd pidana umumb. Penyidikan dilakukan oleh jaksa dan KPK (ex. Tipikor)c. di adili di pengadilan khusus (ex. Pengadilan HAM / pengadilan
Militer dan Pengadilan Tipikor)Beberapa UU ttg Tindak pidana khususa. UU No. 31 th 1999 jo UU No.20 th 2001 ttg Pemberantasan
Tipikorb. UU No. 39 Th 1999 ttg HAMc. UU No. 7 drt th 1952 ttg Hukum Pidana Ekonomid. UU No. 15 th 2002 ttg Money Loundring (pencucian uang)e. UU No. 15 th 2003 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Beberapa Penyimpangan scr materiil, yaitu:a. Bersifat elastis;b. Perluasan berlakunya asas teritorial;c. Pidana denda ditambah sepertiganya (1/3);d. Dapat berlaku asas retroaktif.
Beberapa Penyimpangan scr Formil, yaitu:a. Perkara pidana khusus harus didahulukan dr pd pidana umumb. Penyidikan dilakukan oleh jaksa dan KPK (ex. Tipikor)c. di adili di pengadilan khusus (ex. Pengadilan HAM / pengadilan
Militer dan Pengadilan Tipikor)Beberapa UU ttg Tindak pidana khususa. UU No. 31 th 1999 jo UU No.20 th 2001 ttg Pemberantasan
Tipikorb. UU No. 39 Th 1999 ttg HAMc. UU No. 7 drt th 1952 ttg Hukum Pidana Ekonomid. UU No. 15 th 2002 ttg Money Loundring (pencucian uang)e. UU No. 15 th 2003 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Beberapa Penyimpangan scr materiil, yaitu:a. Bersifat elastis;b. Perluasan berlakunya asas teritorial;c. Pidana denda ditambah sepertiganya (1/3);d. Dapat berlaku asas retroaktif.
Beberapa Penyimpangan scr Formil, yaitu:a. Perkara pidana khusus harus didahulukan dr pd pidana umumb. Penyidikan dilakukan oleh jaksa dan KPK (ex. Tipikor)c. di adili di pengadilan khusus (ex. Pengadilan HAM / pengadilan
Militer dan Pengadilan Tipikor)Beberapa UU ttg Tindak pidana khususa. UU No. 31 th 1999 jo UU No.20 th 2001 ttg Pemberantasan
Tipikorb. UU No. 39 Th 1999 ttg HAMc. UU No. 7 drt th 1952 ttg Hukum Pidana Ekonomid. UU No. 15 th 2002 ttg Money Loundring (pencucian uang)e. UU No. 15 th 2003 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Beberapa Penyimpangan scr materiil, yaitu:a. Bersifat elastis;b. Perluasan berlakunya asas teritorial;c. Pidana denda ditambah sepertiganya (1/3);d. Dapat berlaku asas retroaktif.
Beberapa Penyimpangan scr Formil, yaitu:a. Perkara pidana khusus harus didahulukan dr pd pidana umumb. Penyidikan dilakukan oleh jaksa dan KPK (ex. Tipikor)c. di adili di pengadilan khusus (ex. Pengadilan HAM / pengadilan
Militer dan Pengadilan Tipikor)Beberapa UU ttg Tindak pidana khususa. UU No. 31 th 1999 jo UU No.20 th 2001 ttg Pemberantasan
Tipikorb. UU No. 39 Th 1999 ttg HAMc. UU No. 7 drt th 1952 ttg Hukum Pidana Ekonomid. UU No. 15 th 2002 ttg Money Loundring (pencucian uang)e. UU No. 15 th 2003 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme