efl, politik jangka pendek yakni - website staff...
TRANSCRIPT
Vishnu Juwono
Abstrak
rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 - 2019, KomisiUmum (KPU) dua kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden
pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla serta pasangan Prabowo
- Hatta Radjasa. Tulisan ini untuk membahas dinamika politik danpenentu lainnya sehingga pada kedua pasangan calon
- Wakil Presiden diajukan oleh partai-partai politik koalisinya masing-masing. Selain itu makalah ini menginformasikanprofil singkat dari Joko Widodo dan Prabowo Subianto terutama
belakang sejarah mereka hingga pada akhirnya kedua pasangandua kandidat terkuat untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
n 2014 - 2019. Bagian akhir dari makalah ini adalah analisis penulisvisi dan misiserta agenda program dari kedua pasangan bila nanti
lih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014 - 2015.itu juga pada bagian akhir penulis mencoba mengidentifikasikan ujian
ya dari Pilpres tanggal 9 Juli 2014 mendatang
kunci: Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Visi-Misi Calonefl, Reformasi Hukum, Reformasi Birokrasi, Program Ekonomi
Politik Hingga
ihya Calon Presiden Jokowi
Prabowo
Mendekati batas akhir dari
ran para calon Presiden
lndonesia untuk periode
14 - 2019 maka peta politiknya
sudah mulai terlihat. Calon
Presiden Republik lndonesia dari
Partai Demokrasi lndonesia
Perjuangan (PD|-P) Joko Widodo
atau dikenal dengan Jokowi
akhirnya menjatuhkan pilihannya
terhadap mantan Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Pilihan ini meng-
gambarkan bahwa Joko Widodo
mengambil pilihan yang berdimensi
jangka pendek yakni untuk
memenangkan kompetisi Calon
Presiden terutama atas dorongan
dari partner koalisi yakni Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Nasional Demokrat dan Partai
Hanura. Seperti kita ketahui dengan
jam terbang dari Jusuf Kalla yang
begitu panjang di perpolitikan
lndonesia, beliau dengan mudah
membangun mobilisasi dukungan
dengan PKB menggunakan sejarah
Nahdlatul Ulama-nya. Kemudian
dengan Partai Nasdem hubungan
historis di partai Golkar dimana
Jusuf Kalla pada waktu menjadi
Ketua Umum sangat dekat dengan
Jokowi dan Prabowo serta Agenda Besar lndonesia
Surya Peloh. Surya Paloh saat
masih di Golkar menjadi Ketua
Dewan Pertimbangan. Bahkan
setelah pemilu 2009 Jusuf Kalla
turut mendukung Surya Paloh untuk
maju menjadi ketua umum partai
Golkar, sebelum akhirnya dikalah-
kan oleh Aburizal Bakrie.
Sedangkan dengan Partai Hanura,
kita tentu saja masih ingat
bagaimana Jusuf Kalla sebagai
Ketua Partai Golkar maju sebagai
calon presiden dengan mengajak
Jenderal (Purn) Wiranto sebagai
calon Wakil Presiden pada
pemilihan umum tahun 2009
sebelum dikalahkan secara mutlak
oleh pasangan Calon Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dan Boediono dalam satu putaran.
Walaupun pada hari-hari terakhir
nama Puan Maharani yang
merupakan ketua Frasksi PDI-P di
DPR muncul, namun Ketua Umum
Megawati Sukarnoputri tampaknya
mengutamakan soliditas dengan
partai pendukungnya dibanding
menempatkan putrinya sebagai
calon wakil presiden. Upaya
meneruskan trah Sukarno di PDI-P
tidak harus dengan menduduki
jabatan Wapres. Terlebih lagi Partai
Golkar yang awalnya begitu
bersemangat untuk bergabung
memperoleh konrnrl polltlk yang
diminta, sehingga dukungan mayo-
ritas dari jumlah suara partai tidak
dapat terwujud. Dengan jumlah
suara PDI-P yang tidak cukup besar
dengan 18,95 % saat memenang-
kan pemilu legislatif 2014 lalu, ibu
Megawati nampaknya realistis
untuk menerima bahwa opsi yang
berpeluang memenangkan pemilu
sekaligus mendapat persetujuan
partai pendukung adalah dengan
memilih Jusuf Kalla sebagai calon
wakil presiden. Selain itu citra Jusuf
Kalla yang dekat dengan kaum
lslam tradisional Nahdlatul Ulama
diharapkan dapat memperoleh
suara dari pemilih kalangan lslam
tradisional. Pengalaman Jusuf Kalla
yang begitu panjang dl
pemerintahan merupakan salah
satu pertimbangan. Jusuf Kalla
pernah menjabat sebagai Menterl
Perdagangan dan Perindustrian dl
masa Presiden Gus Dur pada tahun
1999, Menteri Koordinator Kesejah-
teraan Rakyat (Menko Kesra) dl
jaman Presiden Megawati hingga
sebagai Wakil Presiden di periode
pertama pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Sehingga kombinasi pengalaman
politik serta pemorlntehan yang
panJang, hubungrn pereonel
plmplnan partal koallal dan
NU darl Jusuf Kalla,
membuat Jokowi akhirnYa
JK menjadi calon wakil
, tentunya dengan restu
umum PDI-P Megawati
jauh berbeda dengan
Ketua Dewan Pembina
Gerakan lndonesia Raya
Prabowo Subianto juga
direpotkan dengan pecah-
Persatuan Pembangun-
dalam menudukung
. Namun kemudian akhirnYa
merangkul partai-partai
papan tengah yakni Partai
Nasional (PAN), Partai
Sejahtera (PKS), dan
kembalinya PPP ke
pendukungnya. Yang
n adalah saat partai
yang merupakan pemenang
pemilu legislatif pada April
lalu pada akhirnya berlabuh
pendukung Prabowo.
penjajakan awal koalisi
dan Golkar mengalami
, diperkirakan akibat tidak
kesepakatan mengenai
yang menjadi calon Presiden
Preslden. Setelah partai
seleeal mengadakan raPat
naelonal pada tanggal 18
Mel 2014, Ketua Umum Aburlzal
Bakrle (lcal) langsung mengadakan
negosiasi dengan dua kandidat
Presiden terkuat yakni Jokowi dan
Prabowo. Terlihat prioritas pertama
untuk membentuk koalisi dari
Golkar adalah untuk bersanding
dengan Jokowi yang berasal dari
PDI-P, sebab selesai Rapimnas
Golkar lcal pertama kali bertemu
dengan Ketua Umum Megawati
Sukanoputri. Namun karena tidak
ada sambutan positif dari konsesi
yang diminta oleh Partai Golkar
kepada PDi-P, maka akhirnya
Partai Golkar mendekati calon
Presiden dari partai Gerindra
Prabowo Subianto. Setelah melaku-
kan perundingan akhirnya disePa-
kati partai Golkar bergabung
dengan partai-partai lain pendukung
koalisi dengan tawaran posisi
Menteri Senior atau Menteri Utama
kepada Ketua Umum Golkar
AburizalBakrie.
Untuk posisi Wakil Presiden
Prabowo menjatuhkan pilihannya
kepada mantan Menko Perekono-
mian Hafta Radjasa. Diperkirakan
pemilihan figur Hatta ini adalah
upaya untuk memadukan kekuatan
politik Nasionalis dengan kekuatan
polltlk lslam, terutama lslam yang
modemlr-yaknl kongtltuon organl-
sasi massa lslam Muhammadiyah.
Selain afiliasi politik lslam, Hatta
Radjasa juga melengkaPi Prabowo
dengan pengalamannYa selama
hampir 15 tahun di Pemerintahan
semenjak menduduki jabatan
Menteri Riset dan Teknologi di
Masa Presiden Megawati Sukarno-
putri di tahun 2001 hingga sebelum
mengundurkan dari jabatan Menteri
Koordinator Perekonomian Pada
bulan Mei 2014. Latar belakang
belakang politik lslam dikombinasi-
kan dengan pengalaman Panjang di
pemerintahan sebagai menteri
diperkirakan merupakan Pertim-
bangan utama dari Prabowo dalam
memilih Hatta Radjasa sebagai
calon Wakil Presidennya.
Dengan sudah didaftarkan-
nya Calon Presiden Joko Widodo
dan Prabowo Subianto kePada
Komisi Pemilihan Umum Pada
tanggal 18 - 20 Mei 2014, maka
pasangan Capres dan CawaPres
Joko Widodo dan Jusuf Kalla
didukung oleh 40,88% suara Partai
politik serta 39,96% jumlah kursi
dari partai pendukung di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Sedang-
kan pasangan Capres dan WaPres
Prabowo Subianto dan Hatta
Radjasa didukung oleh 49,9o/o
suara partal polltlk pendukungnya
PDIP
18,9 19,46%
GolkAI
14,75%
16,2
5"1
I1,03'/,,
PKB 9,04 8,39/o
Gerindra
I 1,8t%
Nas-dem
6,72%
6,25/o
PAN '7.5% 8,71
7,14Hanura
5,26/o
2.85o//o
PKS 6.79
6.53%
(r.()0PKPI
0.91%
PPP
PBB 1.91
%52. I
1V"To-tal
40.8$Yo
36.96"h
Total 49.9/o
serta 52,13o/o Jumlah kursi darl
partai pendukungnya di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Komposisi Partai PolitikPendukung Kandidat Capres dan
Wapres 2OL4- 2019{'
ber: Komisi Pemilihan Umumwww.kpu.go.id
*Partai Demokrat dengan suara 10,
memilih netral tidak mendukung salahcalon.
Profil Jokowi dan Prabowo 201
2019
Komposisi dari
Presiden dan Wakil Presiden
ini sebetulnya belum m
regenerasi kepemimpinan
lndonesia pada tingkat
Presiden dan Wakil
Prabowo Subianto, Hatta
serta Jusuf Kalla merupakan
tokoh lndonesia yang telah ma
melintang dl dunla pentas
lndonesla semenJak Mei
Hanya Joko Widodo yang
generasi baru dari calon
dan Wakil Presiden saat
sepak terjangnya sejak
Gubernur D.K.l. di tahun
dan saat menjabat Gubenur
kurun waktu kurang dari 2
ia mendapat berbagai
dari media massa dan di
secara positif tidak hanya
warga DKI tetapi sebagian
masyarakat lndonesia. la
menjadi perhatian media
Dengan pengalamannya se-
1,5 tahun sebagai Gubernur
Jakarta serta sebelumnya
Walikota Surakarta pada
2005 - 2012, Joko Widodo
menunjukkan performa
dan diapresiasi oleh
Penerapan pelayanan satu
pemindahan secara damai
g kaki lima ke pasar
Klitikan dan perubahan tata
yang lebih terintegrasi
(Ambarita, Dkk., 2012).
atas hasil kerjanya di
le memperoleh berbagai
seperti Tokoh pilihan
Tempo tahun 2008,
, Award tahun 2008 dari
Award tahun 2010 untuk inisiatif
antikorupsinya.
Joko Widodo melejit menjadi
tokoh nasional pada saat mengikuti
pertarungan pemilihan Gubernur
Daerah Khusus lbu Kota (DKl) pada
tahun 2012. la memenangkan
pilkada melawan Gubernur incum-
bent Fauzi Bowo yang pada waktu
itu difavoritkan untuk memimpin
kembali dan didukung oleh partai
berkuasa dan mayoritas DPRD,
dengan suara di atas 50% melalui
dua putaran.
Saat menjabat Gubernur DKI
inilah Jokowi memperkenalkan
konsep 'blusukan' yakni inspeksi
mendadak ke lapangan. la
berinteraksi dan menyapa langsung
rakyat golongan tidak mampu guna
mengidentifikasi masalah dan
mencari solusinya. Selain itu Ahok
sebagai Wakil Jokowi juga dinilai
positif oleh masyarakat. Tayangan
Ahok di Youtube yang sangat
geram terhadap pemborosan
anggaran dan dugaan korupsi oleh
pejabat Pemprov DKI memperoleh
sambutan dari masyarakat luas.
Dalam jangka waktu kurang
dari dua tahun tidak sedikit
keberhasilan yang dicapai oleh
Gubernur Jokowi dan Wagub-nya
Ahok oepertl pemlndahan Peda-litikan naalonal ooJak masa PAN dan Bung Hatta
rll
si
Joko
tai fa st taiSua-ra
gang Kakl Llma (PKL) darl ruae
jalan ke dalam Pasar Blok G Tanah
Abang. Regulasi agar rumah susun
terjangkau bagi rakyat miskin di
daerah Bukit Duri serta Marunda
hingga pembangunan Waduk Ria
Rio di Jakarta Timur. Selain itu
terobosannya dalam menata
Waduk Pluit yang tadinya sangat
kotor dan dipenuhi perumahan liar
(ilegal) berlangsung mulus tanpa
penolakan warga. Dengan 'diplo-
masi makan siang' yang
dilancarkan secara intens oleh
Jokowi akhirnya ia berhasil
membujuk warga untuk pindah ke
rumah susun yang disediakan oleh
pemerintah provinsi DKl. Setelah itu
ia merubah kawasan waduk
tersebut menjadi taman kota yang
asri di daerah Pluit (Waduk Pluit:
Semangat Membangun Jakarta
Baru,2014).
Walau masih banyak pekerja-
an Jokowi yang belum tuntas,
namun dengan komunikasi politik
yang efektif berhasil menunjukkan
kepada publik bahwa ia bekerja
keras dengan tulus, dan tidak
segan-segan turun ke lapangan
langsung terlebih jika untuk
menyelesaikan persoalan warga
miskin DKl. Liputan dari media
massa naslonal baik elektronik,
cetak dan onllnc aaoan tcrug
menerus terhadap keglatan Jokowi-
Ahok membuat popularitas mereka
meningkat pesat pada tingkat
nasional dalam waktu kurang dari
dua tahun.
Namun bukan berarti tidak
ada kekuarangan dari ada yang
dikerjakan oleh Jokowi selama ini.
Masalah banjir dan macet tetap
menjadi masalah di Jakarta hingga
kini. Bahkan dibawah kepemim-
pinan Jokowi Jakarta sempat
mengalami kelumpuhan akibat
banjir menggenang di jalan-jalan
utama D.K.l. Jakarta di per-
tengahan bulan Januari 2013.
Selain itu juga Jokowi juga dikritik
karena dianggap mengingkari janji-
nya untuk menyelesaikan masa
jabatannya sebagai Gubernur D.K.l.
hingga tahun 2017 mendatang. Hal
ini juga yang membuat hubungan
Jokowi dan Prabowo menjadi tidak
baik semenjak Megawati Sukarno-
putri memberikan mandat kepada
Jokowi untuk maju menjadi
kandidat Presiden tahun 2014-
2019.
Pada saat Pemilu legislatif
bulan April 2014 lalu, Partai PDI-P
memenangkan pemilu dengan
jumlah suara sebeear 18.95% atau
109 kurel dl DPR. Ntmun hasll
tersebut dianggap tldak maksimal
karena PDI-P tidak memanfaatkan
kepopularitasan Jokowi secara
maksimal. Dengan pemberian man-
dat menjadi Presiden hanya dua
filnggu sebelum pemilihan
legislatif, ditambah lagi dengan
tldak solidnya tim pemenangan
PDIP untuk tidak segera mengait-
kan pemilihan legislatif dengan
majunya Jokowi sebagai presiden.
(tempo.co, 13 April 2014)
Prabowo Subianto merupa-
kan tokoh popular sekaligus
kontroversial yang sudah dikenal
masyarakat semenjak masa akhir
Baru. Lahir dari keluarga
nlngrat Jawa dan intelektual,
Prabowo merupakan cucu dari
Margono Djojohadikusumo yang
pakan pendiri Bank Negara
(BNl). Selain itu ayahnya
Prof. DR. Soemitro Djojohadi-
kusumo merupakan salah satu
tokoh langka di lndonesia dimana
selain sebagai pejuang kemerdeka-
an republik, ia juga dikenal sebagai
tokoh intelektual dimana merupa-
kan pendiri dari Fakultas Ekonomi
Universitas lndonesia dan merupa-
kan salah satu mentor dari arsitek
ekonomi Orde Baru Prof. Dr.
Widjojo Nitisastro. Selain itu juga
Soemitro dikonal sebagal salah
seorang pendiri dari Partai Sosialis
lndonesia (PSl) di masa demokrasi
parlementer pada tahun 1945 -1959 serta pemah beberapa kali
menjabat sebagai menteri. Setelah
sempat bergabung dengan gerakan
pemberontak Pemerintah Revolusi
Republik lndonesia (PRRI) yang
berbasis di daerah Sumatra dan
Sulawesi pada akhir tahun 1950-an
ia mengungsi ke luar negeri karena
dianggap sebagai pemberontak
namun kemudian akhimya Soemitro
direhabilitasi oleh Presiden Suharto
bahkan diangkat menjadi Menteri
Perdagangan dan kemudian men-
jadi Menteri Riset dan Teknologi di
masa awal Orde Baru.
Prabowo memilih tidak
mengikutijejak kakek dan ayahnya.
la meniti karir sebagai militer.
Setelah lulus dari Akademi Militer
tahun 1974, karir Prabowo melejit
dengan cepat. Banyak yang meng-
hubungkan kecemerlangan dari
karir Prabowo karena menikahi Siti
Hediati Hariyadi yang merupakan
salah satu putri Presiden Suharto.
Pada saat masih menjadi penrvira,
ia terlibat dalam berbagai operasi
militer, salah satu yang menonjol
adalah saat memimpin operasi Tim
Nanggala di Timor Timur. Operasi
Nanggala menewaskan Perdana
tffi
tilil
Menteri Nicolaus dos Reis Lobato
yang merupakan wakil Ketua dari
kelompok pemberontak Fretilin.
Selain itu juga pada awal tahun
1990-an Prabowo juga berperan
memimpin pasukan Kopassus
dalam penangkapan ketua kelom-
pok pemberontak Fretilin Xanana
Gusmao - saat ini Perdana Menteri
Timor Leste.
Berlcagai prestasi yang diraih
saat menjadi penrira muda serta
kedekatannya dengan keluarga
Suharto membuat karirnya menan-
jak cepat. Pada era 1990-an rumor
di kalangan pengamat militer,
Angkatan Bersenjata Republik
lndonesia (ABRI) terdiri dari dua
kelompok yakni faksi kelompok
nasionalis dan faksi kelompok
lslam. Prabowo dikategorikan
sebagai salah satu tokoh kuat dari
kelompok lslam. Karir Prabowo dari
Wakil Komandan di tahun 1994
menjadi Komandan Jenderal (Dan-
jen) Komando Pasukan Khusus
(Kopassus) di tahun 1998 dengan
pangkat Mayor Jenderal. Presiden
Suharto melakukan rotasi terakhir
sebelum peristiwa Mei 1998 dengan
mengangkat Prabowo menjadi
Panglima Komando Cadangan
Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
dengan pangkat Lelnan Jenderal.
Namun dengan terjadlnya
kerusuhan Mei 1998 yang menjadi
penyebab mundurnya Presiden
Suharto, membuat karir militer
Prabowo berakhir di Angkatan
Darat. Sehari setelah Presiden
Suharto turun Prabowo dicopot dari
jabatannya sebagai Panglima
Kostrad dan digeser ke Panglima
Sekolah Staf Komando (Sesko)
ABRI. Kemudian ia diberhentikan
dari anggota ABRI atas putusan
pengadilan militer karena dianggap
ikut bertanggung jawab atas
terjadinya penculikan mahasiswa
dan aktivis pada saat menjadi
Danjen Kopassus pada tahun
1997-1998. Sebagian aktivis masih
belum ditemukan. Prabowo men-
jelaskan bahwa para aktivis
tersebut diculik oleh tim lain yang
tidak dibawah komandonya
(tempo.co, 28 Oktober 2013). Para
aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)
hingga saat ini masih menuntut
pertanggungjawaban Prabowo atas
keterkaitannya dalam penculikan
mahasiswa dan kerusuhan Mei
1998. Hingga saat ini tidak ada
;nysstigasi yang dilakukan oleh
Jaksa Agung atas tuduhan tersebut.
Setelah karir militernya
berakhir, Prabowo mcngungel ke
Jordanla dan brrblrnlr dl rena
dua tahun dlbantu oleh
lamanya Raja Jordania,
ullah ll. Disana ia membangun
dengan dibantu oleh
Hashim Djojohadikusumo
merupakan pengusaha
Ternyata usaha bisinis
sukses di bawah
ntara Energy Group yang
di bidang pertambangan,
nan, perkebunan, perikanan
jasa profesional. Setelah
dalam bidang bisnis ia
li ke lndonesia pada tahun
Namanya mulai kembali
publik saat ia maju menjadi
Presiden di dalam
si Partai Golkar menghadapi
ilihan umum 2004. Namun ia
dari Jenderal (Purn) Wiranto.
memberhentikan Prabowo
ia menjadi Panglima TNl.
Pada tahun 2004 Prabowo
adi ketua Himpunan Kerukun-
Tani lndonesia (HKTI) yang
pakan organisasi massa yang
ngkan kepentingan pe-
. Kemudian ia terpilih kembali
memimpin HKTI untuk
kedua masa kerja 2010-
201 5.
Kiprah dl polltlknya terue
dllanJutkan dengan m.ndlrlkln
Partai Gerakan lndonesia Raya
(Gerindra) bersama-sama dengan
adiknya Hasjim Djojohadikusumo
serta mantan aktivis mahasiswa
Fadli Zon pada tahun 2008.
Gerindra merupakan kendaraan
politik untuk mencalonkan dirinya
sebagai Presiden (partaigerindra.
or.id, 23 Mei 2014). Saat pertama
kali Gerindra mengikuti pemilu
2009, partai Gerindra hanya
memperoleh suara sekitar 4Yo
dengan jumlah kursi 26 di DPR.
Dengan jumlah kursi yang kecil
pada akhirnya maju bersama
Megawati Sukarnoputri yang men-
jadi calon Presiden dan Prabowo
menerima untuk dimajukan sebagai
kandidat Wakil Presiden yang
diusung oleh Partai PDI Perjuangan
dan Partai Gerindra. Namun saat
Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden 2009-2014, pasangan
Megawati dan Prabowo dikalahkan
secara telak satu putaran dengan
jumlah suara hanya 26,79Yo.
Sedangkan pemenang pemilu
2009-2014 adalah pasangan
Capres-Wapres, Susilo Bambang
Yudhoyono dan Boediono dengan
jumlah suara 60.8%.
Pada Pemilihan umum
leglslatif (pileg) tanggal 9 April 2014
partal Gerlndra berhaeil menlngkat-
Inl
kan suaranya lebih dari tiga kali
menjadi 1'1,38o/o. Partai Gerindra
merebut 78 kursi di DPR yang
merupakan puncak prestasi politik
dari Prabowo sejak ia memulai karir
politik 10 tahun yang lalu.
Persaingan pada Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
2014
Kedua kandidat Presiden dan
Wakil Presiden yakni Joko Widodo-
Jusuf Kalla dengan Prabowo
Subianto-Hatta Radjasa sedang
bersiap-siap menghadapi pemilihan
Presiden 9 Juli 2014 mendatang.
Jika tidak ada halangan dan
memenuhi syarat tersebut kedua
pasangan akan berkompetisi seca-
ra resmi dalam Pemilihan Presiden
serta Wakil Presiden 2014-2019.
Sejumlah pengamat mem-
prediksi perolehan suara Joko
Widodo dinilai akan bersaing
secara ketat di Pulau Jawa dengan
Prabowo. Diperkirakan Jokowi akan
kuat di daerah yang merupakan
lumbung suara dari PDI-P serta
dimana beliau pernah memimpin
sebagai kepala daerah seperti
propinsi DKI Jakarta serta propinsi
Jawa Tengah. Sementara itu
Prabowo mengharapkan mesin
politik dari partai Golkar dapat
membantunya moncurl suara di
propinsi Jawa Barat dan Banten.
Untuk provinsi Jawa Timur
akan terjadi persaingan ketat
dimana kedua calon akan mem-
perebutkan daerah yang menjadi
basis pengikut lslam Tradisional
Nahdlatul Ulama ini. Calon
Presiden Jokowi tentu mengharap-
kan mesin politik Partai PKB dapat
bekerja dengan maksimal dikom-
binasikan dengan latar belakang
NU dari calon Wakil Presiden Jusuf
Kalla.
Namun dengan berputar
haluannya dua mantan kandidat
Presiden dari PKB yakni mantan
ketua Mahkamah Konstitusi
Machfud M.D. dan Raja musik
Dangdut Rhoma lrama kepada
kubu Prabowo-Hatta maka dipasti-
kan suara NU akan terpecah.
Terlebih lagi ketua NU Said Aqil
Siradj menyatakan dukungan seca-
ra pribadi kepada pasangan
Prabowo-Hatta.
Untuk daerah lndonesia
Timur sepertinya dengan meng-
andalkan ketokohan dari Jusuf
Kalla, maka pasangan Jokowi-Kalla
diperkirakan akan merajai kantong-
kantong suara terutama untuk
propinsl-propinsi dl pulau Sulaweel.
Untuk Pulau Kallmanten palangen
Jokowl-JK akan mongandalkan
mesin partai PDI-P yang pada
pemilihan legislatif lalu sangat kuat
terutama di propinsi Kalimantan
Barat dan Kalimantan Tengah. Di
lndonesia Timur kemungkinan
pasangan Prabowo- Hafta akan
mencoba mencuri suara meng-
andalkan mesin politik Partai Golkar
dl beberapa propinsi yang suaranya
tlnggi pada saat pemilihan legislatif
pad bulan April 2014 seperti
propinsi Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Sulawesi Barat serta
Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tlmur.
Untuk lndonesia barat
rcpertinya pasangan Prabowo-
Hatta akan menguasai perolehan
uara di daerah tersebut. Ketokoh-
dari calon Wakil Presiden Hatta
yang berasal dari propinsi
matra Selatan akan mempunyai
besar di wilayah ini. Selain
mesin politik partai-partai lslam
mempunyai dukungan dari
lslam modern seperti PAN
PKS dikombinasikan dengan
Gerindra umumnya kemung-
akan unggul di propinsi-
nsi seperti Sumatra Utara,
Sumatra Barat dan Jambi.
Jika mellhat calon preslden
seat lnl mcmlllkl tlngkat
elektabilitas tinggi maka Jokowi dan
Prabowo bisa dikatakan memilki
karakteristik sebagai solidarity
maker (Feith, 1962) meminjam
istilah dari lndonesianis terkemuka
Herbet Feith. Jokowi dengan ciri
khas 'blusukan' terutama ke
daerah-daerah miskin saat men-
jabat sebagai Walikota Solo
maupun Gubernur DKl, mampu
membangkitkan rasa solidaritas dan
simpati masyarakat. Sedangkan
Prabowo telah berhasil memposisi-
kan dirinya sebagai pimpinan yang
tegas dengan program ekonomi
kerakyatan dan membela kepen-
tingan para petani terkait dengan
kedudukannya sebagai ketua HKTI.
Komunikasi efektif inilah yang
menjadikan salah satu faktor dalam
meningkatkan jumlah suara
Gerindra hingga menjadi partai
nomor 3 terbesar.
Yang menarik adalah bahwa
kedua kandidat Presiden meng-
gandeng dua calon Wakil Presiden
yang mempunyai pengalaman di
pemerintahan pusat yang lebih
panjang. Jusuf Kalla dan Hatta
Radjasa pernah sama-sama men-
jadi menteri di Kabinet Presiden
Megawati Sukarnoputri. Setelah
Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden
tahun 2004-2009, Hatta RaJasa
lil
menjabat sebagai Menteri Per-
hubungan dan kemudian sebagai
Menteri Sekretaris Negara. Saat
Jusuf Kalla tidak menjabat lagi
sebagai Wakil Presiden pada tahun
2009-2014, Hatta dipromosikan
menjadi Menko Perekonomian.
Dengan demikian apabila
nantinya saat menjabat sebagai
Wakil Presiden nanti Jusuf Kalla
maupun Hatta Rajasa akan dapat
de facto berperan sebagai layaknya
Perdana Menteri bila mereka
diberikan keleluasaan untuk men-
jalankan pemerintahan. Mereka
berpotensi dapat mendominasi
kebijakan ekonomi pemerintahan
mendatang. Latar belakang kedua-
nya sebagai pengusaha dan bukan
administrator murni (kembali
dengan istilah dari Herbert Feith)
berorientasi dalam menyelesaikan
masalah. Namun demikian, kedua
tokoh ini berpotensi untuk
memobilisasi kekuatan ekonomi
yang dekat dengan mereka baik
melalui relasi keluarga atau jaringan
pertemanan antar pengusaha.
Kebijakan ekonomi yang dkeluar-
kan oleh pemerintah daPat ter-
pengaruh oleh latar belakang
mereka sebagai pengusaha.
Apabila Jokowi konsisten
dengan uoapannye untuk mom-
bentuk kablnet kerla, maka
diharapkan adanya menteri-menteri
dari kalangan professional. Jabatan
penting seperti Menteri Keuangan,
Menteri Ekonomi Sumber Daya
Mineral, Menteri Perdagangan dan
Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) akan dipimpin oleh kalang-
an profesional. Dengan demikian
menteri-menteri dari kalangan
profesional inilah yang akan
mengimbangi pengaruh dari Wakil
Presiden Jusuf Kalla dalam
menentukan kebijakan ekonomi
apabila nanti terpilih dan dari para
menteri yang mewakili partai politik.
Sedangkan Prabowo seperti-
nya ingin mengulangi model koalisi
dari Kabinet Presiden SBY di masa
pemerintahan lima tahun yang
kedua. Dimana kabinet dibentuk
atas kesepakatan yang dibuat pada
saat menentukan syarat untuk
mendapat dukungan koalisi. Hal ini
dapat dilihat pada saat sepakat
untuk berkoalisi dengan Golkar,
Prabowo berjanji akan akan
mengangkat Ketua Umum Golkar
Aburizal Bakrie sebagai Menteri
Senior. Jabatan ini hingga kini
belum jelas fungsi serta keduduk-
annya dalam sistem pemerintahan
akibat terkendala dengan ketentuan
Konctltual (mrtroWnrwl,com, 19
il11
il
Mei 2014). Pongangkatan Mahfud
M.D. sebagai Ketua Tim Sukses
Prabowo-Hatta juga diwarnai
dengan kesepakatan untuk meng-
angkat beliau untuk posisi pejabat
yang kedudukannya di atas menteri
pos.com, 23 Mei 2014)
diperkirakan komposisi
dari pemerintahan Prabowo
akan didominasi oleh
yang merepresen-
partai politik.
terhadap Visi dan Misi
Calon Presiden dan Wakil
20L4
lndonesia dengan pendapat-
perkapita mencapai US$ 4.000
sudah masuk dalam kategori
menengah atas, dan
salah satu negara penting
dalam ASEAN. lndonesia juga
semakin diperhitungkan
ya pada tingkat Asia.
ih lagi menurut laporan Bank
lndonesia dari segi Produk
Bruto (PDB) sudah
dalam peringkat nomor 10
dunia. Namun demikian masih
pekerjaan-pekerjaan besar
perlu diselesaikan baik oleh
Jokowi-JK atau Prabowo
mendatang agar lndoneela
dapat menJadl negara maju dan
mempunyai sistem administrasi
publik yang berpihak pada
golongan lemah.
Pada saat pendaftaran di
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
kedua pasangan kandidat capres
dan cawapres memberikan doku-
men visi-misi yang ingin dicapai
saat menjabat di periode 2014 -
2019. Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Jokowi - JK
mengedepankan visi-nya yakni,
'Terwujudnya lndonesia yang Ber-
daulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.'
Dalam mencapai visi mereka ter-
hadap lndonesia tersebut Jokowi-
JK menawarkan tujuh misi diantara-
nya: 1) Mewujudkan keamanan
nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumberdaya maritim
dan mencerminkan kepribadian
lndonesia sebagai negara kepulau-
an; 2) Mewujudkan masyarakat
maju, berkeseimbangan, dan demo-
kratis berlandaskan Negara Hukum;
3) Mewujudkan Politik Luar Negeri
yang bebas-aktif dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritime; 4)
Mewujudkan kualitas hidup manu-
rla lndoneola yang tlnggl, maJu dan
seJahtera; 5) Mewujudkan bangsa
yang berdaya-saing; 6) Mewujud-
kan lndonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan
nasional; 7) Mewujudkan manusia
yang berprikebadian dalam kebuda-
yaan (kpu.go.id, Mei 2014). Dalam
mendukung perwujudan dari Visi
Misi calon Presiden-Wakil Presiden
Jokowi-JK adalah 31 agenda
kegiatan.
Sedangkan pasangan kandi-
dat Presiden Prabowo Hatta
mempunyai visi-nya yakni 'Memba-
ngun lndonesia bersatu, berdaulat,
adil dan makmur serta bermarta-
bat.' Kemudian untuk mencapai
visi-nya tersebut Prabowo-Hatta
menjabarkannya dalam tiga misi
yakni: 1) Mewujudkan Negara
Kesatuan Republik lndonesia yang
aman dan stabil, sejahtera,
demokratis, dan berdaulat, serta
berperan aktif dalam menciptakan
perdamaian dunia, serta konsisten
dalam melaksanakan Pancasila dan
UUD 1945; 2) Menciptakan
lndonesia yang adil, makmur,
berkerakyatan dan mandiri; 3)
Mewujudkan lndonesia yang
berkeadilan sosial, dengan sumber
daya manusia yang berakhlak,
berbudaya luhur, berkualitas tinggi:
sehat, cerdar, knrtll dtn trampll.
Visi misi darl Prabowo-Hatta lnl
dilengkapi dengan 8 agenda
kegiatan.
Artikel ini akan memfokuskan
hanya pada beberapa agenda
kegiatan para kedua calon
Presiden-Wakil Presiden yang
menurut penulis sangat penting
untuk dilaksanakan dalam proses
pembangunan guna membawa
lndonesia menuju ke arah negara
maju, melindungi hak-hak masya-
rakat dan membawa kesejahteraan
terutama bagi golongan lemah.
Kedua kandidat mempunyai
komitmen dalam memberantas
Korupsi. Hal ini dapat di mengerti
karena Kita jika melihat kasus-
kasus korupsi yang ditangani oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), jumlah perkiraan kerugian
negara semakin meningkat. Misal-
nya setelah kasus Hambalang
dengan dugaan kerugian negara
sebesar 463,6 milyar, pada kasus
korupsi terbaru pembuatan E-KTP
nilai kerugiaan negara diduga
mencapai angka yang cukup
fantastis yakni Rp. 1 triliun.
Mengacu hasil survei terhadap
masyarakat lndonesia di tahun
2013 dari Global Conuption
Barometer lndex yng dlterbltkan
alArllrrAll/ l /lrril I
oleh lransporot,cy lnbnrutlonal (Tl)
menemukan bahwa 74o/o ber-
anggapan korupsi masih menjadi
masalah besar di sektor publik.
Dalam survei yang sama ditemukan
bahwa tiga institusi paling besar
menurut masyarakat lndonesia
yang terkena dampak korupsi
adalah Polisi (91o/o), Parlemen
(89%) dan Pengadilan (86%).
Selain itu ekspektasi masya-
rakat untuk kandidat Presiden-
Wakil Presiden saat ini komitmen
mereka dalam menyelesaikan
masalah di sistem pengadilan dan
problem korupsi. Dalam survei yang
dilaksanakan harian Kompas pada
tanggal 26 Mei 2014, masyarakat
beranggapan bahwa persoalan
politiU hukum yang paling mende-
eak diselesaikan adalah penegakan
hukum (53,7%), moralitas bangsa
(27,'lYo) dan pembenahan birokrasi
(17.5o/o). (Kompas, 26 Mei 2014)
Dalam Visi Misi kandidat
Calon Presiden dan Wakil Presiden
Jokowi-Jusuf Kalla keduanya
menekankan akan pentingnya
usaha memberantas korupsi di
lndonesia demi membangun rasa
keadilan di dalam masyarakat.
Selain itu kedua kandidat men-
dukung peranan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) dalam
menJalankan mlsl yang mulia dan
sulit ini. Prabowo-Hatta lebih tajam
dalam menjelaskan aspek
penguatan KPK dengan cara
peningkatan jumlah penyelidik serta
penambahan fasilitas penyelidik
(Kompas,26 Mei 2014). Sedangkan
Jokowi-JK mengangkat aspek
pentingnya indepedensi dari KPK
dari intervensi politik dalam
melaksanakan tugasnya.
Kedua kandidat Capres dan
Wapres juga menekankan penting-
nya koordinasidari KPK, Kejaksaan
Agung dan Polisi dalam usaha
pemberantasan korupsi. Visi-Misi
Jokowi - JK yang dari segi jumlah
halaman lebih panjang disbanding-
kan dengan Prabowo Hafta,
begitu juga lebih detil dalam
penjabaran agenda mereka dalam
hal anti korupsi. Diantaranya
mengenai rencana untuk mem-
berantas mafia hukum serta
penyelesaian korupsi di sektor
hukum, politik serta sumber daya
alam. Selain itu mengatasi masalah
pencucian uang juga menjadi
prioritas dalam usaha pemberan-
tasan korupsi dari Pasangan
Jokowi-JK.
Selain dari sisi pencegahan
korupsi kedua kandidat Presiden
dan Wakll Pregiden sepakat akan
pentingnya reformasl birokrasi
dalam kerangka peningkatan pela-
yanan publik. Pasangan Prabowo-
Hatta menekankan perlunya biro-
krasi yang menetapkan sistem
reward and punishment di dalam
inisiatif reformasi birokrasi. Sedang-
kan dalam visi-misi dariJokowi-JK
dikarenakan secara keseluruhan
lebih panjang penjabarannya maka
inisiatif reformasi birokrasi juga
lebih detil. Dimana Jokowi-Jk
berencana mendorong pelaksanaan
dari Undang-Undang nomor 5 tahun
2O14 mengenai Aparatur Sipil
Negara (ASN) guna menciptakan
birokrat yang kompeten serta
berintegritas. Selain itu juga Jokowi
-JK berencana merestrukturisasi
struktur pemerintahan agar tidak
boros dan lebih efisien, serta
menekankan pentingnya peranan
Presiden dalam menegakkan atur-
an guna mencegah korupsi di
dalam birokrasi. Salah satu tero-
bosan yang penting untuk didorong
oleh para kandidat Calon Presiden
dan Wakil Presiden adalah
penerapan kebijakan rekrutmen
posisi strategis birokrasi secara
terbuka, transparan dan akuntabel,
sehingga putra-putri terbaik dapat
menempati posisi tersebut terlepas
apakah dia berasal dari birokrasi,
swastia, Lembagr Swrdryt Maaya-
rakat atau instltuel lalnnya. Dalam
Visi-Misinya Jokowi - JK berjanji
akan menerapkan sistem lelang
jabatan strategis pada lembaga
penegakan hukum (Joko Widodo
dan Jusuf Kalla, Visi-Misi sebagai
Presiden dan Wakil Presiden 2014-
2019, halaman 4-6). Walaupun
dibutuhkan namun penulis berpen-
dapat bahwa lelang jabatan perlu
diperluas penerapannya terutama
pada lembaga negara, pemerintah
seperti Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Perdagangan.
Kedua pasang calon
Presiden serta Wakil Presiden ini
menekankan pentingnya reformasi
birokrasi karena terbukti dari
laporan World Economic Forum
(WEF) Global Competitiveness
/ndex tahun 2013 - 2014 masih
banyak pekerjaan rumah untuk
memperbaiki sektor publik di
lndonesia. Dalam komponen indeks
sektor pada dimensi transparansi
penerapan kebijakan lndonesia
berada di urutan ke 65 jauh
tertinggal dari negara tetangga
Malaysia yang berada di urutan 21,
Cina di urutan 46, bahkan Liberia
yang di urutan 58. Sedangkan
untuk dlmenol pungutrn llar dan
!t
suap di birokrasl, lndonesia
menempati urutan ke 106 sangat
tertinggal dibandingkan negara
tetangga Thailand di urutan ke 77,
bahkan Libya yang berada di urutan
ke 102 (World Economic Forum,
2013).
Selain masalah korupsi para
calon presiden dan wakil presiden
lndonesia 2014 dituntut untuk
menyelesaikan persoalan ekonomi
dl lndonesia. Mengacu pada survey
terakhir harian Kompas, dalam
bldang ekonomi ekspektasi masya-
rakat kedua calon Presiden dan
Wakil Presiden diharapkan dapat
menyelesaikan masalah pengang-
guran (39,8%) dan diikuti dengan
masalah kemiskinan (30,1%).
(Kompas, 26 Mei 2014)
Di satu sisi berdasarkan data
Pusat Statistik (BPS) hingga
n 2025 lndonesia akan
peroleh 'bonus demografi'
65% dari sekitar 300 juta
duk lndonesia nantinya
usia produktif. Namun'bonus
ini akan menjadi beban
ra apabila tenaga kerja yang
ya tersedia tidak memlilki
dan keahlian untuk
Sebaliknya pengangguran
kriminalitas bisa meningkat di
Lapangan pekerjaan dibutuh-
kan oleh sekitar 7 juta
pengangguran berdasarkan data
BPS Agustus 2013. Komposisi
pengangguran tersebut lebih dari
1,9 juta lulusan SMA, 1,6 juta
lulusan SMP. lronisnya pengang-
guran lulusan universitas mencapai
441 ribu. Selain itu tenaga kerja
harus siap menghadapai per-
saingan global, terlebih dalam
menghadapi liberalisasi perdagang-
an dalam ASEAN Economy
Community yang dimulai pada
tahun 2015. lndonesia akan ter-
integrasi dengan negara-negara
ASEAN lainnya dalam berbagai
sektor ekonomi. Tenaga-tenaga
kerja lndonesia tidak hanya ber-
kompetisi dengan sesama warga
negara lndonesia tetapi juga
dengan tenagatenaga kerja dari
negara-negara ASEAN.
Dengan posisi lndonesia saat
ini sebagai anggota dari 20
ekonomi terbesar dunia yakni G 20
tentu saja tantangan berikutnya
adalah bagaimana dalam jangka
panjang lndonesia dapat terhindar
dari jebakan negara kelas
menengah atau yang dikenal
dengan middle income trap.
Menurut studi dari Bank Dunia di
tahun 2012, dari 108 negaramasyarakat.
dengan pendapatan tingkat
menengah pada tahun 1960-an,
hanya 18 negara di tahun 2008
yang mencapai status negara
dengan tingkat pendapatan tinggi.
lndonesia yang pada krisis ekonomi
tahun 1997-1998 sempat keluar
dari daftar kelompok negara
berkembang, setelah pertumbuhan
ekonomi yang stabil semenjak 2003
hingga saat ini, kembali masuk
dalam kelompok pendapatan
menengah atas.
Dalam Visi Misi kedua
kandidat Calon Presiden dan Wakil
Presiden memahami akan berbagai
tantangan di bidang ekonomi yang
masih dihadapi oleh lndonesia dan
menawarkan agenda program
untuk membawa lndonesia menuju
negara maju. Dalam sektor
pendidikan kedua kandidat ber-
tekad terus mendorong perwujudan
dari wajib belajar 12 tahun,
perbaikan kurikulum pendidikan
yang juga mengedepankan tekno-
logi serta sains dan perbaikan
kesejahteraan dari guru dalam
menjalankan tugas mulia mereka
sebagai pendidik. Agenda kerja dari
Pasangan Prabowo-Hatta dalam
bidang pendidikan ini disertai
dengan target-target kuantitatif
sepertl mereka berJanJl akan
merekrut 800.000 guru drlam llma
tahun serta menalkkan tunjangan
profesi mereka rata-rata Rp. 4 juta
per bulan. Kemudian mereka juga
menjanjikan perbaikan fasilitas
pendidikan untuk pendidikan dasar
dan menengah (SD, SMP, SMA, dll)
dengan mengalokasikan Dana
Perbaikan Kualitas Fasilitas
Pendidikan (DPKFP) sebesar Rp.
150 juta per sekolah per tahun
serta alokasi sebanyak Rp. 20
triliun untuk perbaikan kualitas
pendidikan tinggi. (Prabowo dan
Hatta Radjasa, Visi-Misi sebagai
Presiden dan Wakil Presiden 2014-
2019, halaman 6)
Agenda-agenda program
pendidikan dari kedua calon
Presiden dan Wakil Presiden lebih
menekankan aspek kuantitas dalam
penyediaan jasa pendidikan namun
sangat minim penjelasan dalam
meningkatkan aspek kualitas. Dari
sisi kualitas, pendidikan lndonesia
masih sangat tertinggal diban-
dingkan dengan negara-negara
tetangganya di ASEAN. Dalam
daftar peringkat pendidikan tinggi
Asia yang diterbitkan oleh QS
perguruan tinggi unggul lndonesia
seperti Ul, ITB serta UGM tidak
masuk dalam perlngkat 50 besar
terbalk Aala dan m.nunlukkan trond
yeng terue mcnurun (BBC
lndonesia, 11 Junl 20131. Selain itu
untuk kualitas pendidikan dasar dan
menengah berdasarkan survey dari
Programme for Student lnter-
national Assesement (PISA) yang
diterbitkan oleh OECD (Organiza-
tlon Economic Cooperation and
pment) diidentikasikan bah-
siswa lndonesia dengan usia 15
sebanyak kurang lebih 60
tingkat penguasaan studi
hanya pada level 1 dan
(level 6 adalah tingkat
tertinggi). Bahkan
bidang studi matematika
nyak 42% siswa lndonesia
15 tahun tidak mencapai level
yakni Level 1 dan hanya
siswa lndonesia yang
level 5 penguasaan
matematika.
Dalam agenda bidang eko-
lainnya kedua calon Presiden
Wakil Presiden seperti yang
kasikan oleh Ekonom
tidak ada perbedaan
cukup berarti. Dimana
keduanya pada
nan berbasis desa,
n pada penciptaan
pekerjaan serta
pertumbuhen lnfra-
struktur (Prasetyantoko,'Mendo-
rong Kabinet Profesional' dalam
Kompos,25 Mei 2014). Mengingat
realisasi dari pembangunan infra-
struktur dari pemerintah sebelum-
nya terus mengalami hambatan
diantaranya karena masalah
pembebasan lahan serta sistem
birokrasi yang tidak mendukung
maka sebetulnya kedua pasangan
memasang target yang cukup
ambisius.
Pada saat Hatta Radjasa
menjadi Menko Perekonomian ia
memperkenalkan Rencana lnduk
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi lndonesia
(MP3E|) sehingga tidak heran
platform ekonomi pasangan
Prabowo-Hafta sebagian besar
menginduk pada MP3El. Untuk
lnfrastruktur Prabowo Hatta
mentargetkan mengalokasikan
anggaran sebesar 10,32o/o APBN
atau Rp. 1.400 triliun dengan target
membangun 3.000 km jalan raya
nasional, 4.000 kilometer rel kereta
api, pelabuhan udara, listrik dan
telekomunikasi. Pasangan ini mem-
prioritaskan kereta api sebagai
pembangunan infrastruktur trans-
portasi. (Prabowo dan Hatta
RadJasa, Vlsl-Mlsl sebagai
I
Presiden dan Wakil Presiden 2014-
2019, halaman 7)
Sedangkan pasangan Jokowi
-JK dalam agenda di bidang
ekonomi mencanangkan target
untuk membangun infrastuktur jalan
sepanjang 2.000 km dengan
memperbaiki jalan di Sumatra,
Kalimantan, Jawa, Papua serta
pembangunan 10 pelabuhan baru
serta merenovasi yang lama, 10
bandara baru serta merenovasi
yang lama, dan 10 kawasan indusri
baru berikut fasilitas hunian dari
paru buruh. Pasangan ini juga
bertekad untuk membangun seba-
nyak 5.000 pasar tradisional dan
memodernisasikan pasar-pasar
tradisional yang ada. Selain itu juga
Jokowi-JK menargetkan penciPta-
an layanan satu atap untuk Uin
investasi, efisiensi lisensi terkait
bisnis hingga maksimal 15 hari.
(Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Visi-
Misi sebagai Presiden dan Wakil
Presiden 2014-2019, halaman 9)
Ujian Calon Presiden dan Wakil
Presiden Sesungguhnya
Semenjak masa reformasi di
tahun 1998 harus diakui adanya
kemajuan yang dicapai di lndonesia
terutama dalam rcformell polltlk,
kebebasan mengemukakan penda-
pat, pertumbuhan ekonomi yang
relatif tinggi, kondisi makroekonomi
yang cenderung stabil. Namun
dalam beberapa bidang reformasi
belum menunjukkan perkembangan
yang cukup signifikan seperti
reformasi di sektor hukum,
birokrasi, sistem anggaran negara
dan pemerintah daerah (Crouch,
2010; Robison dan Hadiz, 2004).
Akibat ketimpangan reformasi
tersebut segala kelemahan institusi
negara, berdasarkan pengamatan
dari gara pengamat politik
lndonesia terdepan seperti Jeffrey
Winters serta Richard Robison dan
Vedi Hadiz, perekonomian kita
mudah dieksploitasi oleh para
oligarki lndonesia untuk kepen-
tingan ekonomi diri dan
kelompoknya dengan mengorban-
kan kepentingan negara. (Winters,
2013; Robison dan Hadiz,2004)
Setidaknya dari Visi Misi dari
kedua pasang calon presiden dan
wakil presiden yakni Jokowi - JK
serta Prabowo-Hatta dalam bidang
politik dan ekonomi menunjukan
tekad yang tidak terlalu berbeda
dalam mendorong reformasi di
sektor hukum, mendukung insiatif
antl-korupel, mombardryrken per-
ekonomlan yang bcrorlcntaal pada
golongan menengah bawah, dan
penyediaan jasa serta fasilitas
pendidikan serta kesehatan yang
lebih merata. Dalam hal agenda
politik dengan mendorong reformasi
sektor hukum dan birokrasi
pasangan Jokowi-JK lebih men-
dalam dan komprehensif. Sebalik-
nya walaupun sama-sama
komprehensif agenda ekonomi dari
Prabowo-Hatta dibandingkan de-
ngan Jokowi-Kalla lebih tajam
dalam menetapkan target-target
kuantitatifnya. Meskipun demikian,
dari segi kelayakan fiskal dan
dampak fiskal target dari Prabowo-
Hatta untuk mengalokasikan
sebesar Rp. 385 triliun selama
2015-2019 untuk 75.244 desa/
kelurahan di seluruh lndonesia
perlu dikaji.
Tetapi di sisi lain visi-misi dari
pasangan Jokowi-JK masih
terdapat masalah dan belum final.
Rencana mereka akan mereorgani-
sasi insitusi kepolisian di bawah
eebuah kementerian menuai
kontroversi. Ternyata visi-misi yang
dldaftarkan ke KPU belum meng-
akomodasi partai pendukung lain
lorta pendapat dari kandidat Wakil
Preeiden Jusuf Kalla ('lnl alasan
Jokowl - JK Revlal Vltl Mlsl aoal
Polrl dlbawah Kementerian' dalam
detik.com, 24 Mei 201 4). Tentu saja
kita harus melihat lagi apakah
perubahan yang dilakukan terhadap
visi-misi dari Jokowi - JK ini cukup
substansial terutama pada agenda-
agenda program di bidang politik
dan ekonomi.
Dengan Visi- Misi yang tidak
terlalu berbeda ini maka ujian
berikutnya setelah hiruk -pikuk dari
kampanye calon Presiden - Wakil
Presiden usai pada saat pemilihan
tanggal 9 Juli mendatang adalah
bagaimana Pasangan Presiden -Wakil Presiden memilih personel di
dalam kabinetnya. Apakah kom-
posisi kabinet akan sesuai dengan
janji mereka yang lebih menekan-
kan pada kompetensi dan keahlian
dibandingkan dengan penekanan
representasi kekuatan politik di
parlemen. Dan yang paling penting
adalah setelah dilantik pada bulan
Oktober 2014 mendatang, Presi-
den dan Wakil Presiden baru benar-
benar menunjukkan kepemimpinan-
nya dalam mendorong pemerintah
serta menunjukkan keberpihakan-
nya kepada kepen-tingan rakyat
dan negara yang lebih besar
dibandingkan dengan kepentingan
kelompok oligarki atau politik
tertentu. Sehlngga jalan menuJu
pembuktlan janji-janJi darl para
kandidat Presiden dan Wakil Presi-
den ternyata harus menempuh jalan
berliku-liku dan masih panjang.
Daftar Pustaka
Crouch, Harold. 2010. PoliticalReform in lndonesia afterSuharto. Singapore: ISEAS
Elson, Raplh. E. 2010. Suhafto: aPolitical Biography. Cam-bridge: Cambridge UniversityPress
Feith, Herbet. 1962. Decline ofConstitutional Democracy inlndonesia. lthaca: Cornell Uni-versity Press
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Visi -Misi Calon Presiden dan WakilPresiden 201 4-2019, (Jakarta:Komisi Pemilihan Umum-KPU,2014) dari http://kpu.go.id/koleksigambarA/lSl_M lSl_Jokowi-JK.pdf
Prabowo Subianto dan HattaRadjasa, Visi-Misi CalonPresiden dan Wakil Presiden2014 - 2019 (Jakarta: KomisiPemilihan Umum KPU,2014) dari http://www.kpu.go. id/koleksigam barA/lSl_M lSl_prabowo-Hatta.pdf
Quah, Jon S. T., Curbing Corruptionin Asian Countries: an lmpossi-ble Dream? (Singapore:rSEAS,2013).
Robison, Richard and Vedi Hadiz,Reorganising Power in lndone-sia: The Politics of Oligarchy inAge of Markets (London:Rotledge, 2004)
Schwarz, Adam, A Nation in Wait-ing: lndonesia Search for Sta-bility (Boulder: WestviewPress,2000).
Transparency lnternational, GlobalCorruption Barometer 2013
(Berlln: Tranlplrcncy lnter-national,2013).
Winters, Jefferey A., Oligarchy(New York: Cambridge Univer-sity Press,2013).
The World Economic Forum, theG lobal Co mpetitiveness Report2013 - 2014 (Swilzerland: TheWorld Economic Forum, 2013).
Undang-Undang nomor 5 tahun2014 mengenai Aparatur SipilNegara (ASN)
Badan Pusat Statistik, laman resmidiwww.bps.go.id
Lima Penyebab Efek Jokowi TidakBesar ke PDIP,' Tempo.co, 13April 2014, diunduh darihttp ://pem il u.tem po.co/read/new s I 20 1 4 I 04 I 1 3 I 26957 031 7 I Lima-Penyebab- Efek-Jokowi-Tidak-Besar-ke-PDIP
Penculikan Aktivis, Prabowo: Sayatidak Ngumpel,' Tempo.co, 28October 2013, diunduh darihttp ://www.tem po.co/read/news I 20 1 3 I 1 O I 28 I 07 852527 4 I P encu likan-Aktivis- Pra bowo-Saya-Tidak-Ngumpet
Sejarah Partai Gerin dra,' partaigerindra.or.id, diunduh tanggal 23Mei 2014 dari http://partaigerind ra.or. id/seja rah-partai-gerindra
lcal akan Menjadi Menteri SeniorPemerintaha n P rabowo,' M etrotvnews.com, 19 Mei 2014,dunduh dari http://news.metrotvnews. com I read I 20 1 4 I 051 1 I I 243403/ica l-a ka n-jad i-menteri-senior-pemerintahan-prabowo
Dijanjikan Jabatan Lebih DariMenteri,' Jawapos.com, 23 Mei2014, diunduh dari http://www.jawapos.com lteksl readl 20 1 4 I 05121 1313621 1 4/d ijanj ikan-jabatan-lebih-dari-menteri
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Visi-Misi sebagai Presiden danWakil Presiden 2014 - 2019,Mei 2014, halamen 4 - 6,
dlunduh drrl http://kpu.go.ld/kolekslgam barNlSl_M I S l_Jokowi-JK.pdf
JaJak Pendapat Kompas: CalonPresiden dalam TimbanganPublik,' Kompas, 26 Mei 2014,halaman5
iln