Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim MalangPenanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: Salis Fahrudin, Uswatun Hasanah, Amalia Khusnaini.Editor: Rachmad Imam Tarecha, Latifatun Nasihah. Karikatur: Miftahu AJ. Layouter: Salis Fahrudin.Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang.Jl. Gajayana 50 Malang (65145).Email: uapminovasi@ymail.com, Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapm_inovasi

11 Maret 2015

Oleh Salis Fahrudin

Niat Sosialisasi Berbuntut Hukuman

Belasan orang memadati sisi depan kantor Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Maliki Malang (7/3). Mereka hanya bisa ngintip atau nguping dari depan kantor, akibat tidak diperbolehkannya masuk dalam sidang kasus Zainullah. Mahasiswa Al-ahwal Al Syahshiyyah (AS) itu dianggap melanggar tata tertib Pemilu Raya (Pemira), serta telah mencemarkan nama baik DEMA Fakultas Syariah. Zainullah, dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Raya (Panwaslu) oleh Rizal, ketua kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) B Semeter II atas tuduhan melakukan kampanye sebelum waktunya.

Sesuai dengan jadwal yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) UIN Maliki Malang, waktu kampanye dimulai dari tanggal 8-15 Maret 2015.

Sofyan, saksi dari pihak pelapor menceritakan, pada hari Kamis (5/3) Zainullah masuk ke ruang kelas Fakultas Syariah nomor 301 dengan memperkenalkan calon ketua DEMA-F sokongannya. “Ada orang asing tiba-tiba berdiri di depan kelas, lalu sambil mempromosikan calonnya,” ungkap Sofyan. Ia pun memiliki bukti rekaman video saat Zainullah berbicara di kelasnya. Sofyan

Oleh Uswatun Hasanah

Beda Tafsir “DEMA-F Syariah Vakum”

menganggap tindakan yang dilakukan Zainullah tersebut merupakan bentuk kampanye.

N a m u n Z a i n u l l a h membantah dengan keras t u d u h a n t e r s e b u t . Menur utnya, d ia t idak melakukan kampanye kala

itu, “Saya dalam rangka sosialisasi pengenalan calon, bukan kampanye.

Saya hanya meminta dukungan teman-teman

dengan meminjamkan KTM, bagi yang mau mendukung,” ujarnya. Zainullah memaparkan, saat itu ada salah

satu orang yang menanyakan visi misi calonnya, “Dia mencoba menjebak saya dengan bertanya 'mas, visi misinya apa?' Saya tahu aturan-aturannya, saya t idak mengemukakan visi misi,” ungkapnya. Menurutnya, perbedaan dari sosialisasi dan kampanye adalah jika kampanye ia akan menjelaskan mengenai visi misi, sedang sosialiasi hanya sebatas memperkenalkan calon.

Mahasiswa semester VI ini pun mempertanyakan banyaknya ambiguitas dari persyaratan calon untuk menjadi wakil mahasiswa, salah satunya adalah persyaratan KTM. Ketika ada mahasiswa yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua DEMA, ia dituntut untuk mengumpulkan 75 KTM sebagai bukti dukungan. Hal itu tercantum dalam UU PEMIRA BAB V Pasal 20.

KORBAN PERS?GUNAKAN HAK JAWAB

“Ketika kita ingin meminta bantuan KTM, eh malah dianggap berkampanye,” keluh Zainullah.

M o c h . Fa i s o l , K e t u a K P U menjelaskan, KTM digunakan sebagai persyaratan pencalonan karena dianggap sebagai bentuk dukungan yang nyata, “Logikanya jika memakai persyaratan KTM, kita akan tahu dia didukung oleh siapa saja,” jelasnya. Untuk alasan yang lebih pasti, dia hanya mengatakan persyaratan KTM adalah hasil keputusan bersama dalam Musyawarah Mahasiswa (Musma). Akibat niatan Zainullah untuk meminta dukungan berupa KTM tersebut, ia dinyatakan bersalah dan menerima sanksi berupa pencabutan hak berkampanye secara media untuk calon dukungannya, Delbi Ari Putra.

Keputusan itu ditetapkan oleh KPU pada tanggal 8 Maret 2015, dengan pertimbangan dari saksi pelapor yang mengaku bahwa terlapor mengatakan kalimat kampanye, “Ada saksi yang mendengar terlapor mengucapkan, 'Jika calon saya terpilih menjadi ketua Dema Fakultas Syariah, maka saya akan memajukan Dema Fakultas Syariah',” ungkap Faisol. Sebelum memberikan keterangan, saksi disumpah dengan Al-Qur'an. Jadi menurut Faisol, entah saksi berbohong atau tidak, biarlah dia mempertanggungjawabkan kesaksiannya dengan Tuhan.[]

Jumat (06/03) , Dewan Eksekut if Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah melaporkan Moh. Zainullah ke Panwaslu Fakultas Syariah, selaku tim sukses dari Delbi Ari Putra, atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut menindaklanjuti pengaduan beberapa mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS). Salah satunya Sofyan. Ia mengaku melihat Zainullah menyatakan 'jika pihaknya terpilih, ia akan memajukan DEMA Fakultas Syariah daripada periode sebelumnya (2014) yang vakum'. Kalimat itu diucapkan Zainullah saat memperkenalkan calon yang ia usung di ruang kelas Sofyan.

Panwaslu Fakultas Syariah lalu melaporkan pengaduan tersebut pada Panwaslu Universitas untuk ditindaklanjuti. Zainullah pun disidang pada hari sabtu (07/03). Hasilnya, Delbi dilarang melakukan kampanye media dan kampanye monologis. Ia hanya bisa melakukan kampanye dialogis yang dilaksanakan pada hari senin (10/03) di depan gedung Soeharto.

Menurut Choirul Anam, selaku koordinator Panwaslu Universitas, keputusan bersalah Zainullah diambil berdasarkan Undang-undang Pemilu Raya 2015 pasal 28 ayat 3 tentang Pedoman dan Waktu Kampanye, dan pasal 29 ayat 1 tentang Penghinaan.

Ahmad Andrian, ketua Dema-F Syariah

2014-2015 menyatakan, ia dan pihaknya merasa ucapan Zainullah tidak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, kepengurusan DEMA fakultas Syariah tahun lalu telah bekerja keras sehingga beberapa program kerja (Proker) terlaksana. Seperti pelaksaan OPAK Fakultas Syariah, seminar nasional, diskusi, dan pendelegasian lomba debat hukum. “Vakum itu kan berarti kosong, tidak ada sama sekali kegiatan yang kami lakukan. Saya nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya dia men-judge seperti itu,” tambahnya.

Namun, menurut Zainullah, perkataannya bukanlah bentuk penghinaan melainkan evaluasi, “Secara harfiah, saya memang mengatakan kata vakum. Tapi di situ ditafsirkan berbeda oleh penggugat,” tambahnya. Menurutnya, kata “vakum” yang ia ucapkan bukan berarti sama sekali tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, melainkan merujuk pada kepengurusan DEMA F Syariah sebelumnya tidak berhasil menampung aspirasi mahasiswa.

Perbedaan persepsi dalam menafsirkan sebuah kata menyebabkan Delbi kehilangan kesempatan berkampanye lewat media dan orasi. Keputusan itu diambil setelah menghadirkan beberapa saksi dan sebuah video, sesuai penafsiran penuntut.[]

Dihantam hukum di tengah altar

Entah kenyataan ataukah dugaan

Demi meresmikan adanya kehormatan di atas pundak

Alasannya berebut derajat untuk naik tingkat

Di sana-sini diajak bertanggung jawab

Tampak juga, tak teratur sekali aturan unjuk rasa

Main politik, seru juga ternyata

Dikendalikan sebatas waktu dan periode juga

Rela berkorban demi tingkat pangkatan

Sambil turut pada ayat-ayatnya sebuah komisi

Dibelahnya mimpi-mimpi dari bukan hak sendiri

Menindak narapidana terserah diri

Tak bisa mandiri pula menuai nilai dan arti

Salah pasti salah, benar tentu benar

Bisa jadi juga benar dijadi salah dan salah dipandang benar

Tak tahulah, area kejujuran berlokasi

Dengan garis tengah yang membuat bingung persepsi

Bermacam kampanye bereaksi dan membela di halaman bersisi

Adanya tipu daya hanya Tuhan yang mengerti

Padahal calon hanya mencolek perhatian di pusat politik sini

Ditindak sesuai pasal yang dianggap misteri

Terpenting menang mengendalikan babak dan situasi

Hasilnya, bersimpul saran dan ditekik kritik yang bervariasi

Dibalik sisi, duta tertawa sendiri

Oleh Amalia Khusnaini

Dibalik Sisi

UAPM / Miftahu AJ

Edisi XLIII / Maret 2015