EKONOMI POLITIK PERIZINAN - PERSPEKTIF RATIONAL CHOICE

Oleh:

SUHIRMANKelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Kebijakan

Fakultas Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Makalah disajikan dalam FGD untuk input Omnibus Law Perizinan yang diselenggarakan oleh Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota – SAPPK ITB, tanggal 23

Januari 2020.

Pertanyaan

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan ijin?,

2. Peran dan kepentingan apa yang dapat dijalankan oleh pemerintah, sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran ijin, ketika mengeluarkan ijin,

3. Bagaimana kita mengetahui motif-motif ekonomi dan politik pemerintah ketika ia menentukan jenis dan menetapkan ijin?

4. Masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan perijinan terhadap pasar dan pemeritah,

5. Agenda kerja apa yang dapat dilakukan agar kebijakan perijinan akuntabel?.

Sedikit Pengertian

Hukum

• Ijin –secara konseptual- adalah ‘dispensasi dari suatu larangan’.

• Ijin merupakan kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan administratif yang lazim disebut sebagai keputusan tata usaha negara.

Tujuan Ekonomi Izin

• Menjegah terjadinya Ekternalitas Negatif. Perijinan diharapkan menjadi instrumen untuk mencegah in-efisiensi ekonomi akibat terjadinya eksternalitas negatif dari suatu usaha/kegiatan. Termasuk dalam kategori ini adalah ijin gangguan, ijin trayek, dan ijin mendirikan bangunan.

• Pengelolaan barang publik. Barang publik dalam ekonomi dapat menjadi penyebab kegagalan pasar karena orang secara pribadi tidak berani mengemukakan preferensinya. Untuk itu maka pemerintah harus menempuh dua cara yaitu: mengelola barang publik atau memberikan ijin kepada masyarakat dan swasta untuk mengelola barang publik tersebut.

• Mencegah terjadinya asimetri informasi. Informasi yang simetri, antara produsen dan konsumen merupakan prasyarat penting bagi terjadinya transaksi yang adil. Perijinan dapat menjadi instrumen ini, karena ijin baru dapat diberikan bila pemohon telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan menerima ijin maka diasumsikan pemohon telah atau bersedia memenuhi syarat-syarat tersebut.

• Perlindungan hukum atas kepemilikan/penyelenggaraan kegiatan. Dengan memperoleh ijin, maka masyarakat/swasta memiliki kepastian atas kepemilikan barang atau penyelenggaraan kegiatan. Barang yang sudah memiliki status hukum yang jelas (terutama barang tidak bergerak) dapat dikonversi menjadi modal usaha.

Jenis-jenis Izin

• Lisensi, yaitu ijin yang diberikan kepada kegiatan bersifat komersial. Dalam rumusan ini izin itu sendiri tidak komersial. Pemberian ijin adalah bagian dari pelayanan publik. Yang komersial adalah bidang usahanya yang dapat mendatangkan laba. Dalam kategorisasi ini dapat dimasukkan misalnya: ijin usaha.

• Konsesi, penetapan yang memungkinkan pihak yang menerima ijin memiliki wewenang untuk membuat perumahan, membuat jalan, menambang dll yang sebelumnya merupakan wewenang pemerintah. Dalam kategori ini dapat dimasukan misalnya: ijin prinsip dan ijin lokasi yang dipilih perusahaan pengembang untuk membangun perumahan.

• Dispensasi, ijin yang memberikan kewenangan kepada seseorang/badan hukum yang sebelumnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun yang belum memiliki ijin tersebut. Dalam kategori ini misalnya, ijin mengemudi atau ijin mendirikan bangunan.

Watak dan Kepentingan Ekonomi Politik Perizinan

• Ketetapan jenis dan tarif perijinan.

• Instrumen kelembagaan pelaksana ijin.

• Penerimaan publik terhadap ijin.

Kelembagaan Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Izin

Utama/Langsung:

• Pemerintah

• DPRD

• Birokrasi

Dapat:

• PT

• LSM/Masyarakat

Perspektif Ekonomi – Rational Choice

• Izin dapat dilihat sebagai komoditas

• Penetapan dan penyelenggaraan monopolistik.

Hukum Besi Ekonomi

• People are people = Utility maximizer. (Insentif dikurangi kemungkinan hukuman)

• Komoditas yang semakin langka & besar harganya akan semakin mahal.

• Institusi yang monopolistic, akan selalu berusaha memperluas monopoli = memperbesar in-efisiensi.

Izin adalah komoditas yang ditetapkan dan dideliver oleh institutsi monopolistik – actor dalam institusi adalah orang (utility maximizer).

Bagaimana Institusi yang Monopolistik Melakukan Ekspansi?

• Memperluas cakupan.

• Meningkatkan harga – biaya transaksi.• Prosedur

• Pertanggungjawaban.

Contoh Kasus:• Kabupaten Cirebon dari 19 jenis retribusi, 5 jenis adalah retribusi

berkategori perijinan.

• Kabupaten Garut dari 27 jenis retribusi, 13 jenis adalah retribusi berkategori perijinan.

• Kabupaten Ciamis dari 27 jenis retribusi, 10 jenis adalah retribusi berkategori perijinan. Hampirseluruh perda yang mengatur mengenai retribusi untuk perijinan tersebut ditetapkan setelah Desentralisasi.

Seorang Pengusaha Kecil (calon pembayar pajak) perlu mengurus setidaknya 5 izin untuk membayar pajak – Izin usaha, IMB, dll – multi

sektor.

No Dasar Hukum Jumlah Ijin Instansi1. Perda 06/2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan sarana

Kesehatan; 30 Dinas Kesehatan

2. Perda 07/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;

3. Perda 16/2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha 1 Dinas Indagpar

4. Perda 17/2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 1 Dinas Indagpar

5. Perda 13/ 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan 1 Dinas Indagpar

6. Peraturan Daerah No. Tentang Izin Usaha Kepariwisataan 1 Dinas Indagpar7. Perda 14/2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri 2 Dinas Indagpar8. Perda 15/2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat

Keterangan Tempat Penyimpanan Barang2 Dinas Indagpar

9. Perda 05/2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan 14 Disnaker

10. Perda No 43 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame 1 Dinas P.U.11. Perda No 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Sewa Panggung Reklame 1 Dinas P.U.

12. Perda No 72 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1 Dinas P.U.

13. Perda 61/1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 Dinas Tata Kota14. Perda 74/1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 2 Dinas Tata Kota

15 Perda 05/2000 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi 7 DLLAJ

16 Perda No 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor

17. Perda 04/2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

18. Perda 19/2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Serta Terminal

19. Perda 09/2001 tentang Perubahan Pertama Perda 73/1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1 Bakukeda

20. Perda 10/2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 5 Bakukeda21. Perda 46/1998 tentang Retribusi Pasar 1 UPTD Pasar22. Perda 63/1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 1 Dinas Pertanian

Jumlah ijin 74

Contohj Perijinan dan Retribusi di Kota Bekasi 2002

Contoh Ekspansi Penyelenggaraan IjinNo. Jenis Kegiatan Jenis Ijin Alternatif

1. Informasi Perencanaan IL, IPPT Profesional terakreditasi

2. Pemeriksaan syarat teknis IL,IPPT, IMB Profesional terakreditasi

3. Verifikasi IL, IPPT, IMB Profesional terakreditasi

4. Pengukuran IPPT, IMB Profesional terakreditasi

5. Pematokan IPPT, IMB Profesional terakreditasi

6. Cetak Peta IPPT, IMB Profesional terakreditasi

7. Penomoran dan registrasi bangunan IMB Profesional terakreditasi

Pelayanan Satu Atap disambut gembira pemda, karena nambah 1 lagi birokrasi izin

Alternatif Kerangka Kerja

• Cek & gabung beberapa Izin – Izin hanya untuk final good dan kompetensi. – hindari jenis izin sebagai syarat untuk mendapatkan izin.

• Cegah ekspansi monopoli penyelenggaraan delivery Izin.

• Perkuat Kontrol Publik (informasi public dan akuntabilitas).