efisiensi pengadaan barang publi
DESCRIPTION
menjelaskan efisiensi pengadaan barang publikTRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
Para ekonom menggunakan istilah barang publik untuk merujuk pada sejumlah
karakteristik yang berbeda yang dapat menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya.
Sebagian besar umumnya, istilah barang-barang publik hanya digunakan untuk
menggambarkan barang yang diproduksi di sektor publik. Dengan demikian, sebagai
contoh jalan raya dan pertahanan nasional adalah barang publik karena pemerintah
yang memproduksi mereka. Jika istilah ini digunakan secara umum, maka akan
timbul pertanyaan mengapa beberapa barang seperti contoh tersebut (jalan raya,
pertahanan nasional, dll) cenderung diproduksi oleh pemerintah sementara barang yang
lain cenderung diproduksi di pasar swasta.
Barang publik adalah unik dan menarik karena hampir tidak mungkin
untuk mengalokasikan barang publik murni melalui mekanisme pasar. Adam
Smith, pendiri ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan argumen yang
mendukung pasar bebas, berpendapat untuk penyediaan barang publik
dilakukan oleh pemerintah bukan dari pasar. Smith juga menyatakan bahwa
fungsi utama pemerintah adalah untuk menyediakan dua macam barang publik yakni
pertahanan nasional dan sistem hukum, dan Ia juga menyarankan bahwa keduanya
harus dibayar dari perbendaharaan publik, (Smith, 1981)
Salah satu konsep yang dicetuskan oleh Adam Smith.':" Kekuatan harga pasar
1
akan menata produksi dan konsumsi sedemikian sehingga memaksimalkan
kesejahteraan. Hal tersebut dinyatakan dalam dua Teorema Fundamental Ekonomi
Kesejahteraan yaitu pertama, dengan syarat kondisi-kondisi "sernpuma". maka pasar
kompetitif akan selalu membawa kepada alokasi sumber daya yang efisien untuk
produksi dan konsumsi. Kedua, alokasi yang efisien dapat diperoleh melalui sebuah
sistem pasar tanpa suatu pengendalian pemerintah pusat, dengan melakukan
penyesuaian terhadap distribusi awal sumber daya. Alokasi sumber daya yang efisien
itu disebut Paretoefisiensi, diambil dari nama seorang ekonom Italia – Vilfredo Pareto.
Barang publik biasanya disediakan oleh publik atau pemerintah dengan alasan
bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta akan menyebabkan under
production (Andreoni, 1995). Sekalipun demikian, dalam kenyataannya sebagian barang
publik disediakan oleh pemerintah dan sebagian lainnya disediakan oleh swasta,
sehingga fenomena ini telah menarik perhatian para ekonom untuk menjelaskan motif
penyediaan barang publik oleh pihak swasta sekaligus memetakan hubungan antara
pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik.
Kritik yang paling sering dilontarkan para ekonom terhadap intervensi
pemerintah adalah intervensi mendistorsi harga-harga sehingga biaya marginal tidak
lagi sama dengan manfaat marginal.
Pertimbangan dalam penyediaan barang publik, apakah disediakan oleh publik
atau swasta adalah terkait dengan pertanyaan apakah masyarakat menjadi lebih baik jika
barang dan jasa yang saat ini disediakan oleh publik kemudian disediakan oleh swasta
(Rosen, 2010). Dengan kata lain, faktor kunci yang menentukan apakah suatu barang
diproduksi oleh publik atau swasta adalah yang mana lebih efisien dalam pasar.
2
Pandangan konvensional menyatakan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak
swasta tidak efisien sehingga menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk menyediakan
barang publik. Akan tetapi, beberapa studi kontemporer menunjukkan bahwa swasta
dapat menyediakan barang publik secara efisien.
Efisiensi ketersediaan barang publik mensyaratkan bahwa barang publik harus
tersedia sampai pada level dimana jumlah penilaian marginal setiap orang untuk unit
terakhir barang publik sama dengan biaya marginalnya. Jika penyediaan barang publik
oleh pihak swasta memenuhi kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
penyediaan barang publik oleh pihak swasta adalah efisien. Dalam kenyatannya,
penyediaan barang publik baik oleh pemerintah maupun swasta memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Misalnya pemerintah mengalami keterbatasan anggaran
sehingga tidak mampu menyediakan barang publik pada level optimal yang diinginkan
oleh masyarakat. Pada sisi lain, penyediaan barang publik yang diserahkan sepenuhnya
kepada swasta, maka cenderung menimbulkan biaya yang lebih tinggi yang harus
ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk pajak, iuran, dan sejenisnya.
Dalam mengupayakan barang publik agar segala sesuatunya lebih baik,
intervensi pemerintah terkadang mengorbankan efisiensi dan tidak jarang malah
membuat sesuatunya tambah buruk. Pemerintah tidak dapat memihak bahkan
menghindari untuk melakukan kolusi dan nepotisrne dengan kelompokkelompok
kepentingan yang memiliki kekuatan politis (misalnya: produsen rokok,
keluargapejabat tinggi, anggota-anggota dewan perwakilan rakyat), dan memberikan
kemudahan-kemudahan kepada mereka. Akibatnya, merugikan sebagian besar
masyarakat lainnya serta menurunkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
3
Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan public
services (pelayanan public) yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari good
government menuju good governance (local governance), akan melibatkan hubungan
antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan
pemerintahan. Dalam good governance harus ada keseimbangan antara publik, privat
dan sosial/masyarakat. Dengan demikian desentralisasi/otonomi tidak hanya berupa
penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga
penyerahan wewenang kepada masyarakat (J.B. Kristiadi :1994).
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perbedaan Barang Publik dengan Barang Lainnya
Barang publik mempunyai sifat yakni non-persaingan dan non- dikecualikan.
Konsep pengecualian dan persaingan ini tidak hanya menuntun kita dalam
mengartikan barang publik saja, namun juga untuk membedakan barang publik
dengan kategori barang lain.
Untuk menyederhanakannya, beberapa ahli ekonomi menggolongkan sifat
pengecualian dan persaingan suatu barang sebagai variabel dikotomi. Sifat barang
publik ada persaingan maupun tidak, ada pengecualian maupun tidak digambarkan
dalam variabel dikotomi. Variabel ini yang menggambarkan empat kemungkinan
kombinasi yang selanjutnya disebut taksonomi sederhana dengan empat kuadran di
dalamnya (perhatikan tabel di bawah ini !)
Persaingan dalam konsumsiTidak Ya
Pengecualian
Barang kena Bea (pajak) Barang Swasta
Cnth: Jalan tol, kabel TV Cnth: permen karet sekaleng soda, dll
Non-Pengecualian
Barang Publik Barang umum
5
Cnth: pertahanan nasional, penerangan jalan, gelombang radio
cnth: ikan di air, Air bersih, udara yang bersih
Barang publik disebut juga barang kolektif. Barang jenis ini dapat dikonsumsi
oleh beberapa individu secara berkala atau terus-menerus. Hal ini menutup
kemungkinan untuk memberlakukan sifat pengecualian bagi siapa saja yang ingin
menikmati barang publik. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak
penyedia barang publik untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah
mereka keluarkan.
Barang swasta (barang pribadi) adalah barang yang mempunyai sifat yang
berlawanan dengan barang publik. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa
sifat barang swasta adalah adanya persaingan dan pengecualian di dalamnya.
Mayoritas barang yang dijual di pasar tergolong ke dalam barang swasta. Adanya
barang swasta menyebabkan produsen akan mendapatkan biaya (laba) pribadi atas
barang swasta yang mereka jual. Namun di satu sisi, adanya barang swasta akan
menutup kemungkinan bagi seorang individu untuk menjadi free-rider atau dapat
menikmati barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa membayar.
Selanjutnya adalah barang umum adalah barang yang mempunyai sifat adanya
persaingan di dalamnya namun tidak ada sifat pengecualian. Barang yang termasuk
ke dalam sifat ini biasanya adalah sumber daya alam. Contohnya saja ikan di laut, bagi
para nelayan dibutuhkan adanya persaingan dalam berlomba-lomba menjaring banyak
ikan di laut. Namun, sebenarnya ikan di laut tersebut tidak berlaku sifat pengecualian
karena siapa saja selain nelayan dapat mengambil ikan di laut tersebut namun tetap
6
dengan adanya persaingan di dalamnya.
Yang terakhir adalah barang kena bea (pajak, masuk, dll) adalah barang yang
sifatnya tanpa persaingan dalam mendapatkannya namun terdapat pengecualian di
dalamnya. Contohnya adalah kabel televisi (parabola), individu yang ingin memasang
kabel televisi (parabola) di dalam rumahnya dapat memasang tanpa harus bersaing
dengan individu yang lainnya namun dengan konsekuensi individu tersebut harus
membayar untuk mendapatkan kabel televisi (parabola) tersebut.
2.2 Barang Publik Murni
Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi
barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang
diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain, yang dapat dinilai.
Sebuah barang publik murni memiliki dua sifat berikut:
- Non-dikecualikan. Jika kepentingan publik diberikan, konsumen tidak dapat
dikecualikan dari konsumsi
- Non-persaingan. Konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak
mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh negara lainnya
Sebaliknya, barang swasta sifatnya dikecualikan dan perlu adanya persaingan di
dalamnya, yang artinya jika dikonsumsi oleh satu orang maka tidak ada yang tersisa
untuk yang lain.
Meskipun barang swasta tidak dibuat eksplisit, sifat-sifat suatu barang swasta
secara tidak langsung telah berlaku implisit dalam bagaimana kita telah menganalisis
7
perilaku pasar dalam bab-bab sebelumnya.
2.3 Barang Publik Tidak Murni
Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni
dan barang swasta murni. Dalam praktik, barang publik akhirnya cenderung
menderita kemacetan ketika penggunaan cukup besar. Contoh jelas termasuk taman
dan jalan. Kemacetan menghasilkan pengurangan dalam pengembalian barang
publik kepada setiap pengguna sebagai akibatmeningkatnya penggunaan
pasokan yang diiringi oleh peningkatan rumah tangga. Barang publik tersebut
disebut barang publik tidak murni. Utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari
barang publik murni adalah fungsi naik dari tingkat pasokan dan fungsi penurunan dari
segi penggunaannya.
2.4 Efisiensi
Efisiensi terjadi karena adanya suatu kegiatan atau usaha yang dinilai oleh
perusahaan/lembaga telah banyak menghabiskan resources namun manfaat yang
dirasakan oleh perusahaan sangatlah kecil, maka perusahaa/lembaga tersebut melakukan
peninjauan kembali semua aspek yang ikut serta dalam kegiatan/usaha tersebut ditutup
kemudian diganti dengan kegiatan/usaha yang lain oleh perusahaan sehingga memberi
manfaat yang besar bagi perusahaan.
Menurut Kamus Lengkap Ekonomi (2002:149) Bahwa: “Efisiensi adalah Rasio
atau perbandingan usaha atau kerja yang berhasil, dan seluruh kerja atau pengorbanan
8
yang dikerahkan untuk mencapai hasil tersebut dengan kata lain, rasio antara input dan
output”.
Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu:
“Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan
masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain
penggunaan yang sebenarnya” Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan
(1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah:
“Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output
(hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti
halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.
Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.”
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efisiensi merupakan sebuah metode
perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah
organisasi dalam melakukan kegiatan.
9
BAB III
PEMBAHASAN
Barang-barang publik seperti udara bersih, panduan mercusuar, maupun
informasi tentang pencegahan SARS (sindroma pernapasan akut parah) bersifat
noneksklusif. Siapapun bisa menggunakan barang publik tanpa dapat dicegah, maka
tidak seorang pun mempunyai dorongan untuk membayar barang Itu. Inilah problem
yang terkenal dengan istilah free-rider (pembonceng gratis). Jika tidak seorang pun
dapat dikenai biaya atau tidak seorang pun dengan sukarela mau membayar untuk
penyediaan barang publik, tidak akan ada orang yang mau menyediakan barang publik.
Terjadilah keadaan yang disebut kegagalan pasar (market failure). Di sinilah pemerintah
"diperkenankan" untuk campur tangan dalam ekonomi pasar dengan bertindak sebagai
penyedia atau pembeli barang atau pelayanan
Karena terdapat "pembonceng gratis", dapatkah dicapai efisiensi penyediaan
barang publik? Jawabnya dapat. lntinya, Justru preferensi sesungguhnya dari semua
orang yang menikmati manfaat barang publik (termasuk para "pembonceng gratis")
harus dikalkulasi atau diestimasi untuk kemudian dicocokkan dengan suplai barang itu.
Tingkat penyediaan efisiensi barang swasta ditentukan dengan cara
membandingkan manfaat marginal dari tambahan sebuah unit dan biaya marginal untuk
10
memproduksl unit itu. Efisiensi dicapai jika manfaat marginal sarna dengan biaya
marginal,
MB= MC.
Dengan kata lain, efisiens dicapai jika manfaat setiap pertambahan satu unit
barang yang dinikmati konsumen sama dengan biaya yang diperlukan untuk
memproduksi dan menyediakan barang itu.
Prinsip yang sama berlaku untuk barang publik hanya saja analisisnya berbeda.
Pada barang swasta manfaat marginal diukur oleh rnenfaat yang diterima konsumen.
Pada barang publik kita harus menanyakan berapa besar masing-masing orang
memberikan nilai manfaat terhadap sebuah unit tambahan output. Hal ini karena barang
publik bersifat tidak eksklusif. Manfaat marginal diperoleh dengan cara menjumlahkan
nilai-nilai manfaat untuk semua orang yang menikmati barang itu.
Kemudian untuk menentukan tingkat penyediaan yang efisien sebuah barang
publik kita harus menyamakan jumlah manfaat marginal dengan biaya marginal
produksi,
MB = MC.
Gambar 1,menyajikan eksposisi geometris klasik yang dikembangkan Samuelson
tentang lingkat penyediaan yang efisien sebuah barang publik. D1 menunjukkan
permintaan barang publik oleh seorang konsumen. D2 rnenunjukkan permintaan barang
publik oleh konsumen kedua. Apakah makna kurva permintaan (demand curve) dalam
konteks bahasan ini? Maknanya, masing-masing kurva perrmintaan sesungguhnya
menunjukkan kepada kita manfaat marginal yang diperoleh konsumen dari
11
mengkonsumsi setiap tingkat output Sebagai contoh, jika terdapat dua unit barang
publik, konsumen pertama mau membayar (willing to pay) Rp15.000,00 untuk barang
ttu, dan Rp15.000,00 adalah manfaat 1. Demikian pula, dengan dua unit barang publik,
konsumen kedua memperoleh manfaat marginal Rp 40.000,00.
Untuk menghitung jumlah manfaat kedua orang tersebut, kita harus
menjumlahkan masing-masing kurva permintaan secara vertikaI. Sebagai contoh, jika
output sebanyak dua unit, kite tambahkan manfaat marginal Rp15.000,00 dengan
manfaat marginal Rp40.000,00 untuk memperoleh manfaat marginal sosial sebesar
Rp55.000,00 Jika hal ini dihitung untuk setiap tingkat output publik, kita memperoleh
kurva permintaan agregat untuk barang publik berupa kurva D.
Jumlah output yang efisien tercatat jika manfaat marginal kepada masyarakat
sama dengan biaya marginal. Hal ini terjadi pada perpotongan antara kurva permintaan
dan kurva biaya marginal. Dalam contoh, biaya marginal produksi adalah Rp 55.000,00.
Jadi, angka 2 adalah tingkat output barang publik yang efisien untuk disediakan.
12
Untuk menjelaskan mengapa angka 2 adalah efisien, perhatikan apa yang terjadi
jika hanya disediakan 1 unit output. Biaya marginal tetap Rp 55.000,00 tetapi manfaat
marginal kurang lebih Rp70.000,00. Karena manfaat marginal lebih besar daripada
biaya marginal, maka barang publik yang disediakan terlalu sedikit. Demikian pula
seandainya diproduksi 3 unit barang publik. Manfaat marginal kurang lebih
Rp40.000,00 lebih kecil daripada Rp55.000,. Hal ini berarti barang publik yang
disediakan terlalu banyak. Hanya jika manfaat marginal sosial sama dengan biaya
marginal maka barang publik yang disediakan efisien, MSB = MC
13
BAB IV
PENUTUP
Efisiensi penyediaan barang publik dapat dicapai antara lain dengan harus
mengkalkulasi atau mengestimasi preferensi sesungguhnya dari semua orang yang
menikmati manfaat barang publik kemudian dicocokkan dengan suplai barang itu.
Selain itu efisiensi juga dapat dicapai jika manfaat setiap pertambahan satu unit
barang yang dinikmati konsumen sama dengan biaya yang diperlukan untuk
memproduksi dan menyediakan barang itu.
14