4 1

Membangun, Menyeimbangkan dan Menyelaraskan Pembangunan Perkotaan dengan Semangat Kebersamaaan

Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaanantara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul

KartamantulBuletin

Rapat Koordinasi Kunjungan World BankTentang Solid Waste ManagementImprovement Project

1

Review SKB Pengeleloaan Prasarana dan Sarana Jalanterkait Jalan di Perbatasan

2

Rapat KoordinasiPengelolaan Drainase 2

Rapat KoordinasiPenataan KelembagaanSekber Kartamantul

4

Rapat Koordinasi PembahasanSKB Pengelolaan Air Limbah Perkotaan 3

Rapat Koordinasi Penanganan Sampah IlegalDusun Mantup dan Singosaren

3

Penertiban Penimbangan SampahTPST Piyungan 2

HIGHLIGHT

Edisi Bulan Mei - Juni 2013

Rapat KoordinasiKunjungan World Bank TentangSolid Waste Management Improvement Project (SWMIP)

Rapat koordinasi yang berlangsung pada tanggal 4 Juni 2013 kali ini bertujuan untuk membahas penyelesaian masalah-masalah yang terdapat dalam proyek perbaikan pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pertemuan rapat koordinasi tersebut merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 lalu serta lebih terfokuskan pada permasalahan di aspek sosial dan lingkungan. SWMIP ini merupakan kegiatan dari Kementrian Pekerjaan Umum. SWMIP bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah daerah untuk memenuhi UU Nomor 18 tahun 2008 yang menyatakan bahwa TPA tidak boleh menggunakan metode open dumping dalam pengelolaannya mulai tahun 2014. Pemerintah pusat akan meminjam 100 Triliun rupiah kepada World Bank untuk memantapkan pengelolaan sampah di 4 Kota, yaitu Tangerang, Balikpapan, Manado, dan Yogyakarta. Khusus Kota Yogyakarta dan Manado, akan memperoleh bantuan dari AusAID. AusAID memberikan bantuan berupa mempersiapkan konsultan Mott Mac Donald yang akan mengkaji lebih dekat mengenai Kartamantul. Mott Mac Donald akan mengarahkan pada penerapan sistem Refuse Derived Fuel (RDF) atau Intermediate Treatment Facility (ITF). AusAID juga mendukung untuk melakukan feasibility studies untuk kedua kota tersebut dan diharapkan selesai pada bulan September 2013. Feasibility studies tersebut sebagai dasar untuk mempertimbangkan teknologi yang tepat untuk 5 tahun ke depan, meninjau keuangan guna keberlanjutan operasi dan pemeliharaan (OP) dalam keberlanjutan proyek ini, dan kebutuhan perluasan lahan TPA seluas 3,2 hektar.

Permasalahan yang terdapat di TPA Piyungan meliputi keberadaan sapi dan pemulung, air lindi, serta covering soil. Untuk penyelesaian permasalahan lingkungan, perlu dilakukan studi lingkungan terkait dampak yang terjadi. Studi lingkungan tersebut mengarah pada perubahan lingkungan yang lebih baik. Sementara untuk penyelesaian permasalahan aspek sosial, diharapkan muncul suatu teknologi yang penerapannya dapat melibatkan pemulung, misalnya menjadikan pemulung sebagai tenaga pemilah sampah. Akan tetapi, Sampai dengan saat ini masih belum ditemukan cara untuk penanganan sapi yang berada di TPA Piyungan. Penyelesaian permasalahan terkait peternak dan sapi sangat penting untuk dilakukan, namun tidak memiliki batasan waktu karena memerlukan perencanaan khusus sehingga proses yang perlu dilalui lebih panjang.

Rapat KoordinasiPenataan Kelembagaan Sekber Kartamantul

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2013 di Kantor Sekber Kartamantul terkait dengan penataan kelembagaan Sekber Kartamantul. Rapat Koordinasi ini membahas terkait pengisian posisi manajer kantor yang sedang kosong serta penataan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Purnomo Hadi dari Bappeda Kota Yogyakarta, Sekber Kartamantul perlu melakukan pengisian Manajer kantor Sekber Kartamantul dan penataan SDM. Surat jawaban dari Kabupaten/Kota terkait pengisian jabatan Manajer kantor sudah ada, diharapkan diisi dari internal Kantor Sekber Kartamantul. Untuk melakukan penetapan Manajer Kantor Sekber Kartamantul, perlu ada pertemuan Tim Pengarah. Sedangkan untuk pengisian jabatan lain dilakukan secara terbuka, sehingga perlu dilakukan pembentukan Tim Rekruitmen dan penetapan Pedoman Seleksi Karyawan Sekber Kartamantul.

Dalam rekrutmen terbuka ini diperlukan tim khusus yang terdiri dari Tim Seleksi, Tim Perumus Soal, Tim Psikologi, dan Tim Wawancara. Menurut Tri Suhandono dari Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, usulan upgrade internal perlu mempertimbangkan aspek kompetensi dan kemampuan dari karyawan yang ada. Untuk jabatan untuk Asisten Program dan Teknis dilakukan rekruitmen secara terbuka, namun perlu kajian terkait dengan volume dan beban pekerjaan untuk menetukan jumlah SDM yang diperlukan. Sekber Kartamantul juga perlu melakukan perubahan anggaran dengan memanfaatkan anggaran yang belum bisa dieksekusi, seperti gaji untuk Manajer kantor selama 6 bulan karena belum ada penetapan Manajer kantor yang baru. Untuk penataan SDM kantor yang ada, karyawan tidak harus naik jabatan, sedangkan untuk karyawan yang belum memenuhi kualifikasi, perlu dilakukan penyesuaian seperti dengan memberikan pelatihan.

Menurut Nur Rochmad dari Bappeda Kabupaten Sleman, Sekber Kartamantul diharapkan mengagendakan pertemuan Tim Pengarah terkait dengan kebijakan rekruitmen karyawan dan penyusunan tim. Selain itu, Sekber Kartamantul diharapkan membuat telaah untuk disampaikan kepada ketua Sekeber Kartamantul saat ini terkait pergeseran dan tata kala yang diusulkan secara internal dari Sekber Kartamantul. Untuk staf bidang, disepakati untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan SOP dilampiri dengan Surat pernyataan. Terkait pengisian Manajer kantor, diharapkan dapat dibahas oleh Tim Pengarah, sedangkan rekruitmen terbuka dilakukan setelah rapat Tim Pengarah dilaksanakan. Anggaran untuk proses rekruitmen dengan memanfaaatkan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan. -oOo-

Permasalahan lain yang perlu ditinjau adalah masalah keuangan. Pengelolaan keuangan untuk air limbah selalu mengalami defisit, oleh karena itu, terdapat wacana untuk menyatukan pengelolaan air limbah dengan pengelolaan air minum. Salah satu keuntungan apabila dijadikan satu dengan air minum maka masyarakat akan lebih memperhatikan. Terkait dengan pembiayaan pengelolaan air limbah perkotaan, saat ini baru dilakukan pembahasan terkait skema pembiayaan sharing antara 3 pemerintah daerah (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Bantul). Dalam rapat koordinasi tersebut, telah terjadi kesepakatan bahwa sharing dari kabupaten/kota diperuntukkan untuk pengelolaan yang di IPAL Sewon dan bukan pada jaringan. Selain itu, perhitungan sharing pembiayaan berdasarkan Sambungan Rumah (SR). Untuk selanjutnya, perlu disampaikan kesepakatan internal perhitungan persentase sharing biaya pengelolaan IPAL Sewon. Hal lain yang menjadi pembahasan dalam rapat ini terkait dengan kompensasi lingkungan di sekitar lokasi IPAL. -oOo-

“Unity is strength when there is teamwork ang collaboration,wonderful things can be achieved.” - Mattie Stepanek -

PENERBIT : Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul (KARTAMANTUL)PENANGGUNG JAWAB : Nasa Ujiarto Aji, S.Si., MT.PENGARAH : Dra. Rr, Titik Sulastri; dr. Sunartono, M.Kes.; Drs. Riyantono, M.Si; Ir. Edy Muhammad; Drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes.; Drs. Trisaktiyana, M.Si.KONTRIBUTOR : Nasa Ujiarto Aji, S.Si., MT.; Elyana Wiwik Setyanti, SE.; BudiyonoDESIGN & LAYOUT : Achmad Fauzan Iscahyono, Muhammad Adryan Sasongko (Kerja Praktek Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung)ALAMAT : Gedung Eks Dinas Pariwisata DIY Lantai 1, Komplek Kepatihan Danurejan, Jalan Malioboro 14 Yogyakarta 55213. Telepon : (0274) 557423, Fax : (0274) 557064WEBSITE : www.kartamantul.pemda-diy.go.idEMAIL : kartamantul@gmail.com

2 3

Rapat KoordinasiSinkronisasi Jalan Perbatasan

Review Surat Keputusan Bersama (SKB) ini diselenggarakan seiring dengan hampir habisnya masa berlaku SKB Pengeleloaan Prasarana dan Sarana Jalan yang berakhir pada tanggal 18 Desember 2013 ini serta merupakan salah satu program dari Sekretariat Bersama Kartamantul.

Jalan yang dikerjasamakan menurut SKB yang ditetapkan pada tahun 2003 ini merupakan ruas jalan yang berada di perkotaan Yogyakarta saja. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam SKB ini terdiri dari 8 kecamatan di Kota Yogyakarta, 5 kecamatan di Kabupaten Sleman, dan 4 kecamatan di Kabupaten Bantul.

Dalam koordinasi review ini telah disepakati bahwa SKB akan dilanjutkan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum SKB ini dilanjutkan. Beberapa hal tersebut antara lain perlu melakukan updating status ruas jalan yang dikerjasamakan, mencermati lanjut terkait deengan perbatasan kecamatan yang masuk di perkotaan Yogyakarta, mencermati sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas (meliputi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pohon perindang jalan, drainase jalan, dan trotoar), serta pembentukan tim kegiatan. Dengan pencermatan hal-hal tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam penetapan ruas-ruas jalan yang masih atau layak untuk dikerjasamakan dalam pengelolaannya oleh ketiga Kabupaten/Kota tersebut. -oOo-

Rapat KoordinasiPerjanjian Kerjasama Pengelolaan Air Limbah

Permasalahan pembuangan sampah ilegal di perbatasan perkotaan Yogyakarta semakin marak, hal ini juga terjadi di Dusun Mantup dan Singosaren. Pembuangan ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan maupun estetika.

Di Dusun Singosaren, pembuangan sampah ilegal sudah mulai terkendali, tetapi belum maksimal karena sampah belum terbuang ke luar akibat adanya kendala teknis. Dusun Singosaren bersama LSM Lestari sudah memberikan pendampingan kepada masyarakat dan sudah ada beberapa perubahan, yaitu mulai dari RT sudah dilakukan pemilahan agar sampah tidak bau, sehingga pengambil sampah mendapat nilai ekonomi, maka diharapkan perlu adanya tempat pemilahan sehingga hasil akhir hanya sampah yang layak buang. Sampah yang layak buang tersebut yang masuk ke depo. Namun, jika depo yang disediakan ditempatkan di tempat parkir wisata serta sampah yang belum terpilah maka akan menimbulkan kesan kumuh dan bau. Depo yang disediakan di Singosaren diharapkan tidak hanya satu buah karena terdapat 3 padukuhan.

Dari hasil laporan dari masing-masing kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Sleman dan Bantul, tidak melakukan penganggaran untuk drainase di perbatasan. Selain itu, munculah usulan-usulan terkait perbaikan jaringan drainase di kawasan-kawasan tertentu yang masih bermasalah.

Pihak dinas Sumber Daya Alam Energi dan Mineral (SDAEM) Kabupaten Sleman, untuk SKB selanjutnya, jaringan drainase yang dikerjasamakan ditinjau dari kawasan bukan dari ruas jalan karena drainase awalnya berasal dari pemukiman. Selain itu, muncul usulan lain yang berasal dari Bagian Hukum Kabupaten Sleman bahwa perlu dilakukan pemetaan ulang jaringan drainase dari masing-masing kabupaten/kota terkait data titik-titik genangan untuk melakukan proyeksi 10 tahun mendatang serta untuk pembagian peran dan target waktu untuk penanganan drainase. Di samping itu, perlu adanya pembentukan tim untuk mengawal keberjalanan SKB Drainase. -oOo-

Penertiban Bersama atau Sidak Armada Sampah dariKabupaten/Kota

Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 201 di Kantor Sekber Kartamantul ini, dilakukan pemaparan teknis pelaksanaan dalam pengelolaan penimbangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu(TPST) Piyungan. Berikut teknis pelaksanaan di lapangan:1. Penimbangan dilakukan selama 24 jam sehari.2. Pencatatan volume sampah berdasarkan nomor polisi/plat

kendaraan.

3. Hasil dari pencatatan volume sampah kemudian dilakukan rekapitulasi dan dilakukan klasifikasi dari masing-masing kabupaten/kota.

4. Untuk armada yang berplat hitam(kendaraan pribadi), dilakukan pencatatan langsung dengan sistem penagihan di tiap akhir bulan. Hal ini berlaku untuk semua armada plat hitam dari kabupaten/kota.

5. Berat maksimal biasanya 12-13 ton tiap armada dengan spesifikasi truk yaitu dump truck.

6. Berat untuk armada berplat hitam dengan perhitungan berat di kurangi kosong.

7. Rata-rata armada yang datang sekitar 100 armada per hari.8. Petugas pos jaga timbangan ada 3 shift dengan jam kerja :

a. Shift pertama : 06.00 – 14.00 WIBb. Shift kedua : 14.00 – 22.00 WIBc. Shift ketiga : 22.00 – 06.00 WIB.

9. Petugas pos penimbangan adalah PHL.10. Armada yang masuk ke pos penimbangan sebagian besar

sudah menggunakan penutup, seperti pick up, arm roll truck, dan dump truck. -oOo-

Rapat KoordinasiSinkronisasi Drainase Perbatasan

Sinkronisasi penanganan drainase di Kawasan Perkotaan Yogyakarta wajib dilakukan, terutama untuk updating penanganan yang telah dilakukan oleh ketiga kabupaten/kota. Hal tersebut muncul akibat timbulnya permasalahan genangan yang terdapat di perbatasan kabupaten/kota, yaitu terdapat 51 titik genangan. Dari 51 titik genangan tersebut, ada 13 titik genangan yang perlu dicermati, yaitu Jalan Jambon (Kragilan), Jalan Samirono/Colombo, Jalan C. Simanjuntak, Ngaglik (Kelurahan Gemawang), Jalan Mondorakan (Kalurahan Kotagede), Jalan DI Panjaitan, Jogokaryan (Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron), Jogokaryan (Kelurahan Mantrijeron ke arah Jalan Parangtritis), Sekitar Gedung Pengadilan Tinggi Anggara

(Ringroad) Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase berlaku selama 10 tahun sejak ditetapkan

pada 18 Desember 2013 silam. Wilayah yang dikerjasamakan terdiri dari 8 kecamatan di Kota Yogyakarta, 5 kecamatan di Kabupaten Sleman, dan 4 kecamatan di Kabupaten Bantul. Dari hasil observasi praktikan kerja praktek di Sekber Kartamantul, perlu adanya evaluasi terhadap 10 saluran yang telah ditetapkan di SKB serta terdapat usulan sebanyak 19 saluran baru (14 saluran sudah ada dan 5 masih direncanakan) untuk dapat masuk dalam SKB yang baru. -oOo-

sebelah Timur Patmasuri, Jalan menuju Kandang Menjangan, depan Ambarukmo Plaza, dan Simpang tiga Janti. .

Penertiban Bersama atau Sidak Armada Sampah dari Kabupaten/Kota

Permasalahan sampah ilegal juga terjadi di Kampung Dalem RT 45 RW 10. Pembuangan ilegal mulai muncul saat muncul jalan di sekitar sungai. Padahal jalan tersebut dibangun oleh Bappeda Kabupaten Bantul untuk evakuasi. Kampung Dalem sudah berusaha menangani masalah sampah tersebut dengan adanya pengambil sampah dari rumah tangga dan dibuang ke depo kota yang berada di Basen, bahkan sampah juga telah dilakukan pemilahan terlebih dahulu. Depo tersebut letaknya cukup jauh, serta fasilitas gerobak yang tersedia sudah mengalami kerusakan. Permasalahan sampah ilegal ini perlu dipikir bersama-sama penyelesaiannya karena kawasan Bokong Semar sudah mulai ramai sebagai sarana pariwisata saat ini.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, hal yang terpenting dilakukan adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat agar tidak melakukan ilegal dumping, seperti pengadaan sosialisasi dan penegakan law enforcement. Selain itu, fasilitas yang menunjang juga perlu dilakukan pembangunan, seperti pembangunan transfer depo. Dalam menyelesaikan permasalahan sampah tersebut, pihak BLH DIY, BLH Bantul, BLH Kota Yogyakarta, dan instansi-instansi pemerintah yang terkait juga siap membantu dalam proses penyelesaian masalah ini. -oOo-

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 10 dan 18 Juni 2013 ini membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Yogyakarta. Rapat koordinasi tersebut antara lain membahas tentang kegiatan optimalisasi IPAL Sewon, pengelolaan instalasi IPAL, pengembangan jaringan, serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan. Semua hal tersebut akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) pengelolaan air limbah Perkotaan Yogyakarta.

Terkait dengan sistem pengelolaan air limbah perkotaan, terdapat permasalahan pada pemantauan kualitas dan kuantitas air limbah yang masuk ke IPAL Sewon, dimana terdapat perbedaan pada data real idle capacity dengan data real SR. Sedangkan terkait dengan baku mutu air

limbah, sampai saat ini ada indikasi limbah non domestik juga masuk ke IPAL. Selain itu, limbah yang berasal dari home industry dan rumah sakit juga ada yang masuk ke IPAL, padahal limbah yang boleh dibuang hanya

limbah domestik saja (grey dan black water) yang jenisnya merupakan buangan dari kamar mandi (WC), cucian pakaian, dan cucian dapur. Hal ini memicu untuk dilakukan penyelesaian bersama dalam pengelolaan air limbah tersebut. (Bersambung ke hal 4)

“Teamwork divides the taskand multiplies the success.”