BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi yang telah terjadi ternyata membawa hikmah positif bagi

daerah dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah bagitu kuat

sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan

daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik kepada sistem desentralisasi

menuju otonomi daerah makin kuat. Sejak diberlakukannya era otonomi

daerah pada Januari 2001, gema otonomi daerah semakin gencar baik berupa

retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk

melaksanakan kebijakan itu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi

dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada

pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya

sendiri.

Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik

fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi

yang tidak merata selama ini telah memicu tuntutan untuk segera

diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah-daerah yang kaya akan

sumber daya alam.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru

1

menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah

Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya

kita menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata

hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999

dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era

otonomi daerah.

Pada masa itu bangsa Indonesia menaruh harapan yang sekurang-

kurangnya harapan tersebut terwakili dengan penggalan kalimat yang

diuraikan oleh Malcom Wallis, Local Government and Development, p.128,

dalam Cohen, John, M and Peterson, Stephen B, 1999 mengatakan: “more

and more governments see decentralization as a way forward, as a desirable

policy. On the other hand, the implementation of that policy has mostly failed

to live up to expectation”.

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di

segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Diharapkan, dengan otonomi semua daerah di Indonesia mampu

melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan

bertumpu pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya.

Dengan melihat realita pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia,

tujuan mulia otonomi tersebut bagaikan jauh panggang dari pada api. Bukan

kemandirian yang ada justru tingkat ketergantungan terhadap pusat yang

semakin besar.

Salah satu tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan

2

Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya

kemandirian daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri

dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya

Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal

yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari

Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, seperti Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara legalitas pembentukan sistem otonomi daerah tertuang dalam

Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 yang berimplikasi pada

pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di

segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik

(public services). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, implementasinya, pembiayaan,

maupun sisi pengawasan dan evaluasinya. Dengan demikian, pembangunan

yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah,

diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;

2. Mendorong perkembangan perekonomian daerah;

3. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang;

4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

5. Meningkatkan pendapatan asli daerah; dan

6. Mendorong kegiatan investasi.

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 Pasal 10 disebutkan bahwa yang

3

menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital

investment) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima

oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri

terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan

berupa pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri terdiri

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain-lain PAD yang sah.

Izin Mendirikan bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan

untuk melakukan kegiatan membangun, masyarakat yang akan membangun

sebaiknya mengurus IMB supaya bangunannya tidak dibongkar lagi ketika ada

sidak dari instansi terkait. Dengan kata lain, masyarakat mestinya menyiapkan

IMB agar proyek tetap berjalan atau tidak tertunda karena kasus perizinan ini.

Hampir di setiap kawasan pemukiman penduduk dapat terlihat plang

yang tertuliskan “pastikan setiap bangunan memiliki IMB” atau slogan sejenis

lainnya. Izin ini meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis,

aspek kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan. Siapapun yang bertanggung

jawab atas kegiatan pendirian bangunan berkewajiban untuk meminta izin

kepada pemerintah setempat. Selain itu, pemilik bangunan yang telah lama

membangun namun belum memiliki IMB, juga mempuyai kewajiban

mengurus IMB. Pemilik dianggap sebagai pemohon jika ia merupakan orang

yang meminta izin langsung tanpa perantara. Kontraktor atau developer atau

siapapun dapat mengggantikan posisi pemilik sah bangunan sebagai pemohon

hanya jika mereka mendapat izin dari pemilik bangunan untuk mengurus

4

segala keperluan demi mendapatkan IMB. Izin perwalian ini dapat berupa

surat kuasa dari pemohon sebagai bukti pelimpahan kuasa kepada yang

bersangkutan.

Sebaiknya IMB diajukan sebelum pelaksanaan pengerjaan bangunan,

sehingga pada saat pelaksanaan tidak terganjal dengan peraturan-peraturan

yang berlaku. Pada umumnya waktu pemrosesan IMB lamanya 24-25 hari

terhitung dari waktu pengajuan yang pertama kali. Jangka waktu ini berbeda-

beda tergantung kebijakan daerah pengawasan setempat dan kesiapan berkas-

berkas yang diperlukan.

Waktu penyelesaian permohonan untuk rumah tinggal paling lambat

25 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan

dan telah membayar retribusi. Namun waktu tersebut tidak berlaku jika hasil

penelitian teknis dari permohonan masih memerlukan perbaikan-perbaikan

dan penyempurnaan, setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari dinas

terkait.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor

34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah, dan pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi

Undang-undang PDRD. Hal ini sangat strategis dan mendasar di bidang

desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup

5

fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan

Daerah.

Pengelolaan IMB yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di

Kabupaten Kolaka, dalam implementasi kebijakan dalam pelayanan IMB

Kabupaten Kolaka dianggap masih belum optimal, dimana proses

pengelolaan IMB tersebut langsung diberikan pada kantor Dinas Pekerjaan

Umum, Bidang Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Kolaka. Dengan kata

lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari IMB di Kabupaten

Kolaka pelayanannya belum dimaksimalkan dengan baik.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber

penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu

daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi

daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi

daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang

terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar

kontribusinya terhadap APBD pemerintah daerah perlu melakukan beberapa

langkah diantaranya adalah intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah

dan retribusi daerah termasuk di dalamnya intensifikasi pengelolaan IMB,

kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak

dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

6

Berdasarkan permasaalahan di atas, maka penulis tetarik melakukan

penelitian dengan judul “Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelayanan pemberian Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas

pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kolaka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah,

baik pemerintah tingkat atas maupun tingkat bawah dalam kaitannya

dengan efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi siapa saja yang berminat

mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan IMB, sekaligus

melengkapi perbendaharaan data atau informasi bagi kepentingan

penelitian sejenis di masa yang akan datang.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

Dalam aktivitas sehari-hari masalah efektivitas sering dianggap

sebagai tolak ukur keberhasilan manajemen dalam rangka pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya seperti tenaga, sarana dan dana yang langka dana

berharga.

Menurut Djuardi (1993 : 15), secara spesifik melihat bahwa efektivitas

merupakan konsep yang sangat penting dalam teori organisasi dalam

mencapai sasarannya.

Siagian (1992 : 24) mengemukakan beberapa kriteria atau ukuran

tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tindakan yaitu sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang ingin di capai

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

4. Perencanaan yang mantap

5. Penyusunan program yang mantap

6. Tersedianya sarana dan prasarana

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Siagian (1992 : 60) lebih lanjut mengemukakan bahwa secara

sederhana efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu

8

yang telah di tentukan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas di nilai baik

atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan terutama

bagaimana cara menyelesaikan dan beberapa besar biaya yang dikeluarkan

untuk itu. Menyangkut pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan sosial,

maka pertimbangan biaya kurang diperhatikan, yang penting bagaimana tugas

yang dibebankan kepada organisasi tersebut dapat dilaksanakan.

Handayaningrat (1989 : 75), efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan dan sasaran yang telah di tentukan sebelumnya. Sementara

itu, konsep lain dikemukakan oleh Hidayat (1989 : 15) bahwa efektivitas

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh tingkat kualitas, waktu,

kuantitas yang telah dicapai.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa suatu organisasi dikatakan efektif dalam melaksanakan tugas pelayanan

masyarakat apabila:

1. Mencapai tingkat produktivitas yang tinggi;

2. Sistem rencana kegiatan ditetapkan dalam waktu tertentu;

3. Dapat mencapai target kualitas dan kuantitas; dan

4. Menghasilkan akibat sebagaimana yang telah di kehendaki.

Hidayat dan Sucherly (1986) mengemukakan bahwa efektivitas

merupakan konsep pengukuran yang membandingkan realisasi dengan target

yang ingin dicapai. Semakin besar antara rasio dengan target, berarti semakin

tinggi tingkat efektivitas pelayanan organisasi pemerintah.

9

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka indikator dari efektivitas yang

dianggap representatif adalah :

1. Jumlah pekerjaan/tugas yang diberikan oleh atasan;

2. Jumlah pekerjaan/tugas yang selesai dilaksanakan;

3. Jumlah tunggakan pekerjaan;

4. Jumlah orang (anggota masyarakat) yang membutuhkan pelayanan dalam

unit waktu tertentu; dan

5. Jumlah orang (anggota masyarakat) yang selesai dilayani dalam unit

waktu tertentu.

Konsep efektivitas dan efisiensi adalah dua hal yang susah untuk

dipisahkan tetapi sesungguhnya memiliki makna yang berbeda. Menurut

Scoderbeg dalam Sugiono (2010:23) mengatakan bahwa efektivitas

merupakan landasan untuk mencapai sukses, dan efisiensi merupakan sumber

daya minimal yang digunakan untuk mencapai kesuksesan. Efisiensi

berkenaan dengan cara mengerjakan sesuatu dengan betul, sedangkan

efektivitas berkenaan dengan pekerjaan yang betul yang dikerjakan.

Selanjutnya Fremont E. Kas dalam Sugiono (2010:23) mengemukakan

bahwa “Effectiveness is concerned with the accomplishment of explicit or

implicit goals”. Jadi efektivitas berkenaan dengan derajad pencapaian tujuan

baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat

dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan efisien berarti

optimasi penggunaan sumber daya, yaitu yang termudah cara

10

mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya,

terpendek jaraknya.

Menurut Gibson dkk. (1996:28) kata efektivitas berasal dari kata

efektif. Pengertian kata efektif menurut Alax S. Nitisemito (1992:207) berarti

keadaan yang mengandung makna mengenai terjadinya suatu efek atau akibat

yang dikehendaki.

Nawawi (1992:87) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan

konsep pengukuran yang membandingkan realisasi dengan target yang ingin

dicapai. Semakin besar rasio antara realisasi dengan target, berarti semakin

tinggi tingkat efektivitas pelayanan organisasi pemerintah. Siagian (1986:14)

menyatakan bahwa efektivitas biasanya diartikan sebagai tingkat output yang

sesungguhnya dari sistem yang bersangkutan dibandingkan dengan output

yang diinginkan.

Menurut Westra dkk. (1982:108), pengertian efektivitas (effectiveness)

yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu

efek sebagai akibat adanya disiplin, tanggung jawab, kerjasama, pengetahuan

dan keterampilan yang dikehendaki dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang

memang dikehendakinya maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan

akibat sebagaimana yang dikehendakinya.

Adapun istilah efektivitas kerja, menurut Westra dkk. (1982: 108)

diartikan sebagai keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang

11

dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Untuk

menilai apakah terciptanya efektivitas kerja, dipakai 4 (empat) pertimbangan:

1) Pertimbangan-pertimbangan ekonomi, misalnya jumlah atau mutu hasil.

2) Pertimbangan-pertimbangan fisiologis, misalnya akibat kerja terhadap

kesehatan karyawan atau banyaknya kecelakaan-kecelakaan jasmani.

3) Pertimbangan-pertimbangan psikologi misalnya pengaruh kerja terhadap

rasa letih, atau kepuasaan karyawan terhadap kerja itu.

4) Pertimbangan-pertimbangan sosial misalnya kedudukan dalam masyarakat

atau kebahagiaan dan penyesuaian diri dalam kehidupan keluarga.

Menurut Handayaningrat (1982:7), efektivitas kerja adalah ketepatan

dalam melaksanakan suatu tugas menurut waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya sejalan dengan pendapat tersebut, juga dikemukakan oleh Siagian

(1986:151) bahwa efektivitas kerja berarti menyelesaikan pekerjaan tepat pada

waktunya yang telah ditetapkan.

Menurut Gibson dkk. (1996:30), efektivitas individu terdiri dari

kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi dan stres. Perbedaan-

perbedaan individu akan berpengaruh pada perbedaan efektivitas dalam

kinerja individu.

Ditambah pula oleh Etzioni dalam Gibson (1992:112) mengatakan

bahwa efektivitas kerja dalam organisasi diukur dengan tingkat sejauh mana ia

berhasil mencapai tujuan sedangkan efisiensi dikaji dari segi jumlah daya

yang digunakan untuk mencapai satu tujuan. Kemudian berkaitan dengan hal

12

tersebut Siagian (1986:153) mengemukakan bahwa beberapa ukuran menjadi

efektivitas kerja antara lain:

a. Ukuran waktu yaitu beberapa lama seseorang yang membutuhkan jasa

tertentu untuk memperolehnya jasa yang dibutuhkan.

b. Ukuran kerja dalam arti beberapa besar biaya yang harus dikeluarkan

untuk memperoleh jasa yang dibutuhkan .

c. Ukuran nilai sosial budaya dalam arti cara menghasilkan jasa dan produk

kepada klien.

d. Ukuran penelitian yang menunjukan apakah jasa yang diberikan akurat

atau tidak.

Oleh karenanya maka dikemukakan oleh The Liang Gie (1983:108)

mengartikan efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu

yang telah ditentukan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan

oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, istilah efektivitas kerja pegawai lebih menunjuk

pada efektivitas kerja secara individu. Untuk melakukan penelitian terhadap

efektivitas kerja pegawai secara individu, maka pertimbangan-pertimbangan

yang digunakan adalah seperti yang dikemukakan oleh Westra dkk. tersebut

diatas yaitu pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi, dan sosial. Efektivitas

kerja pegawai secara individu berkaitan langsung dengan faktor kemampuan,

pengetahuan, sikap, dan perilakunya sehingga akan tergantung pada sejauh

mana keberhasilan pimpinan unit kerja melaksanakan fungsi pengawasan

sesuai prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

13

B. Konsep Pelayanan Publik

Ditinjau dari segi etimologi pelayanan berasal dari kata “layan” yang

mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “pelayanan”. Yang

berarti membantu, member dan menyediakan yang dalam bahasa inggrisnya di

kenal dengan istilah “to serve”. Sedangkan di tinjau dari segi pengertian dapat

dilihat pada pendapat para ahli berikut ini. Menurut The Liang Gie (1991)

mengemukakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang di lakukan untuk

memenuhi, mengamalkan dan mengabdikan diri.

Moenir (2000 : 45) memberikan konsep pelayanan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha, baik melalui

aktifitas sendiri maupun secara tidak langsung melibatkan orang lain dalam

suatu proses menggunakan akal, pikiran, panca indera, dan anggota badan

dengan alat atau alat untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan baik dalam

bentuk barang maupun jasa. Pelayanan juga dapat memuaskan orang atau alat

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang

maupun jasa. Pelayanan juga dapat memuaskan orang atau sekelompok orang,

maka pelaku/petugas pelayanan harus memenuhi empat (4) kriteria pokok,

yaitu :

1. Tingkah laku yang sopan

2. Cara menyampaikan yang baik

3. Waktu penyampaian tepat dan

4. Keramahtamahan

14

Lebih lanjut di katakan Moenir (2000 : 27) pelayanan adalah setiap

kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi

kepentingan orang banyak. Namun tidak berarti bahwa pelayanan itu sifatnya

selalu kolektif, sebab melayani kepentingan peroranganpun asal kepentingan

itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama

yang harus di atur. Pelayanan umum akan dapat terlaksana dengan baik dan

memuaskan apabila di dukung oleh beberapa factor, yaitu :

1. Kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan

umum.

2. Aturan yang menjadi landasan kerja pelayan.

3. Organisasi yang merupakan alat serta system yang memungkinkan

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan.

4. Pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

5. Keterampilan dan kemampuan petugas.

6. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk

tugas/pekerjaan pelayanan.

Menurut Thoha (1990), sekarang ini kita hidup dalam suasana

keterbukaan. Konsekuensinya adalah pemberian pelayanan umum perlu juga

bersifat terbuka. Selama ini kita merasakan pelayanan birokrasi yang bersifat

tertutup. Prilaku seperti ini kadang-kadang tidak membuat senang dan

menjengkelkan.

Atmosudirjo (1990 : 57) publik adalah selalu peka terhadap

masyarakat yang di layani, membuat segala apa yang dihasilkan diketahui oleh

15

masyarakat yang berkepentingan dan hasil-hasilnya benar-benar memenuhi

kebutuhan riil dari pada masyarakat yang bersangkutan. Lebih lanjut dalam

kamus sosiologi dan kependudukan publik adalah (umum/masyarakat)

kategori individu-individu yang memiliki kepentingan sama dalam masalah

umum, namun secara fisik mereka saling berjauhan.

Pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu,

pegawai yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat

dan hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya.

Rangkaian kegiatan atau hasilnya berupa jasa yang diperuntukan bagi

pemenuhan kebutuhan atau kepentingan secara umum.

Menurut (MENPAN No. 63 tahun 2004) untuk dapat menilai sejauh

mana mutu layanan publik yang di berikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada

kriteria yang menunjukan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan

dikatakan baik atau buruk.

kriteria pertama (1) kesederhanaan, kriteria ini mengandung prosedur

pelayanan diselanggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit,

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta

pelayanan.

Kriteria ke (2) kejelasan dan kepastian, kriteria ini mengandung arti

adanya kejelasan dan kepastian mengenai : (a) prosedur/tata cara pelayanan,

(b) persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan

administrative, (c) unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, (d) rincian biaya/tarif

16

pelayanan dan tata cara pembayarannya, dan (e) jadwal waktu penyelesaian

pelayanan.

Kriteria ketiga (3) keamanan, Kriteria ini mengandung arti proses hasil

pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan

kepastian hukum bagi masyarakat.

Kriteria keempat (4) keterbukaan, kriteria ini mengandung arti

prosedur/tata cara persyratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab member

pelayanan, rincian waktu tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak di minta.

Kriteria kelima (5) efisiensi, kriteria ini mengandung arti (a)

persyaratan pelayanan hanya di batasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan

pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan

antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan.

Kriteria keenam (6) ekonomis, kriteria ini mengandumh arti pengenaan

biaya pelayanan harus di tetapkan secara wajar dengan memperhatikan : (a)

nilai barang dan jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang

terlalu tinggi di luar kewajaran, (b) kondisi dan kemampuan masyarakat untuk

membayar.

Kriteria ketujuh (7) keadilan yang merata, kriteria ini mengndung arti

cakupan/jangkauan pelanan harus diusahakan seluas mungkin dengan

distribusi yang merata dan di berlakukan secara adil bagi seluruh lapisan

masyarakat. Kriteria kedelapan (8) ketetapan waktu, mengandung arti

17

pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu

yang telah ditentukan.

C. Konsep Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak rnerupakan sumber keuangan pokok daerah disamping

retribusi Daerah. Pengertian pajak secara, umum telah diajukan oleh para

ahli, dimana Sumitro (1979:23), merumuskan Pajak ialah iuran rakyat

kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dan sektor partikelir kesektor

pemerintahan) berdasarkan undangundang (dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapatkan jasa tinibal (tegen prestatie) untuk membiayai

pengeluaran umum (publike unitgaven), dan yang digunakan sebagai alat

pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar

bidang`keuangan.

Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama

sebagai berikut : “Pajak adalah peralihan kekayaan dan rakyat kepada Kas

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surphisnya digunakan

untuk public saving yang merupakan sumber`untuk`membiayai

publiciiwestmentSumitro,1980:3).

Pendapat lain dikemukakan Soemohadimidjojo (990 1-2) bahwa :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh

penguasa berrdasarkan norma-norma hukum. guna menutup biaya

produksi barang, jasa Kolektif dalam mencapai kesajehteraan umum. Dan

pendapat tersebut terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah:

18

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang undang dan

atau peraturan hukum 1ainnya;

2. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung

dapat ditunjuk;

3. Hasil pungut pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan

sisanya apabila, masih ada digunakan untuk investasi; dan

4. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (budgetair), juga

berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Pengertian pajak Daerah menurut Sumitro (1979 : 29)

merumuskan: “Pajak lokal atau pajak Daerah ialah pajak yang dipungut

oleh Daerahdaerah swatantra, seperti Provinsi, Kota praja, Kabupaten dan

sebagainya”. Siagian (1988 : 64) merumuskan: pajak Daerah adalah pajak

Negara yang kepada Daerah dan dinyatakan sebgai pajak Daerah dengan

Undang-undang” Selanjutnya, Davey (1988: 39-40) mengemukakan

bahwa pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dan

Daerah itu sendiri;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan

tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah tapi hasil

pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau tanpa

19

dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat (6), pengertian Pajak Daerah

sebagai berikut:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan Iangsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

menyebutkan sebagai Berikut:

(1) Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri

a. Pajak Kendaraan Bermotor,

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(2) Jenis Pajak Daerah Tingakat II terdiri dan

a. Pajak Hotel dan Restoran;

b. Pajak Hiburan;

c. Pajak Reklame;

d. Pajak Penerangan Jalan

e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

20

Landasan hukum pemungutaii pajak Daerah dan retribusi Daerah

diatur Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 82 berbunyi sebagai

berikut:

1) Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang.

2) Penetapan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Kaho (1988: 130) menjelaskan ciri-ciri yang menyertai

pajak adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah berasal dan pajak Negara yang diserahkan kepada

Daerah sebagai pajak Daerah.

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

c. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang dan atau peraturan hukum lainnya.

d. Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan-urusan rurnah tangga Daerah atau untuk

membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah

Seperti halnya pajak Daerah, retribusi Daerah merupakan sumber

pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan

Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut

21

Sumitro (1989 7) retribusi secara unium adalah “pembayaran-pembayaran

kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa

Negara”.

Munawir (1990 : 4), mengemukakan bahwa retribusi adalah iuran

kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung

dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang

fidak merasakan jasa baik dan Pemerintah, dia tidak dibenarkan iuran itu.

Sejalan dengan pendapat tersebut Gie (1986: 78) menjelaskan bahwa

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian

atau karena memperoleh jasa, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan

umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung

maupun tidak Iangsung.

Dari pendapat Kaho (1988 : 152) menjelaskan tentang ciri-ciri

pokok retribusi Daerah, ‘vaitu:

a. Retribusi dipungut oleh daerah;

b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang

Iangsung dapat ditunjuk;

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan. atau

mengenyerahkan jasa yang disediakan daerah

Selanjutnya dalam Undang-undang Numor 18 Tahun 1997

disebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah. Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

22

badan. Kemudian pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997,

disebutkan objek dan golongan retribusi, yaitu:

(1) Objek retribusi terdiri dari

a. Jasa Umum

b. Jasa Usaha

c. Perizinan tertentu.

(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan

a. Retribusi jasaUmum

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang

Retribusi Daerah menyebutkan sebagai berikut:

(I) Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akte Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;

e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

f. Retribusi Pasar

g. Retribusi isi Air Bersih;

h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, I. Retribusi Alat

Pemadam Kebakaran;

23

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

(2) Jenis-jenis retribusi jasa adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

c. Retribusi Terminal;

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

e. Retribusi Tempat Penitipan Anak;

f. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan villa

g. Retribusi Penyedotan Kakus

h. Retribusi Rumah Potong Hewan;

i. Retribusi Tempat Pendataan Kapal;

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

k. Retribusi Penyebrangan di Atas air,

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

b. Retribusi izin Mendirikan Bangunan;

c. Retribusi Izin Tempat Perizinan Minuman Beralkohol;

d. Retribusi izin Gangguan;

e. Retribusi izin Trayek

f. Retribusi izin Pengambilan Hasil Hutan.

24

Macam dan jenis-retribusi itu, memang tergantung pada kemampuan

Daerah Kabupaten dan Kota untuk memaksimalkan pendapatannya

Sebagai sumber untuk peningkatan pendapatan asli Daerah, maka sektor

retribusi memegang posisi penting, disainping sektor pajak. Hal ini karena

bahwa sifat-sifat khas retribusi yang berbeda dengan pajak Daerah, yang

antara lain:

1) Bahwa retribusi Daerah bersifat kembar, yang artinya dan sama jenis

sumber retribusi dapat dikenakan pembayaran untuk dana atau tiga jasa

instansi. Dan hal ini berbeda dengan pajak yang hanya oleh sesama

instansi yaitu yang belum dilaksanakan/diusahakan oleh instansi

atasnya (Dati I atau Pusat).

2) Bahwa pemungutan retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada

pemakai jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, barulah

pemakai jasa membayarnya. Dan hal ini berbeda dengan pajak Daerah

yang dapat dipungut dengan tanpa mempersoalkan akan ada tidaknya

jasa Pemerintah.

3) Bahwa pemungutan retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang

telah mendapatkan jasa dan Pemerintah Daerah, baik anak-anak

maupun orang dewasa. Sementara pajak dibayar oleh orang-orang

tertentu satu wajib pajak.

4) Pemungutan retribusi dilakukan berulang kali terhadap seseorang

sepanjang Ia mendapat jasa dan Pemerintah Daerah. Dan sehubungan

jumlahnya relatif kecil, maka pembayarannya jarang diangsur. Dan hal

25

ini herbeda dengan pajak yang dikenakan setahun sekali, dengan cara

pembayaran tunai atau mengangsur, (Redjo, 1998: 90—91)

Sifat-sifat khas retribusi itu, dapat diprediksi akan menghasilkan

dana yang, besar sebagai sumber pendapatan asli Daerah apabila

Pemerintah Daerah rnampu mengeefektifkan dan mengefisienkan sumber-

sumber retribusi dan pengelolaannya.

a. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Selain hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, pendapatan

Daerah juga berasal dan laba Perusahaan Daerah. Dalam hal ini

Perusahaan Daerahlah yang diharapkan sebagai sumber utama

pemasukan bagi Daerah. Dalam batas-batas tertentu pengelolaan

perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang

path prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi.

Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang

diharapkan dapat memberikan kontribusna bagi pendapatan Daerah,

tapi sifat utama dan Perusahaan Daerah bukanlah berorientasi path

profit (keuntungan) semata, akan tetapi justu memberikan jasa dan

menyelenggarakan kemanfaatan umum. Walaupun demikian hal ini

tidak berarti bahwa Perusahan Daerah tidak dapat memberikan

kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan Daerah. Menurut

Kaho (1988: 167), “Perusahaan Daerah menjalankan fungsi ganda

yang harus tetap berkesinambungan, yaitu fungsi sosial dan fungsi

ekonomi”.

26

Hal ini tidak berarti bahwa Perusahaan Daerah tidak dapat

memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan Daerah.

Pemenuhan fungsi sosial Perusahaan Daerah dan keharusan untuk

mendapat keuntungan yang memungkinkan Perusahaan Daerah dapat

memberikan sumbangan, bagi pendapatan Daerah, bukanlah dua

pilihan diotonomi yang bertolak belakang. Artinya, bahwa pemenuhan

fungsi sosial Perusahaan Daerah dapat beijalan seiring dengan

pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang

bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan

apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan

bahwa: Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai

dengan peraturan, perundang-undangan dan pembentukkannya diatur

dengan undang-undang”. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor

25 Tahun 1999 pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa “Ketentuan mengenai

perusahaan milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah Iainnya

yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hunif c, diatur

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jadi walaupun kedua undang-undang ini tidak memerinci

secara khsusus tentang Perusahaan Daerah, Dimana tidak ada

salahnya kalau kita melihat pengertian Perusahaan Daerah dalam

Penjelasan Undang-undang Nornor 5 Tahun 1974, dimana pengertian

Perusahaan Daerah dirumuskan sebagai “Suatu badan usaha yang

27

dibentuk oleh Daerah untuk mengembangkan perekonomian Daerah

dan untuk menambah penghasilan Daerah ‘Dengan demikian.

Perusahaan Daerah mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai

dinamisaor perekonomian Daerah yang berarti harus mampu

memberikan rangsangan bagi perkembangan erekonomian Daerah. mi

berarti Perusahaan Daerah harus mampu nemberikan manfaat

ekonomis sehingga keuntungan yang dapat disetorkan kekas Daerah.

Redjo (1998 : 92) menjelaskan tentang perusahaan daerah sebagai

berikut :

1. Perusahaan Daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang

bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan

memupuk pendapatan.

2. Perusahaan Daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan

pembangunan ekononi Daerah dan pembangunan ekonomi

masyarakat umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat

dengan mengutamakan industri serta ketepatan kerja dalam

perusahaan.

3. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai

dengan, hunian rumah tangganya menurut perundang-undangan.

4. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup

orang banyak di Daerah merupakan kekayaan Daerah yang

dipisahkan.

28

Adapun landasan bagi pendirian Perusahaan Daerah sampai

saat ini be1um dicabut dan masih tetap bertumpu pada Undang-

undang Nomor 5 Tahun 62, pasal 5 ditegaskan sebagai berikut (1)

Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat

jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umumnya, memupuk

pendapatan; (2) Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta

melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan

onomi Nasional urnunrnva, untuk memenuhi kebutuhan rakyat

dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta

ketenagaan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan

makmur.

b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan Asli Daerah lainnya adalah pendapatan

lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah Daerah. Dinas-

Dinas Daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah

memberikan pelayanan terhadap masyarkat tanpa terlalu

memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat

didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang

memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Disini Daerah dapat

menambah pendapatan aslinya. Dalam Pasal 62 Undang-undang

Nomor 22 Tabun 1999, Dinas-dinas Daerah diatur sebagai berikut:

1. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

29

2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh

Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

atas usul Sekretaris Daerah.

3. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas-dinas daerah dalam pasal tersebut ataupun dalam

penjelasan pasal demi pasal tidak disebutkan sebagai salah satu

sumber pendapatan asli daerah, tetapi dalam prakteknya lewat

pemberian jasa, seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas

Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan

sebagainya, tetap dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah.

disinilah diharapkan menjadi sumber pemasukan bagi kas Daerah.

Sekalipun Dinas-dinas daerah telah ditempatkan sebagai salah

satu sumber peneriman pendapatan asli daerah, tetapi tidak berarti

sumbangan nyata yang diberikan sektor ini besar untuk menopang

keuangan daerah pada umumnya, sesuai dengan pendapat Kaho

(1988: 173) bahwa:

“Dalam kenyataannya, sektor dindas-dinas daerah lainnya

sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perusahaan Daerah dalam

memberikan kontribusi Pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah

umumnya. Prospek keuangan daerah otonom yang bersumber pada

Dinas-dinas daerah tidak semuanya dapat diandalkan, sekalipun

terdapat beberapa yang menggembirakan”.

30

Sumber pendapatan asli daerah yang terakhir menurut undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah. Adapun yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan

daerah yang sah menurut penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 Pasal 79 adalah antara lain hibah, penjualan aset daerah, jasa

giro, atau penerimaan Daerah dari Provinsi atau Daerah Kabupaten

atau Kota-lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

D. Pengertian Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat izin yang

dikeluarkan oleh Bupati atau atas nama Bupati agar masyarakat dalam

mendirikan bangunan, sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang kota.

Dengan izin tersebut masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa

retribusi Bangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Daerah hal ini

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 7 Tahun

1999 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, menyatakan bahwa perijinan adalah salah satu alat

pengendalian pemanfaatan ruang, disamping peraturan zonasi, pemberian

insentif dan disinsentif, serta penanganan sanksi. Mekanisme perijinan, yaitu

usaha pengendalian melalui penerapan prosedur dan ketentuan yang ketat

yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan ruang.

31

Sedangkan tujuan dari perijinan menurut Bergen adalah (1) Keinginan

mengarahkan (mengendalikan – “struen”) aktivitas – aktivitas tertentu

(misalnya ijin bangunan). (2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (ijin – ijin

lingkungan). (3) Keinginan melindungi obyek – obyek tertentu (ijin terbang,

ijin membongkar monument-monumen). (4) Hendak membagi benda-benda

yang sedikit (ijin penghuni di daerah padat penduduk). (5) Pengarahan dengan

menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. (ijin berdasarkan Drank – en

Horecawet, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Dalam konsep pengendalian penggunaan lahan, menurut pengaturan

tanggung jawab teknik keruangan, arahan IMB merupakan pengaturan

perubahan perpetakan dan pedoman teknis. Kedudukan IMB dalam kerangka

pengendalian, penggunaan lahan dalam perwujudan rencana kota, fungsi IMB

sebagai alat pengendali pembangunan berperan penting, selain tercermin dari

lingkup aturan segi teknis, kaitan IMB sebagai alat perwujudan rencana kota

dikukuhkan dalam landasan penetapan Peraturan Bangunan. Instrumen lain

yang sesungguhnya dapat dipakai untuk mengendalikan penggunaan lahan

ialah mekanisme ijin penggunaan, yang pada dewasa ini di Indonesia

mencakup ijin prinsip, ijin lokasi, pemberian flak, ijin tapak (tata letak), dan

IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum

Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah

melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di

bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa

32

penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap

masalah yang dimohonkan.

Menurut Prins : Verguinning adalah keputusan Administrasi

Negara berupa aturan, tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih

juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk

masing-masing hal yang kongkrit, maka perbuatan Administrasi Negara

yang diperkenankan tersebut bersifat suatu izin.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun

2001 tentang Bangunan IMB, Membangun adalah setiap kegiatan

mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau

sebagian, memperluas bangunan atau bangunan-bangunan; Bangunan

adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah

kegiatan manusia; Secara umum pengertian bangunan adalah sesuatu yang

memakan tempat. Sedangkan pengertian mendirikan bangunan sebagaimana

yang diatur dalam Perda ini adalah Pekerjaan mengadakan bangunan

seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau

meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan

bangunan.

Jadi Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh

pemerintah darah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan

bangunan yang dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai

dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan

bagi yang menempati bagunan tersebut.

33

Mengenai pengaturan dari izin mendirikan bangunan diatur oleh

Perda setempat dimana bangunan itu akan didirikan. Namun pada dasarnya

tidak terlepas dari ketentuan atau undang-undang yang secara garis

besar/umum dan menjadi dasar pembentukan peraturan di Indonesia yaitu

Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945. Dari bunyi Pasal 18 tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah

Indonesia di bagi dalam daerah provinsi. Provinsi dibagi lagi dalam daerah

yang lebih kecil, dan setiap daerah tersebut diberi kebebasan untuk

mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya baik berupa

Daerah Otonomi maupun Administratif.

- Tujuan dan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk

pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana

ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik

yang berkepentingan ataupun oleh penjabat yang berwenang. Selain itu

tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari Sisi Pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah : Untuk

melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat

dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya

atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah adalah dengan adanya permintaan

permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan

bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus

34

membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan

dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai

pembangunan.

3. Dari Sisi Masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah:

a. Untuk adanya kepastian hukum.

b. Untuk adanya kepastian hak

c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas

Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih

mudah mendapat fasilitas. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh

pemerintah mempunyai fungsi masing-masing. Begitu pula halnya dengan

ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu:

a. Sebagai fungsi penertib. Fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau

setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan

masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga

ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

b. Sebagai fungsi pengatur. Fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan

yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga

terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain,

fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki

oleh pemerintah.

Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi

kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan

35

masyarakat yang dutujukan atas kepentingan hak atas tanah. Sedangkan

fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal:

Segi Teknis Perkotaan yaitu pemberian izin mendirikan banguan sangat

penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan

merencanakan pembangunan perumahan di wilayahnya sesuai dengan

potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan Kota.

Untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol

tersebut, maka untuk pelaksanaan suatu pembangunan di atas wilayah

suatu kota diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan dan

penggunaannya sesuai dengan yang disetujui oleh instansi yang

memberikan izin, yakni Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Ruang.

Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin

ini, maka pemerintah didarah dapat merencanakan pelaksanaan

pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi

yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat

ditata denga rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan

pembengunan perkotaan. Penyesuaian pemberian izin mendirikan

bengunan dengan Master Plan Kota akan memungkinkan adanya

koordinasi antara berbagai departemen teknis dalam melaksanakan

pembangunan kota.

Dari segi Kepastian Hukum, izin mendirikan bangunan penting

artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal

pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau

36

titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi masyarakat

pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan

kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak

adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan

memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam

pelaksanaan usaha atau pekerjaan. Selain itu izin mendirikan bangunan

tersebut bagi si pemilknya dapat berfungsi sebagai:

a. bukti milik bangunan yang sah

b. kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal:

1. Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat

untuk kepentingan hukum.

2. Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainya

yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah.

3. Segi Pendapatan Daerah. Dalam hal ini pendapatan daerah, maka

izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan

yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini

dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi atas

izin mendirikan bangunan itu ditetapkan berdasarkan persentase

dari taksiran biaya bangunan yang dibedakan menurut fungsi

bangunan tersebut. Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan

kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tecantum

dalam surat izin yang dikeluarkan itu.

37

4. Landasan Hukum Perizinan Di Indonesia Dalam Kaitan Dengan

Otonomi Daerah.

Mengenai pengaturan dari perizinan ini dapat kita tinjau satu

persatu sesuai dengan jenis izinnya masing-masing, secara ringkas

pengaturan perizinan dapat disebutkan sebagai berikut:

a) Hindeer Ordonantie/Undang-Undang Gangguan Diundangkan pada

tanggal 13 Juni 1926, Stb Nomor 226 Tahun 1926, mulai berlaku

tanggal 1 Agustus 1926, dirubah paling akhir dengan stb tahun 1940,

Ordonantie ini mengatur masalah perizinan apabila seseorang atau

badan hukum akan mendirikan tempat usaha.

b) SVO (Staat Verinig Ordonantie) Mengatur mengenai masalah

pembinaan kota.

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang telah diganti dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL.

Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan

dibagi atas 4 (empat) yaitu:

1) Dispensasi atau Bebas Syarat yaitu apabila pembuat paraturan

secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-

Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat

istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar

38

seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang

menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi

syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang

bersangkutan.

2) Verguining atau Izin yaitu apabila pembuat peraturan secara umum

tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara

yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

3) Lisensi (Licentie) menurut Prins nama lisensi lebih tepat untuk

digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa

(suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada ganguan

lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.

4) Konsensi yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi

kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian

pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah.

Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah

menyelenggarakan kesajahtaraan umum. Jadi kesejahtaraan atau

5) Kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan

untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang

itu diberikan karena pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga

maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir

dapat diberikan dalam segala bidang.

39

Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan penetapan

yang memberikan keuntungan, yaitu: 1) Dispensasi pernyataan dari

penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-

Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang

diajukan seseorang dalam surat permintannya.

2) Izin atau Verguinning tidak melarang suatu perbuatan tetapi

untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus

dilalui. 3) Lisensiizin yang bersifat komersial dan mendatangkan

laba. 4) Konsensipenetapan yang memungkinkan konsesionaris

mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang

pemerintahan yang memungkinnya untuk memindahkan kampung,

dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian konsensi haruslah

dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan yang

sematang-matangnya.

40

E. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penjelasan mengenai efektivitas pelayanan dalam

pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), antara lain mengacu pada

pendapat Levine. Menurut Levine et al dalam Chaizi (2004 : 25), ada tiga

indikator untuk mengukur efektifitas kerja, yaitu: (1) Produktifitas kerja

pegawai, adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan

yang diharapkan dari segi efisien dan efektifitas karakteristik, (2) Kualitas

pekerjaan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan

yang diberikan, yaitu masyarakat merasa puas, (3) Kuantitas pekerjaan adalah

ukuran kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas layanan, serta mengembangkan program-

program pelayanan publik sesuai kebutuhan.

Gambar 1. Kerangka Pikir

41

Evektifitas Kerja (X) Produktifitas kerja pegawai

Kualitas Pekerjaan

Kuantitas Pekerjaan

Pelayanan IMB (Y)

Tertib

Teratur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kolaka, dengan pertimbangan bahwa pelayanannya pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan pada kantor tersebut, dan pada

kenyataannya masih belum maksimal, baik dari segi pengurusan di kantor

maupun informasi kepada masyarakat yang relatif belum optimal sehingga

masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui prosedur pengurusan IMB

di kantor tersebut.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2002:55). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Kantor Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kolaka dan beberapa orang/masyarakat yang sementara

mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3 bulan terakhir. Disamping itu

digunakan 2 orang informan yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka.

42

2. Sampel

Dalam penelitian ini, penarikan sampel pegawai kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka sebanyak 10 orang yang ditarik dengan

teknik sampling purposive. Menurut Sugiyono (2002:61) bahwa sampling

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Artinya, sampel yang dipilih betul-betul mengetahui seluk beluk persoalan

perizinan khususnya IMB di instansi tersebut. Adapun penarikan sampel

orang /atau masyarakat ditentukan sebanyak 10 orang dengan teknik

aksidental. Menurut Sugiyono (2002:60) bahwa sampling aksidental adalah

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari para responden,

sementara data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-

dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini.

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan

menggunakan metode dan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan mempelajari,

mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur berupa buku-buku, artikel,

43

hasil penelitian atau tulisan ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah

yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (field research), yaitu teknik pengumpulan data yang

dilakukan secara langsung di lapangan dengan berbagai metode sebagai

berikut:

a. Pengamatan (observation) yakni mengamati secara langsung

dilapangan tentang yang dilakukan oleh para pegawai.

b. Wawancara (interview) yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara

langsung kepada informan, baik pegawai negeri yang menjadi sampel

penelitian maupun masyarakat yang sementara mengurus IMB yang

kebetulan ditemui saat penelitian dan informasinya betul-betul relevan

dengan tujuan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu

dengan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam

penelitian sehingga dapat menjawab masalah penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran ataupun keinginan yang

telah pelayanan masyarakat adalah kegiatan organisasi yang dilakukan

untuk menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat.

2. Kerja adalah kemampuan atau keterampilan seseorang dalam mencapai

hasil kerja yang lebih baik sesuai tujuan yang diharapkan .

44

3. Produktifitas, konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi,

tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami

sebagai rasio antara input dan output.

4. Kualitas layanan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi

semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak

pandangan negatif mengenai organisasi publik muncul, karena

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas yang diterima dari organisasi

publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat

dijadikan indikator kinerja organisasi publik, sebab akses untuk

mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah

dan murah.

5. Keterbukaan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam

organisasi dalam menyusun agenda dan prioritas-prioritas pelayanan serta

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini responsivitas

mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsifitas dimasukan sebagai salah

satu indikator kinerja karena responsifitas secara langsung

menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi

dan tujuanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun

45

implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika

berbenturan dengan responsivitas.

7. Kualitas layanan, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Asumsinya adalah bahwa para Pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat,

sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan

rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan

untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu

konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

8. IMB merupakan pengaturan perubahan perpetakan dan pedoman teknis.

Kedudukan IMB dalam kerangka pengendalian, penggunaan lahan dalam

perwujudan rencana kota, fungsi IMB sebagai alat pengendali

pembangunan berperan penting, selain tercermin dari lingkup aturan segi

teknis, kaitan IMB sebagai alat perwujudan rencana kota dikukuhkan

dalam landasan penetapan Peraturan Bangunan.Instrumen lain yang

sesungguhnya dapat dipakai untuk mengendalikan penggunaan lahan ialah

mekanisme ijin penggunaan, yang pada dewasa ini di Indonesia mencakup

ijin prinsip, ijin lokasi, pemberian flak, ijin tapak (tata letak), dan IMB

(Izin Mendirikan Bangunan).

46

F. Operasionalisasi Variabel

Penjabaran Variabel dan sub-sub variabel sampai pada instrumen

penelitian yang disebut indikator diuraikan sebagai berikut:

No Variabel Dimensi Indikator1. Efektivitas

Pelayanana. pengelolaan

b. Kerja

c.Produktifitas

d.Pelaporan

e. Evaluasi

Pelayanan dilakukan Oleh bidang Yang ditunjuk

Pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel

Kemampuan dan keterampilan kinerja harus mencapai tujuan

Mengukur tingkat efisiensi

Pelaporan dilakukan setiap bulan

Pelaporan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan

Evaluasi dilakukan oleh pimpinan

Evaluasi dilakukan untuk Mengoreksi hasil kegiatan.

2. Pelayanan publik

a. Kecepatan

b. Ketepatan

c. c. Kuantitas

d. d. Kualitas

Pemenuhan kebutuhan dengan cepat

Ketepatan tata cara pelayanan

Kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat

Menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik.

47

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

Penelitian yang dilakukan pada Kabupaten kolaka adalah evektifitas

pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka. Penetapan lokasi

ini ditinjau dari aktivitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka yang

memiliki kegiatan utama sebagai instansi pemerintah yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Kolaka merupakan salah satu

wilayah pemerintah yang terbentuk untuk meningkatkan pelayanan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten kolaka. Kabupaten kolaka

memiliki luas wilayah ± 15000 km²

Wilayah Kabupaten kolaka secara administratif berbatasan dengan

wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bombana

- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan

konawe selatan.

48

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam kantor ditetapkan

untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Tugas dan tanggung jawab masing-

masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Dinas pekerjaan umum kabupaten Kolaka dipimpin oleh seorang kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui

Sekretaris daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan

Dinas, keuangan dan kepegawaian, tata laksana serta Umum dan

perlengkapan dinas.

c. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

di bidang tata ruang dan tata bangunan, menyusun rencana rinci tata ruang

(RDTR dan RTR) Pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

pekerjaan Umum dibidang Cipta Karya.

e. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pekerjaan Umum dibidang Pengairan.

49

f. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

dibidang teknis pembangunan,pemeliharaan jalan dan jembatan.

g. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas dibidang sarana dan prasarana.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pemerintah daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

i. Tata Kerja

Tata Kerja dalam melaksanakan tugasnnya Dinas pekerjaan Umum,

Kepala Dinas, sekretariat, Kepala Bidang, dan seksi-seksi wajib menerapkan

prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi secara vertikal dan horizontal.

2. Keadaan Pegawai

Untuk memperoleh hasil-hasil kinerja pegawai yang optimal, maka

kedudukan unsur personil selaku sumber daya manusia memiliki peran yang

sangat strategis karena unsur personil adalah penggerak, pelaku dan pengelola

segenap rencana dan program kerja organiisas guna meningkatkan pelayanan

publik.

a. Keadaan Pegawai menurut tingkat pendidikan

Keadaan tingkat pendidikan seorang pegawai sangat berperan dalam

mendukung terciptanya kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pekerjaan

yang diembannya, semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakn mendukung

50

kinerja pegawai dalam organisasi. Adapun keadaan tingkat pendidikan pegawai

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Presentase (%)

1. SMA/Sederajat 22 32,832. Sarjana Muda/Diploma 4 5,973. Strata Satu / S1 30 44,784. Magister / S2 11 16,42

Jumlah 67 100 Sumber Data : Dinas PU Kabupaten Kolaka, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas pegawai yang ada pada

Dinas PU Kabupaten Kolaka berpendidikan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 22

orang (32,83%), selanjutnya yang berpendidikan diploma sebanyak 4 orang

(5,97%) yang berpendidikan Stratasatu/S1 sebanyak 30 orang (44,78%) dan

magister sebanyak 11 orang (16,42%).

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai yang ada

pada PU kolaka telah cukup memadai, hal ini akan berperan didalam peningkatan

kinerja pegawai uuntuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

b. Keadaan Pegawai menurut golongan

Adapun keadaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka dapat

dinyatakan pada tabel berikut ini:

51

Tabel 2 Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No Pangkat/Golongan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

4.

5.

Juru, I

Pengatur, II

Penata, III

Pembina, IV

Pegawai Honorer/PHTT

0

11

35

6

15

0,00

16,42

52,24

8,95

22,39

Jumlah 67 100,00

Sumber Data: Dinas PU Kabupaten Kolaka, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas pegawai yang

bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten berada pada golongan III yaitu

sebanyak 35 orang (52,24%), yang kemudian disusul oleh pegawai yang

memiliki golongan pangkat PHTT yang berjumlah 15 orang (22,39%) dan

pegawai yang bergolongan II yang sebanyak 11 orang (16,42%) sedangkan

pegawai yang bergolongan kepangkatan golongan IV sebanyak 6 orang (8,95%).

c. Keadaan Pegawai menurut masa kerja

Masa kerja dalam penelitian ini adalah lamanya pegawai bekerja di Dinas PU

Kabupaten kolaka.Sesuai dengan hasil peneltian diperoleh data bahwa masa kerja

pegawai yang di pilih sebagai responden cukup lama dan dalam rangka

meningkatkan kepemimpinan yaitu yang telah mengikuti diklat perjenjangan

struktural.

52

Tabel 3 Keadaan pegawai menurut masa kerja

Masa Kerja(Tahun)

Jumlah Responden(Orang)

Persentase(%)

4-89-1314-20

27355

40,2952,237,48

Jumlah 67 100 Sumber : Dinas PU Kabupaten Kolaka,2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden (40,29%) telah

bekerja di Dinas PU Kabupaten Kolaka antara 4-8 tahun. Sedangkan yang

memiliki masa kerja dengan interval waktu antara 9-13 tahun terdapat 5

responden (7,48%) dan yang memiliki masa kerja 14-20 tahun terdapat 35

responden (52,23%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai Dinas

Pekerjaan Umum yang dipilih sebagai responden memiliki pengalaman yang

cukup.

3. Sarana dan Prasarana

Prasarana organisasi yang terdiri dari segala sarana dan prasarana merupakan

aspek terpenting bagi kelancaran jalannya organisasi, prasarana yang dimaksud

adalah sebagai salah satu instrument yang digunakan secara tidak langsung dalam

upaya pencapaian tujuan prganisasi seperti tanah, perumahan pegawai dan lain-

lain, sedangkan sarana adalah segala alat fisik maupun non fisik yang digunakan

secara langsung dalam rangka menunjang tugas organisasi sehari-hari seperti

computer,mesin ketik, foto copyan, kendaraan dan lain-lain.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi jumlah

maupun kualitas adalah sangat memungkinkan bagi tercapainya efisien dan

53

efektifitas kerja yang yang pada gilirannya meningkatkan pola hasil kerja

pegawai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PU Kolaka dalam

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Keadaan Sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

No Sarana dan prasarana Jumlah Keadaan123456789101112

GedungMeja setengah biroMeja biroKursiKursi sudutLemari pir tropiKomputerKendaraan roda empatKendaraan roda duaTelevisiJam dindingWC

1 unit 45 unit 1 unit 167unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 10 unit 15 unit 1 unit 5 unit

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Jumlah 252 unitSumber data : Dinas PU Kabupaten Kolaka,2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dukungan sarana dan

prasarana kerja yang tersedia dari segi jumlah sudah cukup memadai dalam

mendukung tugas-tugas organisasi.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kolaka

ditujukan untuk mengetahui sistem pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum

Kolaka. Hasil penelitian diperoleh tanggapan responden terhadap sistem

pengelolaan, sistem pelaporan, sistem evaluasi terhadap efektivitas pelayanan

dapat di uraikan sebagai berikut :

54

a. Sistem Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan pemohon (perorangan atau

badan usaha ) mengajukan permohonan dengan mengisi formulir, peninjauan

lapangan dilakukan oleh staf yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lokasi

bangunan yang akan dibuatkan izinnya berupa pengukuran terhadap luas lahan

sesuai sertifikat atau bukti kepemilikan tanah lainnya, pemeriksaan kelengkapan

berkas persyaratan administrasidan teknis IMB oleh kepala seksi di lingkup

bidang tata ruang, Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dilakukan dengan cara pemohon (perorangan atau badan usaha), Penyetoran uang

Retribusi IMB berdasarkan SKRD yang telah ditetapkan oleh kabid. Tata ruang

melalui perbendaharaan PAD,Proses pemeriksaan redaksi dokumen IMB,

penandatanganan Dokumen IMB oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum, registrasi

dan pengarsipan dilakukan setelah dokumen IMB ditandatangani oleh pimpinan

atau kepala Dinas Pekerjaan Umum. Tingkat persetujuan terhadap pelayanan oleh

bidang yang ditunjuk disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Dilakukan Oleh

Bidang Yang Ditunjuk

No Tanggapan Jumlah Responden

%

1 2 3

SetujuKurang setujuTidak setuju

50107

74,6214,9210,46

Jumlah 67 100,00 Sumber data : Dinas PU Kabupaten Kolaka,Tahun 2012

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap

55

Pelayanan IMB, 7 orang atau 10,46% menyatakan tidak setuju pelayanan

dilakukan oleh bidang yang ditunjuk. 10 orang atau 14,92%, responden yang

menyatakan setuju 50 atau 74,62%. Jika pelayanan dilakukan oleh orang yang

ditunjuk untuk mencapai hasil yang baik. Pengelolaannya juga diharapkan dapat

dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tanggapan terhadap hal ini dapat

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan IMB Dilakukan Secara

Transparan Akuntabel

No Tanggapan Jumlah

Responden

%

1

2

3

Setuju

Kurang setuju

Tidak setuju

55

12

0

82,55

17,45

0

Jumlah 67 100,00

Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap

pengelolaan IMB, 55 orang atau 82,55% menyatakan setuju pelayanan dilakukan

oleh bidang yang ditunjuk, Sebanyak 12 orang atau 17,45% responden

menyatakan kurang setuju jika pengelolaan IMB dilakukan oleh bidang yang

ditunjuk untuk mencapai hasil yang baik dan tidak ada responden yang

menyatakan tidak setuju jika pengelolaan IMB dilakukan oleh bidang yang

ditunjuk.

b. Program Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

56

Tabel 7Kinerja, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realiasasi

%

Pembangunan Jalan & Jembatan

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Pedesaan 75 % 75 % 100

bukaan Jalan untuk daerah yang terisolir

Terbukanya simpul-simpul transportasi & daerah terisolir 85 % 85 % 100

Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan

Mempersingkat jarak tempuh untuk memperlancar arus lalu lintas 40 % 40 % 100

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengairan

Peningkatan sistem Jaringan Irigasi & Sungai yang lebih efektif

Presentase luas irigasi yang berkondisi baikBertambahnya jumlah jaringan irigasi,Bertambahnya Jumlah Jaringan rawaBertambahnya Jumlah Jaringan tambak Bertambahnya embung

60 %

60 %

40 %

40 %

60 %

60 %

60 %

40 %

100

100

100

100- - -

Meningkatkan Pengembangan Wilayah & mendukung peningkatan kualitas permukiman

Prosentase pengembangan wilayah cepat tumbuh & strategisPeningkatan kualitas permukiman

75 %

70 %

75 %

70 %

100

100

Meningkatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Prosentase jumlah kebijakan & pemanfaatan ruang 75 % 75 % 100

Sumber data: Dinas PU Kabupaten Kolaka,Tahun 2012

Sesuai dengan penetapan Kinerja terdiri dari 12 Indikator Kinerja Program untuk

mendukung 7 Sasaran Startegik, Capaian untuk masing-masing sasaran dan

indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran 1 “Pembangunan Jalan dan Jembatan” dengan indikator

kinerja, meningkatnya perekonomian Masyarakat pedesaan dengan

target tahun 2011 75 %. Capaian indikator ini tercapai 100%, target

57

dicapai dengan melaksanakan Pembangunan Jalan, Pembangunan

jembatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun

2011.

2) Sasaran 2 “Pembukaan Jalan untuk Daerah yang terisolir” dengan

indikator Kinerja terbukanya simpul-simpul transportasi dan daerah

yang terisolir dengan target 85 %. Capaian indikator ini tercapai 100%,

target dicapai dengan melaksanakan Pembukaan Badan Jalan,

Pembukaan Jalan Desa dan Perkerasan Jalan yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2011.

3) Sasaran 3 “Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan” dengan

indikator mempersingkat jarak tempuh untuk memperlancar arus lalu

lintas dengan target 40 % Capaian indikator ini tercapai 100% target

dicapai dengan melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.

4) Sasaran 4 “Meningkatnya sarana dan Prasarana Pengairan” dengan

indikator prosentase luas irigasi yang berkondisi baik dan

bertambahnya jumlah jaringan irigasi, rawa dan tambak dengan target

87 %. Capaian Indikator ini tercapai 100%. target dicapai dengan

melasanakan Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Desa dan Desa Irigasi.

5) Sasaran 5 “Peningkatan sistem jaringan irigasi dan sungai yang lebih

efektif” dengan indikator bertambahnya embung dengan target 53 %,

Capain Indikator ini tidak tercapai karena tidak dianggarakan pada

Dokumen Pelaksanan Anggaran tahun 2011

58

6) Sasaran 6 “ Meningkatkan pengembangan wilayah dan mendukung

peningkatan kualitas permukiman” dengan indikator prosentase

pengembangan wilayah cepat tumbuh dan strategis dengan target 75 %.

Capaian Indikator ini tercapai 100%. Peningkatan kualitas permikuman

dengan target 70 % Capaian Indikator ini tercapai 100%, target dicapai

dengan melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

pedesaan, Pembangunan / peningkatan permukiman dan perumahan,

Penimbunan Lokasi Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan

Swadaya.

7) Sasaran 7 “ Meningkatkan pengendalian dan Pemanfaatan ruang”

dengan indikator prosentase jumlah kebijakan, pengedalian dan

pemanfaatan ruang dengan target 75 %. Capaian Indikator ini tercapai

100% target dicapai dengan melaksanakan Sosialisasi Perda, survey

dan Pengawasan pemanfaatan ruang.

c . Pengukuran Tingkat efisien pada Tarif retribusi IMB

Tabel 8Bangunan Rumah Tinggal Bertingkat dan tidak Bertingkat

59

No. Luas bangunan Harga per

Bangunan permanen

Bengunan semi permanen

Bangunan sementara

1 2 3 4 5a. L<36 225.000,- 200.000,- 100.000,-

b. 35 s/d 54 250.000,-

c. 55 s/d 70 275.000,-d. 71 s/d 104 300.000,-e. 105 s/d 120 325.000,-f. 121 s/d 155 350.000,-g. 156 s/d 200 450.000,-h. L>200 500.000,-

Tabel 9 Bangunan Gedung Permanen

No. Luas bangunan Harga per

Tidak bertingkat

Bertingkat

1 2 3 4

a. Bangunan industri, perdgangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan, non pemerintah, tk. Pusat/provinsi

500.000,- 550.000,-

b. Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerntah tk. Kabupaten.

450.000,- 475.000,-

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Kolaka,2012

Tabel 10Bangunan Gedung (Semi Permanen)

60

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Kolaka,2012

Berdasarkan tabel diatas tarif retribusi diukur berdasarkan harga per m2 dan

dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat

penggunaan jasa pelayanan, pengendalian dan pengawasan, tarif retribusi dapat

ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi juga

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian,penetapan tarif ditetapkan dengan peraturan bupati.

Hasil wawancara dengan bapak Daeng Tasman (tokoh masyarakat

kabupaten kolaka) Diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Terlaksana dengan baik, masyarakat yang

membutuhkan layanan diberikan sesuai standar pelayanan yang ada tanpa

membeda-bedakan status sosial kemasyarakatan yang disandang oleh masyarakat

yang membutuhkan layanan tersebut, masyarakat dilayani secara profesional dan

merata. (wawancara tanggal 01 November 2012).

a. Sistem Pelaporan

61

No

Luas Bangunan (m2) Harga per m2 (Rp)

1. 2 3

1.

2.

Bangunan industri,perdagangan,hotel, restorant, villa, kelembagaan non pemerintahTk. Pusat/provinsi.Bangunan pendidikan,umum,pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk.kabupaten

475000,-

300.000,-

Pada sistem pelaporan didalam penelitian yang dikaji adalah pembuatan

laporan pada setiap bulan. Tingkat persetujuan terhadap pelaporan pada setiap

bulan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11 Tanggapan Responden Terhadap Sistem Pelaporan Setiap Bulan

No Tanggapan Jumlah Responden %123

SetujuKurang setujuTidak setuju

6142

91,7759,0129,32

Jumlah 67 100,00 Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap laporan

yang disajikan Perbulan, 59,01% responden menyatakan memiliki masa laporan

setiap akhir tahun sehinngga laporan bulanan tidak terlalu penting, 91,77% adalah

mereka yang setuju dengan adanya pelaporan yang disajikan perbulan untuk

mengetahui perkembangan yang sekaligus menyajikan kinerjanya dalam periode

bulanan.

Laporan yang telah dibuat sebelumnya akan menjadi bahan informasi

bagi pihak-pihak Yang menggunakan laporan tersebut dalam pengambilan

keputusan. Persetujuan penyampaian laporan kepada Pimpinan secara tertulis

disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12

62

Tanggapan Responden Terhadap Sistem Penyampaian Laporan

No Tanggapan Jumlah Responden % 1 23

SetujuKurang setujuTidak setuju

40225

59,71 32,83 7,46

Jumlah 67 100,00 Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Tabel menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap penyampaian

laporan kepada pimpinan 32,83% responden menyatakan kurang setuju dan tidak

setuju 7,46%, karena laporan bukan saja Diserahkan kepada pimpinan tetapi

laporan harus disampaikan kepada atasan yang memegang Lebih tinggi, 59,71 %

adalah mereka yang setuju dengan adanya laporan yang disampaikan kepada

atasan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari hasil kegiatan.

a. Sistem Evaluasi

Selain itu kegiatan evaluasi juga dilakukan untuk menganalisa hasil

pengelolaan dan Pelayanan, persetujuan terhadap kegiatan evaluasi dilakukan oleh

pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka.

Tabel 13 Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Yang dilakukan

No Tanggapan Jumlah Responden % 1 2 3

SetujuKurang setujuTidak setuju

50170

74,6225,38

0

Jumlah 67 100,00

Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

63

Tabel tersebut menunjukkan bahwa evaluasi mengoreksi dan menilai

kinerja pegawai dalam Pelayanannya. Hasil penelitian diperoleh bahwa 74,62%

responden menyatakan setuju terhadap kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh

pimpinan. 25,38% responden menyatakan kurang setuju terhadap kegiatan

evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dan tidak ada responden yang menyatakan

tidak setuju terhadap kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan mengukur hasil kerja yang telah dicapai.

Persetujuan responden terhadap hasil yang telah dicapai disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14 Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Hasil Kegiatan

No Tanggapan Jumlah Responden % 1 2 3

SetujuKurang setujuTidak Setuju

6052

89,557,462,99

Jumlah 67 100,00 Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap hasil

evaluasi responden yang menyatakan kurang setuju 7,46% dan yang menyatakan

tidak setuju 2,99%, dan 89,55% adalah mereka yang setuju dengan adanya

evaluasi terhadap hasil kerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja

dimasa mendatang.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa sistem pelayanan pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka dengan tingkat persetujuan yang disajikan

pada tabel berikut :

64

Tabel 15 Rekapitulasi Tingkat Persetujuan Responden

No Variabel %1 Pelayanan IMB dilakukan oleh bidang yang

ditunjuk74,62

2 Pelayanan IMB dilakukan secara transparan dan akuntabel

82,55

3 Kinerja yang terlaksana sesuai dengan target 1004 Sistem pelaporan yang dilakukan setiap bulan 91,775 Penyampaian laporan yang kepada pimpinan 59,716 Evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan 74,627 Evaluasi dilakukan untuk mengoreksi hasil

kegiatan89,55

Jumlah 473,82Rata-rata 67,68

Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Berdasarkan data tabel tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa

presentase tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan sistem pelayanan

IMB. Rata-rata 67,68% menyatakan setuju yang berarti bahwa lebih dari 50 %

responden sangat setuju dengan sistem pelayanan IMB yang telah dilaksanakan

selama ini.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik bukan hanya mengacu pada pelayanan produk, juga

menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian layanan itu sendiri

hingga ketangan masyarakat sebagai konsumen. Aspek-aspek kecepatan,

ketepatan, keterbukaan dan kualitas menjadi alat untuk mengukur pemberian

layanan kepada masyarakat.

65

a. Kecepatan

Kecepatan menyangkut pelayanan dan kualitas perilaku, dalam arti

masayarakat memperoleh apa yang di inginkan dengan cepat, dan tidak

membutuhkan waktu yang terlalu lama. Staf yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat harus mempunyai kesiapan merealisasikan kebutuhan masyarakat,

tidak ada alasan menunda atau memperlambat layanan.pada saat itu pula staf telah

stand by untuk melayani.

Adapun tanggapan responden mengenai kecepatan pelayanan mengenai

IMB adalah sebagai berikut :

Tabel 16Tanggapan Responden Tentang Kecepatan Pelayanan

di Dinas PU Kabupaten Kolaka

No Tanggapan Jumlah Responden Persentase123

CepatCukup cepatKurang cepat

44203

65,929,70,44

Jumlah 67 100,00 Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Tabel diatas menggambarkan tanggapan responden tentang pelayanan dari

kecepatan proses layanan dalam kategori cepat.

Tanggapan responden mengenai kecepatan proses layanan kepada

masyarakat yang diberikan oleh staf yaitu sebanyak 44 orang atau (65,9 %)

responden menyatakan kecepatan proses layanan IMB berupa mengajukan

permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan waktu

yang diperlukan satu hari,outputnya berkas formulir Pendaftaran Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), Fotocopy KTP, surat pengantar kepala desa/lurah dan camat,

66

fotocopy bukti kepemiikan tanah, berita acara peninjauan lapangan, site plan

lokasi bangunan, Gambar Rencana Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB),

waktua yng diperlukan 3 hari ,outputnya dokumen IMB pada saat itu pula staf

telah stand by untuk melayani.

Sebanyak 20 orang atau (29,7%) responden menyatakan kecepatan proses

layanan IMB yang diberikan kepada masyarakat oleh staf Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten kolaka adalah cukup cepat. Staf yang memberikan layanan cukup siap

melayani kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 3 orang atau (0,44%) responden menyatakan kecepatan proses

layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh staf Dinas PU Kabupaten Kolaka

adalah kurang cepat. Hal ini terjadi karena para pegawai kurang cepat merespon

permintaan terhadap kebutuhan layanan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga

masyarakat kurang puas terhadap layanan yang diberikan.

Dari penjelasan tabel dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

kecepatan proses layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh staf Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten kolaka adalah baik, karena aparat di Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kolaka dengan cepat melayani segenap kebutuhan masyarakat

dan hal ini memungkinkan pelayanan yang diberikan aparat Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kolaka terlaksana dengan baik.

b. Ketepatan

Ketepatan sebagai dimensi pelayanan kepada masyarakat berupa layanan

IMB yang berkaitan dengan kewajiban dan pemenuhan janji, tujuan yang ingin

dicapai, sasaran atau obyek yang menjadi fokus perhatian, keinginan atau

67

kepentingan yang ingin diperoleh, prosedur yang dilalui, maupun waktu yang

dibutuhkan dalam pelayanan.

Adapun tanggapan responden mengenai ketepatan layanan oleh aparat

Dinas PU Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Tanggapan Responden Tentang Ketepatan pelayanan IMB Oleh Aparat Kantor Dinas PU Kabupaten Kolaka

No Tanggapan Responden Jumlah Responden Persentase123

TepatCukup TepatKurang Tepat

34 33 0

50,66 49,34 0,00

Jumlah 67 100,00 Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Tabel diatas menggambarkan tanggapan responden ketepatan pelayanan

IMB dan ketepatan prose layanan dalam kategori tepat.

Tanggapan 34 orang 50,66% responden menyatakan ketepatan layanan yang

diberikan kepada masyarakat oleh aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kolaka adalah tepat,dalam artian bahwa aparat memberikan layanan sesuai

kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang di inginkan dengan

tepat dan aparat yang memberikan pelayanan IMB kepada masyarakat telah sesuai

dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Tanggapan 33 orang atau 49,34% responden menyatakan ketepatan layanan

kecepatan proses layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah cukup tepat,

dalam artian bahwa kebutuhan yang diberikan oleh aparat Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kolaka cukup sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri dalam

mendapatkan layanan IMB. Aparat cukup memperhatikan standar pelayanan yang

68

diberikan kepada masyarakat, sehingga pelayanan IMB yang diberikan oleh aparat

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka memenuhi standar yang ditetapkan

oleh organisasi.

Hasil wawancara dengan bapak sofyan (tokoh masyarakat kolaka)

diketahui bahwa ketepatan layanan IMB yang diberikan oleh aparat pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka terlaksana dengan cukup baik, hal ini

ditunjukkan oleh kesiapan aparat pemerintah dikabupaten kolaka dalam

memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat

memperoleh pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat

merasa cukup puas dengan pelayanan IMB yang diberikan oleh aparat pemerintah

kabupaten kolaka (wawancara tanggal 28 oktober 2012).

Dari penjelasan tabel dan hasil wawancara tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa ketepatan proses layanan IMB yang dberikan kepada

masyarakat oleh aparat pemerintah dikabupaten kolaka adalah cukup baik, karena

aparat pemerintah kabupaten kolaka memberikan sergenap pelayanan sesuai

dengan berdasarkan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Kuantitas

Pada umumnya kuantitas pekerjaan adalah ukuran kemampuan organisasi

untuk mengenali kebutuhan masyarakat yang menginginkan agar aparat

pemerintah menyusun agenda dan prioritas layanan, serta mengembangkan

program-program pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Aparat

pemerintah perlu menyediakan pelayanan yang mudah, pelayanan tersebut

merupakan salah satu bentuk pelayanan yang harus mendapat prioritas utama.

69

Adapun tanggapan responden mengenai kuantitas layanan adalah sebagai berikut :

Tabel 18Tanggapan Responden Tentang Kuantitas Layanan IMB Pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

No Tanggapan

Responden

Jumlah

Responden

Persentase

1

2

3

Setuju

Cukup Setuju

Kurang Setuju

36

31

0

53,8

46,2

0

Jumlah 67 100,00

Sumber data : Hasil olahan Kuisioner,Tahun 2012

Tabel diatas menggambarkan tanggapan responden kuantitas pelayanan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

dari segi proses layanan dalam kategori mampu mengenali kebutuhan

masyarakat.

Tanggapan 36 orang atau 53,8% responden menyatakan kemampuan

mengenali kebutuhan masyarakat dalam pemberian layanan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh aparat pemerintah dikabupaten kolaka

adalah baik, dalam artian bahwa aparat senantiasa memberlakukan penyusunan

agenda, memprioritaskan pelayanan, mengembangkan program-program

pelayanan, Tanggapan 31 orang atau 46,2% responden menyatakan cukup setuju

pemenuhan kebutuhan masyarkat yang diberlakukan oleh aparat pemerintah

kabupaten kolaka, Hasil wawancara dengan bapak Anton (Tokoh masyarakat

Kabupaten kolaka) diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh aparat

pemerintah kabupaten kolaka memberikan rasa puas dan nyaman masyarakat, hal

ini ditunjukkan pelayanan yang diberikan dalam kepengurusan berbagai fleksibel

70

dan tidak berbelit-belit sehingga masyarakat yang datang membutuhkan layanan

dapat dilayani dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama.

(wawancara 01 oktober 2012).

Dari penjelasan tabel dan hasil wawancara tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa kemudahan layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh

aparat pemerintah dikabupaten kolaka adalah berjalan dengan baik, karena aparat

pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka dengan sigap melayani

segenap kebutuhan masyarakat.

d. Kualitas

Kualitas pekerjaan adalah umuran citra yang diakui masyarakat mengenai

pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat merasa puas atas pelayanan yang

telah diberikan oleh aparat pemerintah kabupaten kolaka, oleh karena itu

pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat.

Adapun tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan yang

dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka adalah sebagai

berikut :

71

Tabel 19Tanggapan Responden Kebijakan dan Kegunaan Organisasi Publik Tentang

layanan Kepuasan Masyarakat Yang dilakukan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

No Tanggapan Responden Jumlah Responden Persentase

1

2

3

Puas

Cukup puas

Kurang puas

35

22

10

52,7

32,9

14,4

Jumlah 67 100,00

Sumber data : Hasil olahan kuisioner,Tahun 2012

Tabel diatas menggambarkan tanggapan responden mengenai kepuasan

pelayanan Izin Mendirikan Bangunan oleh aparat pemerintah kabupaten kolaka,

dari segi kepuasan proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam kategori

puas.

Tanggapan 35 orang atau 52,7% responden menyatakan kepuasan pemberian

layanan yang diberikan kepada masyaraka toleh aparat pemerintah kabupaten

kolaka adalah puas, dalam artian bahwa aparat senantiasa memberikan kepuasan

dalam proses pelayanan, tanpa harus masyarakat penerima layanan merasa jenuh,

selain itu aparat menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu

bentuk pelayanan yang harus mendapat prioritas utama.

Tanggapan 22 orang atau 32,9% responden menyatakan kepuasan

pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada masyarakat

oleh aparat pemerintah kabupaten kolaka adalah cukup puas, dalam artian bahwa

aparat senantiasa memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat.

72

Hasil wawancara dengan bapak Joni (tokoh masyarakat kabupaten kolaka)

diketahui bahwa kepuasan yang diberikan oleh aparat pemerintah pada Dinas

Pekerjaan Umum kabupaten kolaka memberikan rasa puas dan nyaman

masyarakat. (wawancara 2 0ktober 2012)

Dari penjelasan tabel dan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat

pemerintah kabupaten kolaka adalah berjalan dengan baik.

73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, maka dapat menarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di kabupaten

Kolaka telah berjalan efektif dan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan

pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka telah berjalan

dengan efektif dari segi pelayanan IMB kepada masyarakat, hasil

pengukuran kinerja dan analisa pencapaian sasaran Rencana Strategis tahun

2009 sampai dengan 2014, indikator kinerja mencapai target 100 % dan 1

indikator yang tidak dilaksanakan atau dianggarkan pada tahun 2011 yaitu

bertambahnya embung, Pengukuran tingkat efisiensi, maupun pelayanan

IMB.

2. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah kabupaten kolaka

telah terlaksana dengan baik, hal ini tampak dari kecepatan layanan yang

semakin cepat, ketepatan layanan yang semakin tepat, adanya kepuasan

dalam pelayanan serta adanya kualitas dan kuantitas yang diberikan aparat

dalam pelayanan kepada masyarakat.

74

B . Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan

2. perlunya peningkatan disiplin kerja terhadap para aparat guna meningkatkan

efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta para pelayan

perlu memenuhi empat kriteria pokok, yaitu : tingkah laku yang sopan, cara

menyampaikan yang baik, waktu penyampaian tepat dan keramah tamahan

3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk menambah alokasi dana pada

urusan Pekerjaan Umum, perumahan dan tata ruang yang bersumber pada

APBD dan APBN

4. Mengikuti Bimbingan Teknis yang menunjang kegiatan-kegitan Teknis dan

pelaporan.

75

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prajudi S.1990. Dasar-Dasar Administrasi negara. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Djuardi, Dian Komarsyah, 1993. Efektifitas Organisasi. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Dwiyanto, A. 2002. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. Pusat

Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM. Jogjakarta.

Gibson, James L; John M. Ivancevich; dan James H. Donnely Jr., Organisasi

Perilaku, Struktur, Proses, Jilid I, Binarupa, Jakarta, 1996.

Gibson, James. Organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1992.

Handayanainingrat. 1989. Administrasi Pemerinta Dalam Pembangunan. Jakarta. CV. Haji Massagung.

Handayaningrat, Soewarno, Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

Handoko, T. Hani, Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 1991.

Hasibuan, Melayu, Organisasi dan Motivasi, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

G. Koontz; C.O’Donnell, Management, A System and Contingency Analysis of Managerial Function, MC. Graw Hill Kogakusha, 1976.

Hidayat dan Sucherly. 1986. Peningkatan Produktivitas Organisasi dan Pegawai

Negeri Sipil. Majalah Prisma. Nomor II.

Irmansyah, Ilmu Administrasi dan Managemen, Armico, Bandung, 1986.

Juliantara, Dadang, Pembaharuan Kabupaten (Arah Realisasi Otonomi Daerah), Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta, 2004.

76

Lubis, Ibrahim, Pengendalian dan Pengawasan Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Mamesah, D.J., Sistem Admistrasi Keuangan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Martoyo, Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi 2), BPFE, Yogyakarta, 1992.

Moekidjat, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1985

Musanef, M., Manajemen Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Nawawi, Hadari H., Pengawasan di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Erlangga, Jakarta, 1992.

Nitisemito, Alex S., Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Siagian, S.P. 1992. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Saksono. 1987. Administrasi Kepegawaian. Kasinius. Yogyakarta.

Salindeho. 1995. Pengawasan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Karya Nusantara : Bandung.

Sastrohadiwirjo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Siagian, S.P., Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1990.

, Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.1998.

,Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1986.

77

Simamora, Hendry, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Edisi II) STIE YKPN, Jakarta, 1997.

Situmorang; Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Soeharyo; Efendy, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, LAN-RI, 2006.

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, PT. Alex Media Kumpotindo, Jakarta, 1986.

Sunindhia; Widiyanti, Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Syaidam, Gouzali, Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Mikro, Djambatan, Jakarta, 2000.

Terry, George R. , Asas-Asas Manajemen, Alumni, Bandung, 1986.

The Liang Gie, Organisasi dan Administrasi Kantor Modern, LP3ES, Jakarta,

1983.

Timle, Alex, Motivasi Pegawai, etc I, PT. Gramedia Asri Media, Jakarta, 1991.

Westra, Pariata; Sutarto; dan Ibnu Syamsi, Ensiklopedi Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

Widodo. 2001. Kebijakan Kinerja Karyawan. BPFE : Yogyakarta

Wijaya, A. W., Administrasi Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 1980.

Wursanto, I.G., Administrasi Kepegawaian, Kanisisus, Yogyakarta, 1986

78