ekologi pemerintahan.docx

8/9/2019 EKOLOGI PEMERINTAHAN.docx

1/22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya

alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk

ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun

demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai

keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut

kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan

menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam

yang baik dan bijaksanan.

Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada

kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga

aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan

sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia

sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas

manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di

sekitarnya.

alam pemerintahan pengaruh lingkungan mempunyai peranan tersendiri

dalam proses !embangunan yang mempunyai tujuan berupa tata pemerintahan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan

sumberdaya alam" namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan

kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas

lingkungan. #anyak $aktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta

kerusakan lingkungan yang dapat diidenti$ikasi dari pengamatan di lapangan, oleh

sebab itu dalam makalah ini di%oba diungkap se%ara umum sebagai gambaran potret

lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan

hidup di era otonomi daerah.

imensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari

Aristoteles, yaitu teori organisme.Asumsi teori ini menyatakan bahwa Negara atau

pemerintahan adalah kodrat dan erupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan

tersendiri.

1


2/22

alam bukunya &politi%s',Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah

masyarakat paguyuban yang paling tinggi dalam masyarakat paguyuban yang

lainnya.Negara bersi$at kodrat dan memiliki semua si$at organisme yang terdapat

pada makhluk hidup.

(ungsi pemerintahan dalam arti luas meliputi semua aspek )rias !olitika

pemerintahan, yaitueksekuti$, legislati$ dan yudikati$ *Montes+uieu, #udiarjo,

/0.1an 1ollen hoven*230, empat $ungsi pemerintahan 4 (ungsi #estuur

*menjalankan 5ndang-5ndang0, (ungsi kepolisian *preventieve re%hts6org0, (ungsi

peradilan, untuk menjamin ter%iptanya keadilan, (ungsi regeling *membuat peraturan0

)ali6iduhu Ndraha *78820 mengatakan bahwa 4'pemerintahan adalah sebuah

sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan

yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.'!emerintahan berarti upaya atau

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penerapankewenangan dalam bentuk

penataan, pengaturan, pengamanan dan perlindungan terhadapmasyarakat, penduduk

dan seluruh rakyat dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik,

keamanan dan ketertiban *harma Setiawan Salam, 78830.

!emerintah, merupakan organ atau lembaga yang memiliki wewenang untuk

menjalankan pelayanan publik dan memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan

sipil. Oleh karena itu jika dilihat dari perspekti$ ilmu administrasi, pemerintah

merupakan jenis organisasi publik yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat.Sebagai organisasi,

pemerintah merupakan sebuah organisme, yaitu suatu entitas sosial *so%ialentity0 yang

hidup se%ara evoluti$, seperti 4 lahir, tumbuh, berkembang, matang, dewasa

danakhirnya juga mati. Oleh karena itu organisasi dapat dikaji melalui pendekatan

sistem.Sebagai sistem, organisasi hidup melalui mekanisme inputs 9 proses 9 outputs,

serta adanya$eed ba%k. Sebagai entitas sosial, organisasi memperoleh enerjinya dari

lingkungan*environment0, dimana setelah melalui proses, outputsnya juga digunakan

untuk lingkungan.

:kologi !emerintahan, terdiri dari dua suku kata, yaitu :kologi dan

!emerintahan. :kologi adalah bagian dari #iologi murni, yang merupakan ilmu

pengetahuan yang mempelajari proses keterkaitan hubungan, baik yang bersi$at

organisme maupun anorganisme dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Sedangkan !emerintahan berarti suatu akti$itas, proses, dan institusi yang terbentuk

atas dasar kesepakatan ;arga Negara yang merupakan pen%erminan dari harapan,

2


3/22

kebutuhan dan keinginan ;arga Negara untuk mewujudkan kehidupan se%ara tertib,

nyaman dan sejahtera atau lebih sederhananya !emerintahan merupakan suatu bentuk

dinamis atau kegiatan yang dilakukan oleh !emerintah.

1.2. Permasalahan

. Apa saja $aktor internal ekologi pemerintahan yang mempengaruhi sistem

pemerintahan<

7. Apa saja $aktor eksternal ekologi pemerintahan yang mempengaruhi sistem

pemerintahan<

2. #erapa besar pengaruhnya pada sistem pemerintahan sekarang ini<

1.3. Tujuan

. Mengetahui $aktor internal dan eksternal ekologi pemerntahan yang berpengaruh

terhadap sistem pemerintahan.

7. Mengamati pengaruh $aktor-$aktor tersebut terhadap sistem pemerintahan

sekarang ini.

1.4 Manaat

!enulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

pemerintahan kita saat ini dan bagaimana $aktor internal dan eksternal mempengaruhi

sistem pemerintahan =ndonesia.

3


4/22


5/22

!roblem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesama anggota

organisasi pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-

masing anggota.

!roses kerja sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang

merupakan penyebab dilakukannya perubahan. !roblem yang timbul dapat

menyangkut masalah system kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan

atau peralatan yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau

sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak e$isien. System

birokrasi *kaku0 menyebabkan hubungan antar anggota menjadi impersonal yang

mengakibatkan rendahnya semangat kerja dan pada gilirannya produktivitas menurun,

demikian sebaliknya. !erubahan yang harus dilakukan akan menyangkut struktur

organisasi yang digunakan.

ari penjelasan singkat mengenai pengertian $aktor internal diatas, maka di

rumuskan bahwa $aktor intenal yang mempengaruhi pemerintahan adalah visi dan

misi organisasi, budaya organisasi, pemerintahan bayangan, dan hubungan

pemerintahan dengan subsistem maupun sub-subsistem lainnya.

2.2.1. %#s# &an M#s# 'rgan#sas# &an ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

!ada era sekarang ini, organisasi dituntut memiliki visi dan misi yang

jelas agar mampu mendapatkan simpati dari anggotanya dan meyakinkan

anggotanya bahwa organisasi tersebut dapat mewujudkan %ita-%ita bersama.

!emaparan mengenai visi dan misi ini tidak boleh sembarangan. Apalagi untuk

suatu organisasi yang besar seperti negara. Atau dipersempit lagi

lingkungannya yaitu organisasi pemerintahan.

1isi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan 9 tujuan

Organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk men%apai tujuan tersebut pada

masa yang akan datang. 1isi itu tidak dapat dituliskan se%ara lebih jelas

menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan

ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut.

#eberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi4

• #erorientasi ke depan

• )idak dibuat berdasarkan kondisi saat ini

5


6/22

• Mengekspresikan kreati$itas

• #erdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh

lembaga dalam usahanya meng-ujud-kan 1isi. alam operasionalnya orang

berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi

1isi.

Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula

memberikan petunjuk garis besar %ara pen%apaian 1isi. !ernyataan Misi

memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang

kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana %ara lembaga bekerja.

Mengingat demikian pentingnya pernyataan misi maka selama

pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga

serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. 5ntuk se%ara =angsung

pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk

bekerja.

=ntepretasi lebih mendetail diperlukan agar pernyataan Misi dapat

diterjemahkan ke langkah-langkah kerja atau tahapan pen%apaian tujuan

sebagaimana tertulis dalam pernyataan Misi. Misi merupakan pernyataan yang

menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang

ingin di%apai. !ernyataan misi membawa organisasi kepada suatu $okus. Misi

menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan

bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. engan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan

program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

alam organisasi pemerintahan misalnya dalam suatu dinas atau

badan, sekarang kita sudah mengenal eranya good governan%e. Cang good

governan%e ini menuntut setiap organisasi emerintahan untuk memilki visi

misi dan tujuan organisasi serta program yang jelas. #uan hanya sekedar eksis,

6


7/22

tapi mampu memberikan kontribusi pelayanan yang besar bagi masyarakat

luas.

Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu selalu berubah-ubah.

Maa dari itu, suatu organisasi harus memiliki pondasi yang kuat agar tidak

mendapata dampak yang buruk dari perubahan 6aman atau perubahan

lingkungan. iperlukan strategi manajerial dari seorang pemimpin organisasi

pemerintahan tersebut. Karena semakin lama, myarakat semakin pintar, dan

tuntutan akan penerapan good governan%e itu akan lebih tinggi untuk

kedepannya.

alam ekologi pemerintahan, visi dan misi organisasi dipengaruhi oleh

dimensi waktu, ruang, dan konteks. Maksudnya, visi dan misi organisasi

pemerintaha diuat untu kurun waktu tertentu dan apabila sudah ter%apai akan

ditinggalkan dan akan membentuk suatu $ormat visi misi yang baru yang ebih

menantang.

Se%ara ekologis, visi dan misi organisasi pemerintah itu sangat

berpengaruh terhadap lingkungannya. Akan terjadi hubungan timbal balik

antara organisasi dengan lingkungnnya. Karena visi misi akan membentuk,

mempengaruhi apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh sebuah

organisasi pemerintahan dan pasti hal tersebut berpengaruh terhadap

masyarakat.

alam membahas visi dan misi yang aik ada singkatan terkenal yang

digunakan untuk menggambarkan visi dan misi yang baik yaitu SMAD).

SMAD) merupakan singkatan dari spesi$i%, measurable, a%hievable, realisti%,

dan timely.

Spesi$i% artinya visi dan misi yang baik haruslah bersi$at spesi$k dan

khas. Measurable maksudnya visi dan misi yang disusun menggambarkan

sesuatu yang hasilnya terukur dan dapat dibayangkan. A%hievable maksudnya

bahwa visi dan misi yang disusun mungkin untuk di%apaisesuai kemampuan

dan upaya yang dilakukan. Dealisti% maksudnya adalah bahwa apa yang

dituangkan dalam visi dan misi merupakan sesuatu yang nyata dan bukan

hanya sekedar retorika. )imely artinya bahwa visi dan misi terikat pada durasi

tertentu tidak bersi$at abadi.

7


8/22

2.2.2. Bu&a(a 'rgan#sas# &an ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

#udaya organisasi terdiri dari dua kata yakni &budaya' dan

&organisasi' yang masing-masing kata memiliki pengertian yang beraneka

ragam. Negara merupakan organisasi yang besar, dan pemerintah adalah

organisasi tertinggi dalam negara yang memiliki mandat untuk menjalankan

kekuasaan guna men%apai tujuan negara. Sebagai sebuah organisasi yang

sekaligus juga sebuah sistem, kegiatan pemerintah dipengaruhi dan

mempengaruhi budaya organisasi yang melingkupinya.

Menurut budaya organisasi adalah seperangkat nilai dan norma yang

telah dipahami bersama yang digunakan untuk mengendalikan interaksi

anggota organisasi yang satu dengan lainnya serta dengan para pemasok,

pelanggan dan piha-pihak lain yang berbeda diluar organisasi.

#udaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang telah di%iptakan,

ditemukan, atau dikembangkan dalam proses meme%ahkan masalah dan

mengambil keputusan ketika beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan

mengelola integrasi internal organisasi. !ola ini telah berhasil %ukup baik

sehingga dapat dipandang sahih *valid 0. =tu sebabnya, budaya ini diajarkan

kepada anggota baru sebagai %ara berpikir, memandang, merasakan, dan

berperilaku dalam kaitannya dengan masalah-masalah adaptasi eksternal dan

integrasi internal organisasi.

ika %ara tertentu dalam memandang, berpikir, dan merasakan, dan

berperilaku dalam kaitannya dengan peme%ahan masalah dan pengambilan

keputusan itu berhasil dengan baik yang kemudian dulangi kembali

berkalikali, maka hal itu akan membuat anggota organisasi merasa nyaman

dan berhasil. =a membantu mereka menanggulangi rasa %emas untuk harus

mengidenti$ikasi strategi baru setiap kali kita berhadapan dengan masalah

yang sama. ika %ara kita itu berhasil terus, kita mulai menganggapnya sebagai

sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. alam banyak hal, budaya organisasi

seperti kepribadian individu. Kepribadian seseorang terbentuk dari nilai-nilai,

keyakinan, asumsi, minat, pengalaman, si$at-si$at bawaan, dan kebiasaan yang

terwujud dalam perilaku seseorang. engan demikian, budaya organisasi pada

dasanya terbentuk dari nilai-nilai, keyakinan, asumsi, sikap, dan perilaku yang

ditunjukkan oleh para anggota organisasi.

8


9/22

Se%ara konseptual, dibedakan antara budaya organisasi dan perilaku

organisasi. Meskipun se%ara $akta sulit untuk dipisahkan. ikatakan demikian

karena perilaku yang dijalankan terus menerus se%ara konsisten akan terbentuk

menjadi budaya.

Setiap organsasi memiliki %iri khas masing-masing baik dari segi

peampilan atau outlook nya, ataupun atribut yang memang melekat pada

dirinya. !erbedaan penampilan itu akan menimbulkan kesan kepada

masyarakat mengenai organisasi tersebut.

alam konteks negara sebagai sebuah organisasi dari suatu bangsa,

budaya oganisasinya ditetapkan di dalam $ilsa$ah negara. #erbi%ara mengenai

=ndonesia $ilsa$ah tersebut sudah termaktub dalam pan%asila sebagaimana

yang kita ketahui juga bahwa pan%asila juga merupakan sumber hukum

tertinggi di =ndonesia.

ika ingin menilai penanaman nilai pan%asila sebagai ideologis

=ndonesia, banyak pihak yag sudah mengatakan bahwa ideologi tu sudah

mulai luntur dengan adanya engaruh-engaru dari budaya luar yang mulai

menggerogoti nilai luhur =ndonesia. ika ingin melihat kebelakang, begitu

banyak pihak yang ingin merubah ideologi pan%asila menjadi ideolgi komunis

dan sebagainya. Eaman sekarang bukan berati tidak ada tekanan mengenai

masalah paham ideologi. Masyarakat umum sekarang banyak di pengaruhi

oleh sikap yang tidak men%erminkan nilai luhur pan%asila.

#anyak $enomena yang terjadi di lingkungan organisasi bila dikaitkan

dengan masalah budaya. >aitu4

!ertama, banyak organisasi pemerintah yang anggotanya tidak

memiliki passion atau gairah bekerja yang sama. )idak semua organisasi

pemerintahan memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan ingin di%apai. Sehingga

target pekeraan itu tdak ada hal itu membuat pegawai aan bekerja se%ara

naluriah, atau bekerja semaunya karena tidak ada suatu prinsip atau target

bersama yang menjadi patokan keseragaman. !adahal prinsip dan nilai itu

sangat penting untuk membangun jiwa korsa antara anggota organisasi.nilai-

nilai seperti kedisiplinan, keterbukaan kejujuran tidak sepatutnya hanya

menjadi sebuah slogan tapi memang harus tertanam dan diaplikasikan dalam

kehidupan berorganisasi. @arus men%iptakan birokrasi =ndonesia yang modern

postur birokrasinya serta modern juga dalam kulturnya.

9


10/22

Kedua, organisasi pemerintah harus memiliki nilai $iloso$is yag $ormal

yang di adopsi dari nilai $ornal negara. Seperti yang di sebutkan sebelumnya,

nilai $iloso$il ini daat diambil dari ideologi =ndonesia yang juga merupakan

$lsa$ah bangsa yaitu pan%asila. (iloso$is $ormal ini berisi gars besar ebijakan

dan prinsip ideologis yang memberikan pedoman hidu dan pedoman kerja bagi

pegawai, hubungan vertikal anatara atasan dan bawahan, serta hubungan

anatra pemangku kepentingan.

Ketiga, organisasi harus memiliki aturan main yang meman berlum

dijabarkan se%ara rin%i oleh ndang-undang namun aturai main tersebut tidak

boleh melanggar undang-undang. Setiap pimpinan harusnya mengatur

tersebut, sama hanya dengan prinsip dan nilai yag seelumnya telah disebutkan

diatas agar ada keterikatan yang lebih antar aanggota organisasi bukan hanya

peraturan uum saja.

Keempat, pimpinan harus mampu menggunakan gaya kepemipinannya

untuk membangun hubungan di antara anggota organisasi. Misalnya dalam

setiap adanya rapat seorang pimpinan harus mmberika moral value atau

motivasi kepada angot orgnisasi. !enyampaian tersebut setidaknya membuat

anggota organisasi merasa diperhatikan sehingga etos krja, dan

kedisiplinannya dalam bekerja di dala organisasi tersebut akan semakin

tinggi. Karena pesan moral yang disampaikan terus menerus lama kelamaan

akan berubah menjadi komitmen bersama.

Kelima, banyaknya norma-norma kelompok organisasi yang

melen%eng karena memang sudah tertanam didiri masing-masing pegawai atau

anggota organisasi bahwa pimpinan tidka pernh salah, sehingga apapun

perintah pimpinan walaupun itu salah akan dilakukan, karena budaya yang

sudah terlajur tertanam selama ini adalah pemimpin harus dilayani, jika tidak

maka jabatan atau posisi akan hilang.

Keenam, pengguanaan bahasa pengantar yang berbeda-beda dalam

satu organisasi. Seperti yang diketahui bahwa komunikasi merupakan hal yang

penting dalam organisasi. Komunikasi berarti penyampaian pesan. ika satu

organisasi memlki banyak bahasa engntar dan tidka dipahami oleh semua

anggota bagaimana bisa suatu organisasi berjalan lan%ar. #anyak daerah yang

karena semangat otonomi daerahnya menggunakan bahasa daerah sebagai

bahasa pengantar, tapi terkadang lupa bahwa ada pegaawai atau anggota

10


11/22

organisasi yang bukan meruakan puteraFputeri daerah, jadi terkadang para

anggota organisasi yang bukan asi daerah merasa diu%ilkan.

Ketujuh, kemampuan yang standar dari aggota organisasi. Seharusnya

dalam satu organisasi, standarnya setiap anggota memiliki standar kemampuan

yang sama. )api baiknya dalam organisasi, setiap anggota harus memiliki

kempuan ebihnya disamping memiliki kemampuan stadar. Sehingga

kompetensi anggota organisasi beragam dan mampu di aktualisasikan oleh

organisasi demi kelan%aran organisasi.

Kedelapan, iklim organisasi yang tidak sehat. (aktor ini merupakan

salah satu aspek budaya yang jarang di perhatikan namun memiliki dampak

yang signi$ikan terhadap jaannya sebuah organisasi. )ata letak ruangan, kursi,

ventilasi, serta seluruh aspek iklim organisasi yang mendukung menunjang

kenyamanan dari anggota organisasi. Karena semakn nyaman, maka kinerja

pegawai diharapkan dapat meningkat.

2.2.3. Pemer#ntahan Ba(angan &an ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

(aktor internal selanjutnya adalah organisasi bayangan. Suatu

organsasi $ormal pasti biasanya akan diikuti oleh organisai in$ormal.

Organisasi tersebt dapat dikatakan atau dikenal sebagai organisasi bayangan.

Melihat dari segi dunia, setiap negara pasti memiliki organisasi atau

pemerintah bayangan yang membuntuti jalannya alur pemerintahan. Misalnya

di Amerika Serikat, digambarkann oleh ;ise dan Doss4

&!emerintahan bayangan bukanlah sebuah bentuk yang $ormal. Mereka

merupakan sekelompok orang yang berkumpul dari berbagai segi

sektor pemerintahan yang sebenarnya, pemerintahan ini bersi$at bebas'

!emerintahan bayangan serigkali dikaitkan dengan hal-hal yang

negati$. Misalya, ma$ia. Karena ma$ia ingin mendapatkan keuntungan yang

sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit dan tidak terjerat oleh hukum.

ibeberapa negara ma$ia itu dikendalikan oleh pemerintah yang sebenarnya.

Atarbelakang adalah bisnis dan keuntungan yang banyak, sehingga pemerintah

melingduni segala aktivitas yang dilakukan oleh ma$ia tersebut.

Membahas mengenai pemerintah bayangan di =ndonesia. Ada pendapat

yang mengatakan bahwa =ndonesia memiliki pemerintah bayangan. Ada $orum

yang dinamakan &round table $orum' yang mempengaruhi =ndonesia dan

$orum tersebut diketuai oleh Amerika Serikat. Menurut sumber, $orum

11


12/22

tersebutlah yang mampu merekomendasikan siapa saja yang akan menjadi

%alon menteri atau perusahan mana yang akan mengambil proyek raksasa yang

sangat mempengruhi ekonomi =ndonesia. #entuk nyata adanya organisasi atau

pemerintah bayangan di era orde baru adalah banyaknya berkeliaran penembak

misterius yang banyak memakan korban. Korban adalah mereka yang berani

bersuara atau berkomentar menganai pemerintahan yang sebenarnya.

Melihat ke era re$ormasi, dan berbi%ara dalam skala lingkup nasional,

kita pernah mendengar adanya Koalisi pendukung S#> dengan !artai golkar

yag hampir men%iptakan %abang pemerintahan hibrida yang baru. an hal

tersebut pasti mempengaruhi jalannya pemerintahan =ndonesia.

Kondisi yang sama juga terjadi di daerah. pemerintah daerah

khususnya kepala daerah dikelilingi oleh ma$ia tanah atau ma$ia proyek yang

memiliki kepentingan pribadi, adanya ma$ia di sekeliling kepala daerah akan

mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, kerena tujuan

utama dari ma$ia adalah menggunakan pemerinth sebagai alat untuk meraup

keuntungan yang besar. )entunya keuntungan itu akan dibagi kepada keapala

daerah dan jajarannya yang telah membantu para ma$ia dalam melakukan

aksinya.

Seluruh stakeholder atau pu%uk pimpinan harunya peka terhadap

hainya organisasi atau pemerinta bayangan yang berada dilingkungan

pemerintahan yang sebenarnya. !ara pimpinan harusnya mengingat, bahwa

mereka bekerja untuk rakyat. Nilai-nilai dasar seperti adil, jujur, dan

bertanggung jwaba tidak boleh lepas dari atribut seorang pimpinan.seorang

pimpinan organisasi pemerintahan harus mempu mempertahanan prinsip diri

agar bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk meraup

keuntungan sendiri degan membuat kebijakan yang sembarang, karena

kebijakan itu bukan berdamoak ada skup atau lingkungan ke%il, melainkan

berpengaruh ada sistem pemerintahan yang luas.

2.2.4. Hu*ungan )emer#ntahan &engan su*s#stem &an su*+su*s#stem la#nn(a

ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

Sebuah sistem akan terdiri dari berbagai subsistem yang berkedudukan

se%ara berjenjang. ilihat segi hierarkis, sistem pemerintahan akan dilihat dari

segi nasional dan subnsional. ika di =ndonesia sistem subnasional disbeut

sebagai provisi kota atau kabupaten.

12


13/22

i =ndonesia sistem pemerintahan dilihat se%ara hierarkis teriri dari 4

. Suprasistem 4 !emerintah nasional dalam arti luas.

7. Sistem 4 !emerintahan !rovinsi

2. Subsistem 4 !emerintahan KabupatenFKota

3. Sub-Subsistem 4 !emerintahan desa

Sejarah pemerintahan daerah di =ndonesia memberikan gambaran

mengenai dinamika hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah

subnasional. @al-hal tersebut berkaitan dengan 4

. pembagian kekuasaan

7. pembagian sumber keuangan

2. pengaturan keegawaian

3. pengaturan penglolaan kekayaan

G. mekanisme pertanggungjawaban/. pembinaan pengawasan dan $asilitasi.

Mengenai tata hubungan jabatan dalam rangka pelaksanaan urusa

pemerintaan, setiap pejabat dalam semua tingkatan wajib memperhatikan

wewenang, tugas $ungsi dan pokok yang dimilikinya. Cubernur sebagai wakil

pemerintah melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap jalnnya

penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan sebagainya.

Selain itu adanya hubungan kepegawaian . seluruh peraturan mengenai

kepegawaian dilakukan se%ara nasioanl. #aik itu mengenai perekrutan, sistem

pola karir, pensiun, serta pemindahan pegawai antar daerah. jadi daerah harus

melaukan koordinsi dengan nasional mengenai masalah kepegawaian, karena

masalah kepegawaian adalah maslah yang seniti$ karena berpengaruh terhadap

kinerja dan semangat pegawai.

)ata keuangan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam

hubungan antara subsistem dan sub-subsistem. Karena msalah keuangan dapat

menjadi pemi%u kerusakan hubungan anatara daerah dengan pusat. Sehingga

masalah keuangan ini harus di perhatikan dengan baik. Sudah ada undang-

undang yang mengurusi hubungan perimbangan pusat dengan daerah.

indonesia menggunakan perimbangan bukan trans$er pusat ke daerah.

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban juga penting. Karena

akan mempengaruhi jalannya sistem. @arus ada rasa tanggung jawab yang

besar dari pemimpin terhadap jabatan san amanah yang diembannya.

!ertanggungjawab denga bertanggung jawab memiliki pemahaman yang

berbeda. #ertanggung jawab lebih kepada rasa untuk mau bekerja karena

amanah yang diemban dan tugas, sedangkan pertanggungjawaban adalah

13


14/22

penyampaian in$ormasi tentang apa yang sudah dikerjakan yang kemudian

akan menadi penilaian bagi pengawas. Kedua ha tersebut harus di patuhi oleh

pemerintah daerah untuk mewujudkan lan%arnya komunikasi.

!enbagian wilayah kerja antara pemerintahan nasional dan subnsional.

i dalam wilayah sebuah daerah otonom daat juga beroperasi wilayah kerja

pemerinthan umum dan wilayah kerja instansi vertikal. @ubungan kerjaa

tersebut meliputi hubungan kewenangan, jabatan, organisasi, dan pelayanan.

!erlu ditegaskan kembali bahwa berbagai jenis hubungan antara

pemerintah naional dengan pemerintah subnasional sebagai sistem dalam

konteks ekologi pemerintahan dimaksudkan sebaga mekanisme homeostatis.

)juannya agar sistem pemerintahan tetap dapat bergerak se%ara dinamis tetapi

dalam koridor keseimbangan agar sistem tidak rusak.2.3 $akt"r Eksternal

(aktor eksternal dalah segala keseluruhan $aktor yang ada di luar

organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. #eberapa

$a%tor tersebut antara lain 4 !olitik, @ukum , Kebudayaan, )eknologi, Sumber alam,

emogra$i dan sebagainya.

Selain itu $aktor eksternal dalah penyebab perubahan yang berasal

dari luar, atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersi$at responsive terhadap

perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari

lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut

seperti itu.

2.3.1. I&e"l"g# &an P"l#t#k &an ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

=deologi merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam

sistem pemerintahan. Karena suatu ideologi dan politik itu akan menentukan

bagimana bentuk negara, sistem politik yang dianutya, serta hubungan antara

negara dan pemerintah denga rakyatnya.

=deologi berasal dari bahasa >unani dan merupakan gabungan dari dua

kata yaitu edios yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu.

=deologi dikemukakan oleh estutt de )ra%y pada akhir abad ke- untuk

mende$inisikan Hsains tentang ide.H =deologi dapat dianggap sebagai visi yang

komprehensi$, sebagai %ara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan

14

http://id.efactory.pl/Abad_ke-18http://id.efactory.pl/Abad_ke-18http://id.efactory.pl/Sainshttp://id.efactory.pl/Idehttp://id.efactory.pl/Sainshttp://id.efactory.pl/Idehttp://id.efactory.pl/Abad_ke-18


15/22

beberapa ke%enderungan$iloso$is, atau sebagai serangkaian ide yang

dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota

masyarakat *de$inisi ideologi MarIisme0. !engertian ideologi se%ara umum

adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan dan keper%ayaan yang menyeluruh

dan sistematis. alam arti luas, ideologi adalah pedoman normative yang

dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar %ita-%ita, nila dasar dan

keyakinan yang dijunjung tinggi.

=deologi berisi tatanan nilai yang diman$aatkan oleh masyarakat

sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan bersama dalam rangka meraih

harapan-harapan yang di%ita-%itakan bersama. )atanan nilai yang kemudian

membentuk ideologi tersebut dapat berasal dari adat istiadat dan dapat pula

bersumber dari suatu ajaran agama, atau merupakan gabungan keduanya.

(ungsi dari ideologi ini adalah sebagai re$erensi konseptual yang memberikan

koherensi pada aksi politik. =deologi memainkan peranan dalam melekatkan

hubungan pola pikir dan tingkah laku. Political Ideology is an aplication of

particular moral preceptions to collectivities.

=ndonesia memiliki ideologi negra yaitu pan%asila yang dapat dpandang

sebagai ideologi pertengahan. !an%asila dianggap sebagai r$leki nilai lur yang

memang tertanam dari diri masyarakat =ndonesia. Kedudukan pan%asila

sebagai ideologi =ndonesia banyak yang ingin menggesernya. #erbagai

latarbelakang yang mempengaruhi keinginan penggeseran ideologi ini.

Kapitalisme dan ideologi islam menjadi pemegang pengaruh yang kuat untuk

menggeser ideologi pan%asila. @al ini bisa jadi membuat =ndonesia menjadi

medan pertempura ideologi.

#anyak $akta yang menunjukkan sistem politik, sosial dan budaya

=ndonesia lebih menjurus kepada kapitalisme. )entu sangat melen%eng dari

%ita-%ita tokoh pejuang revolusi kita. @al tersebut menimbulkan banyak

penyimpangan terhadap nilai pan%asila. Maka hal yang harus di lakukan

pemerintah adalah melakukan edukasi masyarakat se%ara luas mengenai

penanaman ideologi pan%asila. Selain iu, pendidikan mengenai politik juga

harus dilakukan. #anyak kaum menengah yang buta mengenai politik, dan

kaum muda yang tidak paham mengenai politik yang mereka sering bi%arakan.

Masyarakat luas terlalu sering disuguhi drama politik yang tidak memberikan

edukasi bagi masyarakat.

15

http://id.efactory.pl/Filsafathttp://id.efactory.pl/Filsafat


16/22

Sejak era re$ormasi sudah banyak erubahan dari segi politik dan

demokrasi di =ndonesia. #ahkan erubahan itu beranjut sampai sekarang.

#anyak kebijakan baru yang lahir sesuai dengan perkembangan 6aman. an

politik pasti erat kaitannya dengan sistem pemerntahan =ndonesia. !erubahan

sistem politik memang baik tujuannya, namun implementasinya banyak yang

tidak sesuai aturan sehingga mengganggu jalnnya sistem pemerintahan yang

ada.

#irokrat seharusnya lepas dari jeratan politik. Maksudnya birokrat

harus bersi$at netral. Ketika birokrat tertama stakeholder ikut dalam arus

politik maka kebijakan yang dibuat akan dipengaruhi oleh suasana politik yang

kadang tidak memihak masyarakat luas. Seandainya semua pihak baik politisi

ataupun birokrat pemerintahan, memahami model netralistik politik maka

sistem pemerintahan =ndonesia akan berjaan dengan baik dan sesuai dengan

bidangnya.

2.3.2. Ek"n"m# ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

alam konteks ekologi pemerintahan, ekonomi memiliki pengaruh

yang besar tehadap sistem pemerintahan. #ahkan pada 6aman sekarang ini,

maju tidaknya suatu negara dilihat dari kesuksesan di bidang ekonominya.

)api ekonomi dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Mau bagaimanapun,

ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kualitas sistem pemerintahnnya.

#agi negara yang sosialis, yang ekonominya di gerakkan sebagian

besar oleh pemerintah, maa sistem pemerintahan negara tersebut sangat

berengaruh. Ketika pemerintahan negara tersebut baik, maka baiklah sistem

ekonominya. )api apabila pemerintahnya hanya mementingkan kepentingan

kelompok, han%urah ekonomi negara tersebut. beda lagi dengan negara

kapitalis liberal yang ekonominya banyak dkendalikan oleh pasar dan sktor

swasta. !eran pemerintah hanya mengawasi. ika pemerintah tidak mampu

mengawasi maka terjadilah penguasaan oleh sektor ekonomi yang berlebihan.

Apalagi jika pemerintahnya memiliki jika rent seeking governmet. )ipe

pemerintahan yang men%ari keuntungan.

#erbi%ara tentang ekonomi, pasti berbi%ara tentang korupsi. =ndonesia

selalu menjad juara sebagai negara terkorup di Asia )enggara. #erbagai pihak

menyikapi tingginya presenase korupsi di =ndonesia. #anyak yang mengatakan

16


17/22

hal ii teradi arena buruknya sistem pemerintahan dan juga berakibat kepada

sektor ekonomi =ndonesia.

Sektor ekonomi ini dangat berpengaruh terhadap pemerintahan. )erutaa

masalah kebijakan. )idak sembarang kebijakn di buat oleh para stakeholder.

)entunya harus melewati perundingan yang panjang untuk menghasilkan

kebijaan yang tepat sasaran. Ketika sistem pemerintahan jelek, ditambah lagi

lingkungan politik yang tidak sehat maka, bisa saja terlahir kebijakan ekonomi

yang tida tepat sasaran dan bahkan bisa menghan%urkan sistem ekonomi itu

sendiri.

2.3.3. !"s#al Bu&a(a &an ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

=ndonesia merupakan negara yang multikultural. =ndoensai adalah

negara yang luas dan memiliki rentang wilayah yang sangat besar. #egitu

banyak suku yang memiliki budayanya masng-masing. Semboyan #hineka

)unggal =ka merupakan bukti bahwa =ndonesia itu aya dan beragam budaya

dan memiliki smangat ntuk bersatu walaupun berbeda-beda. #erbi%ara budaya

bukan berarti berbi%ara mengenai hal ynag sempit. #udaya itu luas da

memberi pengarh yang signi$ikan terhada pemerintahan. #eda suku beda adat.

#eda suku beda kebiasaan kehidupan sosial masyarakatnya.

#ila dikaitkna dengan ekologi pemerintahan, $aktor sosial budaya perlu

diperhatikan oleh para aktor penyeenggara pememrintahan. Karena apabila

tidak memahami situasi dan konsisi sutu wilayah atau sosial bdaya

masyarakat, maka hl itu akan meimbukan masalah-masaah yang tidak terduga.

!aratu pemerintahan terutama bagi mereka yang bekerja bukan di daerah

asliny hars andai dan mamu memahami. Karena pegwai aparatur pemerintahan

atau birokrat merupakan sarana terdekat pemerintah dengan masyarakat karena

birokrat lah yangbertemu langsung degan masyarakat dan berinteraksi dalam

bentuk sebagai pelayan masyarakat.

Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru harus dimiliki oleh

seorang birokrat. Sehingga pandai memba%a situasi dan karakter budaya

orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. @al-hal

positi$ mengenai kehidupan sosial masyarakat hendaknya menjadi pendorong

dan penyemangat dalam pen%apian organisasi atau bekerja.

2.3.4. Agama &an ka#tann(a &engan )emer#ntahan saaat #n#

17


18/22


19/22


20/22

men%iptakan iklim pemerintahan yang baik dalam memberi pelayanan kepada

masyarakat.

2.3.-. Tekn"l"g# In"ermat#ka &an In"rmas# &an ka#tann(a &engan

)emer#ntahan saaat #n#

!erkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa

man$aat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. !engembangan

iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang

bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka

darikungkungan ke$anaan dunia. =ptek diyakini akan memberi umat manusia

kesehatan, kebahagiaan dan imortalitas. alam peradaban modern yang muda,

terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negati$ iptek

terhadap kehidupan umat manusia. Kalaupun iptek mampu mengungkap

semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti iptek sinonim dengan

kebenaran. Sebab iptek hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenaran

yang manusiawi haruslah lebih dari sekedar kenyataan obyekti$. Kebenaran

harus men%akup pula unsur keadilan.

Mungkin beberapa waktu terakhir kita sudah mulai $amiliar dengan

istilh e-government. Devolusi teknolgi in$ormatika dan komunikasi mendrong

lahirnya pemerintahan yang leh transparan. engan transparansi yang ingin

dituju, diharapkan adanya pengendalian dari masyarakat terhadap segala

aktivitas pemerintah untuk mewujudkan good governan%e.

#erbagai $asilitas pelayanan publik yang sudah terpenuhi karena

sudah berembangnya teknologi dan in$ormatika. Sistem pemerintahan

memang harus terus mengalami perubahan yang menuju kearah positi$.

Jontohnya seperti berbagai bentu pelayanan yang sudah mengadopsi

kemajuan teknologi. Semua ini dilakukan untuk terwujudnya kesejahteraan

masyarakat.

20


21/22

BAB III

PENUTUP

3.1 es#m)ulan

(aktor internal dan eksternal ekologi pemerintahan sangat besar dampaknya

terhadap keberangsungan sistem pemerintahan =ndonesia. (aktor internal berupa visi

mis, budaya organisasi, pemerintahan bayangan, dan hubungan dengan subsistem dan

sub-subsistem lainnya. #eberapa $aktor internal diatas mempengaruhi sistem

pemerintahan dari dalam organissi pemerintahan. 5ntuk $aktor internal, penanaman

nilai-nlai bagi anggota organisasi sangat perlu. Nilai-nilai dasar seerti prinsip harus

dipertegas. Karena pada umumnya $aktor internal ini banyak mempengaruhi anggota

organisasi pemerintahan sehingga tujuan bersama organisasi sulit untuk ter%apai.

(aktor eksternal ekologi pemerintahan terdiri dari ideologi dan politik,

ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan dan keamanan, teknologi in$ormatika dan

komunikasi. #erbagai $aktor tersebut harus saling membenahi agar sistem keseluruhan

berjalan dengan baik, karena se%ara tidak langsung $aktor-$aktor tersebut saling

mempengaruhi juga satu sala lain, bukan hanya mempengaruhi sistem pemerintahan.

!emerintah sebagai pemegang kontrol harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan

dengan baik agar mampu mengontrol sektor lain agar tdak melen%eng dari tujuan

negara.

Semua hal diatas dilakukan demi terwujudnya %ita-%ita luhur bangsa,

mensejahterakan rakyat. Karena indikator umum yang dapat menytakan negara

tersebut maju dan berhasil adalah kesejahteraan masyarakatnya.

3.2 !aran

!enulis berharap bahwa pemerintah dapat meperbaiki system yang ada

sehingga $aktor-$aktor yang mempengaruhinya benar-benar memberikan timbal balik

yang sesuia dengan harapan yang ada. an juga bagi ita %alon birokrat mampu

mengambil pelajaran mengenai pengaruh yang diberikan oleh $aktor-$aktor tersebut

terhadap sistem pemerintahan agar kelak mampu memperbaiki sistem yang salah.

21


22/22

DA$TA/ PU!TAA

Sya$iie, =nu KKen%ana. 78 :tika !emerintahan4 dari keseimbangan good governance

dengan clean government sampai pada state of the art ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintah biadab menjadi pemerintah beradab. akarta 4 Dineka Jipta

;asistiono, Sadu. Pengantar Ekologi Pemerintahan Edisi Revisi. =!N !ress

?ain-lain 4

http4FFhoney6harratih.blogspot.%omF787F8F$aktor-$aktor-perubahan-dan.html

http4FFwww.theglobal-review.%omF%ontentdetail.php

ekologi pemerintahan.docx

Documents